Bisnis.com, JAKARTA — Pengakuan awal dari MSCI Inc. atas reformasi pasar modal Indonesia membuka peluang peningkatan aksesibilitas dan daya tarik investasi, di tengah proses asesmen lanjutan yang masih berlangsung.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pembaruan penilaian free float saham Indonesia oleh MSCI pada 20 April 2026 mencerminkan apresiasi terhadap berbagai langkah pembenahan yang telah ditempuh otoritas bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan pengakuan tersebut menegaskan bahwa reformasi yang dilakukan telah berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat kredibilitas pasar.

“Berbagai inisiatif strategis di atas merupakan bagian dari upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pasar, memperkuat perlindungan investor, serta mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih kredibel, transparan, dan berdaya saing global,” kata Hasan dalam siaran pers, Senin (21/4/2026).

MSCI mencatat sejumlah langkah kunci dalam reformasi tersebut, mulai dari peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1%, penguatan klasifikasi investor yang lebih granular, hingga penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC). Selain itu, peningkatan batas minimum free float juga menjadi perhatian dalam asesmen tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menilai pengakuan awal ini menjadi sinyal positif atas arah kebijakan yang ditempuh regulator dalam memperbaiki struktur pasar.

“Ke depan, implementasi langkah-langkah reformasi akan terus dijaga agar berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, serta diperkuat melalui koordinasi aktif dengan berbagai pihak, termasuk pelaku pasar global,” ujarnya.

Saat ini, MSCI masih melakukan asesmen lanjutan dengan memanfaatkan sumber data baru hasil reformasi tersebut, sekaligus menghimpun masukan dari investor global. Proses ini menjadi bagian dari penilaian untuk Index Review MSCI pada Mei 2026 dan Market Accessibility Review MSCI pada Juni 2026.

OJK memandang tahapan ini sebagai momentum krusial untuk menunjukkan efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat investability pasar domestik.

Dalam jangka menengah, regulator menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas pasar melalui delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal. Program tersebut mencakup peningkatan transparansi, penguatan likuiditas, penegakan hukum, tata kelola, hingga pendalaman pasar.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih dalam dan likuid, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengawasan pengelolaan dana desa mulai mengandalkan sistem digital untuk meningkatkan transparansi. Upaya ini dilakukan seiring masih adanya celah dalam pelaporan dan verifikasi pembangunan di tingkat desa.

Program “Jaga Desa” yang diinisiasi Kejaksaan Agung bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menjadi salah satu instrumen penguatan pengawasan tersebut.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam memperkuat sistem pelaporan di desa. “Pentingnya pemanfaatan teknologi melalui aplikasi yang mendukung pelaporan dan pengawasan di desa,” kata Hashim.

Ketua Pengawas DPP ABPEDNAS Reda Manthovani menjelaskan, aplikasi Jaga Desa telah terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) milik Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini memungkinkan laporan pertanggungjawaban kepala desa dipantau langsung oleh Kejaksaan.

“Untuk memastikan kebenaran laporan, kami bekerja sama dengan anggota BPD di desa. Mereka membantu melakukan verifikasi langsung di lapangan, misalnya memastikan pembangunan infrastruktur sesuai laporan,” ujar Reda.

Selain itu, sistem ini juga membuka kanal pelaporan bagi penerima manfaat program, seperti guru, siswa, hingga kepala sekolah. Laporan dapat disertai bukti foto atau video untuk memperkuat validasi.

“Yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi dapat diberikan mulai dari teguran hingga penghentian sementara (suspend),” ujar Reda.

Untuk mendorong partisipasi publik, Kejaksaan bersama ABPEDNAS juga menggelar “Jaga Desa Award” melalui lomba film pendek yang diikuti lebih dari 3.300 desa.

Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Aditya Yusma mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tata kelola desa. “Program ini bukan hanya mempromosikan potensi desa, tapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan desa yang baik agar terhindar dari masalah hukum,” ujar Aditya.

Digitalisasi pengawasan dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong tata kelola desa yang lebih akuntabel, sekaligus menekan potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons pengumuman penyedia indeks global MSCI, Selasa (21/4/2026). BEI menyampaikan akan terus berkomunikasi dengan penyedia indeks.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menjelaskan BEI dan MSCI telah bertemu pada tanggal 16 April lalu.

“Kami mengapresiasi bahwa empat proposal yang telah kami sampaikan diakui oleh MSCI,” kata Jeffrey, Selasa (21/4/2026).

Dia melanjutkan pihaknya akan terus berkomunikasi dengan penyedia indeks. Selain itu, Jeffrey juga menyampaikan Bursa akan terus berkomunikasi dengan investor global untuk memperoleh masukan untuk penguatan pasar modal ke depan.

Sebelumnya, MSCI mengungkapkan pihaknya menyadari terdapat pengumuman terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait serangkaian reformasi transparansi pasar modal di Indonesia.

Langkah-langkah yang diumumkan meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham, Pengenalan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), dan peta jalan untuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

“MSCI sedang menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas sumber data serta langkah-langkah baru tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian investabilitas secara lebih luas,” tulis pengumuman tersebut, Selasa (21/4/2026).

MSCI akan mempertahankan langkah-langkah yang sebelumnya telah diumumkan dan saat ini berlaku untuk efek Indonesia dalam review indeks Mei 2026, yaitu MSCI akan membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS).

Lalu MSCI tidak akan melakukan penambahan saham ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta MSCI tidak akan melakukan kenaikan klasifikasi ukuran saham (upward migration), termasuk dari Small Cap ke Standard.

MSCI juga akan menghapus saham yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai bagian dari kerangka High Shareholding Concentration (HSC). MSCI juga dapat menggunakan data keterbukaan pemegang saham 1% untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan.

MSCI tidak akan memasukkan data dari sumber dan keterbukaan baru tersebut ke dalam penilaian free float atau perhitungan indeks sampai proses peninjauan selesai dan masukan dari pelaku pasar telah diterima serta dievaluasi.

MSCI juga mengungkapkan akan terus berinteraksi dengan pelaku pasar dan otoritas terkait di Indonesia, serta membuka ruang masukan dari pelaku pasar terkait sumber data dan kebijakan baru tersebut, termasuk efektivitasnya dalam penentuan free float dan penilaian investabilitas.

MSCI memperkirakan akan menyampaikan pembaruan lebih lanjut terkait hal ini dalam Market Accessibility Review yang dijadwalkan pada Juni 2026.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com — Penyedia indeks global MSCI Inc. menyatakan tengah mengkaji dampak reformasi transparansi pasar modal Indonesia terhadap penentuan free float dan aksesibilitas investasi.

Evaluasi ini menyusul sejumlah kebijakan baru yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dalam pengumuman terbarunya, MSCI menyoroti sejumlah langkah reformasi yang mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan batas minimum free floatmenjadi 15%.

"Seiring dengan proses evaluasi tersebut, MSCI memastikan akan mempertahankan perlakuan sementara terhadap saham-saham Indonesia pada peninjauan indeks Mei 2026," tulis MSCI dalam pengumumannya, Selasa (21/4/2026).

Kebijakan itu meliputi pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan jumlah saham (Number of Shares/NOS), serta tidak melakukan penambahan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI).

Selain itu, MSCI juga tidak akan melakukan kenaikan kelas kapitalisasi, termasuk dari Small Cap ke Standard Index. Di sisi lain, saham yang dikategorikan memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi dalam kerangka HSC akan dikeluarkan dari indeks.

MSCI menyatakan dapat memanfaatkan data keterbukaan pemegang saham di atas 1% untuk menyesuaikan estimasi free float apabila diperlukan. Namun, lembaga tersebut belum akan sepenuhnya memasukkan data baru ke dalam metodologi penilaian hingga proses kajian rampung dan masukan dari pelaku pasar dihimpun.

“Pendekatan ini bertujuan membatasi perputaran indeks dan risiko investability, sekaligus memberi waktu untuk mengevaluasi efektivitas reformasi yang baru diumumkan,” tulis MSCI.

Ke depan, MSCI akan terus berdialog dengan regulator dan pelaku pasar domestik guna menilai konsistensi serta efektivitas sumber data baru tersebut. Hasil evaluasi lanjutan dijadwalkan akan disampaikan dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026.

Langkah ini menjadi perhatian pelaku pasar, mengingat keputusan MSCI berpotensi memengaruhi arus dana asing dan persepsi investor global terhadap pasar saham Indonesia.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

UNDANG-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memberikan sinyal kuat mengenai pentingnya efisiensi belanja pegawai sebagai bagian dari reformasi fiskal daerah yang lebih berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk mulai diimplementasikan secara bertahap hingga tahun 2027, dengan tujuan menyeimbangkan struktur anggaran daerah yang selama ini cenderung didominasi oleh belanja rutin. Efisiensi belanja pegawai tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan, melainkan sebagai upaya rasionalisasi dan optimalisasi alokasi sumber daya aparatur agar lebih produktif dan berorientasi pada kinerja.

Pada kerangka mekanisme implementasi, efisiensi belanja pegawai perlu dipahami sebagai proses rasionalisasi yang terencana dan menyeluruh, bukan sekadar pengurangan kuantitas pegawai atau pemangkasan anggaran secara proporsional. Upaya ini ditempuh melalui berbagai pendekatan strategis, seperti restrukturisasi organisasi, peningkatan produktivitas aparatur, digitalisasi layanan publik, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).

Dengan pendekatan tersebut, belanja pegawai tetap dijaga pada tingkat yang memadai, namun lebih efektif dalam menghasilkan kinerja dan kualitas layanan publik. Prinsip value for money menjadi landasan utama, yakni memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan terjadi pergeseran komposisi belanja daerah menuju peningkatan porsi belanja modal. Prioritas diarahkan pada pembangunan dan penguatan infrastruktur dasar, seperti jalan, jaringan listrik, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pasar, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.

Infrastruktur tersebut memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan konektivitas, efisiensi distribusi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga, dengan komposisi anggaran yang lebih seimbang antara belanja rutin dan belanja modal, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan efek pengganda ekonomi yang lebih besar, sekaligus memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara empiris, peningkatan belanja modal terbukti memiliki hubungan positif dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sektor infrastruktur tidak hanya menciptakan efek langsung melalui penyerapan tenaga kerja dalam proses pembangunan, tetapi juga menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang mendorong aktivitas ekonomi turunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, implementasi kebijakan efisiensi belanja pegawai yang diikuti dengan penguatan belanja modal menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Dominasi Belanja Pegawai Daerah

Kondisi struktur belanja daerah saat ini menunjukkan adanya tekanan serius pada komposisi anggaran, khususnya pada tingginya proporsi belanja pegawai yang telah melampaui batas ideal dalam kerangka kebijakan fiskal nasional. Data DJPK Kemenkeu RI menunjukkan bahwa pada tahun 2026, belanja pegawai di Jawa Timur mencapai 37,51% dari total belanja daerah dengan nilai sekitar Rp49,81 triliun.

Angka tersebut melampaui kisaran 30% yang umum digunakan sebagai rujukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana semangat pengendalian belanja dalam kerangka UU No 1/2022 dan PP No 12/2019. Terlebih, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga tercermin pada mayoritas pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2025 yang menunjukkan proporsi serupa di atas 30%, sehingga menegaskan urgensi intervensi kebijakan untuk menyeimbangkan struktur anggaran.

Dominasi belanja pegawai tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dalam tata kelola keuangan daerah. Beberapa indikasi yang muncul antara lain belum optimalnya penerapan sistem meritokrasi, keterbatasan analisis kebutuhan aparatur berbasis beban kerja dan jumlah penduduk, serta digitalisasi layanan publik yang belum sepenuhnya efektif.

Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah juga menghadapi tekanan akibat penurunan dana transfer ke daerah (TKDD), yang pada 2026 di Jawa Timur tercatat mengalami penurunan signifikan hingga 32,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, penurunan pendapatan daerah – yang dianggarkan (pagu) sekitar Rp123,27 triliun pada tahun 2026 – semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, sementara belanja pegawai cenderung bersifat rigid dan sulit disesuaikan dalam jangka pendek.

Keberhasilan menurunkan belanja pegawai akan membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi peningkatan belanja modal yang lebih produktif. Hal tersebut penting mengingat saat ini porsi belanja modal masih relatif rendah, yakni hanya sekitar 9,44% dari total belanja daerah, jauh di bawah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Sebab itu, melalui realokasi anggaran yang lebih proporsional, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat investasi pada infrastruktur dan layanan publik yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan. Sehingga, reformasi struktur belanja daerah bukan hanya menjadi tuntutan regulatif, tetapi juga merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Optimalisasi Struktur Belanja Daerah

Tingginya proporsi belanja pegawai dalam struktur APBD mutlak menuntut adanya langkah korektif yang terukur dan berkelanjutan. Upaya penurunan belanja pegawai tidak dapat dilakukan secara drastis, melainkan melalui mekanisme efisiensi yang cermat, khususnya pada komponen honorarium dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Reformulasi TPP perlu diarahkan pada sistem yang lebih berbasis kinerja (performance-based), dengan indikator yang objektif, terukur, dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan produktivitas aparatur serta kualitas layanan publik, karena setiap insentif yang diberikan benar-benar mencerminkan kontribusi nyata pegawai terhadap capaian kinerja organisasi.

Di sisi lain, penguatan kapasitas fiskal daerah juga harus dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan. Strategi intensifikasi perpajakan dan retribusi daerah menjadi kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui perbaikan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

Selain itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu diperkuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelola, peningkatan profesionalisme manajemen, serta penyesuaian model bisnis BUMD agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar dan potensi ekonomi lokal.

Lebih lanjut, keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menuntut adanya inovasi dalam pembiayaan pembangunan. Skema pembiayaan alternatif, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pemanfaatan corporate social responsibility (CSR), serta kemitraan dengan lembaga keuangan dan donor, menjadi instrumen penting untuk memperluas kapasitas pembiayaan tanpa membebani APBD secara berlebihan. Pelibatan sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan publik tidak hanya mempercepat realisasi pembangunan, tetapi juga meningkatkan efisiensi melalui transfer pengetahuan, teknologi, dan manajemen yang lebih modern.

Pada akhirnya, keseluruhan strategi tersebut harus diintegrasikan dalam kerangka penataan organisasi yang lebih rasional dan adaptif. Rasionalisasi jumlah dan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi, beban kerja, serta dinamika pelayanan publik berbasis digital.

Melalui struktur birokrasi yang lebih ramping, efisien, dan berbasis kinerja, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Transformasi ini menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Demi menjawab tantangan fiskal daerah yang kompleks, penataan ulang struktur belanja daerah menjadi agenda mendesak yang tidak dapat ditunda, terutama dalam menyeimbangkan proporsi belanja pegawai agar lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan. Melalui efisiensi yang berbasis kinerja, penguatan kapasitas pendapatan daerah, serta inovasi dalam pembiayaan pembangunan, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperluas ruang fiskal secara signifikan.

Ruang fiskal tersebut pada akhirnya dapat diarahkan untuk mendorong belanja yang lebih produktif, khususnya pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap kerangka regulasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Semoga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (BNI) memastikan proses pengembalian dana nasabah dalam kasus dugaan penyimpangan di KCP Aek Nabara terus berjalan mengikuti perkembangan penyidikan aparat penegak hukum. Bank pelat merah itu menyebut pengembalian dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan mengacu pada hasil penyidikan.

Nilai dana yang digelapkan dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan perseroan memahami kekhawatiran nasabah dan berkomitmen menyelesaikan pengembalian dana secara bertanggung jawab. “Perkembangan penyidikan memberikan kejelasan mengenai nilai kerugian, yang menjadi landasan bagi BNI dalam menyelesaikan pengembalian dana secara tepat,” ujarnya dalam Taklimat Media yang digelar daring, Ahad (19/4/2026).

BNI menyatakan mekanisme pengembalian akan dituangkan dalam perjanjian hukum agar memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Sejak kasus terungkap pada Februari 2026, perseroan juga telah menyalurkan pengembalian dana awal sebagai bentuk itikad baik.

Perseroan menegaskan kasus ini merupakan tindakan individu di luar sistem resmi perbankan. BNI juga memastikan dana nasabah pada produk resmi tetap aman dan tidak terdampak.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI untuk segera merampungkan penanganan kasus yang menimpa nasabah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara, Sumatra Utara, guna memastikan pelindungan konsumen serta menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

“OJK telah memanggil Direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan serta menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Sabtu (18/4/2026).

OJK mengemukakan bahwa pelindungan nasabah merupakan prioritas utama. Untuk itu, otoritas telah meminta BNI agar segera menyelesaikan penanganan kasus dimaksud dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh, serta memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Otoritas juga telah meminta BNI agar menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut secara berkala.

Adapun BNI melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait telah melakukan langkah pengamanan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

OJK menyebut langkah itu sebagai upaya menjaga kepentingan nasabah serta mendukung proses penyelesaian yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dana nasabah, OJK menuturkan bahwa hingga saat ini BNI telah melakukan verifikasi dan merealisasikan pengembalian dana kepada nasabah sebesar Rp7 miliar.

“OJK akan terus memantau proses verifikasi dan penyelesaian atas sisa dana dimaksud agar berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas OJK.

Tidak hanya itu, otoritas juga meminta BNI melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola.

OJK memandang langkah tersebut penting untuk memastikan akar permasalahan teridentifikasi dengan baik serta tindakan perbaikan dapat segera dilakukan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.

“BNI juga telah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab,” ujar OJK.

Seiring adanya komitmen tersebut, OJK memastikan terus mengawasi proses tersebut dan memastikan setiap langkah penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas.

Apabila dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK menegaskan akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

“OJK mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tulis OJK.

Bagi nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan, dapat menghubungi layanan resmi BNI atau Kontak OJK 157.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat langkah restrukturisasi BUMN karya untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola perusahaan. Transformasi ini dinilai krusial untuk menjaga kesehatan sektor konstruksi nasional di tengah tekanan ekonomi.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan, percepatan restrukturisasi menjadi fokus utama bersama Danantara. “Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat langkah restrukturisasi BUMN karya agar lebih sehat, transparan, dan akuntabel,” kata Dony dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Dony menekankan pentingnya perbaikan laporan keuangan yang lebih realistis dan kredibel. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi serta penguatan transparansi juga menjadi fondasi utama dalam transformasi yang dijalankan.

“BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan tata kelola dan perbaikan kinerja keuangan sebagai bagian dari restrukturisasi berkelanjutan,” ujar Dony.

Langkah ini bertujuan memperkuat fondasi perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Transformasi tidak hanya menyasar aspek finansial, tetapi juga perbaikan tata kelola dan disiplin operasional.

“Melalui langkah ini, BUMN karya diharapkan menjadi lebih sehat, kredibel, dan memiliki daya saing yang kuat,” kata Dony.

Pemerintah menilai BUMN karya memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional. Karena itu, restrukturisasi dilakukan secara terarah agar mampu menopang proyek pembangunan secara berkelanjutan.

Ke depan, BP BUMN bersama Danantara akan terus mengawal proses transformasi ini. “Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Dony.

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memuji transparansi Polri dalam menindak oknum polisi yang melakukan pelanggaran. Polri saat ini menjadi institusi yang paling responsif dan terbuka terkait pemberian sanksi kepada anggotanya dibanding institusi lain.

Menyikapi itu, Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timur Sandri Rumanama mengapresiasi penuh pernyataan Habiburokhman. Pernyataan tersebut mendapat respons positif.

"Yang disampaikan Pak Habiburokhman itu realitas yang terjadi saat ini, memang Polri lembaga negara yang paling transparan saat ini," ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Dia menuturkan sejak Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Polri terus bertransformasi dan menjadi lembaga negara yang paling demokratis, berintegritas, serta transparan.

JAKARTA - Lima Satuan Kerja (Satker) TNI berhasil meraih meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kelima Satker tersebut yakni, Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, dan Satkomlek TNI.

Raihan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja. Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Birokrasi (RB) TNI Tahun 2026.

Rakor yang dibuka Asisten Perencanaan Umum Letjen TNI Candra Wijaya mewakili Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 9 April 2026 ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB.

Kasum TNI menegaskan tema rakor sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana TNI terus mendorong implementasi digital government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Lihat video: Presiden Prabowo Berkomitmen Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi & Pro-Rakyat



Kasum TNI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana teknis RB di lingkungan TNI, sekaligus menekankan pentingnya penguatan komitmen pimpinan dan peningkatan kapasitas SDM. "Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak RB TNI", pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, TNI juga menetapkan satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan, yaitu RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito, sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada prajurit dan masyarakat.

TNI berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

JAKARTA - Kehadiran Buku Saku 0% “Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” yang disusun Kantor Staf Presiden (KSP) mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Buku ini dinilai menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, sekaligus literasi publik terhadap program-program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan menuturkan buku saku tersebut memiliki peran strategis, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berbasis data.

“Saya menyambut baik hadirnya buku saku yang disusun Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026,” ujarnya.

Buku ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik di tengah meningkatnya kebutuhan akan transparansi kebijakan.

Herik menekankan penyajian informasi dalam format yang ringkas dan mudah dipahami menjadi kunci penting, terutama di tengah derasnya arus informasi yang kerap tidak terverifikasi dan membingungkan publik.

“Di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, kehadiran panduan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami seperti ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui hak-haknya sekaligus memahami mekanisme penyaluran bantuan secara tepat,” jelasnya.

Buku ini tidak hanya relevan bagi masyarakat umum, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi media sebagai rujukan dalam menjaga kualitas pemberitaan yang akurat dan berbasis data.

Keterbukaan informasi bukan sekadar prinsip normatif, melainkan fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, dia mendorong agar inisiatif ini tidak berhenti sebagai produk sesaat, melainkan terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan serta dinamika kebutuhan masyarakat.

Kulturolog Indonesia Iwan Jaconiah melihat buku saku ini sebagai bagian dari narasi besar pembangunan kesejahteraan yang menempatkan negara hadir secara nyata di tengah masyarakat.

“Visi besar Bersama Indonesia Maju yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak sekadar slogan politik, namun sebuah komitmen transformatif untuk memperkuat fondasi bangsa,” ujarnya.

Iwan menilai program kesejahteraan yang dijalankan pemerintah merupakan instrumen konkret yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dalam menerjemahkan konsep besar Negara Hadir ke dalam kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Melalui berbagai program dukungan kesejahteraan, pemerintah berupaya mewujudkan filosofi Negara Hadir, sebuah kondisi di mana instrumen kekuasaan digunakan sepenuhnya untuk melindungi dan mengangkat derajat kelompok yang paling rentan,” katanya.

Menurut dia, kehadiran negara yang nyata dan konsisten di tengah masyarakat akan melahirkan kekuatan sosial baru yang menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Iwan juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu contoh paling konkret dari implementasi kebijakan kesejahteraan yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Program ini tidak hanya menyasar aspek sosial, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang.

Selain berdampak pada peningkatan kualitas SDM, program ini berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal, khususnya di desa dan kecamatan. “Hal ini menciptakan jutaan lapangan kerja baru di tingkat desa dan kecamatan, memastikan bahwa uang rakyat kembali berputar di tengah rakyat sendiri,” ucapnya.

Meski demikian, dia mengingatkan keberhasilan program tidak bisa dilepaskan dari sejumlah prasyarat penting yang harus dijaga secara konsisten oleh pemerintah. “Transparansi dan akuntabilitas kunci pencegahan kebocoran anggaran dan korupsi menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ungkapnya.

Dia menekankan tantangan implementasi di lapangan juga menuntut kesiapan sistem yang kuat baik dari sisi logistik maupun koordinasi kelembagaan lintas sektor

“Efisiensi Logistik, distribusi bantuan di wilayah geografis Indonesia yang menantang memerlukan inovasi teknologi dan manajemen rantai pasok yang tangguh. Sinergi kelembagaan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus diperkuat untuk memastikan program tepat sasaran,” kata Iwan.

“Dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi, pemerintah sedang membangun kedaulatan bangsa dari tingkat yang paling dasar,” tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Pekerjaan Umum demi menjaga kepercayaan publik di tengah isu penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Ia mengaku selama ini Kementerian PU telah memiliki sistem pengelolaan yang berjalan, namun terus dilakukan perbaikan dan pembaruan mengikuti perkembangan teknologi serta perangkat lunak terkini di dunia.

"Sebenarnya selama ini kita sudah punya sistem, cuman memang sistem ini sedang kita perbaiki dari waktu ke waktu, kita update dengan segala macam software yang ada di di dunia," kata Dody sebagaimana pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan pembaruan sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat tidak hanya aspek akuntabilitas dan integritas, tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dalam setiap program pembangunan yang dijalankan kementerian secara menyeluruh.

"Sehingga harapannya tidak hanya masalah akuntabilitas maupun integritas dan effectiveness, tapi juga kebermanfaatan kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Dody menekankan setiap penggunaan anggaran negara harus memberikan dampak nyata dan manfaat luas bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah pusat.

Menurutnya, setiap satu rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan harus mampu memberikan manfaat berlipat, bahkan hingga puluhan kali, bagi masyarakat yang merasakan langsung hasil dari program tersebut.

"Karena itu yang selalu diinstruksikan Pak Presiden pada kami-kami. Satu rupiah, satu rupiah yang dipakai untuk membangun sesuatu, itu harus berikan manfaat 10, 20 kali kepada masyarakat yang terdampak. Jadi, itu yang kami kerjakan hari ini," tuturnya.

Selain itu, Dody mengungkapkan proses audit internal di kementeriannya terus berlangsung sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola yang baik.

Ia menegaskan audit tersebut dilakukan secara berkala dan menyeluruh sehingga hasilnya menjadi dasar dalam meningkatkan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan program dan anggaran kementerian.

Menurutnya, kementeriannya juga berkomitmen mendukung setiap proses yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan, guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara profesional dan bertanggung jawab.

"Kan saya diperintah Pak Presiden untuk bersih-bersih, ya ini salah satu yang sudah saya lakukan. Kira-kira gitu," kata Dody.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026