Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan kerja pada Rabu (10/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan layanan kesehatan serta pengembangan dunia usaha nasional.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Keberangkatan Presiden menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Lampung.

Setibanya di Lampung, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat. Peresmian rumah sakit tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah.

Selain agenda di sektor kesehatan, Presiden Prabowo juga akan menghadiri dan meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII.

Forum tersebut menjadi momentum penting bagi para pengusaha muda Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, serta mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian agenda di Provinsi Lampung, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung kembali ke Jakarta pada hari yang sama.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Lampung yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

LAMPUNG - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan kerja pada Rabu (10/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan layanan kesehatan serta pengembangan dunia usaha nasional.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Keberangkatan Presiden menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Lampung.

Setibanya di Lampung, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat. Peresmian rumah sakit tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah.

Selain agenda di sektor kesehatan, Presiden Prabowo juga akan menghadiri dan meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII. Forum tersebut menjadi momentum penting bagi para pengusaha muda Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, serta mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian agenda di Provinsi Lampung, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung kembali ke Jakarta pada hari yang sama.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Lampung yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3-5 Juni 2026.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat proses keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Menuju Keanggotaan OECD

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga dijadwalkan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.

Kehadirannya menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu dan menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025.

Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap tinjauan teknis atau technical review yang dilakukan oleh OECD bersama negara-negara anggotanya.Pada fase tersebut, OECD akan melakukan berbagai kegiatan pengumpulan data dan informasi, mulai dari distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi mengenai kondisi kebijakan dan regulasi nasional Indonesia.

Hasil dari kegiatan ini kemudian akan menjadi materi diskusi di tingkat Komite OECD, yang akan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi bagi Indonesia.

Proses aksesi OECD melibatkan pemangku kepentingan nasional, baik dari unsur Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga mengoordinasikan lebih dari 60 pemangku kepentingan yang terdiri dari kementerian, lembaga, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademik, dan organisasi kemasyarakatan.

Proses aksesi OECD melibatkan 25 Komite OECD dengan ruang lingkup kebijakan di sektor ekonomi, tata kelola, dan sosial, antara lain: investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Indonesia sendiri menjadi sorotan karena merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjalani proses aksesi OECD.

Bahkan OECD mencatat bahwa antusiasme negara-negara anggota terhadap kandidat Indonesia merupakan yang tertinggi yang pernah disaksikan oleh organisasi tersebut.

Sebagian besar menawarkan kerja sama dan bantuan teknis untuk kelancaran proses aksesi Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi sangat penting untuk menjaga antusias dan ekspektasi negara anggota agar bermanfaat bagi kepentingan nasional.

"Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia," kata Airlangga dalam keterangannya dikutip Selasa (2/6).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membawa misi hilirisasi sebagai kebijakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan kebijakan industri untuk pasar terbuka dan kesejahteraan.

Untuk memastikan kelancaran proses teknis aksesi, Airlangga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari 8 negara sahabat, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand.

Selain itu, Airlangga akan bertemu dengan pemimpin kelompok bisnis OECD, Business at OECD (BIAC) yang menjadi mitra terdekat asosiasi pelaku usaha Indonesia.

Mengawal Ratifikasi I-EU CEPA di Brussels

Usai menyelesaikan agenda di Paris, Airlangga akan melanjutkan kunjungan ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026. Di sini, ia dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 serta menggelar pertemuan dengan Komisioner EU.

BESF 2026 merupakan pertemuan tingkat tinggi tahunan (annual summit) terkemuka di Eropa yang berfokus pada isu-isu keamanan ekonomi.

Diselenggarakan oleh European Policy Centre (EPC), forum tersebut mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan UE, negara anggota, dan mitra global untuk membahas tantangan geoekonomi internasional.

Agenda utama di Brussels yakni mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025 lalu.

Keberhasilan ratifikasi ini diharapkan dapat segera diberlakukan, sehingga bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

Kunjungan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang semakin aktif dan strategis dalam menjalin kemitraan internasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi Edi Prio Pambudi.

JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan bahwa kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri adalah strategi Kepala Negara dalam memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat. Misalnya, dalam mengonversi keunggulan komoditas nikel hingga posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional.

"Indonesia tidak sekadar berkunjung. Pak Prabowo sedang mengonversi keunggulan komoditas nikel dan posisi geopolitik kita menjadi investasi nyata dan benteng keamanan sebelum jendela peluang global ini tertutup," kata Sugiat dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini menuturkan, paradigma politik luar negeri bebas-aktif Presiden Prabowo adalah diplomasi ofensif, yaitu sebuah strategi membangun hubungan luar negeri yang proaktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Dikatakannya, diplomasi ofensif dijalankan dalam merespons serta mengantisipasi krisis.

Dia melanjutkan, artinya Presiden Prabowo mengambil inisiatif untuk menetapkan agenda, membangun aliansi, dan memberikan tekanan strategis agar negosiasi berjalan sesuai tujuannya. “Prabowo melangkah lebih awal sebelum didikte oleh negara lain. Dia mengambil posisi tegas dalam menyatakan kedaulatan, posisi politik, dan membela warga negaranya dengan terukur,” jelasnya.

Dia membeberkan ada 3 negara Eropa yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo di Akhir Mei 2026 ini, yaitu Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga negara ini memiliki posisi strategis yang dibutuhkan Indonesia.

Sugiat mengungkapkan Prancis punya kekuatan militer dan teknologi terbesar di Eropa Barat yang tidak menjual sistem persenjataan canggih atau memberikan komitmen strategis hanya karena pembeli memiliki uang. "Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak dalam bekerja sama dengan Macron," jelasnya.

Sedangkan Austria merupakan gerbang industri manufaktur presisi Eropa Tengah. Menurutnya, industri utamanya berpusat pada mesin, otomotif, pengolahan logam, bahan kimia, dan makanan/minuman.

Selanjutnya, Hungaria adalah pusat agresif pembangunan gigafactory baterai EV di Uni Eropa (tempat berkumpulnya raksasa seperti Samsung SDI dan CATL). Dia menuturkan, masuk ke Hungaria berarti mengunci posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai masa depan Eropa dari pintu yang paling terbuka.

Dia menekankan bila Indonesia menguasai 65 persen nikel dunia. Sementara Eropa (melalui gigafabrik di Hungaria/Budapest dan teknologi Austria/Wina) sangat butuh nikel Indonesia.

"Pak Prabowo datang ke sana bukan sebagai peminta-minta bantuan, tetapi sebagai pemilik komoditas strategis yang menentukan masa depan industri otomotif dunia," kata Legislator asal Dapil Sumatra Utara (Sumut) III itu.

Sugiat menuturkan, dunia saat ini sedang bertransisi ke kendaraan listrik. Namun, Indonesia punya waktu terbatas sebelum teknologi baterai bergeser ke bahan non-nikel. Untuk itu, dia mengatakan bila Presiden Prabowo bergerak cepat secara maraton (Paris-Wina-Budapest) dalam satu bulan untuk mengunci investasi hilirisasi ini sebelum jendela peluangnya tertutup.

Menunda perjalanan berarti kehilangan momentum emas. Sugiat juga menerangkan sebuah negara tidak bisa mendikte dunia jika militernya lemah. Kunjungan berulang ke Paris adalah cara Prabowo membangun trust tingkat tinggi dengan Presiden Macron agar Indonesia diberi akses teknologi militer yang tidak sembarang negara bisa beli.

Oleh karena itu, Sugiat kembali menegaskan bila penilaian perjalanan Presiden hanya dari ongkos tiket pesawat adalah cara berpikir yang tidak sebanding. Nilai transfer teknologi pertahanan, pengamanan kedaulatan di Laut Natuna Utara, dan posisi tawar Indonwsia sebagai kekuatan regional jauh lebih besar dari sekadar biaya operasional perjalanan.

"Kunjungan ke Prancis ini bukti nyata politik Bebas-Aktif yang berwibawa. Indonesia tidak mengekor ke Amerika, tidak tunduk ke China, dan tidak takut pada tekanan NATO saat berhubungan dengan Rusia demi mengamankan pasokan minyak dan LPG murah untuk rakyat," katanya.

"Pak Prabowo sedang mempraktikkan hedging (keseimbangan geopolitik) tingkat tinggi agar Indonesia tidak bisa diabaikan oleh kekuatan dunia mana pun," timpalnya.

Dia menyatakan Presiden Prabowo saat ini tidak sedang melakukan diplomasi seremonial atau sekadar tanda tangan di atas kertas. Kepala Negara sedang bertarung di panggung dunia untuk menaikkan kelas Indonesia dari negara berkembang menjadi kekuatan global yang mandiri secara ekonomi dan tangguh secara militer.

"Indonesia sedang dipimpin oleh seorang Patriot yang tahu persis bagaimana cara memenangkan kepentingan nasional di luar negeri. Menilai keberhasilan diplomasi internasional dari hasil beberapa minggu atau bulan adalah cara berpikir yang tidak logis," imbuhnya.

Sugiat mengatakan komitmen, transfer teknologi, dan investasi yang dikunci di Paris, Wina, dan Budapest adalah fondasi jangka panjang yang hasilnya baru akan terlihat nyata dalam hitungan tahun ke depan. "Pak Prabowo adalah seorang negarawan. Negarawan memberikan apa yang dapat diberikan kepada negara, sedangkan politisi mencari apa yang bisa diperoleh dari negara," pungkasnya.

PARIS - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Penegasan ini diungkapkan Prabowo saat Joint Press Statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5/2026).

Mulanya, Prabowo mengatakan bahwa dalam beberapa hal Indonesia dan Perancis memiliki hubungan bilateral yang sangat baik. Hal ini, kata Kepala Negara, tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron.

Prabowo pun menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis di bidang pertahanan hubungan sangat baik. Kemudian, di bidang kerjasama science dan teknologi pun sangat baik. Dirinya mengatakan ingin meningkatkan hubungan kerja sama di bidang pendidikan.

“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keadaan Global yang penuh ketidakpastian penuh ketegangan penuh konflik, Indonesia dan Prancis bisa memainkan suatu peranan yang positif.

“Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang di mana bumi sudah semakin kecil karena science dan teknologi. Perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun,” ujarnya.

“Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic Partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerjasama yang lebih konkrit lebih seimbang dan lebih berdampak,” paparnya.

JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan bahwa kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Prancis merupakan agenda diplomasi strategis negara yang telah direncanakan jauh hari. Dia mengatakan, lawatan Prabowo tersebut bukan perjalanan pribadi.

“Ini bukan perjalanan pribadi Presiden, tetapi tugas negara. Agenda kenegaraan seperti ini disusun melalui komunikasi diplomatik antarnegara yang panjang dan terukur. Kebetulan waktunya bertepatan dengan Iduladha,” kata Bahtra dikutip Rabu (27/5/2026)

Menurut Bahtra, di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang semakin tidak pasti, Presiden Prabowo justru sedang memperjuangkan kepentingan nasional melalui penguatan hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara besar dunia, termasuk Prancis yang menjadi mitra penting Indonesia di bidang pertahanan, investasi, teknologi, energi, dan industri strategis.

Apalagi, kata dia, hubungan Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron sangat erat dalam setahun terakhir. Bahkan sebelumnya Prabowo menjadi tamu kehormatan dalam peringatan Bastille Day 2025, sebuah penghormatan diplomatik khusus yang tidak diberikan kepada semua pemimpin dunia.

“Yang harus dilihat publik adalah manfaat konkret untuk bangsa, mulai dari peluang investasi, penguatan ekonomi, transfer teknologi, hingga peningkatan posisi tawar Indonesia di tingkat global. Jangan agenda negara dipersempit menjadi framing simbolik yang bernuansa politis,” tegasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, Presiden Prabowo sedang menunjukkan kepemimpinan bebas aktif yang bekerja untuk kepentingan besar bangsa, melalui diplomasi internasional. “Semakin aktif Presiden Prabowo diterima dalam forum internasional menunjukkan bahwa Indonesia semakin dihormati dan diperhitungkan dalam percaturan global," tuturnya.

Bahtra menambahkan, Presiden Prabowo tentu ingin berada di Indonesia pada momentum hari raya bersama rakyat. Namun sebagai kepala negara, tugas dan tanggung jawab kenegaraan berjalan 24 jam. Dan disisi lain, Presiden Prabowo juga harus menghormati waktu yang telah disiapkan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron.

Menurut Bahtra, kesediaan Presiden Prabowo menjalankan kunjungan kerja ke luar negeri di tengah momentum hari raya justru menunjukkan bahwa kepentingan negara dan rakyat ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun simbolik.

“Kesediaan Presiden Prabowo keluar negeri di momen hari raya membuktikan bahwa kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia berada di atas segala-galanya. Ini adalah bentuk pengabdian seorang kepala negara,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Prancis menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu (27/5) besok.

Akibat agenda luar negeri tersebut, pelaksanaan salat Iduladha Sang Kepala Negara tahun ini dipastikan menyesuaikan situasi selama berada di Paris.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak Senin (25/5) malam untuk menjalani agenda kenegaraan di luar negeri.

"Pak Presiden (Prabowo) kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, ke Prancis. Jadi, tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana," kata Juri dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Ia belum merinci lokasi maupun pelaksanaan salat Iduladha yang akan diikuti Prabowo selama berada di Prancis. Menurutnya, agenda tersebut masih akan disesuaikan dengan kondisi dan jadwal dia di sana.

"Jadi, tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Nanti kita tunggu saja," ujarnya.

Juri juga belum menjelaskan detail agenda kunjungan kerja Prabowo di Prancis. Ia mengatakan penjelasan lebih lanjut terkait rangkaian agenda Presiden akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.

"Nanti Pak Menlu yang menjelaskan," kata dia singkat.

Kunjungan luar negeri Prabowo berlangsung di tengah persiapan pemerintah menyambut Iduladha 2026.

Sebelumnya, pemerintah memastikan Prabowo menyalurkan bantuan 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, serta sejumlah lembaga sosial dan keagamaan.

BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto tiba di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (25/5/2026), untuk melakukan kunjungan kerja. Ketibaan Presiden disambut oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan.

Lebih dari itu, sambutan meriah dari masyarakat diterima oleh Presiden saat melewati ruas jalan menuju lokasi acara. Antusiasme warga tampak begitu tinggi sejak iring-iringan kendaraan Presiden memasuki jalanan kota.

Masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari warga umum hingga para pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA, tampak berdiri di tepi jalan sambil melambaikan tangan. Sorak sorai dan teriakan penuh antusias terdengar ketika mobil Presiden melintas di hadapan mereka. Mereka juga turut melambaikan bendera tangan Merah Putih yang dibawa.



Suasana makin semarak saat Presiden Prabowo keluar dari atap kendaraan untuk menyapa langsung masyarakat. Presiden membalas sapaan warga dengan lambaian tangan sambil tersenyum kepada masyarakat yang terus menyambut kehadirannya dengan penuh semangat.



Antusiasme warga membuat rangkaian kendaraan Presiden berjalan perlahan. Banyak masyarakat yang terus mengikuti iring-iringan kendaraan sambil mengabadikan momen kedatangan Presiden menggunakan ponsel mereka.



Kehadiran Presiden Prabowo menjadi momen yang disambut hangat dan penuh sukacita oleh masyarakat Kota Bandung. Meski hujan rintik-rintik, hal tersebut tidak menyurutkan semangat warga untuk tetap berdiri dan menyapa Presiden. Suasana hangat dan meriah tetap terasa sepanjang perjalanan rombongan Presiden di Kota Bandung.

KEPULAUAN TALAUD - Presiden Prabowo Subianto meninjau SMKN 2 Talaud yang berada di Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026). Dalam kunjungan ini, Prabowo sempat berjoget bersama dengan warga Pulau Miangas saat menyanyikan lagu ‘Tabola Bale’.

Awalnya, Prabowo memperkenalkan sejumlah pejabat negara yang turut mendampinginya. Pada kesempatan itu, ia menyebut para pejabat yang mendampinginya memiliki kelebihan dalam bernyanyi.

Presiden kemudian meminta KSAU Marsekal Tony Hardjono dan Wakil Panglima Jenderal Tandyo Budi Revita untuk memimpin warga bernyanyi.

Setelah menyanyikan sejumlah lagu, kemudian lagu Tabola Bale pun diputar. Pada kesempatan itu, Prabowo pun maju ke depan untuk berjoget bersama warga.

Terlihat, ia berdiri di tengah-tengah warga. Bahkan salah satu ibu-ibu berjoget bersama dengan orang nomor satu di Indonesia itu.

Sebelumnya, dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden Sabtu (9/5/2026), Prabowo tiba di Bandar Udara Pulau Miangas pada pukul 09.50 WIB. Terlihat Prabowo mengenakan baju safari berwarna krem dan topi berwarna biru.

Saat turun dari pesawat, terlihat Prabowo disambut Menhan Sjafrie Sjamsoeddin,, Menkomdigi Meutya Hafid, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri PU Doddy Hanggodo, Wakil Panglima Jenderal Tandyo Budi Revita, KASAU Marsekal Tony Hardjono.

Bisnis.com, PURWOKERTO — Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (28/4/2026)

Pesawat yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas tiba di Bandar Udara Tunggul Wulung, Kabupaten Cilacap, pukul 12.07 WIB.

Tampak menyambut Kepala Negara di Bandar Udara Tunggul Wulung yakni Plt. Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya, Dandim 0703/ Cilacap Letkol Inf. Andi Azis, dan Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Budi Adhy Buono. Setelah itu, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Banyumas.

Ada momen menarik saat Presiden Ke-8 RI membagilan kaos kepada warga ketika mendarat di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Lantaran mobil Kepala negara mengalami macet usai diserbu masyarakat sekitar.

"Pak, pak mau pak. Pak saya pak," ujar masyarakat yang ingin berinteraksi dengan Prabowo.

Adapun, kaos yang dibagikan Prabowo merupakan kaos putih dengan logo garuda serta tulisan Rakyat Sejahtera, Indonesia Raya.

Sekadar informasi, di Kabupaten Banyumas, Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) BLE. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan sampah terpadu yang diharapkan dapat menjadi model dalam penanganan lingkungan yang berkelanjutan di berbagai wilayah.

Sebelumnya, pesawat yang membawa Presiden Prabowo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 10.50 WIB.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja kali ini yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia baru saja menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah Rusia guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Kerja sama itu, melalui pasokan minyak mentah (crude) dan pembangunan infrastruktur energi, sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Rusia, beberapa waktu lalu.

Presiden Prabowo telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat, bukan hanya bagi rakyat Indonesia, namun juga selaras dengan persepsi warga dunia.

Kiprahnya dalam diplomasi internasional semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan. Kebijakan populis Presiden Prabowo semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.

Kunjungan ke Moskow memiliki landasan berpikir yang kokoh. Politik luar negeri bebas aktif bukan slogan seremonial yang dibacakan di forum-forum internasional.

Langkah itu, sekaligus menjadi instrumen nyata yang harus dioperasikan untuk kepentingan rakyat. Muhibah ke Moskow menjadi sangat strategis karena membuka peluang diversifikasi sumber pasokan minyak di tengah tekanan global.

Di sinilah diplomasi energi menunjukkan peran strategisnya. Energi hari ini bukan lagi sekadar komoditas, melainkan urat nadi ekonomi nasional. Ketika harga minyak naik tajam, dampaknya menjalar cepat ke hampir seluruh sektor, termasuk biaya transportasi meningkat, logistik pangan menjadi lebih mahal, biaya produksi industri naik, dan tekanan inflasi domestik membesar.

Kepiawaian berdiplomasi

Untuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional dalam jangka pendek, pemerintah juga telah mengamankan ketersediaan minyak mentah, hingga akhir tahun 2026.

Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo guna menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian global.

Selain minyak mentah, pemerintah juga membahas peluang kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan LPG nasional yang saat ini masih bergantung pada impor.

Dalam konteks ini, diplomasi energi mampu menjaga stabilitas harga domestik. Indonesia masih memiliki ketergantungan signifikan terhadap impor minyak dan LPG.

Komitmen tersebut merentang dari mulai kepastian pasokan minyak mentah dan elpiji, kerja sama kilang minyak, hingga pembangkit listrik tenaga nuklir yang diikuti perwakilan perusahaan energi Rusia terbesar, antara lain Rosneft, Lukoil, Ruschem, dan Zarubezhneft.

Dalam proses diskusi dengan mitra di Rusia, bisa terbaca bahwa dunia energi, hari ini bukan sekadar harga per barel, tetapi berkaitan erat dengan geopolitik, posisi tawar, diplomasi, dan ujungnya ialah upaya menjaga ketahanan (energi dan ekonomi) di tengah aneka tekanan.

Perjalanan ke Moskow, kali ini, termasuk kunjungan sebelumnya ke Tokyo dan Seoul, mencerminkan realitas tersebut.

Pelajaran penting lain yang didapatkan ialah, dalam situasi dunia yang serba-dinamis, kita tidak bisa pasif. Setiap jengkal tantangan dan kesempatan mesti dijemput, diciptakan, dan diambil.

Kondisi sekarang, sebagian besar negara terjebak dalam ancaman krisis, khususnya energi, sehingga masing-masing harus mencari jalan keluar dan cara bertahan dari tekanan tersebut.

Kecepatan diplomasi menjadi salah satu pilar ketahanan negara menghadapi krisis. Keberhasilan membuka akses pasokan alternatif, akan sangat menentukan kemampuan pemerintah menahan gejolak harga BBM dan tarif listrik.

Jika pasokan aman dan harga impor lebih terkendali, tekanan inflasi dapat diredam, sebelum menjalar lebih luas ke harga pangan dan kebutuhan pokok.

Dalam situasi seperti ini, langkah Indonesia menempuh diplomasi energi secara aktif patut dibaca, bukan hanya sebagai strategi luar negeri, tetapi sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Di saat banyak negara importir energi menghadapi tekanan berat, Indonesia bergerak cepat melalui jalur diplomasi berlapis, komunikasi ekonomi diperkuat dengan Amerika Serikat, kerja sama strategis diperluas dengan China, sementara Presiden sendiri menjalin komunikasi tingkat tinggi dengan Rusia dan Prancis.

Kemudian, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang atas undangan Kaisar Naruhito, pada awal April lalu, bisa dimaknai, bukan sekadar seremoni diplomatik semata, melainkan sebagai strategi meneguhkan penyangga ekonomi nasional di tengah badai global.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Tokyo, berlangsung pada momentum yang sangat menentukan. Dunia sedang menghadapi eskalasi ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok energi, serta ancaman perlambatan ekonomi global yang kembali menguat.

Dalam situasi seperti ini, diplomasi tingkat tinggi tidak lagi sekadar bahasa hubungan antarnegara, melainkan bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional.

Kunjungan ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional yang semakin diperhitungkan. Dalam peta dunia yang semakin multipolar, Indonesia tidak bisa hanya menjadi pengamat.

Politik luar negeri bebas aktif harus diterjemahkan dalam bentuk diplomasi ekonomi yang terukur dan berpihak pada kepentingan nasional.

Penting dicatat, kunjungan ke Tokyo menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Forum bisnis Indonesia-Jepang yang menyertai lawatan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan business-to-business, dengan nilai investasi mencapai sekitar 22,6 miliar dolar AS.

Nilai ini sangat signifikan di tengah tekanan global terhadap arus investasi internasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa diplomasi kepala negara berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang konkret, bukan sekadar simbol kenegaraan.

Menstabilkan harga pangan

Sektor pangan merupakan sektor paling sensitif terhadap gejolak biaya energi. Hampir seluruh rantai pasok pangan nasional bertumpu pada transportasi, distribusi, pendinginan, pengolahan, hingga mobilitas antarwilayah yang sangat dipengaruhi harga BBM.

Bila biaya bahan bakar meningkat atau pasokannya terganggu, maka efek pertamanya akan dirasakan oleh petani, nelayan, peternak, pelaku distribusi, pedagang pasar, UMKM pangan, dan pada akhirnya konsumen rumah tangga.

Di Indonesia, soal distribusi dan harga minyak sangat sensitif terhadap banyak hal, terutama kaitannya dengan inflasi.

Jadi, aspek itu perlu dicermati setiap saat supaya keseluruhan mata rantai pengadaan minyak dan gas sampai ke masyarakat secara tepat waktu, jumlah, dan harga-harga hasil panen bisa tertekan di tingkat produsen, namun justru mahal di tingkat konsumen karena beban distribusi yang melonjak.

Biaya melaut bisa naik, ongkos angkut hasil pertanian bertambah, harga bahan baku industri pangan ikut terdorong, dan pasar tradisional menghadapi tekanan yang tidak kecil.

Diplomasi energi hari ini adalah cara negara memastikan bahwa gejolak dunia tidak langsung berubah menjadi beban bagi rumah tangga Indonesia yang dipicu oleh kenaikan harga BBM.

Perlindungan negara terhadap pangan harus diletakkan sebagai prioritas, sebab menjaga pangan berarti menjaga stabilitas sosial, menjaga daya beli, dan menjaga ketenangan hidup masyarakat luas.

Karena itu, pemerintah perlu didorong untuk tidak berhenti pada pembacaan makro atas ancaman energi, melainkan segera mengambil langkah konkret yang langsung menyentuh sektor pangan nasional.

Pemerintah harus memastikan distribusi pangan tetap lancar dan terjangkau, menjaga biaya logistik agar tidak membebani harga jual di pasar tradisional, memperkuat ketersediaan pupuk dan sarana produksi, serta menyiapkan cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi kemungkinan gejolak harga.

Dengan peta jalan seperti itu, MBG sebagai program strategis nasional bisa terus berlanjut. Program MBG adalah untuk memastikan asupan gizi dan ketahanan pangan bagi generasi baru, Indonesia membutuhkan strategi atau terobosan, bagaimana agar beras tidak lagi mendominasi bahan pangan sumber karbohidrat.

Dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang semakin maju dan sejahtera, perlu strategi pangan berdasarkan kebutuhan gizi generasi baru.

Dengan keanekaragaman hayati di Tanah Air, tersedia banyak sumber karbohidrat (selain beras), juga sumber protein, vitamin, dan mineral. Pembenahan bahan pangan nonpadi sudah harus dimulai dari aspek agronomi, pengolahan dan hilirisasi, distribusi, hingga penyajian.

Kenaikan harga energi dan pangan, saat ini bisa dijadikan momentum untuk mengembangkan diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat.

Alternatif sumber karbohidrat, antara lain singkong, jagung, ubi jalar, sorgum, talas, kentang, sukun dan pisang. Semua tanaman ini relatif mudah tumbuh dan dibudidayakan di negeri ini.

Selama beras masih memegang hegemoni mutlak dalam asupan karbohidrat masyarakat, selama itu pula komoditas tersebut akan rentan memunculkan turbulensi harga. Terlebih data memperlihatkan, produksi beras nasional sulit mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat.

*) Dr Taufan Hunneman adalah dosen UCIC, Cirebon

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menegaskan kegiatan perjalanan dinas, khususnya kunjungan kerja dan studi komparasi, tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Namun, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan budaya kerja, pelaksanaannya akan disesuaikan baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten CirebonHasan Basorimengatakan pihaknya mengikuti regulasi terbaru yang menekankan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Meski demikian, ia memastikan perjalanan dinas tidak akan dihapus sepenuhnya.

"Perjalanan dinas itu tetap penting karena menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Tapi sekarang kita menyesuaikan dengan regulasi yang ada, terutama terkait efisiensi," ujar Hasan Basori, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan 2 aspek utama. Pertama, urgensi kegiatan yang telah dianggarkan.

DPRD akan memilah mana kegiatan yang benar-benar mendesak untuk dilaksanakan, termasuk kunjungan kerja ke luar daerah yang selama ini dilakukan sebagai bagian dari studi komparasi.

Kedua, peningkatan kualitas hasil kunjungan. Hasan menekankan bahwa kegiatan perjalanan dinas tidak lagi semata dilihat dari kuantitas, melainkan dari manfaat konkret yang dihasilkan.

"Kalau dulu mungkin lebih banyak dari sisi jumlah, sekarang kita dorong kualitasnya. Apa yang didapat dari kunjungan itu harus benar-benar bisa diimplementasikan,” katanya.

Hasan menjelaskan, langkah efisiensi juga sejalan dengan arahan pemerintah daerah melalui kebijakan pengelolaan kas oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), yang membatasi penggunaan anggaran setiap bulannya.

Kondisi ini membuat DPRD harus lebih selektif dalam merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan.

Ia menambahkan, anggaran yang tidak terserap tidak serta-merta bisa dialihkan tanpa mekanisme yang jelas. Perubahan penggunaan anggaran harus melalui kesepakatan bersama dalam rapat paripurna.

Jika tidak digunakan, anggaran tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

"Kalau tidak dibelanjakan, itu nanti jadi SILPA. Tapi kalau ingin dialihkan, harus dibahas di perubahan anggaran dan disepakati bersama," ujarnya.

Dalam praktiknya, DPRD Kabupaten Cirebon mulai mengarahkan kegiatan kunjungan kerja untuk lebih fokus pada wilayah dalam daerah. Misalnya, melakukan evaluasi langsung terhadap pembangunan infrastruktur di tingkat kecamatan.

Selain itu, DPRD juga mempertimbangkan pemanfaatan waktu kerja fleksibel, seperti hari Jumat yang sebagian diberlakukan Work From Home (WFH), untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil).

"Kita coba optimalkan turun ke lapangan, melihat langsung kondisi di dapil. Tapi mekanismenya masih kita bahas, karena masing-masing anggota punya agenda yang berbeda," kata Hasan.

Ia menegaskan, meskipun ada penyesuaian, fungsi pengawasan DPRD tidak boleh melemah. Oleh karena itu, perjalanan dinas tetap dipertahankan sebagai instrumen penting, namun dengan pendekatan yang lebih efektif dan terukur.

"Intinya bukan dihilangkan, tapi dialihkan supaya lebih efektif dan kualitasnya lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan,Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,31 miliar untuk biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah pada 2026 di tengah efisiensi anggaran.

Data tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan data paket yang terhimpun, total belanja penginapan itu terdiri dari beberapa kelompok paket kegiatan. Pada kelompok pertama yang mencakup 50 paket belanja, nilai pagu tercatat mencapai Rp4,02 miliar.

Sementara pada kelompok lain yang terdiri dari 50 paket berikutnya, total anggaran mencapai sekitar Rp284,8 juta. Jika kedua kelompok tersebut dijumlahkan, maka total sementara belanja penginapan perjalanan dinas mencapai sekitar Rp4,31 miliar.

Secara keseluruhan, paket-paket belanja penginapan tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026.

Seluruhnya merupakan komponen biaya pendukung kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan dalam berbagai agenda kedinasan.

Dari sisi struktur, belanja tersebut terbagi dalam puluhan hingga ratusan paket kegiatan. Total paket yang tercatat mencapai sedikitnya 122 paket belanja penginapan.

Setiap paket memiliki nilai pagu berbeda, tergantung pada kebutuhan dan jenis kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan.

Dalam rincian kelompok pertama, nilai paket bervariasi dengan kisaran yang lebih besar pada sejumlah paket awal, kemudian menurun pada paket-paket berikutnya.

Sementara pada kelompok paket lainnya, nilai belanja tercatat lebih kecil dengan rentang puluhan juta hingga beberapa juta rupiah per paket.

Dokumen anggaran juga menunjukkan metode pengadaan yang digunakan dalam sebagian besar paket adalah mekanisme yang tidak melalui tender terbuka.

Sebagian besar tercatat menggunakan skema pengadaan yang dikecualikan atau pengadaan langsung sesuai ketentuan belanja perjalanan dinas.

Selain itu, distribusi anggaran menunjukkan belanja penginapan tersebar dalam banyak paket kegiatan sepanjang tahun anggaran 2026. Tidak terdapat satu paket dominan, melainkan tersebar dalam jumlah besar dengan nilai yang beragam.