Jakarta (ANTARA) - CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memperkirakan nilai investasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Jakarta dengan total kapasitas 8.000 ton per hari mencapai sekitar 1 miliar dolar AS.

Ia menyebutkan kebutuhan investasi pengolahan berkisar Rp2 triliun setiap 1.000 ton sampah per hari.

"Kalau saya bicara 8.000 (ton per hari), investasinya kurang lebih 1 billion USD (1 miliar dolar AS)," kata Rosan saat dijumpai di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Rosan menambahkan bahwa proyek PSEL di Jakarta diharapkan mulai beroperasi pada awal 2028.

Menurutnya, kapasitas fasilitas yang dibangun dapat berpotensi melebihi 8.000 ton per hari guna mengolah timbunan sampah lama di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Mungkin kita akan membangunnya bisa jadi (kapasitas) lebih dari 8.000 (ton per hari). Kenapa? Untuk bisa ambil sampah lama. Karena harapannya nanti di Bantargebang itu bersih. Jadi, mungkin pembangunannya tidak 8.000 (ton per hari), bisa 10.000 atau 12.000 (ton per hari) supaya sampah lama itu bisa terambil," jelas dia.

Teknologi yang digunakan, jelas Rosan, memungkinkan pengolahan sampah tanpa pemilahan awal.

Seluruh sampah, termasuk sampah lama, tetap dapat langsung diolah tanpa proses pemisahan.

"Kalau dari teknologi yang kita sudah terapkan, ini tidak perlu dipisahkan. Jadi bisa langsung gitu. Karena kita juga melihat environment-nya, kemudian masalah bau, masalah lahan, kita juga sangat memperhatikan itu semua," kata Rosan.

Pada Senin ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Danantara Indonesia menandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) terkait percepatan pembangunan fasilitas PSEL.

Sesuai mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasiskan teknologi ramah lingkungan.

Sesuai perpres tersebut, percepatan PSEL dilaksanakan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN dan badan usaha.

Danantara berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat kesiapan proyek, termasuk penyiapan skema pembiayaan serta proses pemilihan badan usaha pengembang dan pengelola (BUPP).

Adapun perpres tersebut diterbitkan untuk mempercepat penanganan darurat sampah perkotaan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Sejalan dengan itu, Gubernur DKI Jakarta telah mengusulkan dua lokasi pembangunan PSEL, yakni di Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan darurat sampah di DKI Jakarta telah menjadi perhatian banyak pihak dan memerlukan penanganan cepat, terkoordinasi, serta terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Timbunan sampah Jakarta mencapai 9.000 ton per hari. Saat ini, 87 persen masih bergantung pada open dumping, seperti Bantargebang yang sudah jauh melebihi kapasitas. Kalau diukur (sampah) Bantargebang itu seperti gedung 16-17 lantai," kata Zulhas.

Ia menegaskan penandatanganan MoU merupakan bentuk komitmen kepada warga Jakarta untuk mengatasi persoalan sampah.

Zulhas juga optimistis permasalahan sampah dapat mulai teratasi dalam dua tahun ke depan.

"Jakarta hari ini membuktikan bahwa arahan itu bukan sekadar angka, tapi aksi nyata," kata Zulhas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap Presiden Prabowo Subianto rutin menelepon jajaran pemerintah untuk menagih penyelesaian darurat sampah di Jakarta, terutama persoalan penumpukan di TPST Bantargebang.

Zulhas menyebut tekanan dari Sang Kepala Negara itu membuat percepatan proyek pengolahan sampah menjadi listrik kini masuk jalur prioritas nasional.

"Bahkan Jakarta ini mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden (Prabowo). Kami hampir, kalau beberapa minggu lalu, hampir tiap minggu ditelepon soal sampah, utamanya Bantargebang," ujar Zulhas dalam acara penandatanganan kesepakatan percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Menurut Zulhas, kondisi sampah ibu kota memang sudah masuk kategori mendesak. Timbunan sampah Jakarta disebut mencapai sekitar 9.000 ton per hari, sementara 87 persen penanganannya masih bergantung pada sistem open dumping atau pembuangan terbuka.

Saat ini, beban terbesar masih ditanggung Bantargebang yang kapasitasnya telah melampaui batas.

"Kalau diukur Bantargebang itu seperti gedung 16-17 lantai," ujarnya.

Karena itu, pemerintah memutuskan mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Jakarta melalui payung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini dirancang memangkas proses yang selama ini berjalan sangat lambat.

Zulhas memastikan dalam enam bulan sejak Perpres tersebut diteken, proyek pengolahan sampah menjadi listrik di Jakarta sudah harus masuk tahap konstruksi bersama sejumlah kota lain.

"Dalam waktu enam bulan, sejak diteken perpres tersebut, sudah ada tiga lokasi yang sudah konstruksi termasuk Bandung, Bali, Bogor," katanya.

Ia menambahkan Jakarta menjadi perhatian paling khusus dibanding daerah lain karena wajah pengelolaan sampah nasional kerap diukur dari keberhasilan penanganan Bantargebang.

"Kalau Bantargebang Jakarta enggak beres, walaupun beres seluruh Indonesia, kata orang, sampah belum beres. Tapi kalau Bantargebang beres, yang lain belum beres, kata orang, sampah sudah beres," ujar Zulhas.

Dalam kesempatan itu, Zulhas menegaskan penandatanganan kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia bukan sekadar dokumen kerja sama, melainkan kontrak percepatan penyelesaian sampah untuk jutaan warga Jakarta.

Ia menyebut target pemerintah adalah seluruh sampah nasional bisa terolah penuh pada 2029 sementara Jakarta dipasang sebagai etalase utama percepatan proyek waste to energy.

Selain memastikan tenggat konstruksi dimulai dalam enam bulan, pemerintah juga mulai membuka gambaran nilai investasi proyek tersebut.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pembangunan PSEL Jakarta disiapkan untuk menangani sedikitnya 8.000 ton sampah per hari, bahkan bisa diperbesar hingga 10 ribu-12 ribu ton agar sampah lama di Bantargebang ikut terserap.

"Harapannya nanti di Bantargebang itu bersih," kata Rosan dalam kesempatan sama.

Ia memperkirakan kebutuhan investasi proyek tersebut berada di kisaran US$1 miliar atau setara Rp17,38 triliun (asumsi kurs Rp17.385 per dolar AS) menyesuaikan kapasitas fasilitas yang akhirnya dipilih pemerintah.

"Kalau saya bicara 8.000 (ton) ya, kalau 8.000 (ton) yang investasinya kurang lebih ya US$1 miliar," ujar Rosan.

Rosan menjelaskan teknologi yang disiapkan memungkinkan sampah baru maupun sampah lama langsung diolah tanpa pemilahan manual terlebih dahulu, sehingga proses pembersihan gunungan sampah dinilai bisa berjalan lebih cepat.

Pemerintah saat ini masih mengkaji titik paling efisien untuk pembangunan dengan opsi utama berada di Bantargebang dan kawasan pesisir utara Jakarta. Ia menargetkan fasilitas tersebut mulai bisa beroperasi pada awal 2028.

"Targetnya kita kalau ini kita proses ini paling nggak di 2028 awal itu sudah bisa beroperasi," katanya.

Pemerintah sendiri tengah mempercepat proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di 71 kabupaten/kota atau sekitar 22 kawasan aglomerasi.

Jakarta ditempatkan sebagai proyek prioritas gelombang pertama bersama sejumlah kota besar lain.

Setelah penandatanganan tahap Jakarta ini, pemerintah berencana mengumumkan batch kedua pekan depan yang mencakup 11 provinsi, termasuk Lampung, Semarang, Surabaya, Bekasi, Medan, Tangerang, dan Bogor Raya.

Pemerintah mulai memberi gambaran soal nasib 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) setelah masa kontrak awal dua tahun sebagai pegawai PT Agrinas Pangan Nusantara berakhir.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan para peserta yang lolos seleksi tidak serta-merta berhenti setelah dua tahun, melainkan akan diarahkan menjadi petugas koperasi di unit yang mereka kelola.

"Sementara dua tahun ya. Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi. Jadi dua tahun di Agrinas, setelah itu akan menjadi petugas koperasi," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Pernyataan itu sekaligus menjawab nasib para manajer Kopdes Merah Putih setelah masa kontrak dua tahun sebagai pegawai BUMN berakhir.

Pemerintah sebelumnya hanya menyebut mereka direkrut dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Artinya, masa penugasan awal di bawah Agrinas disebut bukan sekadar kontrak kerja sementara, melainkan fase penempatan dan pembentukan sumber daya manusia sebelum mereka benar-benar masuk ke operasional Kopdes Merah Putih.

Meski demikian, pemerintah memberi sinyal keberlanjutan posisi tersebut tetap akan bergantung pada evaluasi kinerja selama masa penugasan.

Wakil Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Teddy Barata mengatakan seluruh peserta akan dinilai selama dua tahun pertama, terutama dari kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan koperasi.

"Tentunya kan kembali berbasis pada kinerja. Jadi selama dua tahun kan tentu kinerja dinilai juga," ujar Teddy.

"Karena memang kita ini cari karyawan, tapi entrepreneurship skill-nya juga harus bagus. Nanti dididik dulu, kemudian selanjutnya menjadi manajer koperasi," sambungnya.

Menurut Teddy, pengalaman dua tahun di bawah Agrinas akan menjadi masa pembelajaran sekaligus penyaringan untuk melihat siapa yang benar-benar mampu mengelola unit usaha koperasi secara mandiri di lapangan.

Dengan kata lain, pemerintah tak hanya mencari tenaga administrasi, tetapi sosok yang dinilai mampu memimpin bisnis koperasi desa, membaca potensi ekonomi lokal, hingga menjalankan fungsi distribusi barang dan penyerapan hasil produksi masyarakat.

Skema ini membuat posisi manajer Kopdes Merah Putih tidak berhenti pada status pegawai BUMN kontrak, tetapi disiapkan menjadi operator inti koperasi setelah melewati fase pembinaan.

Pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran untuk 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh manajer direkrut sebagai pegawai BUMN di bawah Agrinas dengan skema PKWT dua tahun.

Program ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan koperasi desa dan kampung nelayan yang ditargetkan tersebar luas di berbagai daerah mulai pertengahan 2026.

Pemerintah menyiapkan para manajer untuk mengelola unit usaha koperasi seperti gerai sembako, distribusi pupuk dan gas subsidi, pergudangan, lembaga keuangan mikro, hingga penyerapan hasil panen petani dan nelayan.

Rekrutmen tahap pertama sendiri dibuka melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) SDM Program Hasil Terbaik Cepat dengan total 35.476 formasi. Zulhas sebelumnya menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan terbuka, tanpa pungutan biaya, dan hanya melalui kanal resmi yang telah ditentukan.

[Gambas:Youtube]

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas akhirnya buka suara soal sumber dana untuk membayar gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang masih menjadi tanda tanya sejak rekrutmen dibuka pemerintah.

Zulhas memastikan pembayaran gaji manajer Kopdes nantinya akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, sumber dana finalnya masih disiapkan pemerintah.

"Sementara skema gaji nanti akan disampaikan Kementerian Keuangan pada saatnya," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

"Dan nanti itu kan karena Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar. Tapi uangnya dari mana, nanti akan ada skema berikutnya akan kita jelaskan," lanjutnya.

Pernyataan itu menjadi penjelasan pertama dari pemerintah mengenai pihak yang akan menyalurkan gaji para manajer Kopdes Merah Putih, setelah sebelumnya muncul pertanyaan apakah pembiayaan gajinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Desa, atau skema bisnis koperasi itu sendiri.

Sejauh ini, pemerintah memang belum mengumumkan besaran gaji maupun formula pembiayaan rinci. Namun, Zulhas memberi sinyal detail tersebut masih di tahap finalisasi dan akan diumumkan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepastian soal skema gaji ini menjadi sorotan lantaran pemerintah tengah menyiapkan 30 ribu posisi manajer Kopdes Merah Putih, yang akan ditempatkan di berbagai desa dan kelurahan.

Para manajer tersebut nantinya bertugas mengelola unit usaha koperasi, mulai dari gerai sembako, pergudangan, layanan kesehatan, lembaga keuangan mikro, hingga distribusi kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah juga membuka 5.476 formasi pegawai untuk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sehingga total lowongan yang dibuka mencapai 35.476 posisi.

Dalam perkembangan terbaru, Zulhas mengungkapkan minat masyarakat terhadap rekrutmen ini jauh melampaui perkiraan pemerintah. Sejak pendaftaran dibuka pada 15 April hingga ditutup 25 April 2026, jumlah pelamar tercatat mencapai 639.732 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak 487.819 pelamar menyampaikan kelengkapan administrasi dan 483.648 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Saat ini, proses seleksi telah masuk tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026 menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Zulhas menegaskan penggunaan sistem CAT dipilih untuk memastikan proses rekrutmen berlangsung terukur dan transparan seperti seleksi aparatur sipil negara.

"Tes CAT BKN (Badan Kepegawaian Negara) ini adalah sistem yang sudah teruji," ujarnya.

Setelah tes kompetensi, peserta yang lolos masih harus mengikuti seleksi lanjutan berupa tes mental ideologi, pemeriksaan kesehatan, hingga pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan (Komcad) dan pelatihan manajerial sebelum resmi ditempatkan.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga menyatakan pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) khusus yang akan mengatur pengadaan sumber daya manusia Kopdes Merah Putih, termasuk sumber pembiayaan gaji para manajer. Ferry menyebut para manajer nantinya berstatus pegawai BUMN.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengaku belum dapat memastikan sumber dana gaji tersebut.

Ia hanya memastikan pemerintah sudah menyiapkan skema pembiayaan pembangunan Kopdes Merah Putih melalui cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun yang berasal dari alokasi Dana Desa selama enam tahun ke depan.

[Gambas:Youtube]

Saat ini seleksi telah memasuki pelaksanaan tes kompetensi yang akan berlangsung 3 hingga 12 Mei 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mencatat jumlah pelamar program rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mencapai 639.732 orang hingga penutupan pendaftaran pada 24 April 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan mengatakan dari total pelamar yang masuk, sebanyak 483.648 pelamar dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

“Saat ini seleksi telah memasuki pelaksanaan tes kompetensi yang akan berlangsung 3 hingga 12 Mei 2026,” kata Zulkifli dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Adapun tes kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), metode yang juga digunakan dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN).

Zulkifli menyebut tes dilaksanakan di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia untuk memudahkan peserta memilih lokasi terdekat dengan domisili masing-masing.

Setelah tahap CAT, peserta akan mengikuti seleksi kompetensi tambahan berupa psikotes, mental ideologi, dan pemeriksaan kesehatan pada 20–31 Mei 2026.

Pemerintah menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026.

Peserta yang lolos selanjutnya akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (komcad) serta pelatihan manajerial dan kompetensi bidang.

Zulkifli menegaskan proses rekrutmen SDM Kopdes Merah Putih akan diawasi ketat oleh panitia seleksi nasional agar berjalan objektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

“Tidak ada bayaran apa pun. Tidak ada titipan,” kata dia menegaskan.

Zulkifli menyatakan Kopdes Merah Putih dibentuk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan, sesuai arahan Presiden untuk memperkuat perekonomian masyarakat dari akar rumput.

Melalui koperasi tersebut, pemerintah ingin memangkas rantai pasok yang selama ini dinilai terlalu panjang sekaligus memperkuat posisi petani dan pelaku usaha desa.

Kopdes Merah Putih juga akan berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat sehingga harga komoditas tetap terjaga.

Zulkifli mencontohkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Jika harga di tingkat pasar jatuh di bawah ketentuan tersebut, maka koperasi dapat membeli hasil panen petani agar harga tetap stabil dan petani tidak merugi.

Selain fungsi ekonomi, ia menyebut Kopdes Merah Putih juga akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan barang subsidi agar lebih tepat sasaran.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelang pelaksanaan Kongres SEMMI ke IX di Banten. Pertemuan tersebut membahas penguatan kemandirian pangan nasional melalui kolaborasi pemerintah dan kalangan mahasiswa.

Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong swasembada pangan, terutama pada komoditas beras. “Kami mengapresiasi capaian swasembada beras yang telah diraih. Ini langkah penting menuju kedaulatan pangan nasional. Ke depan, kami berharap tidak hanya beras, tetapi seluruh sektor pangan bisa kita penuhi secara mandiri tanpa bergantung pada impor,” kata Bintang dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Dalam audiensi tersebut, PB SEMMI juga memaparkan sejumlah program strategis, salah satunya pengembangan petani milenial untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda di sektor pertanian. Program ini diharapkan mampu memperkuat produktivitas sekaligus mendorong inovasi pangan nasional.

Sebagai bagian implementasi program, PB SEMMI akan menggelar panen raya bawang di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang direncanakan dihadiri Zulkifli Hasan.

"Kami telah mengundang Bapak Zulkifli Hasan untuk hadir dalam panen raya bawang di Bima sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan petani milenial yang kami gagas,” ujar Bintang.

Selain itu, Zulkifli Hasan menyatakan kesediaannya menghadiri Kongres SEMMI ke IX di Banten pada 21 hingga 25 Juli 2026. Dalam agenda tersebut, Zulkifli Hasan dijadwalkan membuka program tebus murah pangan guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

Kongres SEMMI ke IX diharapkan menjadi ruang konsolidasi nasional mahasiswa untuk memperkuat kontribusi terhadap isu strategis, khususnya sektor pangan yang dinilai menjadi pilar utama ketahanan dan kedaulatan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu pada Jumat (1/5). Kunjungan ini bertujuan meninjau pelaksanaan program ketahanan pangan sekaligus menyerap langsung aspirasi petani di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyatakan pemerintah daerah berharap kunjungan tersebut memberikan dampak nyata dalam memperkuat sektor pangan serta mendorong percepatan implementasi program strategis nasional.

“Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak nyata dalam memperkuat sektor pangan serta mendorong percepatan implementasi program strategis nasional di daerah,” ujar Herwan di Bengkulu, Kamis.

Pemprov Bengkulu sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi pada Rabu (29/4) guna mematangkan persiapan kunjungan. Rapat tersebut membahas secara rinci rangkaian agenda yang akan dilaksanakan selama kunjungan kerja berlangsung.

Herwan menegaskan, kunjungan Menko Pangan tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan petani di daerah.

“Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog terbuka sehingga persoalan riil di lapangan, mulai dari produksi hingga distribusi dapat disampaikan secara langsung,” katanya.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah peresmian Pasar Purwodadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Peresmian akan dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan prasasti di Kantor Gubernur Bengkulu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasok global.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, yang dihadiri sekitar 1.500 jajaran komandan TNI dari berbagai wilayah.

“Peran TNI menjadi semakin strategis ketika dunia menghadapi tekanan geopolitik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok pangan global,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pemerintah menempatkan pangan bukan hanya sebagai urusan produksi, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan negara.

Menurut dia, penguatan ketahanan pangan membutuhkan konsolidasi lintas sektor agar sistem pangan nasional mampu berjalan dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah ingin membangun sistem pangan nasional yang kuat secara produksi, adil bagi petani, terjangkau bagi masyarakat, serta berkelanjutan bagi desa," ujar dia.

Selain memperkuat produksi dan distribusi pangan, pemerintah juga menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai salah satu ujung tombak penguatan ekonomi dan pangan di desa.

Pemerintah menargetkan pembentukan hingga 80.000 unit Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia untuk memperkuat distribusi pangan di tingkat desa.

Kopdes Merah Putih diharapkan mampu mendukung distribusi, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi petani dan masyarakat desa dalam rantai pasok pangan.

Dalam agenda tersebut, Zulhas juga menyoroti pengelolaan sampah menjadi energi sebagai salah satu prioritas hilir untuk mengatasi darurat sampah nasional.

Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, serta jajaran komandan satuan TNI.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menyampaikan lima rekomendasi penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pemerintah. Rekomendasi ini disampaikan dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan, masukan tersebut berasal dari pengalaman pelaku di lapangan. “Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional,” kata Rivai.

Lima rekomendasi tersebut mencakup penguatan tata kelola dan akuntabilitas, pengamanan rantai pasok pangan berbasis produksi lokal, peningkatan standar keamanan pangan, sertifikasi tenaga pengawas gizi, serta penguatan ekosistem pendukung.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, keberhasilan MBG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. “Keberhasilannya (MBG) membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan pengelola dapur yang bekerja langsung di lapangan. APPMBGI adalah mitra strategis yang peran dan masukan profesionalnya sangat kami hargai,” kata Zulkifli.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti mengatakan, peran APPMBGI penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di sektor pangan.

APPMBGI menilai organisasi dapat menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Rivai mengatakan, komunikasi dengan pemerintah perlu dijaga agar pelaksanaan program tetap selaras dengan prioritas nasional. “Kami mengharapkan arahan dan komunikasi yang berkelanjutan dengan Kemenko Pangan agar langkah kami tetap adaptif, konstruktif, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional,” kata Rivai.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat membentuk forum komunikasi untuk memperkuat koordinasi. APPMBGI juga berencana memperluas jaringan ke seluruh provinsi guna mendukung pelaksanaan MBG yang merata.

Audiensi ini dinilai memperkuat dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam penguatan ketahanan pangan. Rivai mengatakan, perbaikan tata kelola dan rantai pasok akan mendorong program MBG lebih optimal.

"Dengan tata kelola yang diperkuat, rantai pasok yang terjamin, dan sumber daya manusia yang tersertifikasi, Program MBG akan semakin optimal,” kata Rivai.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap kerugian ekonomi Indonesia akibat persoalan keamanan pangan dan kasus keracunan makanan diperkirakan menembus Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan kerugian tersebut berasal dari dampak berantai pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat, mulai dari biaya kesehatan, produktivitas tenaga kerja yang hilang, UMKM tutup, ekspor ditolak, hingga sektor pariwisata yang ikut terpukul.

"Kalau kita lihat Indonesia secara makro, ini juga cukup besar, Rp20 triliun sampai Rp30 triliun per tahun. Kerugiannya bukan hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga terkait aktivitas ekonomi, UMKM ditutup, ekspor ditolak, pariwisata drop, juga produktivitas tenaga kerja turun," ujar Nani dalam acara Food Summit 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Nani menjelaskan persoalan keamanan pangan kini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan mandat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memimpin koordinasi lintas kementerian, termasuk untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

Menurut dia, pemerintah menilai regulasi keamanan pangan harus diperkuat karena masih maraknya bahan pangan yang tidak aman beredar dan dikonsumsi masyarakat.

Di saat bersamaan, sejumlah kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan juga dinilai menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang selama ini berjalan.

"Nah, ini yang diatur dalam regulasi intinya ada tiga hal. Pertama, bagaimana kita mencegah bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat. Kedua, memperkuat pengawasan keamanan pangan nasional secara terpadu. Dan terakhir, memitigasi kejadian luar biasa keracunan makanan," ujarnya.

Dalam paparannya, kerugian akibat pangan tidak aman bahkan dibagi dalam tiga level. Secara global, nilainya mencapai US$110 miliar atau sekitar Rp1.760 triliun per tahun berdasarkan data Bank Dunia.

Sementara pada level Indonesia makro, kerugian dipatok Rp20 triliun-Rp30 triliun per tahun.

Adapun pada level dampak langsung kesehatan, biaya yang harus ditanggung Indonesia disebut berkisar Rp2,4 triliun hingga Rp3,1 triliun per tahun hanya dari pengobatan kejadian luar biasa keracunan pangan.

Nani menyebut kerugian itu tak hanya bersumber dari insiden pangan rumah tangga atau industri makanan biasa, tetapi juga bisa menjalar ke program pemerintah yang melibatkan distribusi makanan dalam jumlah besar.

Ia mencontohkan ketika terjadi penghentian sementara atau suspend dalam pelaksanaan MBG akibat masalah makanan, maka manfaat ekonomi dan sosial yang seharusnya diterima masyarakat ikut tertahan dan menambah kerugian.

"Termasuk dari program MBG yang ada sekarang, kalau Bapak Ibu dengar suspend atau pemberhentian sementara, itu tentu berdampak juga dari sisi kerugian benefit yang seharusnya diterima," katanya.

Selain dampak ekonomi, Nani membeberkan ancaman kesehatan akibat lemahnya keamanan pangan juga tidak kecil. Mengacu data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pangan yang tidak aman dapat memicu sekitar 200 jenis penyakit, mulai dari diare hingga kanker.

Ia juga menyebut rata-rata 1,6 juta orang jatuh sakit setiap hari akibat persoalan pangan yang tidak aman. Kelompok paling rentan adalah anak-anak usia di bawah lima tahun yang paling mudah terdampak penyakit bawaan makanan.

"WHO juga menyampaikan bahwa keamanan pangan ini bisa mengancam sangat besar. Banyak jenis penyakit, bahkan sampai 200 jenis penyakit, dan anak-anak di bawah lima tahun juga terdampak akibat penyakit bawaan pangan," ujar Nani.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan penguatan regulasi keamanan pangan nasional dengan tiga fokus utama, yakni mencegah peredaran pangan tidak aman, memperkuat pengawasan terpadu lintas lembaga, serta menyiapkan mitigasi khusus untuk menekan kejadian keracunan makanan.

[Gambas:Youtube]

Hanif Faisol Nurofiq menyinggung pekerjaan rumah (PR) yang diberikan Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dilantik sebagai wakil menteri koordinator bidang pangan (wamenko pangan).

Salah satu tugas awal yang disebut Hanif ialah ikut mengawal percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam daftar program unggulan pemerintahan Prabowo.

"Pertimbangan Bapak Presiden tentunya sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi. Tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko (Zulkifli Hasan/ Zulhas) akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah Pak Menko dalam rangka merealisasikan program-program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden," ujar Hanif usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Hanif mengatakan tidak ada masa tunggu setelah pelantikan. Ia memastikan dirinya bersama jajaran Kemenko Pangan akan langsung bergerak menjalankan arahan Sang Kepala Negara, termasuk menyentuh program MBG dan agenda pangan lain yang menjadi prioritas pemerintah.

"Insyaallah kami akan langsung segera kerja keras. Besok kami sudah mulai kerja semuanya, MBG dan seterusnya kita akan sentuh, dan kita akan minta arahan dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan," ujarnya.

Hanif menegaskan seluruh langkah lanjutan nantinya akan dijalankan setelah mendapat arahan teknis dari Menko Pangan Zulhas.

"Insyaallah dengan kerja keras kita ingin mengerjakan yang terbaik untuk bangsa kita," ucapnya.

Presiden Prabowo resmi melantik Hanif sebagai wakil menteri koordinator bidang pangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4).

Sebelum masuk ke jabatan baru ini, Hanif menjabat sebagai menteri lingkungan hidup/kepala badan pengendalian lingkungan hidup.

Hanif kini dipercaya mendampingi Zulhas di Kemenko Pangan untuk membantu percepatan sejumlah program strategis pemerintah di sektor pangan.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Hanif Faisol Nurofiq pada Senin, dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 dan sekaligus melepas jabatannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH).

Pelantikan Hanif ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 27 April 2026.

Hanif menjabat sebagai Menteri LH di Kabinet Merah Putih sejak 21 Oktober 2024 sebelum berganti jabatan per hari ini.

Ia tidak asing dengan subjek lingkungan. Sebelum menjadi Menteri LH, ia sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLHK).

Pria kelahiran Bojonegoro, 21 Maret 1971 ini dulunya juga merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal PTKL KLHK. Pengangkatannya dilakukan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Akhir yang saat itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Hanif pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalimantan Selatan (Kalsel), di mana ia menerima kenaikan pangkat luar biasa dari Jokowi.

Hanif memiliki rekam jejak panjang sebagai birokrat di Kalsel. Ia dikenal sebagai tokoh di balik inisiatif Revolusi Hijau, sebuah program penghijauan yang dicanangkan oleh Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor.

Hanif menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2019, sebagai pengakuan atas dedikasinya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengumuman ini disampaikan oleh Gubernur Kalsel saat peringatan HUT ke-48 Korpri.

Selain itu, ide besar Hanif dalam mengembangkan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia (TH2THI) juga mendapat apresiasi dari Menteri KLH saat itu, Siti Nurbaya Bakar, dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional 2020 di Kalsel.

Kemudian, pada 2020, Hanif dipanggil untuk berkontribusi di tingkat nasional sebagai Sekretaris Ditjen PKTL, sebelum akhirnya memimpin direktorat jenderal tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026