JAKARTA - Clarion Events bersama Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) resmi meluncurkan ajang tahunan Enlit Asia – Electricity Connect 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22–24 September mendatang. Forum internasional ini diproyeksikan menjadi pusat transaksi teknologi dan investasi guna menjawab kebutuhan pendanaan sektor ketenagalistrikan nasional yang mencapai lebih dari USD500 miliar demi mengejar target Net Zero Emission (NZE).

“Pemerintah Indonesia tengah mengakselerasi transisi energi dengan membuka peluang investasi hijau yang sangat besar. Fokus utama kami adalah mencapai target pengembangan PLTS sebesar 100 GW sebagai pilar utama bauran energi nasional,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar Abdurrahim dalam acara Launching Enlit Asia - Electricity Connect 2026 di Kantor Pusat PLN, Jumat (17/4/2026).

Wanhar menambahkan pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif guna memastikan ketersediaan energi bersih bagi industri masa depan. Hal ini termasuk merespons lonjakan kebutuhan listrik sektor pusat data (data center) di tanah air dan kawasan ASEAN yang diprediksi tumbuh secara eksponensial hingga 20 persen per tahun.

Penyelenggaraan tahun ini menonjolkan sejumlah area prioritas, mulai dari infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), digitalisasi jaringan, hingga peran energi nuklir dalam transisi energi. Agenda ini didukung penuh oleh Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) sebagai langkah konkret memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan arahan kebijakan (Policy Direction) yang jelas dalam menerjemahkan peta jalan pemerintah menjadi hasil nyata. PLN fokus pada akselerasi proyek energi baru terbarukan (EBT) dan penguatan sistem kelistrikan yang andal.

"Kami hadir untuk menunjukkan berbagai Quick Wins melalui digitalisasi jaringan (smart grid) dan penguatan sistem yang tangguh. Kami mengundang kolaborasi lintas batas untuk membangun infrastruktur yang mampu menjadi tulang punggung bagi kedaulatan ekonomi Indonesia dan ASEAN," kata Darmawan.

Selain fokus pada proyek skala besar seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Battery Energy Storage System (BESS), PLN juga tetap memprioritaskan aspek sosial melalui penguatan Program Listrik Desa (Lisdes). Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara ketahanan energi dan pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.

Ketua Umum MKI, Suroso Isnandar, menilai kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam ajang ini mencerminkan komitmen kuat dalam mendorong pengembangan sektor energi kawasan. Peran asosiasi industri dianggap krusial untuk menjembatani antara kebijakan pemerintah, kesiapan industri, dan inovasi teknologi terkini.

Suroso menekankan bahwa Electricity Connect, yang sebelumnya dikenal sebagai Hari Listrik Nasional, merupakan wadah strategis bagi Indonesia untuk membangun kemandirian energi jangka panjang. Ajang ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog produktif antara pembuat kebijakan dan penyedia teknologi global.

CEO Clarion Events Asia, Richard Ireland, mengumumkan bahwa pendaftaran untuk peserta dan eksibitor telah resmi dibuka mulai hari ini. Dengan target kehadiran lebih dari 11.000 peserta dan 280 eksibitor global, acara ini diposisikan lebih dari sekadar pameran dagang.

"Acara ini merupakan pusat transaksi teknologi dan investasi energi. Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kolaborasi nyata menuju sistem energi ASEAN yang lebih tangguh dan berkelanjutan," tutur Richard.

Electricity Connect 2026 diharapkan mampu mengulang kesuksesan tahun-tahun sebelumnya yang telah menarik puluhan ribu peserta. Kehadiran para inovator dunia di Jakarta ini diyakini akan mempercepat adopsi teknologi bersih dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat energi hijau di Asia Tenggara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik pasokan minyak dan gas bumi (migas) dari Rusia di tengah keterbatasan ketersediaan global akibat perang di Timur Tengah.

Menurut Bahlil, Indonesia memiliki pasokan energi domestik, namun jumlahnya terbatas dan masih di bawah konsumsi nasional.

Maka dari itu, berbagai langkah strategis dilakukan pemerintah untuk menjaga pasokan energi agar dapat memenuhi permintaan masyarakat dan industri, salah satunya melalui penjajakan kerja sama dengan Rusia sebagai salah satu produsen energi dunia, kata Menteri ESDM, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Bahlil mengatakan, dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, telah disepakati kerja sama jangka panjang di bidang energi.

"Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya dari satu negara, tapi semua negara. Alhamdulillah, kemarin atas arahan Bapak Presiden, saya sudah bertemu Menteri Energi dan Utusan Khusus Presiden Putin. Alhamdulillah, kabarnya cukup menggembirakan," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/4).

Menurut Bahlil, Indonesia akan mendapat pasokan minyak mentah dari Rusia.

Tak hanya itu, Rusia juga siap berinvestasi dan membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.

"Kita akan mendapat pasokan crude (minyak mentah) dari Rusia dan Rusia juga siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita," katanya menambahkan.

Dengan kebutuhan minyak mentah Indonesia yang begitu besar, yakni mencapai sekitar 300 juta ton setiap tahun, Bahlil mengatakan Indonesia harus membuka peluang kerja sama dengan seluruh negara penghasil energi dunia, termasuk Rusia, Amerika Serikat, dan negara-negara Afrika.

"Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi, kita boleh belanja dari mana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang kita ajak kerja sama. Termasuk, Rusia, kemudian Afrika seperti Nigeria dan lebih khusus kita hargai juga perjanjian kita dengan Amerika," ujar dia.

Dengan berbagai kerja sama tersebut, ia memastikan pasokan minyak mentah Indonesia hingga akhir 2026 tersedia.

"Bapak Presiden selalu berpikir untuk bagaimana caranya agar ketersediaan kita satu tahun itu harus tetap ada. Atas arahan Bapak Presiden, saya menindaklanjuti untuk pasokan crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insya Allah sudah aman. Jadi, kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi kilang kita," katanya menjelaskan.

Sebelumnya, pada Senin (13/4), Bahlil mendampingi Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas potensi kerja sama energi yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Bahlil menegaskan komitmennya dalam mengawal diplomasi energi guna menjaga stabilitas pasokan energi domestik.

Langkah itu mencakup pengembangan kilang minyak dan penguatan perdagangan minyak.

Kemudian, pada Selasa (14/4), ia mengatakan menemui Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev di Kantor Kementerian Energi, Moskow, Rusia, sebagai tindak lanjut pembicaraan Presiden Prabowo dan Putin sehari sebelumnya.

Pada pertemuan itu, dibahas peluang konkret kerja sama energi yang dapat segera ditindaklanjuti, terutama kepastian pasokan minyak mentah dan LPG.

Menyambut keinginan Indonesia, menurut Bahlil, pihak Rusia pun menyatakan kesiapannya mendukung ketahanan energi Indonesia, melalui suplai migas serta penyimpanannya.

"Alhamdulillah, apa yang sudah menjadi kesepakatan itu, kita mendapatkan hasil yang cukup baik, yang mana kita bisa mendapatkan tambahan cadangan crude. Di samping juga, kita akan mendapatkan LPG," kata Bahlil.

Kerja sama itu, lanjutnya, dijajaki melalui skema antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarbisnis (business-to-business/B2B), yang diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap ketersediaan cadangan energi nasional, khususnya untuk minyak mentah dan LPG di Indonesia.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kontribusi hulu migas terhadap daerah dapat dilihat secara langsung dari DBH migas dan Pajak Bumi dan Bangunan PBB) migas

Jakarta (ANTARA) - Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai kontribusi langsung maupun tidak langsung.

Salah satu bentuk kontribusi nyata tersebut tercermin dari aliran dana bagi hasil (DBH) migas serta pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor migas yang menjadi sumber penting pendapatan daerah.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina Rinto Pudyantoro dalam keterangan di Jakarta, Kamis menjelaskan keberadaan industri hulu migas memiliki dampak ekonomi yang luas dan berlapis, khususnya melalui mekanisme penerimaan negara dan daerah.

"Kontribusi hulu migas terhadap daerah dapat dilihat secara langsung dari DBH migas dan Pajak Bumi dan Bangunan PBB) migas. Ini adalah bentuk nyata penerimaan yang langsung masuk ke kas daerah dan menjadi bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)," ujarnya.

Menurutnya, DBH migas merupakan bagian dari penerimaan negara yang dibagikan kembali kepada daerah penghasil.

Sementara, PBB migas menjadi salah satu komponen pajak terbesar yang juga memberikan kontribusi signifikan bagi daerah. Bahkan secara nasional, kontribusi PBB sektor migas mencapai porsi yang sangat besar dalam struktur penerimaan PBB.

"Dalam konteks nasional, sektor migas menyumbang sekitar setengah dari total penerimaan PBB. Yang menarik, sebagian besar dari penerimaan tersebut, yakni sekitar 98 persen, didistribusikan kembali ke daerah. Artinya, manfaat ekonomi sektor migas sangat besar bagi daerah penghasil," ungkap Rinto.

Di tingkat daerah, kontribusi tersebut juga terlihat, misalnya di Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi. Aktivitas operasional PetroChina International Jabung Ltd memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025, kontribusi dari sektor itu mencapai sekitar Rp698 miliar melalui DBH migas dan sekitar Rp280 miliar dari PBB sektor migas.

Kontribusi tersebut menjadi yang terbesar di antara kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Jambi. Selain itu, kontribusi itu juga menjadi salah satu sumber penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk pembiayaan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan serta berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Rinto menyampaikan dampak industri hulu migas tidak hanya berhenti pada penerimaan langsung, tetapi juga memiliki efek berganda (multiplier effect) yang jauh lebih besar terhadap perekonomian.

"Seringkali kita hanya melihat dari sisi penerimaan negara atau daerah, padahal itu baru sebagian kecil dari keseluruhan dampak. Aktivitas hulu migas menciptakan efek berantai, mulai dari penciptaan lapangan kerja, perputaran ekonomi lokal hingga dukungan terhadap sektor lain seperti listrik dan industri," tuturnya.

Dengan kontribusi yang terus berlanjut, industri hulu migas diharapkan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Ke depan, penguatan sinergi antara pemerintah, daerah, dan pelaku industri menjadi kunci untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi sektor itu secara berkelanjutan.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

penguatan biodiesel dapat membantu menekan impor solar serta mendukung stabilitas energi nasional

Jakarta (ANTARA) - Ketika harga energi global kembali berfluktuasi dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia menghadapi tantangan klasik berupa kebergantungan pada impor energi di tengah kebutuhan domestik yang terus meningkat.

Harga minyak dunia bergerak pada kisaran sekitar 100 dolar Amerika Serikat per barel dalam periode fluktuasi terakhir, dipengaruhi gangguan pasokan global dan meningkatnya ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan.

Gangguan pada jalur distribusi energi global, termasuk di kawasan strategis seperti Selat Hormuz yang menyalurkan sekitar seperlima pasokan minyak dunia, kembali menegaskan sensitivitas pasar energi terhadap risiko geopolitik, di tengah dinamika konflik Iran dan Amerika Serikat.

Fluktuasi tersebut berdampak langsung bagi negara importir seperti Indonesia melalui kenaikan biaya impor energi, tekanan terhadap subsidi, serta potensi peningkatan inflasi domestik.

Kesenjangan antara kebutuhan dan produksi energi nasional masih menjadi tantangan, dengan produksi minyak domestik berada pada level terbatas dibandingkan konsumsi yang terus meningkat.

Kondisi ini membuat Indonesia tetap rentan terhadap perubahan harga energi global yang berasal dari faktor eksternal.

Biofuel sebagai penyangga

Dalam situasi tersebut, biofuel berbasis minyak kelapa sawit menjadi salah satu instrumen penyangga yang dapat dimanfaatkan untuk meredam dampak gejolak energi global tanpa menunggu transformasi energi jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan kedaulatan energi melalui percepatan implementasi biodiesel sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.

Arah kebijakan peningkatan bauran biodiesel hingga B50, yakni campuran 50 persen biodiesel dan 50 persen solar, dipertimbangkan sebagai langkah untuk mengurangi kebergantungan pada impor energi sekaligus memperkuat ketahanan energi domestik.

Program ini merupakan kelanjutan dari implementasi bertahap biodiesel nasional dari B20 hingga B35, serta penguatan B40 yang saat ini menjadi basis utama mandatori biodiesel.

Sejalan dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa penguatan biodiesel dapat membantu menekan impor solar serta mendukung stabilitas energi nasional.

Pemerintah menetapkan alokasi biodiesel tahun 2026 sekitar 15,65 juta kiloliter sebagai bagian dari pelaksanaan mandatori biodiesel nasional.

Dari sisi implementasi, biodiesel dinilai dapat segera digunakan karena memanfaatkan infrastruktur energi yang sudah tersedia, sehingga menjadi salah satu instrumen kebijakan yang relatif cepat diadopsi dibandingkan transisi energi lain yang membutuhkan waktu panjang.

Dampak ke sektor hulu

Dari sisi hulu, penguatan permintaan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi komoditas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia memiliki basis produksi yang mendukung penguatan pasokan domestik tanpa sepenuhnya mengurangi fleksibilitas ekspor, sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Penguatan permintaan dari sektor energi juga diperkirakan mendorong integrasi lebih erat antara sektor pertanian dan industri energi nasional, terutama dalam rantai pasok minyak sawit.

Di sisi lain, penguatan program biodiesel juga membawa perhatian pada aspek keberlanjutan pembiayaan energi nasional. Dari perspektif fiskal, peningkatan bauran energi tidak hanya menyangkut substitusi impor, tetapi juga keseimbangan beban anggaran dalam jangka panjang, menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor Sudarsono Soedomo.

Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada kemampuan menjaga skema pembiayaan agar tetap berkelanjutan.

Transisi bertahap

Selain biodiesel, pemerintah juga mengembangkan bioetanol sebagai bagian dari diversifikasi energi untuk mengurangi kebergantungan pada bahan bakar berbasis minyak bumi, dengan memanfaatkan bahan baku seperti tebu dan singkong.

Langkah ini memperluas basis energi domestik sekaligus membuka peluang bagi sektor pertanian dan industri hilir yang lebih luas, terutama dalam pengembangan energi berbasis komoditas lokal.

Keunggulan biofuel terletak pada kemampuannya untuk diintegrasikan langsung ke sistem energi yang sudah ada, sehingga memberikan dampak lebih cepat dibandingkan sumber energi baru lainnya. Dalam kondisi tekanan global, fleksibilitas ini menjadikan biofuel sebagai penyangga sementara terhadap gejolak eksternal sekaligus alat stabilisasi jangka pendek.

Indonesia melalui pendekatan ini menunjukkan strategi transisi energi yang bersifat pragmatis dengan memanfaatkan sumber daya domestik untuk menjawab kebutuhan mendesak.

Dalam konteks kebijakan energi nasional, penguatan biodiesel juga ditempatkan dalam kerangka ketahanan energi jangka panjang yang tidak semata bergantung pada dinamika harga global. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan impor, khususnya pada komoditas energi yang memiliki dampak langsung terhadap neraca perdagangan.

Selain aspek energi, kebijakan ini turut berimplikasi pada stabilitas ekonomi makro. Dengan porsi impor energi yang masih signifikan, perubahan harga minyak dunia dapat memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Karena itu, penguatan biofuel dipandang sebagai salah satu langkah mitigasi risiko eksternal yang dapat bekerja dalam jangka menengah.

Namun demikian, implementasi program ini tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur, konsistensi pasokan bahan baku, serta koordinasi lintas sektor antara energi, pertanian, dan industri hilir. Tanpa dukungan tersebut, efektivitas kebijakan dalam meredam gejolak harga energi global dapat berkurang.

Keberhasilan strategi biodiesel akan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kebutuhan energi nasional, ketersediaan bahan baku, dan kemampuan fiskal negara.

Jika dikelola dengan tepat, biodiesel dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Di tengah ketidakpastian harga minyak global, ketersediaan energi berbasis domestik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi risiko gejolak eksternal.

Bagi masyarakat, kondisi ini diharapkan dapat mendukung stabilitas harga energi dan daya beli. Bagi negara, ini menjadi bagian dari penguatan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Pada akhirnya, biofuel menjadi bagian dari strategi adaptasi Indonesia dalam menghadapi dinamika energi global yang terus berubah, dengan pendekatan yang menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PLN Tanjungpinang bersama perusahaan swasta ODC Energy..,

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) menjajaki kerja sama pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan pihak swasta, guna memperkuat ketahanan energi di daerah tersebut.

"Pemanfaatan energi surya merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan energi daerah," kata Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Kamis.

Menurut Lis, pengembangan PLTS sangat baik, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan tenaga listrik yang ada. Namun demikian, penerapannya perlu dipelajari secara matang, baik untuk kebutuhan pemerintahan maupun masyarakat secara luas.

Ia menyebut, tidak menutup kemungkinan pemanfaatan energi surya tersebut akan diterapkan pada fasilitas pemerintahan sebagai langkah awal.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PLN Tanjungpinang bersama perusahaan swasta ODC Energy. Apabila telah tercapai kesepakatan yang baik, maka sangat memungkinkan untuk dilaksanakan proyek percontohan PLTS di Tanjungpinang," ujarnya.

Lis menambahkan, pihaknya telah menerima tawaran pengembangan proyek PLTS dari PT Hijau Makmur Energi bersama ODC Energy yang merupakan developer dan konsultan energi terbarukan asal Belanda.

ODC Energy menawarkan kerja sama strategis, mulai dari penyusunan desain teknis, kajian kelayakan finansial, hingga pengelolaan implementasi proyek dari tahap perencanaan hingga operasional

"ODC Energy adalah konsultan dan pengembang proyek energi terbarukan yang fokus pada pengembangan sistem fotovoltaik (PV) surya," ungkapnya.

Dia mengutarakan penjajakan kerja sama ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan instalasi energi terbarukan pada wilayah-wilayah potensial di Tanjungpinang.

ODC Energy menilai Tanjungpinang memiliki potensi yang sangat baik untuk pengembangan sistem PV surya.

"Kerja sama ini segera kita tindaklanjuti melalui koordinasi lintas pihak, sehingga pengembangan energi terbarukan di Tanjungpinang dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari komitmen bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan," demikian Lis.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM) menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam agenda transisi energi. Sebab keberhasilan transisi energi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan investasi, tetapi juga kemampuan membangun tata kelola yang adil, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal itu terungkap dalam forum diseminasi riset bertajuk “Menjembatani Nikel dan Keadilan” yang digelar di Hotel Swiss-Bell Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, perwakilan negara sahabat, serta organisasi masyarakat sipil dalam diskusi terbuka yang berlangsung dinamis.

Selain pemaparan akademik, forum ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan beragam perspektif terkait masa depan industri nikel di tengah percepatan transisi energi global.

Direktur IISM Rezki Syahrir menegaskan dimensi sosial harus terintegrasi dalam transisi energi. “Nikel kini berada di pusat agenda transisi energi global. Namun, kita juga harus menegaskan manfaatnya agar dirasakan secara adil pada semua level hingga di tingkat lokal. Kita tidak boleh membiarkan transisi ini menciptakan ketimpangan baru,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Sejumlah penanggap dari berbagai sektor turut memberikan perspektif kritis, di antaranya Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Juanda Volo Sinaga, APNI Djoko Widajatno, dan Social Investment Indonesia Jalal.

JAKARTA - Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM) menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam agenda transisi energi. Sebab keberhasilan transisi energi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan investasi, tetapi juga kemampuan membangun tata kelola yang adil, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal itu terungkap dalam forum diseminasi riset bertajuk “Menjembatani Nikel dan Keadilan” yang digelar di Hotel Swiss-Bell Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, perwakilan negara sahabat, serta organisasi masyarakat sipil dalam diskusi terbuka yang berlangsung dinamis.

Selain pemaparan akademik, forum ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan beragam perspektif terkait masa depan industri nikel di tengah percepatan transisi energi global.

Direktur IISM Rezki Syahrir menegaskan dimensi sosial harus terintegrasi dalam transisi energi. “Nikel kini berada di pusat agenda transisi energi global. Namun, kita juga harus menegaskan manfaatnya agar dirasakan secara adil pada semua level hingga di tingkat lokal. Kita tidak boleh membiarkan transisi ini menciptakan ketimpangan baru,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Sejumlah penanggap dari berbagai sektor turut memberikan perspektif kritis, di antaranya Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Juanda Volo Sinaga, APNI Djoko Widajatno, dan Social Investment Indonesia Jalal.

Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Juanda Volo Sinaga menekankan riset ini relevan sebagai dasar penguatan kebijakan, khususnya dalam membangun relasi yang lebih seimbang antara industri, masyarakat, dan lingkungan.

Lihat video: MOSCOW MEMANGGIL INDONESIA! Prabowo Bertemu Putin Bahas Energi Dunia



“Kita membutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak parsial. Relasi antara industri dan berbagai aspek sosial serta lingkungan harus ditata melalui kerangka governance yang kuat,” ujarnya.

Sementara itu, Jalal mengapresiasi pendekatan riset yang dinilai menghadirkan perspektif baru dalam memahami dinamika wilayah tambang.

“Pendekatan metodologis dalam studi ini merupakan terobosan penting. Ini bukan hanya soal data, tetapi juga terkait dengan bagaimana memahami realitas lokal secara lebih utuh. Karena itu, hasilnya perlu terus didiskusikan secara luas,” kata Jalal.

Dari sisi industri, Djoko Widajatno menilai riset ini sebagai langkah penting untuk memperkaya perspektif sektor pertambangan.

“Ini langkah yang berani. Riset ini menunjukkan bahwa kemajuan industri nikel tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Diperlukan peran strategis banyak pihak untuk memastikan keberlanjutan sektor ini,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, IISM menjelaskan riset ini tidak hanya berangkat dari pendekatan konvensional, tetapi juga mengembangkan kerangka analisis baru yang lebih kontekstual. Pendekatan yang digunakan merupakan integrasi antara Sustainable Livelihoods Approach (SLA), yang umum digunakan dalam studi pedesaan, dengan kerangka dari ICMM yang melihat relasi antara industri pertambangan dan komunitas.

Dari integrasi tersebut, IISM mengembangkan Developed Livelihood Mining Resilience Framework (DLMRF), yaitu kerangka untuk menganalisis ketahanan masyarakat di wilayah tambang dengan menghubungkan dimensi aset manusia, sosial, ekonomi, infrastruktur fisik, ekologis, kerentanan, dan tata kelola, serta menilai sejauh mana industri pertambangan mendukung penghidupan masyarakat lokal.

Diskusi berkembang ke isu-isu strategis seperti transparansi industri, penguatan tata kelola, partisipasi masyarakat, serta pentingnya memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Manajer Program IISM Mokh Sobirin menekankan nilai utama dari kegiatan ini terletak pada kualitas dialog yang terbangun.

“Yang paling penting dari forum ini adalah ruang dialog yang terbuka. Kita melihat bagaimana berbagai perspektif bisa saling bertemu, bahkan berdebat secara konstruktif. Ini fondasi penting untuk perbaikan kebijakan ke depan,” ungkapnya.

Sobirin menambahkan transisi energi membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada realitas lokal, mengingat kompleksitas yang dihadapi masyarakat di wilayah pertambangan.

Pekanbaru, (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo mengandalkan energi baru terbarukan (EBT) berbasis limbah kelapa sawit dengan mengoperasikan dua pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Provinsi Riau untuk menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa dalam keterangannya yang diterima di Pekanbaru, Rabu, mengatakan inisiatif perusahaan limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) untuk menjalankan pabrik tersebut bukanlah respons jangka pendek terhadap lonjakan harga energi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang telah dimulai sejak lama.

“Gejolak harga energi fosil dunia saat ini justru membuktikan bahwa pengembangan energi terbarukan yang kami lakukan adalah langkah tepat. PLTBg membantu kami mengurangi ketergantungan terhadap solar, sekaligus menjaga efisiensi biaya operasional,” ujar Jatmiko.

Saat ini, ia mengatakan PalmCo mengoperasikan dua pembangkit listrik berbahan baku limbah cair sawit, yakni PLTBg Terantam dan PLTBg Tandun. Keduanya menggunakan teknologi covered lagoon guna mengolah limbah cair menjadi biogas yang kemudian dikonversi menjadi listrik.

Seluruh energi yang dihasilkan diserap langsung untuk mendukung operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PPIS Tandun. Berdasarkan data perusahaan, pemanfaatan energi kedua biogas itu telah menggantikan penggunaan genset berbahan bakar solar secara signifikan.

"Dalam periode 2023 hingga 2025 saja , konsumsi solar berhasil ditekan hingga lebih dari 2,6 juta liter. Efisiensi itu berdampak langsung pada pengeluaran perusahaan dengan penghematan biaya energi mencapai sekitar Rp 39,5 miliar dalam tiga tahun terakhir," ujar dia.

Direktur Strategy & Sustainability PalmCo Ugun Untaryo menilai pemanfaatan POME sebagai sumber energi juga mencerminkan penerapan prinsip keberlanjutan di industri sawit.

“Ini bukan sekadar efisiensi, tetapi bagian dari ekonomi sirkular. Limbah cair yang sebelumnya menjadi tantangan lingkungan kini kami olah menjadi sumber energi yang bernilai,” kata Ugun.

Ia menjelaskan, di tahun 2025, kedua fasilitas PLTBg tersebut mampu mengolah lebih dari 293.000 meter kubik limbah cair. Dari proses itu, dihasilkan jutaan meter kubik gas metana yang dimanfaatkan sebagai energi sekaligus mencegah pelepasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Efisiensi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kini tidak lagi hanya diukur dari biaya konstruksi atau tarif listrik yang dihasilkan. Integrasi antara sektor energi dan peternakan atau yang dikenal sebagai solar grazing mulai dilirik sebagai strategi krusial untuk menekan biaya operasional sekaligus memperkuat ketahanan bisnis jangka panjang.

CEO PT Gema Aset Solusindo Syam Basrijal mengungkapkan selama ini fase operasional dalam siklus hidup PLTS yang mencapai 25–30 tahun kerap terabaikan, terutama dalam hal pengendalian vegetasi. Di wilayah tropis seperti Indonesia, pertumbuhan rumput yang cepat memerlukan biaya pemeliharaan signifikan.

"Solar grazing mengubah cara kita membaca efisiensi, bukan hanya pada bagaimana membangun pembangkit, tetapi bagaimana mengelola ruangnya secara berkelanjutan," ujar Syam, Senin (13/4/2026).

Lahan seharusnya dipandang sebagai bagian dari sistem produksi yang bisa terus dioptimalkan, bukan sekadar tempat berdirinya panel.

Secara teknis, penggunaan hewan ternak untuk menjaga ketinggian rumput dapat menggantikan metode konvensional seperti mesin pemotong atau herbisida. Syam mencatat metode biologis ini mampu memangkas biaya pengelolaan vegetasi secara drastis.

"Pada beberapa praktik internasional, pengurangan biaya pengelolaan vegetasi bisa mencapai 20–40% dibanding metode konvensional," ucapnya.

Selain hemat biaya, sistem ini juga meminimalkan emisi karbon karena berkurangnya penggunaan bahan bakar mesin pemotong. Lebih jauh, lahan yang selama ini dianggap sebagai zona penyangga tak produktif kini bertransformasi menjadi area produksi protein hewani.

Dengan kepadatan sekitar 5–10 domba per hektare, investor dapat memperoleh dua aliran nilai sekaligus dari satu aset listrik dan pendapatan dari ternak. "Lahan yang sebelumnya dianggap non-productive buffer zone berubah menjadi area produksi ternak," kata Syam.

Dari sisi manajemen risiko, integrasi ini memberikan diversifikasi pendapatan bagi pemilik proyek. Pendapatan dari sektor peternakan tidak bergantung pada skema tarif listrik, sehingga menciptakan struktur bisnis yang lebih adaptif terhadap fluktuasi pasar.

Dia menekankan implementasi solar grazing memerlukan desain teknis yang presisi. Domba menjadi pilihan utama karena ukuran tubuhnya yang tidak merusak struktur panel, berbeda dengan kambing yang memiliki kecenderungan memanjat.

Selain aspek bisnis, solar grazing menjadi solusi atas potensi resistensi sosial. Dengan melibatkan peternakan lokal, masyarakat sekitar tidak lagi hanya menjadi penonton melainkan mitra ekonomi yang mendapatkan akses lahan dan peningkatan kapasitas. Hal ini mengubah hubungan proyek dengan warga menjadi kemitraan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

"Dan mungkin di situlah arah masa depan bisnis energi akan bergerak, bukan pada seberapa besar kita membangun infrastruktur baru, tetapi pada seberapa dalam kita memahami dan mengelola ruang yang sudah kita miliki," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Gagas Energi Indonesia, anak usaha PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mengungkapkan manfaat bahan bakar gas (BBG) sebagai solusi energi alternatif yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi sektor transportasi nasional.

Direktur Operasi dan Komersial Gagas Maisalina dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan penggunaan BBG merupakan bagian dari strategi menjaga ketahanan energi, sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih bersih di tengah meningkatnya kebutuhan bahan bakar kendaraan.

Dari sisi keamanan, ia mengatakan kendaraan berbahan bakar gas dilengkapi tangki khusus berstandar tinggi dengan kapasitas hingga 15 liter gas per tangki. Sistem tersebut dirancang agar gas cepat terurai di udara apabila terjadi kebocoran, sehingga meminimalkan risiko ledakan.

“Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai aspek keamanan, karena pemasangan setiap converter kit maupun tangki BBG melalui standar yang keselamatan internasional, dan oleh tenaga ahli yang kompeten,” ujar dia, menjelaskan.

Secara teknis, BBG dinilai mampu menjadi standar baru yang mendukung performa mesin kendaraan lebih optimal dibandingkan bahan bakar minyak (BBM).

Ia menyampaikan BBG memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya nilai oktan (Research Octane Number/RON) yang tinggi, yakni di kisaran 120 hingga 130. Karakteristik itu memungkinkan mesin beroperasi dengan rasio kompresi lebih tinggi sehingga meningkatkan efisiensi termal secara signifikan.

Selain itu, sebagai bahan bakar berbasis metana (CH4), BBG menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna dan emisi karbon sekitar 20 persen lebih rendah dibandingkan BBM.

Penggunaan BBG juga tidak meninggalkan residu pada komponen mesin, sehingga dapat memperpanjang usia mesin sekaligus menekan biaya perawatan kendaraan, katanya menjelaskan.

Dari sisi operasional, konsumsi BBG bervariasi tergantung jenis kendaraan. Untuk kendaraan pribadi rata-rata menggunakan 10 liter setara pertalite (LSP) per hari, taksi sekitar 20 LSP per hari, serta angkutan umum seperti bajaj dan angkot berkisar 15–20 LSP per hari.

Sementara itu, kendaraan besar seperti truk dan bus membutuhkan sekitar 125–165 LSP per hari, dengan jarak tempuh mencapai hingga 10 kilometer per LSP.

“Harga BBG juga stabil di angka Rp4.500 per LSP, sangat bersahabat karena sumber gasnya berasal dari sumber domestik. Dengan banyak manfaat yang dapat dirasakan, kami berharap minat terhadap BBG semakin meningkat," katanya.

Dalam implementasinya, BBG dapat digunakan pada kendaraan berbasis dedicated gas maupun sistem dual fuel melalui pemasangan converter kit, yang memungkinkan kendaraan menggunakan BBG dan BBM secara bergantian.

Sistem itu, menurut dia, juga memberikan fleksibilitas sekaligus memperpanjang jarak tempuh kendaraan.

Untuk memperkuat ekosistem BBG, perusahaan plat merah itu juga menjalin kemitraan dengan Komunitas Mobil Gas (Komogas), kata Maisalina.

Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan infrastruktur serta edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui peluncuran bengkel keliling BBG guna meningkatkan kemudahan akses layanan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di tengah kebutuhan bahan terapi kanker yang masih terbatas, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Program Studi Fisika Universitas Jember (UNEJ) mencoba menghadirkan pendekatan baru melalui kajian reaktor nuklir.

Mereka adalah Muhammad Husein Shodiq, Abdulloh Hasan Shodiq, Damar Nusantoro, Rahmatika Ramadhani, Muhammad Al Rizyad, dan Ag Galang Renda Arjuna yang meneliti kemungkinan produksi Actinium-225, salah satu radioisotop penting dalam terapi kanker modern. Radioisotop ini diketahui mampu memancarkan radiasi alfa berenergi tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk menghancurkan sel kanker.

Secara sederhana, reaktor nuklir ini umumnya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) maupun untuk berbagai keperluan penelitian. Dari beragam jenis reaktor yang telah dikembangkan, Husein dan tim berfokus pada Gas Cooled Fast Reactor (GFR), yaitu jenis reaktor yang menggunakan gas helium sebagai sistem pendingin.

Dalam pengoperasiannya, kinerja reaktor tidak terlepas dari pemilihan bahan bakar yang digunakan. Pada penelitian ini, Husein menggunakan bahan bakar Uranium Nitrida dan Plutonium Nitrida (UN-PuN). Meskipun bahan bakar tersebut dapat menghasilkan Actinium-225, jumlah yang dihasilkan masih relatif sangat kecil, bahkan setelah reaktor beroperasi dalam waktu yang lama.

Padahal menurutnya, Actinium-225 memiliki peran penting dalam metode Targeted Alpha Therapy (TAT), yaitu terapi kanker yang mampu menarget sel kanker secara presisi tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, ia dan tim menambahkan Thorium Nitrida (ThN) ke dalam bahan bakar. Dalam proses reaksi nuklir, Thorium memiliki potensi untuk berubah menjadi Actinium melalui serangkaian reaksi berantai, sehingga peluang terbentuknya Actinium menjadi lebih besar.

“Jika dianalogikan, Thorium ini seperti ‘awal’ atau sumber dari Actinium dalam rantai reaksinya. Jadi dengan menambahkannya, peluang produksinya bisa meningkat,” jelas Husein, melalui siaran pers, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, tim tidak hanya berfokus pada produksi Actinium, tetapi juga mulai mengembangkan desain reaktor yang lebih realistis. Pengembangan ini mencakup perhitungan distribusi panas dan komposisi bahan bakar yang aman dan optimal.

“Kami sekarang tidak hanya mencoba menghasilkan Actinium, tetapi juga merancang reaktor yang lebih proper, aman, dan tetap optimal. Selain itu, kami juga melihat kemungkinan produk lain, karena Actinium hanya salah satu dari hasil reaksi di dalam reaktor,” lanjutnya.

Melalui kajian ini, Husein dan tim ingin menunjukkan bahwa reaktor nuklir tidak hanya berfungsi sebagai penghasil energi, tetapi juga dapat berkontribusi dalam bidang kesehatan.

Meski masih berupa kajian, penelitian ini berhasil meraih Gold Medal dalam ajang Asean Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair (AISEEF) kategori Physics, Energy, and Engineering pada 29 Januari 2026.

Husein berharap penelitian ini dapat terus dikembangkan, meskipun ia menyadari bahwa penerapan teknologi nuklir di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

“Kami percaya nuklir punya banyak manfaat, tidak hanya di energi tapi juga di bidang medis. Meskipun saat ini belum sepenuhnya siap diterapkan secara luas di Indonesia, setidaknya ini menjadi langkah awal. Ibaratnya, ini ikhtiar kami supaya ketika suatu saat riset nuklir dibutuhkan, kita sudah siap,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa riset membutuhkan proses panjang. “Ilmuwan zaman dahulu bisa bertahun-tahun menyelesaikan satu penelitian. Sekarang kita justru punya banyak sumber belajar, bahkan AI bisa membantu kita berdiskusi. Jadi jangan ragu untuk mulai, nanti akan menemukan jalannya,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menerima kunjungan dari Duta Besar (Dubes) Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri dan membahas upaya memperluas kerja sama Indonesia dan UEA, khususnya di bidang energi terbarukan.

Menurut Eddy, pertemuan itu dilaksanakan di tengah momentum 50 tahun kerja sama diplomatik dan persahabatan antara Pemerintah Indonesia dan UEA. Dia menilai UEA menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

"Kedua negara terus berupaya memperkuat kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab dan menindaklanjuti berbagai MoU yang sudah disepakati, khususnya bidang pengembangan energi terbarukan,” kata Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini UEA melalui perusahaan energi UEA, Masdar mengelola proyek solar panel terapung di Cirata, Jawa Barat yang rencananya juga akan terus diperluas dan menjadi PLTS terapung terbesar di dunia.

Dia menilai rencana perluasan investasi dalam perluasan solar panel itu merupakan dukungan penuh terhadap misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan, di antaranya dengan program 100 gigawatt (GW) solar panel di seluruh Indonesia.

"Kami sampaikan juga kepada Pak Dubes bahwa kami di MPR terus mendorong langkah dan komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan dengan diantaranya dengan terus mempercepat RUU Migas, RUU EBET dan juga RUU Pengelolaan Perubahan Iklim," katanya.

Sementara itu, Dubes Abdulla Salem Al Dhaheri menyampaikan terima kasih kepada Eddy Soeparno yang mendukung inisiatif dan rencana investasi UEA di bidang energi terbarukan dan lingkungan hidup.

“Kehadiran kami di MPR hari ini adalah upaya memperkuat kerja sama Indonesia dan UEA sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua MPR beliau Eddy Soeparno yang telah menjembatani dan mendukung UEA dalam berbagai upaya terlibat dalam mendukung Pemerintah Indonesia mempercepat transisi menuju energi terbarukan,” kata Abdulla.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026