Bisnis.com, JAKARTA — Gejolak konflik di Timur Tengah yang berlanjut diperkirakan akan mengikis surplus neraca perdagangan yang telah dinikmati Indonesia secara beruntun dalam 70 bulan terakhir. Selisih ekspor dan impor positif diramal tetap dikantongi selama 2026, tetapi dengan nilai lebih rendah daripada capaian tahun lalu.

Teranyar, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus pada dua bulan pertama 2026.Namun, angka surplus mulai menunjukkan penyusutan.

Pada Januari 2026, surplus tercatat hanya sekitar US$950 juta dan sedikit meningkat menjadi US$1,27 miliar pada Februari 2026. Meski demikian, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana surplus Februari 2025 masih mencapai US$3,1 miliar.

Sektor nonmigas masih menjadi penopang utama dari surplus perdagangan RI, yakni dengan nilai sebesar US$5,42 miliar. Sementara itu, sektor migas membukukan defisit sebesar US$3,19 miliar.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi mengatakan hingga saat ini dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah belum sepenuhnya tercermin dalam data perdagangan. Hal ini mengingat dinamika geopolitik ini mulai terjadi pada akhir Februari 2026.

“Secara statistik, dampak riil baru akan tecermin dalam data ekspor beberapa bulan setelahnya. Diperlukan waktu untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait pengaruhnya terhadap kinerja ekspor nasional,” kata Made kepadaBisnis, Rabu (1/4/2026).

Namun, lanjut dia, pemerintah berharap dampak konflik tidak terlalu signifikan terhadap kinerja ekspor nasional. Di sisi lain, pemerintah juga terus memantau perkembangan serta berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas ekspor.

Berdasarkan data Kemendag, ekspor Indonesia ke kawasan Timur Tengah pada 2025 mencapai US$9,87 miliar atau berkontribusi sekitar 3,49% terhadap total ekspor nasional. Uni Emirat Arab (UAE) menjadi destinasi ekspor terbesar dengan kontribusi sekitar 40%, diikuti Arab Saudi sebesar 29% dan Iran sekitar 2,5% dengan nilai sekitar US$250 juta.

“Ekspor Indonesia ke kawasan Timur Tengah didominasi oleh produk nonmigas, dengan porsi mencapai sekitar 99,6 persen, didominasi berbagai produk bernilaitambah, khususnya dari sektor industri pengolahan,” terangnya.

Dari sana, komoditas utama yang dikirim RI meliputi lemak dan minyak nabati termasukcrude palm oil(CPO), logam mulia, kendaraan, kapal, mesin, serta produk berbasis sumber daya alam seperti kayu, kertas, dan baja. Produk makanan olahan juga menjadi andalan ekspor ke kawasan tersebut.

Di tengah aktivitas tersebut, Made turut menyampaikan bahwa pemerintah juga mendorong percepatan perjanjian dagang dengan negara-negaraGulf Cooperation Council(GCC) guna memperluas akses ekspor Indonesia di pasar Timur Tengah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sempat menyampaikan kekhawatirannya terhadap konflik Timur Tengah. Bila berlangsung berkepanjangan, Budi berpandangan pertumbuhan ekspor Indonesia berisiko ikut tertekan.

“Tentu kalau ini [eskalasi konflik AS–Israel dan Iran] nggak selesai, misalnya, nggak selesai terus-menerus ya bisa dampaknya ke ekspor kita. Paling tidak ekspor kita bisa pertumbuhannya bisa lebih rendah daripada tahun lalu. Tapi mudah-mudahan cepat selesai [eskalasi konflik AS–Israel dan Iran],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Namun, Budi optimistis kinerja ekspor nasional dapat tumbuh positif dan mengantongi surplus dengan memanfaatkan perubahan peta perdagangan global. Salah satunya melalui strategi diversifikasi pasar ekspor ke kawasan yang relatif tidak terdampak konflik, seperti negara-negara mitra dalam kerja samaRegional Comprehensive Economic Partnership(RCEP) Asia Tenggara, Amerika Latin, hingga Afrika.

“Tetapi kita optimistis ya, optimistis bahwa semua akan selesai, semua akan selesai dan ini ketika kondisinya seperti ini sebenarnya kita mempunyai kesempatan juga untuk yang pertama tadi mencari pasar yang baru,” ujarnya.

Ekspor CPO RI di Persimpangan

Dihubungi terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu permintaan ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan seperti CPO.

“Pasti akan terganggu. Kenaikan harga ini salah satunya disebabkan karena kelangkaan supply di kawasan,” ujar Wijayanto kepadaBisnis.

Menurutnya, gangguan jalur distribusi seperti potensi blokade Selat Hormuz juga menjadi faktor risiko utama terhadap kelancaran ekspor. Meski demikian, kenaikan biaya logistik dinilai telah diperhitungkan dalam harga komoditas.

Selain itu, dia menilai kebijakan pungutan ekspor CPO sebesar 12,5% berpotensi menambah beban eksportir, meski tetap dapat menjaga stabilitas fiskal di tengah tingginya harga komoditas.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga komoditas unggulan ekspor, termasuk CPO.

Gapki mencatat harga CPO saat ini berada di kisaran Rp15.500 per kilogram di dalam negeri, sementara di Malaysia mencapai sekitar 4.700 ringgit atau setara US$1.400 per metrik ton.

Namun, kenaikan tidak hanya terjadi pada minyak sawit, melainkan juga seluruh minyak nabati. Eddy menyebut kebutuhan global terhadap minyak nabati yang tetap tinggi membuat permintaan relatif stabil, meskipun tidak melonjak signifikan.

Meski harga meningkat, Gapki memperkirakan ekspor CPO ke kawasan Timur Tengah justru berpotensi menurun apabila konflik berlangsung dalam jangka panjang.

“Ekspor CPO ke Timteng kemungkinan besar akan turun karena terdampak perang, apabila perang berlangsung lama,” jelas Eddy ketika dihubungi.

Adapun sejumlah kapal kini memilih memutar melalui Cape Town, Afrika Selatan, sebelum melanjutkan perjalanan ke Eropa. Meski demikian, sebagian kapal masih melintasi Terusan Suez dengan risiko tinggi. Kondisi ini pada akhirnya mendorong kenaikan biaya operasional akibat meningkatnya ancaman dan asuransi di jalur tersebut.

“Biayalogistiknaik dan biaya operasional juga naik, contoh material pupuk juga naik karena hampir semuanya diimpor bahkan beberapa diimpor dari Timteng. Jadi harga naik tetapi biaya juga naik,” imbuh Eddy.

Adapun di tengah memanasnya geopolitik, Gapki menilai kebijakan PE CPO menjadi 12,5% tidak terlalu membebani pelaku usaha.

Jika menengok kinerja pada 2025, data Gapki menunjukkan, total ekspor minyak sawit Indonesia ke kawasan Timur Tengah sebesar 1,83 juta ton dengan nilai mencapai US$1,9 miliar Arab Saudi menjadi tujuan utama dengan volume sekitar 651.000 ton, diikuti Uni Emirat Arab 475.000 ton, dan Oman sebanyak 219.000 ton.

Alarm Volume Ekspor Tertekan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai eskalasi konflik di Timur Tengah akan memberikan dampak beragam terhadap kinerja perdagangan Indonesia, mulai dari peluang kenaikan nilai ekspor hingga risiko penurunan volume perdagangan.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, konflik tersebut menciptakan efek campuran bagi perdagangan nasional.

Kadin menilai kenaikan harga komoditas global seperti batu bara dan CPO berpotensi menopang nilai ekspor Indonesia. Namun di sisi lain, gangguan rantai pasok, kenaikan biaya logistik, serta pelemahan permintaan global berisiko menekan volume perdagangan.

“Jadi secara nominal nilai ekspor bisa tetap tinggi, tetapi secara volume cenderung tertekan,” ujar Erwin.

Dari sisi permintaan, Kadin memproyeksikan komoditas unggulan Indonesia di sektor energi dan pangan masih akan diminati di tengah konflik. Menurutnya, permintaan terhadap komoditas energi dan pangan diperkirakan tetap kuat, bahkan meningkat. Hal ini lantaran banyak negara akan mengamankan pasokan strategis.

Untuk itu, Kadin melihat produk seperti batu bara, CPO, serta beberapa komoditas berbasis mineral masih memiliki prospek yang positif. Meski begitu, pemerintah perlu mengantisipasi permintaan terhadap produk manufaktur yang dinilai lebih rentan terhadap perlambatan ekonomi global.

Lebih lanjut, Kadin memandang kinerja neraca perdagangan Indonesia masih berpotensi mencatat surplus. Hal ini didukung oleh tren harga komoditas yang relatif tinggi.

“Namun pertumbuhannya kemungkinan tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya karena adanya tekanan pada volume ekspor dan potensi perlambatan di negara mitra dagang utama,” terangnya.

Untuk kawasan Timur Tengah, Kadin menilai ekspor Indonesia berpotensi menghadapi tantangan jangka pendek, terutama terkait distribusi dan stabilitas permintaan di negara-negara yang terdampak konflik secara langsung, meski peluang tetap terbuka di negara yang relatif stabil.

Untuk itu, menurut Erwin, pemerintah harus melakukan diversifikasi pasar ekspor agar risiko tekanan ekspor tidak terkonsentrasi pada satu kawasan.

“Kadin mendorong pemerintah untuk memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor, menjaga stabilitas logistik dan pasokan energi domestik, serta memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar tetap kompetitif di tengah volatilitas global,” tuturnya.

Sementara itu, Center of Reform on Economics (Core) memproyeksikan neraca dagang Indonesia masih surplus pada tahun ini, tetapi nilainya diperkirakan menipis akibat tekanan global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pelemahan kinerja ekspor sebenarnya sudah diprediksi bahkan sebelum eskalasi geopolitik meningkat.

Sebelum eskalasi konflik, Core memproyeksikan pelemahan kinerja ekspor akibat kebijakan yang lebih restriktif dari negara-negara besar, khususnya AS.

“Ini memang kami prediksikan penetrasi ekspor akan lebih rendah pada tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin, sehingga pertumbuhannya lebih rendah, surplus kita juga lebih tipis, jauh lebih tipis dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Faisal kepada Bisnis.

Menurut Faisal, meningkatnya ketegangan geopolitik semakin menekan kinerja perdagangan global melalui gangguan rantai pasok, yang pada akhirnya berdampak pada ekspor Indonesia.

“Secara langsung kita tidak terpengaruh dengan negara-negara Teluk karena ekspor kita ke kawasan tersebut yang melewati Selat Hormuz hanya 3 persen. Tetapi dampak tidak langsungnya terhadap mitra-mitra dagang besar kita,” ujarnya.

Faisal menjelaskan, negara mitra utama seperti China, India, Singapura, dan Jepang sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk. Dia menilai gangguan pasokan serta ketegangan politik berpotensi menurunkan permintaan, sehingga volume ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut ikut tertekan.

Di sisi lain, meski ketidakpastian geopolitik ini memicu kenaikan harga komoditas unggulan ekspor seperti batu bara dan CPO. Namun, tingginya nilai kedua komoditas tersebut belum cukup kuat untuk menahan penurunan volume perdagangan.

“Kenaikan ekspor batu bara dan sawit dikhawatirkan ini tidak cukup untuk mengompensasi penurunan dari sisi volume perdagangan,” terangnya.

Core juga mengingatkan potensi tekanan lanjutan berupa lonjakan impor akibat kebijakan tarif resiprokal dari negara mitra seperti AS dan China, yang berisiko semakin menekan surplus neraca dagang.

Bahkan, Faisal memperkirakan apabila terjadi penutupan Selat Hormuz selama enam minggu, dampaknya terhadap ekspor Indonesia dapat mencapai sekitar Rp600 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencemaskan dampak dari pengesahan aturan kenaikan upah minimum 2026 yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan aturan tersebut berpotensi memengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas atau manufaktur, utamanya berisiko pada biaya produksi, iklim investasi, dan dinamika penyerapan tenaga kerja.

“Sebagai kontributor utama PDB industri dan ekspor manufaktur, sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pengupahan,” kata Saleh dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Adapun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Tahun 2026 menetapkan formula kenaikan upah minimum adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi × alfa) dengan rentang alfa 0,5–0,9.

Menurut Saleh, peningkatan upah minimum melalui perluasan rentang indeks penyesuaian maupun pengenalan upah minimum sektoral cenderung menaikkan biaya tenaga kerja secara struktural.

Dalam jangka pendek hingga menengah, kenaikan biaya ini berisiko menekan laju pertumbuhan output industri nonmigas, khususnya pada subsektor padat karya.

Saleh menilai perusahaan industri akan makin waspada dalam melakukan ekspansi kapasitas dan perekrutan tenaga kerja baru. Kondisi ini juga memicu strategi penyesuaian yang umumnya berfokus pada efisiensi, otomasi terbatas, atau rasionalisasi tenaga kerja, yang dapat membatasi kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dari sisi investasi, ketidakpastian akibat perubahan kebijakan pengupahan yang relatif sering berpotensi menahan realisasi investasi baru di industri pengolahan nonmigas,” jelasnya.

Pihaknya memperkirakan sikap investor pun akan cenderung menunda atau mengalihkan investasi ke sektor atau wilayah dengan struktur biaya yang lebih stabil, sehingga laju pembentukan modal tetap (PMTB) di sektor manufaktur dapat melambat.

Alhasil, dengan situasi tersebut akan terjadi penurunan pertumbuhan jangka menengah industri nonmigas, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi teknologi.

Di sisi lain, Saleh juga menyoroti kebijakan pengupahan terbaru ini yang berpotensi mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan melalui peningkatan daya beli pekerja industri.

Meski demikian, dia melihat terdapat efek positif terhadap permintaan domestik yang cenderung naik bertahap dan tidak langsung, sementara dampak kenaikan biaya produksi bersifat lebih cepat dan langsung dirasakan oleh pelaku industri.

“Akibatnya, dalam jangka pendek, efek bersih terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas berpotensi moderat hingga cenderung menahan laju pertumbuhan, terutama pada subsektor yang berorientasi ekspor dan menghadapi persaingan global ketat,” tuturnya.

Secara keseluruhan, Kadin menilai PP 49/2025 berpotensi menimbulkan trade-off antara perlindungan pendapatan pekerja dan percepatan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas.

Dalam hal ini, menurut Saleh, tanpa kebijakan pendukung yang kuat, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja, insentif investasi industri, dan penguatan rantai pasok domestik, pertumbuhan sektor industri nonmigas ke depan berisiko bergerak lebih lambat dibandingkan potensinya.