KSP dan KPK Bahas Penguatan Stranas PK, MBG Jadi Perhatian
KSP dan KPK bahas penguatan Stranas PK dengan evaluasi Perpres 54/2018, fokus pada kolaborasi lintas lembaga dan pengawasan program MBG. Dudung tegaskan pentingnya transparansi dan pengendalian anggar
(Bisnis.Com) 05/05/26 13:50 211618
Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan komitmen penguatan pencegahan korupsi melalui evaluasi Perpres 54 Tahun 2018 (Stranas PK), usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Agus hadir untuk membahas penguatan kolaborasi lintas lembaga dalam implementasi strategi pencegahan korupsi nasional. Dudung mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang usulan perubahan terhadap Perpres tersebut, termasuk memperluas keterlibatan institusi.
“Yang terlibat saat ini antara lain Bappenas, KPK, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dan Kementerian PANRB. Kami mengusulkan agar Kementerian Keuangan dan BPKP juga terlibat,” ujar Dudung.
Menurutnya, penguatan kelembagaan ini penting untuk memastikan pengawasan dan pengendalian program pemerintah berjalan optimal, terutama dalam program prioritas yang tengah menjadi sorotan publik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dudung mengaku menerima berbagai laporan terkait dugaan ketimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, ia menegaskan akan melakukan verifikasi langsung di lapangan sebelum menyampaikan temuan secara resmi.
“Saya banyak dapat laporan, tetapi sebelum turun langsung saya tidak ingin menyimpulkan. Nanti akan saya sidak bersama tim dari kementerian terkait. Kalau terbukti, saya tidak akan segan untuk membuka secara langsung,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi prioritas, mengingat dana yang digunakan merupakan uang publik. Transparansi, menurutnya, menjadi kunci agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
“Ini uang rakyat, rakyat harus tahu. Tidak boleh ada pemanfaatan oleh kelompok atau perorangan,” kata Dudung.
Dalam kerangka Stranas PK, pemerintah selama ini melaporkan perkembangan implementasi kepada Presiden sebanyak dua kali dalam setahun. Namun, ia meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, intensitas pengawasan dan pelaporan dapat lebih ditingkatkan.
Lebih lanjut, Dudung menjelaskan bahwa peran KSP dalam hal ini mencakup fungsi pengawasan dan pengendalian, yang dijalankan bersama KPK dan kementerian/lembaga terkait. Ia juga menegaskan akan terlibat langsung dalam pemantauan di lapangan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai aturan.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem pencegahan korupsi, sekaligus merespons meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola program-program strategis nasional.
“Saya yakin Presiden sangat concern terhadap pemberantasan korupsi. Tidak hanya dua kali setahun, tetapi bisa setiap saat jika ada hal krusial,” tandas Dudung.
#ksp #kpk #stranas-pk #pencegahan-korupsi #dudung-abdurachman #perpres-54-tahun-2018 #kolaborasi-lintas-lembaga #makan-bergizi-gratis #mbg #pengawasan-anggaran #transparansi #prabowo-subianto #pengenda