Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai sektor perbankan Indonesia tetap berada dalam kondisi sehat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang berfluktuatif dan penuh ketidakpastian.

Kondisi itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta permodalan yang memadai untuk menopang fungsi intermediasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum (Ketum) Perbanas sekaligus Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyatakan perbankan nasional masih mampu menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian melalui penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang terus tumbuh.

"Berdasarkan data OJK, hingga akhir April 2026 penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan, sedangkan Dana Pihak Ketiga tumbuh 11,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).

Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88%, angka yang menunjukkan kapasitas pembiayaan masih tersedia. Rasio Gross Non Performing Loan (NPL) berada pada level 2,17%, mengindikasikan kualitas aset industri perbankan masih terjaga dengan baik.

Kinerja tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus mendukung aktivitas ekonomi dan berbagai program pembangunan nasional. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global masih cukup tinggi.

Ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara berpotensi memengaruhi aktivitas usaha dan sentimen pasar keuangan domestik. Industri perbankan dituntut untuk tetap disiplin dalam mengelola risiko di tengah kondisi tersebut.

"Karena itu, pengelolaan risiko yang prudent, kecukupan likuiditas, serta kualitas pertumbuhan kredit harus terus menjadi perhatian utama agar ketahanan industri tetap terjaga," jelas Hery.

Untuk memperkuat ketahanan industri, perbankan perlu terus meningkatkan langkah mitigasi risiko secara menyeluruh. Penguatan manajemen risiko mencakup pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, serta penguatan sistem peringatan dini terhadap potensi pemburukan kualitas kredit.

Penerapan disiplin kredit yang lebih ketat sesuai profil risiko masing-masing debitur juga menjadi prioritas yang perlu dijaga. Selain itu, perbankan perlu memastikan kecukupan likuiditas melalui penguatan indikator seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Pengelolaan risiko nilai tukar turut menjadi perhatian, termasuk melalui pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) secara prudent dan penguatan strategi lindung nilai. Manajemen jatuh tempo aset serta kewajiban valuta asing juga perlu dilakukan secara cermat untuk menjaga stabilitas likuiditas valas.

Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memastikan dukungan pembiayaan bagi dunia usaha dan sektor-sektor strategis tetap berjalan dengan baik. Perbanas menegaskan bahwa ketahanan industri bukan hanya soal angka, melainkan juga soal kesiapan menghadapi berbagai skenario risiko.

Di sisi lain, Perbanas menyambut positif hasil Survei Perbankan Bank Indonesia yang menunjukkan ekspektasi peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal II 2026. Perkembangan ini menjadi sinyal bahwa momentum aktivitas ekonomi domestik masih terjaga.

Ke depan, Perbanas meyakini sektor perbankan akan tetap menjadi pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Pembiayaan sektor produktif, penguatan UMKM, hilirisasi industri, serta berbagai program prioritas pemerintah menjadi bidang yang akan terus didukung oleh industri perbankan.

"Perbankan nasional berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. Dengan kondisi industri yang tetap kuat dan didukung pengelolaan risiko yang baik, kami optimistis perbankan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional," tutup Hery.

Di tengah pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang belum beranjak dari zona negatif secara year-to-date, saham-saham BUMN kembali mencuri perhatian.

Hal itu muncul dalam pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, COO BPI Danantara Dony Oskaria, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, para Direktur Utama Himbara, BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah BUMN di Jakarta pada Selasa (9/6). Pertemuan membahas berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasar modal dan memperkuat kepercayaan investor, termasuk wacana buyback saham emiten BUMN.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menilai perhatian berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan keyakinan terhadap prospek jangka panjang perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya sektor perbankan yang tetap menunjukkan kinerja dan fundamental yang solid. Menurutnya, stabilitas pasar yang terjaga merupakan faktor penting dalam mendukung iklim investasi yang sehat.

"Kepercayaan investor terhadap saham-saham perbankan nasional ditopang oleh kinerja industri yang tetap resilien di tengah dinamika ekonomi global. Industri perbankan masih mencatatkan pertumbuhan kredit yang positif, kualitas aset yang terjaga, serta kondisi likuiditas dan permodalan yang kuat," ujar Hery.

Hery yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perbanas optimistis, fundamental industri perbankan nasional hingga saat ini tetap kuat. Berdasarkan data OJK, hingga April 2026 kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 11,40 persen.

"Pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang tetap kuat menunjukkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan masih terjaga dengan baik, sekaligus mencerminkan fungsi intermediasi yang berjalan efektif," tuturnya.

Bagi BRI, penguatan kepercayaan pasar terutama dibangun melalui kinerja yang konsisten. Untuk itu, perseroan terus berfokus dalam menjaga kualitas aset, memperkuat permodalan dan likuiditas, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham.

"Terkait wacana buyback, setiap aksi korporasi tentu akan dikaji secara cermat dan dilaksanakan sesuai ketentuan regulator yang berlaku. Saat ini fokus utama kami tetap pada penguatan fundamental perusahaan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Hery.

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai sektor perbankan Indonesia tetap berada dalam kondisi yang sehat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap kuat, likuiditas yang terjaga, serta permodalan yang memadai untuk mendukung fungsi intermediasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan bahwa perbankan nasional masih mampu menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian melalui penyaluran kredit yang terus tumbuh dan penghimpunan dana masyarakat yang tetap meningkat.

"Berdasarkan data OJK, hingga akhir April 2026 penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan, sedangkan Dana Pihak Ketiga tumbuh 11,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik," ujar Hery.

Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88%. Sementara itu, rasio Gross Non Performing Loan (NPL) berada pada level 2,17%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan masih memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung pembiayaan ekonomi dengan tetap menjaga kualitas aset.

Menurut Hery, kinerja tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus mendukung aktivitas ekonomi dan berbagai program pembangunan nasional.

Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global masih cukup tinggi. Ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara berpotensi memengaruhi aktivitas usaha dan sentimen pasar keuangan.

“Karena itu, pengelolaan risiko yang prudent, kecukupan likuiditas, serta kualitas pertumbuhan kredit harus terus menjadi perhatian utama agar ketahanan industri tetap terjaga,” jelas Hery.

Untuk memperkuat ketahanan tersebut, perbankan perlu terus meningkatkan berbagai langkah mitigasi risiko. Penguatan manajemen risiko menjadi aspek yang penting, antara lain melalui pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi pemburukan kualitas kredit, serta penerapan disiplin kredit yang lebih kuat sesuai profil risiko masing-masing debitur.

Selain itu, perbankan juga perlu memastikan kecukupan likuiditas untuk menghadapi potensi volatilitas pasar dan pergerakan dana masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan indikator likuiditas, termasuk Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Di saat yang sama, pengelolaan risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing tetap menjadi perhatian. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) secara prudent, penguatan strategi lindung nilai (hedging), serta pengelolaan jatuh tempo aset dan kewajiban valuta asing secara hati-hati.

Menurut Hery, langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, sekaligus memastikan dukungan pembiayaan bagi dunia usaha dan sektor-sektor strategis tetap berjalan dengan baik.

Di sisi lain, Perbanas menyambut positif hasil Survei Perbankan Bank Indonesia yang menunjukkan ekspektasi peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal II 2026. Perkembangan tersebut memberikan sinyal bahwa aktivitas ekonomi domestik masih memiliki momentum yang baik.

Ke depan, Perbanas meyakini sektor perbankan akan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk pembiayaan sektor produktif, penguatan UMKM, hilirisasi industri, serta berbagai program prioritas pemerintah.

“Perbankan nasional berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. Dengan kondisi industri yang tetap kuat dan didukung pengelolaan risiko yang baik, kami optimistis perbankan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” tutup Hery.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai sektor perbankan Indonesia tetap berada dalam kondisi yang sehat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap kuat, likuiditas yang terjaga, serta permodalan yang memadai untuk mendukung fungsi intermediasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa perbankan nasional masih mampu menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian melalui penyaluran kredit yang terus tumbuh dan penghimpunan dana masyarakat yang tetap meningkat.

"Berdasarkan data OJK, hingga akhir April 2026 penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan, sedangkan Dana Pihak Ketiga tumbuh 11,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik," ujar Hery dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88%. Sementara itu, rasio Gross Non Performing Loan (NPL) berada pada level 2,17%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan masih memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung pembiayaan ekonomi dengan tetap menjaga kualitas aset.

Menurut Hery, kinerja tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus mendukung aktivitas ekonomi dan berbagai program pembangunan nasional.

Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global masih cukup tinggi. Ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara berpotensi memengaruhi aktivitas usaha dan sentimen pasar keuangan.

“Karena itu, pengelolaan risiko yang prudent, kecukupan likuiditas, serta kualitas pertumbuhan kredit harus terus menjadi perhatian utama agar ketahanan industri tetap terjaga,” jelas Hery.

Untuk memperkuat ketahanan tersebut, perbankan perlu terus meningkatkan berbagai langkah mitigasi risiko. Penguatan manajemen risiko menjadi aspek yang penting, antara lain melalui pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi pemburukan kualitas kredit, serta penerapan disiplin kredit yang lebih kuat sesuai profil risiko masing-masing debitur.

Selain itu, perbankan juga perlu memastikan kecukupan likuiditas untuk menghadapi potensi volatilitas pasar dan pergerakan dana masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan indikator likuiditas, termasuk Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Di saat yang sama, pengelolaan risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing tetap menjadi perhatian. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) secara prudent, penguatan strategi lindung nilai (hedging), serta pengelolaan jatuh tempo aset dan kewajiban valuta asing secara hati-hati.

Menurut Hery, langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, sekaligus memastikan dukungan pembiayaan bagi dunia usaha dan sektor-sektor strategis tetap berjalan dengan baik.

Di sisi lain, Perbanas menyambut positif hasil Survei Perbankan Bank Indonesia yang menunjukkan ekspektasi peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal II 2026. Perkembangan tersebut memberikan sinyal bahwa aktivitas ekonomi domestik masih memiliki momentum yang baik.

Ke depan, Perbanas meyakini sektor perbankan akan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk pembiayaan sektor produktif, penguatan UMKM, hilirisasi industri, serta berbagai program prioritas pemerintah.

“Perbankan nasional berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. Dengan kondisi industri yang tetap kuat dan didukung pengelolaan risiko yang baik, kami optimistis perbankan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” tutup Hery.

Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai sektor perbankan Indonesia tetap berada dalam kondisi yang sehat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap kuat, likuiditas yang terjaga, serta permodalan yang memadai untuk mendukung fungsi intermediasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa perbankan nasional masih mampu menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian melalui penyaluran kredit yang terus tumbuh dan penghimpunan dana masyarakat yang tetap meningkat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir April 2026 penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan dana pihak ketiga tumbuh 11,40 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik," ujar Hery.

Dari sisi likuiditas, loan to deposit ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88 persen. Sementara itu, rasio gross non-performing loan (NPL) berada pada level 2,17 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan masih memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung pembiayaan ekonomi dengan tetap menjaga kualitas aset.

Menurut Hery, kinerja tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus mendukung aktivitas ekonomi dan berbagai program pembangunan nasional.

Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global masih cukup tinggi. Ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara berpotensi memengaruhi aktivitas usaha dan sentimen pasar keuangan.

“Karena itu, pengelolaan risiko yang prudent, kecukupan likuiditas, serta kualitas pertumbuhan kredit harus terus menjadi perhatian utama agar ketahanan industri tetap terjaga,” jelas Hery.

Untuk memperkuat ketahanan tersebut, perbankan perlu terus meningkatkan berbagai langkah mitigasi risiko.

Penguatan manajemen risiko menjadi aspek yang penting, antara lain melalui pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi pemburukan kualitas kredit, serta penerapan disiplin kredit yang lebih kuat sesuai profil risiko masing-masing debitur.

Selain itu, perbankan juga perlu memastikan kecukupan likuiditas untuk menghadapi potensi volatilitas pasar dan pergerakan dana masyarakat.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan indikator likuiditas, termasuk liquidity coverage ratio (LCR) dan net stable funding ratio (NSFR).

Di saat yang sama, pengelolaan risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing tetap menjadi perhatian.

Hal ini dilakukan melalui pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) secara prudent, penguatan strategi lindung nilai (hedging), serta pengelolaan jatuh tempo aset dan kewajiban valuta asing secara hati-hati.

Menurut Hery, langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, sekaligus memastikan dukungan pembiayaan bagi dunia usaha dan sektor-sektor strategis tetap berjalan dengan baik.

Di sisi lain, Perbanas menyambut positif hasil Survei Perbankan Bank Indonesia yang menunjukkan ekspektasi peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal II 2026.

Perkembangan tersebut memberikan sinyal bahwa aktivitas ekonomi domestik masih memiliki momentum yang baik.

Ke depan, Perbanas meyakini sektor perbankan akan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk pembiayaan sektor produktif, penguatan UMKM, hilirisasi industri, serta berbagai program prioritas pemerintah.

“Perbankan nasional berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. Dengan kondisi industri yang tetap kuat dan didukung pengelolaan risiko yang baik, kami optimistis perbankan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” tutup Hery.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mengusulkan enam langkah strategis dalam proses konsolidasi industri perbankan nasional.

Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Nixon, konsolidasi perbankan tidak boleh hanya berorientasi pada pengurangan jumlah bank, melainkan harus memiliki tujuan akhir yang jelas terkait arah pengembangan industri perbankan nasional.

"Yang pertama adalah memang mesti ditetapkan institusinya, dirumuskan tujuan akhir dari sektor industri perbankan, bukan cuma menuju pengurangan jumlah perbankan. Jadi konsolidasinya ke arah mana, itu yang mesti didefinisikan," ujar Nixon.

Dia menilai pemerintah dan regulator perlu menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas beserta tahapan waktu pelaksanaannya agar seluruh pelaku industri dapat menyesuaikan diri secara bertahap.

Dia menilai bahwa masa transisi menjadi penting terutama bagi bank-bank kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dan KBMI 2, Bank Pembangunan Daerah (BPD), hingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

"Harus ada roadmap dan timeline yang diberikan untuk disesuaikan secara bertahap. Khususnya KBMI 1 dan 2, BPD maupun BPR, mereka perlu diberikan waktu yang cukup," katanya.

Selain itu, Perbanas juga mengusulkan pemberian insentif bagi bank yang melakukan konsolidasi, baik melalui merger maupun akuisisi. Insentif tersebut dapat berupa keringanan pajak, relaksasi regulasi sementara, hingga percepatan proses perizinan.

Menurut Nixon, salah satu hambatan dalam proses konsolidasi selama ini adalah lambatnya implementasi aturan turunan yang tidak sejalan dengan semangat percepatan yang telah ditetapkan dalam regulasi utama.

"Kalau terjadi konsolidasi, misalnya ada insentif pajak, kemudian proses merger dan akuisisi, relaksasi regulasi sementara, serta perizinannya bisa lebih cepat. Kadang-kadang di aturan turunannya tidak mengikuti percepatan regulasi yang diharapkan," ujarnya.

Usulan keempat yang disampaikan Perbanas adalah pentingnya konsistensi kebijakan antarotoritas.

Nixon menekankan perlunya harmonisasi berbagai regulasi, baik yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI), agar tidak menciptakan fragmentasi baru di industri perbankan.

Dia mencontohkan pengalaman dalam proses pemisahan (spin-off) unit usaha syariah yang menurutnya masih menghadapi kendala pada tahap implementasi meski telah memiliki landasan hukum yang kuat.

"Kita melihat aturan-aturan nanti baik POJK, PBI, semua harus diselaraskan dan menghindari kebijakan yang justru menambah fragmentasi. Kalau sudah ada undang-undang, pelaksananya juga harus mengikuti semangat yang sama," kata Nixon.

Selanjutnya, Perbanas mengusulkan agar pemegang saham, baik domestik maupun asing, tunduk pada prinsip kehati-hatian (prudential principles) yang sama. Selain itu, seluruh bank juga perlu memiliki standar rencana pemulihan (recovery plan) yang setara guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Usulan terakhir adalah perlunya regulasi yang adaptif. Nixon berpandangan bahwa undang-undang sebaiknya memuat norma-norma umum, sementara ketentuan teknis dapat diatur lebih rinci melalui peraturan OJK maupun Bank Indonesia sehingga lebih fleksibel menghadapi perubahan kondisi industri.

"Undang-undangnya mungkin lebih normatif dan tidak terlalu detail. Detail teknisnya kami sarankan diatur di POJK atau PBI sehingga tetap adaptif dan memberikan kepastian hukum," ujarnya.

Melalui enam usulan tersebut, Perbanas berharap agenda konsolidasi perbankan nasional dapat memperkuat struktur industri, meningkatkan daya saing, serta menciptakan sistem perbankan yang lebih efisien dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan kesiapan pelaku industri yang berada di berbagai kelompok usaha bank.

Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas mulai membuka diskusi terkait penerapan asuransi siber di industri perbankan. Hal ini sebagai bagian dari penguatan ketahanan digital atau cyber resilience di tengah meningkatnya risiko serangan siber terhadap sektor jasa keuangan.

Ketua Bidang Teknologi dan Keamanan Perbanas sekaligus Direktur Information Technology PT Bank Negara Indonesia (BNI) Toto Prasetio mengatakan, pembahasan mengenai asuransi siber menjadi salah satu isu yang mulai dipertimbangkan dalam rangka memperkuat sistem perlindungan industri perbankan.

“Yang juga layak dipertimbangkan dalam kacamata kita berkaitan dengan asuransi siber. Ini juga hal yang harusnya muncul dalam sebuah diskusi,” kata Toto dalam acara CxO Forum Banking Update 2026 di Jakarta, Rabu (13/5).

Menurut dia, Perbanas saat ini masih melakukan kajian terkait bentuk implementasi, skema perlindungan, hingga mekanisme perhitungan premi asuransi siber. Hal ini dinilai sesuai dengan kebutuhan industri perbankan nasional.

“Nanti tahapan ini mungkin dari Perbanas akan kita walk out topik yang begini ini. Supaya perhitungannya juga masuk akal, berapa preminya,” ujarnya.

Pembahasan asuransi siber tersebut menjadi bagian dari upaya lebih luas Perbanas dalam menyusun panduan ketahanan siber bagi perbankan. Saat ini, organisasi perbankan itu juga tengah mengkaji standar cyber resilience yang selaras dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Toto mengatakan implementasi standar keamanan digital, termasuk konsep zero trust yang telah didorong BI, masih menjadi tantangan bagi banyak bank. Terutama, karena tidak semua institusi memiliki tingkat kesiapan teknologi dan pemahaman risiko siber yang sama.

“Kalau BI sudah bilang, oh kalau kamu tidak bisa jalan dengan minimum yang ini, please don’t go to digital,” ujarnya.

Perbanas juga mendorong adanya standar minimum keamanan digital bagi bank yang ingin memperluas layanan digital. Menurutnya, penguatan keamanan siber tidak cukup hanya dilakukan internal bank, tetapi juga harus melibatkan mitra teknologi eksternal.

Karena itu, Perbanas berencana menyusun acuan keamanan yang juga akan diterapkan kepada vendor atau penyedia layanan teknologi. Terutama bekerja sama dengan industri perbankan, termasuk penyedia sistem digital dan layanan deteksi fraud.

“Nanti kalau mau provide layanan A, B, C, kami akan minta yang mau provide tolong dong dilengkapi dengan keamanan A, B, C untuk membantu bank-bank yang akan bekerja sama,” kata Toto.

Meski demikian, ia menegaskan seluruh proses penyusunan standar tersebut masih dalam tahap kajian. Selain itu juga memerlukan persetujuan regulator sebelum diterapkan lebih luas di industri perbankan.

Perbankan Butuh Keamanan Generasi Baru

President Director and CEO Lintasarta Armand Hermawan mengatakan, transformasi digital perbankan saat ini memerlukan arsitektur keamanan generasi baru. Khususnya, keamanan yang terintegrasi penuh dengan ekosistem digital.

“Ketika AI mempercepat inovasi, AI juga melipatgandakan skala dan kompleksitas risiko,” kata Armand.

Menurutnya, keamanan siber tidak lagi cukup menjadi lapisan pertahanan. Hal ini juga harus menjadi fondasi strategis yang menyatu dengan konektivitas, cloud, dan kapabilitas AI dalam satu ekosistem yang bekerja secara real time dan berkelanjutan.

Wakil Ketua Umum Perbanas Hendra Lembong juga mengatakan pentingnya kolaborasi industri dalam memperkuat ketahanan siber nasional. Hendra mengatakan, kepercayaan nasabah adalah modal utama industri perbankan, dan ketahanan siber adalah penjaganya.

“Ancaman saat ini bukan lagi risiko masa depan, tetapi realitas harian yang harus dihadapi bersama,” kata Hendra.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan kebijakan sentralisasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memiliki dampak berbeda terhadap bank BUMN dan bank swasta.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan, kebijakan ini sejatinya mempermudah pemerintah dalam memantau devisa hasil ekspor.

“Ini akan mempermudah pemantauan kebijakan DHE SDA. Likuiditas valas tapi akan tersentralisasi di bank Himbara,” kata Teuku Riefky kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Sementara itu, kebijakan ini berdampak negatif terhadap dana valas yang ada di bank swasta. “Tentu akan menurun karena suplai valasnya turun sehingga perlu membeli valas dalam jumlah lebih banyak dengan cost yang lebih tinggi, sehingga profitability-nya turun,” tuturnya.

Kekhawatiran ini sebelumnya telah disampaikan oleh Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (Perbina).

Dalam catatan Bisnis, Wakil Ketua Umum Perbanas Lani Darmawan menyampaikan bahwa dana valas di bank-bank non-Himbara dapat berkurang, meski dampak ke depan akan sangat bergantung pada kebutuhan kredit nasabah.

Menurutnya, bank sebetulnya melihat dua hal. Pertama, apakah permintaan kredit memang ada di valas atau tidak. Kedua, apakah biaya dana (cost of fund) antara valas dan rupiah berbeda jauh.

“Kalau misalkan sama, misalkan bedanya dikit, sama, tapi kemudian tidak ada demand untuk loan valas, ya kami akan arahkan rupiah saja. Saat ini sekarang pun juga kalau kita lihat, mayoritas tetap ada di rupiah,” tuturnya.

Selain berdampak terhadap valas, Lani menyebut bahwa kebijakan ini berpotensi memengaruhi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan pandangan investor terhadap sektor perbankan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lani menyebut pihaknya dapat memahami tujuan pemerintah menetapkan kebijakan tersebut. Sebab dengan mewajibkan eksportir menempatkan DHE SDA di Himbara, pemerintah dapat mengontrol lalu lintas dari dana hasil ekspor.

Namun alih-alih mewajibkan penempatan DHE SDA di Himbara, asosiasi mengusulkan agar pemerintah dapat mengatur kebijakan penempatan DHE SDA di bank-bank Tanah Air. Adapun asosiasi tengah berkomunikasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai wacana kebijakan ini.

“Mungkin kami usulkan ini diatur saja, baik bank swasta pun laporannya seperti apa,” ujarnya di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai pelemahan rupiah tidak berdampak signifikan terhadap industri perbankan.

Wakil Ketua Umum Perbanas Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa setiap bank telah mengantisipasi risiko, termasuk pelemahan nilai tukar, melalui perhitungan matang dan pelaksanaan stress test.

“Enggak [terdampak] lah. Tiap bank pasti mengantisipasinya, udah mereka hitung lah. Mereka pasti semua punya stress test,” kata Nixon di sela-sela konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan BTN Kuartal I/2026 di Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Bagi BTN sendiri, Nixon memastikan bahwa pelemahan rupiah tidak berdampak terhadap kinerja perseroan. Sebab, hampir semua transaksi yang dilakukan perseroan menggunakan rupiah.

Selain itu, kata dia, BTN belum memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) sehingga kondisi ini tidak memengaruhi KPR BTN.

“BTN tuh rupiah currency-nya, hampir 100% currency-nya kita rupiah, karena belum ada KPR dalam USD di BTN. Jadi BTN terhadap perubahan currency belum direct,” tuturnya.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tekanan di sektor perbankan, terutama melalui channel loan dalam foreign currency.

“Ini berpotensi meningkatkan credit risk dan menggerus profit margin perbankan,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Selain itu, menurutnya industri perlu mewaspadai risiko gagal bayar jika pelemahan rupiah berlanjut ke depannya.

Adapun, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah ke posisi Rp17.135 pada perdagangan Rabu (15/4/2026). Berdasarkan data Trading View, nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 0,03% atau 5 poin menuju level Rp17.135 pada akhir sesi perdagangan.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menjelaskan, nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar AS, meskipun indeks dolar AS tengah berada di level terendah dalam enam minggu terakhir.

“Kondisi ini mencerminkan bahwa tekanan terhadap mata uang domestik belum mereda, terutama akibat arus modal keluar atau outflow yang masih berlangsung,” jelas Lukman.

Pada perdagangan besok, Kamis (16/4/2026), dia memperkirakan rupiah bergerak dalam kisaran Rp17.100 hingga Rp17.200 per dolar AS dengan potensi volatilitas yang masih cukup tinggi.

Jakarta (ANTARA) - Perbankan nasional dapat memperluas akses pembiayaan, khususnya segmen yang belum terlayani secara optimal, melalui kolaborasi dengan platform peer-to-peer (P2P) lending.

Ketua Bidang Pengembangan Produk Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Michellina Laksmi Triwardhany mengatakan kolaborasi ini memungkinkan bank menjangkau nasabah baru dengan lebih cepat dan efisien, tanpa harus membangun seluruh infrastruktur dari awal.

"Ada keunggulan dari P2P lending yang bisa dikombinasikan dengan kemampuan bank supaya bank bisa memberikan pembiayaan produktif. Dengan menggunakan kemampuan P2P lending, bank bisa leverage dan perluas aksesnya," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu

Menurutnya, P2P lending dapat lebih mudah menjangkau segmen mikro atau ultramikro yang acapkali kesulitan mengakses pembiayaan dari bank.

"Ada bank sukses dengan bisnisnya di segmen mikro atau ultramikro. Tapi selalu langkah tersebut membutuhkan biaya yang lebih mahal dan human capital yang lebih besar," katanya.

Dari perspektif perbankan, lanjutnya, kerja sama ini juga membuka peluang diversifikasi portofolio, penguatan ekosistem, hingga pembagian risiko.

"Setiap bank memiliki risk appetite dan pendekatan bisnis yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan standar kemitraan yang jelas sebagai acuan bersama," ujarnya.

Standar tersebut, tambahnya, menjadi fondasi agar kolaborasi berjalan sehat dan berkelanjutan.

Ia menambahkan standar tersebut mencakup tata kelola yang baik, akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan risiko yang kuat.

Oleh karena itu, menurut perempuan yang akrab dipanggil Dhany itu, asosiasi industri perlu berperan dalam merumuskan standar kemitraan untuk menjaga stabilitas ekosistem.

Berdasarkan data White Paper Perbanas dan Aftech, rasio kredit terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Pada periode 2024-2025, rasio kredit Indonesia tercatat sekitar 36,4 persen, jauh di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah atas di Asia Timur dan Pasifik yang mencapai 74,46 persen.

Dhany menilai kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang ekspansi pembiayaan formal, terutama bagi segmen underbanked dan pelaku usaha skala kecil yang belum sepenuhnya terlayani bank.

Di sisi lain, industri P2P lending mencatat pertumbuhan paling cepat dalam beberapa tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 34 persen pada periode 2019-2024.

"Bank memiliki kekuatan dari sisi permodalan dan biaya dana yang lebih rendah. Sementara P2P lending unggul dalam kecepatan proses, teknologi underwriting digital, serta pemanfaatan data alternatif. Ini kombinasi yang saling melengkapi," katanya.

Dhany menyebut model kolaborasi bank dan P2P lending kini semakin berkembang, seperti joint financing, channeling, hingga banking-as-a-service.

Dari sisi produk, kolaborasi juga mencakup white label lending dan ecosystem lending, seperti pembiayaan invoice, supply chain financing, BNPL, dan payday loan.

Menurut dia, variasi model tersebut memungkinkan bank tetap berada dalam kerangka kehati-hatian, sekaligus memperluas jangkauan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan proses lebih cepat dan fleksibel, namun pertumbuhan tidak boleh mengorbankan kualitas.

"Elemen paling krusial dalam kolaborasi ini adalah manajemen risiko. Tanpa penyelarasan risk appetite, komunikasi terbuka, dan review kualitas portofolio yang disiplin, kolaborasi bisa menjadi sumber risiko baru,” katanya.

Data dalam white paper menunjukkan bahwa porsi outstanding kredit bank yang disalurkan melalui P2P lending meningkat signifikan dari sekitar 0,05 persen dari total keseluruhan kredit bank melalui berbagai saluran pada Januari 2021 menjadi sekitar 1,30 persen pada April 2025.

"Kalau dijalankan dengan tata kelola yang kuat, kolaborasi ini bisa menjadi akselerator inklusi keuangan sekaligus tetap menjaga kualitas aset perbankan," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Industri perbankan nasional memperkuat kerangka manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian (prudential banking) di tengah meningkatnya risiko global yang dipicu eskalasi konflik Iran–Israel yang melibatkan Amerika Serikat (AS).

Kondisi ini dinilai berpotensi menekan stabilitas harga komoditas strategis, khususnya minyak mentah, serta berdampak pada sektor keuangan, termasuk perbankan.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, menegaskan bahwa meskipun volatilitas eksternal meningkat, indikator fundamental perbankan domestik masih berada pada level solid.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap terjaga, likuiditas yang memadai, serta permodalan yang kuat.

“Kami melihat risiko global meningkat, terutama melalui transmisi kenaikan harga energi dan volatilitas pasar keuangan. Dalam konteks ini, perbankan akan semakin memperkuat prinsip kehati-hatian melalui penguatan manajemen risiko dan kualitas aset,” ujar Hery dalam keterangan resmi, Jakarta, dikutip Selasa (31/3/2026).

Hery menjelaskan, Perbanas mencatat sejumlah langkah mitigasi telah dan terus diperkuat oleh industri perbankan di Tanah Air. Beberapa langkah tersebut di antaranya melalui stress test sektoral dan penguatan early warning system untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit.

Adapun stress test sektoral dilakukan pada sektor-sektor yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, seperti transportasi, logistik, dan manufaktur.

Selain itu, perbankan juga meningkatkan disiplin penyaluran kredit melalui pendekatan risk-based pricing, menjaga kecukupan likuiditas melalui optimalisasi rasio liquidity coverage ratio (LCR) dan net stable funding ratio (NSFR), serta mengelola eksposur nilai tukar secara lebih konservatif melalui strategi lindung nilai dan pengendalian posisi devisa neto.

“Langkah-langkah ini penting untuk memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek stabilitas, khususnya di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” tambahnya.

Dengan bauran kebijakan tersebut, industri perbankan diharapkan tetap resilien dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi domestik, meskipun tekanan eksternal berpotensi meningkat dalam jangka pendek hingga menengah.

Sementara itu, data Bank Indonesia (BI) menunjukkan kinerja perbankan masih solid. Kredit perbankan tercatat tumbuh 9,37% secara tahunan (year on year/yoy) pada Februari 2026.

Kapasitas pembiayaan juga tetap memadai, ditopang rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,40% serta pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai 13,18% (yoy).

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Januari 2026 tercatat tinggi sebesar 25,87%, mencerminkan kemampuan yang kuat dalam menyerap risiko dan mendukung ekspansi kredit.

Adapun rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tetap terjaga rendah, yakni sebesar 2,14% (bruto) dan 0,82% (neto) pada Januari 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai penurunan outlook sejumlah bank di Indonesia oleh Moody's tidak mencerminkan penurunan kondisi fundamental perbankan nasional.

Chief Economist OCE Perbanas Dzulfian Syafrian mengatakan, berbagai indikator kunci menunjukkan bahwa fondasi kinerja perbankan nasional terutama yang masuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih sangat baik.

Penurunan outlook lima bank besar oleh Moody's lebih menunjukkan adanya sinyal kewaspadaan terhadap potensi risiko ke depan, khususnya terkait efektivitas dan tata kelola kebijakan ekonomi nasional.

"Penting ditegaskan bahwa yang berubah adalah outlooknya, bukan rating atau kondisinya riilnya. Dan perlu digarisbawahi pula bahwa penurunan outlook ini bukan disebabkan oleh kondisi fundamental perbankan Indonesia," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (27/3/2026).

Dia membeberkan sejumlah indikator kunci perbankan nasional masih solid.

Hal ini tecermin dari kinerja perbankan dari sisi intermediasi, kualitas aset, permodalan, dan likuiditas yang tetap terjaga.

Hingga Desember 2025, pertumbuhan kredit tercatat di atas 9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih dari 13 persen yoy.

Dari sisi permodalan juga masih kuat, rasio kecukupan modal (CAR) berada di kisaran 25 persen, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga rendah di level sekitar 2 persen.

Selain itu, indikator likuiditas seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) juga berada pada level aman, mencerminkan ketahanan perbankan dari sisi pendanaan jangka pendek.

"Secara agregat, fundamental perbankan Indonesia masih sangat kuat," kata Dzulfian.

Dia menambahkan, ketahanan sektor perbankan ini juga sejalan dengan penilaian Bank Indonesia yang menegaskan stabilitas sistem keuangan masih kuat hingga awal 2026.

Office of Chief Economist (OCE) Perbanas juga mencatat perbankan tetap resilien di tengah tekanan eksternal, termasuk dinamika geopolitik seperti konflik di kawasan Timur Tengah serta ketidakpastian arah kebijakan global dan domestik.

"Jadi, baik dari sudut pandang mikro-perbankan dan makro-sistem keuangan, fondasi perbankan dan sistem keuangan kita masih solid," ungkapnya.

Khusus pada kelompok Himbara, Dzulfian menyebut kinerja masih menunjukkan daya tahan yang kuat.

Pertumbuhan kredit bank Himbara double digit, bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri.

Pada level individual, indikator Himbara juga tetap kuat: pertumbuhan kredit, pertumbuhan CASA, kondisi permodalan (CAR), dan kualitas asset (NPL), semuanya masih sangat baik.

Menurutnya, fokus utama yang menjadi perhatian Moody’s lebih berada pada aspek makroekonomi, khususnya arah kebijakan nasional yang dinilai berpotensi memengaruhi sektor perbankan, termasuk Himbara.

Hal ini mencerminkan eratnya keterkaitan antara kinerja perbankan dengan stabilitas dan kredibilitas kebijakan ekonomi.

"Penurunan Outlook ini mesti kita jadikan momentum untuk memastikan bahwa stabilitas makro, disiplin kebijakan, dan kepercayaan investor mesti terus tetap terjaga saat ini dan kedepannya, sambil menegaskan bahwa sektor perbankan Indonesia, termasuk Himbara, saat ini masih berada dalam posisi yang sehat," tuturnya.

Sebelumnya, Lembaga pemeringkat Moody's mengubah outlook lima bank Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil namun peringkat kreditnya masih tetap sama.

Adapun kelima bank itu ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

"Moody’s Ratings hari ini mengubah outlook lima bank Indonesia menjadi negatif dari stabil," tulis Moody’s dalam pengumumannya, Jumat (6/2/2026).

Dalam pengumumannya, Moody’s menegaskan peringkat kredit, peringkat simpanan, peringkat senior unsecured, Counterparty Risk Ratings (CRR), Counterparty Risk Assessments (CRA), serta Baseline Credit Assessment dan Adjusted Baseline Credit Assessment untuk seluruh bank tersebut.

Perubahan outlook ini dilakukan setelah lembaga tersebut mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, namun merevisi outlook menjadi negatif dari stabil pada 5 Februari 2026.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang