Kalau Terminal BBM Plumpang beroperasi dengan baik, distribusi energi untuk Jakarta dan sekitarnya juga akan lebih terkendali

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman meninjau kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Terminal BBM Plumpang Jakarta, Senin, untuk mencegah antrean panjang.

“Tugas saya sebagai KSP ini penting agar tidak terjadi kelangkaan, antrean panjang, atau gangguan pasokan di masyarakat,” ujar Dudung di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, Senin.

Dudung menyampaikan Terminal BBM Plumpang memiliki peran penting dalam menjaga keandalan pasokan BBM di SPBU, sebab terminal tersebut merupakan salah satu simpul utama distribusi energi untuk DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Kesiapan Plumpang, lanjut dia, menjadi indikator penting bagi ketahanan pasokan energi di kawasan Jabodetabek.

“Kalau Terminal BBM Plumpang beroperasi dengan baik, distribusi energi untuk Jakarta dan sekitarnya juga akan lebih terkendali,” kata dia.

Berdasarkan data operasional Pertamina Patra Niaga, Terminal BBM Plumpang memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 324 ribu kiloliter (KL).

Pasokan juga diperkuat melalui jaringan pipa dari Integrated Terminal Balongan yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat.

“Terminal ini memiliki peran besar dalam menjaga kesinambungan pasokan BBM. Terminal Plumpang melayani lebih dari seribu lembaga penyalur dan kanal distribusi. Cakupannya ini sangat luas,” kata Dudung.

Oleh karena itu, lanjut dia, KSP meninjau langsung keandalan Terminal BBM Plumpang untuk memastikan distribusi BBM kepada masyarakat dikawal dan dijamin tetap lancar.

Selain memastikan keandalan distribusi, KSP juga memonitor bagaimana mekanisme pengujian mutu BBM di laboratorium terminal.

“Pengujian dilakukan mulai dari pemeriksaan visual hingga parameter kualitas, seperti RON, dan BBM yang sampai ke masyarakat benar-benar sesuai dengan standar,” ucap Dudung.

Dudung hadir langsung di Terminal BBM Plumpang dan melakukan pengecekan yang didampingi oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto, dan Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah memastikan pasokan BBM aman, mutu BBM juga terus diawasi dan distribusi ke masyarakat dikawal agar tetap lancar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman memastikan stok dan kualitas bahan bakar minyak (BBM) di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, dalam kondisi terjaga.

“Pemerintah memastikan pasokan BBM aman, mutu BBM juga terus diawasi dan distribusi ke masyarakat dikawal agar tetap lancar,” ujar Dudung di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, Senin.

Dudung hadir langsung di Terminal BBM Plumpang dan melakukan pengecekan yang didampingi oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat ini dijabat oleh Wahyudi Anas, Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto, dan Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar energi masyarakat tetap aman dan terkendali.

Terdapat tiga hal yang menjadi fokus dalam kunjungan Dudung ke Terminal BBM Plumpang, yakni stok BBM harus aman, mutu BBM harus terjamin, dan distribusi dari terminal ke SPBU dan masyarakat harus berjalan lancar.

“Verifikasi di lapangan kami lakukan sebagai bagian dari pengawalan agenda besar Bapak Presiden yang menekankan pentingnya ketahanan energi,” kata Dudung.

PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan ketahanan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan Pertamina Patra Niaga terus memperluas akses energi melalui program BBM Satu Harga yang telah hadir di 588 titik di seluruh Indonesia.

Perusahaan juga mengoperasikan 421 SPBU nelayan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, perusahaan terus memperkuat infrastruktur energi nasional yang saat ini didukung oleh lebih dari 125 terminal BBM, ribuan SPBU, 40 terminal LPG, 72 depot pengisian pesawat udara (DPPU), jaringan pipa, armada mobil tangki, armada kapal, hingga dukungan transportasi udara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung distribusi energi nasional dan memastikan keandalan pasokan hingga ke wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjalani proses pembenahan organisasi dan tata kelola.

Langkah evaluasi yang dilakukan, termasuk pergantian pimpinan serta proses hukum yang sedang berlangsung, disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas program prioritas nasional tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah memilih melakukan koreksi dan perbaikan sistem ketimbang menghentikan program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat.

"Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," ujarnya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pelaksanaan MBG tetap berlanjut karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar kelompok rentan, termasuk pelajar dan ibu hamil.

“Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," tegasnya.

Dalam fungsi pengawasan, Kantor Staf Presiden (KSP) telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah unit layanan telah menerapkan standar operasional yang dinilai memadai, mulai dari aspek kebersihan, kualitas bahan pangan, keamanan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

“Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah," jelasnya.

Dudung menambahkan pemerintah juga memperkuat sistem pengendalian program melalui pengawasan yang lebih ketat dan membuka ruang partisipasi publik dalam memantau pelaksanaannya.

“KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat, agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Pengawasan ini penting, karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat," paparnya.

Dia menegaskan pembenahan yang berlangsung saat ini diarahkan untuk memastikan distribusi manfaat menjangkau kelompok prioritas, termasuk masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi kunci untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah.

“Kami akan terus mengawal proses pembenahan BGN, agar perbaikan yang dilakukan benar-benar menyentuh sistem, mulai dari pengawasan anggaran, kualitas makanan, keamanan pangan, rantai distribusi, hingga mekanisme pengaduan publik. KSP hadir sebagai pengendali program, pengawal pembenahan, penghubung lintas lembaga, dan penjaga agar program prioritas Presiden tetap berpihak kepada rakyat,” tandasnya.

IDXChannel - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurrahman, memanggil seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait polemik 15 kontainer berisi mineral tambang Ilmenite milik PT Putra Mineral Mandiri (PMM). Langkah itu diambil untuk mendapatkan kejelasan serta mendudukkan perkara secara transparan.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Dudung tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi berwenang, di antaranya Bea Cukai, Sucofindo, Bakamla Batam dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Dudung mendengarkan semua pihak yang memaparkan dan berjanji akan mencermati serta mendalami lebih lanjut masukan dari semua pihak sebelum mengambil keputusan atau rekomendasi berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Babe, Reskiansyah, menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam persoalan tersebut terbatas pada aspek administrasi perizinan usaha pertambangan.

"Kalau kami terkait dengan administrasi di daerah, kapasitas kami hanya pada izin usaha pertambangan saja," kata Reskiansyah dalam keterangan yang diterima, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, seluruh proses yang menjadi kewenangan Pemprov Babel telah dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa persoalan ekspor bukan merupakan ranah pemerintah daerah.

"Yang jelas, kalau sudah sesuai prosedur dan sesuai kapasitas kami, ya terkait perizinan di daerah. Kalau terkait ekspor itu bukan ranah kami," ujarnya.

Sementara, penasihat Hukum PT PMM, Poltak Silitonga, mengonfirmasi kehadiran kliennya dalam pertemuan tersebut. Poltak menyatakan bahwa undangan dari KSP bertujuan untuk memberikan klarifikasi mendalam demi meluruskan isu miring yang beredar.

"Kami diundang untuk memberikan klarifikasi terhadap permasalahan yang berkembang selama ini, terutama tuduhan bahwa PT PMM melakukan penyelundupan barang berbahaya dan logam tanah jarang," ungkap

Poltak menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekspor PT PMM telah berjalan sesuai koridor hukum. Poltak membantah keras tudingan yang menyebut komoditas mereka mengandung bahan radioaktif atau mineral terlarang.

"Kami menjelaskan secara rinci berdasarkan fakta bahwa tidak ada eksploitasi atau ekspor barang mineral yang dilarang negara, baik itu logam tanah jarang (LTJ) maupun bahan nuklir radioaktif," ujarnya.

Pihak PT PMM mengklaim bahwa Bea Cukai dan Sucofindo yang hadir dalam pertemuan tersebut turut memperkuat penjelasan mereka. Kedua lembaga tersebut menyatakan bahwa proses pemeriksaan 15 kontainer telah memenuhi prosedur yang berlaku.

"Mereka menyampaikan bahwa segala prosedur sudah dilaksanakan. Barang milik PT PMM sudah memiliki sertifikat serta dokumen yang sah, sehingga layak untuk diekspor. Izin itu kan domainnya Bea Cukai," kata Poltak.

Lebih lanjut, Poltak mempertanyakan dasar klaim Satgas Trisakti yang menuduh adanya pelanggaran berdasarkan hasil laboratorium PT Timah. Menurutnya, PT Timah tidak memiliki kapasitas legalitas untuk menguji kepemilikan kontainer pihak lain.

"Masa mereka bisa mengeluarkan hasil lab terhadap barang milik PT PMM? Padahal mereka bukan lembaga resmi yang berwenang untuk melakukan uji laboratorium tersebut," paparnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman bercerita terkait upaya memfasilitasi salah satu pesantren agar mendapat manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kini dirinya malah disangka memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal tersebut disampaikan Dudung usai menggelar audiensi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (10/6/2026) di Kantor Staf Kepresidenan.

Dudung mengklarifikasi kabar yang mengatakan bahwa dirinya memiliki titik SPPG melalui mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Menurut cerita Dudung, dirinya dekat dengan pesantren.

"Ada pengurus-pengurus pesantren itu ada Abah Junaidi, ada Ustaz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya, untuk sebagai sasaran penerima manfaat. Karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000 sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya," jelasnya.

Kemudian, dirinya minta dikenalkan dengan Dadan. Dudung kemudian menyampaikan ke Dadan bahwa terdapat pesantren yang sudah siap administrasi serta sudah ditentukan untuk menjadi penerima manfaat program MBG.

"Nah, realisasinya tidak ada. Akhirnya saya sampaikan Pak Dadan, 'Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurahman staf saya'. Akhirnya silakanlah mereka berhubungan. Mereka berhubungan, saya sudah tidak mengerti apa-apa," ujar Dudung.

Dalam beberapa pekan lalu, Dudung bertemu Dadan dan menanyakan progres menjadikan pesantren sebagai penerima manfaat. Namun, sampai saat ini prosesnya belum rampung.

"Hanya karena saya yang minta tolong kepada Pak Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi enggak ada sama sekali saya punya dapur ya," ujar Dudung.

Kasus Dadan

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah resmi menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026. Di antara tersangkanya itu adalah Dadan Hindayana.

Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, perkara ini mulai naik ke tahap penyidikan pada Jumat, 29 Mei 2026. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, kasus tersebut berawal dari pelaksanaan program MBG yang mulai berjalan pada 6 Januari 2025. Program ini memiliki anggaran sangat besar, yakni Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026.

Dalam aturan pelaksanaannya, pengelolaan MBG dilakukan melalui yayasan-yayasan yang menjadi mitra SPPG di berbagai daerah. Namun, mekanisme tersebut diduga dimanfaatkan oleh para tersangka untuk melakukan penyimpangan.

Penyidik menduga Dadan Hindayana bersama tersangka lainnya Sony Sonjaya memberikan perlakuan khusus kepada sejumlah yayasan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Yayasan-yayasan tersebut disebut memperoleh kemudahan dan prioritas dalam pelaksanaan program.

Bahkan, menurut Kejagung, yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) telah menggelar audiensi dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Dalam audiensi itu, dibahas terkait upaya efisiensi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Setelah audiensi, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan bahwa upaya efisiensi akan dilakukan dalam program MBG. Salah satu upaya efisiensi adalah dengan refocusing penerima manfaat.

"Artinya efisiensi itu begini, contoh misalnya sekolah di Jakarta ini ada SMP Aloysius. Dia dia sebetulnya yang menerima manfaat yang pantas hanya 40%. Nah, itu nanti akan dihitung, maka efisiensi dari penyaluran. Seperti itulah," katanya seusai audiensi pada Kantor KSP pada Rabu (10/6/2026).

Kemudian, BGN akan melakukan penataan kembali dapur-dapur yang sudah operasional.

"Tapi betul-betul dapur itu apakah efektif, apakah sesuai dengan aturan yang nantinya tidak menimbulkan misalnya keracunan dan sebagainya. Dan akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat," ujarnya.

Selain itu, BGN menurutnya akan mendorong kualitas dapur. Sehingga, nanti akan dilakukan pengecekan langsung ke dapur-dapur.

"Kami pun dari KSP nanti akan membantu mengecek, ya, daerah-daerah nanti yang betul-betul sudah menjadi dapur yang operasional. Terutama jumlah, ini yang jumlah ya, nanti akan saya bahas lagi," ujarnya.

Sebelumnya, usai pelantikan sebagai Kepala BGN di Istana Negara pada Senin (8/5/2026), Nanik S. Deyang membeberkan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan oleh BGN adalah fokus pada efisiensi anggaran. Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara saat ini. Dengan catatan, BGN tidak mengubah target dari pemberian gizi kepada penerima manfaat.

"Efisiensi dilakukan melalui moratorium, bukan hanya titik baru, tapi dapur-dapur baru," katanya di Istana Negara usai dilantik pada Senin (8/6/2026).

Saat ini, jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account di BGN mencapai 27.877.

"Kami hentikan dulu ke situ, kami akan tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," katanya.

Dia menambahkan bahwa BGN pun tidak kan membuka pendaftaran dapur baru. Kemudian, BGN akan menata ketersediaan dapur, sebab, berdasarkan evaluasinya, dapur MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat. Sebab, terdapat evaluasi bahwa ada sekolah dengan keuangan memadai namun tetap menerima MBG.

"Kami refocusing penerima manfaat, apakah perlu, eh rasanya tidak perlu ya sekolah-sekolah kaya, karena gizinya pastinya lebih bagus. Jadi, kami arahkan bener pada anak-anak atau yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Selain itu, BGN akan melakukan kontrol kualitas. Ke depan, BGN tidak lagi mengejar kuantitas penyaluran MBG.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan bahwa banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berhenti beroperasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah masih menata ulang dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seusai menggelar audiensi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (10/6/2026) di Kantor KSP, Dudung mengatakan bahwa memang telah banyak SPPG yang berhenti beroperasi.

"Banyak, bukan beberapa lagi SPPG [yang berhenti beroperasi]. Nanti akan ditata ulang ya. Ini kan Bu Nanik [Kepala BGN] lagi banyak konsentrasi bagaimana penataan organisasi juga dan sebagainya," katanya.

Dudung mengatakan bahwa penataan dilakukan seiring dengan kasus korupsi di BGN. Kemudian, ke depan BGN akan melakukan penataan kembali dapur-dapur yang sudah beroperasi.

"Jadi dampaknya nanti akan dilihat, terutama yang berkualitas, tidak mengejar kuantitas, ya. Tapi betul-betul dapur itu apakah efektif, apakah sesuai dengan aturan yang nantinya tidak menimbulkan misalnya keracunan dan sebagainya. Dan akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat," jelasnya.

Sebelumnya, usai pelantikan sebagai Kepala BGN, Nanik juga telah menjelaskan soal kabar sejumlah SPPG yang berhenti beroperasi imbas dana dari BGN belum cair. Nanik mengatakan sebenarnya dana operasional untuk dapur MBG sudah cair sejak beberapa waktu lalu. Alhasil, terdapat sebagian kabar yang merupakan hoaks.

"Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat [5/6/2026]. Yang 27.877 tadi itu loh, sudah masuk, sudah operasional," ujarnya.

Nanik juga membeberkan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan oleh BGN adalah fokus pada efisiensi anggaran. Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara saat ini. Dengan catatan, BGN tidak mengubah target dari pemberian gizi kepada penerima manfaat.

"Efisiensi dilakukan melalui moratorium, bukan hanya titik baru, tetapi dapur-dapur baru," katanya di Istana Negara usai dilantik pada Senin (8/6/2026).

Saat ini, jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account di BGN mencapai 27.877.

"Kami hentikan dulu ke situ, kami akan tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," katanya.

IDXChannel - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung stabilitas harga dan ketersediaan pasokan komoditas hortikultura serta beras, sebagai bagian dari pengawalan program prioritas nasional terkait ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam peninjauannya, Dudung mendapati adanya fluktuasi harga pada komoditas cabai dan bawang, namun ia memastikan situasi di lapangan relatif stabil dan harga secara umum berada dalam kondisi yang terkendali.

"Hari ini memang saya sidak ke pasar hortikultura ya, Pasar Induk Kramat Jati. Saya memastikan sesuai dengan program Presiden, program prioritas nasional, salah satunya adalah ketahanan pangan. Di situ kita lihat tadi harga cabai, harga bawang, termasuk yang lainnya ada terjadi peningkatan," ujar Dudung di hadapan awak media.

Meskipun terdapat kenaikan harga pada sejumlah komoditas hortikultura setelah momentum Lebaran, Dudung menilai hal tersebut merupakan dinamika situasi yang wajar dan fluktuatif. Ia menambahkan bahwa faktor cuaca juga turut memengaruhi kondisi pasokan dari wilayah-wilayah sentra produksi seperti Bali dan Cianjur.

Namun, Dudung menegaskan bahwa secara keseluruhan, pasokan pangan domestik berada dalam kondisi yang melimpah berkat peningkatan produktivitas di tingkat petani.

"Melimpah ya. Untuk pasokan dalam negeri. Itu yang saya katakan untuk masalah pangan insyaallah ya dan masyarakat terutama mungkin petani-petani dengan sistem pertanian yang digalakkan bahwa kualitas petani, kualitas pupuk, kualitas bibit, dan terutama penyuluhan bagi dinas pertanian mungkin semakin baik yang akhirnya produksi semakin meningkat," tuturnya.

Di sisi lain, Dudung juga menyoroti adanya tren penurunan daya beli langsung di pasar induk tersebut. Menurut temuan di lapangan, penurunan ini salah satunya dipicu oleh adanya sistem distribusi dari distributor yang kini langsung menjangkau masyarakat.

Selain itu, ia juga secara berseloroh menyebutkan adanya perubahan pola konsumsi rumah tangga seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah.

"Daya beli yang kalau saya lihat di pasar semakin menurun. Nah, saya tanya penyebabnya adalah ya karena ada sistem distributor langsung ke masyarakat (pasar-pasar rakyat) karena di sini kan pasar induk. Kemudian yang kedua, masyarakat banyak yang tidak semuanya masak. Karena ada juga di cerita bahwa mereka itu di sekolah sudah dikasih makan sehingga dia tidak terlalu banyaklah masak," ungkapnya.

Untuk komoditas utama seperti beras, Kastaf mencatat harga beras medium di Pasar Induk Kramat Jati berada di angka Rp13.200 per kilogram, nilai yang masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Medium Zona 1 yang ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram.

Guna melengkapi data pemantauan, Dudung melanjutkan tinjauan ke Pasar Induk Beras Cipinang untuk melihat fluktuasi harga beras secara lebih komprehensif.

Sebagai langkah tindak lanjut dari sidak ini, Kantor Staf Presiden bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, serta kementerian/lembaga terkait lainnya akan terus mengevaluasi dan memantau pergerakan harga di pasar secara berkala demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta menjaga keseimbangan daya beli masyarakat.

(Febrina Ratna Iskana)

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan pasokan pangan di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang dalam kondisi aman setelah melakukan sidak di kedua pasar di Jakarta Timur tersebut, Selasa (9/6).

"Yang paling menonjol kalau menurut saya, pasokan di daerah ini cukup berlimpah. Artinya, kita memastikan bahwa di daerah ini para petani-petani juga maksimal di dalam peningkatan produksinya sehingga untuk pangan kita tidak terlalu khawatir," ucap Dudung dikutip dari detik.

Dudung mengecek sejumlah harga pangan di Pasar Kramat Jati. Dudung mengatakan harga beras di pasar tersebut murah.

"Tadi saya lihat harga beras murah ya, kalau Rp 13.200 itu harga beras medium. Karena HET-nya kan sebetulnya Rp 13.900 kalau itu," ucap Dudung.

Terkait harga MinyaKita, Dudung mengatakan meski terjadi kenaikan harga, namun kenaikan yang terjadi masih terbilang standar.

"Tadi harga minyak goreng ada kenaikan sedikit, MinyaKita. Nah, masih standar ya, harga HET Rp 15.700, HET-nya Rp 15.700. Harganya 15.879," ujar Dudung saat meninjau Pasar Induk Beras Cipinang.

Lebih lanjut, Dudung mengatakan para pedagang tidak mengetahui apakah naiknya harga dolar berpengaruh pada harga pangan di pasar atau tidak. Namun dia menyatakan kenaikan tersebut disebabkan oleh iklim yang sedang panas.

"Ya, kalau saya lihat, mereka kan tadi tidak tahu ya tentang kenaikan (harga dolar AS). Tadi kalau saya lihat kenaikan itu karena memang bisa jadi beberapa hal, karena memang iklimnya, kan sekarang sudah musim panas," katanya.

Lengkapnya baca di sini.

[Gambas:Youtube]

menjadi simbol penting bahwa negara hadir dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja

Jakarta (ANTARA) - Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia menyambut positif sinyal masuknya Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih.

Presiden FSP ASPEK Indonesia Abdul Gofur dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menilai sinyal positif tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah memberikan ruang yang lebih besar bagi representasi kaum pekerja dalam proses pengambilan kebijakan nasional.

Di samping itu, menurutnya, sinyal ini merupakan langkah maju bagi demokrasi industrial dan hubungan industrial di Indonesia.

Gofur mengatakan, selama ini gerakan buruh telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, imbuh dia, kehadiran figur yang memahami persoalan ketenagakerjaan dari lapangan akan memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan buruh, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Apabila Said Iqbal dipercaya bergabung dalam jajaran kabinet, FSP ASPEK Indonesia menilai momentum tersebut dapat digunakan untuk memperkuat dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam semangat kemitraan yang konstruktif.

“Kaum buruh tidak hanya ingin didengar, tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan pekerja Indonesia. Penunjukan tokoh buruh ke dalam kabinet akan menjadi simbol penting bahwa negara hadir dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja,” kata Gofur.

FSP ASPEK Indonesia juga meyakini, pembangunan ekonomi yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja, perlindungan hak-hak normatif, dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Pada Kamis (4/6), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberi sinyal Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan masuk ke dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo, saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya saat ini masih mendiskusikan hal tersebut.

“Sedang kita diskusikan,” kata Prasetyo.

Dia menyebut posisi yang kemungkinan akan diemban Said Iqbal berkaitan dengan bidang yang selama ini menjadi fokus perjuangannya, yakni isu buruh dan tenaga kerja.

“Ya, kemungkinan ya, kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini. Buruh, tenaga kerja,” kata dia.

Namun demikian, Prasetyo belum merinci jabatan yang akan diberikan kepada Said Iqbal. Dia menegaskan pembahasan mengenai penugasan tersebut masih berlangsung.

“Tunggu, masih didiskusikan ya,” ucapnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea menyebut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal akan dilantik menjadi penasihat Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/6/2026) besok. Andi menyebut, Said akan diberi amanat untuk duduk sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Andi pun mendukung masuknya Said Iqbal ke dalam Pemerintahan.

“Bung Iqbal besok mudah-mudahan, insya Allah akan menjadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Kita dukung penuh sebagai gerakan buruh,” ujar Andi saat ditemui di sela-selang Kongres KPBI, di Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Andi meyakini, masuknya Said ke Pemerintahan tak akan melunturkan ideologis dan perjuangan kesejahteraan buruh.

“Bung Iqbal saya yakin komitmennya sangat penuh untuk berjuang untuk buruh. Begitu juga Bung Jumhur di Menteri LH. Di tengah kesibukannya, beliau masih mau hadir di Kongres KBPI,” terang Andi.

“Saya yakin tokoh-tokoh buruh yang masuk pemerintahan tidak akan meninggalkan ideologi pembelaan terhadap buruh dan tidak akan meninggalkan jalan perjuangan walaupun sudah jadi pejabat pemerintahan,” imbuhnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, akan masuk menjadi anggota Kabinet Merah Putih. Mensesneg mengatakan, hal ini masih dalam proses diskusi.

"Sedang kita diskusikan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sementara mengenai jabatan yang akan diemban, Prasetyo hanya menjawab masih terkait dengan kegiatan Said Iqbal sehari-hari.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) bersama Partai Buruh mengungkap bahwa dalam tiga bulan ke depan akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap sekitar 9.000 pekerja di sedikitnya 10 perusahaan. Wakil Presiden KSPI, Kahar S. Cahyono menegaskan, bahwa saat ini ada ratusan karyawan yang telah terdampak.

KSPI mencatat sejumlah perusahaan yang telah melakukan PHK pada Mei 2026 yakni di Kabupaten Serang, PT Nikomas Gemilang melakukan PHK terhadap 279 pekerja, PT Parkland World Indonesia 2 terhadap 223 pekerja, dan PT Sinhwa Bis terhadap 176 pekerja. Di Jawa Timur, showroom dan bengkel Toyota Asri Motor (PT dan CV) juga dilaporkan melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja.

Gelombang Badai PHK Masih Marak, Klaim JHT dan JKP Naik Tajam



“Beberapa waktu lalu kami sudah mengingatkan bahwa di bawah bayang-bayang perang dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menghadapi ancaman PHK besar-besaran. Saat itu kami memperkirakan dalam tiga bulan ke depan akan terjadi PHK terhadap sekitar 9.000 pekerja di sedikitnya 10 perusahaan. Hari ini, ancaman itu bukan lagi prediksi. Gelombang PHK sudah nyata terjadi,” tegas Kahar dalam keterangan resminya, Sabtu (23/5/2026).

Ia menyebut, data ini memperkuat catatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa sejak Januari hingga April 2026, sebanyak 15.425 pekerja telah terkena PHK. Jumlah tersebut melonjak 83,9 persen dibandingkan data Januari–Maret 2026 yang tercatat sebanyak 8.389 orang.

Menurut KSPI, terdapat dua faktor utama yang mendorong meningkatnya PHK. Pertama, kenaikan tajam harga bahan bakar industri akibat perang yang menyebabkan biaya produksi meningkat. Kedua, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan harga bahan baku impor melonjak.

Gelombang PHK di Tengah Krisis Energi Ungkap Rapuhnya Fondasi Ekonomi China

“Ketika ongkos produksi naik tajam, banyak perusahaan memilih jalan pintas berupa efisiensi melalui PHK. Yang menjadi korban adalah pekerja dan keluarganya,” ujar Kahar.

KSPI dan Partai Buruh juga mengkritik Menteri Ketenagakerjaan yang dinilai meremehkan peringatan yang telah disampaikan serikat pekerja dan belum mengambil langkah konkret untuk mencegah PHK massal.

“Kami menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan yang terkesan menyepelekan informasi yang kami sampaikan. Seharusnya pemerintah segera mengambil langkah antisipatif, bukan menunggu sampai ribuan pekerja kehilangan pekerjaan,” lanjutnya.

Selain persoalan PHK, KSPI dan Partai Buruh menyoroti Permenaker No. 7 Tahun 2026 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Regulasi ini dinilai semakin melegalkan dan memperluas praktik outsourcing ke berbagai bidang pekerjaan, termasuk layanan kebersihan, katering, pengamanan, pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, hingga pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Menurut KSPI, penggunaan istilah “layanan penunjang operasional” sangat luas dan multitafsir sehingga berpotensi membuka outsourcing ke hampir semua jenis pekerjaan.

“Permenaker No. 7 Tahun 2026 adalah ancaman serius bagi kepastian kerja. Aturan ini memperluas outsourcing dan semakin mempermudah perusahaan melakukan PHK. Pekerja diperlakukan layaknya komoditas yang dapat dipindahkan dan disewakan melalui perusahaan alih daya,” tegas Kahar.

KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah untuk merevisi total Permenaker No. 7 Tahun 2026. Jika tuntutan tersebut tidak direspons, aksi-aksi daerah akan digelar sepanjang Juni hingga Juli 2026 di berbagai kota industri seperti Bandung, Surabaya, Serang, Semarang, Medan, Batam, dan kota-kota industri lainnya.

“Kalau pemerintah tidak segera merevisi total Permenaker ini, maka gelombang aksi akan terjadi di berbagai daerah. Buruh tidak akan tinggal diam ketika kepastian kerja dan masa depan mereka semakin terancam,” kata Kahar.