Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran kaum intelektual muda yang memperoleh pendidikan Barat pada awal abad ke-20. Pendidikan membuka wawasan terhadap nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan nasionalisme yang berkembang di Eropa.

Salah satu kelompok yang berpengaruh adalah “Tiga Serangkai”: Ernest Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo. Mereka menggunakan tulisan, organisasi, dan media sebagai alat perjuangan untuk menumbuhkan kesadaran nasional dan mengkritik kebijakan kolonial Belanda secara terbuka.

Melalui Indische Partij, intelektual muda ini berupaya menyatukan berbagai golongan masyarakat tanpa memandang ras dan status sosial dalam satu identitas kebangsaan. Gerakan mereka menginspirasi lahirnya organisasi pemuda lainnya serta memperkuat semangat persatuan yang kemudian mencapai puncaknya dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928.

Alhasil, peran kaum intelektual muda tidak hanya sebagai penggerak awal, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam membangun kesadaran nasional yang mengarah pada kemerdekaan Indonesia.

Hasil perjuangan tersebut dapat kita nikmati saat ini. Berdasarkan data World Bank pada 2025, angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menunjukkan perbaikan secara umum, meskipun masih menghadapi tantangan struktural. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional dengan pengeluaran US$3 per hari mencerminkan penurunan jangka panjang, tetapi masih rentan terhadap tekanan ekonomi global.

Sementara itu, tingkat pengangguran menurut World Bank pada 2025 sebesar 3,2% cukup tergolong rendah, tetapi kualitas pekerjaan dan upah riil masih menjadi isu utama dalam pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5% dan relatif stabil, penciptaan lapangan kerja berkualitas belum sepenuhnya optimal.

Dari sisi pembangunan sumber daya manusia, indikator seperti Human Capital Index (HCI) yang dikembangkan World Bank menggambarkan kontribusi pendidikan dan kesehatan terhadap produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas manusia di Indonesia terlihat dari kenaikan indikator pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan PDB per kapita yang mencapai sekitar US$4.925 pada 2024-2025. PDB per kapita Indonesia masih di bawah negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Potensi sumber daya yang ada belum secara otomatis menghasilkan output yang besar bagi masyarakat. Jika dikaitkan dengan rasio human capital terhadap PDB, masih terdapat kesenjangan antara potensi sumber daya manusia dan output ekonomi yang dihasilkan. Dengan demikian, investasi pada pendidikan, keterampilan, dan kesehatan tetap menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan.

Sejalan dengan perkembangan, kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong perkembangan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan arah yang semakin komprehensif dan berkelanjutan. Melalui program wajib belajar yang diperluas menjadi 12 tahun serta pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN, pemerintah berupaya meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah.

Di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berbagai inisiatif seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kurikulum Merdeka, dan digitalisasi sekolah diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat dasar dan menengah.

Sementara itu, di pendidikan tinggi, kebijakan seperti Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), peningkatan otonomi perguruan tinggi, serta penguatan kolaborasi dengan industri bertujuan meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global.

Tren tertiary enrolment (angka partisipasi perguruan tinggi) di Indonesia sepanjang 1970–2025 menunjukkan transformasi yang konsisten dari sistem yang sangat terbatas menjadi semakin terbuka dan massal. Berdasarkan data UNESCO Global Education Monitoring Report, pada sekitar 1970 angka partisipasi perguruan tinggi di Indonesia masih di bawah 3%, mencerminkan akses yang hanya dinikmati oleh kelompok elite.

Sejak 1990-an, terjadi ekspansi signifikan seiring pertumbuhan ekonomi, kebijakan perluasan akses pendidikan, serta meningkatnya peran perguruan tinggi swasta. Hal ini meningkatkan angka partisipasi hingga mencapai kisaran lebih dari 40% pada awal 2020-an.

Meskipun pertumbuhan ini menunjukkan kemajuan besar dalam membuka akses pendidikan tinggi, lajunya relatif lebih bertahap dibandingkan dengan negara seperti Singapura yang telah mencapai akses pendidikan tinggi yang hampir universal, serta sedikit tertinggal atau sebanding dengan Vietnam dan Thailand. Secara keseluruhan, tren Indonesia mencerminkan pergeseran menuju mass higher education.

Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan telah memberikan kontribusi terhadap perbaikan indikator sosial ekonomi, seperti penurunan kemiskinan dan relatif rendahnya tingkat pengangguran.

Namun, dampak tersebut belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan output ekonomi yang merata bagi masyarakat. Meskipun partisipasi pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, meningkat secara signifikan dan kebijakan pemerintah semakin progresif, masih terdapat kesenjangan antara peningkatan human capital dan produktivitas ekonomi yang dihasilkan.

Hal ini tercermin dari masih terbatasnya kualitas pekerjaan, rendahnya upah riil di sebagian sektor, serta PDB per kapita yang tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Pendidikan di Indonesia telah berhasil menjadi fondasi penting bagi pembangunan.

Namun, tantangan ke depan terletak pada memastikan bahwa peningkatan akses dan kualitas tersebut benar-benar terkonversi menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan keterampilan yang relevan, dan peningkatan daya saing tenaga kerja di pasar global.

Arah pembangunan pendidikan di Indonesia yang berpijak pada semangat nilai-nilai “Tut Wuri Handayani” yang dicetuskan oleh Suwardi Suryaningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan dorongan, dukungan, dan pemberdayaan dari belakang agar setiap individu mampu berkembang secara mandiri.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan harus diiringi dengan upaya membimbing generasi muda agar mampu mengaktualisasikan potensinya dalam dunia kerja dan kewirausahaan. Semangat “Tut Wuri Handayani” menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari angka partisipasi atau capaian akademik, tetapi dari sejauh mana pendidikan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Kampus-kampus besar berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)--seperti UGM, UI, IPB, dan ITB–sebaiknya didorong menuju kemandirian penuh. Bahkan, kalau perlu, diswastakan. Argumen saya sederhana: kampus-kampus tersebut telah memiliki reputasi baik, jaringan kuat, peminat tinggi, kerja sama internasional mapan, serta fasilitas perkuliahan dan penelitian yang memadai.

Dengan menjadi mandiri, maka iklim pendidikan tinggi di Indonesia akan lebih kompetitif. Alhasil, dapat mendorong universitas-universitas unggulan dari luar negeri masuk, kemudian dapat menjadi benchmark bagi kampus-kampus lokal. Dampak selanjutnya, triliunan anggaran negara yang selama ini terserap oleh kampus-kampus tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat perguruan tinggi di daerah yang masih tertinggal.

Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi. Namun, tanpa pendidikan, industrialisasi, dan lapangan kerja yang memadai, bonus tersebut justru dapat menjadi bencana demografi. Situasi ini dapat memicu peningkatan pengangguran, ketimpangan ekonomi, hingga kriminalitas yang berujung pada potensi konflik sosial.

Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah penduduk berusia 19-23 tahun, maka perluasan pendidikan tinggi sangat dibutuhkan. Kita memerlukan pemerataan kualitas, agar bonus demografi ini selaras dengan industrialisasi yang kemudian diharap berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Tiongkok dan Fleksibilitas Kebijakan

Fleksibilitas kebijakan pendidikan ini pernah dilakukan Tiongkok. Akhir 1970an, Deng Xiao Ping mulai memimpin Tiongkok dalam kondisi ekonomi yang terpuruk pasca-Revolusi Kebudayaan. Lebih mengkhawatirkan lagi, di saat yang sama Tiongkok sedang menghadapi Bonus Demografi.

Pembenahan dimulai dengan mereformasi sektor Pendidikan Tinggi: merombak ulang tata kelola kampus-kampus negeri, dan mulai berkolaborasi dengan sektor industri melalui transfer pengetahuan dan teknologi berbasis korporasi.

Salah satu contohnya adalah kehadiran Motorola pada pertengahan 1980an, yang membawa sistem pelatihan internal bernama Motorola University (semacam Corporate University), yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain seperti Lenovo. Ribuan insinyur Tiongkok dilatih dalam mekanisme ini. Hal ini terus berlanjut hingga kini, perusahaan domestik seperti Huawei dan Haier juga membangun corporate university serupa.

Pada 2000an, Tiongkok mulai membuka diri terhadap kehadiran kampus asing. Tujuannya adalah agar kampus-kampus di dalam negeri memiliki benchmark dalam tata kelola. Universitas seperti University of Nottingham Ningbo, Xián Jiaotong-Liverpool University hingga New York University Shanghai hadir dengan regulasi ketat.

Menariknya, pemerintah Tiongkok membatasi bidang studi yang boleh diajarkan khusus pada bidang ilmu sains, teknologi dan bisnis. Sementara bidang studi sosial, politik, dan kebudayaan tetap dikontrol oleh institusi domestik. Ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan dalam membangun sistem pendidikan tinggi yang kuat. Dan setelahnya kita tahu, Tiongkok tumbuh menjadi raksasa ekonomi baru.

MBG dan Fleksibilitas Kebijakan

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan hingga Rp335 triliun per tahun patut diapresiasi sebagai upaya meningkatkan kualitas nutrisi sumber daya manusia. Namun, kita memiliki pekerjaan rumah darurat, karena banyak ahli menyatakan puncak bonus demografi sudah terjadi pada 2020, dan akan terus melandai hingga 2040.

Artinya kita sedang berada di fase kritis dalam memanfaatkan bonus demografi. Apakah tepat jika memulainya dengan perbaikan gizi? Atau kita harus melompat memperbaiki kualitas pendidikan tinggi, dengan harapan mampu mencetak manusia yang siap mendorong investasi dan industrialisasi?

Jika kita menggunakan pendekatan sederhana, dengan asumsi biaya pendidikan tinggi berkualitas adalah Rp20 Juta per mahasiswa per tahun (asumsi ini didapat dari pengalaman akreditasi program studi), maka satu kampus dengan 30 ribu mahasiswa membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar per tahun.

Dengan skema dana abadi–sejumlah uang yang diinvestasikan dan tidak boleh diganggu-gugat–dan asumsi imbal hasil moderat 5%-6%, sebuah kampus dapat beroperasi mandiri dengan dana sekitar Rp10-12 triliun. Artinya, jika anggaran MBG dialokasikan sebagai dana abadi perguruan tinggi, maka Rp335 triliun dapat membiayai sekitar 34 kampus berkualitas secara berkelanjutan. Hampir 1 juta mahasiswa dapat menikmati pendidikan tinggi berkualitas secara gratis setiap tahun.

Keberadaan dana abadi yang dikelola secara profesional tentu akan berdampak baik: mulai dari pendidikan gratis, peningkatan anggaran seiring kecerdasan dalam berinvestasi, peningkatan fasilitas belajar-mengajar, kesejahteraan dosen, hingga pengelolaan kerja sama industri dan kerja sama kampus asing unggulan seperti yang dilakukan oleh Tiongkok.

Tentu saja seiring dengan berjalannya waktu dan dalam kondisi tertentu, kampus tetap dapat memungut uang kuliah agar dapat semakin memperkuat basis keuangan. Hal ini dilakukan oleh universitas top dunia seperti Universitas Harvard. Mereka tetap mengenakan tuition fee meskipun dana abadi yang mereka miliki mencapai Rp900 triliun. Imbal hasil yang mereka dapat bahkan melampaui kebutuhan operasionalnya.

Jika dikaitkan dengan gagasan awal, maka strategi ini dapat diterapkan pada daerah yang tingkat pembangunan manusianya masih rendah. Dengan dana abadi, kampus di daerah dapat tumbuh menjadi pusat unggulan baru yang menopang industrialisasi. Pemerintah bisa mengarusutamakan bidang Science, Technology, Engineering, Math (STEM) dalam program ini.

Tidak masalah jika pemerintah ingin tetap mempertahankan MBG, selama tata kelolanya dibuat profesional, tepat sasaran dan tidak sekedar menguntungkan pihak elite. Namun, pemerintah juga tidak haram apabila mengadopsi strategi fleksibel ala Tiongkok: sebagian anggaran untuk perbaikan nutrisi generasi belia, sebagian lagi untuk investasi pendidikan tinggi dalam rangka memanfaatkan ujung bonus demografi.

Penutup

Kita tidak bisa mengulang masa lalu, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk membentuk masa depan. Tahun 2040 tinggal 14 tahun lagi. Jika Indonesia ingin bergegas mendorong industrialisasi dan meningkatkan daya saing global, maka investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi adalah keniscayaan yang harus dimulai hari ini.

Pertanyaannya bukan lagi apakah kita memiliki anggaran, tetapi bagaimana kita mengalokasikannya dengan cerdik. Pilihan antara mendahulukan gizi atau investasi pendidikan tinggi bukanlah dikotomi yang harus dipertentangkan, melainkan keseimbangan yang harus dirancang secara cermat. Tanpa itu, bonus demografi bisa menjadi bencana demografi yang sulit ditanggung generasi selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2026 mengubah ketentuan dalam Perpres Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Regulasi yang diteken pada 9 Februari 2026 ini menempatkan penguatan sains dan teknologi, termasuk pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda, sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.

Perubahan tersebut secara spesifik menyasar penguatan peran Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi (Ditjen Saintek). Dalam beleid terbaru, pemerintah memperjelas mandat lembaga ini, mulai dari perumusan hingga pelaksanaan kebijakan di sektor sains dan teknologi.

Dalam ketentuan yang diperbarui, disebutkan bahwa Ditjen Saintek memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun arah kebijakan nasional di bidang sains dan teknologi sekaligus memastikan implementasinya berjalan efektif di lapangan.

Salah satu poin penting dalam perubahan ini adalah penugasan langsung terkait pembangunan institusi pendidikan unggulan. Dalam aturan tersebut ditegaskan mengenai pembangunan dan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda.

Penugasan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia unggul sejak jenjang pendidikan menengah, khususnya di bidang sains dan teknologi.

Selain pembangunan fisik, Ditjen Saintek juga diberi mandat untuk mengembangkan kualitas tenaga pendidik. Fokusnya adalah penguatan talenta guru berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) yang akan menjadi tulang punggung pembelajaran di SMA Unggul Garuda.

Tak hanya itu, aspek pengawasan dan evaluasi juga menjadi bagian penting dari tugas lembaga ini.

"Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sains, teknologi, dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda,” demikian dalam beleid disebutkan.

Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa seluruh program berjalan terukur dan akuntabel.

Perpres ini juga menegaskan bahwa perubahan regulasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong transformasi pendidikan berbasis sains dan teknologi di Indonesia.

Proses pengundangan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dengan pengesahan administratif oleh pejabat di Kementerian Sekretariat Negara.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” demikian penutup regulasi ini langsung berlaku sejak diundangkan.

Melalui perubahan ini, pemerintah mempertegas arah kebijakan pendidikan tinggi dan sains nasional, dengan menempatkan pengembangan talenta unggul sebagai kunci menghadapi persaingan global di era teknologi.

Bisnis.com, MALANG — Wacana penghapusan program studi keguruan yang digaungkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sekjen Kemdiktisaintek) Prof. Badri Munir Sukoco dengan alasan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri berisiko menyederhanakan makna pendidikan dan mengancam masa depan pembentukan karakter bangsa.

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Isnaini, mengatakan wacana tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam memetakan arah pendidikan nasional secara komprehensif. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar mengikuti tren pasar kerja.

"Pemerintah melalui pendidikan tinggi tidak selalu harus mengekor pada tren industri. Kampus adalah ruang inkubasi pemikiran kritis. Ketika kebijakan hanya berorientasi pada pasar kerja, fungsi intelektual tersebut akan tergerus. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan posisi pendidikan tinggi sebagai penggerak intelektualitas kritis masyarakat," ujarnya dikutip Senin (4/5/2026).

Dia menambahkan bahwa pendidikan sejatinya merupakan proses untuk memanusiakan manusia, sebagaimana filosofi yang diusung oleh bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara.Pendidikan tidak hanya membekali lulusan dengan keterampilan teknis agar siap bekerja, tetapi juga membangun cara berpikir, sikap, estetika, dan tanggung jawab sosial.

"Jika guru atau lulusan kependidikan hanya diukur dari serapan kerja, itu sangat tidak ideal. Kalau logikanya hanya soal keterampilan teknis, lebih baik kita cukup membangun Balai Latihan Kerja (BLK) saja, tidak perlu ada perguruan tinggi. Lulusan yang hanya cakap teknis tanpa bekal nilai estetika dan moral berisiko menjadi pekerja yang kehilangan arah," tegasnya.

Isnaini menekankan sarjana pendidikan memiliki fleksibilitas karier yang luas. Mereka tidak harus selalu menjadi guru formal di kelas.

Banyak lulusan prodi kependidikan yang berkontribusi di berbagai sektor industri dengan membawa perspektif humanistik yang tidak dimiliki oleh lulusan non-kependidikan. Sentuhan etika dan moral inilah yang sering kali tidak masuk dalam hitungan statistik serapan kerja, namun sangat krusial dalam dunia profesional.

Mengenai isu surplus atau ketidaksesuaian jumlah lulusan, dia menilai, persoalan utama bukan pada keberadaan prodinya, melainkan pada sistem distribusi dan rekrutmen tenaga pendidik yang belum optimal secara nasional. Ketimpangan jumlah guru antarwilayah menunjukkan adanya hambatan struktural yang seharusnya dibenahi oleh pemerintah.

Sebagai solusi, dia menyarankan, agar pemerintah memperketat regulasi melalui sistem on/off program studi berdasarkan akreditasi dan evaluasi kualitas, bukan dengan menutupnya secara menyeluruh. Pengutamaan prodi dengan akreditasi 'unggul' dinilai lebih bijak untuk menjamin kualitas lulusan tanpa menghancurkan ekosistem keilmuan kependidikan.

“Yang harus dibenahi adalah sistemnya. Regulasi bisa diperketat dan kualitas dievaluasi secara berkala. Persoalan pendidikan adalah persoalan masa depan peradaban, sehingga tidak bisa hanya dilihat dari kacamata statistik angka semata,” ucapnya.

Jika kebijakan ini terus dipaksakan hanya demi mengejar angka serapan industri, dia mengingatkan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar keberlanjutan sebuah program studi, melainkan kualitas manusia Indonesia di masa depan.(K24)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Guru Besar President University (Presuniv) Jhanghiz Syahrivar menilai pemasaran tidak lagi bisa dipandang sekadar alat mendorong penjualan atau keuntungan bisnis. Menurutnya, pemasaran juga membentuk cara masyarakat memahami nilai, konsumsi, hingga tanggung jawab sosial.

Pandangan itu disampaikan Jhanghiz dalam orasi ilmiahnya saat dikukuhkan sebagai Guru Besar di President University, 21 April 2026. Jhanghiz yang juga alumni President University angkatan 2005 itu menjadi alumni pertama kampus tersebut yang meraih jabatan akademik tertinggi.

Dalam orasinya, Jhanghiz menekankan praktik pemasaran memiliki pengaruh yang jauh lebih luas dari sekadar transaksi ekonomi. Ia menilai mekanisme pasar ikut membentuk makna sosial, relasi kuasa, hingga cara masyarakat memandang identitas dan pengakuan sosial.

“Melalui mekanisme pasar, beban moral didistribusikan, makna sosial diproduksi, dan relasi kuasa dilembagakan dalam bentuk yang sering kali tampak wajar,” ujarnya.

Jhanghiz mendorong dunia akademik untuk mengembangkan riset pemasaran yang lebih kritis, termasuk terhadap praktikgreenwashingdan penggunaan nilai sosial maupun religius untuk kepentingan komersial. Menurutnya, ilmu pemasaran perlu bergerak dari sekadar mengejar efektivitas bisnis menuju pendekatan yang lebih etis.

Ia mengatakan pertanyaan dalam pemasaran tidak cukup berhenti pada apa yang efektif atau menguntungkan perusahaan.

"Pemasaran juga harus menjawab apa yang adil, pantas, dan bertanggung jawab,” kata Jhanghiz.

Menurut Jhanghiz, pendekatan ini semakin relevan di Indonesia yang memiliki nilai budaya dan religius yang kuat. Ia menilai pemasaran memiliki tanggung jawab publik karena dapat memengaruhi cara masyarakat mengambil keputusan dan membangun nilai.

“Jika pemasaran diajarkan tanpa keberanian moral, ia akan menjadi disiplin yang efisien tapi hampa,” ujarnya.

Jhanghiz kini tercatat sebagai guru besar termuda di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten. Pencapaian ini sekaligus menandai perjalanan 18 tahun sejak ia lulus dari President University hingga kembali ke kampus sebagai profesor.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) akan mengevaluasi dan berpotensi menutup program studi (prodi) yang tidak relevan dengan kebutuhan industri, seiring tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun yang tidak sebanding dengan serapan tenaga kerja.

Dilansir dari Antara, kebijakan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, sebagai upaya pemerintah menyesuaikan pendidikan tinggi dengan kebutuhan masa depan, termasuk mendorong pengembangan prodi berbasis delapan industri strategis.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengajak perguruan tinggi memilah bahkan menutup program studi (prodi) yang kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja ke depan.

“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco.

Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis, menjelaskan langkah ini dilakukan pemerintah untuk menekan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dengan industri. Kemdiktisaintek mencatat setiap tahun kampus meluluskan 1,9 juta generasi muda terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma.

Pada saat yang sama, kata dia, ketika terjadi deindustrialisasi dini para lulusan ini akan kesulitan masuk ke pasar kerja, sehingga pemerintah mengeluarkan inisiatif meningkatkan industrialisasi, khususnya industri spesifik. Dengan adanya delapan industri strategis yaitu energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju, maka perguruan tinggi didorong untuk mengoptimalkan peluang di sana.

“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama, dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan Konsorsium PKPT (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan) kami butuhkan,” ujar Badri.

Ia menilai semestinya dalam menyambut bonus demografi, pendidikan tinggi dapat mengantar Indonesia maju lewat lulusan yang bisa menjawab kebutuhan masa depan. Saat ini banyak kampus yang melakukan strategi market driven atau membuka prodi sesuai jurusan yang sedang laris oleh para calon mahasiswa.

“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” kata Badri.

Selain itu Kemdiktisaintek menemukan tiap tahun jurusan keguruan atau kependidikan mewisuda 490.000 lulusan, sementara pasar calon guru 20.000 orang, sehingga sisanya menjadi pengangguran terdidik. Untuk itu ia mengajak perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium PTKP, yang dibentuk bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemenedukbangga) /BKKBN membantu dalam menyusun kajian prodi yang masih relevan.

Pemerintah juga mengajak kampus menggunakan strategi market driving dengan menggerakkan pasar, terutama delapan industri strategis yang sudah disusun pemerintah.

“Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan,” ucapnya.

Di sisi lain, wacana penutupan prodi juga mendapat sorotan dari kalangan akademisi.

Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) Radius Setiyawan menilai penutupan program studi harus dikaji secara kritis agar tidak menggeser tujuan utama Kemdiktisaintek menata prodi berbasis kebutuhan industri.

“Sejak Orde Baru, kita sudah mengenal diksi pembangunan, modernisasi, hingga konsep link and match dengan industri,” ujar Radius di Surabaya, Selasa.

Radius menjelaskan, konsep link and match merujuk pada keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri sebagai pengguna lulusan, serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.

“Secara kritis, konsep link and match berpotensi melahirkan manusia yang kurang kritis, hanya berorientasi material, dan hanya difokuskan sebagai tenaga kerja di sektor industri,” tegasnya.

Menurut Radius, orientasi pendidikan saat ini belum banyak beranjak dari pola era Orde Baru, yang ditandai dengan narasi pembangunan, modernisasi pendidikan, serta dorongan mengejar ketertinggalan.

Ia menuturkan, narasi tersebut cenderung menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan fisik dan industrialisasi, bukan semata sebagai ruang pengembangan nalar kritis.

“Terjadi semacam demitologisasi pembangunan yang justru melahirkan mitos baru tentang keharusan mengejar ketertinggalan,” ujarnya.

Ia menilai, jargon mengejar ketertinggalan kerap mengandaikan bahwa masyarakat perlu meninggalkan pandangan lama menuju modernitas demi kemajuan ekonomi dan industri. Radius menambahkan penekanan pada konsep link and match menunjukkan adanya kecenderungan negara mengarahkan pendidikan agar selaras dengan kepentingan industri, seiring menguatnya logika pasar.

“Individu menginternalisasi prinsip-prinsip pasar dan mengontrol dirinya sendiri. Siswa dikendalikan melalui norma sosial yang mendorong kompetisi berorientasi industri,” ujarnya.

Ia menilai, pendidikan saat ini berpotensi terdorong ke arah marketisasi dan komersialisasi yang memiliki kemiripan dengan pola developmentalisme pada masa sebelumnya.

8 Jurusan dengan Daya Tampung Terbanyak di Indonesia

Sementara itu, di tengah wacana evaluasi dan potensi penutupan prodi, sejumlah jurusan justru masih memiliki daya tampung besar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Berikut daftar prodi dengan daya tampung terbanyak:

1. Hukum – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa = 380 orang
2. Manajemen – UPN “Veteran” Yogyakarta = 354 orang
3. Ilmu Hukum – Universitas Sam Ratulangi = 350 orang
4. Ilmu Hukum – Universitas Udayana = 297 orang
5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) – Universitas Negeri Medan = 288 orang
6. Ilmu Hukum – Universitas Tanjungpura = 284 orang
7. Ilmu Hukum – Universitas Negeri Semarang = 283 orang
8. Hukum – Universitas Lampung = 280 orang

Kebijakan penataan hingga penutupan prodi tak relevan menjadi sinyal kuat perubahan arah pendidikan tinggi di Indonesia. Di satu sisi, langkah ini diharapkan mampu menekan pengangguran terdidik dan meningkatkan kesesuaian lulusan dengan kebutuhan industri. Namun di sisi lain, para akademisi mengingatkan agar pendidikan tidak semata diarahkan pada kepentingan pasar, melainkan tetap menjaga perannya sebagai ruang pengembangan nalar kritis dan pembentukan karakter generasi masa depan.

Selalu terbesit pertanyaan mengapa di negara ini banyak kebijakan yang dilahirkan oleh para pejabat bergelar akademik berderet-deret malah jauh dari akal sehat. Pertanyaan lain yang mengikutinya adalah mengapa ketika rakyat menjerit menghadapi krisis, perguruan tinggi, institusi yang kerap disebut sebagai “benteng terakhir” kebenaran, justru gagap atau bahkan bungkam.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat mungkin terbaca dalam kondisi kampus-kampus kita hari ini. Bukan rahasia lagi bahwa pendidikan tinggi kita sedang terengah-engah karena permintaan capaian luaran pendidikan tinggi dan riset milenium ini, di samping tekanan finansial akibat berbagai jenis kompetisi. Ini mengakibatkan kebergantungan finansial untuk operasional perguruan tinggi, yang selanjutnya membuatnya rentan terhadap dinamika pemerintahan, sehingga otonominya kian terkikis oleh “gerinda” kepentingan birokrasi dan politik praktis.

Saat ini otonomi perguruan tinggi berada di titik yang amat rendah, tetapi tidak buntu. Ada kesalahkaprahan yang kronis dalam cara pemerintah memaknai perannya dalam relasinya dengan perguruan tinggi: karena negara memberikan dana, negara merasa berhak mendikte gerak-gerik akademik hingga ke urusan administratif yang paling remeh sekalipun.

Meminta tanggung-jawab atas pemanfaatan dana adalah wajar, namun ini tidak sama dengan mendikte. Memberikan dukungan, termasuk finansial, bagi pendidikan adalah kewajiban konstitusional negara, bukan karcis untuk menyeragamkan pikiran, apalagi membungkam suara kritis. Fenomena itu mencerminkan mentalitas pemerintah sebagai “pemberi kerja” vis à vis institusi yang semestinya mementingkan nalar.

Bila kampus dipaksa tunduk pada aturan birokrasi yang kaku dan tak jarang irasional, kualitas pendidikan dan riset terancam ambruk. Otonomi perguruan tinggi bukan sekadar hak istimewa para profesor. Melainkan, syarat mutlak agar proses pencarian kebenaran bisa berjalan dengan pikiran merdeka, independen dari tekanan para pemangku kepentingan, dan hanya berkomitmen pada etika kerja demi keluhuran pengetahuan dan ekosistem perguruan tinggi.

Tanpa itu kampus hanya akan menjadi produsen stempel bagi kebijakan pemerintah. Proses transfer pengetahuan pun akan menjadi kering, tak akan menciptakan ekosistem intelektual yang sehat maupun hasil pendidikan yang bermakna. Jika tak segera diperbaiki, berangsur, perguruan tinggi bisa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Ketidakbebasan tersebut bukan saja bersumber pada tekanan dari luar, melainkan dapat juga dari degenerasi sistem di dalam. Struktur organisasi perguruan tinggi perlu disusun agar jalur komando dan jalur koordinasi, termasuk jalur bottom-up, dapat memastikan pengkondisian kerja internal perguruan tinggi mencerminkan marwahnya sebagai ekosistem yang mempersiapkan intelektual muda dan menghidupkan roda pengetahuan yang progresif. Wujudnya terlihat dalam strategi pemajuan, indikator kinerja, pola kepemimpinan, mekanisme struktural, hingga praktek keseharian.

Kepekaan pada kondisi negara dan bangsa, berikut keterlibatannya dalam upaya perbaikan kondisi tersebut, telah lama diterima sebagai salah satu tanggung jawab moral universitas.

Kungkungan birokratis yang berlebihan merupakan lonceng peringatan bahaya bagi kebebasan akademik. Independensi adalah syarat, bukan sekadar hak. Kampus mesti menjadi tempat yang membolehkan segala ideologi tumbuh, diuji, dan bahkan dipertentangkan secara terbuka tanpa ancaman sanksi. Pemimpin perguruan tinggi perlu didukung agar selalu berani melindungi otonomi perguruan tinggi, agar peran kampus sebagai pengampu kebenaran senantiasa terjaga.

Mempertimbangkan hal itu, kebaikan tata kelola internal kampus dapat diterima sebagai cerminan dari kesehatan rasional sebuah negara. Jika kampusnya sakit dan lemah, akal sehat publik pun akan reyot.

Kita harus mulai membicarakan model baru agar kampus bisa bernapas lega tanpa harus selalu menengadah, menunggu dengan segala ketidakpastian kucuran dana yang akan datang bersama instruksi birokrasi. Kebergantungan finansial pada satu sumber sering menjadi celah bagi relasi kuasa, termasuk intervensi politik.

Karenanya, kita harus menghidupkan dan memperkuat potensi berbagai sumber pendanaan dan menjernihkan mekanisme realisasinya, seperti pendanaan publik (public funding), penggalangan dana (crowdfunding), hingga pembentukan dana abadi (endowment). Semua ini bukan sekadar pilihan, tapi keharusan prinsipil.

Dengan sumber pendanaan yang beragam dan transparan, kampus berlatih melaksanakan good governance dalam konteks luas, sehingga semakin dipercaya dan bisa memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menjaga integritas akademiknya. Dana abadi publik memastikan riset-riset dilakukan bukan demi pesanan sponsor atau kepentingan jangka pendek penguasa, melainkan demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat luas. Kemandirian finansial merupakan fondasi bagi kemandirian nalar.

Di samping itu, satu hal yang memiriskan dalam satu dasawarsa terakhir adalah semakin lebarnya jurang antara pengetahuan di menara gading dan realitas di akar rumput. Kampus biasa sibuk memproduksi pengetahuan dan teknologi canggih, sementara masyarakat di sekitarnya merasa asing dan tidak terhubung. Ada kelembaman dalam mengkomunikasikan luaran akademik untuk menjadikannya sebagai modal rasional bagi publik.

Maka, inilah tugas besar akademia kontemporer: memastikan kemampuan berpikir rasional dan kritis tidak terbatas pada mereka yang memiliki gelar akademik. Kemampuan menalar harus menjadi modal esensial bagi rakyat luas agar mereka dapat berkontribusi aktif pada pemajuan bangsa, menyaring dan memanfaatkan informasi, sekaligus menjadi “senjata” agar tak mudah dibodohi oleh retorika kosong atau solusi-solusi palsu. Akademisi berutang moral untuk menghidupkan nalar itu kembali ke tengah masyarakat, menjadikannya perangkat rasional dalam perjuangan kolektif untuk menghadapi krisis yang nyata.

Jelas, keberadaan kampus tak boleh terlepas dari konteks sosialnya. Kampus tak boleh berjalan sendiri, sementara rakyat berjuang habis-habisan menghadapi ketidakadilan. Ini adalah perjuangan kolektif yang melibatkan semua elemen: staf administrasi, dosen, peneliti, dan mahasiswa. Di luar kampus, para individu ini adalah juga anggota masyarakat. Kita harus mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwasanya “ideologi kampus” adalah rumah kebenaran yang relevan dengan penderitaan rakyat.

Membiarkan otonomi kampus terus dikerdilkan sama dengan membiarkan nalar bangsa ini dilumpuhkan. Mengembalikan otonomi lembaga pendidikan tinggi bukan hanya soal teknis tata kelola, tapi soal menyelamatkan masa depan demokrasi kita. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan rakyat yang berkuasa harus memiliki nalar yang tajam. Agar nalar itu tumbuh subur, kampus harus merdeka, berdaulat, dan selalu berani memperjuangkan kebenaran.

TULANG BAWANG - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyelenggarakan silaturahmi sekaligus peresmian Gedung UMJ Kampus Tulang Bawang, Lampung, pada Selasa (28/04/2026). Agenda ini merupakan tindak lanjut implementasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Tulang Bawang dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Rektor UMJ, Ma’mun Murod menjelaskan, berdirinya gedung tersebut menjadi komitmen UMJ dalam menghadirkan pendidikan di daerah. UMJ saat ini memiliki 65 program studi, termasuk okupasi terapi yang baru mendapatkan SK, ada 8 prodi yang sedang berproses, serta rencana pembukaan beberapa program doktor dan PSDKU tambahan.

"Hari ini kami bisa melangkahkan kaki di Lampung untuk peresmian gedung sekaligus silaturahmi UMJ di Tulang Bawang. UMJ terus berkomitmen untuk terus memajukan pendidikan serta akan mengangkat dosen dari putra-putri daerah Tulang Bawang dan Lampung," Ma’mun Murod dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Sementara itu, Kepala LLDikti Wilayah II, Iskhaq Iskandar menambahkan pentingnya kolaborasi dalam pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan harus membangun fondasi yang kuat dengan tujuan utama memerdekakan peserta didik. Kehadiran UMJ diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di wilayah tersebut.

"Kehadiran UMJ bukan untuk mengecilkan perguruan tinggi yang sudah ada di Lampung namun justru akan berkolaborasi, bersinergi, membangun dan memajukan pendidikan tinggi khususnya di Provinsi Lampung," katanya.

Kegiatan dilanjutkan dengan Kajian oleh Mendikdasmen sekaligus Sekertaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti yang menegeaskan pentingnya perguruan tinggi Unggul di daerah untuk menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas.

Pendirian kampus terakreditasi unggul di daerah baru itu lebih efisien secara anggaran dan mutunya lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada mendirikan perguruan tinggi baru dari awal yang sifatnya coba-coba.

"Karena itu kita berupaya menghadirkan pendidikan yang aksesibel, affordable, dan fleksibel. Aksesibel berarti dekat dengan masyarakat. Affordable berarti terjangkau, bukan gratis, tetapi yang tidak mampu harus dibantu," ujar Abdul Mu'ti.

Bisnis.com, JAKARTA – Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apabila terjadi maka orang nomor satu di Indonesia itu telah merombak kabinetnya sebanyak 4 kali dalam 1,5 tahun pemerintahannya.

Sebab, Presiden Ke-8 RI itu tercatat telah melakukan tiga kali reshuffle sepanjang 2025 dalam dua fase besar. Perombakan pertama terjadi pada 19 Februari 2025 dan menyasar sektor pendidikan tinggi.

Pergantian pejabat di dalam kabinet mulai terlihat sejak fase awal pemerintahan, ketika Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Brian Yuliarto. Langkah tersebut menjadi sinyal awal bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri dilakukan secara cepat.

Memasuki September 2025, perombakan kabinet berlangsung dalam skala yang lebih luas. Pada 8 September, sejumlah posisi penting mengalami perubahan, dengan total lima jabatan yang dirombak. Salah satu yang paling mencolok adalah pergantian Menteri Keuangan, dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Di sektor lain, perubahan juga terjadi pada kementerian yang menangani koperasi, di mana Budi Arie Setiadi digantikan oleh Ferry Juliantono. Sementara itu, posisi Menteri Pelindungan Pekerja Migran yang sebelumnya dijabat Abdul Kadir Karding beralih kepada Mukhtarudin.

Pada waktu yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo diberhentikan dari jabatannya, dengan kursi tersebut sempat tidak langsung terisi. Di sisi lain, posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang sebelumnya dipegang Budi Gunawan untuk sementara dijabat oleh Sjafrie Sjamsoeddin.

Tak hanya melakukan pergantian, pemerintah juga memperkenalkan jabatan baru dalam struktur kabinet, yakni Menteri Haji dan Umrah, yang kemudian dipercayakan kepada Mochamad Irfan Yusuf.

Beberapa hari setelah gelombang reshuffle tersebut, tepatnya pada 17 September 2025, pemerintah melakukan penataan lanjutan untuk mengisi jabatan yang masih kosong maupun yang sebelumnya hanya diisi secara sementara. Posisi Menko Polhukam akhirnya ditetapkan secara definitif kepada Djamari Chaniago, sementara kursi Menteri Pemuda dan Olahraga yang sempat lowong diisi oleh Erick Thohir.

Perubahan juga menjangkau posisi setingkat menteri di lingkar Istana. Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto digantikan oleh Muhammad Qodari, sedangkan Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi digeser dan posisinya diisi oleh Angga Raka Prabowo.

Dari rangkaian peristiwa tersebut, terlihat bahwa reshuffle tidak dilakukan secara terbatas, melainkan dapat mencakup banyak sektor sekaligus dalam waktu yang relatif singkat. Dengan pola seperti itu, munculnya kembali isu perombakan kabinet pada 2026 menjadi hal yang wajar menarik perhatian publik, meskipun keputusan akhirnya tetap sepenuhnya berada di tangan presiden.

Evaluasi Terus Dilakukan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa isu reshuffle merupakan hak prerogatif dari Kepala negara sehingga setiap pihak baiknya menunggu keputusan tersebut memang dilakukan oleh Presiden.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta belum lama ini.

Ketika kembali didalami apakah reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat, Teddy tetap memilih irit bicara.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” katanya.

Setali tiga uang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.

Namun, dia menekankan bahwa evaluasi kinerja kabinet tetap berjalan intensif.

“Kalau ditanya apakah ada evaluasi, tentu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu evaluasi itu terjadi,” katanya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa evaluasi tidak identik dengan pergantian menteri.

“Evaluasi itu dalam konteks apakah kami sebagai pembantu Presiden sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” imbuhnya.

Loyalitas Tanpa Kompetensi Jadi Masalah

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, menilai persoalan kabinet tidak semata pada reshuffle, tetapi pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

“Sebenernya karena banyak menteri saya rasa tidak sejalan dengan presiden. Memilih pembantu di kabinet itu kan ada dua poin biasanya, yaitu loyal dan kompeten, tak bisa salah satu harus kedua faktor ini terpenuhi,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026)

Dia menekankan apabila pembantu di kabinet sekadar loyal tetapi tak kompeten maka khawatir ke depan akan ada banyak program yang tak berjalan sehingga ada masalah atau tekanan publik menghindar dan memberikan beban ke presiden.

Dia pun menyoroti fenomena “lempar tanggung jawab” dalam pemerintahan bisa terjadi jika kedua faktor itu tidak terjadi. Menurut Trubus, persoalan ini berdampak langsung pada sektor-sektor strategis.

“Kalau enak paling depan, kalau ada momen yang tidak sesuai menteri akan menghindar dan presiden yang jadi namanya jelek. Kan itu tidak bagus. Contoh, dari Industri saja pak AGK dari jaman peninggalan menteri presiden sebelumnya harusnya diganti karena sudah tak optimal,” tuturnya

Dia puna menegaskan pentingnya keseimbangan antara loyalitas dan kompetensi. Bahkan, menurutnya harus ada langkah berani untuk berbenah dari menteri-menteri yang berasal dari pemerintahan sebelumnya sehingga kapal rezim dapat berlayar dengan kecepatan penuh untuk sisa periode.

“Harus kembali ke yang punya loyal dan kompetensi. Jadi tak lagi karena partai dan titipan lagi. Kalau perlu Istana harus ada tim yang memberikan kartu merah apabila ada pemerintah ada kendala tetapi kekurangannya di sini,” tandasnya.

Pemerintah Sensitif, Publik Semakin Kritis

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, melihat dinamika ini dari perspektif yang lebih luas, yakni hubungan antara pemerintah dan publik.

“Pernyataan tentang inflasi pengamat tanpa fakta menunjukan arah pemerintah yang hari-hari ini, makin sensitif dengan kritik. Dan biasanya, pemerintah yang makin sensitif menunjukan persoalan di internal sekaligus melemahnya konsolidasi dan kepercayaan diri,” imbuhnya.

Dia menilai pemerintah keliru memahami dinamika politik saat ini, karena setelah menguasai politik formal, mereka berpikir politik telah ditundukan dengan cara berpikir yang cocok di era Orde Baru.

Menurutnya, realitas politik telah berubah, dan masyarakat kini semakin sadar politik serta independen, sehingga pemerintah mulai gagap menghadapi situasi ini.

Ray juga mengkritik narasi pemerintah yang menyerang kelompok masyarakat kritis, dan menegaskan bahwa pembungkaman tidak akan efektif, malah akan membuat situasi semakin ramai.

Bahkan, Ray mengingatkan bahwa pemerintah yang terus meledek warganya tanpa perubahan hanya akan menumbuhsuburkan sikap kritis. Perlu ada penyesuaian agar tak terjadi inflasi pejabat.

“Negara tidak akan runtuh karena inflasi pengamat. Tapi jelas, negara akan nyungsep karena pejabatnya yang tidak becus, mengabaikan aturan, dan bersikap arogan,” tandasnya.

Reshuffle atau Reformasi?

Isu reshuffle kabinet dalam pemerintahan Prabowo pada akhirnya bukan sekadar soal pergantian nama, melainkan menyangkut arah reformasi tata kelola pemerintahan.

Dari satu sisi, pemerintah memang sudah dalam jalan tepat dalam kehati-hatian dalam menjaga stabilitas politik. Dari sisi lain, kritik publik dan pengamat menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan kualitas kabinet.

Pada akhirnya, keputusan reshuffle berada di tangan Presiden. Namun, dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa isu ini lebih dalam dari sekadar pergantian posisi. Ini adalah soal bagaimana pemerintah menyeimbangkan loyalitas politik dengan kompetensi profesional, bagaimana merespons kritik publik, dan bagaimana memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berjalan efektif di lapangan.

Dalam konteks ini, reshuffle bukan lagi pilihan teknis, melainkan refleksi dari arah kepemimpinan itu sendiri. Dan publik, yang kini semakin kritis dan sadar politik, tampaknya tidak lagi sekadar menunggu melainkan terus mengawasi.

JAKARTA - Sistem akademik Amerika Serikat (AS) dikenal menawarkan beragam akses bagi generasi muda yang bercita-cita melanjutkan studi hingga jenjang sarjana. Selain mendaftar langsung ke universitas dan program beasiswa , calon mahasiswa juga dapat memulai perkuliahan melalui jalur college yang merupakan bagian dari struktur pendidikan di negara tersebut.

Menurut GoStudy International, konsultan pendidikan independen berbasis di Indonesia yang berfokus pada fasilitasi akses pelajar Indonesia ke pendidikan tinggi internasional, college bisa menjadi alternatif yang memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi calon mahasiswa maupun orang tua dalam merencanakan studi ke luar negeri. Berbeda dengan universitas, college berfokus pada tahap awal pendidikan tinggi dengan ukuran kelas yang lebih kecil serta interaksi yang lebih intens antara pelajar dan pengajar. Dalam praktiknya, mahasiswa akan menempuh dua tahun pertama pendidikannya di college sebelum kemudian menyelesaikan sisa tahun berikutnya di universitas pilihan hingga meraih gelar sarjana. Kuliah di Kampus Terbaik Amerika Sulit Ditembus? Begini Tips dan Triknya

Associate Manager GoStudy International, Vania Gowin mengatakan, dua tahun pertama di college umumnya memakan biaya pendidikan yang lebih terjangkau dibandingkan langsung memulai studi di universitas. Pendekatan college juga bisa jadi kesempatan adaptasi bertahap dengan sistem pembelajaran dan kehidupan kampus.

”Ini tentunya membantu membangun fondasi akademik yang kuat sebelum mereka melanjutkan studi ke tingkat universitas. Selain itu, karena ada program transfer, peluang untuk meraih gelar sarjana dari Top universities juga jadi lebih besar,” katanya, Kamis (9/4/2026).

Selain sebagai akses, jalur college juga banyak menyediakan program-program yang menambah fleksibilitas. Salah satu contohnya seperti institusi kenamaan asal AS yang terbuka dan menyambut hangat pelajar Indonesia, Green River College. Berdiri sejak 1965, college ini memiliki berbagai program, antara lain High School Completion, University Transfer (2+2), dan University Transfer Pathway (UTP), yang memungkinkan calon mahasiswa menyesuaikan perencanaan studi dengan kesiapan dan kebutuhan mereka.

High School Completion bisa menjadi pilihan bagi pelajar yang ingin mempersingkat durasi perjalanan akademik. Melalui program ini, siswa yang memenuhi persyaratan akan dapat menyelesaikan sekolah menengah tanpa harus menunggu kelulusan dalam negeri, dan mendapatkan kualifikasi setara SMA di AS (High School Diploma).

Green River College merupakan salah satu institusi yang menerima kurikulum nasional Indonesia, sehingga transisi bagi siswa tanah air menjadi lebih mudah. Selain itu, sejumlah kelas dalam program High School Completion diakui sebagai kredit ganda; yang artinya diterima sebagai syarat kelulusan sekaligus menjadi kredit college. Skema ini turut mengakselerasi siswa ketika melanjutkan ke jenjang berikutnya, sehingga perjalanan akademik menjadi lebih ringkas dan terstruktur.

University Transfer (2+2) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan gelar sarjana (S1) dalam empat tahun dengan menempuh dua tahun pertama pendidikan tinggi di Green River College, lalu melanjutkan dua tahun berikutnya di universitas ternama pilihan. Green River College sendiri menawarkan berbagai jurusan studi, mulai dari Bisnis, Pre-Nursing, Ilmu Komputer, Penerbangan, Teknik, Teknologi Informasi, Seni & Desain, Pre-Health (Medis, Kedokteran Gigi, Farmasi), Psikologi, hingga Komunikasi, serta masih banyak pilihan lainnya. Hingga saat ini, mahasiswa Green River College tercatat telah berhasil melakukan transfer ke 72 dari 100 universitas teratas di AS, dengan tujuan populer termasuk UC Berkeley dan University of Washington, Seattle.

University Transfer Pathway (UTP) di Green River College menyediakan jalur resmi bagi mahasiswa untuk melanjutkan studi ke universitas kelas dunia di AS. Program ini menawarkan Conditional Admissions dan Designated Pathways ke lebih dari 40 perguruan tinggi ternama yang bermitra langsung dengan institusi, termasuk universitas seperti Arizona State University, University of California, Riverside, dan University of Massachusetts, Dartmouth.

Mahasiswa Green River College yang mendaftar melalui program University Transfer (2+2) atau High School Completion dapat memilih untuk menerima surat conditional admission dari universitas yang dituju. Surat ini nantinya dapat digunakan bersama letter of acceptance dari Green River College ketika mengurus visa pelajar ke Kedutaan atau Konsulat AS.

Callysta Nicole Tedy merupakan salah satu alumni Indonesia yang menempuh studi di Green River College pada 2021-2023 sebelum melanjutkan pendidikan melalui University Transfer (2+2) ke University of California, Berkeley pada 2023-2025. Setelah lulus dengan fokus jurusan Applied Mathematics - Mathematical Biology, Callysta kini bekerja sebagai HR Consulting Analyst di Marsh-Mercer. Polemik Alumni LPDP, Perlukah Sistem Seleksi Dievaluasi?

Director of International Recruitment & Alumni Coordinator Green River College, Leo Harten mengatakan, misi Green River College adalah mendukung mahasiswa dalam mencapai aspirasi akademik mereka. Melalui program-program terstruktur, kami berupaya menyediakan jalur yang fleksibel dan terarah untuk membantu mahasiswa dari seluruh dunia bisa sukses menggapai mimpi mengenyam pendidikan terbaik di Amerika Serikat.

Kampus utama Green River College berlokasi di Auburn, Washington, dengan kampus tambahan di Kent dan Enumclaw, menjadikannya mudah diakses dari berbagai kawasan sekitar Seattle. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Green River College kunjungi situs resminya di www.greenriver.edu.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai mendorong transformasi budaya kerja di lingkungan perguruan tinggi melalui digitalisasi layanan, pengaturan ulang perkuliahan, hingga skema kerja fleksibel bagi dosen dan tenaga kependidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan, kebijakan ini mulai dijalankan pekan ini.

Arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan modernisasi sistem pendidikan tinggi, tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.

Brian menjelaskan, kampus diminta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam berbagai layanan akademik, mulai dari pendaftaran hingga akses dokumen mahasiswa.

“Kita membuat budaya kerja yang lebih efisien. Penggunaan digital, sehingga untuk pendaftaran, aplikasi, cek transkrip, mobilitas mahasiswa bisa lebih sederhana karena semuanya digital,” ujarnya.

Selain itu, tugas-tugas akademik juga didorong untuk beralih ke format digital guna mengurangi beban administratif dan biaya.

“Misalnya tugas akhir yang dulu harus cetak lima, itu bisa dikurangi,” tambahnya.

Pemerintah juga mendorong penerapan pola kerja yang lebih fleksibel bagi dosen dan tenaga kependidikan, termasuk kemungkinan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan.

“Bagaimana satu hari tendik, dosen itu tidak ke kampus, bekerja dari rumah bisa empat hari di kampus, satu hari bekerja dari rumah,” jelas Brian.

Pengaturan ini akan dilakukan dengan penjadwalan ulang perkuliahan agar lebih terkonsentrasi tanpa mengurangi jam belajar.

Dalam aspek pembelajaran, pemerintah membuka peluang penerapan sistem kuliah hybrid atau pembelajaran jarak jauh (PJJ), terutama untuk mahasiswa di semester lanjut.

Namun, kebijakan tersebut ditegaskan tidak berlaku bagi mahasiswa tingkat awal. Mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 2 diminta tetap menjalani perkuliahan secara langsung agar atmosfer akademik dapat terlebih dahulu terbentuk.

Selain itu, mata kuliah yang membutuhkan praktikum atau kegiatan studio juga ditegaskan tetap dilaksanakan secara tatap muka. Adapun kebijakan ini hanya ditujukan untuk mata kuliah yang bersifat wawasan atau teoritis.

Otonomi Kampus Tetap Dijaga

Meskipun ada arahan dari pemerintah, implementasi teknis tetap diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi dan program studi.

“Perguruan tinggi, prodi-prodi akan melihat mana yang bisa dimungkinkan untuk dilakukan secara online,” kata Brian.

Dia menegaskan, fleksibilitas tersebut penting agar kebijakan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kampus.

Brian menekankan bahwa seluruh kebijakan ini tidak boleh mengurangi capaian pembelajaran maupun kualitas pendidikan.

“Jangan sampai mengganggu kualitas pengajaran,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pendaftaran KIP Kuliah jalur UTBK-SNBT 2026 resmi dibuka dengan sejumlah ketentuan, syarat, dan mekanisme yang wajib dipenuhi calon mahasiswa.

Program ini merupakan bantuan sosial pendidikan tinggi berupa pembiayaan kuliah dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan KIP Kuliah 2026 juga diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi serta meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Indonesia.

“KIP Kuliah merupakan ‘Jembatan Harapan’ bagi siswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan studi dan memastikan anak-anak Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi namun berprestasi, tetap bisa menempuh dan lulus pendidikan tinggi,” ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dikutip dalam sosialisasi daring KIPK, Rabu (1/3/2026).

Program ini memberikan akses langsung bagi mahasiswa untuk memperoleh pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Selain itu, skema bantuan juga mencakup biaya hidup yang disesuaikan dengan wilayah perguruan tinggi.

Syarat Penerima KIP Kuliah 2026

Calon penerima KIP Kuliah wajib memenuhi sejumlah kriteria berikut:

- Lulusan SMA/SMK/sederajat maksimal dua tahun sebelumnya (2024, 2025, 2026),

- Lulus seleksi masuk PTN atau PTS di bawah Kemendiktisaintek,

- Diterima pada program studi terakreditasi resmi,

- Memiliki keterbatasan ekonomi, dibuktikan dengan: Terdaftar di DTKS atau kelompok miskin/rentan miskin atau penghasilan orang tua di bawah upah minimum provinsi.

Prioritas Penerima

Prioritas diberikan kepada:

- Penerima PIP yang terdaftar di DTKS (desil 4) dan lulus SNBP/SNBT,

- Penerima PIP DTKS yang lulus seleksi mandiri PTN/PTS,

- Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang lolos seleksi dan diverifikasi.

Pembebasan Biaya UTBK-SNBT

Peserta KIP Kuliah juga mendapatkan fasilitas:

- Bebas biaya UTBK-SNBT,

- Syarat: Terdaftar di sistem KIP Kuliah, memiliki akun di SIM KIP Kuliah, dan termasuk kelompok 10% masyarakat dengan kesejahteraan terendah.

Komponen Bantuan KIP Kuliah

Program ini mencakup:

- Biaya pendidikan (UKT/SPP) dibayarkan langsung ke perguruan tinggi,

- Biaya hidup bulanan, dengan besaran: Rp800.000 – Rp1.400.000 per bulan

- Bantuan diberikan setiap semester (6 bulan) langsung ke rekening mahasiswa.

Besaran Bantuan KIP Kuliah

Pemerintah menetapkan besaran bantuan berdasarkan akreditasi program studi serta klaster wilayah:

1. Berdasarkan Akreditasi Program Studi

- Prodi Akreditasi A, Unggul, dan Internasional: Non-kedokteran: maksimal Rp8.000.000, Kedokteran: maksimal Rp12.000.000,

- Prodi Akreditasi B: Maksimal Rp4.000.000,

- Prodi Akreditasi C: Maksimal Rp2.400.000.

2. Bantuan Biaya Hidup per Bulan (Berdasarkan Klaster)

- Klaster 1: Rp800.000,

- Klaster 2: Rp950.000,

- Klaster 3: Rp1.100.000,

- Klaster 4: Rp1.250.000,

- Klaster 5: Rp1.400.000.

Timeline KIP Kuliah 2026

- Registrasi akun: 3 Februari – 31 Oktober 2026,

- Seleksi perguruan tinggi: 1 Mei – 31 Oktober 2026,

- Penetapan penerima: 1 Mei – 31 Oktober 2026.

Untuk UTBK-SNBT:

- Pendaftaran: 25 Maret – 7 April 2026,

- Ujian: 21–30 April 2026,

- Pengumuman: 25 Mei 2026.

Cara Daftar KIP Kuliah 2026

Berikut tahapan pendaftaran:

- Daftar di laman kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id,

- Masukkan NIK, NISN, NPSN, dan email aktif,

- Sistem melakukan validasi data,

- Jika lolos, peserta mendapat nomor pendaftaran dan kode akses,

- Pilih jalur seleksi (SNBP/SNBT/Mandiri),

- Lanjutkan pendaftaran di sistem SNPMB (sinkronisasi otomatis).

Mekanisme UTBK-SNBT

- Peserta wajib mendaftar di SIM KIP Kuliah sebelum finalisasi UTBK,

- Memilih jalur UTBK-SNBT di sistem,

- Data akan tersinkronisasi otomatis dengan sistem SNPMB.

Catatan Penting

- KIP Kuliah hanya berlaku untuk perguruan tinggi di bawah Kemendiktisaintek,

- Tidak berlaku untuk PTKIN,

- Pendaftaran UTBK-SNBT hanya bisa dilakukan satu kali,

- Peserta SNBP baru bisa daftar UTBK setelah pengumuman 31 Maret.

Layanan dan Helpdesk

- KIP Kuliah: kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id

- SNPMB: halo.snpmb.id

Program KIP Kuliah menjadi peluang nyata bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya. Bagi para calon mahasiswa, kesempatan ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga pintu untuk mengubah masa depan melalui pendidikan.

Dengan persiapan yang matang dan pemahaman terhadap seluruh persyaratan, perjuangan untuk meraih kuliah gratis tetap terbuka lebar bagi siapa pun yang berkomitmen dan tidak menyerah pada keadaan.