REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menunjukkan langkah progresif dalam transformasi digital layanan publik dengan memperkenalkan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI). Sistem ini hadir sebagai solusi terpadu untuk pengelolaan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota.

Melalui SIMGAJI yang telah diluncurkan sejak tahun 2012, proses penggajian kini beralih ke sistem digital yang terintegrasi secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan data pegawai, perhitungan gaji otomatis, hingga penyajian laporan yang dapat dipantau secara real-time.

Inovasi ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mempercepat proses administrasi sekaligus menekan potensi kesalahan dalam perhitungan gaji. Dengan demikian, standar pengelolaan gaji menjadi lebih seragam dan andal di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary PT TASPEN (Persero), Henra mengatakan peluncuran SIMGAJI merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan digital yang adaptif dan terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pemerintah daerah sekaligus memberikan kepastian dan kemudahan bagi para peserta.

"Melalui SIMGAJI, kami berharap mampu mendorong transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan data penggajian ASN di Indonesia,” ucap Henra.

Hingga Maret 2026, implementasi SIMGAJI telah menjangkau 527 dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia atau sekitar 96,52 persen. Integrasi tersebut mencakup data 3.876.463 ASN dan pejabat negara, mencerminkan tingkat adopsi yang signifikan dalam waktu relatif singkat.

Fitur SIMGAJI

SIMGAJI menghadirkan berbagai fitur unggulan, mulai dari pengelolaan data pegawai dan komponen gaji, perhitungan otomatis, penyusunan laporan penggajian, hingga pemantauan data secara real-time. Sistem ini juga telah terintegrasi dengan berbagai platform kementerian dan lembaga, seperti Treasury Billing System Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, serta terhubung dengan sistem perbankan untuk memastikan penyaluran gaji berjalan tepat waktu dan akurat.

Manfaat yang dihadirkan SIMGAJI dirasakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ASN. Bagi pemerintah daerah, sistem ini mempermudah proses pelaporan, pengajuan klaim maupun nonklaim, serta pengelolaan belanja pegawai secara lebih efisien dan akurat.

Sementara bagi ASN, SIMGAJI memberikan jaminan transparansi serta ketepatan data gaji yang diterima setiap bulan. Dalam aspek keamanan, SIMGAJI mengedepankan perlindungan data melalui sistem berlapis dengan sentralisasi database berbasis private cloud. Pendekatan ini mencakup pengamanan pada tingkat perangkat, aplikasi, hingga database, sehingga data penggajian tetap terlindungi secara optimal.

Ke depan, TASPEN menargetkan SIMGAJI menjadi platform nasional standar dalam pengelolaan gaji ASN di seluruh Indonesia. Upaya ini akan didukung melalui penguatan integrasi sistem, penerapan layanan berbasis paperless, serta pengembangan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna.

Bagi TASPEN, pemanfaatan SIMGAJI juga memberikan nilai tambah dalam memperoleh data penggajian ASN yang lebih akurat dan terstandar, mempermudah integrasi dengan sistem internal, serta mendukung peningkatan kualitas layanan kepada peserta secara lebih cepat, tepat, dan efisien.

Melalui inovasi seperti SIMGAJI, TASPEN tidak hanya menghadirkan efisiensi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akses layanan bagi ASN di seluruh Indonesia, sekaligus menegaskan perannya sebagai BUMN asuransi sosial yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan pada Selasa, menarik untuk disimak, di antaranya Menkeu Purbaya sebut kebijakan gaji ke-13 bagi ASN masih belum diputuskan hingga Kemendagri pastikan PPPK berlanjut dan belanja pegawai tetap ideal.

Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Purbaya sebut kebijakan gaji ke-13 bagi ASN masih belum diputuskan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) di tengah adanya efisiensi anggaran masih belum diputuskan.

Menurut dia, keputusan apakah gaji ke-13 akan dikenai efisiensi atau tidak saat ini masih dalam tahap pembahasan. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Pendaftaran WNI bayi baru lahir ke JKN dilakukan mengacu regulasi

BPJS Kesehatan menyebutkan kebijakan mengenai pendaftaran bayi baru lahir menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠China disebut jadi pusat pasokan utama jaringan produksi ASEAN+3

China menjadi pusat utama dalam jaringan produksi kawasan ASEAN+3, yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah China, Jepang, dan Korea Selatan, demikian menurut pernyataan Kantor Riset Ekonomi Makro ASEAN Plus Tiga (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office/AMRO) yang berbasis di Singapura pada Senin (6/4). Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Purbaya bakal buka 380 lowongan Bea Cukai untuk lulusan SMA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana pembukaan sekitar 380 lowongan kerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bagi lulusan SMA/sederajat. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Kemendagri pastikan PPPK berlanjut dan belanja pegawai tetap ideal

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memastikan pengendalian belanja pegawai tetap dalam batas ideal, serta menjamin keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, bahwa kebijakan mengenai gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan. Adapun nasib gaji ke-13 ASN seharusnya cair mulai bulan Juni 2026 mendatang, namun Purbaya masih enggan memberikan jawaban pasti

‎

‎"Masih dipelajari," kata Purbaya singkat saat diskusi bersama media di kantin Kemenkeu, Selasa (7/4/2026).

‎

‎Menurut Purbaya, pihaknya belum dapat memberikan keputusan final dan meminta untuk menunggu hasil kajian lebih lanjut. ‎"Nanti ditunggu," tambahnya.

Cair! Purbaya Terbitkan PMK THR 2026 dan Gaji ke-13 ASN, TNI, dan Polri

‎Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 mengatur tata cara pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur negara serta para pensiunan. Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara sekaligus untuk membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

‎

‎Penerima manfaatnya meliputi PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga tenaga non-ASN yang memenuhi syarat tertentu. Dana untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 berasal dari APBN dan APBD, dengan komponen utama berupa gaji pokok serta tunjangan yang melekat.

Jadwal Pencairan Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan 2025, Ini Nominalnya

‎Dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa THR dapat dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum hari raya, sedangkan gaji ke-13 biasanya dicairkan pada bulan Juni. Regulasi ini menjadi pedoman resmi agar penyaluran dana dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

‎

‎Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2026, penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2026 dibagi menjadi empat kelompok utama, yaitu aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan. Pembagian ini dibuat untuk memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara hingga kini masih dalam pembahasan.

Pemerintah belum mengambil keputusan final terkait pencairan gaji ke-13 tahun ini. Publik diminta menunggu hasil kajian lanjutan.

“Masih dipelajari, nanti ditunggu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (7/4/2026).

Kementerian Keuangan sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Aturan ini mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Regulasi tersebut memuat mekanisme pembayaran tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara, serta prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026," tulis Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026.

Ketentuan umum pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi acuan penyaluran tambahan penghasilan bagi aparatur negara, termasuk pensiunan.

Aturan tersebut mengatur waktu pencairan. Tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum hari raya. Gaji ke-13 umumnya dicairkan pada Juni.

Pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Komponen yang diberikan mencakup gaji pokok serta tunjangan melekat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 juga mengatur kelompok penerima. Penerima meliputi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan lain yang memenuhi syarat.

Kerangka regulasi sudah tersedia. Keputusan pencairan gaji ke-13 tetap bergantung pada kondisi fiskal dan prioritas belanja pemerintah.

Pemerintah masih melakukan kajian sebelum menetapkan keputusan akhir.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan belum membahas secara mendalam wacana pemotongan gaji aparatur negara yang belakangan mencuat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Sejumlah pejabat tinggi ekonomi kompak menyatakan belum ada pembahasan konkret maupun keputusan terkait hal tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa isu tersebut belum menjadi agenda pembahasan yang serius di tingkat kementeriannya.

“Siapa yang menyampaikan saja waktu itu yang bersangkutan,” ujar Airlangga saat ditemui jelang rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2026).

Saat ditanya apakah wacana pemotongan gaji turut dibahas olehnya, Airlangga menjawab singkat bahwa hal tersebut belum dibicarakan lebih lanjut.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa isu tersebut sempat muncul dalam diskusi sebelumnya, namun hingga kini belum berkembang menjadi kebijakan yang konkret.

“Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan tapi kita monitor saja,” ujarnya.

Terkait ruang lingkup kebijakan, termasuk apakah pemotongan akan menyasar gaji, tunjangan, atau kelompok tertentu, Airlangga juga belum memberikan penjelasan rinci.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum mengetahui rencana pemotongan gaji tersebut, termasuk besaran angka yang sempat beredar di publik.

“Saya enggak tahu itu,” ujar Purbaya saat ditanya mengenai isu pemotongan gaji hingga 25%. Selain itu, Purbaya mengaku belum mengetahui agenda rapat terbatas yang akan diikutinya saat itu.

Opsi Efisiensi Fiskal Masih Digodok

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan bahwa konsep terkait efisiensi anggaran, termasuk opsi pemotongan gaji, masih akan dibahas dalam rapat internal dan belum menghasilkan keputusan. Dengan belum adanya kejelasan dari para pengambil kebijakan utama, arah kebijakan efisiensi fiskal pemerintah masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara final.

Teddy menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kebijakan tersebut. Ia juga meminta agar pertanyaan lebih lanjut diarahkan kepada pihak yang pertama kali menyampaikan wacana tersebut.

“Tanya ke yang sampaikan kemarin, untuk konsep-konsep itu akan dirapatkan beberapa hari ini, nanti kita lihat, belum ada keputusan apa pun,” tandas Teddy.

Ketika didalami apakah pemerintah sudah mulai membahas secara internal kebijakan tersebut, Teddy menegaskan bahwa diskusi masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan keputusan.

DI TENGAH wacana efisiensi anggaran dan disiplin fiskal, dan paradoks anggaran besar-besaran untuk makan bergizi gratis (MBG), ada satu kelompok yang kerap luput dari perhatian, yakni aparatur negara.

Mereka adalah ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara yang setiap hari menjadi wajah negara di mata rakyat.

Namun, dalam satu dekade terakhir, kesejahteraan mereka relatif berjalan di tempat. Bahkan pensiunan atau purnawirawan ASN, TNI, dan Polri pun tidak luput dari dampak ditahannya kenaikan kesejahteraan aparatur (gaji dan tunjangan).

Gaji yang diterima pensiunan dan purnawirawan sebagai gaji pensiun juga mengacu pada gaji pokok yang ditetapkan pemerintah.

Pada era pemerintahan Joko Widodo, kenaikan gaji pokok aparatur negara tidak berlangsung setiap tahun. Tercatat hanya tiga kali kenaikan gaji pokok sepanjang periode tersebut.

Itu pun bersifat sporadis, bukan kebijakan rutin tahunan sebagaimana pernah terjadi pada periode sebelumnya.

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengingatkan bahwa penurunan kesejahteraan aparatur akan berdampak luas terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, juga pada kinerja birokrasi.

Pada masanya, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan/purnawirawan menikmati kenaikan gaji hampir setiap tahun. Kebijakan tersebut bukan semata populisme, tetapi bagian dari strategi menjaga daya beli dan stabilitas nasional.

Kesejahteraan aparatur bukan isu sektoral. Namun, berkaitan dengan daya beli, stabilitas ekonomi keluarga, moral birokrasi, dan pada akhirnya kualitas pelayanan publik.

Negara tidak boleh terus-menerus menahan napas aparaturnya sambil berharap pelayanan tetap prima dan integritas tetap terjaga.

Masalahnya bukan hanya pada gaji pokok. Tunjangan kinerja, yang dalam banyak kasus nilainya jauh lebih besar daripada gaji pokok, praktis tidak pernah mengalami kenaikan nominal sejak tahun 2014.

Patokan 100 persen tunjangan kinerja merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 yang menjadi basis tunjangan kinerja Kementerian Keuangan.

Selama 12 tahun, angka dasar itu tidak berubah. Kementerian/lembaga lain memang mengalami “kenaikan”, tetapi sebatas kenaikan persentase menuju angka 100 persen tersebut.

Kini hampir seluruh kementerian/lembaga telah mencapai 100 persen, sehingga tidak ada lagi perbedaan tunjangan kinerja antara pegawai Kementerian Keuangan dan pegawai kementerian/lembaga lain termasuk TNI dan Polri.

Di luar itu, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperoleh pengaturan khusus melalui Perpres Nomor 37 Tahun 2015.

Tunjangan kinerja pegawai DJP selama ini dikenal sebagai yang tertinggi di antara ASN, TNI, dan Polri, bahkan dibandingkan pegawai non-pajak di Kementerian Keuangan.

Namun, jika ditarik lebih luas, tunjangan tersebut bukanlah yang paling tinggi secara absolut.

Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ASN menerima tunjangan kinerja yang selevel dengan DJP, diatur melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta.

Fenomena ini menunjukkan satu hal, yakni terjadi disparitas kesejahteraan aparatur, yang tidak lagi semata disparitas antara pusat dan daerah, tetapi juga antarinstansi.

Beberapa kepala daerah menetapkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) berdasarkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.

Di sejumlah daerah dengan PAD kuat, TPP bahkan bisa jauh lebih besar dibandingkan tunjangan kinerja ASN, TNI, atau Polri di kementerian/lembaga pusat.

Bandingkan dengan sektor swasta. Karyawan swasta lazim menerima kenaikan gaji dan tunjangan hampir setiap tahun mengikuti pertumbuhan usaha dan inflasi.

Selain itu, di sektor swasta diatur kenaikan upah minimum setiap daerah, yang menjadi batas bawah pengupahan, dan setiap tahun dinaikkan menyesuikan dengan inflasi yang terjadi.

Sementara selama 12 tahun terakhir, ASN, TNI, dan Polri hanya tiga kali menerima kenaikan gaji pokok dan bahkan kenaikan tunjangan tidak pernah terjadi selama 12 tahun.

Pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto telah menetapkan kenaikan gaji hakim melalui peraturan presiden.

Kebijakan itu tentu patut diapresiasi sebagai bagian dari penguatan integritas lembaga peradilan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan ASN, TNI, dan Polri lainnya?

Di sisi lain, pemerintah pusat melakukan penyesuaian dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Konsekuensinya, ASN daerah semakin sulit berharap kenaikan TPP. Ruang fiskal daerah menyempit, sementara kebutuhan hidup terus meningkat.

Secara makro, jumlah ASN, TNI, dan Polri diperkirakan sekitar 6 juta orang, sekitar 2 persen dari total penduduk Indonesia.

Jika setiap aparatur menanggung rata-rata tiga anggota keluarga, maka sekitar 8 persen penduduk Indonesia menggantungkan kesejahteraan pada stabilitas pendapatan aparatur negara.

Jika ditambahkan dengan jumlah pensiunan dan purnawirawan serta keluarganya, mungkin mencapai 12 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Ketika gaji dan tunjangan stagnan, di sisi lain inflasi secara perlahan menggerus daya beli mereka. Penurunan daya beli dalam skala jutaan keluarga bukan sekadar isu kesejahteraan individu, tetapi juga persoalan ekonomi nasional.

Ironisnya, kasus-kasus korupsi tetap terjadi, bahkan pada kelompok dengan penghasilan tertinggi, seperti hakim yang baru saja mendapat kenaikan signifikan maupun pegawai pajak yang selama ini bertunjangan besar.

Fakta ini tentu membuat miris ASN, TNI, dan Polri lain yang pendapatannya jauh lebih rendah, tapi tetap dituntut menjaga integritas.

Kesejahteraan memang bukan satu-satunya faktor pencegah korupsi, tetapi ketimpangan dan stagnasi pendapatan jelas bukan resep yang sehat bagi moral birokrasi.

Pertanyaan serupa layak diajukan terkait kesejahteraan aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan institusi penegakan hukum lainnya. Apakah kesejahteraan mereka juga menjadi perhatian serius pemerintah?

Negara menuntut profesionalisme, integritas, dan keberanian moral. Namun, negara juga memiliki kewajiban menjaga martabat hidup mereka yang menjalankan mandat konstitusi.

Sehingga sampai kapankah aparatur negara diminta bertahan dengan pendapatan yang secara riil terus menyusut?

Jika negara menginginkan birokrasi yang profesional, bersih, dan berwibawa, maka kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bukanlah kemewahan, melainkan prasyarat.

Dalam literatur administrasi publik dan ekonomi kelembagaan, kesejahteraan aparatur negara bukan sekadar isu moral, tetapi bagian dari desain institusional.

Teori efficiency wage menjelaskan bahwa organisasi, termasuk negara, sering kali perlu membayar pegawai di atas tingkat upah minimum pasar untuk meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan menekan perilaku menyimpang.

Upah yang memadai menciptakan “biaya kehilangan” yang tinggi jika seseorang melanggar aturan. Dalam konteks birokrasi, gaji dan tunjangan yang kompetitif menjadi instrumen pencegah korupsi yang rasional, bukan sekadar insentif material.

Gary Becker dalam teori ekonomi kejahatan menegaskan bahwa individu mempertimbangkan biaya dan manfaat sebelum melakukan pelanggaran.

Jika penghasilan legal rendah dan risiko kehilangan pekerjaan kecil secara relatif, maka insentif untuk menyimpang meningkat.

Sebaliknya, ketika aparatur menikmati pendapatan yang layak dan berkelanjutan, maka kehilangan jabatan akibat korupsi menjadi kerugian besar secara ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, kebijakan kenaikan gaji bukanlah pemborosan, melainkan investasi dalam tata kelola.

Teori motivasi seperti two-factor theory dari Herzberg juga membedakan antara faktor pemeliharaan (hygiene factors) dan faktor motivator.

Gaji dan tunjangan termasuk faktor pemeliharaan yang jika tidak memadai akan menimbulkan ketidakpuasan dan demoralisasi.

Tanpa fondasi kesejahteraan yang cukup, sulit mengharapkan aparatur menunjukkan kinerja optimal, apalagi inovasi pelayanan publik.

Dalam kerangka public service motivation, aparatur memang digerakkan oleh idealisme melayani publik.

Namun, idealisme tidak dapat berdiri di atas tekanan ekonomi yang terus-menerus. Inflasi yang menggerus daya beli selama lebih dari satu dekade tanpa penyesuaian tunjangan riil berarti penurunan kesejahteraan secara sistematis.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong talenta terbaik memilih sektor swasta dengan kompensasi lebih tinggi, menciptakan distorsi distribusi sumber daya manusia di birokrasi nasional.

Jika gaji dan tunjangan tidak segera dinaikkan, maka bukan tidak mungkin, Gen Z dan sebagian Milenial muda, yang saat ini menjadi ASN, TNI, atau Polri akan mengajukan pengunduran diri dan memilih bekerja di sektor swasta.

Padahal di antara mereka adalah pegawai-pegawai bertalenta terbaik yang diterima dengan sistem seleksi yang ketat.

Dari perspektif makroekonomi, kenaikan gaji aparatur juga memiliki efek pengganda (multiplier effect).

Dengan jumlah sekitar 6 juta aparatur dan jutaan anggota keluarga yang bergantung pada mereka, peningkatan daya beli kelompok ini akan menggerakkan konsumsi domestik, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Artinya, kebijakan penyesuaian gaji dan tunjangan bukan hanya belanja rutin, melainkan stimulus ekonomi yang terarah.

Last but not least, dalil normatif dan empiris bertemu pada satu titik, yaitu negara yang menuntut integritas tinggi dan pelayanan publik berkualitas harus menjamin kesejahteraan aparaturnya secara rasional dan berkelanjutan.

Kenaikan gaji dan tunjangan bukanlah hadiah, tetapi bagian dari kontrak sosial antara negara dan mereka yang mengabdi kepadanya.

Tanpa itu, kita mempertaruhkan kualitas birokrasi, dan pada akhirnya, kualitas negara itu sendiri.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini memastikan gaji pokok dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak bencana banjir tetap dibayarkan penuh.

Kebijakan tersebut diberikan menyusul dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang tidak hanya merusak hunian, tetapi juga menimbulkan korban jiwa di kalangan ASN.

"Kami ingin menjamin gaji pokok dan tunjangan tetap dibayarkan," ujar Rini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Berdasarkan laporan yang telah disesuaikan dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), tercatat terdapat 1.419 laporan kerusakan hunian dan material yang dialami ASN.

Selain itu, hasil pendataan BKN menunjukkan 10 ASN meninggal dunia dan sembilan ASN menjalani perawatan kesehatan akibat bencana.

Korban jiwa ASN tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh sebanyak empat orang meninggal dunia, Sumatra Utara empat orang meninggal dunia dan sembilan orang dirawat, serta Sumatra Barat dua orang meninggal dunia.

Kerusakan paling banyak dilaporkan berupa rumah kebanjiran, kendaraan terendam, kerusakan perabotan, serta kerusakan peralatan elektronik.

Rini menyampaikan pihaknya telah meminta BKN melakukan langkah-langkah dukungan terhadap ASN terdampak, terutama pada aspek administrasi kepegawaian.

"Untuk ASN terdampak tentunya, kami sudah meminta BKN untuk melakukan langkah-langkah dukungan terhadap ASN yang terdampak terutama untuk administrasi kepegawaian," kata Rini.

Selain menjamin pembayaran gaji pokok dan tunjangan, pemerintah juga memberikan sejumlah kebijakan penyesuaian kinerja dan jam kerja.

"Kemudian pengolahan kinerja ASN, termasuk juga fleksibilitas dalam dispensasi untuk penyesuaian jam kerja dan pelaksanaan jam kerja," ujarnya.

Dalam paparan kebijakan, pemerintah memastikan penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok tetap dibayarkan secara penuh. Tambahan penghasilan pegawai (TPP) diupayakan tetap dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dari sisi administrasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan jenjang jabatan tetap diproses, serta penggunaan dokumen digital dioptimalkan.

Pemerintah juga menyiapkan perlindungan bagi ASN korban bencana. Untuk ASN yang meninggal dunia atau dinyatakan hilang, keluarga berhak menerima pensiun janda atau duda serta santunan kematian. Sementara ASN yang mengalami cacat diberikan tunjangan cacat seumur hidup.

"Terkait manfaat dan perlindungan ASN yang meninggal dunia, yang mengalami cacat dan lain sebagainya," ujar Rini.

Jakarta: Wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2026 kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah menegaskan, kebijakan tersebut belum diputuskan dan masih bergantung pada kondisi keuangan negara di awal tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keputusan terkait gaji ASN 2026 akan ditentukan setelah pemerintah melihat kinerja fiskal pada kuartal I.

Purbaya menegaskan, pemerintah belum mengambil keputusan terkait kenaikan gaji ASN tahun depan. Menurutnya, evaluasi terhadap kondisi keuangan negara menjadi faktor utama sebelum kebijakan belanja, termasuk gaji pegawai, ditetapkan.

“Kami akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa,” kata Purbaya dalam taklimat media yang dilansir Antara, Jumat, 2 Januari 2025.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah masih mengupayakan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan melihat realisasi belanja negara serta perkembangan ekonomi secara menyeluruh.

Pemerintah tunggu kinerja kuartal I

Purbaya juga menyampaikan, pemerintah akan menunggu hasil kinerja fiskal pada triwulan pertama sebelum menentukan arah kebijakan belanja selanjutnya.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil lebih terukur dan selaras dengan kondisi ekonomi.

“Saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dari sebelumnya. Habis itu baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak pada belanja pemerintah,” ujarnya pula.

Dengan kata lain, wacana kenaikan gaji ASN 2026 masih terbuka, namun belum bisa dipastikan hingga evaluasi kuartal I selesai dilakukan.

Seperti diketahui, Sebelumnya, Purbaya menambah anggaran dana alokasi umum (DAU) pemerintah daerah sebesar Rp7,66 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 guru ASN.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025.

Secara rinci, alokasi tambahan DAU untuk THR ditetapkan sebesar Rp3,80 triliun, sedangkan alokasi untuk gaji ke-13 sebesar Rp3,86 triliun.

Tambahan anggaran tersebut diperuntukkan bagi guru ASN daerah yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tidak menerima tambahan penghasilan.

(ANN)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan membutuhkan waktu satu triwulan di 2026 sebelum memutuskan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dikatakannya untuk menjawab isu berkaitan kenaikan gaji yang masih simpang siur.

Purbaya mengatakan masih melihat kondisi pendapatan negara dalam triwulan pertama di 2026. Apalagi ada kebijakan baru pemerintah dengan Bank Indonesia yang semakin sinkron.

"Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan kebanyakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya," kata Purbaya, Rabu (31/12/2025).

Purbaya menyebut triwulan kedua barulah masalah yang berdampak pada belanja pemerintah akan dibahas. Hal ini termasuk kenaikan gaji ASN.

"Habis itu mungkin triwulan kedua, karena baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah," sambung dia.

Sebagai informasi, rencana kenaikan gaji ini sejatinya telah memiliki landasan hukum yang kuat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025.

Berdasarkan beleid tersebut, kebijakan penyesuaian gaji direncanakan menyasar tiga kelompok utama yakni Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), Anggota TNI dan Polri, serta Pejabat Negara.

Purbaya sebelumnya mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari Kemenpan-RB terkait detail usulan kenaikan tersebut.

Meski demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih perlu melakukan analisis mendalam terhadap postur anggaran belanja pegawai dalam APBN sebelum keputusan final diambil.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, wacana kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) masih menunggu kepastian kondisi keuangan negara.

Purbaya mengatakan, kebijakan terkait gaji PNS diperlakukan sama dengan kebijakan belanja negara lainnya, sehingga tidak bisa diputuskan secara terburu-buru.

Menurut dia, pemerintah masih perlu mencermati perkembangan ekonomi nasional dan penerimaan negara secara lebih menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

“Saya masih tunggu satu kuartal lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya,” ujar Purbaya dalam Media Gathering di Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).

Purbaya menjelaskan, pemerintah membutuhkan waktu setidaknya satu kuartal ke depan untuk memastikan arah pergerakan ekonomi dan tren pendapatan negara dibandingkan periode sebelumnya.

Setelah gambaran tersebut lebih jelas, barulah pemerintah bisa masuk ke tahap pembahasan lanjutan.

Tahap berikutnya itu mencakup berbagai kebijakan yang berpotensi berdampak pada peningkatan belanja negara, termasuk kemungkinan penyesuaian gaji ASN.

Isu kenaikan gaji ASN sendiri menguat setelah Purbaya menerima kunjungan Menteri PAN-RB Rini Widyantini di Kementerian Keuangan pada Senin (29/12/2025). Pertemuan tersebut memicu spekulasi adanya sinyal kenaikan gaji ASN pada 2026.

Rini menyebut, kunjungannya ke Kemenkeu bertujuan membahas sejumlah pekerjaan rumah terkait reformasi birokrasi. Fokus pembahasan mencakup kebijakan lintas kementerian yang memerlukan koordinasi anggaran.

Dalam pertemuan itu, usulan kebijakan gaji ASN untuk tahun depan turut masuk dalam agenda. Rini pun mengonfirmasi bahwa topik tersebut dibahas bersama Menkeu.

Meski demikian, Rini belum memerinci skema maupun besaran usulan penyesuaian gaji. Opsi kenaikan gaji pokok maupun tunjangan ASN juga belum dibuka ke publik.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dari sebelumnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026 bergantung pada perkembangan kinerja keuangan pada kuartal I.

“Kami akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa,” kata Purbaya dalam taklimat media, di Jakarta, Rabu.

Purbaya menyebut saat ini masih mengupayakan sinkronisasi kebijakan untuk melihat perkembangan realisasi fiskal, termasuk penyaluran belanja pemerintah.

Menkeu bakal mengatur strategi belanja usai melihat kinerja pada triwulan I.

“Saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dari sebelumnya. Habis itu baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak pada belanja pemerintah,” ujarnya pula.

Sebelumnya, Purbaya menambah anggaran dana alokasi umum (DAU) pemerintah daerah sebesar Rp7,66 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 guru ASN.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025.

Secara rinci, alokasi tambahan DAU untuk THR ditetapkan sebesar Rp3,80 triliun, sedangkan alokasi untuk gaji ke-13 sebesar Rp3,86 triliun.

Tambahan anggaran tersebut diperuntukkan bagi guru ASN daerah yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tidak menerima tambahan penghasilan.

Rincian alokasi tambahan DAU ditetapkan per provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana yang tercantum pada lampiran KMK 372/2025.

Pemda diwajibkan menganggarkan dan merealisasikan pembayaran komponen THR dan gaji ke-13 kepada masing-masing guru ASN daerah pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika pemda belum merealisasikan seluruh pembayaran pada 2025, sisa pembayaran wajib dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Tambahan anggaran akan disalurkan pada Desember 2025. Pemda diminta menyampaikan laporan realisasi pembayaran THR dan gaji ke-13 guru ASN daerah kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri paling lambat 30 Juni 2026.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pertemuannya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini termasuk sinyal adanya pembahasan terkait kemungkinan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Purbaya, keputusan soal kapan gaji PNS naik masih menunggu kepastian kondisi keuangan negara.

Purbaya menjelaskan, hal tersebut diperlakukan sama dengan kebijakan belanja lainnya dan belum bisa diputuskan dalam waktu dekat.

"Tapi saya masih tunggu satu kuartal lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya," ujar Purbaya dalam Media Gathering di Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).

Purbaya mengungkapkan, pemerintah perlu melihat terlebih dahulu arah penerimaan negara dan kondisi perekonomian secara lebih sinkron.

Ia mengaku masih membutuhkan waktu setidaknya satu kuartal ke depan untuk memastikan bagaimana tren ekonomi dan pendapatan negara bergerak, dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Setelah gambaran tersebut lebih jelas, barulah pemerintah dapat mendiskusikan tahap berikutnya, termasuk berbagai kebijakan yang berpotensi berdampak pada peningkatan belanja pemerintah, salah satunya terkait gaji ASN.

Sebelumnya, Purbaya menerima kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, yang memicu spekulasi sinyal kenaikan gaji ASN pada 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kementerian Keuangan Senin (29/12/2025). Rini menyebut kedatangannya ke Kemenkeu membahas sejumlah pekerjaan rumah reformasi birokrasi.

Fokus pembahasan mencakup kebijakan lintas kementerian.

Usulan kebijakan gaji ASN untuk tahun depan turut masuk agenda. Rini mengonfirmasi topik tersebut.

Meski demikian, Rini belum memerinci skema maupun besaran usulan gaji. Opsi penyesuaian gaji pokok dan tunjangan belum dibuka ke publik.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang