JAKARTA - Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto mengusulkan sejumlah langkah untuk mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR). Salah satunya pembentukan dan penguatan kelembagaan petani sawit sehingga mempermudah petani sawit masuk ke level industri.

“ Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah program yang sangat penting tidak hanya bagi petani tetapi juga negara. Sebab jika program ini dilaksanakan dengan lancar dan baik akan terjadi peningkatan produksi minyak sawit (CPO) sekitar setidaknya 20 juta ton per tahun, tanpa menambah lahan,” kata Kacuk Sumarto pada Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma, Jakarta, Senin (27/4/2026). Program Peremajaan Sawit Rakyat Tak Capai Target, Pemerintah Gagas Pola Kemitraan

Namun apa dikata, kata Kacuk, realisasi peremajaan kelapa sawit sejak tahun 2017 dampai dengan saat ini belum mencapai 450.000 ha. Angka ini masih jauh dari target sejumlah 180.000 ha per tahun.

“Salah satu masalah tidak lancarnya PSR adalah tahap pengusulan dari lembaga pekebun yang membutuhkan waktu lama. Utamanya adalah lemahnya kelembagaan petani, banyak tidak akuratnya polygon yang dibuat petani, dan lamanya pembuatan keterangan tidak dalam Kawasan Hutan dan tidak tumpang tindih dengan HGU,” lanjutnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, RSI mengusulkan hal-hal. Mulai dari perlunya community building, baik melalui workshop, sarasehan, ngopi bereng dengan para petani atau metode pendampingan. Hal ini akan membuat petani melek akan kelembagaan petani dan/atau korporasi (penggabungan dan kemitraan dengan pihak lain).

Di mana mereka bekerja secara komunal dan persyaratan legal yang diharuskan. ”Juga akan membuat petani melek akan pengelolaan dan persyaratan teknis kebun dan pengolahan hasil, yang mencakup masalah adiministrasi, keuangan dan anggaran, dan ketenagakerjaan termasuk peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Kelembagaan petani, kata Kacuk, juga akan membuat petani melek akan penggunaan teknologi informasi untuk memperoleh informasi-informasi terkait dalam pengelolaan dan perdagangan produk sawit. Juga perlu pengaturan ulang peraturan perudangan yang lebih sederhana namun tetap dalam kehati-hatian (prudent) yang untuk beberapa hal melibatkan pihak ketiga yang profesional dan memiliki legitimasi dari pemerintah.

Khususnya dalam hal pembuatan polygon (peta lahan) petani dan disertai beberapa kewenangan dalam memberikan keterangan lahan tidak tumpeng tindih dengan HGU dan keterangan lahan tidak masuk kedalam kawasan hutan.

Pihak ketiga tersebut memang mempunyai kualifikasi dalam membuat polygon dan mempunyai legitimasi dari pemerintah. Dengan demikian hasil polygon yang diperoleh memunyai akurasi yang baik dan legalitas yang cukup.

“Sekaligus pihak ketiga diberikan kewenangan dalam melakukan overlay polygon di atas peta kawasan hutan dan membuat keterangan lahan tidak masuk kawasan hutan, jika polygon tersebut tidak di dalam kawasan hutan,” tuturnya.

Demikian juga, kata dia, pihak ketiga ini diberikan kewenangan dalam melakukan overlay polygon diatas peta HGU dan membuat keterangan lahan tidak tumpeng tindih dari HGU, jika polygon tersebut tidak menumpang dari HGU manapun. “Ketiga hal tersebut akan sangat mempercepat dalam proses pengusulan proposal PSR oleh Lembaga Pekebun. Tentu proses verifikasi masih perlu dilakukan untuk menjaminan kebenaran yang dihasilkan oleh Pihak ketiga tersebut,” katanya. Susun Standar Keberlanjutan Minyak Sawit, Indonesia dan Malaysia Gandeng FAO

Berdasarkan pengalaman Kacuk, polygon yang dibuat oleh pihak ketiga yang profesional dan mempunyai legitimasi tersebut sangat akurat. Dan saat verifikasi oleh Lembaga Surveyor langsung bisa diterima, karena tidak ada kesalahan.

Sekiranya pihak ketiga ini diberikan kewenangan dalam melakukan overlay dan membuat keterangan yang dipersyaratkan di atas, tanpa harus pergi ke kantor pertanahan dan kantor kehutanan, maka ‘hasil keterangan’ tersebut akan sangat cepat diperoleh, karena mereka mempunyai kapasitas untuk melakukannya. Pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga survei pemetaan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Perkebunan Sumatra Selatan (Sumsel) menargetkan distribusi program peremajaan sawit rakyat (PSR) pada 2026 mencapai 3.600 hektare (ha).

Plt Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Ichwansyah mengatakan target PSR tahun ini akan dialokasikan di delapan kabupaten dengan luasan berbeda.

Secara rinci, alokasi terbesar berada di Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI), masing-masing seluas 1.000 ha.

Selanjutnya, PSR juga dialokasikan di Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Muara Enim, serta Musi Rawas Utara yang masing-masing memperoleh 300 ha.

“Sisanya itu di dua kabupaten yaitu Musi Rawas 150 ha dan Lahat 250 ha,” katanya, Senin (20/4/2026).

Ichwansyah menuturkan, total rekomendasi teknis (rekomtek) PSR di Sumsel sepanjang 2017–2025 mencapai 75.016 ha. Namun, dari jumlah tersebut terdapat 1.884 ha yang mengundurkan diri.

Sementara itu, seluas 67.395 ha telah melalui proses tumbang chipping, 66.015 ha sudah ditanam, dan 1.380 ha telah di-chipping tetapi belum ditanam.

“Dari total rekomtek, realisasi tanam sudah 66.015 ha dan terdapat anggota mengundurkan diri, belum melakukan chipping, serta ada areal yang belum tanam padahal sudah chipping,” imbuhnya.

Berdasarkan sebaran wilayah, realisasi rekomendasi teknis PSR periode 2017–2025 terbesar berada di OKI dengan 37.074 ha, diikuti Musi Banyuasin 21.665 ha, Muara Enim 6.389 ha, dan Musi Rawas 2.561 ha.

Adapun realisasi rekomendasi teknis PSR di wilayah lainnya meliputi Banyuasin seluas 1.988 hektare, Ogan Komering Ulu (OKU) 1.950 hektare, Lahat 1.913 hektare, Musi Rawas Utara 999 hektare, serta Prabumulih 473 hektare.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perkebunan Sumatra Selatan Ichwansyah menyampaikan bahwa realisasi PSR setiap tahun bervariasi. Pada 2017 tercatat 6.343 hektare, kemudian meningkat menjadi 9.412 hektare pada 2018 dan 13.103 hektare pada 2019.

Selanjutnya realisasi pada 2020 mencapai 12.377 hektare, 6.924 hektare pada 2021, serta 10.168 hektare pada 2022. Pada 2023 realisasi kembali meningkat menjadi 11.639 hektare, sebelum turun menjadi 3.408 hektare pada 2024 dan 1.636 hektare pada 2025.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dinilai perlu memperkuat langkah diplomasi global guna meminimalkan dampak kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) terhadap kinerja ekspor nasional.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kepentingan ekspor nasional tetap terlindungi dari tekanan EUDR melalui pendekatan diplomasi yang terukur.

Kebijakan EUDR, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, merupakan bentuk hambatan non-tarif bagi komoditas perkebunan untuk masuk ke pasar Uni Eropa Dalam konteks pasar minyak nabati dunia, EUDR hanya diberlakukan pada minyak sawit dan minyak kedelai.

Namun demikian, tambahnya EUDR tidak berlaku untuk minyak rapeseed dan minyak bunga matahari maupun minyak nabati lain yang dihasilkan oleh Uni Eropa.

Diskriminasi tersebut dapat dinilai sebagai alat Uni Eropa untuk menguasai atau mengeksploitasi produsen minyak sawit seperti Indonesia.

"Pemerintah Indonesia perlu mengusahakan agar pemberlakuan EUDR ini memiliki dampak minimum terhadap ekspor kita," katanya.

Dia menegaskan jika tidak disikapi dengan baik, hambatan non-tarif akan memberi dampak negatif kepada kinerja ekspor nasional hingga terganggunya pendapatan ekspor yang mendukung berbagai program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Menurut Faisal, momentum perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) bisa dioptimalkan untuk menjembatani kepentingan eksportir Indonesia, termasuk memastikan kesiapan sektor hulu seperti perkebunan dan pertanian dalam memenuhi standar EUDR.

Ditambahkannya, salah satu tantangan utama dalam implementasi EUDR adalah aspek traceability atau ketertelusuran rantai pasok. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, diperlukan dukungan teknis dari Uni Eropa sebagai mitra dagang.

Untuk itu dia menekankan, kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kerangka IEU-CEPA harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

"Kalau Uni Eropa ingin memastikan komoditas yang masuk ke kawasan itu legal dan tidak berkaitan dengan aktivitas deforestasi, mereka harus membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk bisa memenuhi standar tersebut," katanya.

Faisal menyatakan kebijakan EUDR dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sektor perkebunan, khususnya dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Ia menekankan bahwa peningkatan produksi komoditas sebaiknya tidak lagi mengandalkan ekspansi lahan, melainkan melalui strategi intensifikasi.

Ia menegaskan bahwa diplomasi perdagangan yang kuat serta reformasi tata kelola sektor perkebunan bisa menjadi kunci agar Indonesia mampu mempertahankan daya saing ekspor di tengah peningkatan tuntutan standar keberlanjutan global.

"Kita perlu meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan dan untuk meningkatkan produktivitas perlu ada program alternatif atau strategi alternatif yaitu dengan intensifikasi, termasuk peremajaan," katanya.

Salah satu program strategis terkait peremajaan sektor perkebunan yang dimiliki Indonesia adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dijalankan oleh BPDP. Program PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Pada 2026 BPDP menargetkan percepatan penyaluran PSR dengan luasan mencapai 50.000 hektare, sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan kelapa sawit nasional mulai dari aspek keberlanjutan, legalitas lahan, peningkatan produktivitas, hingga dinamika regulasi global seperti EUDR.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita dukung kegiatan ini dan diharapkan UMKM semakin berperan dalam program PSR, misalnya sebagai penangkar bibit sawit...,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin aktif terlibat dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), khususnya pada penyediaan bibit unggul dan sarana produksi penunjang perkebunan.

Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah mengatakan, upaya tersebut diharapkan mempercepat penerapan PSR sekaligus mengajak petani beralih menggunakan benih sawit unggul dan bersertifikat guna meningkatkan produktivitas kebun rakyat.

“Kita dukung kegiatan ini dan diharapkan UMKM semakin berperan dalam program PSR, misalnya sebagai penangkar bibit sawit. Kita dorong agar mereka bisa menyediakan bibit, tentu harus sesuai regulasi,” ujar Helmi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sejumlah organisasi dan kelompok tani telah mulai mengambil peluang tersebut di antaranya berasal dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), petani di Riau melalui program Santripreneur, serta Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang siap menjadi penangkar bibit sawit.

BPDP, lanjutnya, mengambil peran sebagai pendukung dan fasilitator agar UMKM bisa masuk dalam rantai pasok industri sawit rakyat, tidak hanya di hulu tetapi juga hilir seperti mendorong UMKM membuat pupuk.

"Selama ini kita banyak bergerak di hilir, seperti Rumah UMKM Perkebunan, pameran-pameran, sampai membawa mitra memasarkan produknya. Bahkan ada pupuk berbahan dasar sawit yang ditampilkan di ajang pameran beberapa waktu lalu," jelasnya.

Salah satu kegiatan yang dilakukan BPDP yakni Workshop PSR dan Pekan Benih Sawit 2026 di Palembang, Sumatera Selatan 12–13 Februari 2026 bekerja sama dengan Sawit Indonesia

Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta terdiri dari petani, koperasi, pemerintah daerah, hingga pelaku industri.

Kegiatan ini untuk pertama kalinya digelar di Sumatera Selatan, yang dikenal sebagai salah satu sentra sawit nasional dengan realisasi PSR tertinggi.

Selain kelapa sawit, tahun ini BPDP juga mendapat mandat pengembangan komoditas kakao dan kelapa, meski fokus utama masih pada sawit sebagai komoditas strategis nasional.

Sementara itu, Ketua panitia Workshop PSR dan Pekan Benih Sawit 2026 Qayuum Amri menjelaskan, dalam kegiatan tersebut peserta diajak menyaksikan praktik PSR di KUD Lempung Indah Sejahtera, Desa Lempuing Indah, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

"Kunjungan ini untuk melihat kisah sukses petani yang melakukan PSR sejak 2019. Dalam tiga tahun, produktivitas lahan bisa mencapai 19 ton per hektare per tahun, padahal sebelumnya kurang dari 3 ton," ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan PSR di KUD Lempung Indah Sejahtera tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan benih unggul dan tata kelola kebun yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU – Organisasi petani sawit yakni Sawitku Masa Depanku (Samade) didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Workshop Gen Z Sawit guna menyiapkan tenaga admin dan operator yang kompeten dalam proses pengusulan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi kendala teknologi dan administrasi yang selama ini menghambat pencapaian target percepatan peremajaan sawit rakyat di wilayah Riau.

Ketua Samade Bengkalis sekaligus Ketua Panitia, Sukanto menjelaskan bahwa workshop ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari 45 mahasiswa penerima beasiswa sawit BPDPKS dan 55 pemuda perwakilan lembaga pekebun se-Provinsi Riau.

Langkah ini diambil karena banyak pengurus kelompok tani (poktan) saat ini sudah berusia lanjut dan kurang menguasai sistem aplikasi pengusulan terbaru.

"Kami ingin menggaet anak muda dari lingkungan poktan agar bisa membantu proses pengajuan PSR dan Sarpras secara digital. Dengan Riau sebagai wilayah sawit terluas, keterlibatan Gen Z sangat krusial agar target dari Ditjenbun bisa tercapai," ujar Sukanto, Selasa (10/2/2026).

Sementara itu Kepala Divisi Kerja Sama dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.

Dirinya menekankan seperti yang disampaikan Presiden Prabowo saat Rakornas Pemda di Sentul Jawa Barat, bahwa sawit adalah miracle crop yang berkontribusi besar terhadap devisa negara. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor CPO dan turunannya terus meningkat dengan nilai US24,2 miliar pada 2025, atau setara kurang lebih Rp404 triliun.

"Gen Z harus ambil peran dalam perputaran ekonomi ini. Karena itu kami tidak hanya ingin kegiatan ini menjadi seremoni, tapi harus ada hasil nyata berupa peningkatan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) PSR dalam satu bulan ke depan. Selain itu, kami mendorong anak muda Riau untuk kreatif menciptakan produk turunan sawit seperti yang sudah dilakukan alumni LPDP dengan produk batik menggunakan malam dari sawit," tegas Helmi.

Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, Vera Virgianti mengungkapkan bahwa realisasi PSR di Riau saat ini baru mencapai 40-50% dari target tahunan 10.000 hektare. Dari total 3,7 juta hektare lahan sawit di Riau, sekitar 60% merupakan kebun rakyat yang memerlukan peremajaan.

"Sejak 2017, Riau sudah merealisasikan 47.897 hektare dengan kucuran dana mencapai Rp1,5 triliun. Namun, kendala utama di lapangan adalah kurangnya penguasaan teknologi aplikasi oleh lembaga pekebun dalam mengunggah dokumen persyaratan," jelas Vera.

Dia berharap kehadiran para admin dari kalangan Gen Z ini dapat mempercepat proses verifikasi di tingkat kabupaten, mulai dari pengunggahan legalitas kelembagaan hingga pemahaman regulasi lahan.

"Legalitas lahan tidak harus SHM, bisa SKT atau SKGR selama di luar kawasan hutan. Aturan-aturan terbaru ini yang harus dipahami dan dibantu oleh anak muda agar proses di aplikasi tidak mandek," tambahnya.

Melalui kolaborasi antara Samade, BPDP, dan Disbun Riau ini, diharapkan kendala teknis dalam pengusulan program pemerintah dapat teratasi sehingga kesejahteraan petani sawit rakyat di Riau terus meningkat.

Berdasarkan pendataan sementara, lahan peremajaan sawit rakyat mendominasi wilayah terdampak banjir. Total luasan yang mengalami kerusakan cukup besar mencapai 4.510 hektare

Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur mencatat ribuan hektare lahan perkebunan terdampak, dengan tingkat kerusakan bervariasi dari sedang hingga berat akibat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten tersebut.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur Murdhani di Aceh Timur, Senin, mengatakan ada 5.060 hektare lahan perkebunan yang terdampak dan sebagian besar merupakan lahan peremajaan sawit rakyat yang tersebar di berbagai kecamatan.

"Berdasarkan pendataan sementara, lahan peremajaan sawit rakyat mendominasi wilayah terdampak banjir. Total luasan yang mengalami kerusakan cukup besar mencapai 4.510 hektare," katanya.

Murdhani menyebutkan banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi pada akhir November 2025 menyebabkan genangan cukup lama, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan merusak struktur tanah perkebunan.

Dia merinci di Kecamatan Birem Bayeun terdapat sekitar 250 hektare lahan peremajaan sawit rakyat yang mengalami rusak sedang. Sementara di Kecamatan Rantau Selamat, kerusakan mencapai 200 hektare.

Berikutnya, kerusakan perkebunan di Kecamatan Ranto Peureulak dan Banda Alam masing-masing mencapai 550 hektare. Di Kecamatan Peureulak mengalami kerusakan lahan sawit seluas 450 hektare

Selanjutnya Peureulak Timur seluas 150 hektare, Idi Tunong sekitar 375 hektare, dan Julok mencapai 160 hektare, serta di Kecamatan Indra Makmu mencapai 750 hektare.

Di Pante Bidari tercatat perkebunan rusak mencapai 555 hektare dan Kecamatan Peunaron seluas 890 hektare lahan sawit rakyat yang rusak akibat banjir.

Tak hanya sawit, lanjut dia, banjir juga berdampak pada perkebunan kakao seperti di Kecamatan Pante Bidari seluas 90 hektare. Sedangkan di Kecamatan Peunaron ada 50 hektare lahan kakao rusak berat. Sementara di Kecamatan Indra Makmu, lahan kakao rusak sedang seluas 40 hektare.

"Kerusakan lahan perkebunan ini berpotensi menurunkan produktivitas petani dalam jangka menengah hingga panjang. Selain kerusakan fisik tanaman, banjir juga menyebabkan erosi tanah, rusaknya saluran kebun, serta hilangnya unsur hara yang dibutuhkan tanaman," katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut tentu berdampak pada pendapatan petani. Oleh karena itu pemerintah daerah akan mendata lanjutan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun langkah pemulihan, termasuk kemungkinan bantuan benih, perbaikan lahan, serta pendampingan teknis bagi petani.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Padang, Sumbar (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meremajakan (replanting) 14.919 ha perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sejak program itu digagas pada 2018.

"Sejak digulirkan program ini telah memfasilitasi peremajaan sawit rakyat seluas 14.919 ha," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Sumbar, Senin.

Gubernur mengatakan peremajaan sawit rakyat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lewat dukungan pendanaan hibah dari dari BPDPKS yang berada di bawah naungan Kemenkeu.

Dari tahun ke tahun dukungan pendanaan tersebut juga mengalami peningkatan.

Pada 2018 hingga 2021 bantuan diberikan sebesar Rp25 juta per ha. Kemudian naik menjadi Rp30 juta pada 2022-2024, dan pada 2025 kembali naik menjadi Rp60 juta per Ha.

"Total dana BPDPKS yang telah disalurkan untuk program replanting sawit di Sumbar sejak 2018 mencapai Rp463 miliar," sebut eks Wali Kota Padang itu.

Khusus di Koperasi Perkebunan Sawit (KPS) Tompek Tapian Kandis, Kabupaten Agam, Sumbar, bantuan diberikan dalam dua tahap.

Pada 2020 terdapat 143,75 ha dan di 2022 seluas 145,30 ha dengan total nilai Rp7,95 miliar.

"Capaian di Kabupaten Agam ini bisa menjadi contoh bahwa dengan manajemen yang baik dan pendampingan yang berkelanjutan, program replanting dapat menjaga bahkan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani," ujar Mahyeldi.

Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar, target replanting sawit rakyat pada 2025 mencapai 5.400 ha.

Perkebunan sawit itu tersebar di tujuh titik yakni Kabupaten Dharmasraya sebanyak 2.000 ha, Kabupaten Solok Solok Selatan, Pesisir Selatan 600 ha, Kabupaten Pasaman 300 ha, Kabupaten Pasaman Barat 1.000 ha serta masing-masing 500 ha di
Kabupaten Agam dan Kabupaten Sijunjung.

Sementara itu, Bupati Agam Benni Warlis mengatakan daerahnya baru saja melakukan panen perdana sawit rakyat di lahan plasma KPS Tompek Tapian Kandis setelah menunggu empat tahun usai peremajaan dilakukan.

"Inilah bukti bahwa kolaborasi dapat menghasilkan perubahan. Program ini bukan hanya soal peningkatan produksi, tapi juga tentang keberlanjutan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, BALI — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan Indonesia harus mendorong ekspor kelapa sawit ke pasar Eropa melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA).

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menilai Indonesia memiliki jalan untuk mendongkrak pertumbuhan ekspor CPO melalui IEU-CEPA.

Seperti diketahui, Uni Eropa akan menghapus 98,61% pos tarif yang mencakup 100% nilai impor dari Indonesia. Sementara itu, Indonesia menghapus 97,75% pos tarif yang mencakup 98,14% nilai impor dari Uni Eropa.

“[IEU—CEPA] sebuah terobosan besar, jalur langsung menuju salah satu pasar terbesar di dunia. Inilah cara kita mendorong pertumbuhan,” kata Eddy dalam acara bertajuk21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook(IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Indonesia.

Berdasarkan data Gapki, produksi CPO telah mencapai 43 juta ton hingga September 2025. Angkanya meningkat 11% dibandingkan tahun lalu.

Dari sisi ekspor, ungkap Eddy, termasuk CPO unggulan bernilai tinggi beserta turunannya, oleokimia dan biodiesel mencapai lebih dari 25 juta ton, atau naik 13,4% dari tahun lalu.

Selain itu, Eddy juga menyebut CPO telah menghasilkan devisa hingga mencapai US$27,3 miliar, atau 40% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, konsumsi domestik di dalam negeri juga mencapai 18,5 juta ton dibandingkan tahun lalu yang mencapai 17,6 juta ton.

Kendati demikian, Eddy menyebut perjanjian IEU—CEPA juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, termasuk adanya Peraturan Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR). Kebijakan ini menuntut produk yang masuk ke Uni Eropa bebas dari aktivitas deforestasi.

“EUDR bukan sekadar buku peraturan, dia adalah tantangan terhadap sistem kita sendiri,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah harus memperkuat standar mutu pengelolaan bisnis kelapa sawit berkelanjutan alias sertifikasiIndonesia Sustainable Palm Oil(ISPO). Menurutnya, sertifikasi ini merupakan bentuk kedaulatan negara.

“Kita harus menjadi advokat tanpa lelah, diplomat bagi petani kecil, dan pembela bagi sistem nasional kita. Kita akan memastikan dunia memahami bahwa keberlanjutan bukan sekadar slogan bagi kita, tetapi komitmen nyata,” imbuhnya.

Namun, Eddy menyampaikan strategi perdagangan dan tata kelola yang paling cemerlang pun akan runtuh jika pondasinya rapuh. Apalagi, dia mengungkap saat ini produksi kelapa sawit domestik mengalami stagnasi.

Untuk itu, Gapki menyebut Indonesia membutuhkan gerakan nasional untuk peremajaan tanaman, terutama sawit. Serta, membutuhkan kebijakan untuk meningkatkan investasi dan inovasi.

“Kebun yang menua dan produktivitas petani kecil yang tertinggal adalah ancaman langsung terhadap pertumbuhan kita,” ujarnya.

Senada, Ketua Panitia IPOC ke-21 Mona Surya menyebut industri sawit nasional tengah menghadapi kompleksitas, mulai dari volatilitas harga, stagnasi di wilayah-wilayah penghasil utama, maupun hambatan perdagangan yang signifikan seperti EUDR.

“Dalam lanskap ini, peraturan nasional dan kebijakan global bukan hanya kebisingan latar belakang, mereka adalah kekuatan aktif yang membentuk operasi kami,” ujar Mona.

Jika menengok dataBadan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO dan turunannya naik 32,40% dari US$13,70 miliar pada Januari—September 2024 menjadi US$18,14 miliar pada periode yang sama 2025.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2025, volume ekspor CPO dan turunannya mencapai 17,58 juta ton. Volumenya naik 11,62% dari 15,75 juta ton pada Januari—September 2024.

Untuk diketahui, IPOC 2025 merupakan forum strategis tahunan yang menjadi barometer arah kebijakan dan prospek industri kelapa sawit nasional maupun global. Tahun ini, IPOC mengusung tema “Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy, and Global Trade”.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyiapkan lima pendekatan untuk mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR) di 2025 sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Hidayat Syahruddin mengatakan program peningkatan produktivitas sawit rakyat melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani swadaya.

Per Oktober 2025, menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, BPDP telah menerima 198 rekomendasi teknis (rekomtek) dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian dan telah disalurkan 166 rekomtek dengan luasan 26.823 hektare (ha), jumlah dana PSR yang telah disalurkan sebesar Rp804 miliar kepada 12.343 pekebun.

"Kami memiliki lima pendekatan untuk mempercepat program PSR di tahun ini," ujar dia, menanggapi sejumlah tantangan pelaksanaan program PSR.

Normansyah mengatakan pendekatan tersebut yakni sosialisasi bersama Ditjen Perkebunan mengenai regulasi terbaru pendanaan program PSR.

Kemudian, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan perkelapasawitan Indonesia, serta mendorong peran serta Dinas Perkebunan Kabupaten/kota dan perusahaan Perkebunan dalam mendampingi petani mitra dan petani plasmanya.

Selain itu, melaksanakan kegiatan bersama dengan asosiasi seperti Gapki, Apkasindo, Aspekpir untuk mensosialisasikan persyaratan pendanaan PSR dari BPDP yang terus dilakukan perbaikan dengan prinsip dasar simplifikasi persyaratan.

Serta, melakukan integrasi dalam penerbitan rekomendasi teknis yang langsung ditindaklanjuti dengan proses penerbitan SK Dirut BPDP.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit serta Aneka Palma Kementerian Pertanian (Kementan) Baginda Siagian mengatakan sektor kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang melibatkan lebih dari 16 juta tenaga kerja, serta menjadi sumber devisa terbesar non-migas Indonesia.

Tetapi, lanjutnya, industri itu juga tengah menghadapi berbagai tantangan antara lain legalitas lahan dan percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi kunci keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani.

"Program PSR menjadi prioritas. Saat ini, lebih dari 300 ribu hektar sawit rakyat telah diremajakan, namun capaian ini masih perlu terus ditingkatkan," ujar dia dalam Indonesian Palm Oil Stakeholders (IPOS) Forum ke-10 tahun 2025.

Menurut dia, saat ini tantangan terbesar bukan hanya soal pendanaan, melainkan juga legalitas lahan dan kelengkapan dokumen petani.

Untuk itu, Baginda mengatakan Kementan mendorong agar proses verifikasi dan asistensi di lapangan dilakukan lebih cepat dan adaptif, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

"Melalui forum seperti IPOS ini, saya berharap akan lahir rekomendasi -rekomendasi konkret untuk memperkuat tata kelola industri sawit nasional, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun pemberdayaan petani," katanya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumatera Utara (Sumut) Timbas Prasad Ginting mengatakan pelaksanaan PSR menghadapi banyak tantangan seperti legalitas kepemilikan lahan, verifikasi lapangan, dan pelaksanaan pekerjaan fisik.

Oleh karena itulah, katanya menambahkan, berbagai tantangan ini akan dibahas dalam IPOS Forum yang menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan seperti pemerintah, pelaku usaha, petani, dan akademisi.

"IPOS Forum ini menghasilkan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah dalam rangka membantu penyelesaian persoalan sebagai bagian mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Pekanbaru, Riau (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional III Riau meremajakan perkebunan sawit inti yang memasuki usia tidak produktif di Kebun Terantam dan Berlian, Kabupaten Kampar, Riau, dengan luas mencapai 949,6 hektare.

Region Head PTPN IV Regional III Ahmad Gusmar Harahap, dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Riau, Selasa, mengatakan bahwa program peremajaan sawit ini bukan sekadar mengganti tanaman tua dengan yang baru.

Namun, upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi usaha sesuai Astacita serta daya saing perusahaan di masa mendatang.

"Peremajaan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan menjaga produktivitas dan efisiensi pengelolaan kebun. Dengan begitu, langkah ini selaras dengan Astacita untuk mendukung program penguatan pangan dan energi nasional dari sektor perkebunan sawit yang lestari," kata Gusmar.

Dari total lahan yang diremajakan itu, 649,6 hektare berada di Kebun Terantam dan 300 hektare di Kebun Berlian.

Kedua areal tersebut merupakan bagian dari kebun inti Regional III yang menjadi penopang utama produksi minyak sawit mentah (CPO) PTPN IV di wilayah Riau bagian barat.

Di Terantam, program peremajaan berlangsung di Afdeling 7 dengan luas 187 ha, Afdeling 8 dengan luas 138,5 ha, dan Afdeling 9 dengan luas 324,1 ha.

Sementara di Berlian, program peremajaan berlangsung di Afdeling 1 dengan total luas mencapai 300 ha.

Gusmar menjelaskan bahwa program peremajaan ini juga sebagai bentuk PTPN IV Regional III yang menargetkan peningkatan produktivitas sawit mencapai 7 ton CPO per hektare per tahun.

Target ini sekaligus menjadi proyek percontohan bagi Regional III untuk menunjukkan perbaikan signifikan di tingkat teknis dan manajerial.

"Fokus kami bukan hanya pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Setiap hektare yang diremajakan harus dikelola dengan disiplin tinggi agar menghasilkan rendemen dan produktivitas maksimal,” tuturnya.

Pada tahun ini, PTPN IV Regional III menargetkan untuk dapat melakukan peremajaan sawit renta dan konversi dengan total luas mencapai 2.396,45 ha.

Program ini berlangsung di Kebun Lubuk Dalam dengan total luas mencapai 503,85 ha, Terantam 649 ha, dan Sei Berlian seluas 300 ha.

Selanjutnya, entitas juga ditarget melakukan konversi seluas 943 ha di Kebun Air Molek I.

"Program peremajaan ini harus menjadi momentum bagi kita semua untuk juga meremajakan semangat kita. Memperbarui cara kerja kita, pola kita, sebagai bagian dari semangat perbaikan yang kita usung tiga tahun terakhir ini," tutur Gusmar.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mendorong upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang meningkat seiring dengan rencana implmentasi program B50 sekaligus memastikan ekspor sawit RI tetap terjaga.

Produktivitas sawit yang stagnan dan cenderung terus turun membuat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sudah mendesak untuk dipercepat, mengingat program ini masih hadapi banyak hambatan dan berjalan lambat.

GAPKI mencatat keengganan petani untuk mengikuti program peremajaan sawit karena terkait dengan sumber pendapatan hingga persoalan tumpang tindih lahan sawit rakyat dengan kawasan hutan menjadi permasalahan yang harus dituntaskan.

Selain itu PSR juga menghadapi persoalan penggunaan bibit palsu yang murah dan tidak bersertifikat serta adanya kemudahan izin pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) baru namun tidak memiliki kebun sendiri yang bisa mengganggu kemitraan perusahaan dengan petani hingga penurunan kualitas rendemen sawit.

Di sisi lain Pengusaha resah mengingat belum keluarnya Hak Guna Usaha (HGU) meski proses sudah selesai karena akan mengganggu kepastian berusaha. Lalu Seperti apa persoalan dan tantangan sektor sawit? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Senin, 20/10/2025)