Bisnis.com, JAKARTA — Setelah mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 2025, pasar surat utang korporasi mulai memasuki fase yang lebih menantang. Data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan total penerbitan mencapai Rp284,3 triliun atau melonjak hampir 90% secara tahunan dari Rp149,7 triliun pada 2024.

Lonjakan tersebut didorong oleh momentum suku bunga yang lebih rendah serta kebutuhan refinancing dan ekspansi, yang membuat emiten termasuk bank agresif mengunci pendanaan jangka panjang. Refinancing menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp135,76 triliun, diikuti modal kerja Rp95,41 triliun dan investasi Rp64,85 triliun.

Namun, kondisi tersebut tidak berlanjut pada 2026. Pefindo memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi turun ke kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,86 triliun, mencerminkan normalisasi sekaligus tekanan baru dari faktor eksternal.

Tekanan global menjadi faktor kunci. Risiko geopolitik, arah kebijakan moneter global, volatilitas nilai tukar, hingga tingginya pasokan surat utang pemerintah berpotensi menahan penurunan yield dan meningkatkan biaya penerbitan. Di saat yang sama, sektor keuangan termasuk perbankan juga menghadapi perlambatan bisnis, yang berisiko menekan minat maupun kapasitas penerbitan obligasi.

Meski demikian, perbankan tetap menjadi salah satu kontributor utama dengan penerbitan sekitar Rp41,7 triliun pada 2025, menegaskan peran strategisnya di pasar surat utang.

Dari sisi fundamental, kondisi sektor jasa keuangan juga relatif stabil. Pefindo mencatat sepanjang Januari 2026 terdapat 314 publikasi pemeringkatan dari 95 perusahaan dan 8 efek beragun aset, dengan mayoritas memiliki outlook stabil dan hanya satu yang negatif.

Stabilnya profil risiko ini membuat kepercayaan investor terhadap instrumen perbankan tetap terjaga, terutama untuk bank dengan peringkat tinggi. Namun, kondisi tersebut juga membuat bank tidak berada dalam posisi terdesak untuk agresif masuk ke pasar obligasi.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menjelaskan bahwa bank lebih memprioritaskan penguatan likuiditas, khususnya dana murah, di tengah pertumbuhan kredit yang belum tinggi dan kondisi pasar yang lebih menantang.

“Kami senantiasa berfokus pada likuiditas sebagai tulang punggung operasional bank yang mumpuni, terutama CASA,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Dia juga menggambarkan bahwa biaya dana sempat menurun pada awal tahun, namun kini cenderung stabil, sehingga strategi utama adalah menjaga stabilitas tersebut di tengah pergerakan instrumen pasar seperti obligasi.

Pendekatan konservatif juga ditunjukkan oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Adapun BCA memilih mengandalkan kekuatan likuiditas domestik dan belum berencana menerbitkan obligasi. Per Desember 2025, dana pihak ketiga BCA mencapai Rp1.249 triliun atau tumbuh 10,2% secara tahunan, dengan CASA sebesar Rp1.045 triliun yang naik 13,1%.

“BCA berkomitmen menjaga komposisi pendanaan yang sehat untuk menopang kinerja bisnis perusahaan secara berkelanjutan,” ujar EVP Corporate Communication and CSR BCA Hera F. Haryn.

Dengan likuiditas yang kuat, obligasi bagi bank besar saat ini lebih berfungsi sebagai instrumen pelengkap, terutama untuk pengelolaan struktur tenor, bukan sebagai sumber utama pendanaan.

Mengenai hal ini, Pefindo menilai tekanan global tidak serta-merta membuat biaya penerbitan bagi bank melonjak, mengingat profil kredit perbankan yang relatif kuat dan didominasi oleh peringkat tinggi.

Selain itu, bank yang sudah memiliki akses pasar tetap memiliki fleksibilitas dalam menghimpun dana melalui obligasi atau sukuk. Di sisi lain, sumber dana utama perbankan tetap berasal dari dana pihak ketiga, sementara pasar modal digunakan untuk kebutuhan pengelolaan mismatch tenor.

“Secara imbal hasil, karena rating rata-rata perbankan tinggi, seharusnya tidak naik juga,” ujar Kepala Divisi Riset Pefindo Danan Dito.

Meski demikian, perubahan perilaku investor menjadi tantangan baru. Pefindo mencatat adanya kecenderungan investor hanya fokus pada surat utang berperingkat tinggi seperti AAA dan A, sementara peringkat BBB mulai ditinggalkan.

Kondisi ini berpotensi menciptakan segmentasi pasar yang lebih tajam dan membuat tidak semua bank memiliki akses yang sama terhadap pendanaan.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menilai kondisi global berpotensi meningkatkan biaya dana perbankan melalui kenaikan yield obligasi, yang pada akhirnya dapat menekan margin jika tidak diimbangi dengan penyesuaian bunga kredit. Ia juga menyoroti bahwa dalam kondisi investor semakin selektif, bank besar cenderung lebih diuntungkan karena dinilai lebih tahan, sehingga memperoleh biaya dana yang lebih rendah dibandingkan bank menengah dan kecil.

“Peningkatan yield obligasi akan membuat biaya dana semakin tinggi dan dapat menekan margin perbankan bila tidak diimbangi dengan penyesuaian bunga kredit,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda melihat tekanan juga datang dari sisi permintaan. Perlambatan ekonomi global dan domestik membuat investor lebih berhati-hati dalam menempatkan dana, termasuk ke sektor perbankan.

Hal ini tercermin dari perlambatan pertumbuhan kredit, penurunan PMI manufaktur yang berpotensi berada di bawah 50, serta survei Apindo yang menunjukkan 50% pelaku usaha tidak berekspansi dan 67% tidak menambah tenaga kerja.

“Investor akan menahan untuk mengeluarkan dana, termasuk ke sektor perbankan, karena melihat prospeknya seret,” ujar dia.

Adapun kondisi tersebut, perbankan menghadapi dilema antara menaikkan imbal hasil untuk menarik investor dan menjaga margin agar tidak tergerus. Kenaikan imbal hasil berisiko menekan profitabilitas, sementara tidak menaikkannya dapat mengurangi minat investor.

Dunia hari ini seakan kembali ke titik nadir keamanannya. Penelitian Bastian Herre et.al dalam “War and Peace”, lebih dari 37 juta orang di seluruh dunia meninggal saat aktif berperang sejak 1800. Perang tidak sekadar merampas rasa aman, tetapi memicu efek domino yang merusak standar hidup, lingkungan, hingga memutus rantai pasok global. Bagi negara berkekuatan nuklir, eskalasi ini bahkan menjadi ancaman eksistensial umat manusia.

Kekhawatiran ini terekam dalam survei Politico Poll pada 2026 di lima negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Inggris, dan Jerman. Mayoritas responden berpendapat, dunia menjadi lebih berbahaya, bahkan meyakini Perang Dunia Ketiga sangat mungkin pecah dalam lima tahun ke depan. Belum ada tanda akan berakhirnya perang Rusia-Ukraina, serta pecah perang baru yang dipicu tindakan AS di Suriah, Venezuela, Iran dan agresi Israel ke Palestina yang meningkatkan risiko konflik global.

Meningkatnya frekuensi peperangan berkorelasi positif dengan naiknya anggaran pertahanan global. Anggaran tersebut mencapai rekor tertinggi, tembus US$2,46 triliun pada 2024. Pengeluaran pertahanan global diproyeksikan melampaui US$2,6 triliun pada 2026, didorong oleh peningkatan anggaran di Eropa, Timur Tengah serta belanja masif di AS dan Cina.

Negara-negara besar seperti AS, Cina, dan Rusia memimpin lonjakan ini untuk modernisasi alutsista. Tren ini dipicu kebutuhan keamanan, terutama di Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Namun, lonjakan anggaran militer global ini membawa dilema makroekonomi tersendiri.

Menurut Becker & Dunne (2021), dampak ekonomi dari postur pertahanan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggarannya, melainkan oleh komposisi belanjanya. Alokasi yang besar justru berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi global jika hanya dihabiskan untuk operasional rutin tanpa alokasi memadai untuk riset dan pengembangan (R&D).

Profil Anggaran Pertahanan dari Blok Besar Dunia

Pada KTT NATO 2025 di Den Haag, negara anggota sepakat untuk menaikkan target pengeluaran pertahanan menjadi 5% dari PDB pada 2035, yang terdiri dari 3,5% untuk pasukan/senjata dan 1,5% untuk komponen terkait pertahanan. Data menunjukkan pergeseran signifikan di mana 23 dari 32 negara anggota telah melampaui target belanja 2% dari PDB pada Juli 2024, meningkat drastis dibandingkan hanya 10 negara pada 2023.

NATO telah menyepakati pendanaan bersama untuk tahun 2026 sebesar 528,2 juta euro untuk anggaran sipil dan 2,42 miliar euro untuk anggaran militer dengan tujuan meningkatkan kemampuan penting, interoperabilitas, dan manajemen krisis.

Di blok lainnya, kekuatan militer dan anggaran negara anggota BRICS menunjukkan tren peningkatan berdasarkan data Global Fire Power 2025. Anggaran pertahanan Rusia mencapai US$65,9 miliar atau setara Rp1 kuadriliun. Sistem pertahanan udara S-400 dan S-500 menjadi kebanggaan teknologi militer mereka.

Cina berada di peringkat ketiga dalam skor Power Index dengan skor 0,0791, hanya selisih tipis dari Rusia yang berada di peringkat kedua dengan skor 0,0788. Meski demikian, anggaran militer Cina merupakan yang terbesar di antara anggota BRICS yaitu sebesar US$293 miliar.

India berada di peringkat keempat dengan skor Power Index 0,1184 memiliki 1,4 juta personel militer aktif. Anggaran pertahanan India mencapai US$76,6 miliar yang terus meningkat setiap tahun, artinya berada di atas Rusia.

Brasil menempati peringkat ke-12 dalam peringkat kekuatan militer negara-negara di dunia. Total personel militer yang dimiliki Brasil diperkirakan 2,1 juta orang, dengan personel aktif 360 ribu. Jumlah anggaran pertahanan Brasil mencapai US$18,8 miliar. Adapun anggaran pertahanan Afrika Selatan baru mencapai angka US$2,8 miliar.

Pada 2025, anggaran pertahanan Meksiko diperkirakan sebesar US$11,1 miliar, sedangkan anggaran pertahanan Iran sebesar US$23,1 miliar dan telah meningkat 200% dibandingkan sebelumnya sebagai respons meningkatnya ketegangan dengan Israel dan Amerika Serikat. Dengan anggaran Indonesia sekitar US$10,6 miliar menunjukkan posisi Indonesia ada di atas Afrika Selatan dan sedikit di bawah Meksiko.

Profil Anggaran Pertahanan di ASEAN

Tren konflik bersenjata di ASEAN turut mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja kembali berkobar di perbatasan kedua negara di sekitar Kuil Ta Muen Thom pada Juli 2025. Insiden ini melibatkan tembakan di sekitar pangkalan militer dan menjadi salah satu krisis terburuk di perbatasan kedua negara dalam dekade terakhir.

Krisis di Myanmar pascakudeta juga menjadi konflik yang cukup besar yang diwarnai oleh pelanggaran HAM berat. Konflik di Laut Cina Selatan-Laut Natuna Utara, tetap terjadi ketegangan militer yang tinggi dengan melibatkan anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia meskipun jarang menjadi perang terbuka.

Singapura secara konsisten memiliki anggaran pertahanan tertinggi di ASEAN, mencapai sekitar US$15-18 miliar per tahun (2025-2026), yang berfokus pada teknologi dan modernisasi tinggi. Indonesia menyusul Singapura menjadi negara dengan posisi kedua di ASEAN dengan anggaran yang meningkat pesat yakni sekitar US$10,6 miliar pada 2025. Posisi selanjutnya disusul Filipina, Vietnam, dan Malaysia.

Postur Anggaran Pertahanan Indonesia

Merespons eskalasi ketidakpastian geopolitik global, postur anggaran pertahanan Indonesia mengalami lompatan fiskal yang sangat dinamis. Pada 2025, alokasi anggaran direvisi secara signifikan menjadi Rp364,1 triliun dari pagu awal Rp166,2 triliun.

Angka fantastis tersebut ditopang beragam instrumen pendanaan, meliputi rupiah murni (Rp241 triliun), pinjaman luar negeri (Rp93,2 triliun), pinjaman dalam negeri (Rp13,3 triliun), hingga bauran rupiah murni pendamping (RMP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan Umum (BLU), hingga hibah dalam negeri.

Tren ekspansif berlanjut pada 2026 dengan rencana alokasi Rp335 triliun atau setara 1,3% dari PDB. Peningkatan anggaran ini diarahkan pada empat fokus strategis: akselerasi modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, penguatan kemandirian industri pertahanan, dan validasi organisasi militer dalam rangka membangun efek gentar strategis (strategic deterrence effect) di kawasan Indo-Pasifik.

Alokasi anggaran pertahanan di Indonesia terbagi di antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, dengan porsi terbesar diarahkan untuk mendukung operasional dan modernisasi matra darat, laut, dan udara. Modernisasi alutsista pada akhir 2025 dan pada 2026 mencakup pengadaan 42 unit jet tempur Dassault Rafale asal Prancis dengan nilai kontrak US$8,1 miliar, dua unit Airbus A-400M yang berfungsi sebagai pesawat angkut berat sekaligus tanker udara, hingga 12 unit drone tempur Anka buatan Turkish Aerospace Industries (TAI) yang sebagian dirakit di PT Dirgantara Indonesia.

TNI AU juga akan menerima tambahan enam unit jet latih tempur T-50i Golden Eagle dari Korea Selatan. Sementara TNI AL memperkuat armadanya dengan KRI Prabu Siliwangi (321), kapal patroli buatan galangan kapal Italia, Fincantieri, yang telah tiba di Indonesia pada akhir Maret 2026. Kapal KRI Prabu Siliwangi dengan bobot lebih dari 6.000 ton ini menjadi salah satu kapal yang terbesar dalam sejarah TNI AL.

Arah Kebijakan untuk Memperkuat Industri dan Anggaran Pertahanan

Ketegangan geopolitik yang meningkat tentunya akan menaikkan kebutuhan anggaran pertahanan dan militer. Di tengah terbatasnya ruang fiskal, inovasi dalam hal pemenuhan anggaran menjadi krusial. Anggaran pertahanan kita memang telah meningkat yang sebelumnya di bawah 1% dari PDB, diproyeksikan menjadi 1,3% dari PDB pada 2026. Angka tersebut masih di bawah rata-rata rasio ideal menurut NATO, yakni 2% dari PDB. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencapai angka ideal tersebut.

Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2012, kebijakan anggaran pertahanan harus diprioritaskan untuk memperkuat industri dalam negeri. Selama ini, modernisasi seringkali terjebak pada pembelian platform impor yang memicu aliran modal keluar (capital outflow) dan menghilangkan efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal.

Belanja militer terbukti dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi negara berkembang apabila anggaran tersebut dialihkan untuk impor senjata (Saeed, 2023). Hal tersebut mendasari langkah krusial pemerintah dalam membentuk holding industri pertahanan DEFEND ID pada 2022. Holding ini membawahi PT Pindad, PT Len Industri, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana untuk mengonsolidasikan kemampuan produksi dalam negeri dan meningkatkan daya saing.

Pengembangan industri pertahanan nasional membutuhkan modal besar yang bersumber dari APBN, Penyertaan Modal Negara (PMN) pada DEFEND ID, serta pinjaman dalam dan luar negeri untuk proyek strategis. Setiap pengadaan dari luar negeri wajib menyertakan skema offset atau transfer teknologi guna melibatkan industri domestik.

Selain itu, model pendanaan campuran melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta skema pembiayaan kreatif berbunga rendah perlu dikembangkan untuk mendukung investasi teknologi lokal. Danantara memegang peran penting dalam menarik investor global untuk proyek pertahanan masa depan sekaligus mengalokasikan anggaran riset demi mengurangi ketergantungan impor alutsista.

Kami juga mengusulkan agar Patriot Bond dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan pembiayaan anggaran pertahanan. Namun, kami menilai perlu kajian lebih dalam terkait hal ini.

Di tengah keterbatasan APBN, pendanaan industri pertahanan memerlukan pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif antara organisasi militer dan sipil menjadi kunci untuk mengakselerasi inovasi sains dan teknologi. Dalam hal ini, keberadaan ilmu pertahanan di Science Techno Park (STP) dan penguatan R&D dalam industri pertahanan di Indonesia. Diharapkan STP memiliki efek ganda dalam memberikan penggunaan ganda (militer-sipil), fasilitas pemeliharaan peralatan, dan mempercepat penyebaran teknologi militer.

Peningkatan transparansi efisiensi anggaran pertahanan dilakukan melalui digitalisasi transaksi industri pertahanan. Penerapan blockchain atau sistem fintech khusus untuk anggaran militer dapat menjadi peluang inovasi ke depannya. Membangun ekosistem kolaborasi yang aman, nyaman, dan terpercaya sangat diperlukan untuk memperkuat skema KPBU dalam pembiayaan industri pertahanan.

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.

REPUBLIKA.CO.ID, NGANJUK -- Dinamika pasar global di tengah konflik yang mengguncang Timur Tengah nyatanya mampu dihadapi oleh pelaku industri padat karya di Nganjuk, Jawa Timur. Salah satunya diungkapkan Direktur PT Mitra Saruta Indonesia, Hoo Yanto Andrian, yang memiliki trik tersendiri menghadapi kondisi ekonomi dunia yang sedang bergejolak ini.

Yanto menegaskan perusahaannya telah lebih dari tiga dekade menekuni ekspor dan sudah terbiasa menghadapi dinamika pasar global. “Kondisi yang sekarang itu (sudah) kita alami sebelumnya. Jadi sudah terbiasa menghadapi situasi seperti itu,” ujarnya dalam acara Site Visit dan Media Briefing Kementerian Keuangan dengan tema “Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dukung Pertumbuhan Ekonomi”, yang diselenggarakan di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Yanto menjelaskan pasar utama perusahaan saat ini masih berpusat di Jepang dan Amerika Serikat, namun strategi pemasaran kini lebih agresif dalam membuka pasar tradisional maupun kawasan baru. “Afrika Selatan sudah kita ekspor, Mesir juga sudah cukup lama. Beberapa negara Eropa yang sebelumnya menjadi pasar tradisional kita, termasuk Portugal dan Spanyol, masih berlangsung secara kontinu,” tambahnya.

Yanto juga menyoroti ketahanan perusahaan saat pandemi Covid-19. Ia menyebutkan penurunan ekspor sempat mencapai 50 persen, namun dalam waktu empat bulan pemulihan sudah mencapai 40 hingga 80 persen, dan dalam satu tahun hampir kembali ke 90 persen. “Recovery rate kita terhadap risiko-risiko tersebut cukup bagus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena produk alternatif yang kita punya,” jelasnya. Produk alternatif ini menjadi solusi ketika pasar mencari substitusi yang lebih murah, baik di domestik maupun ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengawali pekan ini dengan penguatan di dua hari perdagangan secara beruntun. Dalam momentum rebound indeks komposit ini, sejumlah saham seperti MBMA hingga ENRG masuk daftar saham rekomendasi analis.

IHSG melanjutkan tren positif pekan lalu, 6-10 April 2026, dengan menguat sebesar 6,14%. Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah menjelaskan kinerja positif ini didorong oleh meredanya tensi geopolitik global, seiring adanya kesepakatan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran selama dua minggu serta dibukanya kembali jalur strategis Selat Hormuz yang menjadi katalis utama perbaikan sentimen risiko di pasar global.

Meskipun demikian, partisipasi investor asing masih cenderung berhati-hati, tercermin dari aliran dana keluar (net sell) sebesar Rp3,3 triliun di pasar reguler sepanjang periode tersebut. Hari melihat hal ini menjadi indikasi bahwa penguatan IHSG lebih ditopang oleh aliran dana domestik serta rotasi pada saham-saham berkapitalisasi besar.

"Secara keseluruhan, pergerakan IHSG dalam sepekan terakhir mencerminkan pergeseran sentimen pasar menuju risk-on, meskipun masih dibayangi oleh kehati-hatian investor asing. Ke depan, keberlanjutan tren ini akan sangat bergantung pada stabilitas geopolitik global serta konsistensi aliran dana domestik dalam menopang pasar," terang Hari dalam riset mingguannya, Selasa (14/4/2026).

Untuk pekan ini, 13-17 April 2026, Hari melihat sentimen global yang menyertai pasar adalah adanya kegagalan negosiasi terbaru antara Amerika Serikat dan Iran yang belum menghasilkan kesepakatan konkret. Kondisi ini memperpanjang ketidakpastian geopolitik global dan meningkatkan kekhawatiran investor terhadap potensi eskalasi konflik yang dapat berdampak langsung pada stabilitas pasar energi.

Hari menjelaskan, sentimen negatif terutama berasal dari risiko berlanjutnya gangguan distribusi energi global, mengingat kawasan Timur Tengah, khususnya jalur strategis Selat Hormuz, masih menjadi titik krusial dalam rantai pasok minyak dunia.

Tanpa adanya kesepakatan, lanjutnya, pasar mulai mengantisipasi kemungkinan pengetatan suplai yang dapat mendorong harga energi tetap tinggi, sehingga berpotensi menahan laju penurunan inflasi global dan mempersempit ruang bagi bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneternya dalam waktu dekat.

Di sisi lain, ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan Federal Reserve juga kembali menjadi lebih hawkish, seiring risiko inflasi berbasis energi yang masih tinggi. Hal ini berpotensi menjaga yield obligasi AS tetap elevated dan menjadi tekanan tambahan bagi aset berisiko, khususnya saham berbasis growth yang sensitif terhadap suku bunga.

Secara keseluruhan, sambung dia, dinamika tersebut mendorong investor global untuk kembali mengadopsi sikap risk-off dalam jangka pendek, dengan potensi rotasi ke aset safe haven seperti dolar AS dan komoditas energi.

"Volatilitas pasar diperkirakan tetap tinggi dalam sepekan ke depan, dengan arah pergerakan sangat bergantung pada perkembangan lanjutan dari negosiasi geopolitik serta sinyal kebijakan moneter global," tandasnya.

Sementara itu, sentimen yang datang dari domestik antara lain adalah nilai tukar rupiah yang terus tertekan di kisaran Rp17.000 per dolar AS, serta pasar yang akan melihat langkah pemerintah menjaga ketahanan energi yang berpotensi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi.

Atas sejumlah sentimen yang menyertai tersebut, pekan ini pergerakan IHSG diperkirakan cenderung mixed dengan kecenderungan konsolidatif. Hari menjelaskan bahwa saat ini posisi IHSG telah mengalami rally dan mulai membentuk indikasi reversal jangka pendek.

Menurutnya, sektor energi diperkirakan tetap menjadi salah satu motor penggerak utama, ditopang oleh ekspektasi harga komoditas yang masih elevated, serta sektor transportasi laut yang juga menunjukkan penguatan lanjutan seiring membaiknya outlook permintaan dan tarif.

"Selain itu, pergerakan saham-saham konglomerasi yang mulai menunjukkan pola reversal teknikal dapat membuka peluang trading jangka pendek, khususnya untuk strategi swing," pungkasnya.

Berikut adalah saham rekomendasi IPOT untuk pekan 13-17 April 2026;

1. Buy MBMA (Entry: Rp745, Target Price: Rp825, Stop Loss: Rp715)

2. Buy ENRG (Entry: Rp1.745, Target Price: Rp1.925, Stop Loss: Rp1.645)

3. Buy EXCL (Entry: Rp3.160, Target Price: Rp3.550, Stop Loss: Rp2.960)

4. Buy Reksa Dana Saham Premier ETF IDX High Dividend 20 (XIHD) yang berisi 20 emiten yang rajin memberikan dividen

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Gagalnya perundingan Amerika Serikat dan Iran hingga ancaman Presiden Donald Trump melakukan blokade Selat Hormuz menekan harga minyak mentah dan membuat Wall Street masuk pada fase konsolidasi.

Berdasarkan data Yahoo Finance, Jumat (10/4/2026), Dow Jones melemah 0,56% ke level 47,916.57, S&P 500 turun 0,11% ke 6,816.89, dan Nasdaq menguat 0,35% ke 22,902.89.

Sementara itu, harga minyak mentah WTI melonjak hingga 9,3% ke atas US$105 dan harga minyak Brent bergerak searah ke level US$102,80 dengan kenaikan 7,98%.

Kondisi tersebut telah menekan laju inflasi AS hingga melonjak ke 3,3% pada Maret 2026, dari 2,4% sebelumnya, terutama dipicu lonjakan harga energi sebesar 12,5%.

Tim riset Sinarmas Sekuritas mengatakan pergerakan ini mencerminkan pasar yang mulai memasuki fase konsolidasi setelah reli kuat, di tengah penantian hasil negosiasi geopolitik.

Sementara itu, indeks pasar saham Asia kompak menguat pada perdagangan Jumat (10/4/2026). Nikkei memimpin kenaikan 1,84% Shanghai naik 0,51%, dan Hang Seng menguat 0,55%. Secara mingguan, penguatan terlihat solid dengan indeks utama seperti Nikkei 225.

Penguatan didorong oleh membaiknya sentimen global seiring potensi kelancaran jalur distribusi energi dinilai dapat menekan risiko inflasi dan mengurangi tekanan kenaikan suku bunga.

"Meski demikian, pasar tetap mencermati risiko geopolitik yang masih tinggi, terutama ketegangan di Timur Tengah dan dinamika negosiasi yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pasar ke depan," tulis tim riset Sinarmas Sekuritas, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Minggu (12/4/2026), Presiden Trump mengatakan Angkatan Laut AS akan mulai memblokade kapal-kapal yang memasuki atau keluar dari Selat Hormuz dan mencegat kapal-kapal yang telah membayar tol kepada Iran.

Hal itu disampaikan, setelah pembicaraan maraton di Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang.

"Mulai sekarang, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang Terbaik di Dunia, akan memulai proses MEMBLOKADE setiap dan semua Kapal yang mencoba memasuki, atau meninggalkan, Selat Hormuz," kata presiden dilansir dari CBS News.

Trump juga mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan Angkatan Laut untuk mencari dan mencegat setiap kapal di Perairan Internasional yang telah membayar tol kepada Iran, dan bahwa AS akan mulai menghancurkan ranjau yang ditanam Iran di Selat tersebut.

Setidaknya dua kapal yang telah melintasi selat tersebut telah membayar biaya kepada Iran dalam yuan China untuk menjamin perjalanan yang aman, kata analis dari Lloyd's List Intelligence dalam sebuah laporan baru-baru ini.

Dilansir dari cnn.com, selat tersebut secara teknis tidak tertutup Iran secara bertahap mengizinkan beberapa kapal tanker untuk melewatinya dengan imbalan biaya hingga US$2 juta per kapal.

Dan, yang terpenting, Iran telah mengizinkan minyaknya sendiri untuk masuk dan keluar dari wilayah tersebut selama perang: Iran berhasil mengekspor rata-rata 1,85 juta barel minyak mentah per hari hingga Maret — sekitar 100.000 barel per hari lebih banyak daripada tiga bulan sebelumnya, menurut perusahaan data dan analitik Kpler.

Dengan menutup selat tersebut, Trump dapat memutus sumber pendanaan utama bagi pemerintah dan operasi militer Iran.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, dampak langsung konflik Timur Tengah terhadap perbankan Indonesia relatif terbatas, karena eksposur terhadap pihak nonresiden di kawasan tersebut kecil, sehingga tidak signifikan mempengaruhi permodalan maupun likuiditas perbankan nasional.

“Dampak langsung dari konflik Timur Tengah terhadap perbankan Indonesia itu sebetulnya relatif terbatas,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Dian mengingatkan perlunya mencermati kondisi perekonomian Indonesia sebagai ekonomi terbuka yang sangat dipengaruhi situasi dan ketidakpastian global, sementara konflik tersebut berdampak signifikan terhadap geopolitik dan geokonomi dunia.

Apabila eskalasi konflik berlangsung lama, jelas dia, kondisi tersebut berpotensi menjadi sumber kerentanan yang memengaruhi perekonomian Indonesia melalui jalur perdagangan maupun jalur keuangan.

Ia mencatat bahwa gangguan jalur distribusi energi global, termasuk penutupan Selat Hormuz sebagai jalur utama, dapat mendisrupsi harga komoditas energi.

Kenaikan harga energi global akan mendorong kenaikan harga bahan bakar dan biaya distribusi barang, termasuk bahan baku dan pangan, sehingga meningkatkan tekanan inflasi baik global maupun domestik.

Dalam kondisi ini, jika tekanan inflasi direspons dengan kebijakan moneter yang lebih ketat, Dian mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terdampak melalui penurunan konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi.

Lebih lanjut, ia mengatakan peningkatan biaya hidup di tengah perlambatan permintaan akan menekan margin atau keuntungan korporasi serta meningkatkan risiko korporasi secara keseluruhan.

Kondisi tersebut dapat diperburuk oleh meningkatnya ketidakpastian global yang mendorong investor bersikap risk-off, sehingga meningkatkan risk premium Indonesia, memicu arus keluar modal, dan menekan nilai tukar rupiah yang pada akhirnya menimbulkan risiko bagi perbankan, khususnya risiko keuangan.

Dari sisi kredit, Dian menjelaskan kenaikan harga energi dan tekanan inflasi dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi, menurunkan profitabilitas perusahaan, serta melemahkan kemampuan bayar debitur dan daya beli masyarakat.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kredit bermasalah (NPL) dan kebutuhan pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Ia menambahkan bahwa risiko tersebut terutama meningkat pada sektor yang sensitif terhadap harga energi dan biaya logistik seperti transportasi, manufaktur, serta sektor yang bergantung pada bahan baku impor.

Selain itu, ia menyebut tekanan terhadap daya beli juga dapat meningkatkan risiko kredit pada segmen UMKM dan konsumsi yang lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dalam kondisi tersebut, perbankan cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan kredit ke depan.

Namun demikian, tegas Dian, ketahanan perbankan Indonesia tetap kuat di tengah berbagai risiko global, dengan standar keuangan yang berada di atas praktik terbaik internasional.

Per Februari 2026, permodalan perbankan masih tinggi dengan rasio CAR sebesar 25,83 persen, sementara risiko kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17 persen dan tren pencadangan CKPN yang stabil.

Di sisi likuiditas, kondisi likuiditas perbankan tetap memadai dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) dan alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) di atas ambang batas, loan to deposit ratio (LDR) sebesar 84,72 persen dalam kisaran yang sehat, serta liquidity coverage ratio (LCR) sebesar 195,64 persen yang jauh di atas ketentuan.

Dian memastikan, OJK juga terus memantau perkembangan risiko dan meminta perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta pengelolaan risiko secara menyeluruh.

Perbankan secara rutin melakukan stress test, baik secara individual bank maupun oleh otoritas, untuk mengukur ketahanan terhadap berbagai potensi guncangan makroekonomi.

Menurutnya, hasil stress test menunjukkan permodalan perbankan masih memadai untuk menghadapi risiko dari perubahan signifikan kondisi makroekonomi.

Selain itu, Dian memastikan bahwa OJK terus berkoordinasi dengan lembaga terkait, khususnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), guna memantau kondisi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Eskalasi perang di Timur Tengah semakin memanas. Serangkaian serangan rudal, drone, serta operasi militer saling balas antara pihak Iran dan Israel-AS. Memasuki pekan kedua hingga ketiga konflik, pemerintah Israel menyatakan bahwa perang melawan Iran kini telah memasuki “fase krusial” atau decisive phase.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada 14 Maret 2026, otoritas Israel menegaskan operasi militer tidak akan dihentikan dan akan terus dilanjutkan sampai tujuan strategis tercapai, termasuk melemahkan kemampuan militer dan infrastruktur Iran.

Sejumlah pejabat militer Israel juga menyebut konflik ini bisa berlangsung lebih lama dari perkiraan, karena operasi terhadap fasilitas militer Iran, termasuk jaringan rudal dan infrastruktur pertahanan, masih terus berlangsung.

Di tengah situasi tersebut, dunia internasional kini menyoroti potensi meluasnya konflik di Timur Tengah, mengingat serangan dan ancaman balasan terus terjadi di berbagai wilayah strategis kawasan.

Iran mengancam akan “membakar” kapal-kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak tersibuk di dunia. Pemblokiran selat ini berpotensi melambungkan harga barang dan jasa di seluruh dunia karena kenaikan harga minyak berdampak pada ekonomi global.

Cina, India, dan Jepang yang merupakan importir utama minyak mentah yang melalui jalur tersebut akan sangat terdampak dengan penutupan selat ini. Selama ini, sekitar 20% dari pasokan minyak dan gas global melewati jalur pelayaran sempit di Teluk Persia tersebut, sekitar 20 juta barel per hari.

Siapa sebenarnya yang menutup Selat Hormuz? Semua orang berpikir Iran dapat menutup Selat Hormuz. Faktanya Iran tidak menutup sepenuhnya. Iran dilaporkan memperbolehkan kapal minyak mentah dalam jumlah besar ke Cina melalui Selat Hormuz.

Langkah berisiko tinggi ini tetap dilakukan di tengah berkecamuknya perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran yang telah melumpuhkan pasokan energi di jalur peluncuran global tersebut Selain Cina, India juga disebut sebagai negara yang kini bebas melewati Selat Hormuz.

Lebih dari itu, secara efektif perusahaan asuransi global yang berpusat di London yang melakukannya. Setiap hari, sekitar 107 kapal kargo melewatinya. Jalur vital energi bagi perekonomian global. Sedangkan pekan lalu hanya 19 kapal yang melintas. Penurunan lalu lintas sebesar 81%. Tidak ada rudal. Hanya satu keputusan perusahaan asuransi menarik pertanggungan. Sekitar 90% kapal di dunia diasuransikan oleh 12 klub asuransi maritim. Klub-klub ini bergantung pada pasar reasuransi — sebagian besar berbasis di London. Ketika risiko perang meningkat reasuransi dapat menarik pertanggungan.

Dan ketika itu terjadi tidak ada asuransi , kapal tidak dapat berlayar, perdagangan berhenti. Sebuah kapal tanker senilai US$150 juta tidak akan bergerak tanpa asuransi.

Mengutip romeroinsurance.com, Lloyds of London, pasar asuransi dan reasuransi terkemuka dunia mengasuransikan 40% kargo maritim dunia. Jika sebuah kapal tenggelam, pelabuhan ditutup, atau kanal diblokir, maka London akan membayar klaimnya

Hampir semua ekspor minyak Iran melewati Hormuz. Jika pengiriman terhenti, Iran tidak dapat mengekspor. Pendapatan perangnya hilang. Ironisnya, senjata minyak justru merugikan Iran sendiri terlebih dahulu.

Cina adalah negara yang paling rentan di dunia terhadap gangguan Hormuz. Sebanyak 40% impor minyak mentah Cina melewati selat tersebut, 90% ekspor minyak Iran menuju Cina. Pengiriman LNG Qatar ke Cina harus melewati Hormuz.

Jadi, jika rute ini tertutup , keamanan energi Cina goyah. Itulah mengapa Beijing dengan cepat mendesak de-eskalasi. Ekspor minyak seluruh negara di sekitar Teluk seperti Arab Saudi , UEA , Qatar, Kuwait dan Irak bergantung pada Selat Hormuz. Tidak ada jalur alternatif.

Selama berabad-abad, London telah mendominasi asuransi maritim dari pasar Lloyd hingga reasuransi global. Artinya ketika London memutuskan risikonya terlalu tinggi, pengiriman global terhenti. Geopolitik dunia tidak hanya dikendalikan oleh para pemimpin dunia dan perlombaan senjata pemusnah massal

Namun penjaga gerbang sebenarnya adalah aktuaris yang menjalankan model risiko di London. Mereka tidak menembakkan senjata. Mereka menghitung probabilitas. Dunia tidak lagi hanya dikendalikan oleh pemerintah melainkan oleh sistem asuransi, energi dan keuangan .

Perkembangan Terakhir

Meskipun tindakan perang biasanya dikecualikan dari sebagian besar polis asuransi, konflik semacam ini tetap dapat berdampak signifikan secara tidak langsung pada perusahaan asuransi dan pemegang polis di seluruh dunia.

Gangguan pada transportasi internasional, perdagangan, dan pasokan energi dapat meningkatkan risiko di berbagai sektor, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan penjaminan, kapasitas pasar, dan pada akhirnya penetapan harga asuransi.

Asuransi marine cargo dan penerbangan menjadi paling terdampak dengan premi melonjak hingga 10 kali lipat.

Beberapa perusahaan asuransi maritim telah mencabut perlindungan risiko perang atas kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz . Di antaranya Gard, Skuld , NorthStandard, London P&I Club, American Club, Steamship Mutual Underwriting Association dan The Swedish Club.

Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 5 Maret 2026, setelah pengumuman resmi dirilis pada 1 Maret 2026. Pencabutan perlindungan risiko perang ini disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk Persia dan serangan terhadap kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz.

Di dalam negeri, asuransi Jasindo (Persero) telah menyiapkan mekanisme manajemen risiko yang memadai untuk mengantisipasi potensi peningkatan klaim asuransi perjalanan imbas konflik yang terjadi di Timur Tengah. Hingga kini pihaknya terus melakukan pemantauan secara insentif terhadap perkembangan situasi global, termasuk dinamika konflik di Timur Tengah. Perusahaan secara prinsip telah menyiapkan mekanisme manajemen risiko yang memadai guna mengantisipasi potensi peningkatan klaim, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik

Pasar reasuransi global mengeras (hardening). Untuk risiko di atas kapasitasnya, reasuradur lokal bergantung pada retrosesi dari raksasa global seperti Lloyd’s, Swiss Re, dan Munich Re dan lain-lain. Pasar reasuransi global yang tadinya melunak 5%-15% di awal 2026 kini berbalik arah. Beberapa reasuransi besar sudah memasukkan klausul eskalasi yang memungkinkan mereka membatalkan coverage jika konflik memburuk

Jika konflik berlanjut, kurs rupiah menurut sejumlah analis bisa tembus Rp22.000. Ini pukulan ganda bagi perusahaan asuransi: untuk biaya reasuransi dan retrosesi yang dibayar dalam dolar AS, sehingga setiap pelemahan rupiah langsung menaikkan pengeluaran.

Di sisi lain, inflasi impor menaikkan nilai klaim --- perbaikan kendaraan, peralatan medis, suku cadang mesin, semuanya jadi lebih mahal kalau diimpor dengan rupiah yang lebih lemah. Bank Indonesia menghadapi dilema pelik: menaikkan suku bunga untuk mempertahankan rupiah, atau menurunkan untuk mendukung ekonomi yang sudah tertekan.

Untuk menahan pelemahan tersebut, Bank Indonesia dan pemerintah melakukan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari intervensi di pasar valuta asing hingga optimalisasi devisa hasil ekspor.

Berbagai kondisi di atas menunjukkan bahwa asuransi dan reasuransi menjadi elemen krusial dalam stabilitas perdagangan di wilayah konflik, dengan peran negara yang semakin intensif untuk menjamin kelangsungan arus energi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia melemah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunda tenggat untuk menyerang sektor energi Iran, memberi jeda sementara bagi pasar meski ketidakpastian perang diperkirakan berlanjut hingga April.

Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (27/3/2026), harga minyak mentah jenis Brent untuk pengiriman Mei turun 1,4% menjadi US$106,55 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei juga merosot 1,4% menjadi US$93,20 per barel.

Pergerakan harga minyak dipengaruhi oleh pernyataan Trump yang menyebut meskipun Teheran meminta waktu tujuh hari, pemerintah AS memberikan tenggat 10 hari. Dengan revisi tersebut, batas waktu baru diperpanjang hingga 6 April.

Perpanjangan tenggat ini memberi ruang lebih besar untuk negosiasi sekaligus memungkinkan AS menambah kekuatan militernya di kawasan. Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, pengerahan itu mencakup Marine Expeditionary Units serta pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS.

Secara terpisah, laporan The Wall Street Journal menyebut Pentagon mempertimbangkan pengiriman hingga 10.000 tambahan pasukan darat.

Harga minyak Brent saat ini berada di jalur kenaikan bulanan terbesar dalam sejarah pada Maret, setelah perang antara AS, Israel, dan Iran mengguncang kawasan Timur Tengah yang kaya minyak.

Dengan Iran hampir sepenuhnya menutup Selat Hormuz, konflik tersebut secara signifikan membatasi aliran energi yang penting bagi perekonomian global.

Menurut Ewa Manthey, ahli strategi komoditas di ING Groep NV, langkah Trump memang meredakan tekanan pasar dalam jangka pendek, tetapi risiko kenaikan harga masih besar.

Sekitar 8 juta barel per hari pasokan minyak sudah terhenti, sementara volume aliran energi yang jauh lebih besar di Teluk Persia masih rentan terganggu. Kondisi ini membuat premi risiko geopolitik pada harga minyak diperkirakan tidak akan cepat mereda.

Analis Macquarie Group Ltd., termasuk Peter Taylor, memperkirakan peluang perang berakhir pada akhir Maret sekitar 60%. Namun, masih ada kemungkinan 40% konflik berlangsung lebih lama hingga Juni. Dalam skenario tersebut, harga minyak berpotensi melonjak hingga US$200 per barel.

Mengutip laporan CNN International, dua pejabat AS menyebut, pemerintahan Trump tengah mengupayakan pertemuan Wakil Presiden JD Vance di Pakistan akhir pekan ini untuk membahas jalan keluar dari perang dengan Iran. Beberapa pejabat tinggi lainnya juga kemungkinan turut menghadiri pertemuan tersebut.

Sementara itu, melalui kantor berita Tasnim News Agency, pemerintah Iran menyatakan masih menunggu respons setelah menolak rencana perdamaian 15 poin yang diajukan AS dan menawarkan syaratnya sendiri. Salah satu syarat itu adalah pengakuan atas otoritas Teheran atas Selat Hormuz, jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar global.

Sebelum perang pecah pada akhir Februari, jalur laut vital tersebut mengangkut sekitar seperlima aliran minyak global. Meski aktivitas pelayaran secara umum masih terhenti, dalam sehari terakhir terlihat sedikit peningkatan kapal terkait Iran—terutama kapal kargo curah dan pengangkut LPG—yang mencoba melintasi selat tersebut.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan Iran telah mengizinkan kapal Malaysia yang terjebak di Teluk untuk kembali ke negaranya melalui Selat Hormuz. Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis malam, Anwar mengakui hak Iran untuk melindungi kedaulatannya, namun juga mendesak penyelesaian konflik secara cepat.

Pada Kamis, Trump mengatakan dalam rapat kabinet bahwa Iran telah mengizinkan 10 kapal tanker minyak melintasi selat tersebut sebagai isyarat itikad baik. Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut program asuransi untuk mendorong aktivitas pelayaran melalui jalur tersebut akan segera diluncurkan.

Sejauh Maret, kontrak berjangka Brent telah melonjak hampir 47%, sementara harga produk minyak seperti solar hingga bahan bakar jet naik lebih tinggi lagi, menambah beban bagi pelaku usaha dan konsumen. Lonjakan ini memicu kekhawatiran akan kenaikan inflasi global sekaligus perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Di AS, tiga pejabat bank sentral Federal Reserve (The Fed) menyatakan kekhawatiran yang meningkat terhadap prospek ekonomi akibat perang. Gubernur The Fed, Lisa Cook, mengatakan lonjakan harga minyak telah menggeser keseimbangan risiko sehingga inflasi kini menjadi perhatian yang lebih besar dibandingkan pasar tenaga kerja.

Analis minyak dan gas di Enverus, Carl Larry, menilai pasar mulai menyadari bahwa akhir konflik masih belum pasti. Menurutnya, pasar kembali memasuki akhir pekan dengan risiko harga minyak yang masih cenderung meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar Surat Berharga Negara (SBN) kian ditinggal oleh investor asing. Kombinasi defisit fiskal hingga ketegangan geopolitik di Iran, mendorong asing mengalihkan dananya ke instrumen investasi yang dinilai mampu memberikan pertumbuhan di tengah volatilitas pasar.

Alhasil, dana asing yang tercatat menggenggam SBN sebesar Rp879,93 triliun pada awal tahun, kini telah susut hingga tersisa Rp862,18 triliun per Kamis (12/3/2026). Artinya, terdapat outflow asing senilai Rp17,75 triliun sepanjang tahun ini.

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kondisi ini jauh berbeda. Pada awal 2025, investor non-residen membukukan kepemilikan SBN senilai Rp876,44 triliun dan segera bertumbuh menjadi Rp899,59 triliun pada 12 Maret 2025. Pertumbuhan itu mencerminkan masuknya dana asing sebesar Rp23,15 triliun.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menerangkan bahwa salah satu sentimen dalam negeri yang membuat investor asing menarik dananya dari Tanah Air adalah ketakutan terhadap defisit fiskal APBN.

Bahkan, investor dinilai tidak hanya menyoroti ihwal defisit fiskal yang terjadi secara bulanan, tetapi juga upaya pemerintah dalam menjaga good governance fiskal. Namun, faktor risiko geopolitik turut memiliki andil terhadap kaburnya dana asing.

”Tapi setelahnya juga dengan kondisi geopolitik global yang lagi buruk, juga memperburuk keadaan ini ya, memperburuk kekhawatiran defisit fiskal tersebut. Jadi mungkin ini yang bikin kita juga harus hati-hati dalam melihat ini penyebabnya yang mana,” kata Fikri kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Adapun kinerja APBN membukukan defisit sebesar Rp135,7 triliun per akhir Februari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 0,53% dari produk domestik bruto (PDB).

Dibandingkan dengan periode yang sama 2025, defisit APBN pada Februari 2026 tampak naik cukup signifikan. Pada akhir Februari 2025, defisit APBN mencapai Rp30,7 triliun atau setara dengan 0,13% dari PDB.

”Kalau untuk SBN saat ini saya pikir dua-duanya. Tidak hanya defisit sebenarnya, tapi lebih kepada good governance fiskal kita atau mungkin kehati-hatian fiskal kita yang perlu disoroti sekarang,” katanya.

Di satu sisi, Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi menilai bahwa kaburnya dana asing dari pasar SBN Tanah Air mencerminkan peningkatan risk aversion investor global.

Selain faktor geopolitik, investor juga disebut mempertimbangkan ketidakpastian arah suku bunga AS, kian menguatnya greenback, hingga risiko depresiasi rupiah yang dinilai dapat menggerus imbal hasil investasi di pasar SBN Tanah Air.

”Dalam situasi tersebut, sebagian investor global melakukan rebalancing portofolio ke aset yang lebih likuid dan aman. Jadi geopolitik memang berpengaruh, tetapi pergerakkan dana asing saat ini lebih dipicu oleh kombinasi faktor makro global dan risiko nilai tukar,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Sementara terhadap kondisi defisit fiskal, Reza menilai bahwa investor asing cenderung melihat defisit APBN pada aspek kredibilitas pengelolaan fiskal jangka menengah. Artinya, selama defisit masih terjaga di bawah ambang batas, maka minat investor terhadap SBN masih dapat terjaga.

Hanya saja, ketika kebutuhan pembiayaan bergerak meningkat, pasar akan cenderung menuntut yield yang lebih tinggi untuk menyerap tambahan pasokan SBN.

”Artinya, dampaknya lebih terlihat pada biaya pembiayaan pemerintah daripada minat investor secara keseluruhan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha mulai mencermati potensi dampak dari eskalasi konflik Amerika Serikat (AS)—Israel terhadap Iran yang dapat memicu tekanan pada harga energi, inflasi pangan, hingga stabilitas nilai tukar rupiah.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi yang berpotensi meluas menjadi konflik kawasan di Timur Tengah.

“Risiko utama tidak hanya berasal dari sentimen pasar, tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global, khususnya di kawasan Selat Hormuz yang merupakan salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut,” kata Sanny kepadaBisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, kekhawatiran utama pelaku usaha saat ini adalah meningkatnyarisk premiumharga minyak dan gas serta potensi kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, lanjut dia, ketidakpastian geopolitik dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya pengiriman global.

Sanny menambahkan, bagi Indonesia yang masih berstatus net importer minyak, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi serta menekan ruang fiskal pemerintah apabila harga energi global melampaui asumsi dalam APBN.

Di samping sektor energi, dunia usaha juga mencermati potensi rambatan terhadap inflasi pangan. Kenaikan harga energi berisiko meningkatkan biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan yang pada akhirnya dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok, terutama apabila dibarengi gangguan pasokan global atau pelemahan nilai tukar.

“Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek krusial yang perlu dijaga jika dampak konflik meluas dan berkepanjangan,” imbuhnya.

Dari sisi fiskal, Apindo menilai lonjakan harga energi juga berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi pemerintah.

Untuk itu, Sanny menilai pengelolaan risiko fiskal harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit maupun pembiayaan utang negara.

Di sisi eksternal, sambung dia, meningkatnya sentimen risk-off global juga dapat memicu volatilitas nilai tukar. Sebab, pelemahan rupiah berpotensi memperbesar biaya impor energi dan pangan sehingga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi krusial untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Dalam jangka pendek, Sanny menyampaikan bahwa pelaku usaha mulai menyiapkan langkah mitigasi risiko yang bersifat adaptif, yakni melalui penyesuaian struktur biaya produksi dan distribusi, peningkatan efisiensi operasional, penguatan manajemen risiko termasuk pengelolaan eksposur valuta asing, hingga diversifikasi sumber pasokan.

“Secara keseluruhan, dunia usaha menyikapi kondisi ini dengan pendekatan wait and see but prepared apabila tekanan global berlanjut,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Apindo juga mendorong pemerintah menjaga stabilitas harga energi dan pangan secara terukur, memperkuat cadangan serta distribusi logistik strategis, dan memastikan kebijakan fiskal maupun moneter tetap disiplin.

Di sisi lain, Sanny menyebut Indonesia juga tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelemahan indeks harga saham gabungan hingga tembus 4% pada perdagangan hari ini, Senin (9/3/2026) dinilai lebih kepada pengelolaan risiko akibat tekanan geopolitik yang memacu harga minyak naik tinggi.

Senior Technical Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan pelemahan IHSG hari ini terutama dipengaruhi sentimen lanjutan dari perang Iran Vs Amerika Serikat (AS)-Israel. Pertempuran jarak jauh dengan mengandalkan roket dan pesawat nirawak berhulu ledak mendorong investor global bersikap risk off atau mengurangi aset-aset berisiko. Dana ini kemudian dibawa ke aset aman (safe haven).

“Pergerakan IHSG masih dipengaruhi sentimen negatif dari perang AS dengan Iran yang mendorong investor global mengurangi risk appetite dan beralih ke aset safe haven,” ujar Nafan dikutip dari Antara.

Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak WTI pukul 11.05 WIB telah naik 26,79% menjadi US$115,25 per barel. Sementara, minyak brent melonjak 24,95% menjadi US$115,82 per barel.

Lonjakan harga minyak meningkatkan risiko inflasi di tingkat global, sehingga berpotensi menyebabkan suku bunga global bertahan di level tinggi dalam waktu yang lama. Selain itu, lonjakan harga minyak dapat menekan pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan harga bahan bakar dan biaya produksi

Sementara itu, dari dalam negeri, Nafan mengatakan bahwa Fitch Ratings yang menurunkan outlook kredit Indonesia dari “stable” menjadi “negative”, telah menimbulkan kekhawatiran investor terkait arah kebijakan fiskal dan stabilitas makro dari pemerintah.

Dengan berbagai kombinasi sentimen tersebut, Nafan merekomendasikan pelaku pasar untuk selektif dalam mengalokasikan investasinya, dengan fokus terhadap saham-saham berfundamental solid namun tetap memperhatikan manajemen risiko secara disiplin.

“Fokus pada saham pilihan dengan fundamental solid, fokus pada saham bervaluasi murah, fokus terhadap saham yang menunjukkan arah pembalikan tren, dan gunakan manajemen risiko dengan disiplin,” ujar Nafan.

Sementara itu, IHSG tercatat melemah 307,52 poin atau 4,05 persen ke posisi 7.278,16, sejalan dengan pelemahan bursa saham kawasan Asia.

Data perdagangan sesi I pada Senin (9/3) pukul 11.20 WIB mengurangi pelemahan menjadi 3,33% ke level 7.332. Sedangkan pada pukul 10.17 WIB, bursa saham regional Asia antara lain indeks Nikkei melemah 3.880,30 poin atau 6,98% ke 51.7401,00, indeks Shanghai melemah 48,18 poin atau 1,17% ke 4.076,35, indeks Hang Seng melemah 680,15 poin atau 2,64% ke 25.077,98, dan indeks Straits Times melemah 129,75 poin atau 2,68% ke 4.718,98.

Bisnis.com, JAKARTA - China akan mempertahankan aliran stimulus fiskal guna menopang pertumbuhan ekonominya pada 2026 di tengah berbagai tantangan domestik dan meningkatnya risiko geopolitik global.

Berdasarkan laporan kerja tahunan Kementerian Keuangan yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (5/3/2026), defisit anggaran 2026 China dipertahankan di kisaran 4% terhadap produk domestik bruto (PDB), tidak berubah dari rekor yang ditetapkan pada 2025.

Dengan rasio tersebut, pemerintah berencana membelanjakan 5,89 triliun yuan (sekitar US$854 miliar) lebih besar dari proyeksi pendapatan dalam pos anggaran umum. Pos ini merupakan yang terbesar dari empat kerangka anggaran China dan mencakup penerimaan pajak serta belanja untuk pendidikan, jaminan sosial, transportasi, hingga perlindungan lingkungan.

Kebijakan fiskal kini menjadi motor utama penggerak ekonomi, seiring menyempitnya margin keuntungan perbankan dan lemahnya permintaan kredit yang membatasi ruang pelonggaran moneter.

Keputusan mempertahankan rasio defisit terhadap PDB di level tertinggi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah menjaga keran fiskal tetap terbuka demi mengamankan target pertumbuhan 4,5%—5% pada tahun ini.

Zhaopeng Xing, Senior China Strategist ANZ Bank China Co., menilai keputusan itu menunjukkan kehati-hatian pemerintah.

“Meski terdapat dana sisa yang belum terpakai dari tahun lalu, rasio defisit tetap dipertahankan di 4%. Ini mencerminkan kekhawatiran atas penerimaan fiskal serta kebutuhan menjaga ruang kebijakan untuk merespons ketidakpastian perdagangan dan ketegangan ekonomi internasional tahun ini,” ujarnya.

Pasar merespons rencana fiskal tersebut dengan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun pada perdagangan pagi. Sementara itu, yuan offshore menguat 0,2% terhadap dolar AS, melanjutkan reli sesi sebelumnya.

Selain defisit resmi, pemerintah juga berencana menghimpun 1,3 triliun yuan dari penerbitan obligasi negara tenor ultra-panjang untuk mendanai proyek infrastruktur nasional strategis, keamanan, serta program subsidi guna mendorong belanja konsumen dan korporasi.

Pemerintah juga akan menerbitkan 300 miliar yuan obligasi negara khusus untuk memperkuat permodalan bank-bank milik negara.

Sebanyak 250 miliar yuan dari obligasi ultra-panjang tersebut dialokasikan untuk subsidi pembelian smartphone, mobil, dan peralatan rumah tangga baru sebagai bagian dari program unggulan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Di tingkat daerah, pemerintah memberikan kuota obligasi khusus baru sebesar 4,4 triliun yuan tahun ini—untuk pertama kalinya sejak 2022 tanpa kenaikan tahunan. Instrumen ini menjadi sumber pendanaan utama bagi investasi infrastruktur, pembelian rumah tak terjual dari pengembang properti, serta pengurangan utang di luar neraca.

Secara total, alokasi penerbitan obligasi tahun ini mencapai 6 triliun yuan, lebih rendah dibandingkan dengan 6,2 triliun yuan dalam anggaran tahun lalu.

Secara terpisah, pemerintah juga merencanakan pembiayaan kebijakan baru senilai 800 miliar yuan guna mendorong investasi, sebagaimana tercantum dalam Government Work Report. Instrumen tersebut berpotensi didukung bank sentral melalui kredit berbunga rendah, serta penerbitan utang oleh lembaga pembiayaan kebijakan milik negara.

Xing menilai instrumen ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menstabilkan investasi dan menghentikan tren penurunan. Dia memperkirakan bank sentral akan mendukung pendanaan melalui skema Pledged Supplemental Lending, instrumen yang pernah digunakan untuk menopang pasar properti yang melambat satu dekade lalu.

Sejak 2020, China telah lima kali menetapkan defisit resmi di atas 3% PDB, pertama kali untuk menyerap dampak pandemi, kemudian untuk mengatasi ketegangan perdagangan yang meningkat. Meski pertikaian dengan Amerika Serikat mereda setelah gencatan tarif pada Oktober, Beijing masih menghadapi berbagai risiko terhadap pencapaian target pertumbuhan tahun ini.

Kepercayaan konsumen dan pelaku usaha masih lemah, sementara investasi menyusut di tengah tekanan deflasi dan krisis properti yang berlangsung bertahun-tahun. Kendati ekspor menunjukkan ketahanan mengejutkan tahun lalu, konflik militer yang meluas di Timur Tengah berpotensi kembali mengganggu perdagangan serta stabilitas rantai pasok global.

Jika menggabungkan anggaran umum dan anggaran dana kelolaan pemerintah, total belanja tahun ini diperkirakan melampaui pendapatan hampir 14 triliun yuan, atau setara 9,5% PDB apabila pertumbuhan mencapai 5%.

Pelaksanaan anggaran sepanjang tahun akan menjadi faktor kunci dalam menentukan seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian.

Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas China cenderung memberikan stimulus secukupnya untuk mencapai target pertumbuhan. Di sisi lain, menyusutnya penerimaan anggaran membatasi ruang pelonggaran lebih agresif setelah pendapatan pemerintah secara luas gagal memenuhi target resmi untuk keempat kalinya secara berturut-turut pada 2025.