Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang 2025 mencatatkan capaian positif dengan nilai mencapai US$6,27 miliar atau setara Rp107 triliun (kurs Rp17.062).

Realisasi tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan mencerminkan ketahanan sektor kelautan dan perikanan di tengah dinamika global.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi peningkatan produksi nasional serta penguatan tata kelola sektor perikanan yang berkelanjutan.

“Nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada 2025 mencapai US$6,27 miliar. Ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ujar Trenggono kepada Komisi IV DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Namun, hingga Februari 2026, sambungnya, nilai ekspor tercatat sebesar US$960 juta, yang secara tahunan menunjukkan perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Trenggono juga membeberkan kinerja produksi nasional juga menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, total produksi kelautan dan perikanan mencapai 26,25 juta ton, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,8% secara tahunan. Kenaikan produksi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung ketersediaan pasokan untuk ekspor.

Meski demikian, Trenggono mengakui bahwa pada awal 2026 terdapat tekanan terhadap kinerja ekspor. Salah satunya adalah ketegangan geopolitik yang terjadi.

“Menghadapi dampak dinamika geopolitik dan fenomena iklim yang terjadi, KKP tetap berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, KKP berupaya memperluas pasar ekspor perikanan ke Eropa dan China. Langkah ini dilakukan seiring adanya kebijakan tarif resiprokal sebesar AS terhadap Indonesia yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Trenggono mengatakan valuasi potensi ekonomi di sektor perikanan mencapai US$200 miliar. Sayangnya, rata-rata nilai ekspor perikanan Indonesia baru mencapai US$5,5 miliar.

Selain membuka pasar baru, Trenggono menyebut bahwa KKP berupaya untuk memperkuat pasar dalam negeri. Dengan begitu produksi ikan Indonesia dapat terserap dengan baik.

Bisnis.com, SURABAYA — Emiten pengolahan aluminium, PT Indal Aluminium Industri Tbk. (INAI) menjelaskan tidak terdapat aksi korporasi maupun informasi material yang dapat memengaruhi pergerakan harga saham perseroan, menyusul penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur INAI Cahyadi Salim menyampaikan bahwa perseroan secara konsisten berkomitmen menjalankan prinsip keterbukaan informasi kepada investor dan pemegang saham.

Menurutnya, setiap rencana atau tindakan korporasi yang berpotensi memengaruhi keputusan investasi akan disampaikan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.

“Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat memengaruhi nilai efek maupun keputusan investasi pemodal. Tidak ada pula rencana aksi korporasi dalam waktu dekat,” ujar Cahyadi dalam paparan publik insidentil di Surabaya, Jumat (6/2/2026).

BEI sebelumnya menghentikan sementara perdagangan saham INAI pada 28 Januari 2026 dalam rangka cooling down, menyusul lonjakan harga kumulatif yang signifikan. Saham INAI tercatat melonjak hingga 102% dari level terendah Rp145 pada periode Juni–Desember 2025 menjadi Rp292 pada 27 Januari 2026. Setelah suspensi dibuka, harga saham INAI bergerak fluktuatif dan ditutup di level Rp177 pada 5 Februari 2026.

Dia menjelaskan, kenaikan kinerja penjualan perseroan terutama dipengaruhi kembali dibukanya akses ekspor ke Amerika Serikat sejak pertengahan 2025. Hal ini menyusul rampungnya kepastian administratif serta ketetapan tarif impor aluminium dan baja sebesar 50% yang berlaku seragam bagi seluruh negara.

“Sejak Juli 2025 kami kembali bisa mengekspor ke Amerika Serikat setelah sempat terhenti sejak awal 2024. Kepastian tarif membuat aktivitas ekspor kembali berjalan dan berdampak pada peningkatan penjualan,” jelasnya.

Dia menambahkan, meski tarif impor tergolong tinggi, perseroan tetap kompetitif karena memiliki diferensiasi kualitas dan spesifikasi produk aluminium ekstrusi yang dibutuhkan pasar Amerika Serikat. Dengan tarif yang setara antarnegara, kualitas produk menjadi faktor pembeda utama.

Dari sisi kinerja, dia menerangkan, hingga September 2025 penjualan INAI menunjukkan tren meningkat. Pada kuartal I/2025, penjualan tercatat Rp207,33 miliar, meningkat menjadi Rp373,17 miliar pada kuartal II/2025, dan kembali naik menjadi Rp583,51 miliar pada kuartal III/2025.

"Komposisi penjualan juga mengalami pergeseran, dengan kontribusi ekspor meningkat menjadi 60,3% pada Januari–September 2025, dibandingkan 46,3% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara penjualan domestik turun menjadi 39,7%," katanya.

Meski demikian, dia menegaskan, secara tahunan penjualan dan laba bersih 2025 masih tercatat lebih rendah dibandingkan 2024 akibat tekanan tarif dan kebijakan antidumping sebelumnya.

Manajemen menyatakan fokus perseroan pada 2026 adalah mengembalikan volume penjualan dan menjaga daya saing di pasar ekspor, di tengah tantangan kenaikan harga aluminium global yang mencapai 25%–30%.

Terkait ketentuan pasar modal, Cahyadi menegaskan, free float INAI telah berada di kisaran 22%, di atas ketentuan minimum BEI. Perseroan juga memastikan tidak terdapat aktivitas pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam POJK terkait insider trading.

“Intinya, kenaikan harga saham bukan disebabkan oleh aksi korporasi atau kebijakan tertentu dari perseroan. Operasional berjalan normal dan kami tetap fokus pada pemulihan kinerja,” pungkasnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap terdapat sejumlah komoditas andalan ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) yang berhasil dinegosiasikan dengan optimal dengan pihak United States Trade Representative (USTR).

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa negosiasi dengan AS terkait dengan tarif impor itu sudah tuntas dan tinggal ditutup dengan pertemuan antara kedua pimpinan negara, yakni Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.

Pada Sabtu (24/1/2026), dia menyebut hasil negosiasi tarif antara RI dan AS membuahkan hasil yang optimal. Salah satunya yakni sejumlah komoditas andalan ekspor RI ke AS yang berhasil dinegosiasikan dengan 'sangat optimal'.

"Nanti akan ada sedikit surprise beberapa komoditas yang ekspornya tinggi sekali ke Amerika, kami berhasil menegosiasikan sangat optimal dan menjadi pendorong ekonomi kita di quarter 1 di tahun 2026," terangnya pada acara Peringatan 2 Dekade Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Susiwojono mengatakan bakal segera menyampaikan secara resmi hasil negosiasi tarif tahap akhir dengan AS itu kepada publik. Kemudian, pemerintah RI dan AS juga tengah mencari waktu agar kedua kepala pemerintahan bisa menandatangani kesepakatan dagang dimaksud.

"Apapun itu, kami sudah bersyukur bisa menyelesaikan. Namun harus kami akui, instrumen tarif yang digunakan Trump ini sangat memengaruhi, bagaimana supply chain, logistik global, kemudian berbagai rantai pasok global," tuturnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo dan Presiden Trump pada 2025 lalu telah menyepakati tarif impor yang dikenai terhadap komoditas maupun barang dari Indonesia ke AS sebesar 19%. Sebelumnya, Trump sempat mengancam pengenaan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia.

Pada Desember 2025, Indonesia dan AS kemudian menyepakati pengecualian crude palm oil atau sawit dari tarif 19%.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat menandatangani serangkaian kesepakatan perdagangan dan mineral penting dengan empat mitra Asia Tenggara pada Minggu (26/10/2025), dengan tujuan mengatasi defisit perdagangan dan mendiversifikasi rantai pasokan di tengah pengetatan ekspor logam tanah jarang oleh China.

Dilansir Reuters, Presiden AS Donald Trump yang berada di Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT Asean, menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik dengan mitranya dari Malaysia dan Kamboja, serta pakta kerangka kerja perdagangan dengan Thailand yang akan mendorong kedua negara untuk mengatasi hambatan tarif dan non-tarif.

Amerika Serikat akan mempertahankan tarif sebesar 19% untuk ekspor dari ketiga negara berdasarkan kesepakatan tersebut, dengan tarif yang akan dikurangi menjadi nol untuk beberapa barang, menurut pernyataan bersama yang dirilis oleh Gedung Putih.

Washington juga mengumumkan kesepakatan kerangka kerja serupa dengan Vietnam, yang telah dikenakan tarif sebesar 20% untuk ekspornya ke Amerika Serikat.

Sebagai informasi, Vietnam, yang mencatat surplus perdagangan sebesar US$123 miliar dengan Amerika Serikat tahun lalu, telah berjanji untuk meningkatkan pembelian produk-produk AS secara signifikan guna mengurangi kesenjangan perdagangan antara kedua negara.

Ekspor Mineral Tanah Jarang Malaysia

Trump pada hari Minggu menandatangani dua kesepakatan terpisah AS dengan Thailand dan Malaysia yang mengupayakan kerja sama untuk mendiversifikasi rantai pasokan mineral penting, di tengah upaya bersaing dari China di sektor yang berkembang pesat tersebut.

Reuters melaporkan secara eksklusif, bahwa China sedang berunding dengan Malaysia mengenai pemrosesan tanah jarang, dengan pengelola dana kekayaan negara Malaysia, Khazanah Nasional, diperkirakan akan bermitra dengan perusahaan China untuk membangun fasilitas pemurnian di Malaysia.

China, negara penambang dan pengolah tanah jarang terbesar di dunia, telah memberlakukan kontrol ekspor yang semakin ketat pada teknologi pemurniannya, membuat produsen global berebut untuk mengamankan pasokan alternatif untuk mineral penting yang banyak digunakan dalam chip semikonduktor, kendaraan listrik, dan peralatan militer.

Malaysia sepakat untuk menahan diri dari pelarangan atau pemberlakuan kuota ekspor mineral penting atau unsur tanah jarang ke AS, kata kedua negara dalam sebuah pernyataan.

Namun, pernyataan tersebut tidak merinci apakah janji Malaysia tersebut berlaku untuk tanah jarang mentah atau olahan. Malaysia, yang diperkirakan memiliki 16,1 juta ton deposit tanah jarang, telah melarang ekspor tanah jarang mentah untuk mencegah hilangnya sumber daya seiring upayanya mengembangkan sektor hilirnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping menegaskan “garis merah” terhadap kebijakan pembatasan ekspor Amerika Serikat. Langkah ini berpotensi mengguncang gencatan dagang dengan Donald Trump hanya beberapa pekan sebelum keduanya dijadwalkan bertemu.

Melansir Bloomberg, Senin (13/10/2025), langkah Beijing yang baru-baru ini memberlakukan kontrol ekspor global terhadap produk yang mengandung unsur tanah jarang langsung memicu respons keras dari Washington.

Presiden AS Donald Trump membalas dengan ancaman membatalkan pertemuan tatap muka dengan Xi serta mengumumkan rencana menggandakan tarif atas barang-barang asal China menjadi 100%. Ia juga menambahkan pembatasan luas terhadap “semua perangkat lunak penting.”

Pemerintah China menyebut kebijakan itu sebagai tindakan defensif, seraya menuduh AS terus menambah pembatasan baru sejak pertemuan kedua pemimpin di Madrid pada September lalu. Departemen Perdagangan AS sebelumnya memperluas kontrol ekspor untuk menutup celah yang memungkinkan China tetap memperoleh akses ke chip berteknologi tinggi.

Kementerian Perdagangan China menyatakan ancaman tarif tinggi bukan cara yang tepat untuk menjalin hubungan dengan China.

”Sikap kami dalam perang dagang konsisten: kami tidak menginginkannya, tapi kami juga tidak takut menghadapinya,” ungkap Kementerian Perdagangan China seperti dikutip Bloomberg.

Reaksi keras Beijing menegaskan masih adanya perbedaan interpretasi mengenai gencatan dagang yang dicapai pada Mei lalu. Dalam pandangan Xi, kesepakatan itu merupakan penghentian bersama terhadap pembatasan baru pada ekspor penting dan perusahaan.

Namun, AS menafsirkan kesepakatan tersebut sebatas pengurangan tarif dengan imbalan kelancaran pasokan magnet tanah jarang.

Kini, fokus utama adalah apakah kedua negara bisa mencapai titik temu baru sebelum tarif kembali melonjak dan mendorong pemisahan ekonomi yang lebih dalam.

Pasar keuangan global langsung merespons negatif: indeks saham AS mencatat penurunan terbesar dalam enam bulan terakhir, sementara harga komoditas seperti kedelai, gandum, tembaga, dan kapas turut tertekan.

Sinyal Kesepakatan Baru

Namun, pada perdagangan awal Senin di Asia, indeks berjangka AS kembali menguat setelah Gedung Putih memberi sinyal terbuka untuk mencapai kesepakatan baru dengan Beijing. Meski demikian, pemerintahan Trump tetap menilai kontrol ekspor China sebagai hambatan besar dalam negosiasi.

“Jangan khawatir soal China, semuanya akan baik-baik saja! Presiden Xi yang sangat dihormati hanya sedang mengalami masa sulit. Ia tidak menginginkan depresinya sendiri, begitu juga saya. Amerika Serikat ingin membantu China, bukan menyakitinya!!!” tulis Trump di platform Truth Social.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kedua negara dijadwalkan melanjutkan perundingan di Frankfurt, Jerman, sebelum 10 November, yang merupakan tenggat berakhirnya masa gencatan tarif saat ini.

Peneliti senior Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation Zhou Mi, mengatakan China Beijing tidak akan tunduk pada tekanan unilateral.

“Kami tidak akan diintimidasi oleh aksi koersif semacam itu. Tindakan kami sudah cukup membuktikan hal itu,” jelasnya.

Kedua pihak sejauh ini masih menyisakan ruang untuk deeskalasi. Tarif baru AS akan mulai berlaku 1 November, hanya beberapa hari setelah pertemuan Xi-Trump di Korea Selatan. Di sisi lain, kebijakan ekspor baru China akan berlaku sepekan kemudian, mendekati berakhirnya gencatan tarif yang membatasi bea masuk hingga 145%.

Pembatasan ekspor pada teknologi dan magnet penting bagi pengembangan kecerdasan buatan serta industri pertahanan menjadi titik krusial dalam negosiasi dagang kedua negara. Setelah Trump menaikkan tarif hingga 145% pada April, Xi membalas dengan melarang perusahaan AS membeli magnet asal China — langkah yang memicu penutupan pabrik dan kekhawatiran atas ketergantungan AS terhadap logam penting bagi keamanan nasional.

Jika tarif kembali dinaikkan, Beijing dapat mengaktifkan kembali blokade tersebut, memicu babak baru perlombaan ketahanan ekonomi antara dua kekuatan besar dunia.

Analis dari Hutong Research, lembaga riset independen, mengatakan kekhawatiran AS terhadap China bersifat strategis, bukan sekadar ekonomi semata.

“Gangguan dalam pasokan unsur tanah jarang dapat mengancam kapasitas produksi pertahanan AS — pilar utama proyeksi kekuatan global Amerika dan stabilitas dolar,” ungkapnya.