Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perumahan Rakyat (Gasperra) Junaidi Abdillah menilai dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,50% tidak akan dirasakan secara langsung pada skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Namun, dia menilai kondisi tersebut berisiko meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada skema Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Menurut Junaidi, karakteristik kedua program subsidi perumahan tersebut berbeda sehingga respons terhadap perubahan suku bunga acuan juga tidak sama.

"KPR FLPP tidak berpengaruh terhadap kenaikan BI Rate karena perbankan sudah terikat komitmen di awal oleh BP Tapera," kata Junaidi ketika dihubungi, Minggu (14/6/2026).

Sebaliknya, pada skema KPR Subsidi Selisih Bunga, pemerintah harus menanggung selisih bunga yang muncul akibat kenaikan suku bunga pasar. Karena itu, kenaikan BI Rate berpotensi meningkatkan kewajiban subsidi yang harus dibayarkan negara.

"KPR SSB, jenis subsidi ini akan membebani pemerintah jika mengalami kenaikan BI Rate, karena selisih akibat kenaikan suku bunganya menjadi beban APBN," ujarnya.

Meski demikian, Junaidi menilai persoalan utama kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat ini bukan lagi terkait tingkat bunga kredit maupun uang muka (down payment/DP).

Menurutnya, berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah, seperti bunga KPR subsidi 5% dan DP rendah, telah berhasil mengurangi hambatan pembiayaan bagi calon pembeli rumah.

"Isu suku bunga dan DP sudah bukan lagi menjadi hambatan," katanya.

Junaidi menjelaskan tantangan terbesar saat ini justru berasal dari tingginya harga tanah dan bangunan, terutama di wilayah perkotaan. Kenaikan harga lahan membuat pengembang semakin sulit menyediakan rumah murah di lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.

"Harga tanah makin mahal, dampaknya perolehan tanah makin ke pinggiran. Tentunya ini tidak efektif buat MBR jika tempat tinggal makin jauh dari tempat kerja," ujarnya.

Selain itu, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota besar juga tergerus oleh berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari biaya transportasi, konsumsi, hingga biaya sewa tempat tinggal.

"Daya beli MBR yang tinggal di kota besar terbebani biaya operasional, transportasi, makan, kontrakan dan lain-lain. Sulit untuk menabung dan tidak lagi ada kemampuan untuk mengangsur KPR," katanya.

Masalah lainnya adalah dominasi pekerja sektor informal yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 60% dari total tenaga kerja. Kelompok ini, menurut Junaidi, masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan perbankan dalam pengajuan KPR.

"Pekerja informal sebanyak 60 persen, susah lolos di perbankan," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Junaidi mendorong pemerintah memperbanyak pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat tinggal lebih dekat dengan tempat kerja.

"Solusinya adalah penyediaan rumah vertikal di wilayah perkotaan khusus MBR di perkotaan," katanya.

Lebih lanjut, Junaidi mengapresiasi berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah untuk sektor perumahan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, DP rendah, bunga KPR 5%, hingga perlindungan asuransi bagi penerima KPR subsidi.

Menurut dia, berbagai kebijakan tersebut merupakan langkah positif yang membantu baik masyarakat maupun pengembang.

"BPHTB gratis, DP 1 persen, bunga 5 persen, asuransi merupakan vitamin bagi MBR dan ini langkah maju pemerintah. PBG gratis dan lain-lain merupakan vitamin buat pengembang," ujarnya.

Namun, Junaidi menilai pemerintah perlu mulai memfokuskan perhatian pada persoalan harga tanah yang terus meningkat dan berbagai biaya transaksi yang menyertai proses pengadaan lahan.

Dia berpandangan keberhasilan program perumahan rakyat ke depan tidak hanya ditentukan oleh kemudahan pembiayaan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengendalikan biaya penyediaan lahan.

"Problem-nya sekarang bagaimana insentif terhadap harga tanahnya, komponen biaya akibat transaksi tanah, kebijakan apa yang harus diambil?" katanya.

Junaidi menegaskan bahwa upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui subsidi pembiayaan, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu menekan biaya tanah dan meningkatkan pasokan hunian terjangkau di kawasan perkotaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana meneken aturan baru terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang dapat dicicil dengan jangka waktu atau tenor hingga 40 tahun.

Gagasan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di acara May Day pada 1 Mei 2026. Aturan ini bergulir sebagai instrumen strategis guna meningkatkan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak.

Dalam perkembangan terbarunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait masih secara intensif menggodok aturan tersebut.

Dia menjelaskan Kementerian PKP masih membahas kelayakan aturan tersebut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengembang, hingga industri perbankan selaku pengguyur pembiayaan.

"Kami berencana [bahas] minggu depan, tadi saya berbicara dengan Menteri Keuangan, kami akan rapat dengan Menteri Keuangan, dengan Ibu Kiki juga dari OJK, dan juga Pak Yassierli Menteri Ketenagakerjaan, untuk bicara soal terutama untuk membuat regulasi soal tenor menjadi 40 tahun. Karena itulah niat baik dari Presiden Prabowo, sehingga nanti bisa cicilannya jauh lebih rendah," ungkap Maruarar saat ditemui di Kantor BRI Jakarta, dikutip Rabu (27/5/2026).

Saat dimintai konfirmasi mengenai kapan beleid tersebut akan terbit, dia enggan memerinci. Hanya saja, Maruarar memberi sinyal bahwa aturan tersebut akan rampung dalam waktu dekat.

"Kami tengah godok regulasinya, secepatnya [rampung]. Kami kan harus mementingkan kebaikan rakyat ya. Tentu, tetapi tata kelolaannya itu kami minta gambaran dahulu dari komisioner Tapera," jelasnya.

Sebagai gambaran, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi FLPP untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Namun, lewat perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

“Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Ara.

Lebih lanjut, dia menggarisbawahi bahwa penerapan jangka waktu kredit sepanjang empat dekade ini sama sekali tidak bersifat mengikat melainkan bersifat opsional.

Opsi ini memberikan keleluasaan penuh bagi masyarakat untuk menyesuaikan portofolio angsuran dengan profil pendapatan masing-masing.

Sosok yang akrab disapa Ara itu optimistis implementasi kebijakan tersebut tidak sekadar meningkatkan daya serap pasar hunian, tetapi turut menggerakkan rantai pasok sektor perumahan nasional sebagai pilar pertumbuhan ekonomi.

“Kementerian PKP menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menghadirkan kebijakan perumahan yang berpihak kepada rakyat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

Tanggapan Perbankan hingga Pengembang

Menanggapi wacana ekspansi jangka waktu kredit tersebut, kalangan perbankan menilai kebijakan ini perlu disikapi dengan manajemen risiko yang adaptif.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Hery Gunardi menjelaskan bahwa opsi tenor panjang ini bertindak sebagai alternatif pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Hery lantas berpandangan bahwa aturan tersebut tidak meningkatkan risiko pembiayaan.

"Enggak [meningkatkan risiko pembiayaan]. Jadi mungkin pemerintah akan memberikan tenor yang lebih panjang, tetapi kan tidak mainly semua pakai 40 tahun ya. Ada yang sesuai kebutuhan lah. Jadi nanti ada 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun,” ujarnya.

Hery melanjutkan banyak nasabah KPR dalam praktiknya justru melunasi kewajiban mereka jauh lebih cepat dari batas waktu perjanjian awal.

“Dan kadang-kadang kalau saya melihat ya pengalaman selama ini kalau KPR di bank itu walaupun kami kasih 25 tahun, 20 tahun, rata-rata bahkan ada 10 tahun sudah lunas," tambah Hery.

Sementara itu, pelaku usaha memandang kehadiran gagasan perpanjangan tenor hingga 40 tahun sebagai langkah progresif yang memecah kebuntuan regulasi pembiayaan.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Maria Nelly Suryani menilai opsi tersebut bakal membuka jalan baru bagi penyerapan hunian di kalangan MBR yang sebelumnya sulit mengakses pembiayaan perbankan.

Maria mengatakan perpanjangan batas waktu hingga 40 tahun diproyeksikan mampu mendongkrak keterjangkauan finansial bagi kelompok masyarakat yang berada pada dua desil kesejahteraan terbawah.

"Jadi jika 40 tahun perluasan itu limit KPR itu benar dijalankan, maka limit dari angsuran per bulan itu akan bisa dijangkau oleh masyarakat dengan penghasilan Rp2,3 juta hingga Rp2,5 juta. Begitu masa tenor diperpanjang menjadi 40 maka angsurannya turun kepada Rp773.000 sekian. Sehingga bank selalu mensyaratkan [cicilan maksimal] sepertiga [dari pendapatan] maka ini bisa di jangkau," Maria memerinci.

Kebijakan ini dinilai krusial mengingat saat ini pemerintah juga memperbanyak kuota rumah subsidi yang ditetapkan hingga 350.000 unit. Dengan kebijakan tersebut, kuota suplai diharapkan dapat lebih besar diserap masyarakat.

"Mengingat sekarang kami kelebihan stok kuota FLPP [mencapai 350.000 unit]. Nah ini akan menjadi satu daya serap tambahan setelah pemerintah menetapkan masa tenor 40 tahun ini," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap strategi Presiden Prabowo Subianto menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam laporannya, pemerintah bakal memangkas beban biaya tanah dengan mengoptimalkan lahan milik negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara khusus untuk proyek perumahan sosial.

Langkah tersebut diambil di tengah meroketnya harga tanah di kawasan perkotaan. Hashim menegaskan bahwa penyediaan hunian murah mustahil terwujud jika pengadaan lahan proyek perumahan tersebut masih harus mengikuti harga pasar yang tinggi.

"Masalah yang kita hadapi sejak sudah lama adalah harga tanah yang khususnya harga tanah di dalam perkotaan itu sangat-sangat tinggi dan itu tidak memungkinkan apabila dijadikan perumahan sosial, tidak mungkin dengan harga pasar," ujar Hashim saat ditemui di Menara 2 BTN, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Hashim menambahkan, pengalokasian aset negara secara spesifik untuk perumahan sosial menjadi pembeda utama dalam ekosistem kebijakan papan saat ini dengan beberapa pemerintahan sebelumnya.

"Ini adalah kepedulian pemerintah terhadap rakyat kita, harga tanah harus terjangkau maka tanah negara milik negara dan milik semua BUMN itu harus ditentukan dan diputuskan khusus untuk perumahan sosial. Itu bedanya yang paling pokok, bedanya yang paling mencolok ya antara yang lama dan sekarang adalah policy ini," pungkas Hashim.

Sebelumnya, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sepakat akan melakukan pemanfaatan lahan milik perusahaan pelat merah sebagai lokasi pembangunan hunian vertikal atau rusun terjangkau. Langkah ini dilakukan guna mempercepat realisasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Di mana, dalam pertemuan tersebut pemerintah memetakan aset-aset strategis BUMN yang dapat dikonversi menjadi hunian vertikal bagi masyarakat.

“Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, BP BUMN mendorong optimalisasi aset negara agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan perumahan di kawasan perkotaan,” tulis BP BUMN dalam akun Instagram resminya, dikutip Selasa (31/3/2026).

Adapun sebagai tahap awal, BP BUMN akan mengoptimalisasi lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia untuk pembangunan rusun relokasi warga di bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat.

Dony juga sempat menyampaikan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki BUMN untuk pembangunan hunian serupa di berbagai kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Tangerang, Bogor, Medan, Makassar, dan Denpasar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menurunkan suku bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai kebijakan suku bunga yang lebih terjangkau bagi masyarakat kecil penting untuk memperkuat akses pembiayaan dan mendorong pemerataan ekonomi.

“Orang miskin disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, ubah. Turunkan bunga untuk rakyat miskin,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ia menegaskan bank-bank milik negara diharapkan dapat memperkuat peran sosialnya dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

Menurut Prabowo, pelaku usaha besar yang memiliki akses modal lebih luas pada dasarnya memiliki lebih banyak pilihan sumber pembiayaan, termasuk dari pasar global maupun lembaga keuangan komersial.

Pernyataan tersebut, lanjut dia, sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Pancasila yang menempatkan negara hadir untuk menjaga pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Selain melakukan intervensi kebijakan moneter, Pemerintah RI pada hari yang sama juga menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam untuk memperkuat penerimaan fiskal dan menjaga ketahanan devisa negara.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah sehingga ruang pembiayaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat semakin terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap komitmen untuk mengalokasikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 778 hektare di 12 kabupaten guna mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo merinci bahwa cadangan lahan strategis tersebut tersebar di wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Langkah pengadaan ini dilakukan setelah Bank Tanah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait titik lokasi pembangunan hunian.

"Dukungan HPL untuk program perumahan rakyat. Di mana untuk mendukung program perumahan MBR, kami juga telah mengekspos seluas 778 hektar yang berada di 12 kabupaten," ujar Perdananto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Di wilayah Sumatra, alokasi mencakup Kabupaten Asahan seluas 10 hektare, Labuhanbatu Utara (Labura) 27,27 hektare, dan Kota Tanjungpinang seluas 3,6 hektare, melengkapi proyek yang sudah berjalan di Batam.

Sementara untuk wilayah Jawa, BBT menyiapkan lahan di Kabupaten Purwakarta seluas 19 hektare, Bandung Barat 3,36 hektare, Brebes 12,27 hektare, Batang 31,76 hektare, serta Kendal seluas 6,64 hektare.

Selanjutnya, alokasi lahan pada area reforma agraria disiapkan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, dengan luas mencapai 164,67 hektare di Kecamatan Penajam.

Untuk wilayah Sulawesi, cadangan lahan dipusatkan di Kabupaten Bolaang Mongondow seluas 121,98 hektare, Sigi sebesar 160,12 hektare, dan Kabupaten Poso seluas 200 hektare di Kecamatan Pamona.

Penyediaan tanah siap bangun ini diklaim menjadi solusi konkret pemerintah untuk memangkas hambatan utama dari sisi pasokan dan komponen biaya komponen tanah perumahan subsidi.

Melalui kepastian hukum dan ketersediaan lahan HPL ini, para pengembang diharapkan dapat segera mengakselerasi konstruksi fisik hunian massal yang terintegrasi di seluruh wilayah sasaran.

“Setelah intensif kami telah rapat dengan Kementerian PKP untuk perumahan MBR, saat ini yang sudah dibangun ada di Kendal dan Batam,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Kota Semarang, Kamis (7/5/2026), menjadi saksi berkumpulnya lebih dari 500 pelaku usaha properti yang tergabung dalam Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah.

Mereka hadir dengan keresahan yang sama: menjaga keberlanjutan bisnis di tengah ambisi pemerintah mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahunan ini menjadi ruang merumuskan strategi pemasaran hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di tengah tekanan ekonomi global dan domestik.

Sektor perumahan bersubsidi kini berada pada titik krusial. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan untuk mengurangi backlog kepemilikan rumah, tapi di lapangan masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan eksekusi. Para pengembang menilai peran mereka bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga menggerakkan agenda sosial-ekonomi yang besar.

Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono menyatakan pengembang berada di garda terdepan mewujudkan agenda tersebut.

“Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, perbankan, pertanahan, PLN, dan mitra usaha menjadi kunci agar rumah subsidi tidak hanya dibangun, tetapi juga benar-benar bisa dihuni dengan layak,” tegasnya.

Di Jawa Tengah, tantangan terlihat dari data backlog yang masih mencapai 1,3 juta unit. Secara teori angka ini menjadi potensi pasar besar bagi pelaku usaha properti. Namun ketersediaan hunian yang tercatat Himperra baru sekitar 18.622 unit, menunjukkan kesenjangan serius antara permintaan dan pasokan.

Ketua Himperra Jawa Tengah Sugiyatno menilai pemenuhan backlog tidak bisa dibebankan kepada pengembang semata. Diperlukan ekosistem pendukung yang berjalan beriringan agar persoalan tersebut bisa diselesaikan.

“Rumah rakyat tidak bisa hanya dibicarakan dari sisi pembangunan fisik. Ada pembiayaan, perizinan, pertanahan, listrik, infrastruktur, dan ekosistem pendukung yang harus berjalan bersama,” ujarnya.

Masalah Klasik Penyediaan Perumahan

Memasuki pertengahan 2026, sektor properti menghadapi pelemahan daya beli masyarakat. Tantangan utama datang dari calon konsumen yang sulit memenuhi syarat administratif perbankan, bukan karena tak ingin memiliki rumah, tetapi karena riwayat keuangan yang tercoreng pinjaman digital seperti buy now pay later (BNPL).

Masalah kolektabilitas akibat keterlambatan pembayaran membuat banyak calon pembeli terhambat mengakses kredit perumahan.

“Banyak yang kena merah SLIK OJK-nya. Teman-teman yang pinjam paylater, pinjam lupa bayar, telat sehari dua hari tidak apa-apa, telat sebulan itu kolektibilitas tinggal jadi dua, terus sampai biasanya pada kolektibilitas lima,” papar Ari.

Kondisi ini menimbulkan ironi: keinginan memiliki rumah sebagai aset jangka panjang justru terganjal utang konsumtif jangka pendek. Dampaknya, efektivitas pemasaran rendah, dari sekitar 20 calon pembeli yang datang, biasanya hanya tiga orang yang lolos hingga akad kredit.

Tekanan tersebut diperparah inflasi kebutuhan pokok yang menggerus kemampuan masyarakat mencicil rumah. Ari menyebut kondisi ini semakin menekan permintaan hunian murah.

Himperra pun memproyeksikan minat beli rumah bersubsidi masih akan melemah tahun ini jika tidak ada intervensi kebijakan yang signifikan.

Backlog Perumahan Subsidi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2023-2025

Sumber: BPS

Dari sisi produsen, pengembang juga menghadapi tekanan margin akibat kenaikan biaya material bangunan sekitar 10% pada 2026. Dalam skema rumah subsidi yang harga jualnya dipatok pemerintah, kenaikan biaya ini menjadi ancaman serius bagi kelangsungan usaha.

Pengembang berada di posisi sulit: menaikkan harga tidak dimungkinkan oleh regulasi, sementara mempertahankan harga berisiko menekan kualitas bangunan atau keberlanjutan operasional.

Sebagai mitigasi, Himperra mendorong pemerintah memperpanjang tenor angsuran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 20 tahun menjadi 30 tahun agar cicilan tetap di bawah Rp1 juta per bulan. Langkah ini diharapkan menjaga daya beli milenial dan pekerja berupah minimum agar tetap mampu memiliki rumah tanpa mengorbankan kebutuhan dasar.

Harapan pengembang mendapat payung hukum melalui Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) No.23/KPTS/M/2026. Regulasi ini membawa perubahan strategi penyediaan hunian, mulai dari pergeseran fokus ke hunian vertikal di kawasan perkotaan hingga legalitas perpanjangan tenor pembiayaan KPR hingga 30 tahun.

Dukungan finansial juga diperkuat. BP Tapera mengalokasikan Rp37,1 triliun untuk FLPP tahun ini dengan target 350.000 unit rumah subsidi. Di Jawa Tengah, penyaluran Januari–April 2026 mencapai 1.917 unit dari target 20.539 unit. Secara nasional, provinsi ini masuk lima besar realisasi tertinggi dengan kontribusi sekitar 8,27% per Februari 2026.

Namun, subsidi belum cukup karena pengembang masih menghadapi hambatan perizinan lahan. Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS) kerap berbenturan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Banyak sawah-sawah yang hari ini karena mungkin letaknya sudah di pusat kota, sehingga tidak layak lagi menjadi sawah, coba dikembangkan oleh teman-teman pelaku usaha. RTRW-nya itu juga sudah kuning, sudah menjadi zona perumahan. Tetapi karena kebijakan LSD dan LBS, semuanya di-gebyah uyah, sawah tidak bisa dikonversi menjadi perumahan. Ini yang jadi masalah luar biasa,” ujar Ari.

Realisasi Penyaluran FLPP di 10 Provinsi Terbesar Sepanjang 2020-2025

Sumber: Kementerian PKP

Ketidakpastian regulasi membuat banyak investasi properti terhambat akibat proses sinkronisasi data lahan yang berlarut antara kementerian.

Bagi pengembang, kepastian hukum menjadi sangat penting. Ari berharap pembahasan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri ATR/BPN dan Menteri Dalam Negeri segera rampung agar tumpang tindih perizinan di daerah dapat diselesaikan.

Dimensi Sosial dan Lingkungan
Program perumahan di Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada pembangunan unit baru, tetapi juga perbaikan rumah tidak layak huni. Sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP merencanakan akad massal 62.000 unit rumah subsidi di Jawa Tengah pada Juli 2026.

Selain itu, skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ditargetkan memperbaiki 30.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2026. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya, menandakan komitmen anggaran yang lebih besar untuk penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan.

“Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30.000 unit,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat peluncuran BSPS Jawa Tengah di Kabupaten Brebes, Rabu (9/5/2026).

Peningkatan target yang mencapai lebih dari empat kali lipat ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menekan angka RTLH guna mencapai target capaian nasional.

Penanganan RTLH di Jawa Tengah dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Selain APBD Provinsi yang menargetkan perbaikan 5.000 unit, dukungan juga datang dari TJSL/CSR perusahaan dan Baznas. Total tambahan bantuan mencapai 1.550 unit dari Baznas (750 unit), PT Djarum (500 unit), dan Bank Jateng (300 unit), sehingga target penanganan RTLH tahun 2026 menjadi 36.550 unit.

Di sisi lain, pembangunan perumahan juga diarahkan lebih ramah lingkungan dan mandiri energi. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menekankan pentingnya inovasi pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan padat penduduk.

“Pengembangan perumahan atau kawasan bisa kita komunalkan septic tank-nya sehingga bisa kita olah menjadi sebuah energi gas,” ujar Taj Yasin.

Selain limbah dan energi, desain kawasan perumahan juga harus mempertimbangkan krisis air serta ancaman rob dan tanah gerak. Pemerintah meminta pengembang lebih bijak menyusun site plan, karena penggunaan beton berlebihan tanpa area resapan berpotensi memicu banjir di masa depan.

“Saya minta pengembang jangan hanya beton semua. Site plan harus ada sumur resapan, syukur-syukur satu rumah satu sumur resapan agar kita tidak krisis air tanah dan aman dari banjir,” tegas Taj Yasin.

Pesan ini menegaskan bahwa rumah murah tidak boleh berarti rumah “murahan” yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Pertaruhan sektor perumahan rakyat pada 2026 bukan sekadar mengejar target 3 juta unit, tetapi membangun hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat paling rentan.

Bisnis.com, PADANG — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 8.000 unit senilai Rp160 miliar untuk Provinsi Sumatra Barat pada 2026, dengan Bank Nagari ditunjuk sebagai bank penyalur.

Setiap penerima bantuan mendapat dana Rp20 juta per unit, dengan rincian Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan sisanya untuk upah kerja. Dana untuk pembelian material akan ditransfer langsung ke rekening toko bangunan, sementara upah tukang dapat dicairkan tunai oleh penerima sesuai ketentuan.

Direktur Keuangan Bank Nagari Roni Edrian mengatakan program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir di 19 kabupaten dan kota di Sumbar.

"Kami memandang bahwa program ini tidak hanya sekadar penyaluran dana bantuan, namun memiliki dampak sosial yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat nilai gotong royong di tengah masyarakat," katanya, dikutip dari siaran pers, Minggu (10/5/2026).

Untuk menjamin transparansi, Bank Nagari membuka rekening tabungan khusus bagi setiap penerima bantuan BSPS. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Arifay Saini menegaskan penyaluran harus bebas dari penyimpangan.

"Penyaluran BSPS harus zero penyimpangan. Bantuan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang tepat sasaran," sebutnya.

Di tingkat kabupaten, Solok Selatan mendapat alokasi 264 unit dari 500 unit yang diajukan. Plt. Kepala Dinas Perkim LH-Hub Solok Selatan Alvino Sendra mengatakan rumah penerima bantuan merupakan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di tujuh kecamatan.

"Rumah yang mendapatkan bantuan ini merupakan rumah yang tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di tujuh kecamatan," katanya.

Alvino menambahkan 236 unit yang belum mendapat alokasi telah diajukan kembali untuk tahap berikutnya.

"Sisanya sudah diajukan kembali ke pusat untuk mendapatkan bantuan kembali pada tahap berikutnya, sebanyak 236 unit rumah lagi," ujarnya.

Seluruh rumah penerima bantuan telah melalui proses verifikasi lapangan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan dan mendapat sosialisasi rencana pekerjaan. Pengerjaan ditargetkan selesai dalam empat bulan, bergantung kondisi lapangan.

Solok Selatan juga mengajukan 500 unit tambahan ke Pemerintah Provinsi Sumbar atas arahan Gubernur, sehingga total target bantuan perumahan di kabupaten tersebut pada 2026 mencapai 1.000 unit.

Bisnis.com, BANDARLAMPUNG — Asosiasi pengembang, Real Estate Indonesia atau REI merespons arahan Presiden Prabowo terkait dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga tenor 40 tahun.

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menilai skema tenor panjang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah agar tetap mampu membeli rumah tanpa terbebani cicilan besar setiap bulan.

Menurutnya, saat ini kenaikan upah minimum belum cukup mengimbangi lonjakan kebutuhan hidup, sehingga banyak masyarakat kesulitan menyisihkan penghasilan untuk membeli rumah.

Dia menjelaskan dengan tenor yang lebih panjang juga memberi ruang yang lebih longgar bagi masyarakat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Dengan cicilan yang lebih ringan, masyarakat masih memiliki ruang finansial untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan darurat.

Tak hanya itu, lanjutnya dengan besaran cicilan dapat ditekan sehingga risiko gagal bayar atau kredit bermasalah (non performing loan/NPL) juga berpotensi lebih terjaga.

"Juga pada akhirnya tidak menimbulkan NPL, kan kadang-kadang misalkan punya. Sehingga itu bisa meringankan, memperluas, juga menjaga kesehatan dari performance kreditnya," ujarnya setelah acara penanaman sejuta pohon dalam rangka HUT REI ke-54.

Meski demikian, Djoko menilai implementasi KPR 40 tahun tetap membutuhkan sinkronisasi lintas lembaga. Dia menyebut terdapat sejumlah aspek yang perlu disesuaikan mulai dari ketentuan pertanahan, regulasi perbankan, hingga aturan otoritas keuangan.

“Ada kaitannya dengan BPN, umur sertifikat, aturan OJK, ketentuan Bank Indonesia, sampai operasional perbankan. Jadi memang ada beberapa pihak yang harus duduk bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut, pemerintah akan mendorong pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor yang lebih panjang sampai 40 tahun.

Janji itu disampaikan Presiden Prabowo pada perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Dia mengaku prihatin bahwa kelompok buruh menghabiskan 30% dari penghasilannya setiap bulan untuk mengontrak tempat tinggal.

Prabowo mengaku ingin agar kelompok buruh, utamanya seperti nelayan dan petani bisa menyicil KPR dengan tenor lebih panjang. Dengan demikian, alokasi untuk tempat tinggal dari penghasilan setiap bulan bisa ditekan.

"Kalau bisa 20 tahun. Kalau enggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana. Betul? Petani dan nelayan enggak mungkin lari ke mana-mana," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Tidak hanya kredit perumahan, Prabowo turut menyinggung sulitnya akses pembiayaan oleh masyarakat kelompok penghasilan menengah ke bawah. Dia menyebut, masyarakat menengah ke bawah dibebani bunga yang besar hingga 70% apabila mengajukan kredit ke perbankan.

Untuk itu, Prabowo telah memerintahkan himpunan bank milik negara (himbara) agar segera menyalurkan skema kredit dengan bunga maksimal 5% setahun.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia. Sebentar lagi kami akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5% satu tahun," tuturnya.

Bisnis.com, BANDARLAMPUNG — Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebut segera menggodok regulasi skema kredit pemilikan rumah (KPR) hingga tenor 40 tahun untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian terjangkau.

Hal ini sebagai tindak lanjut arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna meringankan cicilan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja swasta.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya sebelumnya berencana untuk membuat kebijakan serupa dengan tenor KPR hingga 30 tahun. Dia pun mengapresiasi niat baik Presiden Prabowo Subianto yang justru lebih mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat sehingga memperpanjangnya menjadi 40 tahun.

"Harus dong, kalau dari Presiden sudah perintah. Saya baru [rencananya] 30 tahun. Presiden lebih hebat lagi dari 30 ke 40 tahun. Kami ubah lagi regulasinya sesuai arahan Presiden," ujarnya dalam acara penanaman sejuta pohon dalam acara HUT RI ke-54.

Menurutnya, tenor KPR yang lebih panjang akan memangkas besaran cicilan bulanan rumah subsidi secara signifikan. Dia mencontohkan, cicilan rumah subsidi dengan tenor 10 tahun saat ini bisa mencapai sekitar Rp1,7 juta per bulan, sementara tenor 20 tahun berkisar Rp1 juta hingga Rp1,1 juta per bulan.

“Kalau nanti bisa 40 tahun, bisa lebih murah lagi, sekitar Rp800.000 sampai Rp900.000,” katanya.

Maruarar menilai skema tersebut dapat memperluas daya beli masyarakat terhadap rumah pertama, terutama kelompok buruh yang selama ini menjadi pengguna terbesar fasilitas rumah subsidi.

Ara, sapaan akrabnya, menegaskan penyusunan aturan KPR 40 tahun akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar implementasinya berjalan efektif dan tidak memberatkan sektor perbankan maupun pengembang. Dia meminta BP Tapera untuk segera memformulasikannya.

"Segera, ya kami susun. Kami ajak nanti REI ngobrol lagi. Kami ajak banknya. Kami ajak juga lagi calon menerima rumah subsidinya. Kita harus ajak ekosistem, supaya aturan itu bisa jalan," terangnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyebut, pemerintah akan mendorong pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor yang lebih panjang sampai 40 tahun.

Janji itu disampaikan Presiden Prabowo pada perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Dia mengaku prihatin bahwa kelompok buruh menghabiskan 30% dari penghasilannya setiap bulan untuk mengontrak tempat tinggal.

Prabowo mengaku ingin agar kelompok buruh, utamanya seperti nelayan dan petani bisa menyicil KPR dengan tenor lebih panjang. Dengan demikian, alokasi untuk tempat tinggal dari penghasilan setiap bulan bisa ditekan.

"Kalau bisa 20 tahun. Kalau enggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana. Betul? Petani dan nelayan enggak mungkin lari ke mana-mana," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Tidak hanya kredit perumahan, Prabowo turut menyinggung sulitnya akses pembiayaan oleh masyarakat kelompok penghasilan menengah ke bawah. Dia menyebut, masyarakat menengah ke bawah dibebani bunga yang besar hingga 70% apabila mengajukan kredit ke perbankan.

Untuk itu, Prabowo telah memerintahkan himpunan bank milik negara (himbara) agar segera menyalurkan skema kredit dengan bunga maksimal 5% setahun.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia. Sebentar lagi kami akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5% satu tahun," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan 1 juta unit rumah terjangkau bagi masyarakat pada tahun ini.

Rencana ambisius tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam agenda May Day yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2026.

Dalam penjelasannya, langkah strategis ini digagas sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kelayakan tempat tinggal bagi kaum buruh serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dia menekankan, penyediaan hunian layak menjadi prioritas guna menjamin kesejahteraan dan stabilitas sosial bagi kelas pekerja di seluruh Indonesia.

Kendati demikian, target tersebut terlampau jauh bila dibandingkan dengan kuota rumah subsidi (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP) yang disediakan pemerintah saat ini sebanyak 350.000 unit.

"Tahun ini sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah," ujar Prabowo dalam agenda May Day, dikutip Minggu (3/5/2026).

Presiden menegaskan bahwa pembangunan sejuta rumah ini akan difokuskan pada klaster strategis yang memiliki aksesibilitas tinggi. Fokus utamanya adalah kawasan yang berdekatan dengan zona industri dan pusat aktivitas ekonomi utama.

Kebijakan ini diambil untuk menekan biaya logistik pekerja dengan memperpendek jarak antara tempat tinggal dan lokasi kerja. Dengan demikian, efisiensi waktu dan biaya dapat dirasakan langsung oleh sektor buruh secara nasional.

“Rumah-rumah ini akan dibangun sesuai saran saudara [para pekerja], akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri. Yang dekat dengan tempat bekerja,”tambahnya.

Selain itu, Prabowo juga menyebut pihaknya akan mendorong pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor yang lebih panjang sampai 40 tahun.

Seiring dengan hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku optimistis target tersebut dapat dicapai. Salah satunya melalui pengembangan 10 Kota Baru.

Dia mengatakan akan segera menjalin kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan lahan dan konsep pembangunan di berbagai wilayah. Dalam sebulan ini, pihaknya bersama sejumlah K/L lain akan melakukan survei wilayah.

Adapun, beberapa lokasi yang menjadi target survei utama mencakup kawasan penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang, hingga kawasan industri Batang di Jawa Tengah.

Di wilayah Timur Indonesia, survei akan difokuskan di sekitar Surabaya, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, tim juga akan menyisir potensi di Sumatera Utara, Palembang, Lampung, hingga wilayah Kalimantan Baru.

"Jadi kita juga sebulan ini kita minta bekerja keras untuk melakukan survei-survei untuk arahan Bapak Presiden mempersiapkan kota-kota baru ya mohon doanya," tutur Ara.

Selain mencanangkan pembangunan kota baru, pemerintah juga tengah mengincar lahan-lahan menganggur milik negara, termasuk aset sejumlah perusahaan pelat merah yang ada di Jakarta untuk disulap menjadi hunian vertikal.

Langkah ini diambil guna memastikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan akses hunian layak di tengah keterbatasan lahan perkotaan yang semakin menipis.

Janji Manis yang Realistis

Ketua Umum The Hud Institute, Zulfi Syarif Koto mengatakan janji penyediaan 1 juta rumah pada tahun ini tersebut sudah sepatutnya disampaikan. Mengingat, program 3 Juta Rumah tak tercapai pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo.

Zulfi mengatakan, komitmen penyediaan 1 juta rumah pada tahun ini menjadi tanda bahwa pemerintahan Prabowo hendak mempercepat pelaksanaan program perumahan. Di mana, hal ini perlu menjadi perhatian khusus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Saya pikir realistis 1 juta rumah, mungkin yang pertama digenjot itu pelaksanaan renovasi melalui program BSPS 400.000 unit dan FLPP [Rumah subsidi] 350.000 unit,” jelasnya kepada Bisnis.

Namun demikian, Zulfi menekankan bahwa pemerintah perlu semakin aktif mencari alternatif pembiayaan. Pasalnya, apabila hanya mengandalkan guyuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja maka program ini dipastikan tidak akan pernah tercapai.

“Perlu peningkatan kolaborasi yang dijalankan oleh Kementerian PKP. Contohnya, bisa menjalin kerja sama dengan Pemda atau Pemprov, karena kalau hanya mengandalkan APBN tidak akan tercapai,” tambahnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyambut positif janji tersebut sebagai penguatan target pemerintahan Prabowo.

Bambang menilai target 1 juta rumah baru pada tahun ini merupakan kombinasi dari program rumah subsidi (FLPP) dan skema rumah rakyat yang salah satunya akan direalisasikan melalui pembangunan rusun subsidi.

Selain itu, target 1 juta rumah juga mencakup program renovasi atau bedah rumah yang dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di mana, pada tahun Ini pemerintah membidik kuota BSPS sebanyak 400.000 unit.

“Jadi tentu [BSPS] juga bagian dari target 1 juta rumah yang dijanjikan presiden,” imbuhnya.

Selain menyoroti janji penyediaan 1 juta rumah pada tahun Ini, REI juga menyoroti janji Prabowo memberikan KPR subsidi dengan tenor panjang hingga 40 tahun. Skema ini secara khusus membidik sektor informal dan buruh dengan penghasilan tidak tetap agar tetap bisa memiliki rumah.

Jika terealisasi, kebijakan tenor panjang ini diklaim akan memperlebar pasar properti nasional secara signifikan. Golongan masyarakat yang sebelumnya dianggap tidak bankable kini memiliki jembatan untuk mendapatkan kredit dengan bunga subsidi 5%.

"Tujuannya baik, agar angsuran bisa terjangkau sepadan dengan uang sewa rumah misalnya dan memberi kepastian setiap warga negara bahkan di sektor informal juga bisa mendapat rumah,” pungkas Bambang.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah disebut telah menemukan jalan tengah atas perubahan status lahan kepunyaan para pengembang yang terdampak imbas kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), yang dinilai asosiasi pengembang tumpang tindih dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati mengungkapkan kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim investasi, terutama dalam upaya penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menurutnya, solusi tersebut nantinya akan dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri, yang akan disepakati dan diteken oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam waktu dekat.

"Kami sudah berkali-kali bertemu dengan ATR, dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Minggu lalu di kediaman Mendagri disepakati akan ada SK bersama 2 menteri," ujar Sri ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/5/2026).

Sri merinci, mekanisme mengenai penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut terbagi menjadi 2 kategori berbeda, yang didasarkan atas masa berlaku rencana tata ruang di masing-masing daerah.

Pertama adalah daerah dengan penyesuaian RTRW di atas 5 tahun. Masing-masing kepala daerah diwajibkan untuk menyesuaikan RTRW wilayah kerjanya dengan menyesuaikan 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS) yang telah ditetapkan.

Kedua adalah daerah dengan penyesuaian RTRW di bawah 5 tahun (di mana tersisa 2 atau 3 tahun lagi). Menurutnya, masing-masing bupati dan wali kota diinstruksikan untuk menerbitkan peraturan kepala daerah sebagai langkah percepatan tanpa harus menunggu revisi RTRW.

"Dengan SKB 2 menteri tersebut, bupati dan wali kota akan diperintahkan untuk segera membuat peraturan kepala daerah. Jadi, ada kepastian segera, tidak perlu menunggu RTRW diperbaiki hingga 3 tahun lagi," jelasnya.

Terkait lahan perumahan yang terdampak LSD, Sri menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecualian (exclude) dari ambang batas 87% LBS yang telah ditentukan.

Untuk merealisasikannya, Sri telah meminta organisasi perkumpulan pengembang, seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk dapat mengimbau anggotanya untuk mengumpulkan data poligon lahan secara kolektif.

Data tersebut kemudian dapat diajukan kepada kepala daerah setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan Kementerian ATR/BPN.

"Lokasi-lokasi bapak yang tadinya masuk dalam LSD, bahkan ada yang sudah dimiliki dan dijual, agar segera disampaikan poligonnya. Nantinya akan dikeluarkan (exclude) dari batas 87% tersebut. Ini yang penting, 87% [dari total LBS], lokasinya di mana nanti diatur oleh wali kota dan bupati," jelasnya.

Kementerian PKP menargetkan proses pendataan dan pengajuan lahan dari para asosiasi pengembang tersebut dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada Jumat (8/5/2026) untuk dapat mempercepat kelanjutan dari proyek-proyek perumahan, khususnya perumahan rakyat, yang sempat tertunda pembangunannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial dan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengalokasikan anggaran jumbo hingga Rp500 triliun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu disampaikan saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026).

"Kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberikan perlindungan kepada rakyat yang berpenghasilan rendah sebesar Rp500 triliun," kata Prabowo.

Selain bantuan sosial, pemerintah juga mendorong program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar balita, anak sekolah, ibu hamil, hingga lansia. Prabowo bahkan menanyakan langsung dampak program tersebut kepada para buruh yang hadir.

"Kita juga memberi MBG gratis. Saya bertanya? MBG bermanfaat enggak?" tanya Prabowo kepada buruh.

Menurutnya, program MBG memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menggerakkan roda ekonomi nasional.

"Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Selnya tidak berkembang, dengan MBG ekonomi kita hidup. Rakyat butuh telor, rakyat butuh sayur, susu, ikan, petani kita hidup. Uang kita beredar semakin banyak yang sejahtera," paparnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pemerintah juga menggulirkan program pembangunan satu juta rumah sebagai bagian dari strategi penciptaan lapangan kerja baru.

"Kita akan membangun satu juta rumah. Ini juga nanti akan menghasilkan pekerjaan yang banyak. Satu orang butuh 5 pekerja," tandas Prabowo.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.