Agar aman dari dampak geopolitik tersebut, Indonesia harus lebih mandiri dalam mengelola potensi energi dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Pakar transisi energi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Retno Gumilang Dewi menilai penerapan bahan bakar nabati biodisel 50 persen campuran minyak sawit (B50) dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

“Aspek yang akan menjadikan pasokan energi kita stabil adalah memanfaatkan kekayaan milik kita sendiri. Dengan kita bisa memanfaatkannya, kita tidak akan terdampak dengan yang namanya krisis geopolitik seperti sekarang,” kata Retno dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Retno menjelaskan dinamika global saat ini menunjukkan bahwa isu energi tidak lagi sekadar persoalan pasokan, tetapi juga persoalan geopolitik. Konsekuensinya, kata dia, setiap negara saat ini saling berlomba mengamankan kebutuhan energinya masing-masing di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Agar aman dari dampak geopolitik tersebut, Indonesia harus lebih mandiri dalam mengelola potensi energi dalam negeri,” ujarnya.

Retno menjabarkan peta jalan transisi energi Indonesia untuk periode 2025–2060. Tahap pertama, kata dia, berlangsung pada 2025–2030 dengan fokus pada stabilisasi dan penguatan ketahanan energi nasional sebelum memasuki dekarbonisasi penuh.

Pada fase ini, pemerintah harus mendorong diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas domestik, co-firing biomassa di PLTU, implementasi biodiesel B40 menuju B50, pengembangan bioetanol, hingga percepatan energi baru terbarukan.

Tahap kedua, lanjut Retno, berlangsung pada 2030–2040. Fase ini difokuskan pada percepatan pengembangan energi bersih melalui pemanfaatan energi surya, hidro, dan panas bumi, serta penguatan elektrifikasi sektor transportasi dan industri.

Selanjutnya, tahap ketiga pada 2040–2060 berfokus pada dekarbonisasi mendalam menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060. Tahap ini dilakukan melalui pengurangan bertahap penggunaan batu bara dan pengembangan energi baru seperti hidrogen, amonia, nuklir, hingga teknologi CCS/CCUS.

Meski demikian, Retno menegaskan transisi energi Indonesia tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, energi fosil masih akan memainkan peran penting dalam menjaga keamanan pasokan energi nasional selama masa transisi berlangsung.

“Kalau perpindahan energi dilakukan secara mendadak, dampaknya akan sangat besar terhadap ekonomi dan masyarakat. Karena itu, transisi energi Indonesia harus dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan ketahanan energi,” kata Retno.

Retno mencatat tantangan terbesar dalam transisi energi berada di sektor transportasi karena sektor ini masih menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia.

“Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat pengembangan kendaraan listrik, penggunaan gas untuk transportasi massal, serta pengembangan bahan bakar rendah emisi secara bertahap,” katanya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia tidak termasuk negara Asia yang dituding Amerika Serikat (AS) sengaja melemahkan mata uang untuk mendongkrak daya saing.

"Amerika merasa bahwa beberapa negara di Asia itu melakukan currency manipulation untuk memperkuat daya saing, sengaja memperlemah currency-nya. Indonesia tidak termasuk dalam negara tersebut. Jadi ini yang terus kita jaga," ujar Airlangga dalam acara Roundtable Menakar Denyut Ekonomi di Tengah Gejolak Global, Jakarta Selatan, Selasa (28/4)

Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat merespons pelemahan rupiah dan bahkan sempat menyentuh level terendah beberapa waktu terakhir. Rupiah diketahui sempat anjlok ke level Rp17.300 per dolar AS pada perdagangan Kamis (23/4), level terlemah sepanjang sejarah.

Dalam kondisi tersebut, Airlangga mengatakan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) tetap memantau ketat pergerakan rupiah dan menjaga stabilitas makroprudensial. Namun pemerintah, kata dia, tidak akan mengambil langkah yang bertentangan secara frontal dengan tekanan pasar global.

"Pemerintah tetap menjaga makro prudensialnya bersama dengan BI memonitor rupiah. Namun tentu kita tidak against the flow ya. Kalau flow-nya, anginnya headwind tentu kita tidak untuk menabrak, tapi dengan berbagai kebijakan," katanya.

Ia menilai pelemahan mata uang saat ini bukan hanya dialami Indonesia. Yen Jepang dan sejumlah mata uang Asia lainnya juga ikut mengalami tekanan akibat sentimen global yang sama.

[Gambas:Youtube]

Karena itu, Airlangga menekankan pelemahan rupiah bukanlah hasil kebijakan pemerintah yang sengaja membiarkan kurs melemah demi ekspor, melainkan lebih dipengaruhi tekanan eksternal.

Selain isu kurs, Airlangga juga menyoroti kenaikan harga minyak dunia yang belakangan ikut memperburuk sentimen terhadap ekonomi domestik. Meski begitu, ia menilai lonjakan harga minyak masih berada dalam rentang yang dapat dikelola APBN.

"Harga minyak ini dijaga semacam yoyo, US$100 (per barel) lebih dikit turun lagi, US$100, turun lagi. Nah, bagi Indonesia yang di APBN kita (dipatok) angkanya US$70, dalam tiga bulan kemarin kira-kira US$77. Jadi masih relatif within the range," ujarnya.

Menurut dia, selama harga minyak belum melesat jauh di atas US$100 per barel, pemerintah masih bisa menjaga beban subsidi energi, terutama untuk Pertalite dan biodiesel.

Airlangga menambahkan program konversi Biodiesel 50 (B50) yang akan dijalankan pada semester II tahun ini justru diperkirakan membantu mengurangi subsidi karena selisih harga antara minyak sawit dan BBM fosil makin menyempit saat harga minyak global naik.

"Nah,saving daripada tidak menggunakan solar tetapi menggunakan Biodiesel B50 itu sampai sekitar Rp48 triliun," katanya.

IDXChannel – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan keberadaan industri sawit berperan penting dalam perekonomian, tidak hanya di sektor pangan tetapi juga energi. Hal ini sejalan dengan bakal diterapkannya program campuran biodiesel 50 persen atau B50 pada Juli 2026.

Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, dalam konteks global, sawit Indonesia memiliki kontribusi sebanyak 62 persen dalam pasokan sawit dunia dan memiliki kontribusi lebih dari 54 persen dibandingkan minyak nabati dunia.

“Sawit produktivitasnya sendiri lebih besar 5-10 dibandingkan minyak nabati lainnya,” ujar Kuntoro dalam acara 1st International Environment Forum (IEF) di Jakarta, Rabu (22/4/26).

Terkait penyelenggaraan IEF 2026, hal ini diharapkan menjadi penegas sekaligus pengingat bagi para pelaku usaha sawit terhadap isu lingkungan, iklim, dan deforestasi. Lahan sawit disebutkan bukan deforestasi karena para pelaku industri sawit wajib memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai dengan Permentan Nomor 33 Tahun 2025 dimana di dalamnya mengatur aspek lingkungan serta tata kelola lahan secara legal.

“Standar yang kita berikan bisa diakui oleh negara lain. Sebagai produsen sawit terbesar dunia, pada dasarnya kita memiliki nilai keberlanjutan yang sama secara universal. Sawit ramah terhadap lingkungan yang kita pijaki dan memberikan impact positif pada lingkungan dan keberlanjutan,” ujar Kuntoro.

Sementara itu, merespons adanya peristiwa banjir bandang di wilayah Sumatera beberapa waktu lalu, akademisi Sudarsono Soedomo dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai penyebabnya dipahami secara simplistik karena adanya tekanan publik sehingga memaksa pemerintah untuk mendorong pencarian pihak.

“Sebetulnya banyak orang yang tidak percaya dengan narasi sawit penyebab banjir. Tetapi ketika narasinya sudah tersebar luas, tidak ada yang berani menyanggah,” kata Sudarsono.

Sudarsono dalam paparannya menjelaskan bahwa penyebab banjir di berbagai wilayah Sumatera dan Aceh akhir 2025 lalu disebabkan oleh curah hujan yang sangat ekstrem.

“Banjir terjadi ketika run-off melebihi kapasitas sistem dan kalau masuk ke sungai secara berlebihan terjadilah banjir. Peran hutan memanglah intersepsi hujan, meningkatkan infiltrasi, dan meningkatkan air tanah untuk menunda aliran permukaan (lag ime) dan sangat efektif pada kondisi hujan normal. Namun, ketika hujannya sangat ekstrem seperti di Sumatera, hutan ada batas dan masalahnya juga,” ujarnya.

Diketahui, kapasitas hujan yang terjadi dalam waktu 1-2 hari pada saat itu mencapai 411 mm. Padahal, dalam jumlah tersebut biasanya terjadi dalam 2-3 bulan. “Ahli hidrologi menyebut bahwa hujan seperti itu terjadi 400-500 tahun sekali. Jadi, dalam kondisi seperti itu, hutan pun tak akan tahan,” kata dia.

Sekadar diketahui, berdasarkan data publikasi statistik Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pada 2025-2026 Indonesia memiliki luas areal kelapa sawit terbesar dunia yakni mencapai 16,83 juta hektare.

Tak hanya menjadi penyumbang devisa non migas terbesar dengan nilai sekitar Rp440 triliun pada 2024, industri sawit telah menyediakan lapangan kerja bagi 16 juta orang serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dengan kewirausahaan berbasis komoditas perkebunan.

(Dhera Arizona)

Lembang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian ESDM menyampaikan hasil sementara uji jalan pemakaian biodiesel 50 persen atau B50 di sektor otomotif berjalan dengan baik dan menunjukkan bahan bakar nabati (BBN) tersebut telah sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.

"Kalau performa mesin, tadi dari laporannya tim teknis itu sesuai spesifikasi," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50, Lembang, Jawa Barat, Selasa.

Eniya menyampaikan laporan tersebut juga berdasarkan klaim dari perusahaan yang mobilnya mengikuti uji coba B50.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dengan kandungan FAME 49-50 persen serta parameter kadar air, monogliserida dan stabilitas oksidasi dalam batas yang dipersyaratkan sesuai rekomendasi Komite Teknis Bioenergi Cair, yaitu kadar air menjadi maksimum sebesar 300 ppm, lebih rendah dari 320 ppm yang ditetapkan untuk B40.

"Tadi, uji kandungan air sudah keluar, angkanya 208,81 ppm. Itu berarti di bawah 300 ppm (kadar air maksimal). Jadi, lebih bagus. Karena (kadar air) lebih rendah, lebih bagus," kata Eniya.

Sementara itu, untuk kandungan monogliserida menjadi maksimum 0,47 persen massa untuk B50, lebih rendah dari 0,5 persen massa untuk B40.

Lebih lanjut, terdapat persyaratan berupa kestabilan oksidasi menjadi minimal 900 menit untuk B50 dari minimal 720 menit untuk B40.

"Jadi, kami akan selesai (uji jalan) nanti di Mei. Mei semua yang otomotif," ujar Eniya.

Uji jalan yang sudah berlangsung sejak 9 Desember 2025 melibatkan sembilan unit kendaraan dari sektor otomotif.

Adapun rincian dari sembilan unit tersebut, yakni empat unit kendaraan dari empat agen tunggal pemegang merek (ATPM) uji B50 yang merepresentasikan kendaraan dengan kapasitas kurang dari 3,5 ton atau passenger car dan lima unit kendaraan dari empat ATPM uji B50 yang merepresentasikan kendaraan niaga berat dengan kapasitas lebih dari 3,5 ton, seperti truk besar dan bus.

"Dan, kali ini, pabrikannya bukan hanya (kendaraan) pabrikan Jepang. Pabrikan Eropa juga ikut (uji jalan). Bus sama truk besarnya (pabrikan Eropa)," ujar Eniya.

Saat ini, Eniya menerima laporan bahwa tiga unit kendaraan yang terdiri atas truk dan bus sudah menyelesaikan uji jalan sejauh 40 ribu km. Sementara itu, uji jalan untuk kendaraan lainnya masih berlangsung.

Untuk kendaraan niaga berat, jarak tempuh uji jalan B50 berada di angka 40 ribu km. Sedangkan, untuk kendaraan penumpang, jarak tempuh uji jalan B50 berada di angka 50 ribu km.

"Insya Allah sesuai dengan arahan, bisa berlaku 1 Juli," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun per tahun.

Ia menyampaikan Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (kl) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Yang sektor kereta minggu depan. Minggu depan kami jalankan menggunakan rute dari Stasiun Lempuyangan ke Stasiun Pasar Senen

Bandung Barat, Jabar (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melakukan uji jalan biodiesel 50 atau B50 di sektor perkeretaapian pada pekan depan atau akhir April hingga awal Mei 2026.

“Yang sektor kereta (uji jalannya) minggu depan. Minggu depan kami jalankan menggunakan rute dari Stasiun Lempuyangan (Yogyakarta) ke Stasiun Pasar Senen (Jakarta),” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Kemudian, untuk lokomotif lainnya akan dilakukan uji jalan dari Stasiun Gambir Jakarta, menuju Stasiun Pasar Turi Surabaya.

Eniya menjelaskan sesungguhnya kick off uji jalan B50 telah dilakukan secara serentak di enam sektor pada 9 Desember 2025. Enam sektor tersebut meliputi otomotif, tambang, alat pertanian, kelautan, pembangkit dan kereta.

Akan tetapi, untuk sektor kereta api dilakukan penyesuaian uji jalan, sebab menunggu musim libur Lebaran 2026 berlalu.

“Uji kereta baru dimulai karena memang menunggu habis Lebaran. Jadi, kami menyesuaikan. Yang lain sudah kick off sejak 9 Desember, jadi sudah berlangsung. Nanti kami rekap hasilnya,” ucap Eniya.

Setelah melakukan uji jalan kepada sektor perkeretaapian, Eniya menyampaikan akan melakukan uji jalan di tempat dingin, seperti Bromo, Jawa Timur.

Eniya menyampaikan B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Tahap uji jalan, tutur Eniya, telah berlangsung sejak 9 Desember 2025 terhadap 9 unit kendaraan.

Setelah dilakukan uji jalan, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan, hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

“Ini performa mesin tadi dilaporkan tidak ada ganti filter,” ucap Eniya.

Pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mulai (1 Juli), itu untuk semua sektor. Semua sektor tadi (pakai) B50

Bandung Barat, Jabar (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan kebijakan mandatori biodiesel 50 atau B50 akan diterapkan secara serentak untuk semua sektor yang dimulai pada 1 Juli 2026.

“Mulai (1 Juli), itu untuk semua sektor. Semua sektor tadi (pakai) B50,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Eniya menyampaikan B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Tahap uji jalan, tutur Eniya, telah berlangsung sejak 9 Desember 2025 terhadap 9 unit kendaraan.

Setelah dilakukan uji jalan, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

Selain sektor otomotif, B50 juga diuji di sektor alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, kereta api serta pembangkit listrik.

“Jadi, tidak ada yang B40 lagi (mulai 1 Juli). Infrastrukturnya malah kesusahan (kalau campur). Sehingga, mulainya serentak, ya, di semua sektor,” ujar Eniya.

Dari sisi ekonomi, program biodiesel berpotensi meningkatkan nilai tambah CPO dan menghemat devisa negara, dengan proyeksi penghematan menjadi Rp157,28 triliun pada tahun 2026, meningkat dari Rp140 Triliun.

“Insyaallah sesuai dengan arahan, bisa berlaku 1 Juli,” ucapnya.

Pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kalau saya prediksi, cukup. Cukup. FAME-nya cukup

Bandung Barat, Jabar (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakin pasokan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) atau biodiesel yang dihasilkan dari minyak sawit dapat memenuhi kebutuhan Program Biodiesel 50 atau B50.

“Kalau saya prediksi, cukup. Cukup. FAME-nya cukup,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Eniya menyampaikan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih menghitung kebutuhan FAME untuk program mandatori B50. Pemerintah berencana untuk mewajibkan kandungan B50 dalam bahan bakar diesel per 1 Juli 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Eniya juga menegaskan bahwa pada 1 Juli 2026, mandatori B50 diterapkan untuk semua sektor.

Saat ini, B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Setelah dilakukan uji jalan, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

Selain sektor otomotif, B50 juga diuji di sektor alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, kereta api, serta pembangkit listrik.

“(1 Juli) itu untuk semua sektor. Semua sektor tadi (pakai) B50. Jadi, tidak ada yang B40 lagi. Infrastrukturnya malah kesusahan (kalau campur). Sehingga, mulainya serentak, ya, di semua sektor,” ujar Eniya.

Pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Lebih lanjut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan geliat petani sawit meningkat seiring sebagian crude palm oil (CPO) disisihkan untuk program mandatori Biodiesel 50 (B50) mulai 1 Juli 2026 guna memperkuat ketahanan energi dan ekonomi sektor perkebunan.

Ia menyebut sekitar 5,3 juta ton CPO dialihkan menjadi biofuel untuk menghentikan impor solar, sehingga memberikan keuntungan bagi negara melalui penghematan devisa sekaligus mendukung kemandirian energi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Lembang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan uji jalan untuk biodiesel 50 atau B50 untuk sektor otomotif akan selesai pada Mei, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pengecekan mesin.

“Jadi, kami akan selesai (uji jalan) nanti di Mei. Mei semua yang otomotif, ya,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang, Jawa Barat, Selasa.

Eniya menyampaikan uji jalan yang sudah berlangsung sejak 9 Desember 2025 melibatkan sembilan unit kendaraan dari sektor otomotif.

Adapun rincian dari sembilan unit tersebut, yakni empat unit kendaraan dari empat agen tunggal pemegang merek (ATPM) uji B50 yang merepresentasikan kendaraan dengan kapasitas kurang dari 3,5 ton atau mobil penumpang, dan lima unit kendaraan dari empat ATPM uji B50 yang merepresentasikan kendaraan niaga berat dengan kapasitas lebih dari 3,5 ton, seperti truk besar dan bus.

“Dan kali ini, pabrikannya bukan hanya (kendaraan) pabrikan Jepang. Pabrikan Eropa juga ikut (uji jalan). Bus sama truk besarnya (pabrikan Eropa),” ujar Eniya.

Saat ini, Eniya menerima laporan bahwa tiga unit kendaraan yang terdiri atas truk dan bus sudah menyelesaikan uji jalan sejauh 40 ribu km. Sementara itu, uji jalan untuk kendaraan lainnya masih berlangsung.

Untuk kendaraan niaga berat, jarak tempuh uji jalan B50 berada di angka 40 ribu km. Sedangkan, untuk kendaraan penumpang, jarak tempuh uji jalan B50 berada di angka 50 ribu km.

“Setelah selesai 50 ribu km, nanti ada tugas untuk mengecek semua engine (mesin),” kata Eniya.

Uji penggunaan B50 dilakukan secara komprehensif di berbagai sektor, dengan target penyelesaian yang berbeda-beda hingga akhir tahun 2026. Selain sektor otomotif, B50 juga diuji di sektor alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, kereta api, serta pembangkit listrik.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan, hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

“Tadi uji kandungan air sudah keluar, angkanya 208,81 ppm. Itu berarti di bawah 300 ppm (kadar air maksimal). Jadi, lebih bagus. Karena (kadar air) lebih rendah, lebih bagus,” kata Eniya.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa campuran kelapa sawit sebesar 50 persen terhadap bahan bakar seperti solar mulai diterapkan pada tahun 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Prabowo mengatakan, langkah tersebut akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

Lalu pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan biodiesel 50 persen (B50) berbasis sawit.

"Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk," kata Amran di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu.

Langkah tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan komoditas kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif.

Ia menjelaskan sawit tidak hanya dapat diolah menjadi solar, tetapi juga menjadi bensin dan etanol yang saat ini tengah dipercepat pengembangannya.

"Ini energi masa depan Indonesia. Karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin," ujarnya.

Selain itu, pemerintah menyiapkan kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) untuk pengembangan bensin berbasis sawit dalam skala kecil sebelum diperluas menjadi industri besar.

"Kalau ini berhasil, kita buka skala besar. Jadi masa depan Indonesia cerah," tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Amran juga meninjau sejumlah inovasi teknologi karya ITS, salah satunya traktor listrik yang dinilai lebih hemat dan efisien.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia langsung memesan 10 unit untuk uji coba karena tidak menggunakan bahan bakar solar, melainkan energi listrik.

"Traktor yang dibuat ini harganya separuh dari yang biasanya. Kemudian efektif, tidak menggunakan solar tetapi menggunakan elektrik, listrik. Jadi ini sangat hemat," ucapnya.

Diketahui, Amran hadir di Surabaya untuk memberikan pidato kunci (keynote speech) pada wisuda ke-133 program doktor, magister, dan profesi insinyur di Grha ITS.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menerapkan kebijakan biodiesel 50% (B50) pada 1 Juli 2026. Kebijakan itu dinilai akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp48 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa seiring dengan lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah, pemerintah melakukan langkah-langkah antisipasi. Pemerintah misalnya mencari solusi pengganti bahan bakar fosil yang lebih ramah lingkungan.

Salah satu yang akan diterapkan kemudian adalah B50, yakni campuran 50% bahan bakar nabati (sawit/CPO) dengan 50% solar.

"Dan kita sudah menyepakati per 1 Juli B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun," ujar Airlangga usai rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Selain menghemat anggaran subsidi, kebijakan B50 dinilai mampu menekan impor BBM hingga 4 juta kiloliter per tahun.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan B50 telah dilakukan uji coba selama hampir enam bulan. Uju coba B50 diterapkan pada berbagai peralatan seperti alat berat, kapal, kereta api, dan truk.

Adapun, tahap uji coba B50 hampir selesai. Kebijakan itu pun siap diimplementasikan sesuai rencana.

“Uji coba masih terus berjalan, tetapi sebentar lagi akan final. Hingga hari ini, hasilnya alhamdulillah cukup baik. Mulai 1 Juli, B50 akan diterapkan,” kata Bahlil.

Bahan bakar B50 itu menurut Bahlil telah memenuhi spesifikasi teknis yang disepakati oleh para pemangku kepentingan, termasuk parameter kandungan air, stabilitas oksidasi, serta kandungan FAME.

Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah optimistis implementasi program biodiesel B50 akan memberikan dampak positif, termasuk potensi surplus solar. Ditambah, proyek kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur akan segera beroperasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hasil uji coba Biodiesel 50 (B50) atau bahan bakar campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen dengan solar cukup baik.

“Sampai dengan hari ini, uji cobanya alhamdulillah cukup baik,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan uji coba B50 telah berlangsung selama hampir enam bulan. Adapun uji coba B50 dilakukan terhadap alat berat, kapal, kereta api, truk, dan kendaraan lainnya. Saat ini, tahap uji coba masih berlangsung.

“Tetapi, sebentar lagi akan final. Dan 1 Juli mulai diterapkan implementasi B50,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan pemerintah sejak dahulu mengupayakan kehadiran energi alternatif, sehingga bisa melepaskan ketergantungan terhadap komoditas impor.

Gejolak geopolitik Timur Tengah yang kini menyebabkan terjadinya krisis energi di tingkat dunia merupakan bukti kerentanan ketahanan energi suatu negara apabila bergantung terhadap impor.

“Bayangkan sekarang kalau kita tidak ada diversifikasi (energi). Kita mau berharap kepada siapa?" kata Bahlil.

Saat ini, pemerintah menerapkan mandatori B40. Ia mengatakan implementasi kebijakan B40 mengurangi impor solar sebesar 3,3 juta kilo liter (kL) dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL), atau setara dengan 105,2 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL di tahun 2025.

Kemudian, Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa campuran kelapa sawit sebesar 50 persen terhadap bahan bakar seperti solar mulai diterapkan pada tahun 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Prabowo mengatakan langkah tersebut akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

Lalu, pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Banjir bandang dan tanah longsor menjadi peringatan bahwa pembabatan hutan sudah cukup sampai di sini dan harus dihentikan

Jakarta (ANTARA) - Banjir bandang di tiga provinsi di Pulau Sumatera berangsur surut. Namun air mata masih membanjiri pipi mereka yang terdampak. Di balik puing-puing berbalut lumpur, terekam ribuan kenangan yang tak lagi terasa sama.

Banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada penghujung November. Bencana itu menelan lebih dari seribu korban jiwa, ratusan lainnya masih hilang, serta ribuan menderita luka-luka dan tersingkirkan dari tempat yang dahulu mereka sebut rumah.

Angka tersebut belum final, masih bergerak dengan kemungkinan bertambah.

Penampakan gelondongan kayu yang tersapu banjir memantik amarah, seolah alam menyibak penyebab dari pilu yang diderita bangsa ini sebelum menutup 2025.

Tak hanya itu, pemandangan berupa kebun sawit yang terendam banjir juga menjadi sorotan panggung media sosial.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel dan memasang plang pengawasan di area operasional perkebunan dan pabrik sawit PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai respons banjir Sumatera.

Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut penyegelan area operasional kebun dan pabrik sawit PT TBS, yang merupakan anak perusahaan PT Sago Nauli Plantation (PT SNP), untuk menghentikan sementara operasi yang berpotensi memperburuk kondisi hidrologi.

Penghentian sementara itu juga untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan demi keselamatan masyarakat dan pemulihan ekosistem.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menyadari betapa pembukaan lahan sawit, terlebih yang tidak patuh terhadap ketentuan lingkungan, mempengaruhi bentang alam dan mengancam keselamatan makhluk hidup di sekitarnya.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga memiliki ambisi untuk mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan atau yang dikenal dengan biofuel. Bahan bakunya? Tak lain dan tak bukan adalah minyak sawit mentah atau yang dikenal dengan crude palm oil (CPO).

Copyright © ANTARA 2025