Jakarta: Wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2026 kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah menegaskan, kebijakan tersebut belum diputuskan dan masih bergantung pada kondisi keuangan negara di awal tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keputusan terkait gaji ASN 2026 akan ditentukan setelah pemerintah melihat kinerja fiskal pada kuartal I.

Purbaya menegaskan, pemerintah belum mengambil keputusan terkait kenaikan gaji ASN tahun depan. Menurutnya, evaluasi terhadap kondisi keuangan negara menjadi faktor utama sebelum kebijakan belanja, termasuk gaji pegawai, ditetapkan.

“Kami akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa,” kata Purbaya dalam taklimat media yang dilansir Antara, Jumat, 2 Januari 2025.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah masih mengupayakan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan melihat realisasi belanja negara serta perkembangan ekonomi secara menyeluruh.

Pemerintah tunggu kinerja kuartal I

Purbaya juga menyampaikan, pemerintah akan menunggu hasil kinerja fiskal pada triwulan pertama sebelum menentukan arah kebijakan belanja selanjutnya.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil lebih terukur dan selaras dengan kondisi ekonomi.

“Saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dari sebelumnya. Habis itu baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak pada belanja pemerintah,” ujarnya pula.

Dengan kata lain, wacana kenaikan gaji ASN 2026 masih terbuka, namun belum bisa dipastikan hingga evaluasi kuartal I selesai dilakukan.

Seperti diketahui, Sebelumnya, Purbaya menambah anggaran dana alokasi umum (DAU) pemerintah daerah sebesar Rp7,66 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 guru ASN.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025.

Secara rinci, alokasi tambahan DAU untuk THR ditetapkan sebesar Rp3,80 triliun, sedangkan alokasi untuk gaji ke-13 sebesar Rp3,86 triliun.

Tambahan anggaran tersebut diperuntukkan bagi guru ASN daerah yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tidak menerima tambahan penghasilan.

(ANN)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan membutuhkan waktu satu triwulan di 2026 sebelum memutuskan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dikatakannya untuk menjawab isu berkaitan kenaikan gaji yang masih simpang siur.

Purbaya mengatakan masih melihat kondisi pendapatan negara dalam triwulan pertama di 2026. Apalagi ada kebijakan baru pemerintah dengan Bank Indonesia yang semakin sinkron.

"Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan kebanyakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya," kata Purbaya, Rabu (31/12/2025).

Purbaya menyebut triwulan kedua barulah masalah yang berdampak pada belanja pemerintah akan dibahas. Hal ini termasuk kenaikan gaji ASN.

"Habis itu mungkin triwulan kedua, karena baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah," sambung dia.

Sebagai informasi, rencana kenaikan gaji ini sejatinya telah memiliki landasan hukum yang kuat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025.

Berdasarkan beleid tersebut, kebijakan penyesuaian gaji direncanakan menyasar tiga kelompok utama yakni Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), Anggota TNI dan Polri, serta Pejabat Negara.

Purbaya sebelumnya mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari Kemenpan-RB terkait detail usulan kenaikan tersebut.

Meski demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih perlu melakukan analisis mendalam terhadap postur anggaran belanja pegawai dalam APBN sebelum keputusan final diambil.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa keputusan terkait kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) belum akan dieksekusi pada awal 2026.

Purbaya memilih sikap hati-hati sembari menanti data realisasi penerimaan negara pada kuartal pertama tahun depan. Dia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berdampak pada peningkatan belanja pemerintah, termasuk belanja pegawai, harus disesuaikan dengan kondisi riil keuangan negara.

Menurutnya, pemerintah perlu waktu untuk memastikan arah pendapatan negara pasca-implementasi sinkronisasi kebijakan ekonomi yang baru dijalankannya sejak dilantik menjadi bendahara negara pada awal September lalu.

"Kita diskusikan begini, sama saja dengan yang lain, kita akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Ini kan seperti yang saya bilang sebelumnya, harusnya kalau semuanya sinkron dari awal, sekarang saya sudah bisa lihat arah ke mana income kita," ujarnya, Rabu (31/12/2025).

Adapun, Purbaya sudah bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini pada Senin (28/12/2025). Dia tidak menampik ada pembahasan terkait gaji ASN.

Hanya saja, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan masih membutuhkan waktu setidaknya satu kuartal lagi untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap kas negara.

Oleh karena itu, dia memperkirakan pembahasan mengenai isu-isu yang membebani belanja negara, termasuk potensi penyesuaian kesejahteraan ASN, baru bisa dilakukan secara mendalam memasuki pertengahan tahun atau kuartal II/2026.

"Mungkin triwulan kedua [2026] baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah," tutup Purbaya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, di kantor Kementerian Keuangan, Senin (29/12).

Rini hadir sekitar pukul 13.30 WIB beserta rombongan Kementerian PAN-RB. Ia mengatakan ada beberapa hal yang akan dibahas dengan Purbaya, termasuk usulan usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) alias PNS pada 2026.

"Macam-macam lah (pembahasan), banyak PR-nya saya sama Pak Menteri. Iya salah satunya (usulan kenaikan gaji ASN 2026)," ujar Rini ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Purbaya sebelumnya telah menerima surat dari Rini terkait usulan kenaikan gaji PNS tahun depan. Ia mengatakan akan mengkaji usulan itu.

"Nanti kita nilai dan kita assess, kita diskusikan nanti (kenaikan gaji PNS di 2026)," ucap Purbaya pada Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Rencana pemerintah menaikkan gaji ASN pada 2026 mencuat sejak 30 Juni 2025. Rencana itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025.

Dokumen RKP 2025 terbaru, kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara alias ASN muncul ke publik ketika pemerintah sedang getol melakukan efisiensi anggaran untuk mendukung program prioritasnya.

Sebagai contoh, gaung soal efisiensi itu masih tercermin dari kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang merombak total ketentuan mengenai Standar Struktur Biaya (SSB) dalam penyusunan anggaran Kementerian atau Lembaga (K/L) lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 79/2025.

Melalui aturan anyar ini, bendahara negara memperketat definisi biaya pendukung seperti konsumsi rapat hingga alat tulis kantor (ATK) sekaligus mengubah basis klasifikasi batas atas/tertinggi biaya birokrasi.

PMK 79/2025 diteken oleh Purbaya pada 14 November 2025 dan diundangkan pada 26 November 2025. Beleid ini mencabut aturan lawas PMK No. 195/PMK.02/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 140/PMK.02/2021.

Dalam aturan ini, Kemenkeu secara eksplisit "mengunci" komponen yang masuk dalam kategori biaya pendukung (indirect cost). Dalam Pasal 5 ayat (5) PMK 79/2025, dirincikan biaya pendukung meliputi honorarium tim kegiatan, biaya konsumsi rapat dalam kantor, kegiatan seremonial, percetakan, pengadaan suvenir, hingga ATK.

Komponen-komponen ini dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian keluaran (output). Sebagai perbandingan, dalam regulasi lama (PMK 195/2014), definisi biaya pendukung hanya disebutkan secara umum sebagai komponen untuk menjalankan dan mengelola kebijakan, tanpa perincian item belanja yang sedetail aturan baru.

Perubahan Skema Batas Atas

Perombakan signifikan juga terjadi pada penetapan batas maksimal biaya pendukung. Jika sebelumnya batas biaya pendukung didasarkan pada jenis barang/jasa maka kini batas atas/tertinggi biaya birokrasi didasarkan pada Grup Klasifikasi Rincian Output (KRO).

Dalam PMK 140/2021 (aturan lama), batas biaya pendukung untuk barang infrastruktur dipatok 6%, barang noninfrastruktur 7%, jasa regulasi 7%, dan jasa layanan nonregulasi 9%.

Sementara itu, dalam PMK 79/2025, pemerintah menetapkan skema yang lebih terperinci. Dalam Pasal 6 ayat (2) dijelaskan batas biaya pendukung tetap dijaga ketat maksimal 6% untuk Kerangka Investasi Fisik, sementara Kerangka Regulasi ditetapkan maksimal 7%.

Menariknya, pemerintah memberikan ruang gerak sedikit lebih luas untuk sektor pembangunan manusia: Kategori Kerangka Investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sosial Ekonomi diberikan batas biaya pendukung hingga 9%.

Angka yang sama (9%) juga berlaku untuk Kerangka Pelayanan Umum serta Administrasi Pemerintahan.

Hal ini berbeda dengan rezim lama yang memukul rata "barang noninfrastruktur" dengan batas biaya pendukung hanya 7% alias lebih rendah 2 basis persentase dari aturan baru.

Fleksibilitas Anggaran Program Prioritas
Kendati memperketat pos-pos belanja konsumtif, Kementerian Keuangan menawarkan mekanisme fleksibilitas baru yang tidak diatur secara prosedural dalam beleid sebelumnya.

K/L kini diperbolehkan melampaui batas tertinggi biaya pendukung tersebut dengan syarat mendapat persetujuan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran.

Lampu hijau pelampauan batas biaya itu hanya diberikan untuk tiga kondisi: membiayai kegiatan Prioritas Presiden, belanja prioritas K/L, atau kegiatan kontrak tahun jamak seperti yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (4).

Adapun, ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 26 November 2025. Hanya, untuk pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 yang sedang berjalan, K/L masih tetap berpedoman pada PMK 195/2014 seperti yang diatur Pasal 9.

Perlu Kajian Komprehensif

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri menegaskan bahwa wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun depan masih dalam tahap pengkajian yang komprehensif.

Otoritas fiskal memberi sinyal bahwa keputusan tersebut tidak akan diambil secara gegabah, melainkan sangat bergantung pada kapasitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta produktivitas aparatur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya belum mengetok palu terkait kebijakan tersebut dan masih akan melakukan penghitungan ulang.

"Nanti kita nilai dan kita ases ya," ujarnya singkat dalam konferensi Pers APBN Kita edisi November 2025, dikutip Kamis (27/11/2025).

Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan bahwa pihaknya telah menerima surat usulan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait penyesuaian gaji abdi negara.

Kendati demikian, Luky menekankan bahwa pihaknya belum mengambil keputusan final. Menurutnya, kenaikan gaji ASN bukan sekadar keputusan menambah nominal penghasilan, melainkan harus diletakkan dalam kerangka transformasi birokrasi yang lebih luas.

"Kami belum mengambil keputusan apapun. Faktor yang kami pertimbangkan banyak," tegasnya pada kesempatan yang sama.

Dua Indikator Utama

Luky menjelaskan bahwa penyesuaian gaji merupakan salah satu elemen dari remunerasi yang tidak bisa dilepaskan dari penataan organisasi.

Oleh karena itu, sambungnya, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Kemenpan-RB untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara berkorelasi lurus dengan kinerja.

Dua indikator utama yang menjadi sorotan bendahara negara dalam mengkaji usulan ini adalah tingkat produktivitas ASN dan kemampuan fiskal negara.

"Kami selalu melihat kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Tentu saja, kami juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan kami pertimbangkan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menegaskan bahwa wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun depan masih dalam tahap pengkajian yang komprehensif.

Otoritas fiskal memberi sinyal bahwa keputusan tersebut tidak akan diambil secara gegabah, melainkan sangat bergantung pada kapasitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta produktivitas aparatur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya belum mengetok palu terkait kebijakan tersebut dan masih akan melakukan penghitungan ulang.

"Nanti kita nilai dan kita ases ya," ujarnya singkat dalam konferensi Pers APBN Kita edisi November 2025, dikutip Kamis (27/11/2025).

Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan bahwa pihaknya telah menerima surat usulan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait penyesuaian gaji abdi negara.

Kendati demikian, Luky menekankan bahwa pihaknya belum mengambil keputusan final. Menurutnya, kenaikan gaji ASN bukan sekadar keputusan menambah nominal penghasilan, melainkan harus diletakkan dalam kerangka transformasi birokrasi yang lebih luas.

"Kami belum mengambil keputusan apapun. Faktor yang kami pertimbangkan banyak," tegasnya pada kesempatan yang sama.

Dua Indikator Utama

Luky menjelaskan bahwa penyesuaian gaji merupakan salah satu elemen dari remunerasi yang tidak bisa dilepaskan dari penataan organisasi.

Oleh karena itu, sambungnya, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Kemenpan-RB untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara berkorelasi lurus dengan kinerja.

Dua indikator utama yang menjadi sorotan bendahara negara dalam mengkaji usulan ini adalah tingkat produktivitas ASN dan kemampuan fiskal negara.

"Kami selalu melihat kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Tentu saja, kami juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan kami pertimbangkan," tutupnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkap syarat gaji PNS naik pada tahun depan.

Rini mengaku sangat mendukung rencana kenaikan gaji PNS. Namun, ia mengingatkan rencana itu bergantung kepada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya juga senang kalau ASN itu bisa naik gaji, tapi tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal," kata Rini di Kantor Kementerian PAN RB, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11), dilansir detikfinance.

Rini mengatakan memang belum ada komunikasi lanjutan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal rencana kenaikan gaji PNS 2026. Namun, ia sudah Purbaya mengenai hal itu.

"Belum (bertemu Purbaya), tapi kita sudah bersurat," ungkapnya.

Rencana pemerintah menaikkan gaji ASN pada 2026 mencuat sejak 30 Juni 2025. Rencana itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025.

Dokumen RKP 2025 terbaru, kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

"Menaikkan gaji ASN, khususnya untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara," dikutip dari lampiran Perpres 79/2025.

Oktober lalu, Purbaya berkata rencana itu masih terus dibahas oleh pemerintah.

"Saya belum tahu, nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10) lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Isu tentang naiknya gaji pokok bagi para aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) kembali mengemuka untuk 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku, telah mendengar rencana kenaikan gaji pokok itu, meski ia belum mendengar detail ketentuannya dari Presiden Prabowo Subianto, selaku kepala negara.

"Kayaknya ada (rencana), tapi saya belum tahu detailnya," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, sebagaimana dikutip kembali Rabu (29/10/2025).

Dalam momen itu, Purbaya turut menekankan bahwa kemungkinan kenaikan gaji ASN akan selalu ada. Namun, lagi-lagi kebijakan itu sepenuhnya tergantung keputusan kepala negara.

"Kalau kemungkinan ya selalu ada, cuma peluangnya berapa, kita enggak tahu," tegas Purbaya.

Kendati begitu, penting diketahui bahwa Kementerian Keuangan belum mencatat adanya porsi khusus dana yang disiapkan dalam APBN 2026 untuk menaikkan gaji para ASN.

"Kalau kita bicara 2026 di nota keuangan belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini," kata Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tri Budhianto dalam acara taklimat media di Bogor, Jawa Barat, dikutip Senin (20/10/2025).

Tri Budhianto menuturkan, Kementerian Keuangan juga belum mendapatkan arahan kebijakan khusus untuk menyiapkan dana penggajian tambahan bagi para ASN pada tahun depan.

Ia menekankan, bila pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji sebagai agenda prioritas pada 2026 tentu besaran dananya akan langsung tergambar dalam APBN 2026.

"Pak Menteri Keuangan kan sudah sampaikan, saat ini kita belum mendapat kebijakannya, apakah akan dinaikkan pada 2026. Jadi kita tunggu kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji," tegasnya.

Dengan catatan itu, maka pada 2026 sebelum gaji pokok yang diterima PNS naik, besarannya masih akan serupa sebagaimana pada tahun ini, setelah adanya kenaikan pada 2024.

Gaji pokok itu tentu di luar berbagai tunjangan melekat yang diterima rutin oleh para PNS tiap bulannya, seperti tunjangan kinerja, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, hingga tunjangan jabatan yang memperbesar total take home pay atau pendapatan bulanannya.

Adapun gaji PNS terakhir yang telah ditetapkan pemerintah tertuang dalam PP Nomor 5 Tahun 2024. Berikut ini besarannya:

Gaji PNS golongan I

I a : Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600

I b : Rp 1.840.800 - Rp 2.670.700

I c : Rp 1.918.700 - Rp 2.783.700

I d : Rp 1.999.900 - Rp 2.901.400

Gaji PNS golongan II

II a Rp 2.184.000 - Rp 3.633.400

II b Rp 2.385.000 - Rp 3.797.500

II c Rp 2.485.900 - Rp 3.958.200

II d Rp 2.591.000 - Rp 4.125.600

Gaji PNS golongan III

III a Rp 2.785.700 - Rp 4.575.200

III b Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800

III c Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500

III d Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700

Gaji PNS golongan IV

IV a Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900

IV b Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300

IV c Rp 3.571.900 - Rp 5.866.400

IV d Rp 3.723.000 - Rp 6.114.500

IV e Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026.

Dirinya mengatakan bahwa belum mengetahui detail lebih lanjut terkait rencana kenaikan gaji tersebut.

"Enggak, saya nggak tau. Kayaknya ada (rencana), tapi saya belum tau detailnya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Purbaya pun menegaskan kembali bahwa kemungkinan kenaikan gaji ASN selalu ada. "Kalau kemungkinan ya selalu ada, cuman peluangnya berapa, kita nggak tahu," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan belum mencatat adanya porsi khusus dana yang disiapkan dalam APBN 2026 untuk menaikkan gaji para ASN atau aparatur sipil negara.

"Kalau kita bicara 2026 di nota keuangan belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini," kata Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tri Budhianto dalam acara taklimat media di Bogor, Jawa Barat, dikutip Senin (20/10/2025).

Tri Budhianto menuturkan, Kementerian Keuangan juga belum mendapatkan arahan kebijakan khusus untuk menyiapkan dana penggajian tambahan bagi para ASN pada tahun depan.

Ia menekankan, bila pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji sebagai agenda prioritas pada 2026 tentu besaran dananya akan langsung tergambar dalam APBN 2026.

"Pak Menteri Keuangan kan sudah sampaikan, saat ini kita belum mendapat kebijakannya, apakah akan dinaikkan pada 2026. Jadi kita tunggu kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji," tegasnya.

Meski begitu, ia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan bahwa pemerintah pada akhirnya memutuskan menaikkan gaji para ASN pada tahun depan. Namun, lagi-lagi itu tergantung keputusan akhir Kepala Negara.

"Tapi semua tetap tergantung prioritas pemerintah. Jadi kita lihat semua yang menjadi bagian dari APBN akan tergantung prioritas pemerintah saat itu," ucap Tri Budhianto.

"Kalau pemerintah anggap kenaikan gaji jadi prioritas saya yakin akan menjadi perhitungan di tahun depan," tuturnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebelumnya menegaskan dirinya belum dapat memastikan perihal kenaikan gaji ASN pada 2026, kendati ihwal kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK), TNI/Polri, hingga pejabat negara merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

RKP yang memuat soal kenaikan gaji ASN ini memang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

"Perpres kan baru keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan," tegasnya, saat ditemui di DPR, beberapa waktu lalu (26/9/2025).

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mengungkapkan belum mencatat adanya porsi khusus dana yang disiapkan dalam APBN 2026 untuk menaikkan gaji para ASN atau aparatur sipil negara.

"Kalau kita bicara 2026 di nota keuangan belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini," kata Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tri Budhianto dalam acara taklimat media di Bogor, Jawa Barat, dikutip Senin (20/10/2025).

Tri Budhianto menuturkan, Kementerian Keuangan juga belum mendapatkan arahan kebijakan khusus untuk menyiapkan dana penggajian tambahan bagi para ASN pada tahun depan.

Ia menekankan, bila pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji sebagai agenda prioritas pada 2026 tentu besaran dananya akan langsung tergambar dalam APBN 2026.

"Pak Menteri Keuangan kan sudah sampaikan, saat ini kita belum mendapat kebijakannya, apakah akan dinaikkan pada 2026. Jadi kita tunggu kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji," tegasnya.

Meski begitu, ia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan bahwa pemerintah pada akhirnya memutuskan menaikkan gaji para ASN pada tahun depan. Namun, lagi-lagi itu tergantung keputusan akhir Kepala Negara.

"Tapi semua tetap tergantung prioritas pemerintah. Jadi kita lihat semua yang menjadi bagian dari APBN akan tergantung prioritas pemerintah saat itu," ucap Tri Budhianto.

"Kalau pemerintah anggap kenaikan gaji jadi prioritas saya yakin akan menjadi perhitungan di tahun depan," tuturnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebelumnya menegaskan dirinya belum dapat memastikan perihal kenaikan gaji ASN pada 2026, kendati ihwal kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK), TNI/Polri, hingga pejabat negara merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

RKP yang memuat soal kenaikan gaji ASN ini memang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

"Perpres kan baru keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan," tegasnya, saat ditemui di DPR, beberapa waktu lalu (26/9/2025).

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]