Jakarta (ANTARA) - Peneliti Universitas Indonesia (UI) Eugenia Mardanugraha menilai kepastian legalitas lahan melalui hak guna usaha (HGU) menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan investasi dan stabilitas produksi sawit Indonesia dalam jangka panjang.

Eugenia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kepastian perpanjangan dan penerbitan HGU penting untuk mendukung keberhasilan program mandatori biodiesel B50 yang ditargetkan pemerintah mulai semester II 2026.

“Jika ketidakpastian HGU terus berlanjut, maka program B50, keberlanjutan industri sawit, serta kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional menghadapi risiko yang besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa persoalan HGU berkaitan langsung dengan program peremajaan (replanting) kebun sawit nasional yang saat ini sudah sangat mendesak dilakukan.

Eugenia mengatakan banyak kebun sawit terutama milik petani rakyat mengalami penurunan produktivitas akibat usia tanaman yang tua serta penggunaan bibit yang kurang optimal pada masa lalu.

Tanpa percepatan replanting, lanjutnya, produksi sawit nasional berisiko stagnan di tengah meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk energi, pangan, industri hilir, dan ekspor.

"Indonesia ke depan membutuhkan sawit bukan hanya untuk biodiesel, tetapi juga pangan, oleokimia, kosmetik, farmasi, hingga sustainable aviation fuel. Produktivitas lahan menjadi kunci," kata Eugenia.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa strategi sawit nasional tidak lagi bertumpu pada ekspansi lahan baru, melainkan peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada.

Ia menilai ketidakpastian status HGU membuat pelaku usaha cenderung menunda investasi jangka panjang, termasuk replanting, karena risiko usaha menjadi terlalu tinggi.

"Replanting membutuhkan investasi besar dengan masa tunggu produksi mencapai beberapa tahun sebelum tanaman kembali menghasilkan secara ekonomis. Tanpa kepastian hukum, keputusan investasi menjadi sulit diambil," katanya.

Selain faktor legalitas, Eugenia mengatakan pelaku usaha juga mempertimbangkan prospek perdagangan sawit global serta stabilitas kebijakan pemerintah dalam menentukan arah investasi jangka panjang.

"Kepastian hukum pertanahan dan kepastian arah kebijakan industri menjadi faktor utama untuk mendorong percepatan replanting," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) berbasis kelapa sawit tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng untuk masyarakat.

Menurut dia, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional saat ini masih surplus meski sebagian dialihkan untuk kebutuhan energi.

Amran mengatakan produksi sawit Indonesia justru mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut total produksi yang sebelumnya sekitar 26 juta ton kini meningkat menjadi 32 juta ton.

"Produksi (CPO) kita naik jadi 32 juta ton. Dulu 26 juta ton, sekarang 32 juta ton," kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan kebutuhan minyak sawit untuk program B50 diperkirakan sekitar 5 juta hingga 6 juta ton. Sementara itu, kebutuhan minyak goreng domestik dan kebutuhan lainnya disebut berada di kisaran 20 juta ton.

Menurut Amran, dengan total produksi yang meningkat, pasokan untuk kebutuhan pangan tetap aman meski pemerintah menjalankan program campuran biodiesel berbasis sawit.

[Gambas:Youtube]

"Kalau ini diambil 5 juta ton untuk B50, artinya masih ada surplus sekitar 1 juta ton. Berarti tidak terganggu kan," ujarnya.

Amran menilai kekhawatiran soal terganggunya pasokan minyak goreng akibat implementasi B50 tidak beralasan apabila melihat neraca produksi sawit nasional saat ini. Ia menegaskan stok masih mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

"Dulu 46 juta ton, sekitar 20 juta ton untuk minyak goreng dan lain-lain, kemudian 26 juta ton ekspor. Sekarang ekspor 32 juta ton," katanya.

Pernyataan Amran muncul di tengah rencana pemerintah menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan penuh program B50. Biodiesel B50 merupakan bahan bakar campuran 50 persen solar dan 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.

Sebelumnya, Amran menyebut kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan komoditas sawit.

"Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk," ujar Amran dalam acara di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya beberapa waktu lalu.

Pemerintah juga menargetkan pengembangan produk energi lain berbasis sawit, termasuk bensin dan etanol, sebagai bagian dari hilirisasi industri kelapa sawit nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai melakukan uji coba penggunaan bahan bakar biodiesel B50 secara bertahap pada sejumlah lokomotif sebagai bagian dari dukungan terhadap percepatan implementasi energi baru terbarukan di sektor transportasi.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, pemerintah akan memberlakukan implementasi mandatori biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026 sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi dan transisi menuju penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

“Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperbesar pemanfaatan energi berbasis nabati pada berbagai sektor transportasi nasional,” kata Anne dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Dok. PT KAI Daop 5 Purwokerto Ilustrasi kereta api.

“Sebagai operator transportasi publik berbasis rel, KAI terus memperkuat kesiapan implementasi B50 melalui serangkaian pengujian teknis pada sarana perkeretaapian berbasis diesel,” lanjut Anne.

Anne mengatakan, langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan, keandalan operasional, dan kualitas layanan kepada pelanggan tetap terjaga selama proses transisi energi berlangsung.

Anne bilang, implementasi B50 menjadi bagian dari kesinambungan penggunaan biodiesel yang sebelumnya telah diterapkan pada tahap B35 dan B40 di lingkungan operasional KAI.

“KAI mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pemanfaatan energi yang lebih berkelanjutan,” ujar Anne.

“Pada setiap tahapan implementasinya, aspek keselamatan, keandalan sarana, dan kualitas layanan tetap menjadi perhatian utama,” tambah Anne.

DOK. KAI Ilustrasi kereta.

Sepanjang tahun 2025, penggunaan biodiesel B40 pada layanan Kereta Api Jarak Jauh menghasilkan total emisi karbon sebesar 127,3 juta kg CO?e atau sekitar 127.300 ton dari total 47,4 juta pelanggan.

Sementara pada Januari–April 2026, layanan KA Jarak Jauh dan Lokal yang dikelola KAI telah melayani 19,2 juta pelanggan dengan konsistensi penggunaan bahan bakar berbasis biodiesel pada berbagai perjalanan kereta api berbasis diesel.

Dalam berbagai studi transportasi, moda berbasis rel memiliki tingkat emisi yang lebih rendah dibanding kendaraan pribadi.

Rata-rata emisi kereta api berada di kisaran 15 hingga 40 gram CO? per penumpang-kilometer, sementara kendaraan pribadi dapat mencapai sekitar 120–250 gram CO? per penumpang-kilometer.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan kereta api membantu menjaga emisi sektor transportasi tetap lebih terkendali seiring tingginya mobilitas masyarakat,” jelas dia.

Dalam mendukung implementasi B50, KAI bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta LEMIGAS melalui tahapan pengujian yang dilakukan secara bertahap sejak pertengahan April 2026.

Rangkaian pengujian dimulai dari proses blending bahan bakar, pemeriksaan kondisi sarana, hingga pengujian operasional pada berbagai jenis armada.

Untuk lokomotif, pengujian dilakukan di dipo Sidotopo dengan fokus pemantauan pada performa engine dan konsumsi bahan bakar selama penggunaan B50.

Pengamatan dilakukan untuk memastikan karakteristik pembakaran, stabilitas performa mesin, serta efisiensi operasional tetap berjalan optimal dalam penggunaan harian.

Sementara itu, pengujian pada kereta pembangkit dilaksanakan di Depo Kereta Yogyakarta dengan fokus pada pemantauan konsumsi bahan bakar dan pengujian berkala setiap 300 jam operasi.

Dok. PT KAI Ilustrasi kereta api, tiket kereta go show, tiket tarif khusus go show. KA go show tarif khusus.

Pengujian dilakukan melalui tahapan pemeriksaan awal, penggunaan B40 sebagai pembanding, hingga penggunaan B50 untuk melihat respons sarana dalam berbagai kondisi operasional.

KAI juga menyiapkan pengujian lanjutan dalam jangka waktu lebih panjang guna memastikan ketahanan sarana tetap terjaga saat beroperasi secara intensif di lapangan.

“Hingga saat ini, seluruh hasil pengujian masih dalam proses evaluasi dan pemantauan bersama pemerintah serta tim teknis terkait,” jelas dia.

“Percepatan implementasi B50 memerlukan kesiapan yang terukur agar tetap selaras dengan standar keselamatan dan kualitas layanan transportasi publik. KAI terus memperkuat koordinasi dan pengujian teknis agar implementasinya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” tegas Anne.

Sebagai operator transportasi publik berbasis rel, KAI terus memperkuat kesiapan implementasi B50 melalui serangkaian pengujian teknis pada sarana perkeretaapian berbasis diesel

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperkuat pengujian sarana perkeretaapian menjelang penerapan mandatori biodiesel B50 guna menjaga keselamatan, keandalan operasional, dan kualitas layanan transportasi publik berbasis energi hijau.

"Sebagai operator transportasi publik berbasis rel, KAI terus memperkuat kesiapan implementasi B50 melalui serangkaian pengujian teknis pada sarana perkeretaapian berbasis diesel," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan, keandalan operasional, dan kualitas layanan kepada pelanggan tetap terjaga selama proses transisi energi berlangsung.

Pemerintah akan memberlakukan implementasi mandatori biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026 sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi dan transisi menuju penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperbesar pemanfaatan energi berbasis nabati pada berbagai sektor transportasi nasional.

Anne mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari kesinambungan penggunaan biodiesel yang sebelumnya telah diterapkan pada tahap B35 dan B40 di lingkungan operasional KAI.

“KAI mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pemanfaatan energi yang lebih berkelanjutan. Pada setiap tahapan implementasinya, aspek keselamatan, keandalan sarana, dan kualitas layanan tetap menjadi perhatian utama,” ujar Anne.

Sepanjang tahun 2025, penggunaan biodiesel B40 pada layanan Kereta Api Jarak Jauh menghasilkan total emisi karbon sebesar 127.315.192 kg CO₂e atau sekitar 127,3 ribu ton dari total 47,4 juta pelanggan.

Sementara pada Januari–April 2026, layanan KA Jarak Jauh dan Lokal yang dikelola KAI telah melayani 19.218.440 pelanggan dengan konsistensi penggunaan bahan bakar berbasis biodiesel pada berbagai perjalanan kereta api berbasis diesel.

Dalam berbagai studi transportasi, moda berbasis rel memiliki tingkat emisi yang lebih rendah dibanding kendaraan pribadi. Rata-rata emisi kereta api berada di kisaran 15–40 gram CO₂ per penumpang-kilometer, sementara kendaraan pribadi dapat mencapai sekitar 120–250 gram CO₂ per penumpang-kilometer.

Kondisi itu menunjukkan penggunaan kereta api membantu menjaga emisi sektor transportasi tetap lebih terkendali seiring tingginya mobilitas masyarakat.

Dalam mendukung implementasi B50, KAI bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta LEMIGAS melalui tahapan pengujian yang dilakukan secara bertahap sejak pertengahan April 2026.

Rangkaian pengujian dimulai dari proses blending bahan bakar, pemeriksaan kondisi sarana, hingga pengujian operasional pada berbagai jenis armada.

Untuk lokomotif, pengujian dilakukan di Depo Sidotopo dengan fokus pemantauan pada performa engine dan konsumsi bahan bakar selama penggunaan B50. Pengamatan dilakukan untuk memastikan karakteristik pembakaran, stabilitas performa mesin, serta efisiensi operasional tetap berjalan optimal dalam penggunaan harian.

Sementara itu, pengujian pada kereta pembangkit dilaksanakan di Depo Kereta Yogyakarta dengan fokus pada pemantauan konsumsi bahan bakar dan pengujian berkala setiap 300 jam operasi.

Pengujian dilakukan melalui tahapan pemeriksaan awal, penggunaan B40 sebagai pembanding, hingga penggunaan B50 untuk melihat respons sarana dalam berbagai kondisi operasional.

KAI juga menyiapkan pengujian lanjutan dalam jangka waktu lebih panjang guna memastikan ketahanan sarana tetap terjaga saat beroperasi secara intensif di lapangan. Hingga saat ini, seluruh hasil pengujian masih dalam proses evaluasi dan pemantauan bersama pemerintah serta tim teknis terkait.

“Percepatan implementasi B50 memerlukan kesiapan yang terukur agar tetap selaras dengan standar keselamatan dan kualitas layanan transportasi publik. KAI terus memperkuat koordinasi dan pengujian teknis agar implementasinya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam), Zainal Arifin, menilai rencana pemerintah menerapkan mandatori biodiesel B50 merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun, kebijakan tersebut hanya akan berhasil jika pemerintah terlebih dahulu membenahi persoalan mendasar di sektor hulu industri sawit.

Dia bilang, program B50 tidak bisa dipandang sekadar kebijakan energi, melainkan agenda lintas sektor yang menyangkut stabilitas investasi, produktivitas sawit, hingga kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Pemerintah menargetkan penghentian impor solar pada 2026 melalui penguatan produksi kilang dan percepatan biodiesel B50.

"B50 adalah agenda strategis ketahanan energi, tetapi kebijakan ini harus selaras antar kementerian dan lembaga. Jangan sampai sektor energi mendorong B50, sementara kebijakan lain justru menciptakan ketidakpastian bagi industri sawit," ujar Zainal dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas lahan sawit di Indonesia mencapai 16,83 juta hektar, namun berdasarkan catatan Pustaka Alam luas sawit sudah mencapai 18 juta hektar.

Tetapi persoalannya bukan hanya luas kebun, melainkan produktivitas.

"Banyak kebun sawit rakyat dan sebagian kebun perusahaan sudah memasuki usia tua dan produktivitasnya menurun. Belum lagi berdasarkan klaim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menguasai kembali lahan sawit sekitar 4 juta hektar. Akibatnya produksi CPO tahun 2025 stagnan di angka 51,66 juta ton," ungkapnya.

Ia pun menilai percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi kebijakan paling mendesak.

Dok. Berry Subhan Putra/Kompas.com Ilustrasi kelapa sawit. Negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Saat ini luas kebun sawit rakyat telah mencapai sekitar 6,8 juta hektar, dengan sedikitnya 4,8 juta hektar membutuhkan replanting. Menurut Zainal, lambannya PSR membuat potensi peningkatan produksi nasional tertahan.

Jika program berjalan tepat waktu, produksi CPO Indonesia seharusnya sudah bisa menembus 60 juta ton per tahun.

Hambatan utama PSR, lanjutnya, masih berkutat pada persoalan legalitas lahan, status kawasan hutan, akses pembiayaan, hingga kekhawatiran aparat terhadap risiko hukum.

"Presiden perlu menjadikan penyelesaian PSR sebagai prioritas nasional. Tanpa peremajaan, mustahil B50 memiliki fondasi pasokan yang kuat," ucapnya.

Dia juga mendorong pemerintah menerapkan konsep flexible blending dalam implementasi B50.

Artinya, kadar campuran biodiesel tidak diperlakukan sebagai angka kaku, melainkan menyesuaikan kondisi pasokan CPO, harga minyak dunia, kebutuhan pangan, dan kemampuan fiskal negara.

Menurutnya, pendekatan fleksibel memungkinkan pemerintah tetap menjaga arah transisi energi tanpa mengorbankan stabilitas pangan maupun industri hilir.

"Ketika pasokan cukup, blending bisa dinaikkan. Tapi saat harga CPO tinggi atau pasokan terbatas, pemerintah harus berani menyesuaikan," katanya.

Selain produktivitas, kepastian hukum terkait Hak Guna Usaha (HGU) dinilai menjadi faktor krusial.

Replanting sawit merupakan investasi jangka panjang dengan siklus tanaman hingga 25 tahun, sehingga pelaku usaha membutuhkan kepastian perpanjangan izin lahan.

Zainal menilai, ketidakjelasan perpanjangan HGU dan risiko penertiban lahan membuat perusahaan mengambil sikap defensif dengan menahan investasi, ekspansi, maupun peningkatan kapasitas produksi.

SHUTTERSTOCK/MERCURY STUDIO Ilustrasi minyak kelapa sawit.

"Tidak mungkin pemerintah menargetkan B50 sebagai program unggulan, tetapi hulunya justru diliputi ketidakpastian hukum," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan opsi skema DMO untuk komoditas CPO guna memenuhi kebutuhan produksi campuran solar dengan biodiesel berbasis sawit 50 persen atau B50.

Penerapan mandatori biodiesel B50 pada semester II-2026 pun akan menambah kebutuhan CPO untuk sektor energi.

Sejauh ini, produksi CPO nasional mencapai 46 juta ton per tahun, dengan 20 juta ton diolah di dalam negeri dan 26 juta ton diekspor.

Sementara implementasi B50 diperkirakan membutuhkan tambahan sekitar 5,3 juta ton CPO.

B50 adalah agenda strategis ketahanan energi. Tetapi kebijakan ini harus selaras antar kementerian dan lembaga. Jangan sampai sektor energi mendorong B50, sementara kebijakan lain justru menciptakan ketidakpastian bagi industri sawit,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Zainal Arifin menilai perbaikan sektor hulu industri sawit sangat penting agar rencana penerapan mandatori biodiesel B50 Indonesia dapat berjalan dengan baik.

“B50 adalah agenda strategis ketahanan energi. Tetapi kebijakan ini harus selaras antar kementerian dan lembaga. Jangan sampai sektor energi mendorong B50, sementara kebijakan lain justru menciptakan ketidakpastian bagi industri sawit,” kata Zainal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

“B50 adalah strategi besar negara. Tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah membenahi sektor hulu sawit terlebih dahulu,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, ia menilai program B50 tidak bisa dipandang sekadar kebijakan energi, melainkan agenda lintas sektor yang menyangkut stabilitas investasi, produktivitas sawit, hingga kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas kebun sawit mencapai 16,83 juta hektare. Sementara, berdasarkan catatan Pustaka Alam, luas kebun sawit sudah mencapai 18 juta hektare.

Namun, Zainal mengatakan, produktivitas masih menjadi sorotan penting di balik besarnya luas kebun sawit di Indonesia.

“Banyak kebun sawit rakyat dan sebagian kebun perusahaan sudah memasuki usia tua dan produktivitasnya menurun,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi kebijakan paling mendesak. Saat ini luas kebun sawit rakyat telah mencapai sekitar 6,8 juta hektare, dengan sedikitnya 4,8 juta hektare membutuhkan replanting.

Menurut Zainal, lambannya PSR membuat potensi peningkatan produksi nasional tertahan. Jika program berjalan tepat waktu, produksi CPO Indonesia seharusnya sudah bisa menembus 60 juta ton per tahun.

Hambatan utama PSR, lanjutnya, masih berkutat pada persoalan legalitas lahan, status kawasan hutan, akses pembiayaan, hingga kekhawatiran aparat terhadap risiko hukum.

“Presiden perlu menjadikan penyelesaian PSR sebagai prioritas nasional. Tanpa peremajaan, mustahil B50 memiliki fondasi pasokan yang kuat,” katanya.

Zainal juga mendorong pemerintah menerapkan konsep flexible blending dalam implementasi B50, di mana kadar campuran biodiesel tidak diperlakukan sebagai angka kaku, melainkan menyesuaikan kondisi pasokan CPO, harga minyak dunia, kebutuhan pangan, dan kemampuan fiskal negara.

Menurutnya, pendekatan fleksibel memungkinkan pemerintah tetap menjaga arah transisi energi tanpa mengorbankan stabilitas pangan maupun industri hilir.

Selain produktivitas, kepastian hukum terkait Hak Guna Usaha (HGU) dinilai menjadi faktor krusial.

“Replanting sawit merupakan investasi jangka panjang dengan siklus tanaman hingga 25 tahun, sehingga pelaku usaha membutuhkan kepastian perpanjangan izin lahan,” ujar Zainal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau meminta pemerintah mengevaluasi peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) karena dinilai terlalu fokus menyalurkan subsidi biodiesel bagi korporasi besar dibanding mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Keberadaan BPDP disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” tegas Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang ‘tak sepatutnya’ mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan PSR, peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir.

Selain itu, alokasi subsidi biodiesel itu dinilai lebih layak dialokasikan untuk program beasiswa dan penelitian di daerah.

“...bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” ungkapnya.

Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).

Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.

ISEI Riau menilai formula dana bagi hasil (DBH) sawit dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.

Selain itu, ISEI Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan DBH. Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.

Di satu sisi, program biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, di sisi lain pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.

“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman.

Untuk itu, ISEIRiau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH tersebut.

"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," pungkas Herman.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan dana bagi hasil (DBH) sawit.

Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.

Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo menjelaskan bahwa pihaknya menilai program biodiesel B50 memang berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik juga dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.

“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).

Oleh karena itu, sambung dia, ISEIRiau menilai bahwa seharusnya komponen B50 serta produk-produk hilir sawit lainnya juga harus dimasukkan ke dalam formula perhitungan atau struktur variabel perhitungan DBH dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

“Hal ini bertujuan agar daerah penghasil mendapatkan insentif langsung dari peningkatan nilai tambah produk turunan sawit di wilayahnya, sesuai semangat hilirisasi yang dicanangkan pemerintah,” kata Herman.

Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik tentang PMK No. 10/2026 di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).

Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.

ISEIRiau menilai formula DBH dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.

“Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut,” ujar Herman.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) memperkuat produktivitas petani kelapa sawit di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku crude palm oil (CPO) seiring dengan implementasi program biodiesel B50.

Melalui inisiatif TAP Untuk Negeri, perseroan menghadirkan layanan konsultasi dan pendampingan bagi petani sawit guna mendukung pengelolaan kebun yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Bertajuk program Petani Berkualitas dan Sejahtera (PERKASA), perseroan menyediakan layanan konsultasi terkait budidaya, pengendalian hama, pemupukan, praktik panen, hingga penerapan agronomi berkelanjutan.

“Program PERKASA dihadirkan dengan keyakinan bahwa petani sawit dapat meningkatkan produktivitasnya apabila memperoleh kemudahan dalam pengetahuan,” tulis manajemen dalam keterangan resmi, Kamis (8/5/2026).

TAP pun meluncurkan Hotline PERKASA, layanan konsultasi dan pendampingan bagi petani kelapa sawit untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas kebun mereka secara berkelanjutan.

Melalui Hotline PERKASA , petani dapat memperoleh akses lebih mudah terhadap informasi budidaya, pengendalian hama, pemupukan, praktik panen yang tepat, hingga konsultasi best practice agronomi yang telah dijalankan TAP lebih dari dua dekade.

Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen TAP Untuk Negeri dalam memperkuat akses edukasi dan pendampingan bagi petani di berbagai wilayah Indonesia, karena petani sawit sebagai aktor penting dalam rantai pasok industri sawit nasional.

Peluncuran layanan tersebut dilakukan seiring dengan dorongan pemerintah memperkuat program biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi kemandirian energi nasional. Kebutuhan pasokan CPO dinilai akan meningkat sejalan dengan ekspansi bauran biodiesel nasional.

Perseroan menjelaskan program PERKASA tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga wadah berbagi pengalaman dan peningkatan keterampilan petani sesuai kebutuhan di lapangan.

Materi pelatihan mencakup aspek keselamatan kerja, pemahaman dasar kelapa sawit, hingga praktik budidaya dan panen efektif dengan pendekatan teori dan praktik.

Sepanjang 2025, PT Triputra Agro Persada Tbk. telah menyelenggarakan 20 pelatihan PERKASA di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Jambi yang diikuti 558 peserta dari sekitar wilayah operasional perusahaan.

Setiap sesi pelatihan dibimbing pelatih berpengalaman serta dilengkapi praktik lapangan guna membantu peserta memahami penerapan materi sesuai kondisi aktual di kebun.

Perseroan berharap pendekatan pembelajaran aplikatif tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan yield petani sekaligus menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan kebun sawit berkelanjutan.

Menurut perseroan, peningkatan produktivitas petani sawit tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan keluarga petani, tetapi juga mendukung ketahanan energi dan ekonomi nasional melalui penguatan rantai pasok industri sawit.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan industri sawit merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional yang harus dikelola secara berkelanjutan.

“Indonesia tidak boleh mundur. Sawit adalah kekuatan ekonomi bangsa. Karena itu, tata kelolanya harus kuat dan berkelanjutan, serta didorong ke arah hilirisasi agar manfaat ekonominya semakin luas bagi masyarakat,” ujar Amran.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai penguatan biodiesel menjadi salah satu strategi menghadapi tantangan energi global.

“Dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang, kita harus mengoptimalkan lifting kita. Yang kedua adalah mencari diversifikasi seperti B50. B50 itu kan mengurangi impor solar kita,” ujarnya.

Perseroan menilai peningkatan implementasi B50 membutuhkan dukungan pasokan CPO berkelanjutan. Karena itu, penguatan kapasitas petani melalui edukasi dan pendampingan menjadi langkah strategis untuk menjaga produktivitas kebun rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) memperkuat produktivitas petani kelapa sawit di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku crude palm oil (CPO) seiring dengan implementasi program biodiesel B50.

Melalui inisiatif TAP Untuk Negeri, perseroan menghadirkan layanan konsultasi dan pendampingan bagi petani sawit guna mendukung pengelolaan kebun yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Melalui program Petani Berkualitas dan Sejahtera (PERKASA), perseroan menyediakan layanan konsultasi terkait budidaya, pengendalian hama, pemupukan, praktik panen, hingga penerapan agronomi berkelanjutan.

“Program PERKASA dihadirkan dengan keyakinan bahwa petani sawit dapat meningkatkan produktivitasnya apabila memperoleh kemudahan dalam pengetahuan,” tulis manajemen dalam keterangan resmi, Kamis (8/5/2026).

TAP pun meluncurkan Hotline PERKASA, layanan konsultasi dan pendampingan bagi petani kelapa sawit untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas kebun mereka secara berkelanjutan.

Melalui Hotline PERKASA , petani dapat memperoleh akses lebih mudah terhadap informasi budidaya, pengendalian hama, pemupukan, praktik panen yang tepat, hingga konsultasi best practice agronomi yang telah dijalankan TAP lebih dari dua dekade.

Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen TAP Untuk Negeri dalam memperkuat akses edukasi dan pendampingan bagi petani di berbagai wilayah Indonesia, karena petani sawit sebagai aktor penting dalam rantai pasok industri sawit nasional.

Peluncuran layanan tersebut dilakukan seiring dengan dorongan pemerintah memperkuat program biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi kemandirian energi nasional. Kebutuhan pasokan CPO dinilai akan meningkat sejalan dengan ekspansi bauran biodiesel nasional.

Perseroan menjelaskan program PERKASA tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga wadah berbagi pengalaman dan peningkatan keterampilan petani sesuai kebutuhan di lapangan.

Materi pelatihan mencakup aspek keselamatan kerja, pemahaman dasar kelapa sawit, hingga praktik budidaya dan panen efektif dengan pendekatan teori dan praktik.

Sepanjang 2025, PT Triputra Agro Persada Tbk. telah menyelenggarakan 20 pelatihan PERKASA di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Jambi yang diikuti 558 peserta dari sekitar wilayah operasional perusahaan.

Setiap sesi pelatihan dibimbing pelatih berpengalaman serta dilengkapi praktik lapangan guna membantu peserta memahami penerapan materi sesuai kondisi aktual di kebun.

Perseroan berharap pendekatan pembelajaran aplikatif tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan yield petani sekaligus menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan kebun sawit berkelanjutan.

Menurut perseroan, peningkatan produktivitas petani sawit tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan keluarga petani, tetapi juga mendukung ketahanan energi dan ekonomi nasional melalui penguatan rantai pasok industri sawit.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan industri sawit merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional yang harus dikelola secara berkelanjutan.

“Indonesia tidak boleh mundur. Sawit adalah kekuatan ekonomi bangsa. Karena itu, tata kelolanya harus kuat dan berkelanjutan, serta didorong ke arah hilirisasi agar manfaat ekonominya semakin luas bagi masyarakat,” ujar Amran.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai penguatan biodiesel menjadi salah satu strategi menghadapi tantangan energi global.

“Dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang, kita harus mengoptimalkan lifting kita. Yang kedua adalah mencari diversifikasi seperti B50. B50 itu kan mengurangi impor solar kita,” ujarnya.

Perseroan menilai peningkatan implementasi B50 membutuhkan dukungan pasokan CPO berkelanjutan. Karena itu, penguatan kapasitas petani melalui edukasi dan pendampingan menjadi langkah strategis untuk menjaga produktivitas kebun rakyat.

Bisnis.com, SURABAYA — KAI Daop 8 Surabaya secara resmi memulai uji coba perdana penggunaan Biodiesel B50 pada lokomotif kereta api. Hasil awal menunjukkan bahwa penggunaan bahan bakar tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa menghambat kinerja operasional lokomotif.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan bahwa uji coba tersebut dilakukan pada lokomotif dengan nomor seri CC206 15 12.

Rangkaian dari tahapan pengujian tersebut telah dimulai sejak pencampuran bahan bakar pada 29 April 2026, yang dilanjutkan dengan pengecekan kondisi sarana, dan pengujian statis di Depo Lokomotif Sidotopo.

"Pengujian kemudian dilanjutkan secara dinamis pada perjalanan KA Sembrani relasi Stasiun Surabaya Pasar Turi–Gambir pada 30 April 2026, dan sebaliknya pada 1 Mei 2026. Hasil awal menunjukkan bahwa penggunaan biodiesel B50 dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu kinerja operasional lokomotif," ujar Mahendro dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026).

Ia mengungkapkan bahwa uji coba tersebut akan berjalan secara bertahap dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Selama masa tersebut, tim teknis KAI akan melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi dan ketahanan mesin lokomotif guna memastikan aspek keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api.

Mahendro membeberkan inisiatif uji coba tersebut adalah wujud kerja sama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Pihaknya berharap langkah ini dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan menekan emisi karbon.

"Melalui serangkaian uji coba pada tahap awal ini, kami ingin memastikan bahwa penggunaan Biodiesel B50 aman dan andal terhadap aktivitas operasional kereta api," tegasnya.

Sebelum menguji coba B50, sarana diesel KAI telah menggunakan bahan bakar B40 yang telah diimplementasikan secara menyeluruh sejak Februari 2025, usai melewati serangkaian uji coba sejak Juli 2024 silam.

Menurut Mahendro, selama penggunaan B40, performa mesin kereta api tetap berfungsi secara optimal. Berdasarkan pengalaman tersebut, KAI optimistis bahwa peralihan dari B40 ke B50 akan berlangsung lancar karena spesifikasi kedua jenis bahan bakar tersebut yang identik sama.

"Kami berharap kegiatan uji coba ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal, tidak hanya untuk pengembangan teknologi perkeretaapian, tetapi juga mendukung transisi energi menuju sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia memilih jalur kebijakan sendiri dalam menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat.

Menurutnya, pemerintah tidak serta-merta mengikuti pendekatan negara lain, melainkan menyesuaikan strategi dengan kebutuhan dan kondisi domestik.

Hal ini imbas ketegangan geopolitik yang terus berlangsung, mulai dari rivalitas global hingga konflik di Timur Tengah, dinilai membuat arah ekonomi dan energi dunia semakin sulit diprediksi.

PIXABAY/TED ERSKI Ilustrasi kapal tanker. Jalur perdagangan minyak tersibuk di dunia.

“Kondisi geopolitik yang terjadi sekarang tidak ada satu negara pun yang dapat meramalkan kapan selesai. Dalam kondisi seperti ini, pengelolaan energi harus disesuaikan karena semua negara mencari jalan keselamatannya masing-masing,” ujar Bahlil dalam acara Sinergi Alumni IPB di Jakarta pada Sabtu, (2/5/2026).

Dalam situasi tersebut, setiap negara dituntut merumuskan strategi untuk menjaga stabilitas pasokan energi dan keberlanjutan ekonominya.

Bahlil menilai, tekanan global terhadap sektor energi memaksa Indonesia untuk mengedepankan pendekatan yang pragmatis.

Salah satunya dengan tetap memanfaatkan sumber energi domestik yang tersedia, termasuk batu bara, di tengah dorongan transisi energi global.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut bukan berarti mengabaikan komitmen energi bersih, melainkan memastikan transisi dilakukan secara bertahap tanpa membebani masyarakat.

Pemerintah, kata dia, harus menjaga keseimbangan antara target lingkungan dan kemampuan ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat bauran energi melalui pengembangan energi berbasis nabati.

Dok. Kementerian ESDM Ilustrasi biodiesel B50, bahan bakar nabati buat mesin diesel.

Program biodiesel yang telah berjalan dari B10 hingga B40, dan ditargetkan meningkat menjadi B50 pada Juli 2026, menjadi salah satu langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

“Bulan Juli besok menjadi B50. Itu adalah cara untuk mengonversi substitusi impor kita dari B0 menjadi B50 Di mana campuran CPO dan methanol menjadi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan FAME ini kemudian dicampur dengan B0. Inilah kemudian kenapa tidak lagi kita melakukan impor solar,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia mengaku telah mulai mendorong pengembangan bahan bakar berbasis etanol sebagai substitusi bensin.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian melalui pemanfaatan komoditas seperti tebu, jagung, dan singkong.

Di sisi lain, Bahlil menekankan pentingnya efisiensi dan keberlanjutan dalam kebijakan energi.

Pemerintah berupaya memastikan harga energi tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika global.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.