DALAM tiga tahun terakhir, pasar minuman berbasis teh dan dessert di Indonesia kembali diramaikan oleh kehadiran Tianlala yang berkembang pesat di berbagai kota.

Antusiasme pasar terhadap brand ini terlihat dari cepatnya pembukaan gerai baru serta tingginya minat konsumen, terutama di segmen anak muda dan kelas menengah urban.

Namun, fenomena ini sekaligus memunculkan kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan.

Publik masih mengingat bagaimana Mixue yang sebelumnya mengalami pertumbuhan sangat agresif, kini mulai menghadapi realitas pasar berupa penutupan sejumlah gerai akibat overekspansi dan mengalami kejenuhan.

Kondisi ini menjadi cermin penting bagi Tianlala, bahwa pertumbuhan cepat bukan jaminan keberlanjutan.

Dalam perspektif strategi bisnis moderen, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep premature scaling yang ditulis oleh Tom Eisenmann dalam buku Why Startups Fail: A New Roadmap for Entrepreneurial Success (2021).

Banyak perusahaan gagal bukan karena tidak memiliki pasar, melainkan karena mereka berkembang terlalu cepat sebelum model bisnisnya benar-benar matang.

Ekspansi yang terlalu dini sering kali mengabaikan validasi mendalam terhadap indikator ekonomi, efisiensi operasional, serta konsistensi pengalaman pelanggan.

Dalam konteks Tianlala, risiko ini akan muncul ketika pembukaan gerai dilakukan secara masif tanpa memastikan bahwa setiap outlet mampu mencapai profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, Adam Stott dalam buku The 10 Key Reasons That Businesses Fail (2016) menekankan bahwa sebagian besar bisnis gagal dalam lima tahun pertama akibat kombinasi beberapa faktor seperti lemahnya diferensiasi, buruknya pengelolaan keuangan, serta ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar.

Dalam industri minuman kekinian yang sangat kompetitif, diferensiasi menjadi kunci utama.

Jika Tianlala hanya mengandalkan harga kompetitif atau mengikuti tren rasa yang sedang viral, maka keunggulan tersebut akan mudah ditiru oleh kompetitor.

Tanpa positioning yang kuat dan unik, bisnis akan terjebak dalam perang harga atau red ocean yang pada akhirnya menggerus margin keuntungan dan melemahkan fondasi finansial.

Selain itu, aspek pengelolaan keuangan juga sering menjadi titik lemah dalam ekspansi agresif. Pembukaan gerai baru membutuhkan investasi yang tidak sedikit, mulai dari biaya sewa lokasi, operasional, hingga sumber daya manusia.

Jika ekspansi tidak diiringi dengan perencanaan arus kas yang kuat, maka tekanan finansial akan semakin besar, terutama ketika performa gerai tidak sesuai ekspektasi.

Dalam banyak kasus, bisnis yang tampak berkembang pesat justru menyimpan risiko likuiditas yang tinggi di baliknya.

Dari sudut pandang scaling dan organisasi, Jurgen Appelo dalam bukunya Startup, Scaleup, Screwup (2019) mengingatkan, pertumbuhan yang sehat harus didukung oleh sistem yang adaptif dan struktur organisasi yang siap berkembang.

Artinya, Tianlala tidak hanya fokus pada pembukaan gerai baru, tetapi juga memastikan bahwa sistem kontrol kualitas, pelatihan karyawan, serta manajemen rantai pasok berjalan secara konsisten di seluruh outlet.

Tanpa sistem yang kuat, ekspansi hanya akan memperbesar masalah operasional yang sebelumnya mungkin masih tersembunyi dalam skala kecil.

Pelajaran lain yang dapat diambil dari dinamika Mixue adalah risiko saturasi pasar. Ketika terlalu banyak gerai dibuka dalam satu wilayah, potensi kanibalisasi menjadi tidak terhindarkan.

Bukan meningkatkan total penjualan, ekspansi yang tidak terencana justru membagi pasar yang sama ke dalam lebih banyak outlet.

Hal ini diperparah jika pemilihan lokasi tidak didasarkan pada analisis data yang mendalam terkait perilaku konsumen, daya beli, serta tingkat persaingan.

Tianlala perlu mengedepankan pendekatan berbasis data (data-driven decision making) dalam menentukan strategi ekspansi, bukan sekadar mengikuti momentum tren.

Di sisi lain, penting juga bagi Tianlala untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Dalam industri yang sangat dipengaruhi oleh tren, loyalitas pelanggan menjadi aset yang sangat berharga.

Ini dapat dicapai melalui inovasi produk yang berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, serta penciptaan pengalaman pelanggan yang konsisten dan menyenangkan.

Brand yang kuat bukan hanya dikenal karena viral, tetapi karena mampu mempertahankan relevansi di tengah perubahan preferensi konsumen.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bagi Tianlala bukanlah bagaimana tumbuh dengan cepat, melainkan bagaimana tumbuh dengan benar.

Pertumbuhan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara ekspansi dan konsolidasi, antara ambisi dan disiplin.

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, keberlanjutan menjadi indikator utama dari kesuksesan.

Tianlala memiliki peluang besar untuk menjadi pemain jangka panjang di industri ini, tetapi hanya jika mampu belajar dari kesalahan yang telah terjadi sebelumnya pada Mixue.

Fenomena ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia bisnis, lebih cepat tidak selalu berarti lebih baik.

Justru dalam banyak kasus, keberhasilan ditentukan oleh kemampuan untuk menahan diri, memperkuat fondasi, dan memastikan setiap langkah ekspansi didasarkan pada strategi yang matang.

Jika Tianlala mampu menginternalisasi pelajaran dari Mixue, maka dapat dipastikan Tianlala tidak hanya akan mampu bertahan, melainkan juga berpotensi menjadi benchmark baru dalam industri minuman kekinian di Indonesia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf angkat suara terkait perkembangan persiapan Muktamar NU ke-35 yang direncanakan akan berlangsung pada Agustus mendatang.

Gus Ipul sapaan akrabnya menegaskan bahwa waktu pelaksanaan dari agenda akbar tersebut adalah hasil kesepakatan atas berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masing-masing Pengurus Wilayah NU di seluruh penjuru tanah air dalam rapat pleno yang telah digelar sebelumnya.

"Sesuai dengan hasil rapat keputusan ya, sesuai dengan keputusan rapat pleno dan rapat gabungan, penyelenggaraan direncanakan pada bulan Agustus. Ini sejalan dengan aspirasi wilayah. Oleh karena itu, kita sekarang sedang bekerja keras ya di bawah arahan Rais Aam untuk menyelenggarakan muktamar pada bulan Agustus," ungkap Gus Ipul usai meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kedungcowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Lebih lanjut, Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial RI tersebut mengungkapkan bahwa susunan kepanitiaan yang akan mengurus pelaksanaan agenda-agenda sentral organisasi tersebut telah terbentuk sepenuhnya atas usaha yang dilakukan oleh panitia kecil.

Susunan kepanitiaan tersebut, tutur Gus Ipul, telah diserahkan panitia kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar selaku pimpinan tertinggi dalam struktur Syuriyah dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Seperti diketahui, panitia kecil tersebut adalah pimpinan Steering Committee (SC) atau Komite Pengarah. KH Said Asrori menjadi Ketua SC dan Prof. Mohammad Nuh sebagai Sekretaris SC. Kemudian Ketua Organizing Committee (OC) atau ketua panitia adalah Gus Ipul dan Sekretaris OC dijabat oleh Amin Said Husni.

"Ya, jadi panitia, juga panitia inti sudah terbentuk susunan panitia lengkapnya juga sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan Rais Aam dan ketua umum," bebernya.

Mengenai lokasi pelaksanaan Muktamar NU mendatang, Gus Ipul mengaku bahwa hal tersebut belum diputuskan secara resmi. Sudab terdapat pihak-pihak yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah dari helatan tersebut, walau Gus Ipul enggan untuk menyebutkan secara detail.

Menurutnya, hal mengenai tempat pelaksanaan Muktamar NU ke-35 tersebut akan diputuskan oleh panitia yang telah terbentuk atau berdasarkan pada titah dari Rais Aam maupun Ketum PBNU.

"Belum diputuskan kalau itu. Tunggu aja banyak alternatif, banyak juga yang meminta kesediaan menjadi tuan rumah. Jadi, lagi proses tentu nanti akan dibahas melalui rapat atau diputuskan oleh Rais Aam dan ketua umum. Intinya kita fokus untuk penyelenggaraan Muktamar pada bulan Agustus yang akan datang," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai peluangnya untuk maju sebagai kandidat dalam bursa pemilihan Ketua Umum PBNU selanjutnya, Gus Ipul mengeklaim bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri.

"Oh, enggak. Kalau itu enggak itu, enggak ya, enggak potongan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf menyatakan dirinya tidak akan maju untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Ketua Umum PBNU periode berikutnya dalam Muktamar NU ke-35 yang rencananya digelar pada Agustus 2026.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, berkelakar bahwa dirinya tidak memiliki potongan atau kapabilitas dalam memimpin organisasi kemasyarakatan dengan jumlah massa yang tercatat mencapai 91,2 juta jiwa.

"Oh, enggak [maju sebagai kandidat Ketua Umum PBNU]. Kalau itu enggak itu, enggak ya, enggak potongan," kata Gus Ipul sembari tertawa usai meninjau pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kedungcowek, Kota Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial RI tersebut mengungkapkan bahwa susunan kepanitiaan yang akan mengurus pelaksanaan agenda-agenda sentral organisasi tersebut telah terbentuk sepenuhnya atas usaha-usaha yang dilakukan oleh panitia kecil.

Nama-nama sosok yang terdaftar dalam rancangan susunan kepanitiaan tersebut, tutur Gus Ipul, telah diserahkan panitia kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar selaku pimpinan tertinggi dalam struktur Syuriyah dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Seperti diketahui, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut menjabat sebagai Ketua Organizing Committee (OC) atau ketua panitia dan Sekretaris OC dijabat oleh Amin Said Husni.

"Ya, jadi panitia, juga panitia inti sudah terbentuk susunan panitia lengkapnya juga sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan Rais Aam dan ketua umum," bebernya.

Mengenai lokasi pelaksanaan Muktamar NU mendatang, Gus Ipul mengaku bahwa hal tersebut belum diputuskan secara resmi. Ia mengaku banyak pihak yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah dari helatan akbar tersebut, walau Gus Ipul enggan untuk menyebutkannya secara detail.

Menurutnya, tempat pelaksanaan Muktamar NU ke-35 tersebut akan diputuskan oleh panitia yang telah terbentuk atau berdasarkan pada titah dari Rais Aam maupun Ketum PBNU.

"Belum diputuskan kalau itu. Tunggu aja banyak alternatif, banyak juga yang meminta kesediaan menjadi tuan rumah. Jadi, lagi proses tentu nanti akan dibahas melalui rapat atau diputuskan oleh Rais Aam dan ketua umum," tegasnya.

Mengenai hal yang bersifat teknis tersebut, Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Ia menyatakan akan mendukung penuh arahan pimpinan tinggi PBNU maupun kerja-kerja dari tim panitia yang nantinya akan diangkat sekaligus menepis penuh rumor yang santer menyebutkan dirinya akan maju sebagai calon Ketua Umum PBNU ke-12.

"Oleh karena itu, kita sekarang sedang bekerja keras ya di bawah arahan Rais Aam untuk menyelenggarakan muktamar pada bulan Agustus. Intinya kita fokus untuk penyelenggaraan Muktamar pada bulan Agustus yang akan datang," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa saat ini sebagian besar tanah di Indonesia masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu saja.Menurutnya kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap tanah masih sangat terbatas, dan mengakibatkan perekonomian yang belum merata hingga saat ini.

Padahal menurutnya akses terhadap tanah merupakan faktor utama dalam mengentaskan kemiskinan. "Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses paling dasar, yaitu tanah," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Lahan Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Menteri ATR Nusron Wahid: Emang Mbahmu Bisa Bikin Tanah?



Oleg Sebab itu, Nusron mengatakan program pemerintah untuk mengatasi ketimpangan atas kepemilikan tersebut dengan melakukan restrukturisasi distribusi tanah yang mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pemerataan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi. Karena itu pemerintah tidak akan mematikan pelaku usaha besar, namun tetap mendorong kelompok kecil untuk berkembang.

"Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup, kalau tidak ada keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus menjadi besar, dan yang belum punya akses harus diberikan kesempatan," tambahnya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN mendorong sinergi lintas sektor guna memastikan pemanfaatan tanah dapat memberikan nilai tambah ekonomi. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan terhadap praktik penguasaan lahan yang berlebihan oleh segelintir pihak, termasuk melalui penertiban izin dan evaluasi hak guna usaha (HGU) yang dinilai tidak produktif.

Nusron menambahkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari luas tanah yang didistribusikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan kepada penerima manfaat akan terus ditingkatkan, mulai dari akses permodalan, pelatihan, hingga integrasi dengan ekosistem industri.

JAKARTA - Momentum Hari Buruh Internasional yang diperingati 1 Mei 2026 ini menegaskan bahwa tantangan dunia kerja kini tidak lagi terbatas pada isu upah, kontrak, atau jaminan sosial, tetapi juga pada kemampuan pekerja beradaptasi dengan laju digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI). Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai, AI harus dipandang secara jernih sebagai tantangan sekaligus peluang, sehingga diperlukan kebijakan konkret agar teknologi dapat memperkuat daya saing pekerja, bukan justru memperlebar ketimpangan.

Menurut politikus Partai Golkar ini, peringatan yang disampaikan International Labour Organization (ILO) soal dampak AI terhadap kualitas pekerjaan, ketimpangan digital, dan perlindungan hak pekerja harus menjadi alarm serius bagi Indonesia.

"Ancaman terbesar AI bukan hanya hilangnya pekerjaan, tetapi berubahnya struktur kerja itu sendiri. Banyak tugas rutin akan diambil alih sistem otomatis, sementara pekerja dituntut memiliki keterampilan baru yang lebih adaptif, kreatif, dan berbasis teknologi. Kalau negara tidak hadir menyiapkan transisi ini, maka kesenjangan akan semakin lebar," kata Nurul dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Berdasarkan kajian ILO, AI tidak hanya memengaruhi jumlah pekerjaan, tetapi juga kualitas kerja, termasuk upah, kondisi kerja, hingga hak pekerja dalam sistem berbasis algoritma. Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan ganda: harus mengejar transformasi digital sekaligus menutup kesenjangan infrastruktur dan keterampilan.

Nurul menilai, solusi paling mendesak adalah transformasi keterampilan tenaga kerja secara masif. Program pelatihan harus diarahkan pada kemampuan yang relevan dengan era AI, seperti literasi digital, analisis data dasar, keamanan siber, komunikasi berbasis teknologi, serta kolaborasi manusia-mesin.

"Buruh masa depan bukan hanya mereka yang kuat secara fisik, tetapi juga mereka yang mampu membaca teknologi, mengoperasikan sistem digital, dan menciptakan nilai tambah yang tidak bisa digantikan mesin," ujarnya.

Nurul mendorong kemitraan erat antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan serikat pekerja untuk membangun ekosistem pembelajaran ulang atau reskilling yang berkelanjutan.

Dalam konteks Hari Buruh, Nurul mengajak semua pihak untuk memperluas definisi perjuangan pekerja. Jika dulu fokus utama adalah hak dasar dan kesejahteraan, kini perjuangan juga mencakup akses terhadap teknologi, kesempatan belajar ulang, dan perlindungan di ruang kerja digital.

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar itu menilai, buruh Indonesia memiliki peluang besar di era AI jika mampu bergerak dari sekadar pengguna menjadi pengelola teknologi. Sektor ekonomi kreatif, layanan digital, manufaktur cerdas, dan industri berbasis data disebut sebagai ruang baru yang bisa menyerap tenaga kerja dengan nilai tambah lebih tinggi.

"Pekerja Indonesia harus menjadi bagian dari transformasi, bukan korban transformasi. Masa depan kerja bukan soal manusia versus mesin, tetapi soal bagaimana manusia memimpin teknologi untuk menciptakan kemajuan yang inklusif," kata anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I ini.

Nurul menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan hak pekerja, melainkan momentum untuk membangun model kerja yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.

"Selamat Hari Buruh. Ini saatnya kita memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan manusia. Karena masa depan kerja yang sehat adalah masa depan di mana inovasi dan kesejahteraan tumbuh bersama," kata Nurul.

JAKARTA - Dinamika internal organisasi kian menghangat menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada Agustus 2026. Warga NU sekaligus Kiai Kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengungkapkan sejumlah manuver mulai terlihat—baik dalam bentuk pencalonan diri maupun pengusungan figur tertentu.

"Yang menarik, pola kontestasi kali ini semakin terang dibaca dalam format berpasangan, yakni antara calon Ketua Umum dan calon Rais Aam. Karena itu, tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai paslon,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Dia menuturkan, Rais Aam memang dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Namun, lanjut dia, dalam praktik politik organisasi, komposisi AHWA sering kali dikondisikan, dipengaruhi, bahkan diatur melalui relasi dan kepentingan yang melibatkan calon Rais Aam dan calon Ketua Umum.

"Saya mencermati dari dekat percaturan para aktor utama dalam Muktamar ke-35 ini. Dari hasil pencermatan tersebut, dinamika di lapangan saat ini dapat dibaca sebagai berikut," ungkapnya.

Pertama, calon Ketua Umum petahana, Yahya Cholil Staquf. "Pada posisi saat ini, ia sedang mencari pasangan untuk posisi Rais Aam yang dapat memperkuat basis dukungan sekaligus memperluas legitimasi," ujar Gus Lilur.

Kedua, Rais Aam petahana, Miftachul Akhyar. Ia berada dalam konfigurasi bersama Sekretaris Jenderal petahana, Saifullah Yusuf. "Pada tahap ini, keduanya tengah mencari figur yang akan diusung sebagai calon Ketua Umum," katanya.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



Ketiga, muncul figur yang disokong oleh kekuatan penguasa, yakni Menteri Agama Nazaruddin Umar. "Saat ini ia dalam proses mencari pasangan untuk posisi Rais Aam," imbuhnya.

Keempat, terdapat poros yang disokong oleh jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan IKA PMII. Dalam kelompok ini masih berlangsung kontestasi internal di antara sejumlah nama, yaitu KH. Abdussalam Shohib, KH. Yusuf Chudhori, KH. Imam Jazuli, dan KH. Abdul Ghoffar Rozin.

"Namun satu hal yang relatif sudah mengerucut adalah pengusungan KH. Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam," ucapnya.

Kelima, kekuatan yang disokong oleh jejaring PWNU Jawa Timur, yang mendorong figur KH Abdul Hakim Mahfuz. "Pada posisi saat ini, poros ini masih dalam tahap mencari pasangan untuk posisi Rais Aam," katanya.

Keenam, muncul pula calon alternatif yang juga berakar pada jejaring NU Jawa Timur, yaitu KH Marzuki Mustamar. "Berbeda dengan poros sebelumnya, konfigurasi ini sudah lebih jelas dengan memastikan dukungan kepada Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam," jelasnya.

Gus Lilur mengatakan, jika dinamika aktor di atas dilihat dari perspektif kekuatan suara, maka peta kontestasi menjadi semakin menarik. "Secara garis besar, jaringan PKB–IKA PMII diperkirakan memiliki sekitar 250 suara secara nasional," ujarnya.

Sementara itu, kata dia, jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama memiliki sekitar 130 suara. Adapun jaringan petahana Ketua Umum diperkirakan menguasai sekitar 20 persen suara, atau sekitar 100 suara.

Sementara Rais Aam petahana bersama Sekjen petahana juga memiliki basis sekitar 100 suara. Di luar itu, terdapat sekitar 70–80 suara yang masih mengambang.

"Membaca peta ini, terlihat bahwa peluang kemenangan relatif lebih besar berada pada jaringan PKB–IKA PMII. Peluang tersebut akan semakin menguat apabila mampu membangun koalisi dengan jaringan Kementerian Agama," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika kedua kekuatan ini berpadu, maka potensi suara yang dapat dihimpun bisa mencapai sekitar 400 suara—angka yang secara praktis sangat menentukan. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.

Di satu sisi, Menteri Agama memiliki kepentingan untuk maju sebagai Ketua Umum, tetapi belum menemukan pasangan Rais Aam. Di sisi lain, jaringan PKB–PMII juga ingin mengusung calon Ketua Umum sendiri, meskipun telah relatif solid dalam menentukan Rais Aam, yakni Said Aqil Siradj.

"Di sinilah pertanyaan kompromi menjadi krusial. Apakah mungkin terjadi skenario di mana jaringan PKB–PMII melepas ambisi pada posisi Ketua Umum dan menyerahkan posisi tersebut kepada Nazaruddin Umar, untuk kemudian berpasangan dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam?" katanya.

Dia menambahkan, jika konfigurasi ini benar-benar terjadi, dan mendapatkan dukungan dari Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Muktamar NU sudah “selesai sebelum dimulai”.

Namun, menurut dia, dinamika Muktamar NU tidak pernah berjalan dalam satu jalur tunggal. Selalu ada kemungkinan munculnya poros tandingan.

Maka dari itu, menurut dia, jangan meremehkan kekuatan petahana. Dalam skenario tertentu, kata dia, Yahya Cholil Staquf dapat membangun pasangan alternatif dengan figur seperti KH Asep Saifuddin Chalim atau KH Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam.

Konfigurasi semacam ini berpotensi menjadi rival kuat bagi poros Nazaruddin–Said. "Selain itu, tidak dapat diabaikan juga kemungkinan munculnya pasangan lain, seperti KH Zulfa Mustofa yang berpasangan dengan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam," ujar dia.

Begitu pula peluang pasangan alternatif dari Jawa Timur, yakni KH Marzuki Mustamar yang bisa saja berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin, yang tetap memiliki basis kultural yang luas.

"Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: apakah para kandidat dalam jaringan PKB–IKA PMII seperti Gus Rozin, Salam, Jazuli, dan Yusuf bersedia melepas ambisi untuk posisi Ketua Umum demi membuka jalan bagi Nazaruddin Umar dalam kerangka koalisi yang lebih besar?" katanya.

"Ataukah Muhaimin Iskandar tetap akan mendorong konfigurasi sendiri tanpa kompromi?" sambungnya.

Di titik ini, dia berpendapat, Muktamar NU akan sangat ditentukan oleh dua kekuatan utama: jaringan PKB–IKA PMII dan jaringan Kementerian Agama. "Jika kedua jaringan ini berpadu, maka kekuatan lain berpotensi hanya menjadi pelengkap dalam kontestasi," jelasnya.

Gus Lilur mengatakan, di tengah seluruh dinamika ini, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah pentingnya menjaga kemandirian NU dari intervensi kekuasaan. "Kita harus belajar dari Muktamar sebelumnya, bahwa ketika intervensi penguasa masuk, maka kepemimpinan NU hancur lebur," ujarnya.

Dia menegaskan, Muktamar ke-35 tidak boleh mengulang nasib buruk itu. Ia seharusnya menjadi momentum untuk memastikan bahwa NU tetap berdiri sebagai organisasi yang mandiri, tidak menjadi alat politik praktis, dan tidak tunduk pada kepentingan kekuasaan jangka pendek.

Dia melanjutkan, NU adalah fondasi republik ini. Ia lahir, tumbuh, dan berkontribusi dalam pembentukan negara. Karena itu, kehormatan NU harus tetap dijaga—terutama di hadapan kekuasaan negara.

Membaca dinamika menuju Muktamar NU ke-35 adalah membaca pertemuan antara kepentingan, jaringan, dan nilai. Peta “paslon” yang terbentuk hari ini mungkin masih akan berubah. Namun satu hal yang pasti: arah NU ke depan akan sangat ditentukan oleh keputusan yang diambil dalam forum tersebut.

"Semoga Muktamar ke-35 benar-benar menjadi ruang untuk mengembalikan NU sebagai organisasi yang berdaulat, bermartabat, dan bebas dari intervensi. Mari wujudkan NU yang berdikari dan bebas intervensi. Sebab hanya dengan begitu, NU bisa berdiri kokoh sebagai kekuatan moral bangsa," pungkasnya.

BANGKALAN - Peringati Harlah ke-92, Gerakan Pemuda (GP) Ansor melakukan gowes sepeda dari Bangkalan ke Jombang. Kegiatan ini menempuh jarak sekitar 123 Km dengan melintasi 6 kabupaten/kota.

Kegiatan bertajuk Ziarah Akbar & Sepeda (Satukan energi Pemuda Indonesia) ini diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri dari unsur kader, komunitas sepeda, hingga organsisasi kepemudaan lintas iman.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin menyampaikan, kegiatan ini ditujukan untuk mengingat peran para ulama NU yang telah memberikan teladan, terutama bagi anak muda, untuk mengambil peran lebih dalam khidmat untuk umat.

“Kita ingin mengenang perjalanan yang tidak mudah, penuh tawadu seperti yang dilakukan oleh Kiai As’ad, yang membawa isyarah pendirian NU dari Mbah Kholil Bangkalan kepada Mbah Hasyim Asyari,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Menurut Addin, ini bukan sekadar teladan yang tidak hanya berlaku bagi kalangan anak muda NU sebagai generasi penerus. Tetapi juga untuk semua karena di dalamnya tersirat pesan perjuangan dan keyakinan yang demikian kuat dan luhur.

“Mungkin kala itu, Kiai As’ad masih seumuran kita anak muda. Dan inilah nilai penting, bahwa dengan keyakinan dan ketakdziman, bisa mencapai mimpi-mimpi kita, bisa berperan untuk hal yang besar, untuk negeri,” imbuhnya.

Lihat video: Jadi Lembaga Think Tank Kebijakan Prabowo-Gibran, GP Ansor Luncurkan Asta Cita Center



Addin mengatakan melalui gowes, diharapkan agenda ini menjadi hub anak muda, tidak hanya untuk memahami perjuangan dalam betangan sejarah. Tapi juga tentang pengembangan diri melalui kreativitas dan inovasi diri.

“Dengan menjadikan setiap kegiatan sebagai hub anak muda, maka kami meyakini jika energi anak muda itu disatukan akan bisa berdampak sedemikian besar bagi Indonesia,” pungkasnya.

Kegiatan ini juga menjadi ajang peningkatan ekenomi UMKM. Di setiap pos istirahat, lokasi dan hidangan yang disajikan dirancang untuk menunjang dan memperkenalkan potensi daerah.

“Ada di beberapa titik yang menyediakan makanan khas daerah, dengan lokasi yang di dalamnya banyak berjejer produk UMKM. Termasuk juga oleh teman-teman lintas iman, di mana kita diperbolehkan istirahat di halaman gereja,” ucapnya.

Mengawali perjalanan dari Bangkalan, para peserta juga melakukan ziarah dan silaturahmi dengan para dzuriah Syaikhona Cholil Bangkalan. Di titik finish, peserta juga menggelar kegiatan yang sama di Kompleks Makam Pahlawan Nasional, KH. Abdul Wahab Hasbullah.

Untuk menjaga keterhubungan kader Ansor dengan para ulama, Addin meminta kepada seluruh kader agar menziarahi para ulama yang menyebarkan Islam di daerah masing-masing.

“Dalam momentum Harlah ini, mari lakukan ziarah serentak kepada para penyebar Islam di daerah masing-masing, muassis NU setempat, makam makam kesultanan dan lakukan silaturahmi dengan para kiai dan pimpinan pondok pesantren,” katanya

JAKARTA - Warga NU sekaligus Kiai Kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur membeberkan perkembangan yang terjadi menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Dia sengaja menggunakan istilah paslon (pasangan calon) dalam membaca dinamika Muktamar ke-35 NU.

"Istilah ini memang tidak dikenal secara formal dalam struktur organisasi NU. Namun, dalam praktik politik organisasi, ia justru membantu menjelaskan realitas yang sedang berlangsung," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Secara normatif, kata dia, Rais Aam dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Akan tetapi, lanjut dia, dalam realitas politik internal, komposisi AHWA tidak sepenuhnya steril. "Ia kerap dikondisikan, dipengaruhi, bahkan diatur melalui relasi dan kepentingan yang melibatkan calon Rais Aam dan calon Ketua Umum," ujarnya.

Dengan kata lain, dia mengatakan, meskipun pemilihan Rais Aam dilakukan oleh AHWA, arah pilihan AHWA sendiri tidak terlepas dari konfigurasi awal yang dibentuk oleh para aktor utama. Dalam perkembangan terkini, dia mengungkapkan adanya pergerakan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, yang tidak menginginkan dua kiai alim NU masuk sebagai anggota AHWA, yaitu: KH. Nurul Huda Jazuli dan KH. Kafabihi Makhrus.

"Informasi ini, tentu saja, perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika internal yang masih cair. Namun, dalam pembacaan politik organisasi, hal semacam ini menunjukkan bahwa komposisi AHWA menjadi arena strategis yang sangat menentukan," kata pengusaha rokok ini.

Lihat video: Bukan Sekadar Dukungan, Prabowo Akui Jadi Lebih Berani Bela Rakyat Saat di Tengah NU



Menurut narasi yang berkembang, kata dia, kedua kiai tersebut dipersepsikan memiliki kecenderungan memilih Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam, sementara Gus Ipul menghendaki Miftachul Akhyar tetap berada di posisi tersebut. "Di titik ini, terlihat jelas bahwa pertarungan Muktamar bukan hanya terjadi di ruang pemilihan, tetapi sudah berlangsung jauh sebelumnya—di ruang-ruang penentuan siapa yang berhak memilih," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika dinamika ini ditarik lebih luas, maka pada hari ini—dan tentu masih bisa berubah hingga pelaksanaan Muktamar—komposisi persaingan “paslon” pimpinan NU dapat dibaca sebagai berikut.

Pertama, Yahya Cholil Staquf tetap berada dalam posisi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Namun demikian, ia masih berada dalam proses mencari pasangan yang tepat untuk posisi Rais Aam.



Kedua, Saifullah Yusuf berada dalam posisi mempertahankan dirinya sebagai Sekretaris Jenderal, dengan kecenderungan mendorong Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam, sambil tetap mencari konfigurasi yang ideal untuk posisi Ketua Umum.

Ketiga, terdapat jaringan yang beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang mendorong skema Ketua Umum tertentu dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.

Keempat, muncul pula pembacaan terhadap jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama, yang mempertimbangkan figur Menteri Agama, Nazaruddin Umar, sebagai calon Ketua Umum, sementara posisi Rais Aam masih terbuka untuk dikonfigurasikan.

Kelima, tidak menutup kemungkinan munculnya paslon alternatif, yang biasanya lahir dari kompromi di detik-detik akhir ketika tidak ada satu poros pun yang mampu mendominasi secara penuh.

Dia menjelaskan, dinamika ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan dalam forum IKA PMII. Jika pidato-pidato dalam forum tersebut bukan sekadar retorika, maka terbuka kemungkinan adanya koalisi antara jaringan PKB di NU, jaringan Kementerian Agama, serta figur seperti Said Aqil Siradj.

"Dalam skenario seperti ini, jika figur-figur seperti Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan Nazaruddin Umar benar-benar berpadu dalam satu konfigurasi, maka bukan tidak mungkin hasil Muktamar telah selesai sebelum forum resmi berlangsung," ungkapnya.

Namun, lanjut dia, sebagaimana tradisi NU, semua itu tetap harus berhadapan dengan faktor kiai pesantren—yang sering kali menjadi penentu akhir di luar kalkulasi formal. "Pertanyaan lain yang juga menarik adalah mengapa Yahya Cholil Staquf tidak kembali berpasangan dengan Miftachul Akhyar seperti sebelumnya, sekaligus mempertahankan Saifullah Yusuf sebagai Sekretaris Jenderal," jelasnya.

Dia menuturkan, dalam dinamika organisasi, perubahan konfigurasi semacam ini biasanya mencerminkan adanya ketegangan atau perbedaan orientasi yang tidak selalu tampak ke permukaan. "Ia bisa berasal dari perbedaan strategi, perebutan kue, perbedaan jaringan, atau bahkan perbedaan cara membaca arah NU ke depan," katanya.

Dalam skenario lain, ujar dia, jika strategi yang dibangun oleh Gus Ipul lebih berhasil dibandingkan dinamika yang berkembang di IKA PMII, maka bisa saja muncul konfigurasi alternatif, misalnya Nazaruddin Umar sebagai calon Ketua Umum dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam. Sementara itu, di sisi lain, Yahya Cholil Staquf telah melakukan komunikasi dengan Buya Said Aqil Siradj untuk posisi Rais Aam, meskipun hingga saat ini belum dijawab.

"Disebutkan pula bahwa Gus Yahya merasa masih memiliki modal awal dukungan sekitar 40 persen. Dalam politik organisasi, angka semacam ini penting sebagai basis awal, tetapi tidak selalu menentukan hasil akhir," kata dia.

Dia menambahkan, jika pada akhirnya Said Aqil Siradj memilih berada dalam konfigurasi lain, maka terbuka kemungkinan bagi Gus Yahya untuk mencari alternatif, seperti Asep Saifuddin Halim atau Ma'ruf Amin untuk posisi Rais Aam. "Semua dinamika ini menunjukkan satu hal: bahwa Muktamar NU bukan sekadar forum pemilihan, tetapi arena pertemuan berbagai kepentingan, jaringan, dan orientasi," tegasnya.

Menurut dia, istilah paslon yang digunakannya pada akhirnya, bukan sekadar istilah teknis. Istilah itu adalah cara untuk membaca bahwa dalam NU, kepemimpinan tidak pernah berdiri sendiri.

"Ia selalu merupakan hasil dari konfigurasi dua poros sekaligus: Rais Aam dan Ketua Umum. Dan di balik konfigurasi itu, selalu ada pertarungan yang lebih dalam—tentang arah NU ke depan. Menarik membaca dinamika menuju Muktamar NU, bukan?" pungkasnya.

REMBANG - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ma’hadul Ilmi As-Syar’iyati (MIS) Sarang, Rembang, KH Achmad Rosikh Roghibi atau Gus Rosikh menegaskan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) harus dijaga dari berbagai kepentingan politik praktis. Termasuk orientasi ekonomi yang berpotensi mencederai nilai-nilai luhur organisasi.

Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi NU semestinya menjadi ruang yang sakral, diisi oleh semangat keikhlasan dan tanggung jawab keumatan, bukan arena perebutan kekuasaan ataupun transaksi berbasis cuan.

“NU ini berdiri di atas fondasi perjuangan para ulama. Kalau Muktamar sudah disusupi kepentingan politik dan kepentingan materi, maka arah perjuangan NU akan menyimpang dari khittahnya,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Gus Rosikh, menekankan pentingnya mengembalikan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada dzuriyah muasis, yakni keturunan para pendiri NU, yang dinilai memiliki kedekatan historis, kultural, dan spiritual dengan nilai-nilai dasar organisasi.

Menurut Gus Rosikh, dzuriyah muassis tidak hanya membawa legitimasi genealogis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan perjuangan para ulama pendiri NU agar tetap berada di jalur yang benar.

“Sudah saatnya PBNU kembali dipimpin oleh dzuriyah muassis yang memahami betul ruh perjuangan NU. Ini bukan soal eksklusivitas, tapi soal menjaga kesinambungan nilai dan amanah para pendiri,” tegasnya.

Gus Rosikh juga mengingatkan dominasi kepentingan politik dalam tubuh NU berisiko menimbulkan polarisasi di kalangan warga nahdliyin serta mengikis kepercayaan publik terhadap independensi organisasi.

"Saya mengajak seluruh elemen NU untuk bersama-sama menjaga marwah Muktamar agar tetap bersih, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Saya berharap proses kepemimpinan di PBNU ke depan benar-benar mencerminkan integritas, kapasitas keilmuan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah," ucapnya.

Dengan demikian, NU diharapkan tetap menjadi kekuatan moral dan sosial yang mampu menjaga persatuan bangsa serta menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin di tengah dinamika zaman.

KH Achmad Rosikh Roghibi atau Gus Rosikh dikenal penggerak Bahtsul Masail Pesantren di Jawa Tengah juga menegaskan pelaksanaan Muktamar NU ke depan harus terbebas dari kepentingan politik praktis maupun orientasi materi.

Muktamar sebagai forum tertinggi dalam organisasi NU semestinya menjadi ruang musyawarah yang suci dan berlandaskan nilai-nilai keikhlasan, bukan ajang kontestasi kepentingan kelompok atau transaksi yang berorientasi pada keuntungan finansial.

“NU ini didirikan oleh para ulama dengan niat ibadah, bukan untuk kepentingan politik sesaat atau mencari cuan. Kalau Muktamar sudah dicampuri kepentingan seperti itu, maka ruh keulamaannya akan luntur,” ujarnya.

Gus Rosikh menekankan pentingnya mengembalikan marwah PBNU sebagai representasi dari dunia pesantren. PBNU harus kembali berpijak pada nilai-nilai kepesantrenan yang menjunjung tinggi akhlak, keilmuan, serta kemandirian ulama.

Gus Rosikh juga mengingatkan dominasi kepentingan politik dalam tubuh organisasi berpotensi menjauhkan NU dari khittahnya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah. Hal ini, menurutnya, dapat berdampak pada melemahnya kepercayaan warga nahdliyin terhadap kepemimpinan organisasi.

“PBNU harus kembali ke pesantren, kembali ke ulama yang benar-benar hidup dalam tradisi keilmuan dan pengabdian. Jangan sampai NU hanya menjadi alat kepentingan kekuasaan,” tegasnya.

Gus Rosikh mengajak seluruh elemen warga NU untuk menjaga integritas Muktamar sebagai forum yang bermartabat. Gus Rosikh mendorong agar proses pemilihan kepemimpinan dilakukan secara jujur, transparan, dan berlandaskan pada kapasitas keilmuan serta keteladanan, bukan kekuatan modal.

"Saya berharap NU dapat tetap menjadi pilar utama dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat, serta berperan sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial dan politik bangsa," katanya.

JAKARTA - Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar segera Muktamar paling lambat awal Agustus 2026. Para ketua PWNU se-Indonesia menyampaikan desakan itu dengan mendatangi langsung kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menyampaikan bahwa kehadiran para ketua PWNU itu bagian dari konsolidasi pimpinan wilayah dalam merespons dinamika internal organisasi. Gus Rozin menambahkan ada keprihatinan mendalam bahwa pasca kesepakatan islah belum ada progres yang berarti untuk memecahkan kebuntuan komunikasi pada elite PBNU.

Forum ini sudah berdiskusi beberapa kali dan tidak menemukan solusi lain kecuali melalui pelaksanaan muktamar sesegera mungkin. Aspirasi tersebut disampaikan dan diterima Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar secara daring. Dan diterima secara langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf di ruang kerjanya.

Forum menilai keterlambatan pelaksanaan Muktamar berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi serta menghambat fokus NU dalam menjalankan peran strategis di tingkat kebangsaan dan keummatan.

Menurut Gus Rozin, kurang lebih ada tiga poin pernyataan sikap yang disampaikan Forum Ketua PWNU se-Indonesia kepada PBNU. Pertama, PBNU diminta melaksanakan Muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026.

“Jika hingga Agustus 2026 Muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU,” kata Gus Rozin saat dihubungi di Jakarta.

Kedua, lanjut dia, PBNU diminta konsisten menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 18 Maret 2026. Hal itu mencakup pembentukan panitia Munas/Konbes dan Muktamar, serta percepatan penerbitan dan penyelesaian surat keputusan (SK).

Ketiga, Steering Committee diminta menetapkan peserta Muktamar, meliputi PWNU, PCNU, dan PCINU, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan. Sikap tersebut didukung 23 Ketua PWNU dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan.

Dukungan itu menjadi sinyal kuat bahwa struktur wilayah menginginkan kepastian arah kepemimpinan organisasi. Forum Ketua PWNU menegaskan percepatan Muktamar menjadi langkah krusial untuk menjaga legitimasi kepemimpinan dan soliditas organisasi.

Ketidakpastian yang berlarut dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan struktural di tingkat wilayah dan cabang. “Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menyangkut masa depan jam’iyah dan peran strategis NU bagi bangsa,” demikian pernyataan yang mengemuka dalam forum tersebut.

“Forum ini murni inisiatif para ketua PWNU, tidak dikoordinir secara khusus. Bahkan kedatangan mereka ke Jakarta juga atas biaya sendiri, padahal ada yang dari Aceh dan Papua Pegunungan,” pungkasnya.

PYONGYANG - Korea Utara memanfaatkan perang Timur Tengah untuk mempercepat pengembangan senjatanya. Pyongyang memperkuat status nuklirnya di dunia di mana norma-norma internasional telah runtuh.

Kalkulasi AFP, sejak serangan AS-Israel terhadap Iran dimulai pada akhir Februari, Korea Utara telah melakukan lima peluncuran rudal, termasuk empat sejauh ini pada bulan April - terbanyak dalam satu bulan sejak Januari 2024.

Hal ini menyusul janji pemimpin Kim Jong Un untuk memperkuat kekuatan nuklir, karena Pyongyang menuai manfaat dari hubungan yang lebih dalam dengan Rusia dan mempertajam kecamannya terhadap sekutu AS, Korea Selatan.

Peluncuran tersebut “tampaknya merupakan bagian dari strategi yang canggih” untuk menyeimbangkan peningkatan militer dengan dinamika yang berubah antara Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, kata Lim Eul-chul, seorang ahli Korea Utara di Universitas Kyungnam Korea Selatan.

“Lanskap keamanan global saat ini telah berubah menjadi ‘zona tanpa hukum’ di mana norma-norma internasional yang ada tidak lagi berfungsi,” katanya.

“Korea Utara memanfaatkan kekosongan ini... untuk melengkapi persenjataan nuklirnya.”

“Dengan kemungkinan pertemuan puncak tersebut akan menarik perhatian pada agenda Korea Utara, Pyongyang mungkin telah memanfaatkan momen tersebut untuk memperkuat pesannya bahwa mereka adalah negara nuklir yang tidak dapat diubah,” kata Hong Min, seorang peneliti senior di Institut Unifikasi Nasional Korea, kepada AFP.

Namun, mereka juga ingin mengirimkan “sinyal berkelanjutan bahwa mereka memiliki postur pencegahan yang pada dasarnya berbeda dari Iran”.

Serangkaian peluncuran rudal dimulai segera setelah kongres Partai Buruh pada bulan Februari, sebuah acara yang diadakan setiap lima tahun sekali yang mengarahkan upaya negara.

"Waktu peluncuran tersebut menunjukkan bahwa Korea Utara ingin “mempercepat pencapaian yang terlihat” dalam kemampuan senjatanya," kata Hong.

Pada kongres tersebut, Kim mengatakan bahwa “posisi Korea Utara sebagai negara senjata nuklir telah dikonsolidasikan menjadi tidak dapat diubah dan permanen”.

Peluncuran tersebut melibatkan rudal balistik yang telah mendapat sanksi, rudal jelajah anti-kapal perang, dan amunisi kluster.

Para analis mengatakan kepada AFP bahwa manuver tersebut menunjukkan kemajuan teknis tertentu dan peningkatan kemampuan dengan senjata dwiguna, yang dirancang untuk peran nuklir dan konvensional.

Termasuk bukti kemampuan Korea Utara untuk memasang hulu ledak nuklir mini dan melakukan "serangan jenuh" yang membanjiri jaringan intersepsi musuh dengan jumlah yang sangat banyak, kata Lim.

Pyongyang kemungkinan akan terus melakukan uji coba rudal balistik "terus-menerus" saat mereka beralih dari pengembangan senjata sederhana menuju "normalisasi operasi nuklir," katanya.

"Rezim tersebut menilai bahwa sementara AS terikat di Timur Tengah, ini adalah waktu yang optimal untuk mempercepat pencegahan ofensif dan pengembangan paralel kekuatan nuklir dan konvensional."

Peluncuran tersebut juga menunjukkan kesediaan Korea Utara untuk memamerkan dukungannya dari Rusia, yang telah memberikan bantuan ekonomi dan teknis yang berharga kepada Pyongyang sebagai imbalan atas ribuan pasukan Korea Utara yang dikirim untuk membantu serangannya ke Ukraina.

“Ini adalah upaya untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki sekutu yang kuat di Rusia meskipun ada tekanan dari AS dan China, yang secara efektif membuat sanksi menjadi tidak relevan,” kata Lim.

Dalam pertukaran tingkat tinggi baru-baru ini, Pyongyang dan Moskow telah merayakan peresmian jembatan jalan pertama mereka, dimulainya pembangunan “jalan raya persahabatan”, dan peresmian kompleks peringatan militer Korea Utara.

Menteri pertahanan, dalam negeri, sumber daya alam, dan kesehatan Rusia, serta ketua parlemennya, kepala federasi serikat pekerjanya, dan kepala kantor berita TASS, semuanya telah mengunjungi negara yang terisolasi secara diplomatik tersebut.

Duta Besar Pyongyang untuk Moskow dilaporkan bahkan membahas kerja sama pertanian dengan pemimpin Kherson yang diangkat Rusia, di Ukraina yang diduduki.

“Korea Utara adalah salah satu dari sedikit negara yang tidak akan takut untuk beroperasi di Ukraina yang diduduki, dan kedua belah pihak memanfaatkan hal ini,” kata Fyodor Tertitskiy, seorang sarjana kelahiran Rusia di Universitas Korea Seoul yang mempelajari Korea Utara.

Ikatan budaya juga semakin dalam, dengan Rusia menyelenggarakan pameran seni Korea Utara yang mengagungkan perang Ukraina, dan sebuah restoran Korea Utara beroperasi di Moskow.

“Tidak ada ‘ledakan’ atau peningkatan tajam, tetapi selalu ada klien yang tertarik pada negara ini,” kata Olga, administrator sebuah agen perjalanan Moskow yang menawarkan tur ke Korea Utara dengan harga sekitar... USD1.500.

Namun Tertitskiy mengatakan dia ragu persahabatan itu akan bertahan lama setelah perang Ukraina, dengan mengatakan bahwa itu "hampir sepenuhnya didorong oleh invasi yang sedang berlangsung".

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan keunggulan sertifikat elektronik yakni tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan sertifikat analog.

Dia menjelaskan sertifikat elektronik salah satu keunggulannya adalah tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan sertifikat analog.

“Kami harapkan pengelola pondok pesantren dan masyarakat lainnya dapat mengikuti langkah ini, beralih ke Sertipikat Elektronik demi keamanan dan kemudahan di masa depan,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Data dokumen pertanahan tersimpan secara digital dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sehingga tetap aman meskipun terjadi bencana, seperti banjir atau gempa.

Sertifikat Elektronik juga dilengkapi dengan data spasial yang jelas dan terintegrasi. Dengan begitu, lokasi bidang tanah bisa dengan mudah ditelusuri melalui sistem digital, termasuk titik koordinat yang akurat.

Nusron menyebut, transparansi ini memudahkan masyarakat dalam memastikan kepastian letak dan batas bidang tanahnya.

“Batas-batasnya jelas, letaknya jelas. Tinggal dicek melalui sistem, lokasi dapat langsung diketahui secara transparan,” kata Nusron.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terus mendorong transformasi digital pelayanan pertanahan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pertanahan.

Terkait dengan digitalisasi layanan berdasarkan data statistik layanan yang diakses pemohon, lanjutnya, sebanyak 83 persen berkas layanan pertanahan diperoleh dari top tiga layanan yakni peralihan hak, layanan informasi dan hak tanggungan.

Dua dari top tiga layanan yakni layanan hak tanggungan dan informasi pertanahan sudah dilaksanakan secara elektronik, dan layanan peralihan hak telah dilaksanakan secara hibrid.

Adapun sisi positif penerapan layanan elektronik untuk masyarakat di antaranya: mengurangi kewajiban masyarakat datang ke kantor pertanahan sehingga dapat mengurangi antrean hingga 80 persen, kemudian meniadakan risiko kehilangan sertifikat baik karena pencucian, bencana alam dan kerusakan.

Ketiga menjamin keaslian sertifikat, tidak ada lagi sertifikat palsu; kemudian kemudahan akses sertifikat elektronik dan informasi data pertanahan yang lebih terjamin; kemudian terjaga keaslian dokumen.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026