Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Muhammad Qodari.

Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029.

Usai dilantik, Dudung mengatakan bahwa terdapat tugas-tugas KSP ke depan, yakni mensukseskan program strategis nasional serta memastikan program unggulan Presiden Prabowo bisa secara tuntas dan cepat terlaksana.

"Selanjutnya juga, sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat," katanya kepada wartawan di Istana Negara pada Senin (27/4/2026).

Dia juga mengatakan yang menjadi tugasnya adalah mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian serta lembaga, termasuk bekerjasama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah.

Tujuannya, adalah agar jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden Prabowo kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Dudung juga mengatakan akan berupaya memangkas birokrasi yang berbelit.

"Saya mohon bantuan untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program KSP yang tidak berjalan dengan semestinya nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan," ujarnya.

Adapun, pada pekan lalu (21/4/2026), Dudung pun bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara. Dalam pertemuan itu awalnya dibahas terkait dengan pertahanan nasional.

Kemudian, Dudung menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu juga dibahas terkait tugas-tugas KSP, yakni mengendalikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan program prioritas nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Nama Hasan Nasbi resmi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kembalinya Hasan Nasbi ke Istana melanjutkan kiprahnya sebagai salah satu figur kunci dalam strategi komunikasi politik nasional.

Pelantikan Hasan Nasbi merupakan bagian dari perombakan (reshuffle) kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, pelantikan Hasan Nasbi ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 53 P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi yang diteken oleh Presiden RI pada 27 April 2026.

Presiden Prabowo memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Hasan Nasbi dan beberapa pejabat lainnya saat upacara pelantikan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah jabatan yang diucapkan oleh Hasan Nasbi, dituntun oleh Presiden Prabowo.

Selepas itu, Hasan, yang merupakan mantan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), lanjut menandatangani berita acara pelantikan. Usai meneken berita acara pelantikan, prosesi upacara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Profil Hasan Nasbi

Hasan Nasbi lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 11 Oktober 1979. Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Politik.

Sejak awal, dia dikenal memiliki ketertarikan kuat pada isu politik dan komunikasi publik, yang kemudian menjadi fondasi utama kariernya.

Karier profesional Hasan dimulai sebagai jurnalis pada 2005–2006. Setelah itu, ia beralih menjadi peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia pada periode 2006–2008.

Pengalaman ini membentuk perspektifnya dalam membaca dinamika politik nasional, sekaligus membuka jalan untuk mendirikan lembaga survei politik.

Pada 2010, Hasan mendirikan Cyrus Network, lembaga survei dan konsultan politik yang cukup dikenal di Indonesia.

Melalui lembaga ini, ia terlibat dalam berbagai strategi komunikasi politik dan kampanye elektoral, menjadikannya salah satu konsultan yang diperhitungkan di lingkaran elit politik.

Namanya semakin dikenal luas saat menjadi juru bicara tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024.

Sempat Masuk Pemerintahan

Pascakemenangan Prabowo, Hasan ditunjuk sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) dalam Kabinet Merah Putih.

Jabatan ini menempatkannya sebagai figur sentral dalam mengelola narasi dan komunikasi pemerintah kepada publik. Ia juga bertugas mengoordinasikan juru bicara serta strategi komunikasi lintas kementerian.

Namun, masa jabatannya relatif singkat. Hasan mengundurkan diri dari posisi tersebut pada April 2025.

Tak lama kemudian, dalam reshuffle kabinet September 2025, posisinya secara resmi digantikan oleh Angga Raka Prabowo, seiring perubahan struktur menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.

Setelah tidak lagi menjabat di lingkar Istana, Hasan dipercaya menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) sejak 11 September 2025.

Penunjukan ini menunjukkan keberlanjutan kepercayaan pemerintah terhadapnya, meski tidak lagi berada di posisi komunikasi kepresidenan.

Dalam bursa reshuffle terbaru, Hasan Nasbi disebut akan mengisi posisi Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi—peran yang dinilai sesuai dengan rekam jejaknya.

Jika terealisasi, posisi tersebut akan menempatkannya kembali di lingkar inti kekuasaan sebagai penasihat komunikasi Presiden, sekaligus memperkuat arsitektur komunikasi politik pemerintah.

Dengan rekam jejak sebagai jurnalis, peneliti, konsultan politik, hingga pejabat negara, Hasan Nasbi menjadi salah satu figur yang mencerminkan transformasi profesional komunikasi politik di Indonesia—dari ruang analisis hingga ke pusat pengambilan kebijakan.

JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI (FSP FARKES KSPSI) dan Health and Social Services Workers’ Union (ÖZ SAĞLIK-İŞ) dari Turkiye menandatangani perjanjian kerja sama bilateral. Penandatanganan tersebut berlangsung di Oakwood Hotel, Taman Mini, Jakarta, Sabtu (25/4/2026) dalam suasana penuh semangat solidaritas internasional antarserikat pekerja sektor kesehatan.

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Umum DPP KSPSI Bapak Moh Jumhur Hidayat, Ketua Umum PP FSP FARKES KSPSI Wiwit Widuri, Sekretaris Umum PP FSP FARKES KSPSI Gatot Subroto, Wakil Sekretaris Umum PP FSP FARKES KSPSI Widi Faris Fauzan, serta delegasi dari Health and Social Services Workers’ Union (ÖZ SAĞLIK-İŞ) Turkiye.

Perjanjian kerja sama bilateral ini bertujuan membangun kolaborasi yang berkelanjutan dan sistematis antara kedua organisasi dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja di sektor kesehatan dan layanan sosial. Kerja sama mencakup pertukaran delegasi, pelaksanaan pelatihan dan seminar, pertukaran informasi terkait kondisi kerja, kebijakan upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga penelitian dan publikasi bersama.



Selain itu, kedua organisasi juga sepakat untuk mendorong partisipasi pekerja perempuan dan pekerja muda dalam serikat pekerja, mengembangkan proyek bersama, serta memperkuat koordinasi dan solidaritas dalam berbagai forum internasional. Kesepakatan ini juga menegaskan komitmen kedua pihak untuk saling menghormati independensi organisasi serta menjalankan kerja sama berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Melalui perjanjian yang berlaku selama lima tahun ini, FSP FARKES KSPSI dan ÖZ SAĞLIKİŞ Turkiye berharap dapat memperkuat jaringan serikat pekerja internasional serta meningkatkan kualitas kehidupan kerja dan kesejahteraan pekerja sektor kesehatan secara berkelanjutan. Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mempererat hubungan bilateral antar serikat pekerja serta memperkuat solidaritas global dalam memperjuangkan hak dan perlindungan pekerja.

BEKASI - Seorang lansia Tri Wibowo meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif pada Minggu (26/4/2026). Tri merupakan korban penyiraman air keras di Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Tri Wibowo Staf PC KEP (Kimia, Energi, dan Pertambangan) KSPSI Kabupaten Bekasi yang menjadi korban penyiraman air keras di Bekasi wafat pagi ini (Minggu) akibat pendarahan pasca-operasi pencangkokan kulit,” kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam keterangannya dikutip Senin (27/4/2026)

Dia juga menyampaikan duka mendalam atas kepergian korban yang disebut sebagai bagian dari keluarga besar KSPSI. Dia menuturkan, keluarga korban berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas, termasuk mengungkap motif di balik penyerangan tersebut.

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, membenarkan kabar meninggalnya korban. “Ya betul,” ujarnya.

Adapun peristiwa yang menimpa Tri Wibowo (54) itu terjadi pada saat hendak menunaikan salat subuh di Perumahan Bumi Sani Permai, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Senin (30/3/2026) dini hari.

Polres Metro Bekasi juga menangkap tiga orang berinisial PBU (29), MS (28) dan SR (23), pelaku penyiraman air keras terhadap korban.

Sumarni menjelaskan, aksi tersebut dipicu dendam pribadi pelaku utama, PBU (29), yang sudah berlangsung sejak lama. “Motif (pelaku) sakit hati dan dendam terhadap korban,” kata Sumarni dalam konferensi pers, Jumat (3/4/2026).

Dendam pelaku PBU terhadap korban sudah berlangsung sejak 2018. Saat itu, PBU masih bekerja sebagai ojek online dan tinggal bersebelahan dengan korban.

“Tersangka kesal dengan korban karena merasa direndahkan dengan pekerjaannya sebagai ojol. Kedua, sekitar tahun 2019 korban menutup bak sampah yang terletak di depan rumah tersangka dengan menggunakan pot bunga sehingga tidak bisa digunakan,” ujar dia.

Dendam terakhir muncul di 2025. Saat itu pelaku yang tengah salat berjamaah di musala, korban melihatnya dengan tatapan yang sinis.

“Terakhir sekitar tahun 2025 pada saat bertemu bersama salat berjemaah di musala korban menatap tersangka dengan tatapan mata yang sinis sehingga membuat tersangka tersinggung,” ungkapnya.

Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, disiapkan menjadi model pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) berbasis potensi daerah guna memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Project Director KSPP Blasius Popylus usai audiensi dengan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Kompleks Pendopo Si Panji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai BUMN untuk mendukung program pertahanan pangan nasional.

"Pada 2026, kami akan membangun 20 KSPP di Indonesia dan salah satunya berada di Banyumas. KSPP ini merupakan kawasan sentra produksi pangan yang diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan dari hulu hingga hilir," kata Vice President Divisi Pangan Agrinas Pangan Nusantara itu.

Menurut dia, pengembangan KSPP mengedepankan kolaborasi antara BUMN, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dengan menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan pertanian.

Ia menegaskan pendekatan tersebut diharapkan mampu mendorong petani tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Harapannya, pertanian tidak hanya menyejahterakan petani, tetapi petani lah yang nantinya turut menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Ia mengatakan pemilihan Banyumas didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain posisi geografis yang strategis serta kondisi daerah yang tercatat memiliki surplus pangan, khususnya beras.

Selain itu, berbagai program pengembangan sektor pertanian yang telah dijalankan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mendukung implementasi KSPP.

"KSPP ini bukan dibangun dari nol, melainkan mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada di daerah, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun potensi lainnya," katanya.

Dalam tahap awal, kata dia, pengembangan akan difokuskan pada komoditas padi dengan sistem terintegrasi yang mencakup kegiatan budi daya, pengolahan, hingga pengembangan agribisnis dalam satu ekosistem.

Selanjutnya, kawasan tersebut juga berpotensi dikembangkan untuk komoditas lain seperti jagung, kelapa, dan berbagai produk pangan lain sesuai dengan potensi lokal serta hasil kajian lanjutan.

Ia juga menyoroti peran generasi muda, khususnya petani milenial di Banyumas, yang dinilai aktif dalam inovasi pertanian, termasuk pengembangan benih unggul.

"Partisipasi generasi muda di Banyumas sangat baik. Ini menjadi modal penting untuk regenerasi petani dan pengembangan sektor pertanian ke depan," katanya.

Dalam pengembangannya, kata dia, KSPP juga akan melibatkan perguruan tinggi, seperti Universitas Jenderal Soedirman, melalui pembangunan pusat penelitian dan pengembangan di kawasan tersebut.

Blasius mengharapkan fasilitas tersebut menjadi sarana bagi mahasiswa dan peneliti untuk mengembangkan inovasi, baik di bidang benih, alat dan mesin pertanian, maupun metode budi daya.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung program tersebut sebagai upaya pemberdayaan petani.

"Saya minta seluruh jajaran untuk men-support program ini karena ini pemberdayaan petani. Petani akan senang jika penghasilannya meningkat," katanya.

Pihaknya aktif mendorong percepatan realisasi KSPP, termasuk menjajaki kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Perum Bulog dan BUMN terkait agar pengembangan kawasan dapat berjalan terintegrasi.

Ia menilai keberadaan infrastruktur pendukung seperti rice milling unit (RMU) yang terintegrasi dengan program KSPP akan memperkuat ekosistem produksi pangan di daerah.

Selain itu, Banyumas juga memiliki potensi pengembangan komoditas kelapa yang selama ini didukung bantuan bibit dari pemerintah pusat maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kendati demikian, ia menekankan pentingnya menjaga keunggulan daerah sebagai produsen gula kelapa atau brown sugar yang telah memiliki pasar kuat.

"Kalau seluruh program ini berjalan optimal, saya yakin akan muncul multiplier effect ekonomi yang besar bagi masyarakat," katanya.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, GARUT- Metode demplot KSP mulai diperkenalkan kepada petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan produktivitas padi.

Namun, di tengah berbagai klaim efisiensi dan peningkatan hasil, efektivitas metode ini masih menyisakan tanda tanya, terutama terkait dampaknya secara nyata di tingkat petani.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Dedi, menyatakan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ia mengaitkan program demplot dengan upaya peningkatan produktivitas yang diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

“Metode ini diharapkan menjadi contoh praktik langsung bagi petani, khususnya generasi muda, agar mampu meningkatkan hasil produksi secara lebih efisien,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Meski demikian, kata Dedi, hingga kini belum tersedia data komprehensif yang menunjukkan sejauh mana metode demplot KSP mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan.

Tidak ada rincian terkait perbandingan produktivitas sebelum dan sesudah penerapan metode tersebut, baik dalam ukuran ton per hektare maupun efisiensi biaya produksi.

“Demplot sering berhasil karena pengawasannya ketat dan inputnya optimal. Tantangannya justru saat diterapkan oleh petani secara mandiri dengan keterbatasan modal dan akses,” ujarnya.

Di tingkat petani, respons terhadap program ini cenderung beragam. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk belajar teknik baru, namun tidak sedikit yang masih menunggu bukti konkret sebelum mengadopsinya secara penuh.

Faktor biaya produksi, ketersediaan pupuk, serta kondisi iklim menjadi pertimbangan utama.

Seorang petani di wilayah Tarogong Kaler mengungkapkan, metode baru kerap menjanjikan hasil lebih tinggi, tetapi tidak selalu sesuai dengan kondisi lapangan.

"Kalau memang hasilnya terbukti naik, pasti petani ikut. Tapi biasanya di contoh bagus, pas di sawah sendiri belum tentu sama,” kata Supriatna, petani di Taragong Kaler.

Ketua Perserikatan Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia Jawa Barat, Suciati mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan program demplot sebagai bagian dari sinergi dengan pemerintah. Ia menyebutkan perluasan program ke Garut dilakukan setelah implementasi di daerah lain.

Namun, tanpa evaluasi terbuka terkait capaian program sebelumnya, sulit mengukur efektivitas sebenarnya dari metode yang ditawarkan. Transparansi data menjadi kunci untuk memastikan bahwa program tidak berhenti pada tataran konsep.

"Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh hasil di lahan percontohan, tetapi juga kemampuannya menjawab persoalan riil petani. Tanpa dukungan data yang kuat dan implementasi yang konsisten, klaim peningkatan produktivitas berisiko menjadi sekadar harapan," katanya.

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyoroti pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyerukan gulingkan pemerintahan. Dia menilai hal itu tak sesuai konstitusi.

Siapa pun memiliki sikap politik yang dijamin konstitusi. Namun, sikap politik itu harus juga sesuai dengan konstitusi.

"Konstitusi kita sudah mengatur tentang perubahan jabatan presiden atau presiden itu dengan pemilu atau impeachment," ujar Qodari di Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).

Dia mengatakan, pergantian presiden melalui pemilu hanya tinggal beberapa tahun lagi. Sedangkan mekanisme pergantian pemerintahan melalui impeachment harus melalui partai politik dan DPR. "Tapi, kalau berada di luar itu, dia tidak sesuai konstitusi," ucapnya.

Qodari menilai akan ada gejolak dan ketidakstabilan bila menggulingkan pemerintahan di luar mekanisme konstitusi.

"Itu akan menimbulkan ketidakpastian politik yang besar. Dan ketidakpastian politik itu bisa berujung kepada konflik politik dan hal-hal yang justru membuat bangsa dan negara ini menjadi mundur baik secara sosial maupun ekonomi," ungkapnya.

Padahal, kondisi global tengah dalam kondisi bergejolak dan krisis. Untuk itu, dia menyarankan seluruh pihak menjaga persatuan. "Ketika dunia internasional sedang ada ketegangan, sedang krisis, memang bangsa kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Jadi musuh kita bukan di dalam tapi di luar," ujar Qodari.

JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melakukan audiensi resmi dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Pertemuan ini membahas langkah strategis dalam penguatan kompetensi jurnalis serta upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional di tengah masifnya arus informasi digital.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menyampaikan sejumlah poin krusial terkait kondisi pers saat ini. Tantangan terbesar jurnalisme hari ini adalah kualitas informasi di media sosial yang kian mengkhawatirkan.

"Informasi di media sosial makin hari makin mengkhawatirkan. Untuk itu, dibutuhkan sosok jurnalis yang lebih kuat secara kapasitas dan integritas. IJTI mendorong adanya regulasi yang tegas agar para penyebar informasi di media sosial juga taat pada kode etik dan menggunakan standar jurnalisme profesional," ujar Herik.

Herik memaparkan lima pilar utama yang menjadi fokus IJTI yakni:

1. Peningkatan Kompetensi: Penguatan kapasitas jurnalis melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan.

2. Regulasi yang Mendukung: Dibutuhkan payung hukum yang memihak pada pembangunan ekosistem pers yang sehat.

3. Kaderisasi: Memberikan penguatan khusus bagi generasi muda jurnalis sebagai penerus tongkat estafet pers profesional.

4. Kesejahteraan: Peningkatan kesejahteraan jurnalis sebagai fondasi utama profesionalisme kerja.

5. Dukungan Multipihak: Mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung terciptanya ekosistem pers yang baik di tanah air.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diinisiasi IJTI. IJTI memiliki peran vital dalam menjaga marwah pers di Indonesia agar tetap mencerdaskan bangsa.

"KSP akan mendukung penuh IJTI dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pers yang sehat dan mencerdaskan di tanah air. IJTI memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Qodari.

Dia menyambut baik usulan terkait penataan informasi di ranah digital. Dia mendorong IJTI aktif memberikan masukan konkret terkait regulasi baru. "Kami mendorong IJTI mengusulkan regulasi baru terkait publikasi informasi di media sosial agar memiliki standar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Hal ini penting agar ruang digital kita tidak dipenuhi oleh informasi menyesatkan," katanya.

Melalui pertemuan ini, IJTI dan KSP sepakat memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan yang mampu melindungi kepentingan publik akan informasi yang akurat sekaligus memastikan profesi jurnalis tetap bermartabat di era digital.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mempercepat penyediaan hunian layak melalui pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menargetkan penyediaan hingga 141.000 unit hunian vertikal untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara bertahap.

​“Pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta menjadi terobosan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan lembaga pembiayaan, yang ditandai dengan groundbreaking pada 8 Maret 2026 di lahan sekitar 30 hektare yang telah clean and clear,” kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan hunian vertikal merupakan solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah penyangga ibu kota. Lokasi proyek di Kabupaten Bekasi tersebut telah dipastikan memenuhi syarat administratif dan teknis agar pembangunan dapat berjalan tanpa kendala lahan di masa depan.

​Dalam pelaksanaannya, Muhammad Qodari menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek besar ini. Kemitraan strategis mencakup peran Lippo Group sebagai pemilik proyek Meikarta yang sempat mangkrak, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta Danantara Indonesia dalam mewujudkan ekosistem perumahan yang terintegrasi.

​Dia menilai kolaborasi itu menjadi bagian penting dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berharap sinergi dengan sektor swasta dapat memperluas jangkauan masyarakat dalam mendapatkan akses tempat tinggal yang aman, sehat, dan terjangkau.

​Selain pembangunan di kawasan perkotaan, pemerintah juga memprioritaskan penyediaan tempat tinggal bagi warga di wilayah terdampak bencana alam. Upaya itu dilakukan melalui pembangunan hunian tetap (huntap) relokasi yang tersebar di beberapa titik di Pulau Sumatera dan Aceh.

​“Pemerintah membangun hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak bencana sebanyak 2.603 unit rumah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan pendekatan gotong royong,” ujar Qodari.

​Dia menjelaskan bahwa program kemanusiaan tersebut dijalankan dengan menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai mitra pelaksana di lapangan. Pendekatan gotong royong menjadi basis utama dalam memastikan warga terdampak bencana mendapatkan kembali hak atas tempat tinggal yang layak dan permanen.

​Sebagai percepatan program, pemerintah melaksanakan proses serah terima unit huntap yang telah selesai dikerjakan. Salah satunya adalah penyediaan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan baru-baru ini.

​“Capaian terbaru berupa serah terima 120 unit hunian tetap di Tapanuli Selatan pada akhir Maret 2026,” kata Qodari.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memproyeksikan Program 3 Juta Rumah mampu menghidupkan ekosistem ekonomi nasional melalui keterlibatan 185 industri turunan dan menggerakkan roda ekonomi dari skala usaha mikro hingga korporasi besar untuk memberikan efek ganda dan penyerapan tenaga kerja secara masif.

“Eksekusi Program 3 Juta Rumah memicu reaksi berantai dan multiplier effect yang menggerakkan roda ekonomi dari skala usaha mikro hingga korporasi besar,” kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari di Jakarta, Rabu.

Muhammad Qodari menjelaskan bahwa efek berganda tersebut tercipta karena adanya peningkatan permintaan yang signifikan terhadap rantai pasok domestik. Hal ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pemerintah mencatat bahwa pembangunan perumahan ini mengaktifkan sedikitnya 185 industri turunan yang terbagi dalam dua kelompok utama, yakni sektor hulu dan sektor hilir. Integrasi antarsektor itu dipastikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selama masa konstruksi hingga pascaserah terima.

Pada sisi hulu, program tersebut akan meningkatkan utilisasi produksi material dasar bangunan di dalam negeri. Beberapa komoditas yang terdampak secara langsung antara lain adalah industri semen, baja ringan, keramik, batu bata, genteng, hingga produk cat.

Sementara itu, geliat ekonomi pada sisi hilir akan mulai bergerak kuat setelah proses serah terima unit rumah dilakukan kepada masyarakat. Kondisi tersebut diprediksi akan menguntungkan sektor UMKM furnitur, produsen alat elektronik rumah tangga, penyedia jasa desain interior, hingga jasa asuransi dan perbankan.

Terkait lapangan kerja, Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan satu unit rumah tapak rata-rata melibatkan lima hingga tujuh pekerja secara langsung maupun tidak langsung. Angka ini menunjukkan potensi penyerapan tenaga kerja yang sangat besar mengingat target pembangunan yang mencapai jutaan unit.

“Program ini telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang membuka peluang kerja riil bagi masyarakat,” ujar Qodari.

Dia menjelaskan bahwa program itu juga membuka peluang kerja bagi berbagai profesi pendukung teknis seperti arsitek, insinyur sipil, dan mandor bangunan. Kehadiran proyek perumahan di berbagai daerah diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru bagi tenaga kerja profesional di sektor konstruksi.

Manfaat ekonomi dari program ini diprediksi akan menjangkau pekerja di luar proses konstruksi utama, termasuk sopir logistik dan pekerja pabrik material. Selain itu, pelaku sektor informal seperti pedagang makanan di sekitar lokasi proyek juga akan merasakan dampak positif dari aktivitas pembangunan yang berkelanjutan.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang baru, perlu dibahas bersama terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja sebelum diajukan ke pemerintah.

"Oleh karena itu, seluruh substansi akan terlebih dahulu dibahas secara mendalam dan konstruktif di antara kedua pihak, sebelum disampaikan kepada pemerintah," kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menilai penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru harus berangkat dari kesepahaman yang dibangun bersama antara pengusaha dan pekerja.

"Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya implementatif dan berdaya saing, tetapi juga mencerminkan keseimbangan kepentingan serta memberikan kepastian bagi dunia usaha dan perlindungan yang adil bagi pekerja," ujar Shinta.

Di tengah tekanan global yang dihadapi dunia usaha, seperti kenaikan biaya bahan baku, logistik, serta dinamika geopolitik, ia juga menegaskan pentingnya membangun kepercayaan dan memperkuat kolaborasi antara pengusaha dan pekerja.

"Pengusaha dan pekerja bukanlah pihak yang saling berhadapan. Tantangan kita adalah kompetisi global, sehingga kita perlu berjalan bersama, menyusun strategi, dan menghadirkan solusi secara kolektif," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang komprehensif dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui dialog sosial yang intensif dan konstruktif antara perwakilan pengusaha dan konfederasi serikat pekerja.

"Melalui proses dialog sosial yang kuat, dunia usaha dan pekerja dapat bersama-sama membangun kerangka UU emi kepentingan nasional yang memberikan kepastian hukum, mendorong produktivitas, serta menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif dan setara antara pengusaha dan serikat pekerja.

Pihaknya mendorong agar berbagai isu strategis ketenagakerjaan dapat didiskusikan terlebih dahulu secara bersama sebelum dibawa ke ranah pemerintah maupun DPR.

Lebih lanjut, Jumhur menyoroti urgensi reformasi kebijakan pengupahan agar lebih mencerminkan rasa keadilan, serta pentingnya penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Ia juga menekankan perlunya kesiapan menghadapi disrupsi teknologi dan otomatisasi melalui program pengembangan keterampilan yang terencana dan berkelanjutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan akan dilakukan secara bersama, antara pengusaha dan serikat pekerja sebelum diajukan kepada pemerintah.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam keterangan di Jakarta, Sabtu menegaskan bahwa penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru harus berangkat dari kesepahaman bersama.

“Oleh karena itu, seluruh substansi akan terlebih dahulu dibahas secara mendalam dan konstruktif di antara kedua pihak, sebelum disampaikan kepada pemerintah,” tegas Shinta.

Menurut dia, pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya implementatif dan berdaya saing, tetapi juga mencerminkan keseimbangan kepentingan serta memberikan kepastian bagi dunia usaha dan perlindungan yang adil bagi pekerja.

Kesepahaman tersebut mengemuka dalam forum Halal Bihalal yang diselenggarakan Apindo dengan melibatkan perwakilan pemerintah serta pimpinan serikat pekerja/buruh di kantor Apindo, Jakarta, Kamis (9/4).

Shinta menambahkan bahwa Apindo merupakan wadah bersama bagi pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja untuk berdialog secara terbuka dan kolaboratif.

“Hubungan antara pengusaha dan pekerja tidak semata-mata bersifat formal, melainkan merupakan bagian dari satu ekosistem yang saling terhubung layaknya sebuah keluarga besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, di tengah tekanan global seperti kenaikan biaya bahan baku, logistik, serta dinamika geopolitik, Shinta menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan memperkuat kolaborasi.

“Pengusaha dan pekerja bukanlah pihak yang saling berhadapan. Tantangan kita adalah kompetisi global, sehingga kita perlu berjalan bersama, menyusun strategi, dan menghadirkan solusi secara kolektif,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menekankan pentingnya komunikasi yang konstruktif dan setara antara pengusaha dan serikat pekerja.

Ia mendorong agar berbagai isu strategis ketenagakerjaan didiskusikan terlebih dahulu secara bersama sebelum dibawa ke pemerintah maupun DPR.

Jumhur juga menyoroti pentingnya reformasi kebijakan pengupahan yang lebih berkeadilan serta penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Selain itu, ia mengingatkan perlunya kesiapan menghadapi disrupsi teknologi dan otomatisasi melalui program pengembangan keterampilan yang terencana dan berkelanjutan.

Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menegaskan bahwa penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang komprehensif hanya dapat dicapai melalui dialog sosial yang intensif dan konstruktif antara pengusaha dan serikat pekerja.

Menurutnya, pendekatan berbasis kemitraan menjadi kunci dalam merumuskan regulasi yang responsif sekaligus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak secara seimbang.

Lebih lanjut, dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi inisiatif Apindo yang membuka ruang dialog langsung antara pengusaha dan pekerja.

Ia menegaskan bahwa DPR mendorong dialog sosial yang inklusif serta partisipasi publik luas sebagai masukan penting dalam proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, Dasco juga menekankan pentingnya menghadirkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, serta tidak mengulang dinamika masa lalu yang belum sepenuhnya diterima baik oleh pengusaha maupun pekerja.

Ia berharap momentum ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk merumuskan berbagai poin kesepahaman, khususnya pada isu-isu yang masih memerlukan titik temu.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026