Bisnis.com, JAKARTA — Disrupsi kecerdasan buatan (AI) dan ketidakpastian ekonomi global memaksa perusahaan mencari sumber pertumbuhan baru.

Dalam situasi tersebut, pelaku usaha dinilai tidak lagi bisa mengandalkan model bisnis konvensional dan harus lebih adaptif dalam menangkap peluang yang muncul dari perubahan.

Pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham utama Grup PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, Sandiaga Uno mengatakan peluang bisnis tetap tersedia meski perekonomian menghadapi berbagai tantangan.

Menurutnya, sejumlah sektor seperti ekonomi digital berbasis AI, ekonomi hijau, dan wellness economy berpotensi menjadi mesin pertumbuhan baru dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang mampu berinovasi dan membangun kolaborasi yang lebih luas.

“Kesempatan itu ada di setiap tikungan. Saat ekonomi ada penurunan, pasti ada opportunity. Ke depan mungkin di bidang AI dan digital economy, green economy, serta wellness economy. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah innovation dan collaboration. Pola old economy sudah tidak bisa lagi,” ujar Sandi dalam diskusi Corim+ Conversation bertajuk Indonesia 2026: Where Opportunities Are Taking Shape, dikutip Jumat (12/6/2026).

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu menilai dunia usaha perlu meninggalkan pola pertumbuhan yang berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi antarpelaku usaha menjadi semakin penting untuk menciptakan skala ekonomi dan mempercepat adaptasi terhadap perubahan pasar.

Selain perubahan lanskap bisnis, percepatan adopsi AI juga menjadi perhatian utama para pemimpin perusahaan. Managing Director & Senior Partner Boston Consulting Group (BCG) Edwin Utama mengatakan perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan gelombang teknologi sebelumnya.

Mengacu pada survei BCG terhadap 12.000 pekerja di berbagai negara, sebanyak 74% responden telah menggunakan AI dalam aktivitas kerja sehari-hari. Bahkan, sekitar 40% pengguna mengaku mampu menghemat waktu kerja hingga satu hari dalam sepekan berkat pemanfaatan teknologi tersebut.

Meski demikian, tantangan terbesar perusahaan saat ini bukan lagi mendorong penggunaan AI di level individu, melainkan mengubah peningkatan produktivitas tersebut menjadi keunggulan kompetitif organisasi.

“Yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain ke depan adalah bagaimana menggabungkan human strength dan AI strength. AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi memperkuat manusia,” kata Edwin.

Menurutnya, perusahaan perlu segera menentukan strategi AI yang jelas, termasuk memetakan fungsi-fungsi yang lebih efektif dijalankan manusia maupun yang dapat diperkuat oleh teknologi.

Di sisi lain, CEO Corim Group Mikhael Lalwani mengingatkan bahwa ketidakpastian akan menjadi karakter permanen dalam dunia usaha. Karena itu, kemampuan beradaptasi harus menjadi bagian dari sistem organisasi, bukan hanya bergantung pada kualitas individu pemimpin.

“Kita tidak bisa selalu memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Karena itu perusahaan harus memiliki framework yang jelas agar organisasinya mampu menjadi adaptive, proactive, dan responsive terhadap berbagai perubahan dan tantangan,” ujarnya.

Dia menambahkan komunikasi yang efektif dari tingkat manajemen hingga seluruh organisasi menjadi faktor penting untuk memastikan perusahaan mampu merespons perubahan dengan cepat.

KOMPAS.com – Cara cek bansos Kemensos Juni 2026 menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat yang ingin memastikan status penerimaan bantuan sosial dari pemerintah.

Pengecekan dapat dilakukan secara online menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP.

Dengan layanan tersebut, masyarakat bisa mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sekaligus melihat jenis bantuan yang diterima dan jadwal penyalurannya.

Saat ini, proses cek bansosKemensos dapat dilakukan melalui aplikasi resmi maupun situs yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos).

Layanan ini digunakan untuk mengecek berbagai program bantuan sosial yang masih disalurkan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras pangan, hingga PBI-JKN atau BPJS PBI.

Pengecekan secara berkala juga penting dilakukan karena data penerima bantuan terus diperbarui berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Akibatnya, status penerima bansos dapat berubah mengikuti hasil pemutakhiran data terbaru.

Lantas, bagaimana cara cek bansos KemensosJuni 2026 secara online lewat HP?

Cara cek bansos Kemensos Juni 2026 Lewat HP

Masyarakat dapat melakukan pengecekan penerima bansos melalui aplikasi maupun situs resmi Kemensos.

1. Cara cek bansos di Aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi "Cek Bansos" melalui Play Store atau App Store
• Buka aplikasi dan pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Klik tombol "Cari Data"

Setelah proses pencarian selesai, sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, mulai dari nama penerima, jenis bantuan yang diterima, kategori desil, hingga periode pencairan bantuan sosial.

2. Cara cek bansos Kemensos lewat cekbansos.kemensos.go.id

• Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha atau kode verifikasi yang tersedia
• Klik tombol "Cari Data"

Jika nama terdaftar sebagai penerima bantuan, sistem akan menampilkan informasi lengkap mengenai program bansos yang diterima beserta jadwal penyalurannya.

Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengecek status pencairan bantuan tanpa harus datang ke kantor desa, kelurahan, maupun dinas sosial setempat.

Daftar bansos yang cair Juni 2026

Pemerintah melalui Kemensos masih melanjutkan penyaluran sejumlah program bantuan sosial reguler pada Juni 2026. Berikut daftar bantuan yang masih dicairkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• PBI-JK (PBI-JKN) atau BPJS PBI

Penyaluran bantuan sosial saat ini mengacu pada DTSEN yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK. Karena itu, status penerima dapat berubah sewaktu-waktu sesuai hasil verifikasi dan pembaruan data terbaru.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbeda-beda, tergantung program yang diikuti dan kategori penerima. Berikut rinciannya:

• BPNT: Rp 200.000 per bulan | Rp 600.000 per tahap penyaluran
• PKH: Besaran bantuan disesuaikan dengan kategori penerima, seperti ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas, hingga anak sekolah.
• Bantuan beras pangan: 20 kilogram beras per bulan
• PBI-JKN atau BPJS PBI: Iuran sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dibayarkan langsung oleh pemerintah kepada BPJS Kesehatan.

Pencairan bansos dilakukan melalui bank-bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Di sejumlah wilayah, penyaluran juga masih dilakukan melalui kantor pos.

Itulah cara cek penerima bansos Kemensos Juni 2026. Karena proses pembaruan data penerima berlangsung secara berkala, masyarakat disarankan rutin melakukan cek bansos agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai pencairan program bantuan sosial.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Masa pensiun kini tak lagi sebagai waktu istirahat setelah kerja bertahun-tahun, melainkan menjadi kesempatan menjalani aktivitas baru yang lebih fleksibel dan sesuai minat pribadi.

Tetapi, masih banyak pensiunan yang bingung menghadapi berbagai tantangan setelah pensiun, mulai dari penghasilan rutin yang berkurang, peningkatan kebutuhan kesehatan, hingga keinginan untuk tetap produktif tanpa memiliki dukungan finansial yang memadai.

Dengan perencanaan yang tepat, masa pensiun produktif dapat menjadi fase yang menyenangkan dan penuh peluang.Untuk itu, penting bagi para pensiunan untuk memiliki perencanaan keuangan yang dapat membantu mewujudkan berbagai rencana di masa depan.

Beberapa langkah untuk menjaga kualitas hidup di usia pensiun agar tetap optimal menjalani kegiatan sehari-hari:

Jaga Kesehatan dan Kebugaran

Kesehatan merupakan modal utama untuk tetap aktif di masa pensiun. Karena itu, penting untuk rutin berolahraga, menjaga pola makan seimbang, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Selain itu, penggunaan peralatan penunjang gaya hidup sehat juga dapat membantu menjaga kebugaran sehingga aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih nyaman.

Tetap Aktif Bersosialisasi

Bergabung dengan komunitas atau kegiatan sosial dapat menjadi cara untuk menjaga semangat dan memperluas jaringan pertemanan. Interaksi sosial yang positif juga membantu menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup.

Kelola Keuangan dengan Bijak

Salah satu kunci utama menikmati masa pensiun adalah memiliki kondisi keuangan yang terencana. Dengan pengelolaan yang baik, berbagai kebutuhan seperti kesehatan, renovasi rumah, hingga modal usaha dapat dipersiapkan secara lebih matang.

BRI Multiguna Purna, Solusi Keuangan untuk Pensiunan

Untuk membantu mengelola finansial, BRI menghadirkan BRI Multiguna Purna bagi pensiunan ASN, BUMN, swasta, orang-orang yang memasuki usia 55 tahun ke atas, serta individu yang tetap aktif dan mandiri setelah pensiun agar rencana masa tua tetap dapat.

Sebagai salah satu pilihan kredit pensiunan, BRI Multiguna Purna memiliki banyak fungsi, mulai dari pembelian peralatan penunjang gaya hidup sehat, kebutuhan kesehatan, pengembangan usaha setelah pensiun, renovasi rumah, hingga kebutuhan produktif lainnya.

Dukungan pembiayaan yang tepat diyakini dapat membantu pensiunan menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih leluasa. Hal ini menjadikan masa pensiun sebagai kesempatan untuk terus berkembang, dan menikmati hidup dengan maksimal.

Melalui BRI Multiguna Purna, para pensiunan memiliki akses terhadap solusi keuangan yang dapat membantu menjaga kualitas hidup, serta mendukung berbagai rencana yang ingin diwujudkan.

Perencanaan yang tepat dan dukungan finansial yang sesuai kebutuhan, menikmati masa pensiun yang aktif, nyaman, dan produktif menjadi lebih mudah untuk diwujudkan.

Dapatkan informasi lebih lanjut tentang BRI Multiguna Purna melalui kantor cabang BRI terdekat atau situs resmi BRI.

BPJS Kesehatan mengungkapkan saat ini mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan imbas pengeluaran klaim kesehatan yang jauh lebih besar dibandingkan penerimaan iuran peserta.

"Pembayaran (klaim kesehatan) Rp500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp16 triliun, kurang lebih Rp16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp2 triliun," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan BPJS Kesehatan saat ini melayani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap hari. Tingginya penggunaan layanan tersebut membuat rasio klaim BPJS Kesehatan mencapai 108,72 persen atau melampaui total penerimaan iuran.

"BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020. Kemudian pandemi Covid sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 persen," katanya.

Prihati menyebutkan BPJS Kesehatan berpotensi mengalami gagal bayar klaim mulai Juli 2027 apabila tidak ada intervensi tambahan dari pemerintah untuk memperkuat kondisi keuangannya.

"Kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi (dukungan) Bapak, Ibu sekalian," ujarnya kepada anggota DPR.

Lantas, apa akar masalah yang terjadi dalam BPJS Kesehatan sehingga menjadi kasus berulang?

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan defisit yang menerpa BPJS karena tingginya rasio klaim dibandingkan penerimaan iuran yang diterima. Rasio klaim tembus di atas 100 persen sejak 2023. Selain itu, biaya untuk membayarkan penyakit katastropik peserta juga besar, yakni mencapai 24 persen.

"Rasio klaim kan selalu di atas 100 persen sejak 2023. 2023 (rasio klaim) 106 persen. 2024 sama 2025 sebesar 111 persen, sekarang di April (2026) saja sudah 108 persen," ujar Timboel kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/6).

Artinya, pendapatan iuran tak mampu mengatasi pembiayaan. Timboel menyampaikan aset bersih BPJS Kesehatan terus tergerus yang menyebabkan pada Mei 2026 pembiayaan klaim berada di bawah 1,5 bulan penjaminan.

"Di bulan Mei (2026) ini sudah di bawah 1,5 bulan penjaminan, jadi nggak sehat. Kalau sehat, ada dana yang bisa menjamin 1,5 bulan ke atas pembiayaan klaim," tambahnya.

Penyebab tekor lainnya, kata Timboel, iuran belum dinaikkan selama enam tahun terakhir. Padahal, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 mengatur iuran BPJS Kesehatan dapat ditinjau paling lama dua tahun.

"Sudah 2020 sampai 2026 ini nggak naik-naik, padahal regulasi mengatakan iuran itu ditinjau paling lama 2 tahun. Sekarang udah 6 tahun," tuturnya.

Timboel menyinggung saat eks Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membahas APBN 2026, telah dialokasikan cadangan Rp20 triliun untuk mendanai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Sementara, di era Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, cadangan tersebut baru turun ketika BPJS Kesehatan terjadi defisit total.

"Kan nggak lucu, masa ditungguin dulu defisit baru diturunkan? Kalau defisit itu 1 bulan aja BPJS gagal bayar ke rumah sakit, artinya nunggak 1 bulan, dia kena denda 1 persen. Rp100 miliar dia punya tanggung jawab biaya klaim, eh nunggak 1 bulan dia tambah 1 miliar. Jadi artinya beban itu nggak bisa diatasi dengan iuran yang saat ini, malah menggerus aset bersih," sambungnya.

Ia menyarankan pemerintah meninjau iuran BPJS Kesehatan untuk 6 bulan tersisa pada 2026 mengacu kepada Perpres tersebut. Setidaknya iuran yang dinaikan adalah kelompok PBI yang iurannya ditanggung negara.

"Memang Perpres itu kenaikan iurannya dilakukan saja. Misalnya tinggal 6 bulan ke belakang kan. Misalnya PBI JKN dinaikkan," kata Timboel.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memandang solusi terkait tekor BPJS tidak bisa hanya fokus pada kenaikan iuran atau suntikan dana pemerintah. Kenaikan iuran hanya dapat memperbaiki likuiditas dalam jangka pendek.

"Peningkatan iuran PBI yang dibayarkan pemerintah dapat memperkuat posisi keuangan BPJS karena kelompok ini jumlahnya sangat besar dan tidak menghadapi risiko tunggakan. Namun, langkah tersebut pada dasarnya hanya memindahkan beban dari neraca BPJS ke APBN," kata Yusuf.

Yusuf menilai defisit tidak serta merta hilang, justru bergeser menjadi tanggungan fiskal pemerintah. Hal yang sama pun juga berlaku jika dilakukan bailout atau suntikan dana. Kebijakan itu penting untuk menjaga keberlangsungan layanan, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan.

Menurutnya, prioritas utama pemerintah seharusnya adalah perbaikan efisiensi sistem. Pengawasan terhadap fraud perlu diperkuat karena potensi kerugiannya sangat besar dan langsung menggerus dana jaminan kesehatan.

"Selain itu, layanan kesehatan primer harus diperkuat agar penyakit kronis dapat dideteksi dan dikendalikan lebih awal," ujar Yusuf.

Dari sisi ekonomi kesehatan, Yusuf menilai biaya pencegahan dan pengelolaan dini jauh lebih murah dibandingkan biaya pengobatan ketika penyakit sudah memasuki tahap komplikasi.

Kemudian, pemerintah juga perlu membenahi data kepesertaan agar subsidi benar-benar diterima kelompok yang berhak sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif.

"Kenaikan iuran dan suntikan dana mungkin diperlukan sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga keberlanjutan layanan, tetapi solusi jangka panjang tetap terletak pada pengurangan fraud, penguatan layanan primer, dan perbaikan tata kelola kepesertaan. Tanpa pembenahan di tiga area tersebut, risiko defisit yang sama akan terus berulang di masa mendatang," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara soal puluhan nama yang disetorkan oleh tersangka Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan saat ini pihaknya bakal fokus dalam pemeriksaan eks Waka BGN SOny Sonjaya

"Kami akan memeriksa tersangka SS terlebih dahulu. Fokus ke situ dulu," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (11/6/2026).

Kemudian, Syarief menjelaskan bahwa setelah pihaknya mengantongi keterangan Sony terkait dengan puluhan nama yang disetorkan itu maka penyidikan pun bakal diperluas.

Eks Aspidsus Kejati Jakarta itu juga menekankan, pengembangan kasus tidak hanya berkutat pada nama yang disetorkan Sony. Namun, informasi apapun nantinya bakal dilakukan pendalaman.

"Setelah menerima ini kami akan memeriksa tersangka SS dan agar yang bersangkutan menerangkan kepada kita apa informasi yang didapat. Jadi bukan hanya nama saja tapi apa informasinya," imbuhnya.

Di samping itu, Syarief menyatakan saat ini korps Adhyaksa telah menerima permohonan justice collaborator (JC) dari Sony. Namun, permohonan itu belum dapat dikabulkan lantaran masih dianalisis.

"Permohonan itu sedang kami teliti kami pelajari kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapatkan ya. Kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapat, ya itu yang kami pelajari saat ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pengacara Sony, Krisna Murti mengatakan bahwa pengajuan ini dalam rangka memberikan dukungan secara kooperatif untuk mengusut tuntas kasus dalam program prioritas presiden itu.

Dia menambahkan, kliennya telah menyetor 20 nama yang diduga terlibat kepada penyidik. Namun, sejauh ini Krisna belum mengungkap puluhan nama yang dilaporkan oleh Sony.

Namun demikian, pengungkapan nama yang terlibat tak hanya berhenti dari 20 nama, sebab Sony masih mengantongi nama lain untuk diungkap ke penyidik.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah," imbuhnya.

Adapun, Krisna mengemukakan bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya Sony bakal mengungkap soal proses pengadaan terkait motor, alat IT hingga kaos kaki ke penyidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menargetkan penataan ulang itu rampung dalam kurun waktu sebulan.

Prasetyo mengatakan penataan itu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah pun tengah memetakan permasalahan tata kelola di program MBG selama ini.

"Karena memang kan sebetulnya ada klaster-klasternya, ada klaster permasalahan. Jadi yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kami tata ulang, kami benahi," ujar Prasetyo dalam konferensi pers pada Kamis (11/6/2026).

Prasetyo juga mengatakan bahwa penataan program MBG ini juga termasuk untuk segera memprioritaskan sasaran di daerah 3T.

"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua Minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun," katanya.

Adapun, dari penataan ulang itu pemerintah menargetkan dalam kurun waktu sebulan bisa selesai.

"Kami target awal satu bulan ini harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya. Makanya tentu kami tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga," jelasnya.

Dia mengatakan bahwa target tersebut dipasang untuk memacu lebih keras penguatan sistem pelaksanaan program MBG. Selepas penataan ulang, Prasetyo juga mengatakan bahwa setiap harinya perbaikan-perbaikan akan dilakukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi kesehatan diwajibkan memiliki Dewan Penasihat Medis (DPM) atau Medical Advisory Board (MAB). Kendati begitu, pengamat asuransi Wahyudin Rahman membeberkan beberapa tantangan yang perlu diwaspadai industri.

Dia menyebut, tantangan utamanya tidak lepas dari ketersediaan sumber daya dokter yang kompeten, integrasi data dan sistem informasi kesehatan, serta membangun kolaborasi yang baik dengan rumah sakit dan provider kesehatan.

“Selain itu, perusahaan perlu memastikan penerapan DPM tetap menjaga keseimbangan antara pengendalian biaya dan kualitas layanan bagi peserta,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (10/6/2026) malam.

Walau demikian, Wahyudin tetap melihat DPM berpotensi menjadi salah satu solusi yang efektif karena dapat membantu memastikan layanan medis yang diberikan sesuai kebutuhan klinis pasien.

Menurutnya, melalui pemantauan utilisasi layanan kesehatan dan pengendalian tindakan yang berlebihan, pertumbuhan biaya klaim dapat lebih terkendali.

“Namun, DPM bukan satu-satunya solusi karena inflasi medis juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan tarif rumah sakit, obat-obatan, dan teknologi kesehatan,” tegasnya.

Lebih jauh, dirinya menekankan bahwa perubahan yang paling signifikan dengan adanya DPM adalah meningkatnya pengawasan medis dalam proses pengelolaan klaim dan layanan kesehatan.

“Dengan adanya DPM, keputusan terkait kewajaran tindakan medis, biaya perawatan, dan manajemen kasus menjadi lebih terukur sehingga tata kelola klaim dapat berjalan lebih efektif dan transparan,” katanya.

Sebagai informasi, kewajiban DPM tercantum dalam POJK Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan, yang sudah diundangkan pada 22 Desember 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa saat ini sebagian perusahaan asuransi telah memiliki DPM.

“Saat ini sebagian perusahaan asuransi telah memiliki fungsi MAB, baik dibentuk secara sendiri maupun melalui skema gabungan. MAB juga dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga,” ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK Desember 2025, pada Jumat (9/1/2026).

Ogi melanjutkan, sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan asuransi diberikan waktu masa transisi selama satu tahun dalam menerapkan DPM dan pemenuhan persyaratan, sejak POJK 36/2025 diundangkan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemudahan akses layanan kesehatan menjadi salah satu aspek yang semakin diperhatikan perusahaan dalam mendukung kesejahteraan karyawan.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, AirNav Indonesia mulai menerapkan layanan kesehatan yang dikelola oleh PT Administrasi Medika (AdMedika) melalui layanan AdClaim sejak 1 Juni 2026 lalu.

Melalui kerja sama ini, karyawan AirNav Indonesia beserta anggota keluarga dapat mengakses berbagai layanan kesehatan yang terintegrasi dalam satu ekosistem digital.

Layanan tersebut mencakup manfaat rawat jalan, rawat inap, reimbursement, hingga telemedicine.

Direktur SDM dan Umum AirNav Indonesia Didiet KS Radityo mengatakan, perusahaan bersama AdMedika telah menyiapkan berbagai sarana pendukung untuk menunjang implementasi layanan tersebut.

"AirNav bersama AdMedika telah menyiapkan berbagai sarana pendukung layanan, meliputi layanan informasi peserta, mekanisme penjaminan, sistem monitoring layanan, serta pengembangan dan perluasan jaringan faskes di seluruh wilayah kerja AirNav," kata Didiet dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).

"Keberhasilan implementasi ASO ini juga tidak lepas dari dukungan seluruh pihak. Kami berharap ASO AdMedika dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh peserta melalui pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, berkualitas, dan berkelanjutan," ujar Didiet.

Digitalisasi layanan kesehatan karyawan

Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengelolaan layanan kesehatan korporasi.

Melalui integrasi layanan digital, peserta dapat mengakses informasi kesehatan dan administrasi secara lebih praktis.

Dalam kerja sama ini, AdMedika menyediakan aplikasi MyAdMedika yang dapat digunakan peserta untuk mengakses berbagai informasi terkait manfaat kesehatan yang dimiliki.

Melalui aplikasi tersebut, peserta dapat mencari fasilitas kesehatan rekanan, memantau riwayat penggunaan layanan kesehatan, hingga mengelola kebutuhan kesehatan secara digital.

Selain itu, layanan telemedicine juga menjadi bagian dari fasilitas yang dapat dimanfaatkan peserta. Kehadiran layanan ini memungkinkan konsultasi dengan dokter dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan.

Dari sisi peserta, penyederhanaan proses administrasi menjadi salah satu aspek yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh layanan medis.

Dengan proses yang lebih sederhana, peserta dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih efisien.

Fokus pada pengalaman pengguna

Direktur Utama AdMedika Dian Prambini mengatakan, kerja sama dengan AirNav Indonesia merupakan bagian dari upaya perusahaan menghadirkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta saat ini.

Menurut dia, integrasi layanan kesehatan melalui platform digital diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih praktis bagi pengguna.

"Kami menyambut baik kepercayaan yang diberikan AirNav Indonesia kepada AdMedika sebagai mitra pengelola layanan kesehatan. Melalui layanan AdClaim yang didukung aplikasi MyAdMedika, kami berkomitmen menghadirkan pengalaman layanan kesehatan yang terintegrasi, mulai dari rawat jalan, rawat inap, reimbursement, hingga telemedicine," tutur Dian.

"Harapan kami, seluruh peserta dapat merasakan kemudahan akses layanan kesehatan yang lebih praktis, transparan, dan berfokus pada kebutuhan pengguna," terang Dian.

Kerja sama tersebut juga mencakup dukungan jaringan fasilitas kesehatan yang digunakan peserta di berbagai wilayah kerja AirNav Indonesia.

Menurut AirNav Indonesia, penyediaan layanan informasi peserta, sistem monitoring layanan, serta perluasan jaringan fasilitas kesehatan menjadi bagian dari upaya untuk memastikan layanan kesehatan dapat diakses secara lebih luas oleh karyawan dan keluarga.

Dukung kesejahteraan karyawan

AirNav Indonesia menilai layanan kesehatan yang mudah diakses menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung kesejahteraan karyawan.

Kemudahan dalam memperoleh layanan medis dinilai dapat membantu peserta lebih fokus pada proses pemulihan dan menjaga kondisi kesehatan.

Melalui kerja sama dengan AdMedika, perusahaan berharap peserta memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih terintegrasi, baik untuk kebutuhan rawat jalan, rawat inap, penggantian biaya pengobatan, maupun konsultasi kesehatan secara daring.

Bagi AdMedika, kerja sama ini menjadi bagian dari layanan pengelolaan kesehatan yang ditawarkan kepada perusahaan, perusahaan asuransi, dan berbagai institusi.

Perusahaan yang kini menjadi bagian dari grup Fullerton Health tersebut bergerak sebagai Third Party Administrator (TPA) yang menyediakan layanan pengelolaan klaim kesehatan, manajemen jaringan fasilitas kesehatan, serta layanan kesehatan digital.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - BPJS Kesehatan sedang membuka lowongan kerja sebagai Pegawai Administrasi Tidak Tetap (PATT) Tahap 2 2026. Pendaftaran dibuka 10 Juni hingga 23 Juni 2026 secara online.

"BPJS Kesehatan kembali membuka kesempatan berkarir sebagai Pegawai Administrasi Tidak Tetap (PATT) untuk Tahap 2 Tahun 2026!. Waspada penipuan! Seluruh tahapan rekrutmen ini GRATIS dan tidak dipungut biaya apa pun," tulis akun BPJS Kesehatan @bpjskesehatan_ri, dikutip Kamis (11/6/2026).

Lowongan di lembaga negara yang mengurusi jaminan kesehatan nasional ini dibuka untuk mengisi kebutuhan PATT di sejumlah kantor cabang. Seperti Kedeputian Wilayah I, Kedeputian Wilayah IV, Kedeputian Wilayah V, Kedeputian Wilayah VII, Kedeputian Wilayah VIII, Kedeputian Wilayah IX, Kedeputian Wilayah X, Kedeputian Wilayah XI, dan Kedeputian Wilayah XII.

Persyaratan Umum

1. Bersedia bekerja penuh waktu dengan status kontrak

2. Pendidikan minimal D3 semua jurusan

3. IPK minimal 3.00 dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B atau Baik Sekalu

4. Belum berusia 26 tahun pada 31 Desember 2026

5. Belum menikah

6. Tidak memiliki catatan perbuatan melanggar hukum

7. Bersedia ditempatkan di wilayah kerja kantor cabang BPJS kesehatan (termasuk kantor Kota/Kabupaten)

Persyaratan Khusus

1. Bagi pelamar satuan kerja di Provinsi Aceh (Kedpeutian Wilayah I) yaitu KC Banda Aceh, KC Langsa, dan KC Lhokseumawe diutamakan ber-KTP provinsi Aceh

2.Bagi pelamar satuan kerja di Papua (Kedeputian Wilyaha XII) diutamakan Orang Asli Papua (OAP) dengan ketentuan:

- IPK minimal 2.76

- Belum berusia 31 tahun pada 31 Desember 2026

- Diutamakan belum menikah

Detail informasi lowongan dan pengajuan lamaran ini dapat dilakukan di laman resmi rekrutmen BPJS Kesehatan di https://rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id. Semoga informasi ini bermanfaat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Esa Medika Mandiri menyiapkan sejumlah rencana ekspansi di industri alat kesehatan nasional setelah melayani lebih dari 200 rumah sakit di Indonesia sepanjang lebih dari 25 tahun beroperasi.

Direktur Utama PT Esa Medika Mandiri Florian Chris Widjaja mengatakan perjalanan perusahaan selama lebih dari dua dekade ditopang oleh konsistensi dalam membangun kemitraan jangka panjang dengan fasilitas kesehatan dan institusi terkait.

Basis pelanggan perseroan mencakup institusi pemerintah, lembaga internasional, dan jaringan rumah sakit swasta, yang mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap kapabilitas Perseroan dalam penyediaan solusi alat kesehatan.

“Selama lebih dari 25 tahun, PT Esa Medika Mandiri tumbuh dengan berfokus pada kebutuhan fasilitas kesehatan di Indonesia, terutama pada layanan-layanan kritikal yang membutuhkan keandalan produk, ketepatan layanan, dan kesinambungan dukungan operasional. Perseroan telah melayani lebih dari 200 Mitra rumah sakit di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/6/2026).

Florian menjelaskan perseroan akan terus memperkuat fondasi bisnis melalui kombinasi distribusi, manufaktur, dan kemitraan strategis guna menangkap peluang pertumbuhan industri kesehatan nasional.

Sejak berdiri pada 2000, Esa Medika berkembang dari distributor alat kesehatan menjadi penyedia solusi kesehatan yang didukung jaringan distribusi nasional. Hingga 2026, perusahaan memiliki 1 kantor pusat, 2 pabrik manufaktur, 4 kantor perwakilan di Semarang, Medan, Bandung, dan Surabaya, serta jaringan tenaga penjualan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Portofolio bisnis perseroan berfokus pada peralatan medis kategori capital equipment yang digunakan jangka panjang oleh fasilitas kesehatan, khususnya untuk ruang operasi, unit perawatan intensif (ICU), dan instalasi gawat darurat (IGD).

Produk yang dipasarkan meliputi instrumen bedah, electrosurgery unit, lampu operasi dan pemeriksaan, sistem bedah minimal invasif, ventilator, anesthesia machine, serta berbagai perangkat medis lainnya untuk mendukung layanan kesehatan kritikal.

Selain memperkuat distribusi, Esa Medika juga mengembangkan kapasitas manufaktur melalui pembangunan pabrik di Solo pada 2020 dan Cikupa pada 2023. Kedua fasilitas tersebut telah mengantongi sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dari Kementerian Kesehatan.

Dalam perjalanannya, perseroan juga terlibat dalam sejumlah proyek kesehatan yang didukung lembaga multilateral, antara lain proyek Islamic Development Bank (IsDB) di Universitas Sumatera Utara pada 2013, Universitas Sebelas Maret dan Universitas Andalas pada 2016.

Selanjutnya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada 2021, RS Vertikal Makassar dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo pada 2024, serta RS Vertikal Surabaya pada 2025.

Florian Chris Widjaja menilai kebutuhan alat kesehatan di Indonesia masih memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang seiring peningkatan kapasitas layanan kesehatan nasional.

Karena itu, perusahaan akan terus memperluas jaringan distribusi, meningkatkan kapasitas manufaktur, dan memperkuat kerja sama dengan mitra internasional di bidang teknologi alat kesehatan.

JAKARTA - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menyampaikan kritik terhadap ketimpangan akut dalam sistem pelayanan dialisis nasional. KPCDI mengungkapkan bahwa ego sektoral, minimnya edukasi, serta ketimpangan insentif ekonomi bagi rumah sakit telah meminggirkan metode Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) atau cuci darah lewat perut.

Ketua KPCDI Tony Richard Samosir menjelaskan akibat ketimpangan tersebut, layanan cuci darah di Indonesia mengalami banyak persoalan, memonopoli anggaran BPJS Kesehatan, dan menelantarkan 48% pasien gagal ginjal stadium akhir hingga berujung pada tingginya angka kematian.

“Sistem jaminan kesehatan saat ini belum memberikan rasa keadilan bagi pasien. Berdasarkan data evaluasi pemanfaatan CAPD di Indonesia jalan di tempat dan tidak pernah bergerak di atas 2% selama lebih dari satu dekade. Sebaliknya, metode Hemodialisis (HD) atau cuci darah berbasis rumah sakit mendominasi hingga 98%,” ujar Tony dalam acara bertajuk Indonesia Peritoneal Dialysis Patient Forum (INDOPD Forum) 2026 di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Pihaknya menemukan fakta bahwa 48% pasien gagal ginjal di Indonesia tidak mendapatkan pelayanan dialisis. Dampaknya, 60.000 hingga 90.000 pasien meninggal dunia setiap tahunnya karena tidak kebagian tempat cuci darah. “Ini adalah tragedi kemanusiaan yang terabaikan," ucapnya.

Di sisi lain, KPCDI mencatat keengganan institusi medis mengadopsi CAPD berakar pada motif finansial. Rumah sakit dan tenaga kesehatan cenderung memilih metode HD karena jauh lebih menguntungkan secara ekonomi.

Metode HD mengharuskan pasien datang 8 hingga 12 kali per bulan ke fasilitas kesehatan, yang berarti perputaran klaim tarif BPJS terus mengalir ke rumah sakit. Sementara itu, CAPD yang dilakukan mandiri oleh pasien di rumah hanya membutuhkan kunjungan 1 sampai 2 kali saja per bulan.

Menyikapi kondisi kritis ini, KPCDI mendesak Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan segera mengambil langkah konkret demi menjaga keberlanjutan program JKN dan menyelamatkan nyawa pasien:

"Jika pemerintah tidak berani melakukan perubahan strategis ini, angka kematian pasien gagal ginjal akan terus meroket. CAPD bukan lagi sekadar pilihan alternatif, melainkan solusi wajib untuk mengatasi kebuntuan layanan dialisis nasional," jelasnya.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka Andalusia menyatakan pemerintah mengakui bahwa adopsi CAPD di Indonesia saat ini masih sangat minim yakni berada di bawah 0,1% jika dibandingkan dengan metode Hemodialisis (HD) atau cuci darah di rumah sakit. Ketimpangan ini memicu pemborosan anggaran JKN dan menurunkan kualitas hidup pasien gagal ginjal.

Namun demikian, Menteri Kesehatan telah memerintahkan jajarannya untuk memperkuat layanan CAPD secara masif di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi krusial mengingat beban pembiayaan penyakit gagal ginjal terus melonjak tajam dalam sistem JKN.

"Data BPJS Kesehatan menunjukkan belanja JKN untuk gagal ginjal meningkat pesat dari yang semula di bawah Rp1 triliun pada tahun 2020 kini melesat mencapai Rp1,68 triliun pada tahun 2024. Kita harus membangun sistem yang lebih preventif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pasien, bukan pada kepentingan bisnis rumah sakit," ujar Rizka.

Kemenkes kini tengah memperkuat jejaring layanan uronefrologi melalui program pengampuan di 512 rumah sakit madya, 40 rumah sakit utama, dan 17 rumah sakit paripurna di seluruh kabupaten/kota. Namun, Rizka mengungkapkan tantangan besar pada ketimpangan jangkauan geografis. Saat ini, layanan HD sudah tersedia di seluruh kabupaten/kota, sedangkan layanan CAPD baru menjangkau 119 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Senada dengan Kemenkes, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto memberikan peringatan keras kepada pihak rumah sakit agar tidak menahan hak pasien untuk mendapatkan layanan CAPD demi mengejar keuntungan finansial dari tindakan HD.

"Kami menangkap indikasi bahwa pihak rumah sakit dan sebagian cenderung mengarahkan pasien ke metode HD karena rumah sakit bisa hidup dari sana; melayani pasien 8 kali sebulan dan terus mencairkan klaim. Saya ingatkan dunia kesehatan tidak boleh berbisnis. Jika CAPD terbukti secara medis mampu meningkatkan quality of life pasien dan menghemat anggaran negara, maka Kemenkes harus memperketat regulasinya," ungkap Edy.

Guna mengatasi ancaman ledakan pasien gagal ginjal kronik, Kemenkes menjalankan strategi dari hulu ke hilir. Di sektor hulu, pemerintah menggencarkan Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk mengintervensi tingginya angka hiperglikemia (gula darah tinggi) dan hipertensi, serta menerapkan kebijakan label tingkat kandungan Gula, Garam, Lemak (GGL) pada makanan dan minuman siap saji.

Di sektor hilir, Kemenkes membuka ruang kolaborasi dan meminta masukan konstruktif dari KPCDI serta industri farmasi penyedia layanan CAPD untuk merumuskan tata kelola distribusi alat, edukasi, serta skema pembiayaan yang berkeadilan. Pemerintah menegaskan akan menempatkan hak dan keselamatan masyarakat pada posisi tertinggi dalam setiap pengambilan kebijakan dialisis nasional.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai penyesuaian harga Pertamax perlu dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal negara.

“Kami memahami bahwa menjaga kredibilitas fiskal merupakan hal yang penting. Stabilitas fiskal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro, nilai tukar rupiah, iklim investasi, serta kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia," kata Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Anggawira menjelaskan saat ini pemerintah tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia guna mendukung berbagai program pembangunan nasional.

Setiap penyesuaian harga energi, tuturnya melanjutkan, harus dilakukan secara terukur, transparan, dan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kemampuan dunia usaha untuk beradaptasi.

Menurut dia, kepastian arah kebijakan juga menjadi faktor penting agar pelaku usaha dapat menyusun perencanaan bisnis dengan lebih baik.

Anggawira menambahkan, kenaikan harga Pertamax ini memang berpotensi memberikan dampak yang berbeda pada setiap sektor usaha. Industri logistik, transportasi, distribusi barang, jasa lapangan, konstruksi, perkebunan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tingkat mobilitas tinggi diperkirakan akan merasakan peningkatan biaya operasional secara langsung.

Untuk itu, HIPMI mendorong pemerintah untuk menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menjaga daya saing dunia usaha. Upaya tersebut di antaranya dilakukan melalui penguatan efisiensi rantai logistik nasional, percepatan pembangunan infrastruktur energi dan transportasi, serta pemberian insentif bagi sektor-sektor produktif yang terdampak signifikan, khususnya industri padat karya dan UMKM.

“Selain itu, pemerintah harus dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperluas akses pembiayaan yang kompetitif agar dunia usaha memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian dan transformasi menuju operasional yang lebih efisien,” tuturnya.

Anggawira juga menilai pentingnya mendorong percepatan penggunaan teknologi yang lebih hemat energi, termasuk pemanfaatan kendaraan berbasis gas maupun listrik pada sektor-sektor tertentu sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

“Saat ini yang dibutuhkan dunia usaha bukan semata harga energi yang murah, melainkan kepastian usaha, efisiensi ekonomi, dan iklim investasi yang kondusif. Dengan keseimbangan tersebut, pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja dapat terus terjaga,” kata Sekjen Himpunan Alumni IPB ini.

Anggawira berharap setiap kebijakan penyesuaian harga energi diikuti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Dengan demikian, tujuan menjaga keberlanjutan fiskal negara dapat tercapai tanpa menghambat aktivitas usaha maupun momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026