Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyambut hadirnya France-Indonesia High Level Business Council seiring pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dengan begitu, menurutnya perusahaan-perusahaan Prancis akan semakin bergeliat berinvestasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Prabowo setelah upacara penyambutan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Les Invalides, Paris, Prancis, pada Kamis (28/5/2026). Prabowo menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Macron itu, kedua negara memiliki komitmen dalam meningkatkan kerja sama serta investasi.

"Saya sangat gembira dan menyambut baik pembentukkan France-Indonesia High Level Business Council. Ini saya kira sangat penting," katanya.

Dia pun menjelaskan bahwa kehadiran forum bisnis tingkat tinggi Indonesia dan Prancis itu akan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan Prancis untuk semakin bergeliat berinvestasi di Indonesia.

"Kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis, terus di ekonomi indonesia dan Prancis sebagai pemimpin Eropa akan terus memainkan peranan yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara," katanya.

Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia dan Prancis telah menjalankan berbagai kerja sama dengan baik yang mampu meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara.

"Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya Comprehensive Strategic Partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang, kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang, dan berdampak," katanya.

Adapun, dalam pertemuan Prabowo dan Macron pada hari ini, akan dibahas beberapa isu penting, yakni kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)

Delegasi Indonesia yang menemani Prabowo terdiri atas putra Presiden Prabowo, Didit Hediprasetyo; Menteri Luar Negeri Sugiono; Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Investasi Rosan Roeslani; serta Duta Besar RI untuk Prancis Mohamad Oemar.

Bisnis.com, JAKARTA — Penahanan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel usai pencegatan kapal bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menjadi ujian nyata diplomasi Indonesia di tengah memanasnya konflik Gaza.

Kasus tersebut bukan hanya soal perlindungan warga negara di luar negeri. Pemerintah Indonesia juga harus menjaga konsistensi dukungan terhadap Palestina, sembari bergerak cepat membebaskan para relawan tanpa memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

Kapal yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza itu dicegat militer Israel di sekitar perairan Siprus dan Mediterania Timur. Di dalam armada tersebut terdapat sembilan WNI yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI).

Situasi itu segera memicu perhatian pemerintah Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan pemerintah langsung bergerak setelah menerima informasi penahanan relawan Indonesia.

"Memang betul, saya langsung ke Kementerian Luar Negeri menyampaikan untuk koordinasi tentang masalah ini," ujar Dudung dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden beberapa waktu lalu.

Berdasarkan laporan awal yang diterima pemerintah, lima WNI telah ditahan militer Israel, sementara empat lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar Mediterania Timur.

Pemerintah kemudian bergerak melalui berbagai jalur diplomasi. Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah perwakilan RI di luar negeri, mulai dari KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, hingga KJRI Istanbul.

Langkah antisipasi juga disiapkan, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila dokumen para relawan disita. Dukungan medis pun dipersiapkan jika sewaktu-waktu diperlukan.

Dudung menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pembebasan WNI, tetapi juga mengecam tindakan militer Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia mendesak Israel membebaskan seluruh relawan dan memastikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina tetap berjalan sesuai hukum humaniter internasional.

Diplomasi Tanpa Hubungan Resmi

Namun situasi menjadi jauh lebih rumit karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak bisa menggunakan jalur komunikasi langsung seperti dalam penanganan kasus perlindungan WNI pada umumnya.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui keterbatasan tersebut. Karena itu, pemerintah mengandalkan negara-negara yang memiliki akses komunikasi dengan Israel, terutama Turki dan Yordania.

“Jadi kita sudah melakukan komunikasi teman-teman di Kementerian Luar Negeri di Jordan dan Turki untuk memastikan kondisi dari rekan-rekan kita yang di-intercept dan ditahan oleh Israel,” ujar Sugiono di Gedung DPR, Rabu (20/5/2026).

Turki menjadi salah satu pihak paling penting dalam proses tersebut. Selain tetap memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Ankara juga dikenal sebagai salah satu negara yang paling vokal mengkritik operasi militer Israel di Gaza.

Selain Turki, Indonesia juga memanfaatkan jaringan diplomatik di Mesir, Italia, Yordania, dan sejumlah negara lain untuk memonitor kondisi para relawan.

Seiring berkembangnya situasi, kasus penahanan relawan GSF 2.0 pun berubah menjadi perhatian internasional karena melibatkan warga dari berbagai negara.

Tekanan Internasional dan Peran Multilateral

Pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai Indonesia tidak bekerja sendirian dalam proses pembebasan para relawan.

"Pemerintah Indonesia saya pikir juga berkoordinasi dengan sesama negara yang warganya ditahan oleh Israel," ujar Teuku Rezasyah kepada Bisnis, Minggu (24/5/2026).

Menurut dia, koordinasi multilateral menjadi penting karena Israel dinilai berpotensi memanfaatkan isu penahanan relawan asing untuk kepentingan politik dan diplomatik.

Teuku menyebut pemerintah Indonesia juga memanfaatkan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kantor HAM PBB, hingga Special Rapporteur PBB untuk meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel.

Di saat yang sama, sejumlah negara Eropa mulai meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel.

"Negara-negara Uni Eropa sudah memanggil Dubes Israel yang ada di sana," ujar Teuku.

Dia menilai kombinasi tekanan internasional, kecaman publik global, serta koordinasi antarpemerintah menjadi faktor utama yang mempercepat pembebasan para relawan.

"Semua faktor kunci. Diplomasi Indonesia berperan. Kemudian juga PBB juga berperan. Kemudian juga opini publik dunia berperan," katanya.

Di tengah tekanan geopolitik yang sensitif, pemerintah Indonesia memilih menjalankan pendekatan diplomasi tertutup. Tidak banyak detail negosiasi yang dibuka ke publik.

Pemerintah hanya memberikan pembaruan terbatas terkait kondisi WNI dan proses diplomasi yang sedang berlangsung.

Menurut Teuku Rezasyah, pendekatan tersebut justru penting dalam situasi sensitif seperti konflik Israel-Palestina.

"Diplomasi bekerja dalam sunyi. Tidak mencari popularitas," katanya.

Pendekatan itu akhirnya membuahkan hasil ketika pada Kamis (21/5/2026), Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan bahwa sembilan WNI telah dibebaskan.

Pemerintah menyebut pembebasan dilakukan melalui koordinasi diplomatik intensif yang melibatkan banyak pihak.

Sorotan HAM dan Perlindungan Jurnalis

Kasus tersebut juga memunculkan perhatian terhadap isu hak asasi manusia dan perlindungan jurnalis. Beberapa relawan yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut diketahui berasal dari kalangan media.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai para jurnalis yang terlibat dalam misi kemanusiaan tidak boleh diperlakukan sebagai kriminal.

"Jurnalis yang meliput misi kemanusiaan tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kriminal ataupun target intimidasi militer," ujar Ketua AJI Nani Afrida.

AJI juga mendesak pemerintah Indonesia memperkuat tekanan internasional melalui berbagai forum global serta bekerja sama dengan jaringan jurnalis internasional.

"Ketika jurnalis Indonesia menghadapi ancaman di level internasional, negara harus hadir secara nyata," kata Nani.

Setelah dibebaskan, sembilan WNI dibawa menuju Istanbul, Turki, sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama menjelaskan para relawan harus menjalani sejumlah prosedur, termasuk pemeriksaan kesehatan dan pemulihan kondisi psikologis.

"Akan ada proses testimoni, visum dan tes kesehatan oleh pihak Turki dan secepatnya akan kita pulangkan ke tanah air jika proses di Turki sudah selesai," ujar Achmad Rizal kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (22/5/2026).

Turki kembali memainkan peran penting dalam proses tersebut, baik sebagai negara transit maupun fasilitator diplomasi selama proses pembebasan berlangsung.

Keberhasilan pembebasan sembilan relawan Indonesia juga memunculkan apresiasi politik terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai Sugiono berhasil menunjukkan diplomasi yang efektif tanpa banyak pencitraan.

"Pak Sugiono memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang hari ini mulai langka yakni tidak banyak bicara, tidak sibuk membangun sensasi, tetapi fokus bekerja dan menghadirkan hasil nyata," ujar Bahtra, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Sugiono menunjukkan pendekatan yang tenang tetapi memiliki daya tekan kuat.

"Diplomasi tidak dijalankan dengan kegaduhan, tetapi melalui kerja senyap yang terukur dan penuh perhitungan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik yang lebih konkret dan tegas menyusul penangkapan sejumlah warga negara Indonesia (WNI), termasuk jurnalis, dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.

Dalam keterangannya kepada Bisnis pada Rabu (20/5/2026), Nany menilai Indonesia tidak boleh bersikap pasif meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

"Pemerintah perlu memaksimalkan jalur diplomasi tidak langsung melalui negara-negara yang memiliki akses dan pengaruh langsung, seperti Turki, Mesir, dan Yordania, untuk menjadi mediator aktif dalam proses negosiasi pembebasan para WNI di lapangan," tulis keterangan itu.

AJI juga meminta pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggalang tekanan internasional melalui berbagai forum global, termasuk jejaring Inter-Parliamentary Union (IPU), agar negara-negara lain turut mendesak pembebasan seluruh peserta misi kemanusiaan tersebut.

Nany menilai solidaritas internasional penting untuk mencegah impunitas terhadap tindakan penahanan warga sipil dan jurnalis yang terlibat dalam misi kemanusiaan di perairan internasional.

Dia juga menekankan bahwa DPR, khususnya Komisi I DPR RI, perlu menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan tidak berhenti pada pernyataan politik semata. DPR, kata dia, harus mendorong pemerintah mengambil langkah diplomatik yang kuat, terbuka, dan akuntabel.

AJI turut meminta pemerintah mengoptimalkan seluruh jaringan diplomatik Indonesia di kawasan, mulai dari KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Amman, KBRI Roma, hingga KJRI Istanbul, guna memastikan akses perlindungan, bantuan hukum, komunikasi, jalur evakuasi, serta proses pemulangan darurat berjalan tanpa hambatan.

Selain itu, AJI menegaskan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia wajib memastikan keberadaan dan kondisi kesehatan seluruh WNI yang ditahan, termasuk menjamin akses konsuler serta pendampingan hukum.

AJI menilai perlindungan kebebasan pers juga harus menjadi bagian penting dalam upaya diplomasi Indonesia, mengingat terdapat jurnalis Indonesia yang ikut serta dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut. Nany menegaskan bahwa jurnalis yang menjalankan tugas peliputan tidak seharusnya diperlakukan sebagai pelaku kriminal ataupun menjadi sasaran intimidasi militer.

Tak hanya itu, AJI menegaskan keselamatan jurnalis merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Penahanan maupun intimidasi terhadap jurnalis di wilayah konflik dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi.

Lebih jauh, AJI memandang kasus ini bukan hanya soal perlindungan WNI, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan sipil, serta kebebasan pers global.

Nany menambahkan AJI sejak Selasa (19/5/2026) telah melakukan kampanye dan komunikasi dengan sejumlah organisasi pers internasional, antara lain International Federation of Journalists, FORUM-ASIA, dan IFEX, serta berbagai jaringan jurnalis regional lainnya untuk mendesak pembebasan jurnalis Indonesia yang ditahan Israel.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya mengedepankan politik luar negeri yang berorientasi pada hubungan baik dengan seluruh negara tetangga.

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip bebas aktif yang diwariskan para pendiri bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Ke-8 RI itu menyebut Indonesia ingin menjadi mitra yang bersahabat dan menjaga stabilitas kawasan melalui hubungan diplomatik yang konstruktif.

“Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik, we want to be the good neighbor and our policy is the good neighbor policy,” kata Prabowo.

Dia mengungkapkan pemerintah telah menyelesaikan sejumlah persoalan bilateral yang selama bertahun-tahun belum menemukan titik temu, termasuk dengan Singapura.

“Jadi saya perbaiki hubungan sama Singapura perjanjian-perjanjian yang belasan tahun tidak diselesaikan, kita selesaikan,” ujarnya.

Prabowo juga menyinggung penyelesaian sejumlah isu dengan Vietnam yang menurutnya turut dilakukan bersama pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Dengan Vietnam kita selesaikan Pak Jokowi, saya kita selesaikan semua,” tuturnya.

Selain itu, Presiden mengatakan hubungan Indonesia dengan China terus diperbaiki, termasuk upaya menjaga stabilitas di kawasan Natuna yang sebelumnya kerap diwarnai ketegangan dengan Malaysia.

“Sama Tiongkok, kita perbaiki. Alhamdulillah, sekarang di Natuna tidak sering terjadi ribut sama Malaysia,” kata Prabowo.

Ia menambahkan pemerintah juga terus membangun hubungan baik dengan Papua Nugini, Australia, dan Thailand sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di kawasan.

“Saya berusaha, Insyaallah, kita selesaikan dengan baik sama PNG, kita baik sama Australia, kita baik semua tetangga sama Thailand,” ujarnya.

Menurut Prabowo, pendekatan diplomasi tersebut dijalankan sebagai bentuk konsistensi terhadap ajaran dan prinsip yang diwariskan para pendiri bangsa Indonesia.

“Karena saya jalankan apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita,” tutur Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Singapura memasuki babak baru menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2027.

Dia menegaskan momentum “Rising 60” menjadi peluang strategis untuk memperkuat kemitraan kedua negara di berbagai sektor.

Hal itu disampaikan Sugiono usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

“Selama enam dekade terakhir ini, saya rasa Indonesia dan Singapura telah membangun kemitraan yang sangat kuat, yang ditentukan oleh kepercayaan strategis, saling menguntungkan, dan tujuan bersama,” ujar Sugiono.

Menurutnya, peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk menyuntikkan energi baru dalam hubungan bilateral kedua negara untuk dekade mendatang.

Sugiono menyebut konsep “Rising 60” atau Republic of Indonesia Singapore 60 sebagai arah baru dalam membangun kerja sama strategis yang lebih erat antara Jakarta dan Singapura.

“Bukan sekadar hari jadi diplomatik, melainkan peluang untuk menyuntikkan energi baru ke dalam kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang dan untuk memetakan arah strategis yang diperbarui bagi kedua negara kita,” katanya.

Dia juga menyinggung pesan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai posisi geografis kedua negara yang membuat Indonesia dan Singapura harus terus memperkuat kolaborasi.

“Seperti yang selalu dikatakan Presiden saya, kita ditakdirkan untuk bertetangga. Kita tidak bisa memilih. Secara geografis kita terletak berdampingan satu sama lain, dan hal itu menuntut kemitraan dan kolaborasi yang lebih besar antara kita berdua,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas berbagai isu strategis, khususnya terkait penguatan kerja sama ekonomi dan persiapan Leaders’ Retreat mendatang antara pemimpin kedua negara.

Sugiono mengatakan pembicaraan bilateral kali ini juga meninjau perkembangan konkret kerja sama di berbagai sektor yang selama ini telah dijalankan Indonesia dan Singapura.

“Diskusi hari ini berfokus secara khusus pada persiapan untuk Leaders' Retreat mendatang dan juga meninjau kemajuan nyata di berbagai sektor,” tandas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua kapal tanker minyak milik PT Pertamina International Shipping (PIS) masih belum bisa melewati Selat Hormuz seiring dengan perang yang terjadi antara Iran dengan AS-Israel. Kondisi tersebut menguji diplomasi Indonesia terhadap Iran.

Mengacu situs pelacak perjalanan kapal Vessel Finder per Sabtu sore, dua kapal tanker yang beroperasi untuk Pertamina masih berada di wilayah Teluk Persia. Kapal Pertamina Pride terdeteksi berada di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara Kapal Gamsunoro tercatat berada di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengatakan bahwa kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz masih perlu melalui tahap negosiasi dengan otoritas Iran mengingat ketegangan di kawasan belum reda.

Menurutnya, situasi dinamis akibat perang membuat negara yang kapalnya terdampak harus melalui beberapa protokol yang ditetapkan otoritas militer Iran.

"Pada masa perang, ada beberapa protokol yang harus dilalui terkait kapal-kapal yang hendak melewati Selat Hormuz, di antaranya adalah negosiasi dengan pihak keamanan Republik Islam Iran," kata Boroujerdi pada akhir pekan lalu (11/4/2026) dilansir dari Antara.

Protokol tersebut, kata Boroujerdi, perlu diikuti oleh semua negara yang kapalnya terdampak tanpa terkecuali.

"Mengingat Teluk Persia dan Selat Hormuz saat ini tidak dalam kondisi yang biasa-biasa saja," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa pemerintah Iran sebenarnya telah merespons positif permintaan pemerintah Indonesia supaya kapal tersebut dapat melintas dengan aman.

Tindak lanjut pun telah dijalankan pihak-pihak terkait, khususnya perwakilan RI di Teheran, dalam aspek teknis dan operasional, tetapi belum dapat dipastikan kapan kapal tanker tersebut bisa keluar dari Selat Hormuz. Kemlu juga mengakui masih ada hal teknis yang saat ini masih ditindaklanjuti.

"Saat ini, memang perkembangan yang berlangsung adalah terdapat beberapa hal yang cukup teknis yang memang sedang ditindaklanjuti untuk bisa memastikan keselamatan untuk melintasi dari sana, termasuk hal lain seperti asuransi dan kesiapan kru," terang Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela pada media briefing di kantor Kemlu, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, seluruh negara pun melakukan berbagai upaya untuk menjamin keselamatan kapal milik nasional mereka. Baginya, tidak perlu membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara Asia yang kapalnya telah diperbolehkan Iran melintasi Selat Hormuz. Contohnya, Pakistan, India dan Filipina.

Terbaru, memang Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim melalui platform X mengeklaim bahwa Iran telah memperbolehkan kapalnya melewati Selat Hormuz, Selasa (7/4/2026). Hal ini disampaikan olehnya setelah bertemu dengan Duta Besar Iran di Malaysia, Valiollah Mohammadi.

Sementara, diberitakan Bisnis, Pertamina menyatakan terus berkoordinasi dengan Kemlu dalam proses negosiasi untuk segera meloloskan dua kapal tanker minyak miliknya dari Selat Hormuz.

"Kami mengintensifkan koordinasi dengan Kemenlu agar proses diplomasi dan negosiasi berjalan dengan baik. Prioritas utama kami memastikan keselamatan awak kapal dan keamanan muatannya," terang VP Corporate Communications Pertamina Muhammad Baron.

Ujian Diplomasi

Pakar Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona mengatakan adanya dua kapal tanker Indonesia yang tertahan di Selat Hormuz menjadi ujian diplomasi bagi Indonesia.

Menurutnya, Indonesia selama ini memiliki hubungan dekat dengan Iran. Namun, seiring dengan kondisi perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel, hubungan tersebut berada di bawah tekanan.

"Hubungan Indonesia dengan Iran saya kira belum sampai pada tahap renggang secara diplomatik, tetapi memang sedang berada di bawah tekanan sangat besar akibat perang dan situasi keamanan di Selat Hormuz," katanya kepada Bisnis pada Senin (13/4/2026).

Dia mengatakan negosiasi dengan otoritas Iran tetap menjadi jalur paling realistis. Sebab, pihak Iran sendiri menegaskan bahwa kapal-kapal yang tertahan masih harus melalui tahapan tersebut, sementara dari pihak Indonesia juga disebut sudah ada sinyal positif.

"Langkah diplomasi yang perlu ditempuh Indonesia adalah memperkuat komunikasi langsung dan tenang dengan pemerintah Iran, terutama melalui jalur Kemlu, otoritas maritim, dan kanal diplomasi keamanan, dengan fokus pada safe passage, keselamatan awak, dan perlindungan pasokan energi nasional," katanya.

Indonesia juga perlu menegaskan bahwa isu ini murni soal pelayaran sipil dan kepentingan kemanusiaan, bukan bagian dari posisi politik Indonesia dalam konflik yang sedang berlangsung.

Dia juga menilai bahwa dalam situasi perang di Timur Tengah, berbagai tindak tanduk Indonesia seperti keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump bisa memunculkan persepsi keberpihakan jika tidak dijelaskan dengan hati-hati.

"Karena itu, Indonesia perlu menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif dan memisahkan secara tegas antara agenda geopolitik dan upaya pembebasan dua kapal tanker Pertamina," katanya.

Jejak Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Iran sendiri telah dimulai sejak 1950. Saat itu, Indonesia mulai memiliki kedutaan di Tehran. Sebaliknya, Iran memiliki kedutaan di Jakarta.

Berdasarkan jejak sejarahnya, masyarakat kedua negara telah menjalin hubungan melalui perdagangan dan penyebaran agama Islam yang dilakukan para cendekiawan serta intelektual Muslim berabad-abad lalu. Sejumlah besar kata dalam bahasa Persia yang dapat ditemukan pada bahasa Indonesia, menjadi salah satu bukti sejarah panjang interaksi antarnegara.

Ikatan Indonesia-Iran sebagai sahabat dan mitra strategis semakin erat sejak pertemuan bilateral di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika 2015, serta KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) 2016. Selain itu, hubungan kian terjaga pascapencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran berdasarkan Kesepakatan Nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Hubungan yang semakin kuat didasari oleh persamaan posisi dan kedekatan pada berbagai isu regional, internasional, dan dunia Islam.

Kedua negara juga berkomitmen memperkuat kolaborasi di forum internasional seperti Developing Eight (D-8). Pada awalnya,

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 D-8 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada April 2026. Namun, agenda tersebut ditunda imbas perang di Timur Tengah.

Dari sisi kerja sama perdagangan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai Iran sebenarnya bukan termasuk dalam 20 besar negara mitra dagang ekspor maupun tujuan utama ekspor nasional. Dengan posisi tersebut, porsi perdagangan Indonesia dengan Iran relatif kecil dibandingkan negara-negara mitra strategis lainnya yang selama ini menjadi pasar utama produk ekspor Indonesia.

Adapun secara historis, dalam lima tahun terakhir ekspor Indonesia ke Iran justru menunjukkan tren meningkat. Pada 2025, nilai ekspor Indonesia ke Iran hampir menyentuh US$250 juta atau menjadi yang tertinggi sejak 2021.

Sebaliknya, impor Indonesia dari Iran relatif kecil dan terus menurun. Dalam periode yang sama, impor terakhir tercatat sekitar US$11 juta dan bahkan turun menjadi sekitar US$8 juta pada 2025.

"Kecenderungan impor kita berbeda dengan kecenderungan ekspor kita yang terus meningkat, impor itu cenderungnya terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir,” ujarnya.

Dari sisi nilai perdagangan, lanjut Faisal, ekspor Indonesia ke Iran bahkan hampir 20 kali lipat lebih besar dibandingkan impor. Selain itu, peningkatan ekspor tersebut tetap terjadi hingga 2025, meski pada tahun yang sama terjadi serangan Israel ke Iran yang memicu gangguan ekonomi di negara tersebut.

Jika ditengok dari komoditas utama ekspor Indonesia ke Iran, yakni meliputi buah-buahan dan kacang-kacangan, kendaraan bermotor, minyak nabati khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), bahan kimia, produk kayu, komoditas perkebunan seperti kopi dan teh, hingga produk manufaktur seperti sabun.

Sementara itu, impor Indonesia dari Iran antara lain buah-buahan, besi dan baja dalam jumlah lebih kecil, kimia organik, serta sedikit minyak.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang laporan dugaan kejahatan internasional ke Kejaksaan Agung menempatkan aparat penegak hukum pada ruang abu-abu yurisdiksi, ketika tuntutan moral global berhadapan dengan keterbatasan hukum.

Setelah sebelumnya koalisi masyarakat sipil melaporkan soal kejahatan terkait genosida di Palestina. Kini, koalisi sipil itu kembali melaporkan dugaan kasus pelanggaran HAM, kali ini terkait etnis Rohingya di Myanmar pada Senin (6/4/2026).

Langkah ini mempertegas dorongan publik agar negara hadir dalam isu kemanusiaan global, tetapi sekaligus membuka pertanyaan besar soal sejauh mana Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Perwakilan pelapor yang juga mantan Jaksa Agung (JA) Marzuki Darusman menyampaikan bahwa pengaduan ini didasari oleh perubahan hukum di Indonesia terkait yurisdiksi universal.

"Yaitu bahwa pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang terjadi di negara lain bisa diadili di Indonesia. Itulah prinsipnya," ujar Marzuki di Kejagung, Senin (6/4/2026).

Bagaimana Prosesnya?

Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono Suwadi menyatakan secara normatif laporan tersebut dapat bermuara pada Pengadilan HAM di Indonesia. Prosesnya dimulai dari penyidikan oleh Kejaksaan Agung hingga kemungkinan putusan pengadilan yang menetapkan pihak tertentu sebagai pelaku kejahatan HAM.

Namun, dia mengakui realisasinya tidak sederhana. Sebab, penegakan hukum tersebut terbentur dengan kepentingan politik maupun hubungan diplomatik.

“Kalau yang di Israel, sekalipun kita mengecap nanti, misalnya putusan pengadilannya adalah dia penjahat perang, kita tidak bisa menangkap, wong tidak ada hubungan diplomatik,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, Indonesia belum memiliki rekam jejak dalam menangani perkara kejahatan internasional melalui Pengadilan HAM. Pujiyono menyebut hingga saat ini belum ada kasus serupa yang diputus di Tanah Air.

Lebih jauh, persoalan lain muncul pada aspek teknis penegakan hukum lantaran penyidikan untuk perkara lintas negara, khususnya kejahatan HAM belum memiliki praktik baku di dalam negeri.

“Kalau untuk kasus-kasus yang melibatkan lintas negara, kita belum ada best practice dalam negerinya,” pungkasnya.

Realistis?

Pengamat hukum sekaligus Ahli Pidana menilai laporan masyarakat sipil soal kejahatan HAM lintas negara tidak realistis diusut Kejagung.

Namun demikian, laporan masyarakat sipil itu lebih merupakan bentuk tekanan moral kepada aparat penegak hukum untuk mengusut pelanggaran HAM.

“Itu simbolik saja, supaya kejaksaan agung melek terhadap peristiwa pelanggaran HAM,” ujar Fickar kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Dia menegaskan bahwa yurisdiksi hukum pidana suatu negara pada dasarnya terbatas pada wilayah dan warga negaranya.

"Tidak bisa [menetapkan status hukum], hukum sebuah negara hanya berlaku di negara yang bersangkutan dan terhadap warga negaranya saja," tegasnya.

Senada, pengamat hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto. Dia menilai kewenangan Kejaksaan Agung hanya mencakup pelanggaran HAM berat yang terjadi di dalam wilayah Indonesia.

“Setahu saya tidak bisa. Kejaksaan hanya untuk pelanggaran berat HAM di Indonesia,” ujarnya saat dihubungi.

Aan menambahkan, dalam sistem hukum internasional, penanganan kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang menjadi domain Mahkamah Pidana Internasional.

Dengan demikian, laporan dugaan kejahatan internasional yang seluruh peristiwanya terjadi di luar negeri menghadapi hambatan mendasar untuk diproses secara hukum di dalam negeri.

Meski demikian, laporan masyarakat sipil tetap memiliki makna dalam konteks partisipasi publik. Aan pun mengapresiasi langkah tersebut karena mencerminkan solidaritas kemanusiaan dan kepedulian hak asasi manusia.

"Sebagai sebuah solidaritas kemanusiaan, bagus," pungkasnya.

Respons Kejagung

Di lain sisi, Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna menegaskan bahwa pihaknya ikut prihatin dengan kejadian kejahatan HAM yang terjadi, termasuk terkait Rohingya.

Namun demikian, Anang menekankan bahwa pihaknya harus mempelajari dan menganalisis setiap laporan dari pihak manapun, termasuk Marzuki dkk.

"Bahwa terkait laporan pengaduan ini, di standar di kami Pak, setiap laporan pengaduan akan kami terima. Nanti akan ditelaah dan dipelajari. Tentunya kalau itu masuk ke Bankum, nanti kami teruskan kepada Satker terkait dalam hal ini," ujar Anang di Kejagung, Senin (6/4/2026).

Dia menambahkan bahwa pihaknya masih akan terus melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan korps Adhyaksa seiring dengan adanya KUHP dan KUHAP baru.

"Jadi, termasuk nanti masukan dari rekan-rekan semua terkait dengan pelaporan pengaduan HAM ini, bagaimana tindak lanjutnya dengan KUHP dan KUHP baru seperti apa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah bertemu dengan Presiden Republik Korea Lee Jae Myung di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House) pada hari ini, Rabu (1/4/2026). Baik Indonesia dan Korea Selatan telah sepakat untuk memperkuat kerja sama, terutama menghadapi tantangan geopolitik yang sedang panas saat ini.

Setibanya di kompleks Blue House, Prabowo disambut secara resmi oleh Lee Jae Myung di depan gedung utama. Pertemuan keduanya kemudian berlangsung dalam format tête-à-tête. Lalu, terdapat pertemuan bilateral yang melibatkan delegasi masing-masing negara.

Dalam pertemuan bilateral, Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

Kemudian, terdapat pertukaran dokumen kerja sama antara Indonesia dan Republik Korea. Sebanyak sepuluh nota kesepahaman telah ditandatangani sebagai bentuk konkret penguatan kemitraan strategis di berbagai sektor.

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia dan Republik Korea memiliki kepentingan bersama yang kuat, khususnya sebagai negara di kawasan Pasifik dan sebagai negara dengan orientasi perdagangan. Menurut Prabowo, kedua negara memiliki potensi saling melengkapi dalam berbagai sektor strategis.

“Kita berdua adalah negara di Pasifik. Kita berdua adalah negara perdagangan. Kita membutuhkan hubungan yang baik untuk kesejahteraan ekonomi kedua negara kita, dan mungkin kita memiliki peran yang saling melengkapi,” kata Prabowo dalam sambutannya pada Rabu (1/4/2026).

Prabowo juga menilai kemajuan pesat Korea Selatan di bidang industri, sains, dan teknologi dapat bersinergi dengan kekuatan Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah serta pasar yang besar.

Tantangan Geopolitik

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, terutama di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

“Kunjungan kenegaraan saya ke sini berlangsung di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian dan bahaya. Oleh karena itu, hubungan antarnegara seperti Indonesia dan Republik Korea menjadi semakin penting,” kata Prabowo.

Sebagaimana diketahui, terjadi perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel yang mengganggu pasokan serta harga minyak dunia. Seiring dengan perang yang terjadi, Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global ditutup.

Prabowo sendiri berharap hubungan kemitraan strategis khusus antara Indonesia dan Korea Selatan semakin meningkat. Prabowo pun mendorong agar para menteri dari kedua negara segera bekerja untuk merealisasikan peningkatan kerja sama tersebut.

Adapun, Lee Jae Myung pun berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

"Indonesia adalah tujuan investasi pertama bagi perusahaan Korea dan mitra berharga yang telah membantu mewujudkan industri pertahanan Korea. Lebih jauh lagi, kendaraan listrik pertama Indonesia diproduksi bersama dengan perusahaan Korea," kata Lee Jae Myung.

Apalagi, menurut Lee Jae Myung, di tengah ketidakpastian global dan berbagai tantangan, Korea Selatan dan Indonesia mesti bisa meningkatkan kerja samanya.

"Dalam tatanan global yang berubah dengan cepat ini, kerja sama antara kedua negara kita yang memiliki nilai-nilai yang sama akan sangat penting, terutama mengingat situasi di Timur Tengah," ujar Lee Jae Myung.

Dia mengatakan bahwa Indonesia menyediakan LNG dan batu bara secara stabil kepada Korea Selatan. Tujuannya untuk meminimalisir dampak krisis terhadap perekonomian dan kehidupan di Korea Selatan.

"Kita pun perlu memperluas kerja sama antara kedua negara kita dalam hal pasokan energi yang stabil dan keamanan sumber daya," kata Lee Jae Myung.

IDXChannel- Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab (UEA) dan bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) pada Kamis (26/2/2026).

Seskab Teddy mengatakan Presiden MBZ menerima Prabowo di Qasr Al Bahr, Abu Dhabi. MBZ juga mengajak Rulers/pemimpin Emirat lainnya untuk menerima Presiden Prabowo.

“Presiden Prabowo mendapat sambutan kehormatan duduk bersama 7 pimpinan Emirat. Seyogyanya pertemuan 7 pemimpin Emirat ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Ketujuh pimpinan tersebut adalah Emir Abu Dhabi sekaligus Presiden PEA, Emir Dubai sekaligus Perdana Menteri PEA, serta Emir Sharjah, Emir Ajman, Emir Umm Al Quwain, Emir Ras Al Khaimah, dan Emir Fujairah,” kata Teddy di dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet, Jumat (27/2/2026).

Teddy menuturkan, rangkaian pertemuan dilanjutkan dengan iftar berbuka puasa bersama, lalu dilanjutkan melaksanakan salat Magrib berjamaah bersama rombongan.

Dia juga menyebutkan, kedua pemimpin negara melakukan pertemuan empat mata (tête-à-tête) selama lebih dari 1 jam. Pertemuan itu membahas sejumlah agenda strategis.

“Pertama, Penguatan kerja sama energi hingga kemitraan ekonomi masa depan. Kedua PEA menginginkan peningkatan investasi di Indonesia," ujar dia.

Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperdalam kolaborasi yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang.

"Pertemuan kedua Presiden ini memiliki makna istimewa karena tahun 2026 ini merupakan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan PEA. Setengah abad kemitraan tersebut menjadi fondasi kokoh bagi kedua negara untuk membuka babak baru kerja sama strategis yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih berdampak bagi kesejahteraan rakyat kedua bangsa," katanya.

Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo adalah Menteri Luar Negeri, Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, serta Duta Besar RI untuk UEA, Judha Nugraha.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA - Mobilitas internasional tetap menjadi salah satu indikator paling jelas dari ketidaksetaraan global, di mana beberapa warga negara masih atau bahkan makin sulit untuk bepergian ke luar negeri.

Pada tahun 2026, kekuatan paspor terus membentuk seberapa mudah warga suatu negara dapat melintasi perbatasan untuk tujuan wisata, bisnis, pendidikan, atau kunjungan keluarga.

Setiap tahun, peringkat global menilai kekuatan paspor berdasarkan jumlah destinasi yang dapat dikunjungi pemegangnya tanpa harus mendapatkan visa tradisional terlebih dahulu.

Data tahun 2026 juga mengungkapkan kesenjangan yang mencolok antara negara-negara dengan akses perjalanan yang luas dan negara-negara yang menghadapi hambatan masuk yang ketat.

Meskipun beberapa paspor membuka pintu ke lebih dari 180 destinasi, yang lain hanya memberikan akses ke kurang dari 40 destinasi. Bagi jutaan orang, kesenjangan ini berarti membuat biaya perjalanan jadi lebih tinggi, waktu tunggu yang lebih lama, dan proses persetujuan yang rumit sebelum mereka dapat bepergian ke luar negeri.

Peringkat paspor biasanya mengukur akses ke destinasi yang mengizinkan masuk tanpa visa, visa saat kedatangan, atau otorisasi perjalanan elektronik. Semakin rendah peringkat suatu negara, semakin sedikit destinasi yang dapat diakses warganya tanpa persetujuan kedutaan sebelumnya.

Kebebasan bepergian juga sangat bergantung pada hubungan diplomatik, stabilitas internal, persepsi keamanan, dan tren migrasi.

Negara-negara yang mengalami konflik atau ketidakstabilan berkepanjangan sering menghadapi persyaratan masuk yang lebih ketat yang diberlakukan oleh negara lain.

Berikut adalah 10 paspor dengan peringkat terendah pada tahun 2026 dan faktor-faktor yang lebih luas yang memengaruhi mobilitasnya yang terbatas:

10,9,8. Eritrea, Korea Utara, Wilayah Palestina

Akses bebas visa: 38 destinasi

Warga negara di wilayah-wilayah ini menghadapi pembatasan mobilitas yang parah. Kebijakan isolasionis dan sanksi Korea Utara sangat membatasi perjalanan keluar negeri, sementara iklim politik dan ketegangan regional Eritrea memengaruhi akses internasional.

Warga Palestina menghadapi hambatan tambahan karena pengakuan negara yang terbatas dan kontrol perbatasan yang kompleks.

7. Bangladesh

Akses bebas visa: 37 destinasi

Terlepas dari kemajuan ekonomi dan tenaga kerja luar negeri yang kuat, paspor Bangladesh tetap termasuk yang terlemah. Perjanjian visa bilateral yang terbatas dan kekhawatiran tentang pelanggaran masa berlaku visa terus membatasi akses yang lebih luas.

6. Nepal

Akses bebas visa: 35 destinasi

Nepal telah mempertahankan stabilitas politik yang relatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kekuatan paspornya tetap dibatasi oleh jangkauan diplomatik yang terbatas dan jaringan perjanjian bebas visa timbal balik yang lebih kecil.

5. Somalia

Akses bebas visa: 33 destinasi

Puluhan tahun mengalami ketidakstabilan dan tantangan tata kelola, terus berdampak pada posisi Somalia di kancah global. Kekhawatiran keamanan dan risiko migrasi memengaruhi bagaimana negara lain mengevaluasi izin masuk bagi warga negara Somalia.

4. Pakistan dan Yaman

Akses bebas visa: 31 destinasi

Konflik yang sedang berlangsung di Yaman secara signifikan memengaruhi mobilitas internasionalnya. Pakistan, meskipun mempertahankan hubungan diplomatik secara global, masih menghadapi pembatasan visa karena persepsi keamanan regional dan kekhawatiran terkait migrasi.

3. Irak

Akses bebas visa: 29 destinasi

Meskipun Irak telah melakukan upaya rekonstruksi dan reformasi kelembagaan, akses perjalanan tetap terbatas. Konflik historis dan pertimbangan keamanan yang berkelanjutan terus membentuk kebijakan masuk ke luar negeri.

2. Suriah

Akses bebas visa: 26 destinasi

Bertahun-tahun perang saudara dan sanksi ekonomi telah menempatkan Suriah di peringkat terbawah dalam peringkat global. Warga Suriah menghadapi persyaratan dokumentasi yang ekstensif dan pemeriksaan visa yang ketat saat bepergian ke luar negeri.

1. Afghanistan

Akses bebas visa: 24 destinasi

Afghanistan memiliki peringkat paspor terlemah pada tahun 2026. Ketidakstabilan yang berkepanjangan, pergeseran struktur pemerintahan, dan keterlibatan diplomatik yang terbatas berkontribusi pada minimnya akses bebas visa di seluruh dunia.

Perbedaan antara paspor yang kuat dan lemah mencerminkan realitas geopolitik yang lebih luas. Negara-negara dengan pemerintahan yang stabil, ekonomi yang kuat, dan jaringan diplomatik yang luas sering kali menegosiasikan perjanjian perjalanan timbal balik dengan lebih efektif.

Sebaliknya, negara-negara yang menghadapi konflik internal atau hubungan internasional yang tegang kesulitan untuk mendapatkan pengaturan serupa.

Bagi warga negara mereka, kekuatan paspor yang terbatas membatasi pertukaran pendidikan, mobilitas pekerjaan, dan konektivitas global.

Seiring dengan perkembangan kebijakan perjalanan internasional, peringkat paspor terus menyoroti tidak hanya tren mobilitas tetapi juga perbedaan struktural yang lebih besar antar negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir menegaskan komitmen penguatan hubungan Indonesia-Jepang ke depan.

"Kedua negara berkomitmen dalam penguatan hubungan diplomatik dan peningkatan kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk pertahanan dan keamanan, ekonomi, people-to-people exchanges, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata Kartini dikutip dari Antara.

Kedua negara juga sepakat untuk mengintensifkan implementasi Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Jepang sebagai fondasi kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Kartini didampingi Wakil Duta Besar Maria Renata Hutagalung dan Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler Dara Yusilawati saat menyerahkan salinan surat kepercayaan kepada Chief of Protocol Kementerian Luar Negeri Jepang Ambassador Miyashita Tadayuki.

Kartini mengatakan momentum tersebut menjadi langkah penting dalam penguatan hubungan diplomatik dan kerja sama kedua negara. Dengan berkolaborasi, lanjutnya, kedua negara diyakini dapat terus melangkah maju sebagai mitra strategis yang erat dan terpercaya.

Adapun di bidang politik dan pertahanan, Indonesia dan Jepang terus memperkuat kemitraan strategis melalui berbagai inisiatif kerja sama.

Merujuk data KBRI Tokyo, Jepang dan Indonesia secara konsisten meningkatkan kapasitas dan kerja sama bilateral guna menjaga perdamaian serta penguatan stabilitas geopolitik dan geostrategis, khususnya di kawasan Indo- Pasifik.

Sepanjang 2025, penguatan hubungan politik dan pertahanan Indonesia–Jepang tercermin dari meningkatnya intensitas dialog strategis serta kunjungan pejabat tinggi kedua negara.

Selain itu, di bidang investasi dan ekonomi, total Perdagangan Indonesia – Jepang mencapai US$26,74 miliar pada Januari - Oktober 2025, dengan surplus pada Indonesia senilai US$2,36 miliar.

Sementara itu, kinerja ekspor Indonesia ke Jepang mencapai US$14,55 miliar, atau mengalami sedikit penurunan 16,62% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024, sementara impor dari Jepang tercatat stabil senilai US$12,29 miliar.

Penurunan nilai ekspor terbesar terjadi pada pada komoditi turunan hasil tambang antara lain bat vbara (27,41%), tembaga (67,17%), dan scrap metal (98,27%). Pada 2024, ketiga komoditi tersebut berkontribusi sebesar 59% dari total nilai ekspor, sehingga berdampak cukup signifikan terhadap penurunan ekspor Indonesia ke Jepang.

Meskipun volume ekspor batu bara Indonesia ke Jepang terpantau stabil, namun turunnya harga batu bara internasional serta beberapa kebijakan hilirisasi hasil tambang di dalam negeri, turut berkontribusi pada penurunan nilai ekspor.

Di sisi lain, beberapa komoditas bernilai tambah tercatat mengalami peningkatan ekspor lebih dari 15% yaitu produk kendaraan bermotor untuk transportasi (83%), artikel perhiasan (73,11%), produk olahan ikan (30,66%), alas kaki (28,59%), spare part kendaraan bermotor (27%), apparel/pakaian dan TPT (24,07%), dan udang (19%).

JAKARTA - Indonesia dan Slovakia secara resmi menyepakati perjanjian di sektor keimigrasian dari dua negara. Dalam hal ini, kedua negara sepakat untuk menerapkan kebijakan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan kedinasan.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dengan Menlu Slovakia Juraj Blanar yang digelar di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

"Saya rasa penandatanganan yang baru saja kita lakukan adalah fase pembukaan dari kerja sama yang lebih jauh dan mendalam di masa depan, yaitu perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas," kata Sugiono dalam konferensi pers bersama usai pertemuan yang digelar secara tertutup.



Sugiono mengatakan bahwa kesepakatan ini dicapai karena masing-masing Negara menganggap penting untuk memajukan hubungan ini dan membina kerja sama yang lebih dalam di beberapa sektor utama.

Bersama Menlu Slovakia, dia mengaku telah membahas banyak hal selama pertemuan tertutup mengenai berbagai bidang kerja sama yang bisa dikerjakan. Hanya saja, kedua negara sepakat untuk mempersempitnya terhadap beberapa sektor prioritas yang dapat ditindaklanjuti dan diterapkan.

"Selain itu, saya menyambut baik usulan untuk meningkatkan hubungan ini menjadi Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Slowakia. Berdasarkan diskusi tadi, banyak sekali sektor strategis yang dapat kita perkuat dan kembangkan bersama," ujarnya.

"Tentu saja, Kementerian Luar Negeri RI juga akan mengusulkan hal ini kepada Presiden untuk keputusan peningkatan status hubungan tersebut," tutur dia.