Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa hasil simulasi ekonomi menunjukkan perekonomian nasional diproyeksikan tetap stabil dalam tiga bulan ke depan.

“Berdasarkan simulasi komprehensif yang kami lakukan, kondisi perekonomian kita dalam tiga bulan ke depan masih sangat aman dan terjaga. Fundamental ekonomi kita kuat,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Meski begitu, sebagaimana arahan Presiden, pemerintah telah merumuskan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi apabila ketegangan geopolitik berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Salah satu fokus utama langkah antisipatif tersebut adalah memitigasi potensi lonjakan harga energi, khususnya menyangkut pelebaran selisih antara harga minyak mentah global dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

DEN juga menekankan pentingnya menjaga rantai pasok komoditas strategis, seperti sulfur, yang krusial bagi keberlanjutan program hilirisasi industri nikel dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) nasional agar tidak terganggu oleh dinamika global.

Dari sisi ketahanan fiskal, pemerintah menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam koridor yang sehat dan terkendali.

Defisit fiskal akan dijaga ketat di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), melalui efisiensi belanja yang terukur serta optimalisasi penerimaan dari sektor komoditas ekspor andalan, seperti batu bara dan kelapa sawit.

“Masyarakat dan dunia usaha tidak perlu khawatir, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) masih sangat terkendali. Defisit akan dijaga di bawah 3 persen melalui efisiensi belanja yang tepat, dan memaksimalkan momentum harga komoditas ekspor untuk memperkuat penerimaan negara,” ujarnya.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan di sektor riil, pemerintah akan mempercepat deregulasi sebagai stimulus non-fiskal.

Ketua DEN menekankan bahwa penuntasan hambatan struktural di lapangan menjadi prioritas agar proses perizinan semakin sederhana, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di tengah situasi global yang penuh dinamika.

Lebih lanjut, pemerintah memandang situasi geopolitik ini bukan semata sebagai tantangan, melainkan sebagai sebuah peluang strategis.

Ketua DEN terus mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan (GovTech) serta penguatan inisiatif pembangunan Indonesia Financial Center guna menangkap potensi pergeseran arus modal global.

"Kita tidak hanya bicara soal bertahan, tapi bagaimana mengambil manfaat dari situasi ini. Percepatan GovTech dan pembangunan Indonesia Financial Center adalah langkah strategis kita untuk memanfaatkan pergeseran arus modal global," ujarnya.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan dunia usaha, Luhut optimistis momentum ini dapat dijadikan katalis bagi lompatan kemajuan nasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Informasi yang dibagikan lewat akun media sosial Sekretariat Kabinet itu membeberkan bahwa dalam pertemuan Prabowo dan Luhut membahas perkembangan ekonomi dalam negeri dan dinamika global.

“Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” tulis keterangan Sekretariat Kabinet.

Pada kesempatan itu, Luhut menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN tetap terkendali. Termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech) salah satunya dalam rangka penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Diketahui, bahwa digitalisasi bantuan sosial saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos.



Luhut Lapor Prabowo: Iran Tak Mungkin Tutup Selat Hormuz Seterusnya



“Seiring dinamika global, pemerintah juga melihat peluang untuk menarik arus modal, terutama dari Timur Tengah, melalui percepatan pembentukan Indonesia Financial Center guna memperkuat daya tarik investasi nasional,” tulis keterangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri terkait di Jakarta pada Rabu (11/3/2026) malam.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi global, termasuk potensi dampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian dunia dan Indonesia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa pemerintah tengah memantau dinamika global yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

“Presiden Prabowo menerima Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas perkembangan ekonomi global, termasuk potensi dampak eskalasi konflik Timur Tengah terhadap perekonomian dunia dan Indonesia,” ujar Teddy.

Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kondisi pasokan energi nasional saat ini masih dalam keadaan aman. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Pasokan BBM dan gas nasional dalam kondisi mencukupi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga energi global dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar dampaknya terhadap APBN tetap terkendali,” kata Teddy.

Selain membahas stabilitas energi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah-langkah strategis guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Salah satu fokus yang disampaikan adalah percepatan program swasembada energi agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan energi global.

Presiden Ke-8 RI, kata Teddy, juga mendorong penguatan digitalisasi pemerintahan, termasuk melalui program percontohan digitalisasi penyaluran bantuan sosial guna meningkatkan efisiensi belanja negara.

Lebih lanjut, Kepala negara meminta seluruh jajaran pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global yang terus berkembang. Antisipasi kebijakan dinilai penting agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

“Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah terus mengantisipasi perkembangan situasi global dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga,” pungkas Teddy.

REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga ketercukupan bahan bakar minyak (BBM) dan gas liquefied petroleum gas (LPG) di tengah gejolak pasar energi global sejak meletusnya perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran. Hal itu disampaikan Luhut di hadapan puluhan ribu mahasiswa yang hadir dalam kuliah umum bertajuk “Optimalisasi Peran dan Karakter Mahasiswa dalam Memanfaatkan Bonus Demografi Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045” di Auditorium Unjani Cimahi, Rabu (11/3/2026).

“Kita sudah gambarkan skenario-skenario yang ada dan basisnya dengan data. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. Pemerintah, saya lihat, cukup siaga untuk menghadapi,” kata Luhut.

Luhut menggambarkan langkah yang disiapkan untuk menghadapi dinamika memanasnya perang di kawasan Timur Tengah.

“Jadi kontingensi yang diperlukan untuk skenario harga minyak 90 dolar AS, 100 dolar AS, sampai 150 dolar AS itu sudah dibuat. Nanti tentu kita lihat rata-rata berapa karena APBN kita 70 dolar AS. Jadi kita hitung kalau naik 10 dolar AS bisa stoppage Rp 70 triliun. Tapi setelah kita hitung kemarin kita lega, masih semua manageable,” ungkap Luhut.

Luhut mengatakan, skenario dan kontingensi diperlukan untuk menghadapi dampak terburuk dari perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang mengancam pasokan energi. Sebab, pihaknya tidak dapat memastikan sampai kapan perang tersebut akan berakhir.

Luhut mengaku telah memanggil Pertamina Patra Niaga untuk menerima penjelasan langsung terkait cadangan energi nasional. Hasilnya, untuk pasokan gas LPG diakuinya sempat mengalami masalah, namun sudah dapat diatasi karena distribusi dari Amerika Serikat telah berlayar menuju perairan Indonesia.

“Memang waktu kita data nilai kritis kira-kira LPG. Tapi dari penjelasan Patra Niaga kita lihat dan kami cek kemudian itu dari Amerika kapalnya sudah jalan masuk ke Indonesia. Jadi kita juga tidak melihat masalah serius,” kata Luhut.

Kemudian dari pulau-pulau besar, kata dia, gas LPG telah terdistribusi ke wilayah-wilayah terpencil yang memang sulit diakses.

“Karena kalau di Pulau Jawa itu tidak terlalu ada masalah, karena dia (gas) datang langsung bisa dibagikan. Tapi di luar Pulau Jawa yang jauh itu masalah karena transportasi ke sana. Oleh karena itu mulai hari ini Pertamina sudah menyalurkan ke daerah-daerah luar Jawa untuk gas,” ujar Luhut.

Begitu pula untuk ketersediaan BBM yang dipastikan aman. Karena itu, Luhut meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan energi di tengah semakin memanasnya perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

“BBM saya lihat belum ada masalah yang terlalu serius dan saya lihat pemerintah sudah punya kontingensi untuk menghadapi kalau perang ini masih agak berkelanjutan. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan,” ujar Luhut.

Cadangan kita berada pada level yang cukup untuk menjaga stabilitas pasokan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kondisi pasokan energi nasional, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tetap pada tingkat yang mencukupi dan terkendali di tengah dinamika geopolitik global.

Sistem pasokan energi nasional saat ini masih stabil dan berbagai langkah antisipatif telah dijalankan guna memastikan distribusi energi kepada masyarakat tetap terjaga.

“Secara umum kondisi pasokan BBM nasional masih mencukupi dan tidak ada isu krisis bahan bakar kendaraan. Cadangan kita berada pada level yang cukup untuk menjaga stabilitas pasokan,” ujar Luhut usai menerima penjelasan langsung dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Patra Niaga dan Direktur Operasi Kilang PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan paparan PT Pertamina Patra Niaga, cadangan BBM nasional saat ini berada pada level yang mencukupi.

Sehingga dapat dipastikan pasokan bahan bakar kendaraan masih dalam kondisi stabil.

Sementara itu, cadangan LPG nasional saat ini juga tergolong mencukupi.

Meski menghadapi tekanan dari dinamika geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok energi, Pertamina sudah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk memastikan pasokan tetap terjaga.

Langkah-langkah tersebut antara lain optimalisasi produksi kilang, termasuk pengalihan sebagian produksi dari propylene menjadi LPG, peningkatan produksi Pertalite dari kilang domestik, serta renegosiasi dan penguatan koordinasi dengan pemasok internasional.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan antara PGN dan Pertamina Patra Niaga untuk memaksimalkan penggunaan CNG bagi sektor industri yang memungkinkan beralih dari LPG, sehingga distribusi LPG dapat lebih difokuskan untuk kebutuhan rumah tangga.

“Pemerintah melalui Pertamina sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang konkret. Mulai dari optimalisasi produksi kilang, penyesuaian produksi energi, hingga koordinasi dengan pemasok global," jelas Luhut.

"Ini menunjukkan bahwa sistem energi kita cukup tangguh dalam menghadapi dinamika global,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan perkembangan mengenai dua kapal tanker milik Pertamina yang saat ini berada di wilayah yang terdampak dinamika geopolitik global.

Pertamina memastikan bahwa kapal MT Pertamina Pride dan MT Gamsunoro saat ini berada dalam kondisi aman dan berstatus standby atau hold position, bukan dalam kondisi darurat.

Komunikasi dengan kedua kapal tersebut terus dilakukan secara berkala setiap empat jam untuk memastikan keselamatan kru serta memantau perkembangan situasi di lapangan.

Ketua DEN juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk memastikan keamanan pasokan energi menjelang periode mudik Lebaran, termasuk melalui penguatan koordinasi dengan BUMN energi dan pemantauan distribusi secara lebih intensif di berbagai wilayah.

“Pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan pasokan BBM dan LPG tetap aman menjelang mudik dan Hari Raya Idul Fitri,” kata dia.

Adapun perkembangan global juga menunjukkan adanya sejumlah faktor yang berpotensi meredakan tekanan terhadap pasar energi, termasuk kemungkinan pelepasan cadangan minyak oleh negara-negara G7 serta proyeksi meredanya dinamika geopolitik dalam beberapa minggu ke depan.

Luhut menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi secara intensif untuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional tetap terjaga.

“Yang paling penting bagi masyarakat adalah memastikan pasokan energi tetap tersedia dan stabil. Dari penjelasan yang kami terima hari ini, kami optimistis kondisi cadangan energi nasional tetap mencukupi dan dapat dijaga dengan baik,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak ikut memusuhi Iran di tengah konflik Timur Tengah, yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

"Dalam menyusun foreign policy (kebijakan luar negeri) kita, memang kita harus melihat faktor ini, faktor kekuatan mereka (Iran). Kita jangan jadi ikut musuhan sama dia. Enggak ada gunanya," kata Luhut dikutip dari unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Jumat (6/3).

Ia menekankan posisi Indonesia sebagai negara non-blok membuat pemerintah tidak seharusnya ikut bermusuhan dengan pihak mana pun.

"Di tengah tarik-menarik kepentingan kekuatan besar, prinsip politik luar negeri Bebas Aktif harus terus menjadi pedoman yang paling relevan bagi bangsa ini," imbuhnya.

Namun, Luhut menyebut Indonesia juga disebut tidak bisa bersikap memusuhi AS atau negara manapun. Sejumlah negara besar lain yang berada di luar konflik tetapi ikut terdampak, seperti Rusia dan China, juga tidak bisa dijadikan lawan oleh Indonesia.

"Indonesia tidak dalam posisi untuk memihak negara manapun. Bermitra dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara maju ataupun menghormati hubungan persahabatan dengan negara-negara berkembang, dan juga negara muslim seperti Iran, adalah prinsip yang diamanatkan oleh para foundingfathers untuk kami jaga dan laksanakan," ujarnya.

Selain itu, Luhut mengingatkan bahwa tugas menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, diplomasi Indonesia harus dijalankan secara luwes, proaktif, dan selalu berorientasi pada penguatan ketahanan domestik. Ia mengajak masyarakat tetap bersatu dalam menghadapi dampak perang global ini.

Ia menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah agar kebijakan yang diambil dapat menjaga stabilitas nasional.

"Jangan ada yang berpikiran ekstrem ke sana ke sini. Kita harus mendukung pemerintah supaya pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang proaktif untuk menjaga ketahanan energi kita maupun pangan dan keamanan dalam negeri kita juga," pungkas Luhut.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memprediksi perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel tidak akan selesai dalam waktu satu bulan.

Luhut memandang Iran sebagai bangsa pejuang (fighter) dan selama ribuan tahun menjadi bangsa yang tidak pernah dijajah. Meskipun beberapa pimpinan Iran yang terbunuh dalam perang, tetap tidak ada sinyal yang menunjukkan pelemahan serangan Teheran.

Oleh karena itu, eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut menilai Iran tidak berada dalam posisi yang menunjukkan tanda-tanda melemah. Inilah yang membuatnya memprediksi perang belum akan selesai dalam sebulan.

"Saya melihat perang ini tidak akan selesai dalam empat minggu atau satu bulan ke depan karena beberapa pemimpin mereka yang dibunuh [dan] tidak ada tanda-tanda melemah," kata Luhut dikutip dari unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Jumat (6/3).

Menurutnya, kekuatan persenjataan Iran juga menjadi faktor penting yang menentukan konflik ini akan berlangsung lama. Luhut menyinggung kemampuan roket dan drone Iran yang dinilai menjadi salah satu kunci dalam dinamika perang tersebut.

Luhut juga mengingatkan perang berlarut-larut ini berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia, terutama dari sisi energi. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan terganggunya jalur distribusi energi global apabila Selat Hormuz ditutup.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia, termasuk bagi sebagian impor minyak mentah Indonesia dari kawasan Timur Tengah. Karena itu, Luhut menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah apabila jalur tersebut benar-benar ditutup oleh Iran.

Ia turut mengutarakankekhawatirannya terkait dengan harga minyak dunia yang bisa mencapai US$100 per barel. Sekarang saja, harganya sudah US$78 per barel, di atas asumsi Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan pemerintah sebesar US$70 per barel dalam APBN 2026.

"Padahal kita bikin di APBN US$70 ya. Jadi ini yang harus kita amati. Kalau sampai (perang) ini berkelanjutan, lama, harga minyak naik. Itu betul-betul harus kita cermati," imbuhnya.

Luhut mengimbau pemerintah perlu memperhatikan secara detail berapa lama cadangan BBM Indonesia dapat bertahan. Perhitungan tersebut harus dilakukan secara akurat. Jika cadangan memang dapat bertahan hingga 30 hari, maka pemerintah perlu memetakan sumber impor minyak selanjutnya.

"Dari mana kita harus import minyak, berapa cost-nya, berapa selisihnya, spa dampaknya pada APBN. Kita juga diskusi-diskusi terbuka di Dewan Ekonomi. Kita dengarkan pendapat-pendapat, bagaimana ini. Nanti kita berikan pendapat kita pada pemerintah," ujar Luhut.

Luhut pun mengajak masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam menghadapi dampak dari konflik global ini. Ia menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah agar kebijakan yang diambil dapat menjaga stabilitas nasional.

"Jangan ada yang berpikiran ekstrem ke sana, ke sini. Kita harus mendukung pemerintah supaya pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang proaktif untuk menjaga ketahanan energi kita maupun pangan dan keamanan dalam negeri kita juga," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kondisi pangan dan energi nasional tetap aman saat periode Lebaran ini meski konflik di Timur Tengah masih memanas.

"Kita untuk Lebaran ini aman dari segi pangan dan kemudian dari segi energi juga relatif masih aman," katanya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

Menurutnya, kebutuhan energi termasuk LPG telah diamankan melalui diversifikasi sumber pasokan, salah satunya dari AS. Langkah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS.

"Untuk kebutuhan energi kita sudah mencari sumber lain seperti dalam agreement on reciprocal tariff, kita mendapatkan alternatif daripada energi termasuk LPG dari Amerika," ucap Airlangga.

Pertamina juga telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra di AS sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut. Melalui kesepakatan itu, Indonesia memiliki alternatif pasokan apabila suplai dari Timur Tengah terganggu akibat perang.

"Pertamina sudah membuat MoU, sehingga dengan demikian sumber lain juga sebetulnya secara paralel dipersiapkan seandainya suplai dari Timur Tengah betul-betul terganggu karena perang berkepanjangan," ujar Airlangga.

Ia menegaskan pemerintah terus memonitor perkembangan konflik di Timur Tengah untuk memastikan stabilitas pangan dan energi nasional tetap terjaga.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai belum ada negara yang secara terbuka mengkritik Amerika Serikat (AS) dalam konflik Timur Tengah yang juga melibatkan Israel dan Iran.

Mari Elka mengatakan saat ini konstelasi geopolitik sedang sulit diprediksi. Ia memandang semua negara berhati-hati ketika menyampaikan pendapat mengenai konflik tersebut.

Namun, ia mengatakan belum ada negara yang secara jelas melayangkan kritik terhadap AS di konflik ini.

"Dari konstelasi geopolitiknya itu sangat sulit diprediksi. Kalau kita lihat semua negara hati-hati menyampaikan pendapat terkait hal ini," kata Mari Elka dalam acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (2/3).

Dia menuturkan walaupun ada yang mengutuk soal nuklir Iran, namun dirinya belum melihat ada yang secara jelas melakukan kritik ke AS terkait penyerangan ke Iran.

Ia mengatakan, Indonesia termasuk dari negara yang belum melayangkan kritik secara jelas terhadap AS karena ingin berposisi sebagai mediator.

Dia pun menegaskan Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai. "Dalam arti, kita (Indonesia) posisinya ingin jadi mediator. Kita juga selesaikan secara damai sebisa mungkin," ucap Mari Elka.

Wakil Ketua Dewan (DEN) Mari Elka Pangestu memandang penandatanganan kesepakatan dagang atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebagai negosiasi yang tidak biasa.

Mari Elka mengungkapkan kritik terhadap RI muncul terkait deal dagang ini, dan semakin deras setelah Supreme Court atau Mahkamah Agung (MA) AS pada Jumat (20/2) membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

Di hari yang sama dengan MA AS membacakan putusan itu, pemerintah Indonesia dan AS menyepakati tarif impor ART.

"Pasca Supreme Court decision, banyak yang mengkritisi, kok kita udah susah-susah, terus dibatalin," kata Mari Elka dalam acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (2/3).

Menurut Mari Elka, negosiasi ini bukan lah negosiasi yang biasa. Dia bilang, yang harus dilihat di sini adalah nilai stragegis dari ART-nya.

"This is not about normal negotiations, this is not normal (Ini bukan tentang negosiasi biasa, ini tidak normal). Kita harus melihat nilai strategisnya dan secara relatif," ujarnya.

Dia menilai Indonesia yang telah memiliki kesepakatan dagang dengan AS merupakan sesuatu yang stretagis. Sebab, Indonesia tidak akan terpengaruh dari langkah Presiden AS Donald Trump setelah putusan MA AS.

Mari Elka menyebut AS sudah memiliki sebuah instrumen yang bisa mengenakan berbagai negara tarif impor di atas 15 persen. Nah, Indonesia diklaim tidak akan terpengaruh hal tersebut.

"Amerika itu sudah siap-siap, dia sudah mempunyai instrumen namanya 301 yang akan dikenakan ke negara yang dia anggap tidak mengindahkan bilateral agreement-nya dan unfair trade. Dia akan dikenakan, itu dilakukan ke China," ujar Mari Elka.

"Jadi, harusnya kita tidak kena itu. Negara lain yang belum punya ART akan kena itu. Jadi menurut saya itu relatif secara strategis di luar strategic investment partnership harusnya menjadi keuntungan yang kita bisa, menjadi kesempatan buat kita," jelasnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan mulai April hingga Juni pemerintah akan melakukan uji coba Bansos Digital. Upaya tersebut merupakan bagian dari program GovTech Indonesia.

Tahapan pertama uji coba akan berlangsung di Provinsi Bali dan 41 kabupaten/kota lainnya.

"Lewat sistem ini, tidak boleh lagi ada laporan bahwa bantuan sosial menjadi alat politik di tingkat bawah," kata Luhut dalam postingan di aku Instagram miliknya, Jumat (27/2).

Ke depan, dengan berbekal teknologi facerecognition dan biometrik, masyarakat bisa menyampaikan sanggahannya jika memang terbukti ada hak mereka yang dicerabut.

"Data tidak bisa berbohong, dan AI tidak bisa disuap. Karena itulah, ke depannya ruang untuk "main-main" sudah tertutup," tegasnya.

Integrasi NIK akan membuat laporan harta kekayaan hingga aliran dana bisa dipantau otomatis oleh sistem. Untuk itu, pemerintah sedang membangun sebuah ekosistem yang memaksa semua orang untuk bersikap jujur.

"Kini tugas saya adalah melakukan hilirisasi digital melalui GovTech, dengan mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga yang selama ini terpisah-pisah," tulisnya.

Ketua DEN juga menegaskan kepada para Kepala Daerah bahwa GovTech adalah game changer bagi tata kelola pemerintahan Indonesia.

Belajar dari pengalaman, Luhut mengungkapkan saat masa uji coba implementasi di Banyuwangi pihaknya menemukan fakta bahwa 77 persen bansos itu off-target (exclusion error).

[Gambas:Instagram]

"Bayangkan, betapa banyak hak masyarakat kurang mampu yang dicerabut hanya karena ketidaksinkronan data," ungkapnya.

Di sisi lain, Luhut juga merasa bangga lantaran sistem sedalam ini belum tentu dimiliki banyak negara maju. Jika data terintegrasi dengan baik, kebijakan tidak lagi lahir dari asumsi, tetapi dari fakta dan data di lapangan.

"Namun, secanggih apa pun teknologi, semuanya hanya akan berfungsi efektif jika dijalankan dengan kerja sama lintas instansi," ungkapnya.

Luhut menekankan GovTech harus menjadi legacy gotong royong, agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, demi mewujudkan stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dan mengungkap tiga keuntungan RI dari perjanjian dagang tersebut.

Ia mengatakan perjanjian ini merupakan langkah strategis menjaga kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia.

"Perjanjian ini memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel di tengah ketidakpastian perdagangan global. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kita," kata Luhut dalam keterangannya, Senin (23/2).

Luhut menyebut perjanjian itu membawa sejumlah keuntungan bagi Indonesia.

Pertama, keuntungan atas akses tarif 0 persen untuk ribuan barang. Lewat perjanjian ini, Indonesia membuka akses tarif 0 persen untuk 1.819 jenis produk ekspor unggulan ke pasar Amerika Serikat.

Produk-produk itu mencakup minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, produk elektronik, hingga mineral penting, dengan nilai mencapai US$6,3 miliar. Luhut memperkirakan jumlahnya sekitar 21,2 persen dari total ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam.

Selain itu, AS juga berkomitmen memberikan tarif 0 persen dalam jumlah tertentu bagi produk tekstil dan apparel Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini penting bagi sektor padat karya yang menyerap lebih dari 4 juta tenaga kerja dan menjadi salah satu tulang punggung industri manufaktur nasional.

"Tarif 0 persen untuk ribuan barang menempatkan Indonesia dalam posisi yang unggul dibandingkan negara negara ASEAN dan kompetitor kita yang lain," ujarnya.

Lalu keuntungan kedua, pasokan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Dalam perjanjian dagang dengan AS, Indonesia juga menetapkan komitmen untuk mengimpor beberapa barang dari AS, mulai dari pembelian energi dari AS senilai US$15 miliar, pemesanan pesawat Boeing sebesar US$13,5 miliar, impor komoditas pertanian senilai US$4,5 miliar, serta 11 nota kesepahaman bisnis dengan total nilai mencapai US$38,4 miliar di sektor pertambangan, energi, teknologi, dan manufaktur.

Luhut mengatakan barang yang diimpor itu sebagian besar adalah barang yang memang dibutuhkan dan tidak diproduksi cukup di dalam negeri. Produk seperti kedelai, gandum, dan bahan baku industri tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Justru Indonesia diuntungkan karena mendapatkan kepastian pasokan barang dari AS.

Di sisi lain, 93 persen produk impor dari AS sebelumnya memang sudah dikenakan tarif sangat rendah yakni sebesar 5 persen dan bahkan beberapa di bawahnya.

Dari total produk impor itu, 54 persen di antaranya juga sudah dikenakan tarif 0 persen, sehingga penghapusan tarif menjadi 0 persen untuk 99 persen impor AS tidak berdampak besar.

Keuntungan ketiga, perjanjian ini dapat memperkuat posisi RI posisi strategis sebagai mitra dagang AS. Luhut menyebut Apabila ada perubahan tarif yang terjadi, kemungkinan posisi Indonesia akan spesial bagi pemerintahan AS.

Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan dasar hukum yang digunakan Trump untuk mengenakan tarif resiprokal yang selama ini dikenal sebagai IEEPA (International Emergency Economic Power Act), tidak sah.

Namun menurutnya, perjanjian ART yang ditandatangani Indonesia dan AS justru mempunyai nilai strategis karena memberikan sinyal Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi mitra perdagangan yang baik bagi AS.

Trump sendiri merespons keputusan Mahkamah Agung AS dengan mengenakan tarif baru 15 persen berdasarkan aturan section 122 yang berlaku 150 hari ke depan, sekaligus membuka penyelidikan dagang baru lewat aturan yang disebut Section 301.

Menyikapi itu, Luhut berpendapat hal ini akan menjadi instrumen yang jauh lebih kuat untuk pengenaan tarif, karena tidak ada batas maksimum besarannya, dan bisa berlaku bertahun-tahun. Tarif yang dihasilkan dari penyelidikan ini berpotensi lebih tinggi dari tarif yang baru saja dibatalkan.

Luhut menilai dengan berbagai komitmen nyata yang telah diberikan, posisi Indonesia akan jauh lebih kuat ketika penyelidikan Section 301 bergulir dibanding negara yang belum punya kesepakatan apapun.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan penandatanganan perjanjian dagang antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dapat melindungi kepentingan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian perdagangan internasional.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perjanjian tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel serta memperkuat daya saing industri nasional.

"Perjanjian ini memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel di tengah ketidakpastian perdagangan global. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kita," ucap dia di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS (Supreme Court of the United States) telah membatalkan kebijakan tarif dagang resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump karena menilai dasar hukum yang digunakan, yakni International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), tidak sah.

IEEPA merupakan undang-undang yang diteken Presiden AS Jimmy Carter pada 28 Desember 1977 yang memperbolehkan presiden untuk mengatur perdagangan internasional AS setelah menetapkan status darurat nasional sebagai respons terhadap ancaman luar biasa yang berasal dari luar negeri.

Presiden Trump merespons pembatalan kebijakan tarif resiprokal tersebut dengan mengenakan tarif baru sebesar 15 persen selama 150 hari ke depan, sekaligus membuka penyelidikan dagang baru berdasarkan Section 301 of the US Trade Act of 1974.

Luhut menyatakan tarif yang dihasilkan oleh penyelidikan melalui aturan Section 301 tersebut bisa jadi lebih tinggi dari tarif resiprokal yang baru saja dibatalkan karena regulasi tersebut tidak memiliki batas maksimum tarif dan dapat berlaku bertahun-tahun.

Namun, karena sudah ditandatanganinya perjanjian dagang dengan AS, ia menilai Indonesia memiliki keuntungan strategis dan relatif jauh lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian regulasi AS ke depan dibandingkan negara-negara yang belum memiliki perjanjian dagang.

Dengan berbagai komitmen nyata yang telah diberikan, lanjut dia, posisi Indonesia akan jauh lebih kuat ketika penyelidikan Section 301 bergulir dibanding negara lain yang tidak punya kesepakatan apapun.

DEN pun optimistis ketidakpastian tersebut juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadikan sektor industri dan investasi dalam negeri menjadi lebih menarik bagi banyak perusahaan multinasional yang tengah mencari negara dengan kepastian akses pasar ekspor ke AS.

Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, serta menjadi salah satu pasar utama dari industri padat karya nasional, terutama produk garmen dan alas kaki.

"Dewan Ekonomi Nasional, akan terus mencermati setiap perkembangan terkait isu ini dengan seksama dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bapak Presiden RI untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh dan kepentingan nasional selalu terlindungi," ujar Luhut Pandjaitan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026