REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis (MBG) serta ASEAN–ID NOURISH: Forum on Healthy School Meals and Nutrition for Human Capital Development and Resilient Food System pada 27–30 April 2026. Forum ini menekankan penguatan kolaborasi regional guna mendorong program makan bergizi di sekolah sekaligus memperkuat sistem pangan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut menjadi wadah strategis yang mempertemukan berbagai negara untuk berbagi praktik baik dan memperkuat kerja sama dalam pengembangan program makan bergizi serta pembangunan sistem pangan yang tangguh di kawasan ASEAN.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi BGN Nurjaeni mengatakan, Kota Semarang dipilih sebagai tuan rumah karena komitmennya terhadap ketahanan pangan sekaligus perannya dalam Steering Committee Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) kawasan Asia-Pasifik periode 2026–2028. MUFPP merupakan jejaring kota global yang mendorong kebijakan pangan aman, sehat, dan berkelanjutan.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan pemenuhan gizi menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. “Kita ingin memastikan tidak ada lagi siswa yang belajar dalam kondisi lapar agar dapat fokus meraih prestasi,” kata Agustina dalam keterangan yang diterima pada Selasa (5/5/2026).

Dalam welcoming remark, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Ina H Krisnamurthi menekankan pentingnya kerja sama ASEAN yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Komitmen di tingkat ASEAN perlu diterjemahkan menjadi kerja sama praktis yang hasilnya dapat dirasakan langsung di tingkat nasional,” kata Ina.

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Brigjen TNI (Purn.) Suardi Samiran dalam keynote speech menyatakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang pembangunan ekonomi. “Program MBG bukan sekadar bantuan sosial, tetapi investasi strategis untuk meningkatkan potensi kognitif anak dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Suardi.

Nurjaeni menambahkan akses makanan sehat di sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi unggul dan kompetitif secara global.

Sebagai bagian forum, peserta melakukan kunjungan lapangan ke tiga lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Semarang, yakni SPPG Polda Jawa Tengah, SPPG Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), dan SPPG Padalangan. Kunjungan tersebut memperlihatkan implementasi Program MBG sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas negara.

Forum ASEAN–ID NOURISH diikuti lebih dari 120 peserta dalam Dialog Nasional yang terdiri atas perwakilan tujuh negara anggota ASEAN, 11 negara mitra eksternal dan High Contracting Parties to TAC, lima organisasi internasional, serta tujuh organisasi masyarakat sipil. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam penguatan sistem pangan dan gizi.

Ke depan, forum ini diharapkan menjadi katalis pembentukan kemitraan konkret yang mencakup sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, rantai pasok, hingga pemberdayaan ekonomi lokal dalam mendukung program makan bergizi berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menegaskan pentingnya penguatan agenda keberlanjutan (sustainability) dalam kerja sama ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Wamendag Roro, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menegaskan keberlanjutan harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan ekonomi kawasan agar pertumbuhan yang dicapai ASEAN tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan inklusif.

"Kami memandang bahwa agenda keberlanjutan harus menjadi pilar penting dalam integrasi ekonomi ASEAN," ujar Wamendag pada rangkaian pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat and Related Meetings di Manila, Filipina, pada 11-13 Maret 2026.

Roro melanjutkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perlu berjalan seiring dengan komitmen terhadap transisi hijau, penguatan ekonomi sirkular, serta pencapaian target netralitas karbon.

Pertemuan tiga hari tersebut membahas berbagai agenda strategis terkait masa depan integrasi ekonomi ASEAN, termasuk penguatan ketahanan ekonomi kawasan, transformasi digital, serta inisiatif keberlanjutan di bawah kerangka ASEAN Economic Community (AEC).

Dalam pembahasan mengenai berbagai inisiatif keberlanjutan di ASEAN, negara-negara anggota mencatat perkembangan implementasi sejumlah kerangka kerja penting, seperti Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community, ASEAN Strategy for Carbon Neutrality, serta ASEAN Blue Economy Framework.

Menurut Wamendag Roro, berbagai inisiatif tersebut menunjukkan komitmen ASEAN untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi kawasan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya.

"ASEAN memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antarnegara anggota guna mempercepat implementasi kebijakan ekonomi hijau, memperkuat investasi berkelanjutan, dan memastikan transisi energi yang inklusif," jelasnya.

Lebih lanjut, Roro Esti juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama regional dalam mendukung berbagai inisiatif strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan, termasuk pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, serta penguatan pembiayaan hijau.

"Kami terus mendorong ASEAN untuk dapat terus memperkuat kerja sama dalam pengembangan energi bersih, pembiayaan berkelanjutan, serta pemanfaatan ekonomi biru. Dengan langkah ini, ASEAN dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan tetap selaras dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan," tambah Roro.

Melalui forum ini, Roro Esti juga menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendorong agenda keberlanjutan di kawasan ASEAN, sekaligus memastikan bahwa integrasi ekonomi regional mampu memberikan manfaat yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan bagi seluruh negara anggota.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan kerja sama dilakukan dari lintas daerah, Dispar Kalsel bersama Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemprov Papua Barat Daya, ini bagian dari upaya membangun sinergi antar-wilayah di kawasan timur Indonesia,

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat kerja sama pariwisata kawasan ASEAN melalui skema Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) guna mendorong pengembangan destinasi unggulan, khususnya UNESCO Global Geopark Meratus.

Kepala Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Dinas Pariwisata (Dispar) Kalsel Abdul Karim Zaidan di Banjarmasin, Kamis mengatakan, kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat promosi pariwisata serta meningkatkan daya saing destinasi regional.

“Penguatan kerja sama dilakukan dari lintas daerah, Dispar Kalsel bersama Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemprov Papua Barat Daya, ini bagian dari upaya membangun sinergi antar-wilayah di kawasan timur Indonesia,” ucapnya.

Ia menyebutkan, kerja sama bakal lebih fokus pada promosi bersama, pengembangan industri pariwisata, dan penyusunan paket wisata yang terintegrasi antar-wilayah.

“Ruang lingkup kerja sama pariwisata dalam kerangka BIMP-EAGA mencakup pengembangan pemasaran dan penyelenggaraan agenda bersama, penguatan industri pariwisata, penyusunan paket wisata lintas daerah, serta penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan,” katanya.

Selain itu, kerja sama tersebut juga menyasar pengembangan ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung utama pariwisata yang melibatkan pelaku usaha lokal dan masyarakat.

Ia mengungkapkan, salah satu fokus strategis kerja sama antarprovinsi ini adalah pengembangan geopark di masing-masing daerah, baik di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya.

“Pengembangan geopark menjadi prioritas karena tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga mendorong pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal,” ujar Abdul Karim.

Melalui penguatan kerja sama BIMP-EAGA, Pemprov Kalsel berharap terbangun kolaborasi yang berkelanjutan antar-wilayah sehingga mampu memperkuat posisi pariwisata regional di tingkat nasional dan ASEAN, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerukan peningkatan kapasitas Asean Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) guna penguatan cadangan beras di kawasan.

Kepala negara menilai bahwa mekanisme cadangan beras darurat kawasan yang dibentuk untuk menjamin ketahanan pangan dan membantu negara-negara anggota saat krisis.

Dia menilai, penguatan APTERR perlu dibarengi dengan peningkatan koordinasi antarnegara serta sistem pertukaran informasi yang lebih baik agar respons darurat bisa lebih cepat dan tepat.

Hal itu disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-28 Asean Plus Three (APT) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Senin (27/10/2025).

“Bagi Indonesia, hal-hal ini bukanlah risiko yang bersifat abstrak. Inilah tekanan nyata bagi para petani kita, generasi muda kita, dan peran penting yang kita mainkan dalam rantai pasok global,” tegasnya.

Prabowo menyampaikan pandangannya tentang pentingnya menjaga semangat persaingan yang sehat di tengah dinamika global yang semakin intens.

“Saya akan menutup dengan menegaskan kembali sebuah kebenaran mendasar bahwa persaingan adalah sesuatu yang tak terelakkan itulah mesin kemajuan. Namun agar benar-benar menjadi pendorong kemajuan, persaingan harus bersifat konstruktif,” pungkas Prabowo.

Sekadar informasi, "Rice reserve" adalah cadangan beras strategis untuk mengantisipasi krisis pangan, yang dapat diartikan sebagai cadangan beras pemerintah (seperti di Jepang) atau cadangan beras regional (seperti APTERR). Cadangan ini dibentuk untuk menjaga stabilitas pasokan dan mencegah kelangkaan beras akibat gagal panen atau bencana.

Cadangan Beras Darurat Asean Plus Tiga (APTERR) merupakan kerja sama regional yang dibentuk berdasarkan Perjanjian APTERR yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan Asean Plus Tiga pada Pertemuan ke- 11 Menteri Pertanian dan Kehutanan Asean Plus Tiga (AMAF+3) pada tanggal 7 Oktober 2011 di Jakarta, Indonesia.

Dewan APPTERR adalah dewan eksekutif yang terdiri dari satu perwakilan dari setiap anggota dan bertindak sebagai badan pengurus APTERR. Sementara itu, Sekretariat APTERR dibentuk untuk memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan mekanisme APTERR.

Sekretariat APTERR dipimpin oleh Manajer Umum (GM) yang ditunjuk oleh Dewan APTERR. Kegiatan dan program implementasi Sekretariat APTERR wajib dilaporkan kepada Dewan APTERR.

Ruang kantor Sekretariat APTERR merupakan sumbangan dari Pemerintah Thailand yang berlokasi di Kantor Ekonomi Pertanian (OAE), Kementerian Pertanian dan Koperasi (MOAC), Bangkok, Thailand.

Sekretariat APTERR didukung secara finansial oleh Dana APTERR yang disumbangkan oleh para Pihak APTERR. Dana APTERR terdiri dari Dana Abadi (EF), yang merupakan kontribusi modal untuk dukungan finansial jangka panjang, dan kontribusi tahunan untuk Biaya Operasional (OC) yang digunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan APTERR.

Tujuan utama APTERR adalah memperkuat ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan pemberantasan kekurangan gizi di antara para anggotanya tanpa mengganggu perdagangan normal, sementara tujuan bersama Para Pihak APTERR adalah terjaminnya ketahanan pangan di kawasan Asean+3.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif untuk menghadapi meningkatnya keterkaitan antara kejahatan lintas negara, pencucian uang, dan tindak kejahatan siber yang semakin canggih, termasuk penipuan daring (online scam).

Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan mengatakan inisiatif yang dipimpin Malaysia telah mendorong pembentukan Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Working Group on Money Laundering, yang memperkuat koordinasi regional dalam memerangi kejahatan keuangan lintas batas dan jaringan kriminal berbasis siber.

“Isu keamanan yang kompleks ini berdampak langsung pada tatanan sosial, keselamatan warga, serta menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi dan keamanan nasional,” ujarnya dalam sambutan pembukaan 30th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting dikutip dari Bernama, Sabtu (25/10/2025).

Mohamad menekankan pentingnya memperkuat kerja sama dan koordinasi regional dalam menghadapi kejahatan lintas negara, seiring transisi Asean dari APSC Blueprint 2025 menuju Asean 2045 Strategic Plan, yang akan menjadi panduan arah kebijakan kawasan di masa depan.

Dia juga menyoroti perlunya adaptasi terhadap dinamika keamanan global yang kian kompleks, ditandai dengan persaingan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan ancaman lintas negara.

“Penguatan mekanisme kerja sama di bidang pertahanan, penegakan hukum, dan lembaga hukum sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” tegasnya.

Menurut Mohamad, kerja sama pertahanan Asean juga menunjukkan kemajuan signifikan melalui Asean Defence Ministers’ Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus yang menjadi wadah utama latihan bersama serta kolaborasi di bidang baru seperti keamanan siber, maritim, dan kesehatan.

Para menteri pertahanan, lanjutnya, juga sepakat memperkuat kerja sama dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pertahanan, termasuk meningkatkan kesadaran atas implikasi keamanan dan mendorong penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab di bidang militer.

Dalam isu hak asasi manusia, Mohamad mengapresiasi peran Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang terus memperjuangkan hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan berkelanjutan, serta memperkuat pedoman ASEAN terkait prinsip non-pemidanaan bagi korban perdagangan manusia.

Dia menambahkan, Asean Extradition Treaty yang telah lama dinantikan kini memasuki tahap akhir dan dijadwalkan akan ditandatangani bulan depan. Sementara itu, pembentukan Asean Prosecutors/Attorneys-General Meeting (APAGM) akan memperkuat koordinasi penuntutan dan upaya bersama melawan kejahatan lintas negara.

Mohamad menegaskan pentingnya Asean untuk tetap solid dan berpandangan jauh ke depan di tengah lanskap keamanan kawasan yang semakin kompleks akibat persaingan geopolitik dan geoekonomi.

APSC, yang digelar menjelang KTT Asean ke-47, merupakan salah satu dari tiga pilar utama Komunitas Asean bersama Asean Economic Community (AEC) dan Asean Socio-Cultural Community (ASCC). Pilar ini berperan sentral dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.

Didirikan melalui Bali Concord II pada 2003, APSC bertujuan menciptakan kawasan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, dengan landasan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.