Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyoroti penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia di tengah perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Penurunan kualitas yang turut mengakibatkan krisis iklim ini dinilai tak lepas dari prinsip pembangunan yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.

WALHI beranggapan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 berpotensi semakin menekan lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat.

Menurut Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI Patria Rizky Ananda, target pertumbuhan tersebut dapat mendorong investasi dan ekspansi usaha, namun dengan konsekuensi.

“Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, petani, nelayan, masyarakat adat, yang seringkali terdampak negatif dari aktivitas sektor swasta itu?” kata Patria, dikutip dari keterangan resmi pada Senin (8/6).

Menurut dia, peringatan Hari Lingkungan Hidup harus menjadi pengingat bahwa krisis lingkungan tidak hanya bisa diselesaikan dengan label ‘hijau’. Ia menyoroti proyek hilirisasi nikel untuk transisi energi.

“Untuk menghentikan krisis, perlu perubahan arah pembangunan yang menempatkan keselamatan lingkungan dan rakyat sebagai prioritas utama,” ujarnya.

Perubahan bentang alam Bukit Barisan di Sumatra merupakan salah satu bentuk tekanan industri ekstraktif terhadap ekologis. Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Riau Ahlul Fadli mengatakan, saat ini hutan Riau terus tergerus secara masif setidaknya dalam tiga dekade terakhir.

“Hutan alam yang tadinya 5 juta hektare berkurang jadi 1,3 juta hektare,” kata Ahlul.

Di sisi lain, WALHI juga menyoroti banjir rob yang terus menggerus kawasan pesisir. Kondisi ini membuat banyak warga kehilangan ruang hidupnya perlahan. Begitu pun mata pencahariannya, cuaca ekstrem yang kian intens memukul mundur nelayan dan petani yang bergantung pada pola musim.

Patria mengatakan, krisis iklim yang berdampak pada masyarakat adalah imbas dari pola pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam. “Hutan dibuka, pesisir direklamasi, dan ruang hidup dikonversi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan,” kata dia.

Menurut data yang dihimpun WALHI, sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia berpotensi tenggelam pada 2050. Ada kurang lebih 42 juta penduduk pesisir yang terancam kehilangan ruang hidup.

Perubahan iklim juga turut berdampak pada sektor pangan. Produksi beras diperkirakan turun 6 persen dan jagung turun 14 persen. Pada tahun yang sama, lebih dari 34 persen populasi Indonesia diperkirakan mengalami kelangkaan air. Akibatnya, risiko kesehatan meningkat, seperti ancaman malnutrisi, diare, maupun malaria.

Dia menegaskan, Hari Lingkungan Hidup harus menjadi titik refleksi dan peringatan keras bahwa krisis yang terjadi saat ini adalah warisan yang sedang dibentuk untuk generasi berikutnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat kembali menyinggung ‘taubat ekologis’ dalam pidatonya saat merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu. Menurut dia, harus ada perubahan dalam cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam.

"Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum bagi kita semua untuk merenung, menyadari kesalahan, dan bergerak memperbaiki hubungan kita dengan alam," ujar Jumhur.

Menurut Jumhur, salah satu aksi terdekat adalah memilah sampah dari sumber. Selain berkenaan dengan isu kebersihan lingkungan, sampah yang berkontribusi pada timbulan metana juga berperan mendorong perubahan iklim.

“Masa depan lingkungan tidak ditentukan oleh apa yang kita rencanakan, melainkan oleh apa yang kita lakukan mulai hari ini," katanya.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mencanangkan target penanaman dua miliar pohon di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan iklim dan memulihkan kualitas lingkungan.

Target tersebut disampaikan Jumhur pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (6/6).

"Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan penanaman pohon secara masif dengan target dua miliar pohon di seluruh Indonesia," kata Jumhur.

Menurut dia, gerakan tersebut akan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat. Penanaman pohon diharapkan dapat memperkuat ketahanan iklim, menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko banjir, memulihkan ekosistem, sekaligus meningkatkan penyerapan karbon.

Jumhur mengatakan pohon memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selain menyerap karbon dioksida, vegetasi juga meningkatkan daya resap air, menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko banjir, serta mendukung keanekaragaman hayati.

Meski demikian, Kementerian Lingkungan Hidup belum menjelaskan target waktu pencapaian penanaman 2 miliar pohon tersebut maupun rincian lokasi dan skema pelaksanaannya. Program ini disebut akan dijalankan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Jumhur bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono melakukan penanaman pohon di kawasan Bumi Perkemahan Cibubur sebagai simbol dimulainya gerakan penghijauan secara lebih luas.

Pemerintah berharap gerakan tersebut dapat memperkuat aksi iklim nasional sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di seluruh Indonesia tahun ini atau paling lambat tahun depan. Ini sebagai upaya memodernisasi permukiman pesisir sekaligus memperkuat ekonomi biru lewat peningkatan nilai tambah hasil perikanan.

"Harapannya lima tahun lagi tidak ada kampung nelayan kumuh," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Februari lalu.

Namun nyatanya, pembangunan masih menyisakan pekerjaan besar. Hingga akhir April 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan baru 65 KNMP yang telah rampung dibangun, atau sekitar 5,9 persen dari target.

Pembangunan dilanjutkan ke 35 lokasi lainnya dengan target selesai pada akhir Mei lalu.

Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada April, Trenggono mengungkapkan pembangunan selanjutnya akan difokuskan di wilayah timur Indonesia. “Yang seribu berikut di tahun 2026 secara paralel kita akan kerjakan dan fokusnya adalah ke Indonesia Timur, Papua, dan sebagainya,” kata dia.

Peta Kampung Nelayan Merah Putih (kampungnelayanmerahputih.kkp.go.id)

Program KNMP Bernilai Rp 24,2 Triliun

Program yang diperkirakan membutuhkan investasi Rp24,2 triliun tersebut dirancang untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi pusat ekonomi perikanan terpadu. Dengan dana sebesar itu, artinya biaya pembangunan rata-rata Rp 22 miliar per KNMP.

Kawasan tersebut dirancang memiliki hunian layak bagi nelayan, gudang pendingin atau cold storage, pabrik es, stasiun pengisian bahan bakar nelayan, tempat pelelangan ikan, bengkel mesin dan workshop, kios logistik, sentra UMKM, hingga fasilitas publik.

Pemerintah berharap modernisasi infrastruktur tersebut mampu memotong rantai distribusi yang panjang, mengurangi kehilangan hasil tangkapan akibat keterbatasan rantai dingin, sekaligus memperkuat posisi tawar nelayan melalui skema pembeli siaga (off-taker).

Pada tahap awal, KNMP direncanakan menjadi salah satu pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pemasok untuk kawasan wisata dan kuliner di sekitarnya.

Untuk mengawal operasional termasuk pemanfaatan fasilitas, KKP dilaporkan sudah membentuk Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP.

Namun sejauh ini, belum ada publikasi yang menerangkan soal siapa saja off-taker-nya, bagaimana mekanisme kontraknya, maupun lokasi KNMP yang sudah menjalankan skema tersebut. Begitu juga dengan data penyaluran hasil tangkapan dari KNMP ke program MBG.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Konservasi Indonesia (KI) untuk memperluas kawasan konservasi laut dan memperkuat skema pendanaannya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan luasnya wilayah laut Indonesia serta meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya kelautan membutuhkan dukungan multipihak yang berbasis sains dan inovasi.

"Karena luasnya wilayah laut Indonesia dan berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari perubahan iklim hingga tekanan terhadap sumber daya kelautan, diperlukan dukungan multipihak yang berbasis sains dan inovasi," kata Koswara dalam keterangan resmi, dikutip Senin (8/6).

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada peringatan Hari Laut Sedunia 2026 di Bali, pekan lalu. Kolaborasi ini mencakup upaya mengatasi degradasi ekosistem laut, memperkuat perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengembangkan berbagai mekanisme pendanaan konservasi berbasis lapangan.

Melalui kemitraan ini, pemerintah dan KI akan memperluas kawasan konservasi laut maupun kawasan konservasi berbasis pengelolaan efektif (Other Effective Area-based Conservation Measures/OECM) di sejumlah wilayah prioritas.

Lokasinya meliputi Nias di Sumatra Utara, Bintan di Kepulauan Riau, Wetar di Maluku, Morotai di Maluku Utara, Belu dan Sumba di Nusa Tenggara Timur, Teluk Saleh di Nusa Tenggara Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, Fakfak dan Kaimana di Papua Barat, hingga Biak-Supiori di Papua.

KKP mencatat luas kawasan konservasi laut nasional mencapai 30,99 juta hektare per akhir 2025.

Skema Pendanaan Konservasi

Selain memperluas kawasan konservasi, kerja sama ini juga diarahkan untuk memperkuat berbagai skema pembiayaan inovatif bagi perlindungan ekosistem laut, termasuk penyempurnaan program Tropical Forest and Coral Reefs Conservation Act (TFCCA) dan pengelolaan Blue Abadi Fund (BAF).

TFCCA merupakan skema pengalihan utang (debt-for-nature swap) antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat yang mengalihkan sebagian kewajiban utang menjadi dana konservasi terumbu karang. Nilai kesepakatan mencapai US$35 juta atau sekitar Rp635 miliar, dengan tambahan kontribusi US$3 juta dari Konservasi Indonesia/Conservation International dan US$1,5 juta dari The Nature Conservancy/Yayasan Konservasi Alam Nusantara.

Pendanaan TFCCA difokuskan pada pengelolaan dan restorasi terumbu karang, penguatan kawasan konservasi, penerapan pengelolaan berbasis sains dan kearifan lokal, serta pengembangan mata pencaharian berkelanjutan di tiga bentang laut prioritas Indonesia, yakni Kepala Burung, Sunda Kecil, dan Banda.

Sementara itu, Blue Abadi Fund merupakan dana abadi yang dibentuk untuk mendukung pengelolaan jangka panjang bentang laut Kepala Burung di Papua melalui pembiayaan berkelanjutan bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal yang terlibat dalam konservasi.

Koswara juga menyinggung pengembangan berbagai instrumen pembiayaan inovatif lain, seperti Blue Halo S dan Manta Impact Bond, yang diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kawasan konservasi laut sekaligus mendukung ekonomi biru.

Blue Halo S merupakan inisiatif pembiayaan campuran (blended finance) yang dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir sekaligus menjaga ekosistem laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 yang meliputi Samudra Hindia sebelah barat Sumatra dan Selat Sunda.

Sedangkan Manta Impact Bond merupakan skema investasi berbasis hasil yang dirancang untuk mendukung perlindungan populasi pari manta dan habitatnya.

Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Konservasi

Senior Vice President and Executive Chair KI Meizani Irmadhiany mengatakan keberhasilan konservasi laut tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga pada kapasitas masyarakat yang mengelola kawasan, termasuk masyarakat adat dan komunitas pesisir.

"Efektivitas perlindungan laut akan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kompetensi para pengelolanya. Kita harus memastikan dokumen kerja sama ini hidup dalam keseharian masyarakat pesisir, mengamankan lumbung pangan mereka, dan menjaga kelestarian spesies laut yang dilindungi dari ancaman degradasi," ujarnya.

Salah satu contoh implementasi di lapangan telah berlangsung di Desa Manandang Kaliuda, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Melalui kolaborasi KI dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program pembibitan rumput laut berkelanjutan di Pantai Lendunga berhasil meningkatkan kapasitas budidaya petani.

"Semula hanya lima tali bibit, menjadi 185 tali siap panen," kata pengurus BUMDes Manandang Kaliuda Christiani Valentine.

Sulawesi sedang bergulat dengan banjir saat gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Mindanao, Filipina, mengguncang wilayah timur Indonesia pada Senin (8/6). Dalam sebulan terakhir, banjir tercatat melanda ratusan desa di pulau yang kini menjadi pusat pertambangan dan hilirisasi nikel tersebut.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan, sepanjang 1 Mei hingga 6 Juni 2026, terjadi 36 kejadian banjir dan tanah longsor di lebih dari 20 kabupaten/kota di Sulawesi. Bencana tersebut merendam lebih dari 12 ribu rumah dan merusak sedikitnya 66 rumah.

Banjir terbesar terjadi di Kabupaten Luwu Utara pada 13 Mei lalu dengan dampak lebih dari 3.000 rumah terendam. Sedangkan kejadian terbaru tercatat pada 6 Juni di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, yang menyebabkan 148 rumah terendam air.

Tingginya frekuensi banjir sejalan dengan pemetaan InaRISK BNPB, yang menunjukkan sebagian besar wilayah di Sulawesi memiliki indeks risiko banjir tinggi. Indeks ini dihitung berdasarkan tingkat ancaman bahaya, jumlah penduduk dan aset yang berpotensi terdampak, serta kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Sebagian besar wilayah di Sulawesi mengalami kenaikan indeks risiko banjir dari kategori sedang menjadi tinggi pada 2025. Peta InaRisk juga menunjukkan potensi bahaya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan tingkat sedang hingga tinggi tersebar di banyak wilayah di pulau tersebut.

Indeks Risiko Banjir 2020 (inaRISK BNPB)

Indeks Risiko Banjir 2025 (inaRISK BNPB)

Peta Bahaya Banjir (BNPB)

Peta Bahaya Banjir Bandang (BNPB)

Peta Bahaya Tanah Longsor (BNPB)

Polusi udara di Surabaya dan Tangerang Selatan (Tangsel) menempati posisi terburuk nasional pada Senin pagi (8/6). Berdasarkan pantauan situs IQAir pukul 07.06 WIB, poin AQI wilayah-wilayah itu mencapai lebih dari 150.

Pada kualitas udara yang tidak sehat, masyarakat umum terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, orang hamil, atau penderita penyakit jantung dan paru rentan mengalami efek kesehatan.

“Ketika kualitas udara dikategorikan tidak sehat, masyarakat umum, terutama kelompok yang sensitif, mungkin mulai mengalami efek kesehatan,” demikian penjelasan IQAir, dikutip pada Senin (8/6).

IQAir menyarankan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dalam kondisi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga beberapa kali mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, khususnya jika berada di lokasi dengan tingkat pencemaran udara tinggi.

Berikut daftar lima wilayah di Indonesia dengan kualitas udara terburuk pagi ini:

1. Surabaya, Jawa Timur, dengan poin AQI 189 atau dalam kategori tidak sehat.
2. Tangerang Selatan, Banten, dengan poin AQI 153 atau dalam kategori tidak sehat.
3. Tangerang, Banten, dengan poin AQI 142 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.
4. Bandung, Jawa Barat, dengan poin AQI 123 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.
5. Jakarta, dengan poin AQI 107 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Sementara itu, Kota Medan di Sumatera Utara memiliki kualitas udara paling sehat pagi ini dengan poin AQI 39 dan masuk kategori baik. Kota Pekanbaru di Riau menyusul di urutan kedua dengan poin AQI 52, namun masuk kategori sedang.

Di lingkup global, kota besar dengan kualitas udara paling sehat mencapai poin AQI 11, tepatnya di Tokyo dan Kyoto di Jepang. Berikutnya disusul Ossaka di Jepang dengan poin AQI 12 dan Vancouver di Kanada dengan poin AQI 13. Kualitas udara kota-kota tersebut masuk kategori baik.

Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, beberapa kota besar ini memiliki kualitas udara terburuk di dunia. Berikut daftarnya:

1. Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, dengan poin AQI 166 atau dalam kategori tidak sehat.
2. Johannesburg, Afrika Selatan, dengan poin AQI 156 atau dalam kategori tidak sehat.
3. Lahore, Pakistan, dengan poin AQI 154 atau dalam kategori tidak sehat.
4. Santiago, Chili, dengan poin AQI 134 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.
5. Karachi, Pakistan, dengan poin AQI 118 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Indeks AQI adalah konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Rumus indeks mempertimbangkan enam polutan utama, yaitu PM2.5, PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah.

Angka AQI keseluruhan pada waktu tertentu ditentukan oleh polutan paling berisiko dengan angka AQI paling tinggi. Indeks AQI berkisar dari 0 sampai 500 dengan pembagian enam kategori.

Kategori baik memiliki rentang skor AQI 0-50, kategori sedang memiliki rentang skor 51-100, dan kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang skor 101-150

Sementara itu, kategori tidak sehat dengan rentang skor AQI di angka 151-200, kategori sangat tidak sehat 200-299, dan kategori berbahaya pada rentang 300-500.

Kualitas udara dalam kategori sangat tidak sehat dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Sementara itu, kualitas udara kategori berbahaya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Jakarta kerap dianggap kota yang kehabisan ruang. Namun, riset Rujak Center for Urban Studies (RUCS) menunjukkan bahwa kota megapolitan ini masih memiliki banyak ruang yang belum dimanfaatkan.

Ini menjadi salah satu pesan dalam pameran House as Home yang digelar RUCS bersama Ourchetype dari studio desain Tujusemesta. House as Home menjadi bagian dari Jakarta Future Festival 2026 yang digelar di Galeri Sudjojono, Taman Ismail Marzuki, pada 5-7 Juni 2026.

Pameran ini mengajak pengunjung mengenali tipe hunian ideal sekaligus menawarkan cara pandang baru terhadap krisis perumahan perkotaan.

Pameran menghadirkan delapan section, berupa ruang-ruang berisi pertanyaan yang akan membantu pengunjung menyimpulkan hunian ideal versinya. Di pengujung instalasi, pengunjung akan menemukan kategorinya, yaitu The Tradisionalist, The Urbanist, The Established, atau The Idealist.

Creative Director Tujusemesta Andi Abdulqodir menjelaskan, pameran ini menerjemahkan teori arketipe Psikolog Carl Gustav Jung untuk mencerminkan tipe hunian.

“Apapun yang kita pilih, apapun yang kita ciptakan itu merepresentasikan sifat kita, termasuk ketika memilih rumah,” kata Qodir, saat ditemui di lokasi pameran pada Jumat (5/6).

Pameran House as Home (Ajeng Dwita Ayuningtyas I Katadata)

Individu dengan tipe The Tradisionalist adalah tipe yang suka tinggal di tempat padat penduduk, suka bertemu banyak orang. “Tinggal dimana kita menikmati riuhnya masyarakat dan bergotong royong,” kata Qodir.

The Established adalah mereka yang suka tinggal di lokasi yang aturan dan batas privasinya jelas, seperti komplek perumahan.

The Idealist adalah mereka yang sudah menentukan dengan spesifik hunian yang diinginkan. “Misalnya, di pinggiran alam, tengah sawah, private tapi ideal sekali,” ucap dia.

Sedangkan tipe The Urbanist adalah mereka yang memilih hunian dengan jarak relatif dekat dengan tempat kerja atau mudah mengakses transportasi publik.

Paradoks di Jakarta: Terasa Sempit Padahal Banyak Ruang Kosong

Hunian masa depan sesuai harapan ternyata masih sangat mungkin diupayakan, termasuk di kota megapolitan Jakarta. Ini merujuk pada hasil riset RUCS mengenai paradoks ruang di Jakarta.

Lead Researcher RUCS Shally Pristine menjelaskan, terdapat paradoks dimana Jakarta terasa sempit, padahal masih banyak ruang kosong: banyak ruang vertikal yang belum dimanfaatkan dan ruang terbengkalai alias "ruang mati".

“Masih besar sekali mindset orang Indonesia atau terutama di Jakarta, bermukim itu harus di lahan rumah tapak. Akhirnya Jakarta jadi kota yang sangat melebar,” ujar dia.

Sebagai perbandingan, daerah Sunter Agung di Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang nyaris sama dengan Nakano di Tokyo, sekitar 210 jiwa per hektare.

Namun, 70 persen hunian di Sunter Agung adalah rumah tapak, sehingga berkontribusi pada penyempitan taman, ruang sosial, dan trotoar. Wilayah ini juga memiliki banyak pabrik kosong.

Sedangkan Nakano didominasi hunian mid-rise atau hunian vertikal dengan ketinggian 5-10 lantai, membuat wilayah tersebut pun memiliki lebih banyak taman dan ruang publik.

Keinginan masyarakat untuk memiliki rumah di atas tanah sendiri atau memiliki rumah tapak, kata Shally, membuat mereka rela tinggal di lokasi yang jauh dengan tempat kerja atau pusat perekonomian.

Persoalan ini juga dipicu pertumbuhan pemukiman yang masif namun tidak terstruktur. Seolah tidak ada ruang selain beranjak agak jauh dari pusat kota. Ini kemudian berefek pada kesehatan dan lingkungan.

“Tingginya arus pergerakan orang menciptakan trade-off, ada kualitas kesehatan yang memburuk juga emisi karbon karena transportasi,” kata dia. “Perjalanan bisa dihindari kalau orang-orang tinggal lebih dekat dengan pusat kota,” ujarnya, menambahkan.

Ide Pemanfaatan Ruang-Ruang Mati untuk Hunian Vertikal

Pembangunan hunian vertikal di Jakarta bisa dimulai dengan memanfaatkan ruang-ruang mati, seperti ruko, pabrik, atau bangunan terbengkalai lainnya.

Salah satu riset RUCS misalnya, merekomendasikan konsolidasi skala mikro untuk kawasan di Jalan K.H. Hasyim Ashari Jakarta Pusat untuk ditransformasikan sebagai hunian vertikal.

Banyak rumah dan toko tua yang dijual atau kurang termanfaatkan (underused)di ruas tersebut akibat stagnansi ekonomi dan tata ruang yang tidak terintegrasi. Mayoritas ruko berstatus Hak Milik, sehingga mudah dimasukkan dalam skema konsolidasi tanah tanpa penggusuran skala besar.

Jenis hunian yang bisa diterapkan yaitu hunian mid-rise melalui skema kepemilikan non-spekulatif Koperasi Perumahan (Community Land Trust). Skema ini seperti diterapkan di Rumah Flat Rembang 11 di Dukuh Atas, Menteng, Jakarta Pusat.

Koperasi ini didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh anggota untuk memenuhi hak atas hunian. “Misalnya ada yang punya tanah, banyak kan di tengah kota, tapi pajaknya sudah terlalu tinggi dan enggak laku-laku dijual, akhirnya ada beberapa yang tertarik untuk bikin model seperti koperasi,” ujar dia.

Hunian yang semula hanya satu lantai dan untuk satu keluarga, kini bertingkat dan bisa dihuni hingga tujuh keluarga. “Makanya pameran ini kita tutup dengan sesi menulis surat untuk tetangga di masa depan, karena bayangkan, mungkin kalau kita sudah siap, kita akan saling berbagi resource, tenggang rasa, berbagi fasilitas dengan tetangga,” ucapnya.

Skema penyediaan hunian lainnya, yaitu konsolidasi tanah vertikal. Skema ini menggabungkan dan meningkatkan intensitas lahan warga menjadi kesatuan untuk hunian vertikal, tanpa penggusuran atau relokasi.

Ada juga skema kerja sama pemanfaatan aset tanah. Maksudnya, ketika negara memiliki banyak tanah untuk disewakan, bisa dialokasikan untuk hunian vertikal. Pembangunan hunian vertikal juga bisa memanfaatkan pabrik, industri, pergudangan, dan semacamnya yang tidak beroperasi.

Riset RUCS mengungkap, konversi ruang semacam ini bisa meningkatkan akses transportasi publik hingga 83,2 persen serta menambah ruang terbuka hijau kawasan sebesar 1,3 persen.

Perusahaan bioteknologi asal Bandung, Mycotech Lab (MYCL), menyulap bahan organik menjadi furnitur, bahan bangunan, hingga ragam produk fesyen. Bahan organik yang digunakan di antaranya sisa pati singkong, kulit jagung, serat ampas tebu, dan serbuk kayu dengan perekat alami miselium jamur.

MYCL pun telah melisensikan teknologinya ke mitra produksi di Jepang dan mendirikan perusahaan patungan di negara tersebut. Lead Researcher Rujak Center for Urban Studies Shally Pristine mengatakan, pihaknya bersama Urun Daya Kota menggandeng MYCL untuk terus mempromosikan produk ramah lingkungan ini lebih jauh.

“Rujak ajak Mycotech untuk mempopulerkannya. Bisa loh, jamur dipakai buat furnitur,” kata Shally, saat ditemui di pameran di Taman Ismail Marzuki, Jumat (5/6).

Dalam pameran ‘Material Masa Depan’ di Jakarta Future Festival 2026 itu, sejumlah produk MYCL ditampilkan, di antaranya Mylea Sea, BioBo, dan produk komposit padat.

Mylea Sea merupakan inovasi terbaru MYCL yang terbuat dari 100 persen material alami. Mylea Sea dibuat dari karagenan alga merah yang diperoleh langsung dari komunitas pesisir. Produk ini dapat menggantikan penggunaan film sintetis atau plastik.

Selain membantu melindungi ekosistem laut, produk ini turut membantu mata pencaharian masyarakat lokal secara etis.

“Ini 100 persen biodegradable (terurai alami), bisa dibuat jadi tas, buat menggantikan plastik," ujar Shally.

Tak hanya menjadi produk fesyen, Shally mengatakan, MYCL juga tengah melakukan riset untuk memanfaatkan Mylea Sea sebagai komponen pendukung pada baterai kendaraan listrik.

"Untuk salah satu elemen di dalamnya, karena ini sangat baik untuk dijadikan insulator gitu,” ucapnya.

Sementara itu, BioBo merupakan papan partikel tanpa perekat (binderless board) berbahan organik,yang dikembangkan dari limbah agroforestri dengan memanfaatkan miselium jamur sebagai pengikat alami. Produk ini dibuat dengan memanfaatkan sisa padat dari produksi Mylea (bahan menyerupai kulit dari miselium).

Dengan begitu, produksinya sangat minim limbah, bahkan tanpa limbah. Tanpa material perekat kimia, BioBo mengubah limbah pertanian menjadi material yang kuat, fungsional, dan berkelanjutan.

“Ini buat pelapis dinding, supaya (bangunan) enggak panas,” ucap Shally.

Produk (mycote.ch)

Dia menambahkan, MYCL juga tengah mengembangkan BioBo menjadi material tahan panas, untuk melapisi pipa-pipa dalam struktur mechanical electrical bangunan agar tidak mudah terbakar.

Ada juga MycoBlox, blok modular yang terbuat dari miselium jamur dan limbah pertanian. Produk ini juga dapat terurai sepenuhnya. Meskipun ringan, MycoBlox memiliki kekuatan yang baik. Produk ini dapat digunakan sebagai dekorasi rumah.

Saat pameran, MYCL turut memperlihatkan bangku ‘Shrum’ yang juga terbuat dari serbuk kayu dan perekat alami berupa miselium jamur. Pengunjung dapat memastikan secara langsung kekuatan dari produk ini.

MYCL mengungkap bahwa emisi karbon yang dihasilkan produk komposit MYCL per kubik, sebagai material struktural dekoratif, 10 persen lebih rendah daripada material lainnya. Untuk produk Shrum, emisi karbon yang dihasilkan selama produksi mencapai 4.190 kg Co2-eq. Namun, produk ini memiliki kapasitas penyimpanan karbon -2.679 kg CO2-eq.

Pengembang proyek biogas bisa mendapatkan penjaminan kredit. Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Yahya Rachmana Hidayat mengatakan terdapat program Biogass Guarantee Facility (BGF) yang bisa memberikan penjaminan hingga 50 persen dari risiko kredit.

Yahya menjelaskan, banyak proyek solusi iklim belum bisa direplikasi di skala nasional, termasuk di sektor energi. Salah satu penghambatnya adalah minimnya investasi. Maka itu, program penjaminan ini dibentuk, untuk mempermudah pengembang dalam mengakses pendanaan.

Mengutip laman Mitigation Action Facility, penjaminan ini dibentuk untuk mendukung program pengembangan biogas di Indonesia. Terdapat pendanaan €19,9 juta atau sekitar Rp417,6 miliar untuk pengembangan biogas di Tanah Air.

"Untuk mengembangkan compressed biomethane gas (CBG) atau kalau berasal dari gas alam namanya compressed natural gas (CNG),” kata Yahya dalam diskusi ‘Peluang GIFT dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Hijau’ di Jakarta, Kamis (4/6).

Pelaksana program pengembangan biogas ini adalah Global Green Growth Institute (GGGI), dengan ICCTF dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) sebagai mitra. Program ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Adapun ICCTF, menurut Yahya, mendapatkan hibah dari GGGI. “Kami berperan menerima hibah, kemudian menyalurkannya dan mengembangkan instrumen pembiayaan iklim, menghubungkan pemerintah, donor, investor, dan perancang proyek serta menjadi platform blended finance untuk menurunkan risiko investasi,” ujarnya.

Sebagai informasi, CBG dan CNG digadang-gadang menjadi pengganti liquid petroleum gas (LPG) yang sebagian besar masih dipenuhi pemerintah Indonesia dengan impor. “Atau menggantikan energi fosil dari minyak, sebagai co-firing pengganti minyak menjadi gas,” ujar Yahya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyampaikan rencana pemanfaatan CNG dalam negeri untuk mencapai kemandirian energi. Termasuk, mengkaji penggunaan tabung CNG 3 kg sebagai alternatif LPG.

CBG dapat diperoleh dari pengolahan limbah organik seperti kotoran ternak, limbah pertanian dan perkebunan (termasuk limbah minyak kelapa sawit, sampah organik rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan CNG terbuat dari gas alam yang dimampatkan.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) menyalurkan pembiayaan syariah Rp 950 miliar kepada PT Indika Empat Mitra Surya (IEMS) dan PT Empat Mitra Indika Cahaya (EMIC), dua anak usaha Grup Indika Energy. Dana ini untuk pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai lokasi di Indonesia.

Dalam pernyataan pers, PT SMI menjelaskan pembiayaan itu menggunakan skema Line Facility Musyarakah Mutanaqisah (MMq) untuk refinancing syariah atas proyek-proyek PLTS yang akan disewakan kepada mitra, offtaker, dan pengguna akhir pada segmen komersial dan industri (commercial & industrial/C&I) di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI, Sylvi J. Gani, mengatakan pembiayaan ini menunjukkan bahwa instrumen pembiayaan syariah dapat menjadi solusi yang kompetitif untuk mempercepat adopsi PLTS pada segmen pasar komersial dan industri yang pertumbuhannya semakin pesat.

“Ini wujud nyata komitmen PT SMI dalam menghadirkan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi pengembang energi surya di Indonesia. Kami berharap kolaborasi dengan Grup Indika Energy ini menjadi katalis bagi perluasan PLTS di sektor komersial dan industri secara lebih masif," ujar Sylvi, dikutip Jumat (5/6).

Direktur PT IEMS dan PT EMIC, Yovie Priadi, menyambut baik dukungan pembiayaan dari PT SMI sebagai landasan penting bagi percepatan ekspansi proyek PLTS Grup Indika Energy.

"Dukungan pembiayaan PT SMI akan memperkuat kemampuan kami dalam memperluas layanan PLTS tanpa investasi awal bagi pelanggan, sehingga semakin banyak pelaku industri dapat beralih ke energi bersih dengan lebih cepat dan efisien”, ujar Yovie.

Melalui skema pembiayaan ini, IEMS dan EMIC dapat memperluas jangkauan pembangunan dan penyewaan PLTS kepada pelanggan segmen C&I tanpa harus membebani pengguna akhir dengan investasi awal, sehingga membuka akses energi surya yang lebih luas bagi sektor komersial dan industri di Indonesia.

Sebagai informasi, PT SMI telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp 27,6 triliun untuk proyek-proyek energi terbarukan per Maret.

Dua Orangutan Kalimantan akan menjalani prosesi perjodohan di Jepang. Kebun Binatang Tobe bakal menggelar resepsi perkenalan orangutan kalimantan dari Taman Safari Indonesia bernama Jenifer dengan orangutan kalimantan jantan yang lahir di Jepang bernama Hayato pada Sabtu (6/6).

Melalui unggahan di Instagram, Kedutaan Besar RI di Tokyo menyampaikan, perjodohan dua orangutan kalimantan berusia 15 tahun itu adalah bagian dari program international collaborative breeding loan atau upaya konservasi satwa liar melalui pengembangbiakan bersama.

“Momen berharga ini turut mempererat persahabatan kedua negara melalui edukasi lingkungan, pemahaman keanekaragaman hayati, serta pendekatan budaya yang hangat,” tulis KBRI Tokyo, dikutip pada Jumat (5/6).

Pada 2024, Pemerintah Prefektur Ehime menandatangani perjanjian konservasi satwa liar dengan Indonesia dan meminjam Jenifer untuk tujuan pengembangbiakan. Jenifer diketahui sudah dirawat oleh Taman Safari Indonesia sejak Desember 2025.

Upacara perkenalan sekaligus perjodohan akan digelar pada 6 Juni pukul 10.00 waktu setempat, di Kebun Binatang Tobe, Prefektur Ehime, Jepang. Hajatan ini terbuka untuk umum, namun peserta harus mendaftarkan diri terlebih dulu.

Melansir laman Kebun Binatang Tobe, acara perkenalan tersebut akan dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni. Rencananya, akan ada persembahan dari pelukis binatang Yoshinari Ishimura hingga pertunjukan alat musik angklung, yang dipadukan dengan tari tradisional dari Asosiasi Persahabatan Ehime-Indonesia.

“Akan ada juga pameran panel yang memperkenalkan budaya Indonesia, sesi foto dimana Anda dapat mengenakan pakaian tradisional Indonesia, dan acara mencicipi makanan Indonesia,” demikian tertulis dalam laman tersebut.

Pada Minggu, 7 Juni, akan ada toko pop-up milik model, aktris, dan ilustrator Akisa Yagi yang banyak menampilkan karya bertema Jenifer dan Hayato. Toko akan menyajikan koleksi kaos, topi, stiker, gantungan kunci, hingga totebag.

Pengembangbiakan bersama Jenifer dan Hayato dilaporkan banyak mendapatkan dukungan berupa donasi. Melansir The Mainichi, hanya dalam waktu 27 hari, penggalangan dana untuk perjodohan ini telah melampaui target awal sekitar US$62.900 atau .

Pengembangbiakan bersama Jenifer dan Hayato dilaporkan banyak mendapatkan dukungan berupa donasi. Melansir The Mainichi, hanya dalam waktu 27 hari (16 April hingga 21 Mei), penggalangan dana berhasil mengumpulkan US$78.900 atau setara Rp 1,4 miliar dari 629 donatur.

Selain itu, Kebun Binatang juga memeroleh US$940 sebagai imbalan atas hadiah berupa karya seni tiga dimensi yang menampilkan Jenifer atau berasal dari pengalaman satu hari merawat orangutan.

Capaian donasi ini melampaui target awal yang sebesar 10 juta yen atau US$62.900, setara Rp1,13 miliar. Kebun Binatang Tobe kemudian memperbarui targetnya menjadi 25 juta yen, sekitar US$157.000 atau kurang lebih setara Rp2,8 miliar.

Hasil donasi yang terkumpul akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangbiakan Jenifer dan Hayato, seperti membeli alat analisis hormon, kamera pengawas 24 jam, ayunan untuk menghilangkan stres, maupun alat diagnostik ultrasonik.

Menteri Transportasi Jalan India Nitin Gadkari mengumumkan bahwa produsen otomotif Maruti Suzuki akan memperkenalkan kendaraan dengan mesin yang bisa mengakomodir bahan bakar nabati yaitu etanol murni E100. Pengenalan akan dilakukan bertepatan dengan hari Lingkungan Hidup Dunia pada 5 juni ini.

Maruti Suzuki adalah produsen mobil terbesar di India. Perusahaan ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah India dan Suzuki Motor Corporation. Seiring tersedianya kendaraan dengan mesin yang bisa mengakomodir E100, pertanyaan pun bergulir mengenai potensi bahan bakar etanol murni digunakan secara luas oleh masyarakat.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah India memang agresif mendorong program bahan bakar etanol sebagai salah satu strategi ketahanan energi nasional. Tujuannya, mengurangi impor minyak mentah dan menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi petani.

Saat ini, India telah berhasil mencapai target pencampuran etanol 20 persen ke dalam bensin atau E20 lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan pemerintah. Ketersediaan kendaraan dengan mesin E100 bisa menciptakan peluang percepatan untuk peningkatan komposisi etanol pada bensin.

Joint Managing Director perusahaan komponen otomotif UCAL Ltd, Adithya Jayakar, mengatakan pengguna dapat menikmati biaya operasional yang lebih rendah apabila harga etanol tetap kompetitif dibandingkan bensin.

"Keunggulan biaya operasional kendaraan E100 bisa sangat signifikan, terutama jika harga etanol tetap lebih murah dibandingkan bensin," kata Jayakar dikutip dari Business Standard, Jumat (5/6). Konsumen disebut berpotensi menghemat biaya bahan bakar sekitar 25-35 persen per kilometer dengan E100.

Dia membenarkan, kandungan energi etanol lebih rendah dibandingkan bensin sehingga kendaraan membutuhkan volume bahan bakar yang lebih banyak untuk menempuh jarak yang sama. Namun, perkembangan teknologi mesin flex-fuel membuat perbedaan efisiensi tersebut semakin mengecil.

"Proposisi nilai secara keseluruhan berupa biaya bahan bakar yang lebih rendah dan emisi yang lebih kecil menjadikan E100 sebagai alternatif yang menarik di masa depan," ujarnya.

Deputy Director General All India Distillers' Association (AIDA) Bharati Balaji mengatakan etanol merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional, yang berdampak juga pada pendapatan masyarakat dan penurunan emisi.

"Etanol tidak seharusnya dipandang hanya sebagai alternatif bahan bakar yang lebih murah, tapi sebagai solusi ketahanan energi yang mendukung pendapatan masyarakat pedesaan, menurunkan emisi, dan mengurangi ketergantungan pada minyak impor," kata dia seperti dikutip Business Standard .

Bila berhasil diterima pasar, kendaraan berbahan bakar etanol murni berpotensi menjadi opsi baru bagi India untuk menekan impor minyak sekaligus mempercepat transisi energi di sektor transportasi.