Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang 2025 mencatatkan capaian positif dengan nilai mencapai US$6,27 miliar atau setara Rp107 triliun (kurs Rp17.062).

Realisasi tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan mencerminkan ketahanan sektor kelautan dan perikanan di tengah dinamika global.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi peningkatan produksi nasional serta penguatan tata kelola sektor perikanan yang berkelanjutan.

“Nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada 2025 mencapai US$6,27 miliar. Ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ujar Trenggono kepada Komisi IV DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Namun, hingga Februari 2026, sambungnya, nilai ekspor tercatat sebesar US$960 juta, yang secara tahunan menunjukkan perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Trenggono juga membeberkan kinerja produksi nasional juga menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, total produksi kelautan dan perikanan mencapai 26,25 juta ton, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,8% secara tahunan. Kenaikan produksi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung ketersediaan pasokan untuk ekspor.

Meski demikian, Trenggono mengakui bahwa pada awal 2026 terdapat tekanan terhadap kinerja ekspor. Salah satunya adalah ketegangan geopolitik yang terjadi.

“Menghadapi dampak dinamika geopolitik dan fenomena iklim yang terjadi, KKP tetap berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, KKP berupaya memperluas pasar ekspor perikanan ke Eropa dan China. Langkah ini dilakukan seiring adanya kebijakan tarif resiprokal sebesar AS terhadap Indonesia yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Trenggono mengatakan valuasi potensi ekonomi di sektor perikanan mencapai US$200 miliar. Sayangnya, rata-rata nilai ekspor perikanan Indonesia baru mencapai US$5,5 miliar.

Selain membuka pasar baru, Trenggono menyebut bahwa KKP berupaya untuk memperkuat pasar dalam negeri. Dengan begitu produksi ikan Indonesia dapat terserap dengan baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Elnusa Tbk (ELSA), perusahaan jasa energi terintegrasi, menegaskan komitmennya untuk bertransformasi menjadi low-cost operator hulu minyak dan gas bumi kelas dunia dalam menghadapi dinamika industri migas yang semakin menantang di tahun 2026.

Direktur Utama Elnusa, Litta Ariesca mengatakan, strategi ini difokuskan pada pengembangan lapangan marginal melalui pendekatan efisiensi berbasis teknologi dan inovasi.

“Ke depan, kami fokus sebagai low-cost operator untuk menggarap lapangan marginal. Kami menargetkan kegiatan operasi bisa 15 hingga 20 persen, bahkan mencapai 25 persen lebih efisien dibandingkan operasi migas saat ini,” ujar Litta dalam keterangan, Senin (6/4/2026).

Langkah strategis ini sekaligus respons atas volatilitas harga minyak dunia, dinamika geopolitik global, serta dukungan terhadap target pemerintah mencapai produksi nasional sebesar 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFPD).

Sejalan dengan arah transformasi tersebut, Elnusa mengusung tema besar tahun 2026, “Rediscover Technology and Innovation Age”, yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi secara adaptif dan penguatan mindset inovatif di seluruh lini organisasi.

“Transformasi ini bukan hanya soal menghadirkan teknologi baru, tetapi bagaimana membangun ekosistem kerja di mana setiap Perwira Elnusa mampu berpikir lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien dalam menjalankan operasional,” tambah Litta.

Dalam mendukung implementasi strategi tersebut, Elnusa terus memperkuat kapabilitas layanan hulu migas yang mencakup ekosistem terintegrasi mulai dari geoscience, survei seismik, pengeboran, hingga optimasi lapangan eksisting.

Perseroan juga aktif bersinergi dengan entitas Pertamina Group, termasuk Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Pertamina Technology, Innovation & Infrastructure (TI&I).

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah teknologi vibroseis untuk Enhanced Oil Recovery (EOR) serta penggunaan alat Inline Inspection (ILI) guna memastikan keandalan jaringan pipa migas nasional sepanjang lebih dari 21 ribu km.

“Melalui teknologi ILI, kami dapat melakukan deteksi dini terhadap kondisi pipa, sehingga tindakan pemeliharaan dapat dilakukan secara tepat waktu sebelum terjadi potensi kebocoran,” jelas Litta.

Selain memperkuat bisnis inti, Elnusa juga terus mendorong diversifikasi usaha, termasuk pengembangan jasa survei seismik untuk sektor non-migas serta ekspansi pasar internasional melalui pengiriman Oil Country Tubular Goods (OCTG), termasuk ke Aljazair.

“Keberhasilan ini buah dari penerapan prinsip operational excellence dan integrasi end-to-end di seluruh lini bisnis. Ke depan, kami terus meng-upgrade teknologi untuk memberikan kontribusi optimal terhadap target produksi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis,” tutup Litta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah buka suara terkait komitmen impor beras asal Amerika Serikat (AS) sebesar 1.000 ton per tahun dalam kerangka perjanjian perdagangan AS—Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa pemerintah hanya memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal Negara Paman Sam.

“Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).

Haryo menambahkan, dalam 5 tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Di sisi lain, dia juga menegaskan volume impor sebesar 1.000 ton beras tersebut tidak signifikan dibandingkan produksi beras nasional.

“Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025,” jelasnya.

Untuk diketahui, Indonesia harus meningkatkan impor produk pertanian AS, termasuk daging sapi, beras, jagung, kedelai, bungkil kedelai, gandum, etanol, buah-buahan segar, kapas, dan tepung gluten jagung.

Dalam hal beras, Indonesia harus memastikan bahwa impor beras dengan kode HS 100610, 100620, 100630, dan 100640 asal AS melebihi 1.000 metrik ton per tahun. Hal itu sebagaimana tercantum di dalam dokumen kesepakatan tarif resiprokal atauAgreement on Reciprocal Trade(ART) Indonesia—AS.

Dalam dokumen itu disebutkan, Indonesia akan mendukung dan memfasilitasi pengaturan komersial untuk mengimpor komoditas pertanian Negara Paman Sam senilai US$4,5 miliar.

Adapun, Indonesia akan menghapus hambatan tarif pada lebih dari 99% produk AS yang diekspor ke Indonesia di semua sektor, termasuk produk pertanian, produk kesehatan, makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, produk otomotif, dan bahan kimia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tak berpengaruh besar terhadap angka produksi beras nasional.

Hal tersebut disampaikan Amran usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada hari ini, Selasa (3/2/2026).

“Itu insyaallah tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh karena stok kita sekarang ini 3,3 juta ton per Januari. Tidak pernah terjadi selama merdeka,” kata Amran.

Dia lantas mengatakan bahwa produksi beras pada bulan pertama tahun ini meningkat sekitar 700% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, atau sekitar 112.000 ton berbanding 14.000 ton.

Oleh karenanya, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini optimistis bahwa target produksi beras sebanyak 34,77 ton pada 2026 akan tetap terpenuhi.

Amran kemudian tak menampik bahwa sejumlah area persawahan di berbagai daerah terendam banjir karena peningkatan curah hujan, tetapi dia menyatakan bahwa jumlahnya tak banyak.

“Cuaca [hujan] itu berkah. Kenapa? Karena tanam. Yang susah kalau el nino, air susah. Bahwa ada yang teredam, iya, tetapi, persentasenya kecil,” tutur Amran.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewaspadai dampak cuaca ekstrem pada periode Februari–Maret 2026 terhadap kelancaran distribusi dan harga bahan pokok, khususnya menjelang momen Ramadan dan Lebaran tahun ini.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan menyatakan bahwa faktor cuaca menjadi perhatian dalam rapat koordinasi persiapan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026 pekan ini, yang berfokus membahas jalur distribusi bahan pokok.

“Kita juga mendapatkan informasi dari BMKG, secara umum faktor cuaca itu normal, tetapi perlu diwaspadai pada Februari dan Maret itu beberapa wilayah tertentu seperti Sulawesi dan Papua itu akan ada kemungkinan hujan,” kata Iqbal usai pelaksanaan rakor di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026).

Bisnis.com, PEKANBARU — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menilai proyek Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) Stage 1 di Lapangan Minas sebagai instrumen jangka menengah untuk menahan laju penurunan produksi minyak nasional, terutama dari lapangan-lapangan yang telah memasuki fase lanjut.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan sekitar 50% minyak Lapangan Minas masih tertinggal di dalam reservoir, namun tidak dapat diproduksikan dengan metode primer maupun sekunder yang selama ini diterapkan.

“CEOR ditujukan untuk mengangkat minyak yang secara teknis masih ada, tetapi secara ekonomi tidak bisa diambil tanpa teknologi lanjutan,” ujar Djoko dalam peresmian CEOR Stage 1 Minas, di Rumbai Country Club (RCC), Pekanbaru, Selasa (23/12/2025).

Lapangan Minas merupakan salah satu lapangan minyak tertua dan terbesar di Indonesia, berproduksi sejak awal 1950-an. Lapangan ini memiliki original oil in place (OOIP) hampir 9 miliar barel, namun tingkat perolehannya kini telah mencapai sekitar 56%, seiring usia lapangan yang semakin matang dan dominasi produksi air (water cut) yang tinggi. Kondisi tersebut membuat metode produksi konvensional semakin tidak efektif.

Melalui proyek CEOR Stage 1, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menerapkan teknologi injeksi kimia berbasis alkali–surfaktan–polimer (ASP) untuk mendorong minyak sisa yang masih terperangkap di pori-pori batuan reservoir.

Teknologi ini diterapkan secara terbatas pada Area A Lapangan Minas, dengan konfigurasi awal mencakup tiga sumur injektor dan 13 sumur produksi sebagai dasar evaluasi kinerja teknis dan keekonomian proyek.

SKK Migas menempatkan proyek-proyek Enhanced Oil Recovery (EOR) sebagai salah satu kontributor pencapaian target produksi nasional yang saat ini berada di kisaran 600.000 barel minyak per hari, di tengah tantangan eksplorasi migas baru yang semakin kompleks dan berbiaya tinggi.

Keberhasilan CEOR Minas dinilai penting sebagai benchmark untuk penerapan teknologi serupa di lapangan tua lain, khususnya di wilayah kerja Blok Rokan.

Pada kesempatan yang sama, dari sisi korporasi, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menyampaikan bahwa CEOR Minas dibangun berdasarkan riset jangka panjang dan rangkaian uji coba lapangan sejak akhir 1990-an.

Menurutnya, Stage 1 merupakan fase implementasi komersial terbatas sebelum pengembangan lebih luas dilakukan.

“Stage 1 menjadi dasar untuk pengembangan berikutnya. Jika kinerja teknis dan ekonominya sesuai, CEOR dapat diperluas ke area lain di Minas dan lapangan Rokan lainnya,” ujar Oki.

PHR menargetkan penerapan CEOR dapat meningkatkan recovery factor Lapangan Minas hingga 12–16%, yang secara kumulatif berpotensi menambah jutaan barel minyak serta memperpanjang umur ekonomis lapangan hingga 8–10 tahun.

Namun, biaya produksi diperkirakan lebih tinggi dibanding metode konvensional, sehingga ekspansi dilakukan bertahap dan selektif dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomi.

Ke depan, kinerja CEOR Minas akan menjadi salah satu penentu sejauh mana teknologi produksi tersier dapat berperan dalam strategi nasional menjaga pasokan minyak domestik, di tengah realitas penurunan alamiah lapangan tua dan terbatasnya temuan cadangan baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan capaian lifting minyak nasional saat ini menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja sektor migas di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11/2025), ia menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, volume lifting minyak telah mencapai target yang ditetapkan dalam APBN.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya ketika realisasi lifting selalu berada di bawah target. Ia menekankan capaian ini diraih melalui kerja bersama antara Kementerian ESDM, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor hulu migas.

“Tunjukkan kepada saya tahun berapa terakhir yang lifting kita mencapai target APBN. Tunjukkan. Saya tidak mau bicara omon-omon, saya mau bicara fakta saja,” ujar tokoh yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, dikutip Rabu (12/11/2025).

Ia menerangkan, pada 2024 target lifting dalam APBN ditetapkan sebesar 605 ribu barel per hari, sedangkan realisasinya hanya sekitar 580 ribu barel per hari. Kini, berdasarkan data terkini, volume lifting nasional telah menyentuh angka 605 hingga 606 ribu barel per hari.

Bahlil menilai kenaikan tersebut memang belum signifikan, namun sudah menunjukkan perbaikan kinerja yang nyata. Ia menjelaskan, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas produksi dan meningkatkan efisiensi di lapangan migas agar tidak lagi bergantung pada impor.

Menteri ESDM lantas menyinggung tiga langkah strategis untuk memperkuat produksi nasional. Pertama, optimalisasi sumur-sumur tua melalui teknologi injeksi. Kedua, percepatan produksi dari proyek-proyek yang sudah berstatus plan of development (POD) namun belum beroperasi. Ketiga, penegakan sanksi bagi kontraktor yang tidak menunjukkan progres signifikan.

Bahlil memastikan pendekatan tegas tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar setiap proyek energi memberikan hasil konkret bagi rakyat. Ia juga memastikan pemerintah telah mengirimkan surat teguran pertama kepada perusahaan yang menunda proyek eksplorasi.

Selain fokus pada lifting, Kementerian ESDM juga tengah menyiapkan langkah menuju kemandirian energi melalui pengembangan biodiesel dan etanol. Program biodiesel yang sebelumnya dimulai dengan B10 kini telah mencapai B40 dan tengah diuji untuk menuju B50.

Upaya itu, menurut Bahlil, bukan hanya mendukung transisi energi bersih, tetapi juga mengurangi impor solar. Pada saat yang sama, berpotensi membuka lapangan kerja di sektor pertanian dan industri berbasis biomassa.

Bisnis.com, JAKARTA — Legalisasi sumur rakyat dinilai bisa menciptakan efek berganda ekonomi berupa peluang lapangan kerja baru hingga memperkuat ketahanan energi nasional.

Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra menuturkan penerapan tata kelola sumur minyak rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM No. 14/2025 membuat masyarakat di daerah penghasil minyak untuk berpartisipasi secara legal dalam kegiatan migas.

“Kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM, dampaknya bukan cuma pada peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan ekonomi rakyat,” kata Endra dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, kebijakan ini dapat menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal dari jasa pengeboran, transportasi, hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi. Contohnya seperti di Musi Banyuasin, Aceh, dan Bojonegoro yang mengalami peningkatan produktivitas migas.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru menuturkan wilayahnya menjadi salah satu contoh daerah dengan potensi besar dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat.

“Selama ini banyak warga kita bekerja di sektor ini tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan permen ini, kita ingin masyarakat bisa bekerja secara aman dan berdaya, serta mendapatkan legalitas,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Sumatra Selatan tercatat memiliki 26.300 sumur minyak rakyat, jumlah terbanyak secara nasional. Potensi besar ini menjadi modal kuat bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis energi rakyat yang berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan bahwa terdapat sekitar 11.509 sumur minyak rakyat di wilayahnya dan kini telah menjadi dasar final untuk proses legalisasi.

“Sesuai arahan dan regulasi dari Kementerian ESDM, sumur-sumur ini harus dilegalkan,” kata Al Haris.

Dia menjelaskan, hasil verifikasi menunjukkan Kabupaten Batang Hari memiliki jumlah sumur terbanyak yakni 9.885, disusul Muaro Jambi sebanyak 1.336, dan Sarolangun sebanyak 288.

Selain Sumatra Selatan dan Jambi, sejumlah provinsi lain juga memiliki potensi besar, di antaranya Jawa Tengah (4.391 sumur), Aceh (1.490), Jawa Timur (708), dan Sumatra Utara (607).

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI-ICMA) Gita Mahyarani menyoroti perkembangan sektor batu bara bagi Kalimantan Timur. Pelemahan kinerja industri batu bara nasional diyakini akan berdampak ke kawasan.

Secara nasional, pelaku usaha kini mengalami peningkatan biaya produksi akibat pencabutan subsidi biofuel (B40) dan ketidakpastian regulasi, seperti rencana bea keluar ekspor. Kondisi ini menekan margin pelaku usaha dan memperlambat aktivitas produksi di sejumlah daerah penghasil batu bara utama.

Adapun, dia menuturkan khusus di tingkat regional, tantangan tidak kalah pelik. "Usulan kenaikan dana CSR tambang [menjadi Rp10.000 per ton], tarif BUP Muara Berau yang tinggi, ketidakpastian izin terkait deliniasi tambang di IKN, serta maraknya tambang ilegal menjadi hambatan serius," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat (24/10/2025).

Secara year to date (YTD) hingga Agustus 2025, produksi nasional merosot 8,15%. Serupa tapi tak sama, volume ekspor juga tergerus 9,5% (YTD Januari hingga September). Pelemahan ini disebabkan oleh kombinasi lesunya permintaan global, kendala cuaca, tantangan teknis operasional, dan peningkatan biaya operasional.

Kalimantan Timur, yang mendominasi 33,7% izin pertambangan di Indonesia dan memiliki potensi sumber daya terbesar, menjadi wilayah yang paling merasakan dampaknya. Target produksi Kaltim untuk 2025 diproyeksikan turun 2% menjadi 380 juta ton, dari realisasi 388,5 juta ton di tahun sebelumnya.

Gita mengklaim perlambatan di sektor batu bara akan memberi efek domino terhadap perekonomian daerah. "Perekonomian Kaltim pada kuartal II/2025 tercatat melambat, hanya tumbuh 4,69% secara tahunan (y-on-y), atau turun dari 5,85% pada periode yang sama tahun lalu," klaimnya.

Kontraksi pada sektor pertambangan dan penggalian terjadi sebesar -0,13%.

Dari sisi pasar eksternal, penurunan ekspor batu bara Kaltim utamanya didorong oleh melemahnya permintaan dari dua raksasa Asia, China dan India. Namun, APBI mencatat ada secercah harapan dari meningkatnya permintaan beberapa negara di kawasan Asean yang mulai memperkuat kebutuhan energi mereka.

Di sisi lain, pasar domestik (DMO) juga menunjukkan tren serupa dengan penurunan 10,8% (YTD Januari–Agustus). Sektor kelistrikan masih menjadi konsumen domestik terbesar, menyerap 67,43% dari total DMO.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini penerapan mekanisme pengajuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) digital melalui aplikasi MinerbaOne dapat memperbaiki tata kelola pertambangan dari aspek administrasi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM Tri Winarno mengatakan RKAB digital merupakan bagian dari transformasi tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara.

"RKAB digital ini adalah transformasi dari tata kelola minerba dalam rangka menunjukkan transparansi dalam perencanaan dan pelaporan efisien dalam pelayanan akuntabilitas dalam pengawasan," kata Tri dalam agenda Bisnis Indonesia Forum bertajuk 'Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital, Selasa (21/10/2025).

Kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 17/2025 itu juga dinilai menjadi terobosan untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan akurasi data produksi mineral dan batubara nasional.

Tri meyakini bahwa digitalisasi RKAB menjadi jawaban atas berbagai kelemahan sistem manual yang selama ini masih digunakan oleh sebagian besar perusahaan tambang, khususnya mineral.

“Selama ini RKAB dilakukan secara manual dan tahunan. Ada banyak bolong-bolong, data yang tidak terintegrasi, dan proses yang lambat akibat perpindahan kewenangan dari daerah ke pusat,” tuturnya.

Dengan sistem baru ini, penyampaian, evaluasi, hingga persetujuan RKAB dilakukan secara digital dan terdokumentasi otomatis di MinerbaOne. Jika dalam 8 hari kerja evaluasi belum rampung, sistem akan secara otomatis menerbitkan persetujuan, sehingga proses menjadi lebih pasti bagi pelaku usaha.

Tri menjelaskan, sistem digital juga memperkuat fungsi negara dalam kontrol produksi, manajemen risiko nasional, serta pengawasan berbasis data real time. Langkah ini dinilai penting mengingat situasi global yang menunjukkan overproduksi batubara dan nikel, serta volatilitas harga komoditas yang tinggi.

“RKAB digital akan membuat kebijakan produksi lebih responsif terhadap dinamika harga dan kebutuhan pasar global. Ini bukan sekadar alat administratif, tapi juga instrumen strategis pengawasan dan mitigasi risiko nasional,” tambahnya.

Regulasi baru ini juga sekaligus menyederhanakan persyaratan dari sebelumnya pengusaha perlu mengisi 30 matriks kini menjadi hanya 3 hingga 10 matriks, tergantung jenis komoditas dan tahapan kegiatan.

Selain mempercepat validasi dan persetujuan, sistem digital juga menjamin transparansi dan akuntabilitas, karena seluruh dokumen tersimpan dalam basis data nasional dan dapat dipantau oleh perusahaan secara langsung.

"Transformasi digital ini bukan hanya soal teknologi, tapi perubahan cara berpikir, melayani lebih cepat dan mengawasi lebih cermat," tegasnya.

Namun, pemerintah tetap membuka ruang fleksibilitas jika terjadi gangguan sistem atau keadaan kahar, di mana pengajuan RKAB masih dapat dilakukan secara manual selama maksimal tujuh hari kalender.

Tri menegaskan, kebijakan digitalisasi ini bukan untuk memperberat prosedur, melainkan untuk meningkatkan kepastian investasi, integritas tata kelola, serta kepercayaan pasar terhadap regulasi pertambangan nasional.

“Dengan regulasi yang kredibel dan transparan, kami ingin menciptakan kepercayaan di pasar dan iklim usaha yang sehat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini penerapan mekanisme pengajuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) digital melalui aplikasi MinerbaOne dapat memperbaiki tata kelola pertambangan dari aspek administrasi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM Tri Winarno mengatakan RKAB digital merupakan bagian dari transformasi tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara.

"RKAB digital ini adalah transformasi dari tata kelola minerba dalam rangka menunjukkan transparansi dalam perencanaan dan pelaporan efisien dalam pelayanan akuntabilitas dalam pengawasan," kata Tri dalam agenda Bisnis Indonesia Forum bertajuk 'Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital, Selasa (21/10/2025).

Kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 17/2025 itu juga dinilai menjadi terobosan untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan akurasi data produksi mineral dan batubara nasional.

Tri meyakini bahwa digitalisasi RKAB menjadi jawaban atas berbagai kelemahan sistem manual yang selama ini masih digunakan oleh sebagian besar perusahaan tambang, khususnya mineral.

“Selama ini RKAB dilakukan secara manual dan tahunan. Ada banyak bolong-bolong, data yang tidak terintegrasi, dan proses yang lambat akibat perpindahan kewenangan dari daerah ke pusat,” tuturnya.

Dengan sistem baru ini, penyampaian, evaluasi, hingga persetujuan RKAB dilakukan secara digital dan terdokumentasi otomatis di MinerbaOne. Jika dalam 8 hari kerja evaluasi belum rampung, sistem akan secara otomatis menerbitkan persetujuan, sehingga proses menjadi lebih pasti bagi pelaku usaha.

Tri menjelaskan, sistem digital juga memperkuat fungsi negara dalam kontrol produksi, manajemen risiko nasional, serta pengawasan berbasis data real time. Langkah ini dinilai penting mengingat situasi global yang menunjukkan overproduksi batubara dan nikel, serta volatilitas harga komoditas yang tinggi.

“RKAB digital akan membuat kebijakan produksi lebih responsif terhadap dinamika harga dan kebutuhan pasar global. Ini bukan sekadar alat administratif, tapi juga instrumen strategis pengawasan dan mitigasi risiko nasional,” tambahnya.

Regulasi baru ini juga sekaligus menyederhanakan persyaratan dari sebelumnya pengusaha perlu mengisi 30 matriks kini menjadi hanya 3 hingga 10 matriks, tergantung jenis komoditas dan tahapan kegiatan.

Selain mempercepat validasi dan persetujuan, sistem digital juga menjamin transparansi dan akuntabilitas, karena seluruh dokumen tersimpan dalam basis data nasional dan dapat dipantau oleh perusahaan secara langsung.

"Transformasi digital ini bukan hanya soal teknologi, tapi perubahan cara berpikir, melayani lebih cepat dan mengawasi lebih cermat," tegasnya.

Namun, pemerintah tetap membuka ruang fleksibilitas jika terjadi gangguan sistem atau keadaan kahar, di mana pengajuan RKAB masih dapat dilakukan secara manual selama maksimal tujuh hari kalender.

Tri menegaskan, kebijakan digitalisasi ini bukan untuk memperberat prosedur, melainkan untuk meningkatkan kepastian investasi, integritas tata kelola, serta kepercayaan pasar terhadap regulasi pertambangan nasional.

“Dengan regulasi yang kredibel dan transparan, kami ingin menciptakan kepercayaan di pasar dan iklim usaha yang sehat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dan truk untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) membuka perdebatan baru tentang arah industrialisasi nasional.

Dengan nilai pengadaan mencapai Rp24,66 triliun dan volume yang hampir setara total penjualan pikap domestik sepanjang 2025, keputusan tersebut menjelma menjadi isu strategis bagi arah industrialisasi di Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan imporbahan baku dan barang modal pada September 2025 menjadi sinyal aktivitas industri manufaktur dalam negeri mulai bergerak. Namun, di balik geliat positif itu, bayang-bayang ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi persoalan utama yang perlu diwaspadai.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor bahan baku/penolong pada September 2025 mencapai US$13,83 miliar, atau naik 1,33% secara bulanan (month-to-month/mtm) dari bulan sebelumnya US$13,64 miliar.