REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyoroti isu efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu masukan yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Anggota DEN yang juga mantan Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, turut hadir dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara, Selasa (9/6/2026).

Chatib mengatakan, isu penting yang perlu diperhatikan pemerintah adalah risiko kenaikan harga barang dan produk yang dapat terjadi akibat pelemahan rupiah.

"Ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah ke bawah dan apa yang harus dilakukan, termasuk untuk menumbuhkan confidence atau trust kepada pemerintah. Salah satunya melalui langkah-langkah efisiensi anggaran, termasuk dalam kaitannya dengan MBG," ujar Chatib dalam konferensi pers di Istana.

Sementara itu, Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik. Ia membandingkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan ketika krisis moneter 1998. Hal itu terlihat dari sejumlah indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan inflasi yang stabil.

"Salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang masih dalam posisi sangat sehat. Salah satunya, utang perusahaan dalam dolar AS jauh lebih rendah dibandingkan kondisi pada 1998," ujar Firman.

Firman mengatakan posisi kas yang dimiliki perusahaan juga relatif tinggi sehingga dapat digunakan untuk memitigasi ketidakpastian. Dari sisi perbankan, Firman menilai rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) masih berada di atas 25 persen.

"Sehingga ini menunjukkan sistem perbankan juga cukup kuat," kata Firman.

Akan tetapi, Firman menyampaikan Indonesia perlu mewaspadai ketidakpastian ekonomi global. Salah satunya adalah dampak perang yang diperkirakan berlangsung lebih lama dibandingkan perkiraan sebelumnya. Selain itu, terdapat faktor pelemahan rupiah.

"Dampak perang terhadap harga energi global dan pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi," ungkap Firman.

Menurut Firman, jika dicermati, Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi berada pada level sekitar 3 persen, sedangkan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) berada pada kisaran 5 hingga 7 persen. Kondisi tersebut perlu diantisipasi pada semester II 2026.

Firman mengatakan, di tengah ketidakpastian global, tingkat kepercayaan terhadap Indonesia perlu diperkuat. Ia menyebut Presiden Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk mematuhi target defisit fiskal dan akan menjelaskannya secara lebih rinci kepada publik.

Komitmen Presiden tersebut, kata Firman, juga mencakup efisiensi anggaran yang di dalamnya termasuk program prioritas seperti MBG.

"Jadi angkanya cukup besar yang bisa dihemat dari efisiensi MBG. Bahkan, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk juga meningkatkan penerimaan," kata Firman.

Firman menekankan pelemahan rupiah harus dilihat secara komprehensif. Dari sisi neraca pembayaran, terdapat sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memperkuat devisa.

Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan adalah pendapatan sekunder melalui peningkatan remitansi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

"Kalau dibandingkan Filipina, jumlah remitansi kita jauh lebih rendah. Artinya, program Presiden untuk meningkatkan pekerja terampil dan berkualitas seperti perawat, ahli kelistrikan, dan profesi lainnya dapat membantu meningkatkan devisa," ujar Firman.

Selain itu, Firman mengatakan kunjungan wisatawan juga dapat menjadi sumber devisa. Karena itu, ia mendorong adanya kebijakan yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Tanah Air.

Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan (menkeu) Chatib Basri mengunggah foto penyair dan budayawan Asrul Sani bernuansa hitam putih di akun Instagram pribadinya, Rabu (10/6).

Unggahan itu dibuat bertepatan dengan peringatan 100 tahun kelahiran Asrul Sani yang lahir pada 10 Juni 1926.

"Bila ia masih hidup, 10 Juni 2026, Asrul Sani akan berumur seratus tahun. Angka yang bulat. Nyaris seperti penanda. Seolah waktu ingin memberi jeda, meminta kita berhenti sejenak, lalu menoleh ke belakang," tulis Chatib dalam unggahannya di Instagram hari ini (10/6).

Dalam tulisan tersebut, Chatib mengenang sosok Asrul bukan hanya sebagai sastrawan besar Indonesia, melainkan juga sebagai paman yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan hidupnya.

"Bagi banyak orang, Asrul adalah penyair Angkatan '45, penulis, penerjemah, dan salah satu penanda penting kebudayaan Indonesia pascakemerdekaan. Bagi saya, ia adalah Pak Cun-adik kandung ayah saya," tulisnya.

Chatib menceritakan kenangan masa kecilnya saat Asrul tinggal di rumah keluarganya di kawasan Menteng, Jakarta. Ia mengingat suasana kamar sang paman yang dipenuhi buku-buku, mesin tik tua, aroma rokok, hingga kebiasaan Asrul memberi makan tikus yang berkeliaran di dalam kamar.

[Gambas:Instagram]

Namun, menurut Chatib, hal yang paling membekas bukanlah suasana kamar tersebut, melainkan pertanyaan dan nasihat yang diberikan Asrul mengenai pendidikan.

Ia mengenang sebuah pertanyaan sederhana yang pernah diajukan Asrul kepadanya, yakni mengenai alasan seseorang menempuh pendidikan tinggi.

"Mengapa seseorang masuk universitas?" tulis Chatib mengutip pertanyaan sang paman.

Saat Chatib hendak melanjutkan studi pascasarjana di Australian National University, Asrul juga memberikan pesan yang terus diingatnya hingga kini.

"Yang paling penting dalam sekolah bukanlah buku teks. Buku teks di setiap universitas akan sama saja. Yang penting adalah bagaimana kamu mengembangkan pemikiran, berdiskusi, bertukar gagasan, dan belajar dari lingkungan di sekitarmu," kenang Chatib.

Menurut dia, nasihat tersebut mengubah cara pandangnya terhadap pendidikan. Pendidikan, kata Chatib, bukan sekadar memperoleh gelar atau pengetahuan, tetapi juga memelihara rasa ingin tahu dan keterbukaan terhadap gagasan baru.

"Pesan itu mengubah cara saya melihat pendidikan. Pendidikan bukan sekadar soal memperoleh pengetahuan atau gelar. Ia juga tentang memelihara rasa ingin tahu dan membuka diri terhadap gagasan-gagasan baru," ujarnya.

Di akhir tulisannya, Chatib mengatakan nasihat dan pertanyaan yang diberikan Asrul masih terus ia ingat hingga kini.

"Barangkali memang begitu cara seorang guru bertahan hidup: bukan dalam jawaban yang ia berikan, melainkan dalam pertanyaan yang terus menemani kita," tulisnya.

Chatib menyebut unggahan tersebut disarikan dari tulisannya untuk buku peringatan 100 tahun kelahiran Asrul Sani.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi berlarut-larut.

Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik dan kini yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelola pelaksanaannya.

"Saya kira mengenai MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu, itu barang baik. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki," kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Luhut mengatakan Sang Kepala Negara telah memberikan arahan terkait pelaksanaan program tersebut. Di sisi lain, DEN juga telah melakukan kajian dan survei untuk mengevaluasi efektivitas program MBG.

Menurut dia, survei yang dilakukan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dengan margin of error sekitar 3 persen. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan penataan program agar berjalan lebih efektif.

"Presiden (Prabowo) sudah memberikan arahan dan kami juga merespons dengan melakukan penelitian survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3 persen margin of error-nya. Saya pikir tinggal kita tata dengan baik," ujarnya.

Luhut juga menyinggung upaya efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah. Ia menilai pengelolaan anggaran saat ini sudah berjalan cukup efisien, tetapi masih dapat ditingkatkan melalui penyaluran program yang lebih tepat sasaran.

"Sudah efisien, sekarang anggaran (MBG) cukup efisien. Kalau targeted semua saya kira akan lebih efisien lagi ke depan," katanya.

Ia mengatakan DEN juga diminta ikut melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap berbagai program pemerintah, termasuk MBG, dan melaporkan hasilnya langsung kepada presiden.

Pembahasan mengenai MBG juga menjadi salah satu topik yang disoroti anggota DEN lainnya dalam pertemuan tersebut.

Anggota DEN Chatib Basri mengatakan program MBG berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga kepercayaan publik dan pasar di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, efisiensi anggaran, termasuk dalam pelaksanaan MBG, menjadi salah satu langkah yang dapat memperkuat kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.

"Tadi kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah," kata Chatib.

Sementara itu, anggota DEN Mochamad Firman Hidayat menyebut Prabowo juga menaruh perhatian pada efisiensi pelaksanaan program prioritas pemerintah. Menurut dia, terdapat ruang penghematan yang cukup besar dari sisi pelaksanaan MBG tanpa mengurangi tujuan utama program tersebut.

"Pak Presiden (Prabowo) tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG," ujar Firman.

Firman menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat penerimaan negara seiring upaya menjaga defisit fiskal dan menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengingatkan risiko inflasi atau kenaikan harga akibat melemahnya nilai tukar rupiah.

Hal itu disampaikan Chatib usai menghadiri pertemuan antara DEN dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (9/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan DEN dengan Prabowo terkait dengan perkembangan kondisi makroekonomi terkini.

"Kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak pada [kelas] menengah bawah," ujarnya seusai menggelar pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa (9/6/2026).

Dalam menghadapi kondisi tersebut, menurutnya, sejumlah langkah perlu dilakukan dengan tujuan menumbuhkan confidence dan trust kepada pemerintah.

"Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu di antaranya di dalam kaitan dengan MBG," kata mantan Menteri Keuangan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa MBG merupakan program yang baik. Namun, dia mengatakan bahwa pengelolaannya perlu diperbaiki.

"Sekarang anggaran cukup efisien. Kalau target semua, saya kira akan lebih efisien lagi ke depan," katanya.

Di samping itu, Luhut menjelaskan bahwa DEN melaporkan kepada Prabowo terkait hasil survei yang dilakukan oleh DEN mengenai pelaksanaan MBG. Survei dilakukan dengan sampel 800 titik secara acak.

"Jadi betul-betul profesional. Kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden dengan detail," katanya.

Tujuan dari survei adalah melihat ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG dijalankan.

Hasilnya, 86,9% dari SPPG yang ada saat ini paling tidak memiliki satu supplier kecil yang dianggap sebagai UMKM. Kemudian, sekitar 64%-65% sektor UMKM yang berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Lalu, hampir 99% supplier itu dari warga sekitar. Kepuasan terhadap performa dari UMKM pun mencapai di atas sekitar 70%.

Ekonom senior Chatib Basri menilai pelemahan nilai tukar rupiah bukan semata-mata dipicu oleh konflik geopolitik atau perang di Timur Tengah. Hal ini melainkan lebih banyak disebabkan oleh menurunnya kepercayaan atau confidence pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Menurut mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, data justru menunjukkan peningkatan risiko fiskal memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pelemahan rupiah dibandingkan dampak perang Iran dengan AS dan Israel.

"Saya mau ajukan pertanyaan begini. Ini rupiah ini penyebabnya apa sih? Karena ini kan selalu dikatakan fundamental kita baik, pertumbuhannya masih 5,6%, inflasinya masih terkendali, semuanya relatif baik. Kalau begitu kenapa rupiahnya melemah?" kata Chatib dalam acara Grab Business Forum 2026, di Jakarta, Selasa (9/6).

Chatib menilai, pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan menggunakan asumsi atau penilaian kualitatif, namun perlu dibuktikan dengan analisis data.

Ia menggunakan indikator Credit Default Swap atau CDS sebagai proksi risiko fiskal. CDS merupakan instrumen yang sering digunakan investor untuk mengukur tingkat risiko suatu negara.

Menurutnya, semakin tinggi CDS suatu negara, semakin tinggi pula persepsi risiko investor terhadap kemampuan fiskal negara tersebut. "Hasilnya cukup menarik karena 23% dari pelemahan rupiah itu sebetulnya bisa dijelaskan oleh CDS. Di samping faktor lain. Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal confidence di fiskal," ujarnya.

Ia menegaskan, apabila persoalan tersebut dapat diatasi melalui kebijakan yang tepat, maka tekanan terhadap rupiah berpeluang mereda.

CDS Memburuk Sebelum Perang Iran

Lebih lanjut, Chatib juga membantah anggapan bahwa perang Iran-Israel menjadi penyebab utama depresiasi rupiah. Berdasarkan analisisnya, indikator CDS Indonesia justru sudah memburuk sebelum konflik tersebut memanas.

"CDS itu mulai memburuk sebelum perang. Jadi kalau kemudian dibilang bahwa penyebabnya adalah perang, that's not true," katanya.

Ia menambahkan, jika perang menjadi faktor dominan, maka pelemahan mata uang seharusnya juga terjadi secara serupa di banyak negara lain. Namun, pelemahan mata uang di negara lain tidak sedalam Indonesia.

Chatib juga menguji kemungkinan sebaliknya, yakni apakah pelemahan rupiah justru menjadi penyebab kenaikan CDS. Namun, hasil analisis menunjukkan pengaruhnya sangat kecil.

"Rupiah hanya bisa menjelaskan 2,3% dari movement CDS. Jadi granger causality test-nya itu menunjukkan bahwa yang bisa menjelaskan pelemahan rupiah, faktor yang paling besar itu adalah risiko dari fiskal," ujar Chatib.

Karena itu, Chatib menilai tantangan utama pemerintah saat ini bukanlah persoalan fundamental ekonomi yang memburuk, melainkan bagaimana memulihkan kepercayaan investor terhadap keberlanjutan fiskal. Ia menilai kekhawatiran pasar muncul karena prospek defisit anggaran dan keberlanjutan kebijakan fiskal ke depan.

"Bisa nggak defisitnya sustainable? Inilah yang kemudian menimbulkan anxiety dari investor," katanya.

Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp 18.000 per dolar AS memunculkan kekhawatiran sebagian kalangan terhadap kemungkinan terulangnya krisis moneter 1998. Namun, ekonom senior Chatib Basri menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan periode krisis tersebut.

Menurut Menteri Keuangan periode 2013-2014 itu, perbedaan utama terletak pada sistem nilai tukar yang kini lebih fleksibel dan kemampuan pelaku ekonomi dalam mengelola risiko kurs.

"Sama nggak 1998 dengan 2026? My answer is no. Kenapa? Yang membedakan paling besar itu ialah flexible exchange rate," kata Chatib Basri dalam acara Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6).

Berdasarkan data Bloomberg pada Selasa pagi (9/6), nilai tukar rupiah menyentuh Rp 18.058 per dolar AS. Meski demikian, Chatib Basri menilai pelemahan tersebut tidak otomatis menciptakan tekanan sistemik seperti yang terjadi pada krisis 1998.

Ia menjelaskan bahwa kelompok masyarakat menengah atas maupun pelaku usaha saat ini telah jauh lebih terbiasa mengantisipasi risiko pergerakan nilai tukar. Mereka yang memiliki kebutuhan pembayaran dalam dolar AS umumnya sudah menyiapkan instrumen perlindungan sejak awal.

"Di kelompok yang atas, terutama menengah atas, itu sebetulnya depresiasi rupiah sudah diantisipasi sejak lama. Mereka yang punya anak sekolah di luar negeri itu sudah taruh rupiahnya di dalam dolar. Dia sudah hedge. Company, dia sudah hedge," ujarnya.

Kondisi tersebut berbeda dengan situasi pada 1998 ketika banyak perusahaan memiliki utang dalam dolar AS, sementara pendapatan diperoleh dalam rupiah. Ketika nilai tukar anjlok, beban utang melonjak dan memicu kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

"Jadi ketika rupiahnya jatuh, orang itu masih pinjam uang di dalam dolar sementara revenue-nya di dalam rupiah sehingga kredit macet atau NPL-nya naik," kata Chatib.

Menurut dia, sistem nilai tukar yang fleksibel saat ini memungkinkan masyarakat dan dunia usaha melakukan penyesuaian lebih dini terhadap risiko pelemahan rupiah. Dengan demikian, potensi dampak sistemik dapat ditekan.

Meski begitu, Chatib Basri mengingatkan bahwa tekanan akibat depresiasi rupiah tetap berpotensi dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah. Pasalnya, pelemahan kurs dapat meningkatkan harga bahan baku impor, termasuk kedelai yang menjadi bahan utama produksi tahu dan tempe.

"Persoalan yang akan muncul adalah di lower middle income. Kenapa? Karena efek dari efek dari harga kedelai yang akan membuat harga tahu dan tempe mungkin naik. Mi instan nanti akan naik," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai perhatian pemerintah seharusnya difokuskan pada penguatan program perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat yang paling rentan terhadap tekanan inflasi.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Chatib Basri tetap optimistis perekonomian Indonesia tidak akan masuk ke jurang resesi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5% hingga 5% masih tergolong baik, jika dibandingkan dengan kondisi global yang penuh ketidakpastian.

"Orang boleh berdebat angkanya 5,6% atau 5,1%, 4,7%, berapapun angkanya itu tidak negative growth. Jadi saya bilang bahwa ekonomi kita kalau bicara dari global standar, 4,5% sampai 5% is not bad at all di saat dunia seperti ini," kata Chatib.

Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukanlah ancaman krisis seperti 1998, melainkan bagaimana memastikan kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar.

Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menyampaikan pesan kepada menkeu agar berhati-hati mengelola kebijakan fiskal di tengah meningkatnya tekanan terhadap rupiah dan ketidakpastian ekonomi global.

Menurut Chatib, Menkeu pada dasarnya hanya memiliki tiga kebijakan utama dalam mengelola fiskal, yakni meningkatkan penerimaan negara, memangkas belanja, atau menambah utang.

"Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu," kata Chatib dalam Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan pemerintah harus memilih salah satu dari ketiga instrumen tersebut ketika menghadapi tekanan fiskal.

"Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam (utang). As simple as that," ujarnya.

Namun, Chatib menilai menaikkan penerimaan melalui kenaikan pajak bukan langkah yang tepat dalam situasi saat ini. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berisiko menekan dunia usaha dan daya beli masyarakat yang sedang menghadapi perlambatan ekonomi.

[Gambas:Youtube]

"Masa di dalam situasi ini tax revenue, tax-nya mesti dinaikkan? Nggak mungkin juga," katanya.

Di sisi lain, opsi menambah utang juga dinilai tidak ideal lantaran biaya pinjaman sedang mahal akibat tingginya suku bunga global.

"Siapa yang mau pinjam uang sekarang, cost-nya akan jadi sangat mahal," ucapnya.

Karena itu, Chatib menilai langkah yang paling realistis bagi pemerintah saat ini adalah melakukan rasionalisasi belanja negara secara selektif guna menjaga kredibilitas fiskal.

"Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga. Cut the spending selectively," katanya.

Ia menambahkan tekanan terhadap rupiah saat ini tidak semata-mata dipicu faktor eksternal, melainkan juga dipengaruhi persepsi investor terhadap risiko fiskal Indonesia.

Menurutnya, premi risiko Indonesia yang tercermin dalam credit default swap (CDS) sudah meningkat sejak awal tahun, bahkan sebelum konflik terbaru di Timur Tengah memanas.

"Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal confidence risk. Jadi kalau isu ini di-address, sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki," ujar Chatib.

Ia mengingatkan ruang fiskal Indonesia relatif terbatas karena rasio pajak masih rendah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola belanja maupun pembiayaan negara agar kepercayaan pasar tetap terjaga.

lDXChannel- Bayang-bayang trauma krisis moneter 1998 sering kali muncul di benak publik setiap kali nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami gejolak.

Namun, pakar menilai bahwa struktur ekonomi Indonesia saat ini telah mengalami transformasi besar yang membuatnya jauh lebih siap menghadapi tekanan pasar global dibandingkan dua dekade silam.

Ekonom Senior Chatib Basri, menegaskan bahwa publik tidak perlu terjebak dalam romantisme ketakutan masa lalu karena sistem keuangan nasional sudah jauh lebih dewasa. Menurutnya, pondasi utama yang membedakan situasi saat ini dengan masa lalu terletak pada mekanisme nilai tukar yang kini bersifat dinamis dan fleksibel.

"Sama enggak '98 dengan 2026? The answer is no karena yang membedakan paling besar adalah flexible exchange rate," ujar Chatib dalam Grab Business Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Mantan Menteri Keuangan ini menjelaskan bahwa pada tahun 1998, masyarakat belum terbiasa dengan nilai tukar fleksibel, sehingga banyak yang terjebak meminjam dolar namun memiliki pendapatan dalam rupiah, yang akhirnya memicu lonjakan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL).

Sebaliknya, pada tahun 2026, kelompok menengah atas hingga korporasi sudah melakukan langkah antisipasi melalui lindung nilai atau hedging maupun menyimpan aset dalam bentuk valuta asing.

Meskipun sektor korporasi lebih resilien, tantangan nyata justru bergeser pada stabilitas harga kebutuhan pokok yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Chatib menyoroti potensi kenaikan harga terigu dan kedelai yang dapat merambat pada harga mie instan hingga tahu dan tempe, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

"Sesuatu yang perlu dijaga sebetulnya adalah bagaimana memberikan social protection kepada lower-middle income group untuk address isu ini," tutur Chatib.

Lebih lanjut, ia menepis kekhawatiran mengenai potensi resesi akibat depresiasi rupiah yang terjadi saat ini. Baginya, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi berada di kisaran 4,5 hingga 5 persen masih tergolong sangat positif jika merujuk pada standar pertumbuhan ekonomi global yang tengah melambat.

Persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah saat ini sebenarnya bukan pada risiko pertumbuhan negatif, melainkan pada bagaimana menjaga kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan negara. Hal ini terlihat dari pergerakan premi risiko atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang sudah menunjukkan tren kenaikan sejak awal tahun, jauh sebelum tensi geopolitik seperti perang Iran meningkat.

"Persoalannya adalah on fiscal credibility karena CDS sudah mulai naik sejak Januari 2026 akibat kekhawatiran defisit mendekati 3 persen," kata dia.

Peningkatan CDS tersebut dipicu oleh langkah lembaga pemeringkat Moody’s yang mengubah outlook ekonomi Indonesia, yang kemudian direspon secara sensitif oleh para investor.

Seturut itu, Chatib menekankan soal menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan, sehingga Indonesia dapat optimistis menavigasi tantangan ekonomi 2026 tanpa harus mengulangi sejarah kelam tahun 1998.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA - Ekonom senior yang juga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri membantah ditawari Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Menkeu menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Bantahan ini diungkapkan Chatib usai merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). "Nggak ada. Masa, ini kita bahas soal ekonomi kok," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Chatib juga merespon nilai tukar rupiah. Namun, dirinya enggan membeberkan lebih lanjut karena telah dijelaskan sebelumnya. "Kan udah disampein di sana," paparnya.

Sementara itu, saat dimintai pandangan mengenai dampak kenaikan BI Rate yang diikuti penguatan rupiah, Chatib memilih tidak memberikan komentar lebih lanjut. Dia meminta awak media agar bertanya langsung kepada Gubernur BI Perry Warjiyo. “Tanya sama pak Perry aja.”

Chatib juga tidak menjawab secara detail ketika ditanya mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo. "Terima kasih ya," katanya sambil meninggalkan awak media.

Adapun saat dikonfirmasi apakah dirinya mengikuti rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Chatib menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya berlangsung antara dirinya dan Presiden Prabowo dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). "Pak Menkes? Oh nggak ada. Saya sama DEN aja," tuturnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan alasan Ekonom Senior sekaligus Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Ia mengaku telah mememperoleh konfirmasi dari pihak istana terkait pertemuan tersebut.

"Bahwa pertemuan tadi Pak Luhut dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Pak Chatib Basri itu sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN)," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Kendati demikian, Dasco menyampaikan, DEN telah memberikan masukan strategis terkait pertumbuhan ekonomi pada Presiden Prabowo. "Nah, sehingga kemudian presiden dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, selain juga kemudian Presiden menganalisa dari tim ekonomi yang sudah ada, dan masukan-masukan yang positif," kata Dasco. "Ini menurut saya adalah masukan yang berharga bagi Presiden untuk pertumbuhan ekonomi kita, demikian," tambahnya.

Saat disinggung pertemuan itu menjadi sinyal reshuffle kabinet, Dasco tak berkomentar. Menurutnya, pertemuan tersebut murni untuk memberikan masukan perihal ekonomi pada Presiden Prabowo. "Saya tadi sudah konfirmasi, tidak ada kemudian pembicaraan-pembicaraan lain," ujar Dasco. "Memang 1 hari, 2 hari ini ada isu-isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan sumber kebenarannya. Tapi tadi saya sudah konfirmasi bahwa pertemuan hari ini adalah murni menerima masukan dari DEN yang diketuai oleh Pak Luhut dan Pak Chatib Basri sebagai anggotanya," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Chatib Basri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). "Mau ketemu kan (sama Presiden). Iya (bertemu Presiden)," ucap Chatib kepada awak media.

Chatib yang tiba bersamaan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitanenggan merespon lebih lanjut mengenai pertemuan dengan Presiden Prabowo. Dia hanya menegaskan pertemuan itu akan berlangsung dengan sejumlah tokoh. "Tanya Pak Luhut. Tuh ada. Rame-rame kok," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menggelar pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, DEN menyoroti efisiensi anggaran dalam menghadapi kondisi ekonomi terkini, termasuk di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota DEN Chatib Basri menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Prabowo, dibahas terkait dengan perkembangan kondisi makroekonomi terkini.

"Kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak untuk menengah bawah," ujarnya seusai menggelar pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa (9/6/2026).

Dalam menghadapi kondisi tersebut, menurutnya sejumlah langkah perlu dilakukan dengan tujuan menumbuhkan confidence dan trust kepada pemerintah.

"Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu di antaranya di dalam kaitan dengan MBG," kata Chatib.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa MBG merupakan program baik. Hanya pengelolaannya yang kemudian akan diperbaiki.

"Sekarang anggaran cukup efisien. Kalau target semua saya kira akan lebih efisien lagi ke depan," katanya.

Di samping itu, Luhut menjelaskan bahwa DEN melaporkan kepada Prabowo terkait hasil survei yang dilakukan oleh DEN mengenai pelaksanaan MBG. Survei dilakukan dengan sampel 800 titik secara acak.

"Jadi betul-betul profesional. Kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden detail," katanya.

Tujuan dari survei adalah melihat ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG dijalankan.

Hasilnya, 86,9% dari SPPG yang ada saat ini paling tidak memiliki satu supplier kecil yang dianggap sebagai UMKM. Kemudian, ada sekitar 64%-65% sektor UMKM yang berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Lalu, hampir 99% supplier itu dari warga sekitar. Kepuasan terhadap performa dari UMKM pun mencapai di atas sekitar 70%.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) merespons santai isu yang menyebut dirinya ditawari Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa saat merebak rumor perombakan kabinet.

Budi menyampaikan hal itu usai menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6). Kedatangannya menjadi perhatian karena namanya belakangan masuk dalam bursa calon bendahara negara yang disebut-sebut akan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Di tengah spekulasi yang menyebut namanya masuk bursa calon menkeu, Budi enggan mengonfirmasi kabar tersebut. Ia hanya merespons singkat saat dimintai tanggapan mengenai isu yang beredar.

"Itu kan kata situ," kata BGS usai pertemuan.

Budi juga tidak memberikan jawaban pasti ketika ditanya apakah siap menerima penugasan apabila ditunjuk mengisi posisi menteri keuangan.

"Sekarang masih jadi menkes," katanya.

[Gambas:Youtube]

Sebelumnya, Budi tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 17.15 WIB. Namun, ia tidak menjelaskan agenda pertemuannya dengan Sang Kepala Negara.

Saat datang ke Istana, Budi hanya menyapa awak media yang menunggu di lokasi.

Ketika ditanya mengenai agenda pertemuan dengan Prabowo, ia juga tidak memberikan penjelasan lebih jauh dan hanya berkata, "Sehat-sehat ya kalian."

Kehadiran Budi di Istana berlangsung di tengah rumor yang beredar di kalangan pelaku pasar, analis, dan editor ekonomi mengenai kemungkinan pergantian menkeu dan pimpinan Bank Indonesia (BI).

Dalam spekulasi yang beredar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut berpotensi bergeser ke BI.

Sementara posisi menteri keuangan dikaitkan dengan sejumlah nama, termasuk Budi Gunadi Sadikin dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri.

Sebelum Budi, Chatib Basri juga mendatangi Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.30 WIB untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo. Namun, Chatib membantah kabar yang menyebut dirinya ditawari posisi Menteri Keuangan.

"Enggak ada. Ini kita bahas soal ekonomi kok," kata mantan Menteri Keuangan tersebut.