Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan sejumlah opsi pengganti liquefied petroleum gas (LPG) kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dua alternatif utama yang tengah dikaji pemerintah adalah compressed natural gas (CNG) dan dimethyl ether (DME).

Bahlil menjelaskan, CNG merupakan energi berbasis gas yang dikompresi dengan tekanan tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif.

“Kalau CNG itu adalah dari gas, dari gas cair C1, C2. Industri di dalam negeri kita banyak, tetapi dia memang seperti satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar tekanannya,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, teknologi ini memungkinkan penggunaan gas secara lebih efisien dan aman. Namun, pemerintah masih dalam tahap konsolidasi sebelum memutuskan implementasi secara luas.

“Sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” kata Bahlil.

Tak hanya itu, dia menambahkan, sebagian pemanfaatan CNG sebenarnya sudah berjalan di dalam negeri, terutama di sektor komersial.

“Untuk CNG itu sebagian sudah dipakai untuk hotel, restoran, sebagian SPBG juga sudah dipakai. Dan bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri,” jelasnya.

DME Masih Tahap Awal

Sementara itu, DME menjadi alternatif lain yang tengah dikembangkan melalui hilirisasi batu bara berkalori rendah. Energi ini diproyeksikan menjadi substitusi langsung LPG.

Namun, Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) itu menekankan bahwa proyek DME saat ini masih berada pada tahap awal.

“Kalau DME itu dari batu bara low calorie, kemudian dilakukan hilirisasi dan menjadi substitusi pengganti LPG. Untuk DME baru groundbreaking,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan, pencarian alternatif energi ini menjadi krusial di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok energi.

“Nah ini yang coba kita cari alternatif, karena di era geopolitik yang tidak menentu kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada dalam negeri itu yang kita prioritaskan,” katanya.

Libatkan Kampus dan Riset

Dia melanjutkan bahwa saat ini, pemerintah juga membuka ruang bagi kalangan akademisi untuk berkontribusi dalam mencari solusi energi alternatif.

“Ya itu salah satu di antaranya. Kita fokus yang sudah ada. Kalau sudah ada, sudah bagus dan sudah teruji, ya tinggal kita kembangkan,” ujar Bahlil.

Kendati demikian, ia menekankan bahwa seluruh opsi tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

Dengan berbagai opsi yang tengah dikaji, pemerintah berupaya mempercepat langkah menuju kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.

“Tapi sekali lagi ini belum menjadi keputusannya. Ini baru mencari beberapa alternatif, tapi beberapa alternatif itu sebagian sudah diterapkan dalam implementasi keseharian,” tandas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) menetapkan target produksi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) hingga 2,125 juta ton pada 2026.

Corporate Communication Manager DSLNG Adhika Paramanandana memaparkan, pihaknya mematok target produksi LNG pada kisaran 2,1 juta hingga 2,125 juta ton pada 2026. Dia mengatakan, perusahaan berfokus pada stabilitas operasional untuk memastikan capaian produksi tetap sesuai rencana.

“Target produksi kami satu tahun ini sebesar 2,1 juta ton, maksimal di 2,125 juta ton," ujar Adhika dalam acara Halal Bihalal dengan Media di Jakarta pada Jumat (10/4/2026).

Adapun, dia mengatakan efisiensi dan keandalan menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut. Hal ini mengingat kilang milik perusahaan menggunakan satu jalur produksi atau single train.

Adhika menuturkan, perusahaan berkomitmen menjaga reliabilitas operasional secara optimal.

Adapun, hingga kuartal I/2026, dia menyebut realisasi pengiriman LNG masih sesuai dengan rencana pasar. Pada pasar ekspor, dia menyebut DSLNG telah mencatatkan pengiriman sekitar 8 hingga 12 kargo.

Sementara itu, perusahaan juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan energi domestik melalui skema kargo spot. Adhika menuturkan, penyaluran dilakukan secara fleksibel mengikuti permintaan pasar dalam negeri.

Sepanjang 2025 lalu, DSLNG mengalokasikan delapan kargo LNG untuk pasar nasional dari total produksi sekitar 40 kargo. Penyaluran tersebut dilakukan melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai pembeli utama.

“By request spot kargonya, berapa yang ada, itu yang kita alokasikan untuk nasional, untuk domestik,” kata Adhika.

Dari sisi pasokan hulu, keberlanjutan operasional kilang dipastikan relatif aman dalam jangka panjang. Ketersediaan gas mentah berasal dari Blok Matindok yang dioperasikan Pertamina EP serta Senoro Toili yang dikelola Pertamina-Medco Tomori.

Adhika menyebut masa pasokan gas tersebut diperkirakan masih terjamin hingga 2042 berdasarkan informasi dari SKK Migas.

Ke depan, Adhika mengatakan pasar domestik akan menjadi tulang punggung bagi perusahaan dalam menggenjot kinerja. Hal tersebut karena kontrak ekspor jangka panjang dengan pembeli asal Jepang dan Korea Selatan akan berakhir pada 2027 mendatang.

Dia menambahkan, saat ini DSLNG masih terikat komitmen dengan tiga pembeli utama dari kedua negara tersebut, yakni JERA, Kyushu Electric, dan Kogas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di dalam negeri masih relatif stabil di tengah lonjakan harga minyak dunia meskipun berpotensi mencapai kisaran US$115 per barel.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi intensif lintas kementerian untuk merespons dinamika global, termasuk melalui komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri.

“Insyaallah sudah ada lampu hijau, tetapi dalam kondisi geopolitik seperti ini kita harus terus melakukan koordinasi,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan pers di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Meski harga minyak global meningkat tajam, Bahlil menegaskan bahwa kondisi harga BBM subsidi di dalam negeri masih terkendali. Dia menyebut kebijakan terkait subsidi sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

“Untuk BBM subsidi sampai sekarang masih stabil. Presiden tentu sangat mempertimbangkan kondisi rakyat kecil,” katanya.

Bahlil juga merespons wacana kenaikan harga BBM non-subsidi sekitar 10% yang disebut akan berlaku pada 1 April. Dia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi memang secara otomatis mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

“Untuk BBM industri atau non-subsidi, tanpa diumumkan pun harganya mengikuti pasar. Itu sudah diatur dalam regulasi,” ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi domestik dan tekanan eksternal akibat volatilitas pasar global, khususnya yang dipicu ketegangan geopolitik.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal di tengah tekanan harga energi dunia.

Menurutnya, BBM non-subsidi seperti RON 95 dan RON 98 umumnya digunakan oleh kalangan mampu sehingga tidak membebani anggaran negara. Sementara itu, fokus utama pemerintah tetap pada perlindungan konsumen BBM subsidi.

“Yang menjadi fokus kita adalah subsidi. Untuk itu, kebijakannya kita tunggu keputusan Presiden,” kata Bahlil.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN melalui Sales and Operation Region (SOR) III mencatat penyaluran gas selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026 berjalan lancar tanpa kendala signifikan.

General Manager PGN SOR III Hedi Hedianto mengatakan tim operasional tetap bersiaga selama periode libur untuk memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan optimal.

“Tim Penanggulangan Gangguan (TPG) kami siaga 24 jam dan responsif terhadap aduan pelanggan,” kata Hedi, dikutip Rabu (27/3/2026).

Menurutnya, pasokan gas secara umum berada dalam kondisi aman. Dia juga berharap sinergi antara regulator, pemerintah, dan PGN terus diperkuat untuk mendorong pengembangan jaringan gas (jargas) ke depan.

“Kami melihat potensi pengembangan jargas masih sangat besar. Ke depan, sinergi ini perlu terus diperkuat agar pemanfaatan gas bumi sebagai energi domestik semakin optimal,” ujarnya.

Hedi turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ke wilayah operasional PGN SOR III. Dia menjelaskan pengelolaan jargas di wilayah tersebut, khususnya di Lamongan, terus berkembang dengan layanan yang semakin optimal.

Kunjungan lapangan itu dilakukan Komite BPH Migas ke pelanggan jaringan gas di Area Bojonegoro, tepatnya di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dan dipimpin oleh Anggota Komite BPH Migas periode 2025–2029 Baskara Agung Wibawa.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan berdialog langsung dengan sejumlah pelanggan jargas, antara lain M. Maftuh di Jalan K.H. Ahmad Dahlan dan Ahmad In’am di Jalan Lamongrejo, Karangasem, Lamongan. Rombongan juga mengunjungi pelaku UMKM pembuat otak-otak bandeng di lokasi yang sama.

Dari hasil dialog, mayoritas pelanggan mengaku puas menggunakan gas bumi sebagai sumber energi rumah tangga maupun usaha.

“Saya menikmati layanan jargas ini karena banyak keuntungan, mulai ketersediaan 24 jam hingga kemudahan pembayaran yang bisa dilakukan di minimarket dekat rumah,” ujar Maftuh.

Sementara itu, Baskara Agung Wibawa menjelaskan kunjungan ke Jawa Timur bertujuan memastikan ketersediaan energi selama Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

“Selama kami berada di Jawa Timur, seluruh pasokan energi, baik BBM, gas pipa, maupun listrik dalam kondisi aman tanpa kendala berarti,” tegasnya.

Dia menambahkan, kunjungan ke Lamongan dan Bojonegoro juga dimaksudkan untuk memastikan layanan jargas berjalan optimal sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan operator sebagai bahan evaluasi pengembangan ke depan.

“Kami menyerap berbagai usulan, baik dari PGN maupun masyarakat, termasuk terkait harga dan solusi pengembangan jargas ke depan. BPH Migas fokus mendorong pengembangan jargas di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Menurut Baskara, pemanfaatan jargas juga terbukti meningkatkan efisiensi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu contohnya terlihat pada usaha otak-otak bandeng yang dikunjungi dalam agenda tersebut.

“Pengembangan UMKM ini perlu menjadi perhatian bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga PGN, agar pelaku usaha mendapatkan energi yang murah, andal, dan berasal dari dalam negeri, sehingga mendukung kedaulatan energi,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, BPH Migas juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pertamina Patra Niaga, PGN, Gagas, Pertagas, dan Pertagas Niaga, yang tetap menjaga pasokan energi selama periode Ramadan dan Idulfitri.

“Meski dalam suasana libur, mereka tetap siaga memastikan ketersediaan energi nasional. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut,” ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bahlil menjelaskan, pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan impor energi. Strategi ini menjadi bagian dari agenda besar memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis energi domestik.

Bahlil mengatakan, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, beberapa telah memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking, sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan. Pemerintah juga menyiapkan tambahan proyek hilirisasi bernilai investasi besar.

“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Selain hilirisasi, Bahlil menyampaikan arahan Presiden untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik guna memperkuat swasembada energi nasional. Fokus kebijakan diarahkan pada pengembangan etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO).

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO,” ujar Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil melaporkan perkembangan harga komoditas energi dan mineral, terutama batu bara dan nikel. Hingga kini pemerintah belum mengubah kebijakan pengelolaan kedua komoditas tersebut sambil terus memantau dinamika pasar global.

Bahlil menambahkan, pemerintah membuka ruang relaksasi produksi batu bara dan nikel secara terbatas dan terukur. Kebijakan tersebut ditujukan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan agar harga komoditas nasional tetap stabil.

“Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply and demand serta harga,” kata Bahlil.

Pemerintah juga memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel untuk meningkatkan nilai manfaat bagi negara. Kebijakan ini dinilai penting agar pengelolaan mineral strategis memberikan penerimaan yang lebih adil. “Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” kata Bahlil.

Bahlil menyampaikan, Presiden memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara dan optimalisasi penerimaan sektor mineral. Pemerintah menempatkan sumber daya alam sebagai aset strategis nasional yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung memberikan perintah pembatasan harga bahan bakar minyak (BBM) segera seiring dengan upaya menahan lonjakan biaya energi imbas konflik di Timur Tengah.

Dilansir Bloomberg, Senin (9/3/2026), Lee menyampaikan kepada para pejabat dalam pertemuan ekonomi darurat bahwa pemerintah harus segera menerapkan sistem harga bahan bakar maksimum secara tegas untuk mencegah kenaikan harga yang berlebihan.

Pernyataan Lee muncul ketika harga minyak global melonjak mendekati US$120 per barel, level tertinggi sejak 2022, di tengah meningkatnya risiko pasokan.

Pemasok minyak di Timur Tengah telah menurunkan produksi, Selat Hormuz tertutup secara efektif, dan AS telah mengancam untuk meningkatkan konflik yang telah mengguncang pasar energi.

Diketahui, Korea Selatan mengimpor hampir seluruh pasokan energinya, dengan sekitar 70% kargo minyak biasanya dikirim melalui Selat Hormuz.

Langkah untuk memberlakukan pembatasan harga ini pertama kalinya digunakan dalam hampir 30 tahun terakhir, dan menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk menstabilkan pasar energi domestik karena ketegangan geopolitik mengganggu rantai pasokan.

Menurut Korea National Oil Corp., harga rata-rata bensin eceran di SPBU adalah 1.895,32 won (US$1,27) per liter pada hari Minggu kemarin, naik sekitar 12% dari 1.692,89 won pada 28 Februari 2026, ketika AS memulai serangan udaranya di Iran.

Kemarin, Menteri Perindustrian Kim Jung-kwan mengatakan pemerintah dapat menerapkan pembatasan harga bahan bakar dengan cepat jika kondisi pasar memburuk.

“Kami hampir menyelesaikan persiapan. Kami berencana untuk memantau kondisi pasar dan menanggapi sesuai dengan itu,” kata Kim kepada wartawan setelah kembali dari perjalanan ke AS.

Tanggapan awal akan berupa pelepasan dari cadangan minyak strategis negara tersebut. Jumlah tersebut mencapai sekitar 100 juta barel atau cukup untuk memenuhi konsumsi lebih dari 210 hari, kata Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea Selatan.

Secara terpisah, Kim mengadakan pertemuan darurat dengan perusahaan domestik dan kelompok industri untuk meninjau harga bahan bakar lokal, memperingatkan perusahaan agar tidak memanfaatkan lonjakan harga minyak mentah global.

“Pemerintah akan meminta pertanggungjawaban siapa pun yang berupaya memanfaatkan kenaikan harga minyak global dengan cara yang merusak upaya kita untuk menstabilkan harga konsumen,” kata Kim.

Seoul juga sedang mempersiapkan langkah-langkah darurat untuk menstabilkan pasokan setelah pemasok petrokimia Yeochun NCC Co. menyatakan keadaan kahar (force majeure) pekan lalu karena gangguan impor nafta menyusul gejolak di Timur Tengah.

Kim mengatakan bahwa perusahaan tersebut, yang lebih bergantung pada bahan baku petrokimia daripada operasi penyulingan terintegrasi, tampaknya lebih rentan terhadap gangguan pasokan.

Para pejabat sedang meninjau situasi tersebut dan akan segera mengumumkan langkah-langkah terkait pasokan nafta, tambah menteri tersebut.

Korea Selatan juga berupaya untuk mendiversifikasi pasokan dan mengamankan kargo alternatif dari wilayah di luar Timur Tengah. Uni Emirat Arab pekan lalu menawarkan pengiriman minyak mentah yang akan melewati Selat Hormuz.