Bisnis.com, JAKARTA — Gejolak konflik di Timur Tengah yang berlanjut diperkirakan akan mengikis surplus neraca perdagangan yang telah dinikmati Indonesia secara beruntun dalam 70 bulan terakhir. Selisih ekspor dan impor positif diramal tetap dikantongi selama 2026, tetapi dengan nilai lebih rendah daripada capaian tahun lalu.

Teranyar, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus pada dua bulan pertama 2026.Namun, angka surplus mulai menunjukkan penyusutan.

Pada Januari 2026, surplus tercatat hanya sekitar US$950 juta dan sedikit meningkat menjadi US$1,27 miliar pada Februari 2026. Meski demikian, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana surplus Februari 2025 masih mencapai US$3,1 miliar.

Sektor nonmigas masih menjadi penopang utama dari surplus perdagangan RI, yakni dengan nilai sebesar US$5,42 miliar. Sementara itu, sektor migas membukukan defisit sebesar US$3,19 miliar.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi mengatakan hingga saat ini dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah belum sepenuhnya tercermin dalam data perdagangan. Hal ini mengingat dinamika geopolitik ini mulai terjadi pada akhir Februari 2026.

“Secara statistik, dampak riil baru akan tecermin dalam data ekspor beberapa bulan setelahnya. Diperlukan waktu untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait pengaruhnya terhadap kinerja ekspor nasional,” kata Made kepadaBisnis, Rabu (1/4/2026).

Namun, lanjut dia, pemerintah berharap dampak konflik tidak terlalu signifikan terhadap kinerja ekspor nasional. Di sisi lain, pemerintah juga terus memantau perkembangan serta berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas ekspor.

Berdasarkan data Kemendag, ekspor Indonesia ke kawasan Timur Tengah pada 2025 mencapai US$9,87 miliar atau berkontribusi sekitar 3,49% terhadap total ekspor nasional. Uni Emirat Arab (UAE) menjadi destinasi ekspor terbesar dengan kontribusi sekitar 40%, diikuti Arab Saudi sebesar 29% dan Iran sekitar 2,5% dengan nilai sekitar US$250 juta.

“Ekspor Indonesia ke kawasan Timur Tengah didominasi oleh produk nonmigas, dengan porsi mencapai sekitar 99,6 persen, didominasi berbagai produk bernilaitambah, khususnya dari sektor industri pengolahan,” terangnya.

Dari sana, komoditas utama yang dikirim RI meliputi lemak dan minyak nabati termasukcrude palm oil(CPO), logam mulia, kendaraan, kapal, mesin, serta produk berbasis sumber daya alam seperti kayu, kertas, dan baja. Produk makanan olahan juga menjadi andalan ekspor ke kawasan tersebut.

Di tengah aktivitas tersebut, Made turut menyampaikan bahwa pemerintah juga mendorong percepatan perjanjian dagang dengan negara-negaraGulf Cooperation Council(GCC) guna memperluas akses ekspor Indonesia di pasar Timur Tengah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sempat menyampaikan kekhawatirannya terhadap konflik Timur Tengah. Bila berlangsung berkepanjangan, Budi berpandangan pertumbuhan ekspor Indonesia berisiko ikut tertekan.

“Tentu kalau ini [eskalasi konflik AS–Israel dan Iran] nggak selesai, misalnya, nggak selesai terus-menerus ya bisa dampaknya ke ekspor kita. Paling tidak ekspor kita bisa pertumbuhannya bisa lebih rendah daripada tahun lalu. Tapi mudah-mudahan cepat selesai [eskalasi konflik AS–Israel dan Iran],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Namun, Budi optimistis kinerja ekspor nasional dapat tumbuh positif dan mengantongi surplus dengan memanfaatkan perubahan peta perdagangan global. Salah satunya melalui strategi diversifikasi pasar ekspor ke kawasan yang relatif tidak terdampak konflik, seperti negara-negara mitra dalam kerja samaRegional Comprehensive Economic Partnership(RCEP) Asia Tenggara, Amerika Latin, hingga Afrika.

“Tetapi kita optimistis ya, optimistis bahwa semua akan selesai, semua akan selesai dan ini ketika kondisinya seperti ini sebenarnya kita mempunyai kesempatan juga untuk yang pertama tadi mencari pasar yang baru,” ujarnya.

Ekspor CPO RI di Persimpangan

Dihubungi terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu permintaan ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan seperti CPO.

“Pasti akan terganggu. Kenaikan harga ini salah satunya disebabkan karena kelangkaan supply di kawasan,” ujar Wijayanto kepadaBisnis.

Menurutnya, gangguan jalur distribusi seperti potensi blokade Selat Hormuz juga menjadi faktor risiko utama terhadap kelancaran ekspor. Meski demikian, kenaikan biaya logistik dinilai telah diperhitungkan dalam harga komoditas.

Selain itu, dia menilai kebijakan pungutan ekspor CPO sebesar 12,5% berpotensi menambah beban eksportir, meski tetap dapat menjaga stabilitas fiskal di tengah tingginya harga komoditas.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga komoditas unggulan ekspor, termasuk CPO.

Gapki mencatat harga CPO saat ini berada di kisaran Rp15.500 per kilogram di dalam negeri, sementara di Malaysia mencapai sekitar 4.700 ringgit atau setara US$1.400 per metrik ton.

Namun, kenaikan tidak hanya terjadi pada minyak sawit, melainkan juga seluruh minyak nabati. Eddy menyebut kebutuhan global terhadap minyak nabati yang tetap tinggi membuat permintaan relatif stabil, meskipun tidak melonjak signifikan.

Meski harga meningkat, Gapki memperkirakan ekspor CPO ke kawasan Timur Tengah justru berpotensi menurun apabila konflik berlangsung dalam jangka panjang.

“Ekspor CPO ke Timteng kemungkinan besar akan turun karena terdampak perang, apabila perang berlangsung lama,” jelas Eddy ketika dihubungi.

Adapun sejumlah kapal kini memilih memutar melalui Cape Town, Afrika Selatan, sebelum melanjutkan perjalanan ke Eropa. Meski demikian, sebagian kapal masih melintasi Terusan Suez dengan risiko tinggi. Kondisi ini pada akhirnya mendorong kenaikan biaya operasional akibat meningkatnya ancaman dan asuransi di jalur tersebut.

“Biayalogistiknaik dan biaya operasional juga naik, contoh material pupuk juga naik karena hampir semuanya diimpor bahkan beberapa diimpor dari Timteng. Jadi harga naik tetapi biaya juga naik,” imbuh Eddy.

Adapun di tengah memanasnya geopolitik, Gapki menilai kebijakan PE CPO menjadi 12,5% tidak terlalu membebani pelaku usaha.

Jika menengok kinerja pada 2025, data Gapki menunjukkan, total ekspor minyak sawit Indonesia ke kawasan Timur Tengah sebesar 1,83 juta ton dengan nilai mencapai US$1,9 miliar Arab Saudi menjadi tujuan utama dengan volume sekitar 651.000 ton, diikuti Uni Emirat Arab 475.000 ton, dan Oman sebanyak 219.000 ton.

Alarm Volume Ekspor Tertekan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai eskalasi konflik di Timur Tengah akan memberikan dampak beragam terhadap kinerja perdagangan Indonesia, mulai dari peluang kenaikan nilai ekspor hingga risiko penurunan volume perdagangan.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, konflik tersebut menciptakan efek campuran bagi perdagangan nasional.

Kadin menilai kenaikan harga komoditas global seperti batu bara dan CPO berpotensi menopang nilai ekspor Indonesia. Namun di sisi lain, gangguan rantai pasok, kenaikan biaya logistik, serta pelemahan permintaan global berisiko menekan volume perdagangan.

“Jadi secara nominal nilai ekspor bisa tetap tinggi, tetapi secara volume cenderung tertekan,” ujar Erwin.

Dari sisi permintaan, Kadin memproyeksikan komoditas unggulan Indonesia di sektor energi dan pangan masih akan diminati di tengah konflik. Menurutnya, permintaan terhadap komoditas energi dan pangan diperkirakan tetap kuat, bahkan meningkat. Hal ini lantaran banyak negara akan mengamankan pasokan strategis.

Untuk itu, Kadin melihat produk seperti batu bara, CPO, serta beberapa komoditas berbasis mineral masih memiliki prospek yang positif. Meski begitu, pemerintah perlu mengantisipasi permintaan terhadap produk manufaktur yang dinilai lebih rentan terhadap perlambatan ekonomi global.

Lebih lanjut, Kadin memandang kinerja neraca perdagangan Indonesia masih berpotensi mencatat surplus. Hal ini didukung oleh tren harga komoditas yang relatif tinggi.

“Namun pertumbuhannya kemungkinan tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya karena adanya tekanan pada volume ekspor dan potensi perlambatan di negara mitra dagang utama,” terangnya.

Untuk kawasan Timur Tengah, Kadin menilai ekspor Indonesia berpotensi menghadapi tantangan jangka pendek, terutama terkait distribusi dan stabilitas permintaan di negara-negara yang terdampak konflik secara langsung, meski peluang tetap terbuka di negara yang relatif stabil.

Untuk itu, menurut Erwin, pemerintah harus melakukan diversifikasi pasar ekspor agar risiko tekanan ekspor tidak terkonsentrasi pada satu kawasan.

“Kadin mendorong pemerintah untuk memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor, menjaga stabilitas logistik dan pasokan energi domestik, serta memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar tetap kompetitif di tengah volatilitas global,” tuturnya.

Sementara itu, Center of Reform on Economics (Core) memproyeksikan neraca dagang Indonesia masih surplus pada tahun ini, tetapi nilainya diperkirakan menipis akibat tekanan global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pelemahan kinerja ekspor sebenarnya sudah diprediksi bahkan sebelum eskalasi geopolitik meningkat.

Sebelum eskalasi konflik, Core memproyeksikan pelemahan kinerja ekspor akibat kebijakan yang lebih restriktif dari negara-negara besar, khususnya AS.

“Ini memang kami prediksikan penetrasi ekspor akan lebih rendah pada tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin, sehingga pertumbuhannya lebih rendah, surplus kita juga lebih tipis, jauh lebih tipis dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Faisal kepada Bisnis.

Menurut Faisal, meningkatnya ketegangan geopolitik semakin menekan kinerja perdagangan global melalui gangguan rantai pasok, yang pada akhirnya berdampak pada ekspor Indonesia.

“Secara langsung kita tidak terpengaruh dengan negara-negara Teluk karena ekspor kita ke kawasan tersebut yang melewati Selat Hormuz hanya 3 persen. Tetapi dampak tidak langsungnya terhadap mitra-mitra dagang besar kita,” ujarnya.

Faisal menjelaskan, negara mitra utama seperti China, India, Singapura, dan Jepang sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk. Dia menilai gangguan pasokan serta ketegangan politik berpotensi menurunkan permintaan, sehingga volume ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut ikut tertekan.

Di sisi lain, meski ketidakpastian geopolitik ini memicu kenaikan harga komoditas unggulan ekspor seperti batu bara dan CPO. Namun, tingginya nilai kedua komoditas tersebut belum cukup kuat untuk menahan penurunan volume perdagangan.

“Kenaikan ekspor batu bara dan sawit dikhawatirkan ini tidak cukup untuk mengompensasi penurunan dari sisi volume perdagangan,” terangnya.

Core juga mengingatkan potensi tekanan lanjutan berupa lonjakan impor akibat kebijakan tarif resiprokal dari negara mitra seperti AS dan China, yang berisiko semakin menekan surplus neraca dagang.

Bahkan, Faisal memperkirakan apabila terjadi penutupan Selat Hormuz selama enam minggu, dampaknya terhadap ekspor Indonesia dapat mencapai sekitar Rp600 triliun.

IDXChannel - Jepang mencatatkan surplus perdagangan sebesar 57,3 miliar yen atau sekitar Rp6 triliun pada Februari 2026.

Dilansir dari Xinhua pada Rabu (18/3/2026), hal ini mengakhiri tren defisit perdagangan yang telah berlangsung sejak akhir 2025.

Menurut data terbaru dari Kementerian Keuangan Jepang, surplus perdagangan ini didorong oleh peningkatan ekspor chip ke negara-negara Asia lainnya.

Secara keseluruhan, ekspor naik 4,2 persen year-on-year bulan lalu menjadi 9,57 triliun yen, kenaikan yang keenam secara berturut-turut.

Sementara itu, impor melonjak 10,2 persen year-on-year menjadi 9,51 triliun yen, didorong oleh permintaan domestik untuk chip dan komponen elektronik lainnya.

Angka-angka tersebut mencerminkan kondisi perdagangan sebelum peluncuran serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Surplus perdagangan China mencatat rekor pada periode Januari-Februari 2026, didorong lonjakan ekspor.

Dilansir dari Invezz pada Selasa (10/3/2026), China melaporkan surplus perdagangan sebesar USD213,62 miliar atau sekitar Rp3.600 triliun pada dua bulan pertama 2026.

Angka itu melampaui ekspektasi para ekonom sekitar USD196,6 miliar, dan melanjutkan tren surplus perdagangan besar yang dicatat tahun lalu.

Pada 2025, China mencatat rekor surplus perdagangan tahunan sebesar USD1,189 triliun.

Pemerintah China biasanya menggabungkan data perdagangan untuk Januari dan Februari untuk mengurangi distorsi yang disebabkan oleh pergeseran waktu liburan Tahun Baru Imlek.

Ekspor China naik 21,8 persen tahun ke tahun pada periode gabungan Januari–Februari, mencapai USD656,58 miliar.

Impor China juga mengejutkan dengan peningkatan yang signifikan, naik 19,8 persen tahun ke tahun menjadi USD442,96 miliar. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bisnis.com, JAKARTA — Struktur surplus neraca perdagangan Indonesia pada awal tahun ini dinilai masih rentan karena sangat bergantung terhadap komoditas bernilai tambah rendah, sementara pengeluaran devisa justru terkuras untuk impor barang modal dan teknologi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan nonmigas pada Januari 2026 tercatat menyumbang surplus sebesar US$3,23 miliar. Kendati demikian, surplus tersebut mayoritas ditopang oleh kelompok barang yang berbasis sumber daya alam dan produk antara.

Sumbangan surplus terbesar dicetak oleh komoditas lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) yang mencapai US$3,10 miliar; disusul bahan bakar mineral (HS 27) sebesar US$2,16 miliar; besi dan baja (HS 72) senilai US$1,51 miliar; serta nikel dan barang daripadanya (HS 75) sebesar US$1,03 miliar.

Sebaliknya, sisi defisit nonmigas justru didominasi oleh barang-barang yang berkaitan erat dengan upaya penguatan kapasitas produksi dan ketergantungan teknologi. Defisit terdalam disumbang oleh mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang minus hingga US$2,23 miliar; diikuti mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) -US$1,39 miliar; plastik dan barang dari plastik (HS 39) -US$0,73 miliar; serta industri kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) -US$0,47 miliar.

"Data tersebut lebih berbicara tentang struktur perdagangan, Indonesia memperoleh devisa terutama dari komoditas dan produk berbasis komoditas, tetapi masih mengeluarkan devisa besar untuk mesin, peralatan, dan sebagian bahan baku yang diperlukan untuk investasi dan proses produksi di dalam negeri," jelas Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Kendati sangat didominasi oleh komoditas bernilai tambah relatif rendah, dia menekankan bahwa potret neraca komoditas bulanan ini belum tentu secara otomatis mencerminkan terjadinya gejala deindustrialisasi dini, atau penurunan peran industri pengolahan secara prematur di Indonesia.

Pasalnya, data BPS juga menunjukkan bahwa ekspor nonmigas dari hasil industri pengolahan masih menjadi tulang punggung utama, yakni menyumbang porsi 83,52% terhadap total ekspor pada Januari 2026. Kinerja sektor ini pun masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 8,19% secara tahunan (year on year/YoY), berbanding terbalik dengan sektor pertambangan dan lainnya yang justru merosot 14,59% YoY.

Josua menggarisbawahi bahwa persoalan utamanya bukanlah industri pengolahan yang menghilang secara prematur, melainkan proses pendalaman industrialisasi di dalam negeri yang belum tuntas. Dia memaparkan bahwa industri pengolahan yang kuat saat ini nyatanya masih banyak bertumpu pada pengolahan berbasis komoditas dan produk antara.

Di sisi lain, kemampuan Indonesia untuk memproduksi barang modal dan barang padat teknologi secara mandiri dinilai masih sangat minim, sehingga memicu terjadinya defisit berulang pada pos mesin dan perlengkapan. "Dengan kata lain, data ini lebih tepat dibaca sebagai sinyal kerentanan struktur nilai tambah dan ketergantungan impor teknologi, yang jika dibiarkan bertahun-tahun dapat meningkatkan risiko deindustrialisasi dini," tegas Josua.

Oleh sebab itu, Josua menilai perlunya memantau tren jangka panjang porsi industri pengolahan dalam penyerapan tenaga kerja maupun output perekonomian, serta seberapa cepat laju ekspor bergeser ke produk yang bernilai tambah lebih tinggi lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan nonmigas menyumbang surplus US$3,23 miliar pada Januari 2026. Kendati demikian, penyumbang surplus dagang tersebut masih didominasi komoditas dengan nilai tambah rendah.

Berdasarkan data BPS, lima komoditas penyumbang surplus perdagangan terbanyak pada Januari 2026 yaitu lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) dengan kontribusi US$3,10 miliar; bahan bakar mineral (HS 27) sebesar US$2,16 miliar; besi dan baja (HS 72) sebesar US$1,52 miliar; nikel dan barang daripadanya (HS 75) sebesar US$1,03 miliar; serta alas kaki (HS 64) sebesar US$0,49 miliar.

Sebaliknya, lima komoditas penyumbang defisit perdagangan terbesar justru didominasi komoditas dengan nilai tambah tinggi seperti mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang mencapai -US$2,23 miliar; mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) mencapai -US$1,39 miliar; plastik dan barang dari plastik (HS 39) mencapai -US$0,73 miliar; instrumen kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) mencapai -US$0,47 miliar; serta serealia (HS 10) mencapai -US$0,36 miliar.

Adapun secara keseluruhan, BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar US$0,95 miliar per Januari 2026, menjadi yang terendah sejak Mei 2025 lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor Januari 2026 mencapai US$22,16 miliar atau naik 3,39% dibandingkan Januari 2025 (year on year/YoY).

Nilai ekspor migas tercatat sebesar US$0,89 miliar atau turun 15,62%. sementara nilai ekspor nonmigas naik 4,38% dengan nilai pada Januari 2026 US$21,26 miliar.

Ateng menyebut peningkatan ekspor nonmigas didorong oleh beberapa komoditas yaitu lemak/minyak nabati, nikel, dan mesin/perlengkapan elektrik.

Adapun, nilai impor Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar atau naik 18,21% dibandingkan Januari 2025 (year on year/yoy). Nilai impor migas Januari 2026 mencapai US$3,17 miliar atau naik 27,52% secara yoy, sedangkan nilai impor nonmigas Januari 2026 mencapai US$18,04 miliar atau naik 16,71% secara yoy.

"Pada Januari 2026, neraca perdagangan barang tercatat surplus sebesar US$0,95 miliar. Neraca perdagangan Indonesia dengan ini telah mencatat surplus selama 69 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Ateng pada Senin (2/3/2026).

Surplus pada Januari 2026 lebih ditopang pada surplus komoditas nonmigas yaitu sebesar US$3,22 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utama lemak dan minyak hewani nabati, kemudian bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan nonmigas menyumbang surplus US$3,23 miliar pada Januari 2026. Kendati demikian, penyumbang surplus dagang tersebut masih didominasi komoditas dengan nilai tambah rendah.

Berdasarkan data BPS, lima komoditas penyumbang surplus perdagangan terbanyak pada Januari 2026 yaitu lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) dengan kontribusi US$3,10 miliar; bahan bakar mineral (HS 27) sebesar US$2,16 miliar; besi dan baja (HS 72) sebesar US$1,52 miliar; nikel dan barang daripadanya (HS 75) sebesar US$1,03 miliar; serta alas kaki (HS 64) sebesar US$0,49 miliar.

Sebaliknya, lima komoditas penyumbang defisit perdagangan terbesar justru didominasi komoditas dengan nilai tambah tinggi seperti mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang mencapai -US$2,23 miliar; mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) mencapai -US$1,39 miliar; plastik dan barang dari plastik (HS 39) mencapai -US$0,73 miliar; instrumen kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) mencapai -US$0,47 miliar; serta serealia (HS 10) mencapai -US$0,36 miliar.

Adapun secara keseluruhan, BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar US$0,95 miliar per Januari 2026, menjadi yang terendah sejak Mei 2025 lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor Januari 2026 mencapai US$22,16 miliar atau naik 3,39% dibandingkan Januari 2025 (year on year/YoY).

Nilai ekspor migas tercatat sebesar US$0,89 miliar atau turun 15,62%. sementara nilai ekspor nonmigas naik 4,38% dengan nilai pada Januari 2026 US$21,26 miliar.

Ateng menyebut peningkatan ekspor nonmigas didorong oleh beberapa komoditas yaitu lemak/minyak nabati, nikel, dan mesin/perlengkapan elektrik.

Adapun, nilai impor Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar atau naik 18,21% dibandingkan Januari 2025 (year on year/yoy). Nilai impor migas Januari 2026 mencapai US$3,17 miliar atau naik 27,52% secara yoy, sedangkan nilai impor nonmigas Januari 2026 mencapai US$18,04 miliar atau naik 16,71% secara yoy.

"Pada Januari 2026, neraca perdagangan barang tercatat surplus sebesar US$0,95 miliar. Neraca perdagangan Indonesia dengan ini telah mencatat surplus selama 69 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Ateng pada Senin (2/3/2026).

Surplus pada Januari 2026 lebih ditopang pada surplus komoditas nonmigas yaitu sebesar US$3,22 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utama lemak dan minyak hewani nabati, kemudian bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencetak surplus pada Januari 2026 sebesar 0,95 miliar dolar AS, yang memperpanjang tren surplus 69 bulan beruntun sejak Mei 2020.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin menyampaikan surplus tersebut terutama ditopang oleh kinerja perdagangan nonmigas yang masih kuat, meski impor mengalami peningkatan cukup tinggi secara tahunan.

“Pada Januari 2026 neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS. Dengan capaian ini maka neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus selama 69 bulan berturut-turut,” ujar Ateng.

Menurut BPS, surplus tersebut berasal dari neraca perdagangan nonmigas yang mencatat surplus 3,22 miliar dolar AS, sementara neraca migas masih mengalami defisit sebesar 2,27 miliar dolar AS.

Kata Ateng, komoditas utama penyumbang surplus nonmigas antara lain lemak dan minyak hewan nabati (HS15) dengan surplus 3,10 miliar dolar AS, bahan bakar mineral (HS27) sebesar 2,16 miliar dolar AS, serta besi dan baja (HS72) sebesar 1,51 miliar dolar AS.

Dari sisi kinerja perdagangan, BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Januari 2026 mencapai 22,16 miliar dolar AS, meningkat 3,39 persen secara tahunan (year-on-year). Kenaikan tersebut terutama didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh 4,38 persen menjadi 21,26 dolar AS.

Ia menyampaikan pula, peningkatan ekspor nonmigas terutama berasal dari komoditas lemak dan minyak hewan nabati yang melonjak 46,05 persen, diikuti nikel dan barang daripadanya yang naik 42,04 persen, serta mesin dan perlengkapan elektronik yang meningkat 16,27 persen.

Sementara itu, nilai impor Indonesia pada Januari 2026 mencapai 21,20 dolar AS miliar, naik cukup tinggi yakni 18,21 persen dibandingkan Januari 2025. Kenaikan impor itu terutama didorong oleh impor nonmigas.

"Nilai impor migas ini sebesar 3,17 miliar dolar AS atau meningkat 27,52 persen secara tahunannya. Selain itu impor nonmigas senilai 18,04 miliar dolar AS juga mengalami peningkatan secara tahunannya sebesar 16,71 persen," katanya.

BPS mencatat peningkatan impor terjadi pada seluruh kelompok penggunaan, terutama bahan baku atau penolong yang naik 14,67 persen, serta barang modal yang meningkat 35,32 persen.

Secara negara mitra dagang, Amerika Serikat menjadi penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia sebesar 1,55 miliar dolar AS, diikuti India 1,07 miliar dolar AS, dan Filipina 0,69 miliar dolar AS.

Adapun defisit terdalam tercatat dengan China sebesar 2,47 miliar dolar AS, kemudian Australia 0,96 miliar dolar AS, dan Prancis 0,47 miliar dolar AS.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia periode Januari 2026 memperoleh keuntungan (surplus) sebesar 0,95 miliar dolar AS, dengan rincian ekspor 22,16 miliar dolar AS dan impor 21,20 miliar dolar AS.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, menyampaikan, ekspor produk nasional Januari 2026 meningkat 3,39 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan impor mengalami lonjakan 18,21 persen yoy.

Disampaikan dia, peningkatan nilai ekspor tersebut ditopang oleh sektor nonmigas, serta ekspor produk nonmigas utamanya didorong oleh industri pengolahan, yang nilai ekspornya naik 8,19 persen secara tahunan dengan andil peningkatan sebesar 6,54 persen.

Sementara untuk impor, disampaikan dia mengalami peningkatan secara tahunan utamanya didorong oleh peningkatan impor nonmigas, dengan andil 14,4 persen dari total keseluruhan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan surplus neraca perdagangan Indonesia akan berlanjut pada Januari 2026 atau 69 bulan secara beruntun. Surplus diproyeksikan akan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Adapun, Badan Pusat Statistik akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia selama Januari 2026 pada Senin (2/3/2026) siang ini.

Berdasarkan konsensus proyeksi 18 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada Januari 2026 diproyeksikan sebesar US$2,8 miliar. Proyeksi tersebut lebih tinggi dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau Desember 2025 senilai US$2,51 miliar.

Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh Ekonom JP Morgan Chase Bank NA Jin Tik Ngai dengan nominal US$4 miliar. Sebaliknya, proyeksi terendah disampaikan oleh Ekonom Barclays Bank PLC Brian Tan dengan angka US$1,96 miliar.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memperkirakan neraca perdagangan Indonesia akan surplus US$2,70 miliar pada Januari 2026.

Proyeksi tersebut dipengaruhi oleh ekspor yang diramal naik sebesar 6,34% secara tahunan (year on year/YoY). Di sisi lain, impor juga diperkirakan naik lebih tinggi sebesar 11,96% YoY.

"Surplus dagang diperkirakan meningkat karena terms of trade Indonesia naik karena harga komoditas ekspor naik, terutama metals. Di sisi lain, impor diperkirakan tetap kuat sejalan dengan kredit investasi yang tumbuh tinggi," jelas David kepada Bisnis, dikutip Senin (2/3/2026).

Sementara berdasarkan data ekspor-impor negara lain tanpa China, dia mencatat adanya peningkatan pada surplus dagang Indonesia.

Beberapa hari lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis statistik terbaru ekspor dan impor Indonesia tahun 2025. Rilis ini datang di tengah lanskap ekonomi global yang semakin kompleks: fragmentasi perdagangan yang kian menguat, kecenderungan proteksionisme di berbagai negara, serta ketidakpastian kebijakan yang berlangsung bersamaan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam konteks tersebut, kinerja perdagangan Indonesia justru menunjukkan penguatan yang patut dicermati. Neraca perdagangan Indonesia pada 2025 mencatat surplus sebesar US$41,05 miliar, meningkat 31,02% dibandingkan 2024. Capaian ini ditopang oleh pertumbuhan ekspor sebesar 6,15% dan impor yang meningkat lebih moderat, yakni 2,83%.

Namun, yang menarik dari data ini bukan semata besaran surplusnya, melainkan perubahan struktur dan karakter impor Indonesia. Tahun 2025 menandai pergeseran penting dalam cara perekonomian tumbuh. Impor memang meningkat, tetapi bukan karena lonjakan konsumsi domestik. Sebaliknya, peningkatan impor justru bersumber dari investasi.

Struktur impor Indonesia pada 2025 semakin bersifat productive-oriented atau bertumpu pada sisi penawaran (supply side), bukan lagi demand-driven. Ini menjadi sinyal penting bahwa perekonomian Indonesia sedang berada dalam fase penguatan kapasitas (capacity building), bukan menghadapi tekanan konsumsi jangka pendek.

Dorongan investasi ini tercermin jelas pada lonjakan impor barang modal. Sepanjang 2025, impor barang modal meningkat signifikan sebesar 20,06%, dari US$41,75 miliar menjadi US$50,13 miliar. Dari sisi pangsa, kontribusinya mencapai 20,73% terhadap total impor nasional. Angka ini bukan sekadar statistik perdagangan, melainkan refleksi dari perubahan orientasi kebijakan dan perilaku ekonomi. Pemerintah secara konsisten mendorong investasi di sektor-sektor hilir melalui agenda hilirisasi, dan respons dunia usaha terhadap sinyal kebijakan tersebut tampak semakin nyata.

Data dari Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan, realisasi investasi hilirisasi sepanjang 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3% dibandingkan tahun sebelumnya, dan menyumbang sekitar 30,2% dari total investasi nasional. Sektor mineral menjadi motor utama, dengan nilai investasi mencapai Rp373,1 triliun, terutama pada proyek-proyek nikel, tembaga, bauksit, besi baja, dan timah. Sisanya tersebar pada sektor perkebunan dan kehutanan, serta minyak dan gas.

Pola ini menegaskan bahwa impor barang modal bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari strategi industrialisasi dan penguatan nilai tambah domestik.

Lonjakan impor barang modal pada 2025 terutama bersumber dari meningkatnya investasi fisik dan pengadaan mesin, seiring dengan kebutuhan dunia usaha dan pemerintah untuk memperkuat kapasitas produksi. Kenaikan ini juga terkait erat dengan percepatan agenda hilirisasi dan industrial upgrading, di mana pengembangan industri bernilai tambah masih memerlukan mesin, peralatan, dan teknologi yang sebagian besar belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Selain itu, pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional di sektor infrastruktur, energi, dan manufaktur turut mendorong permintaan terhadap barang modal impor. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, impor barang modal juga mencerminkan respons strategis pelaku ekonomi yang memilih memperkuat basis produksi jangka panjang dan meningkatkan efisiensi, alih-alih memperluas konsumsi jangka pendek.

Sebaliknya, perkembangan yang berbeda terlihat pada impor barang konsumsi. Sepanjang 2025, impor barang konsumsi justru menurun sebesar 1,35%, dengan nilai mencapai US$22,4 miliar dan kontribusi sekitar 9,27% terhadap total impor. Penurunan ini tidak dapat serta-merta dibaca sebagai melemahnya ekonomi.

Salah satu penjelasannya adalah proses normalisasi perilaku konsumsi rumah tangga pascapandemi Covid-19. Lonjakan konsumsi pada tahun-tahun sebelumnya, yang dipicu oleh pent-up demand, kini mereda. Selain itu, tekanan daya beli, khususnya pada kelas menengah akibat meningkatnya biaya jasa, pendidikan, dan perumahan, turut mendorong rumah tangga untuk lebih selektif dalam belanja, termasuk terhadap barang impor.

Sementara itu, impor bahan baku dan barang penolong masih mendominasi struktur impor Indonesia, dengan porsi sekitar 70% dari total impor. Namun, secara tahunan, nilainya relatif stagnan dan bahkan sedikit menurun dibandingkan 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi industri belum memasuki fase ekspansi output yang agresif.

Di sisi lain, terdapat indikasi perbaikan efisiensi rantai pasok dan mulai berfungsinya substitusi input domestik, terutama pada sektor-sektor yang terdorong oleh agenda hilirisasi dan penguatan industri antara. Dengan kata lain, industri nasional mulai memproduksi sebagian input yang sebelumnya bergantung pada impor.

Jika dilihat secara keseluruhan, pola impor Indonesia pada 2025 mencerminkan pergeseran struktural yang cukup jelas: dari impor yang bersifat konsumtif menuju impor yang bersifat produktif. Impor tidak lagi didorong oleh lonjakan permintaan jangka pendek, melainkan oleh kebutuhan investasi dan transformasi ekonomi. Dalam konteks ini, kenaikan impor pada 2025 tidak seharusnya dibaca sebagai sinyal tekanan makroekonomi, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan kapasitas yang lebih berjangka panjang.

Tantangannya ke depan adalah memastikan bahwa lonjakan impor barang modal benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah domestik. Hilirisasi dan industrialisasi tidak cukup berhenti pada investasi fisik, tetapi harus diikuti dengan penguatan sumber daya manusia, inovasi, dan kemampuan teknologi.

Jika proses ini berjalan konsisten, maka struktur impor yang semakin produktif justru dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia sepanjang periode Januari—Desember 2025 mencatatkan surplus senilai US$41,05 milir, anak 31,02% dibandingkan perkembangan tahun sebelumnya sebesar US$31,33 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan performa neraca dagang sepanjang tahun lalu ditopang oleh kinerja ekspor komoditas nonmigas yang masih solid, di tengah defisit sektor migas yang masih membayangi.

“Kita lihat perbandingannya cukup tinggi surplusnya pada kondisi Januari—Desember 2025 dibandingkan Januari—Desember 2024. Surplus tersebut terutama ditopang surplus komoditi nonmigas sebesar US$60,75 miliar, sementara komoditi migas masih mengalami defisit US$19,70 miliar,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Berdasarkan data BPS, total nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 menembus angka US$282,91 miliar, atau naik 6,15% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan capaian 2024 sebesar US$266,53 miliar.

Ateng memerinci, peningkatan ekspor ini utamanya disumbang oleh kinerja industri pengolahan yang tumbuh double digit. Ekspor sektor ini melesat 14,47% YoY, dari US$198,40 miliar pada 2024 menjadi US$227,10 miliar pada 2025.

Secara keseluruhan, nilai ekspor nonmigas tercatat naik 7,66% yoy menjadi US$269,84 miliar. Sebaliknya, ekspor migas justru terkontraksi sedalam 17,69% YoY, turun dari US$15,88 miliar (2024) menjadi US$13,07 miliar (2025).

Di sisi lain, total nilai impor sepanjang 2025 tercatat sebesar US$241,86 miliar, tumbuh tipis 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya di angka US$235,20 miliar.

Kenaikan impor ini didorong oleh geliat sektor produksi dalam negeri, yang tercermin dari lonjakan impor barang modal. BPS mencatat impor barang modal naik tajam 20,06% yoy, dari US$41,75 miliar pada 2024 menjadi US$50,13 miliar pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Surplus neraca perdagangan Indonesia diproyeksikan akan berlanjut pada Desember 2025 atau 68 bulan secara beruntun. Surplus diproyeksikan akan meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan akan merilis data resmi neraca perdagangan Desember 2025 pada hari ini, Senin (2/2/2026) siang.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memprakirakan neraca perdagangan pada Desember 2025 akan mencatat surplus US$6,8 miliar. Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan surplus pada bulan sebelumya di level US$2,7 miliar.

Asmo menjelaskan bahwa pelebaran surplus dagang tersebut ditopang oleh kinerja ekspor yang terakselerasi menjelang akhir tahun, yang pada saat bersamaan impor justru mengalami penyusutan.

“Ekspor diperkirakan berakselerasi tumbuh 11,0% secara tahunan [year on year/YoY] atau 16,3% secara bulanan [month on month/MoM],” ujarnya dalam keterangan Macro Preview, dikutip Senin (2/2/2026).

Dia merinci bahwa kenaikan ekspor didorong oleh permintaan yang membaik terhadap komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, serta besi dan baja, khususnya dari China.

Dari sisi harga, lanjutnya, komoditas besi dan baja mencatatkan kenaikan harga sekitar 5,8% MtM atau 31,8% YoY. Kendati demikian, harga komoditas lainnya secara umum cenderung menurun meskipun permintaan tetap solid.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor ke China melesat tajam sebesar 25,7% YoY, disusul ekspor ke Singapura yang tumbuh 20,2% YoY, dan Malaysia sebesar 11,5% YoY.

“Ekspor ke Jepang juga membaik secara bulanan [15,3% YoY], didukung oleh pemulihan aktivitas manufaktur Jepang yang kembali ke zona ekspansi,” jelas Asmo.

Sebaliknya, kinerja impor diproyeksikan terkontraksi sebesar 9,7% YoY atau turun 2,2% secara bulanan pada Desember 2025. Penurunan ini terutama dipicu oleh rendahnya impor barang modal dan bahan baku.

Asmo menilai penurunan impor bahan baku ini sejalan dengan perlambatan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang mencerminkan melemahnya pesanan baru.

Secara rinci, impor dari China—yang didominasi barang modal dan bahan baku—turun 4,1% YoY. Penurunan juga terjadi pada impor dari Jepang sebesar 14,7% YoY.

Sementara itu, impor dari Singapura yang didominasi komoditas terkait minyak masih mencatatkan kenaikan 5,1% YoY.