Kendaraan ini harus menjadi motor penggerak ekonomi di desa

Karawang (ANTARA) - Kodim 0604/Karawang memfasilitasi penyerahan mobil operasional jenis pikap, dengan spesifikasi penggerak empat roda (4x4) untuk 20 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Naryanto, dalam keterangannya di Karawang, Senin menyampaikan, dalam hal pihaknya bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani sinergi antara pihak vendor dengan pengelola koperasi di tingkat desa/kelurahan.

Mobil operasional tersebut diserahkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan difasilitasi oleh Kodim Karawang.

Sebanyak 20 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih penerima manfaat kendaraan operasional tersebut di antaranya Koperasi Desa Balonggandu, Curug, Margasari, Sukamerta, Karangjaya, Banyuasih dan Koperasi Desa Tambaksumur.

Koperasi Desa Walahar, Lemahkarya, Pasirkaliki, Gintungkerta, Jatibaru, Pasir Awi dan Koperasi Desa Jayamakmur juga mendapatkan mobil operasional jenis pikap Mahindra Scorpio 4x4.

Selain itu, mobil operasional tersebut juga diberikan ke Koperasi Desa Sukapura, Cengkong, Lemahmukti, Cariumulya, Ciptasari dan Koperasi Desa Cicinde Selatan.

Dandim menyampaikan, pemindahan aset kendaraan ini bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan amanah untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui koperasi.

"Kendaraan ini harus menjadi motor penggerak ekonomi di desa. Kami berharap dengan adanya penyerahan armada dari PT Agrinas ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini, koperasi dapat lebih produktif dan efisien dalam menjalankan usahanya," katanya. .

Sebagai fasilitator, Kodim Karawang memastikan bahwa koordinasi antara koperasi dan vendor berjalan lancar demi keberlanjutan armada di lapangan.

Disebutkan, melalui sinergi antara TNI sebagai fasilitator, pemerintah desa, dan pengurus koperasi, program ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa di wilayah Kabupaten Karawang.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Pengarah Panitia Seleksi Nasional Zulkifli Hasan mengatakan rekrutmen manajer koperasi desa/kelurahan merah putih menjadi investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar yang pernah dilakukan pemerintah di tingkat desa.

Menurut Zulkifli, program tersebut dirancang untuk melibatkan generasi muda dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa dan wilayah pesisir.

"Dan, ini akan menjadi ujung tombak pangan masyarakat, mereka akan memotong rantai tengkulak yang selama ini merah petani dan masyarakat," kata Zulkifli dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin.

Pemerintah membuka sebanyak 30.000 posisi manajer kopdes merah putih sejak 15 April 2026.

Hingga penutupan pendaftaran pada 24 April 2026, jumlah pelamar tercatat mencapai 639.732 orang.

Dari total pelamar tersebut, sebanyak 487.819 orang menyampaikan kelengkapan administrasi dan 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Saat ini, proses seleksi memasuki tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3-12 Mei 2026 menggunakan sistem computer assisted test (CAT) di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Zulkifli menegaskan panitia seleksi nasional akan mengawal proses rekrutmen secara ketat agar berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan seleksi.

"Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apa pun, tidak ada jalur khusus, dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan," ucap dia.

Setelah tes kompetensi, peserta akan mengikuti seleksi tambahan berupa tes mental ideologi dan pemeriksaan kesehatan pada akhir Mei 2026.

Pengumuman hasil akhir dijadwalkan pada 7 Juni 2026. Peserta yang lolos nantinya akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (komcad) serta pelatihan manajerial sesuai bidang tugas masing-masing.

Para manajer yang lolos seleksi akan dikontrak dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara selama dua tahun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Untuk sementara (PKWT) dua tahun. Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menjelaskan status manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih setelah masa kontrak kerja selama dua tahun berakhir.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan mengatakan para manajer yang lolos seleksi akan dikontrak dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara selama dua tahun.

“Untuk sementara (PKWT) dua tahun. Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi,” ujarnya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin.

Dengan skema tersebut, Zulkifli menyebut para manajer pada tahap awal akan berstatus sebagai pegawai Agrinas Pangan.

Pemerintah menilai pola itu diperlukan untuk mendukung pembentukan dan operasional awal Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

Terkait gaji, Zulkifli menyatakan pembayaran selama masa kontrak akan diberikan oleh Agrinas Pangan karena para manajer masih berada di bawah BUMN tersebut.

“Nanti itu karena pegawai Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar,” katanya.

Namun demikian, Zulkifli menyatakan belum dapat mengungkap rincian sumber pendanaan maupun besaran gaji yang akan diterima para manajer Kopdes Merah Putih.

Pemerintah membuka lowongan 30.000 posisi manajer Kopdes Merah Putih. Hingga penutupan pendaftaran pada 24 April 2026, jumlah pelamar tercatat mencapai 639.732 orang.

Zulkifli menyatakan Kopdes Merah Putih dibentuk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan, sesuai arahan Presiden untuk memperkuat perekonomian masyarakat dari akar rumput.

Melalui koperasi tersebut, pemerintah ingin memangkas rantai pasok yang selama ini dinilai terlalu panjang sekaligus memperkuat posisi petani dan pelaku usaha desa.

Kopdes Merah Putih juga disebut akan berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat sehingga harga komoditas tetap terjaga.

Selain fungsi ekonomi, pemerintah menyatakan Kopdes Merah Putih juga akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan barang subsidi agar lebih tepat sasaran.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini seleksi telah memasuki pelaksanaan tes kompetensi yang akan berlangsung 3 hingga 12 Mei 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mencatat jumlah pelamar program rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mencapai 639.732 orang hingga penutupan pendaftaran pada 24 April 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan mengatakan dari total pelamar yang masuk, sebanyak 483.648 pelamar dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

“Saat ini seleksi telah memasuki pelaksanaan tes kompetensi yang akan berlangsung 3 hingga 12 Mei 2026,” kata Zulkifli dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Adapun tes kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), metode yang juga digunakan dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN).

Zulkifli menyebut tes dilaksanakan di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia untuk memudahkan peserta memilih lokasi terdekat dengan domisili masing-masing.

Setelah tahap CAT, peserta akan mengikuti seleksi kompetensi tambahan berupa psikotes, mental ideologi, dan pemeriksaan kesehatan pada 20–31 Mei 2026.

Pemerintah menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026.

Peserta yang lolos selanjutnya akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (komcad) serta pelatihan manajerial dan kompetensi bidang.

Zulkifli menegaskan proses rekrutmen SDM Kopdes Merah Putih akan diawasi ketat oleh panitia seleksi nasional agar berjalan objektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

“Tidak ada bayaran apa pun. Tidak ada titipan,” kata dia menegaskan.

Zulkifli menyatakan Kopdes Merah Putih dibentuk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan, sesuai arahan Presiden untuk memperkuat perekonomian masyarakat dari akar rumput.

Melalui koperasi tersebut, pemerintah ingin memangkas rantai pasok yang selama ini dinilai terlalu panjang sekaligus memperkuat posisi petani dan pelaku usaha desa.

Kopdes Merah Putih juga akan berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat sehingga harga komoditas tetap terjaga.

Zulkifli mencontohkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Jika harga di tingkat pasar jatuh di bawah ketentuan tersebut, maka koperasi dapat membeli hasil panen petani agar harga tetap stabil dan petani tidak merugi.

Selain fungsi ekonomi, ia menyebut Kopdes Merah Putih juga akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan barang subsidi agar lebih tepat sasaran.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasok global.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, yang dihadiri sekitar 1.500 jajaran komandan TNI dari berbagai wilayah.

“Peran TNI menjadi semakin strategis ketika dunia menghadapi tekanan geopolitik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok pangan global,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pemerintah menempatkan pangan bukan hanya sebagai urusan produksi, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan negara.

Menurut dia, penguatan ketahanan pangan membutuhkan konsolidasi lintas sektor agar sistem pangan nasional mampu berjalan dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah ingin membangun sistem pangan nasional yang kuat secara produksi, adil bagi petani, terjangkau bagi masyarakat, serta berkelanjutan bagi desa," ujar dia.

Selain memperkuat produksi dan distribusi pangan, pemerintah juga menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai salah satu ujung tombak penguatan ekonomi dan pangan di desa.

Pemerintah menargetkan pembentukan hingga 80.000 unit Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia untuk memperkuat distribusi pangan di tingkat desa.

Kopdes Merah Putih diharapkan mampu mendukung distribusi, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi petani dan masyarakat desa dalam rantai pasok pangan.

Dalam agenda tersebut, Zulhas juga menyoroti pengelolaan sampah menjadi energi sebagai salah satu prioritas hilir untuk mengatasi darurat sampah nasional.

Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, serta jajaran komandan satuan TNI.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait Koperasi Desa Merah Putih, seperti risiko ketidakmampuan manajer terpilih dalam mengelola usaha koperasi secara profesional itu perlu diantisipasi,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai penguatan sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan sistem pengawasan menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Ia mengatakan, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian dalam implementasi program tersebut, terutama dalam pemilihan dan pengawasan manajer koperasi.

“Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait Koperasi Desa Merah Putih, seperti risiko ketidakmampuan manajer terpilih dalam mengelola usaha koperasi secara profesional itu perlu diantisipasi,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menilai, kualitas SDM pengurus koperasi menjadi faktor penentu karena kemampuan manajerial akan mempengaruhi kinerja usaha koperasi.

Pemerintah sebelumnya telah membuka rekrutmen sekitar 30.000 manajer koperasi sebagai tahap awal penguatan kelembagaan dan operasional Kopdes Merah Putih.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.

Menurut Esther, langkah tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan kapasitas pengelola agar tidak menimbulkan risiko dalam pelaksanaan program.

Ia mengingatkan pengelolaan koperasi perlu disertai pemahaman dan penerapan manajemen risiko agar tidak memicu persoalan kredit macet.

“Rekrutmen manajer koperasi yang masif berisiko memicu kredit macet jika prinsip pengelolaan risiko tidak diterapkan dengan baik,” ujar Esther.

INDEF merekomendasikan pelatihan pengurus secara terstruktur serta penerapan pengawasan dan evaluasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas operasional koperasi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan perlunya pengelolaan yang hati-hati mengingat setiap koperasi direncanakan memperoleh pendanaan sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.

Secara total, kebutuhan pendanaan program Kopdes diperkirakan mencapai Rp240 triliun hingga Rp400 triliun sehingga memerlukan sistem pengawasan yang kuat untuk menjaga keberlanjutan.

Ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan dalam operasional koperasi.

“Perlu juga penguatan pengawasan, mulai dari koordinasi dengan otoritas seperti OJK, kejelasan regulasi, hingga pemanfaatan platform data terpadu untuk memantau kinerja dan risiko koperasi,” ucap dia.

Berdasarkan kajian INDEF, program Kopdes Merah Putih berpotensi untuk memperkuat distribusi, memperluas akses pembiayaan, serta mendukung ketahanan pangan di tingkat desa.

Namun, lanjut Esther, pendekatan yang dinilai masih terpusat perlu diimbangi dengan peningkatan partisipasi masyarakat agar koperasi dapat berjalan sesuai kebutuhan lokal.

Ia menjelaskan bahwa model usaha koperasi perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

“Sektor usaha paling menguntungkan itu tergantung karakteristik daerah, tidak bisa disamakan antar daerah,” tuturnya.

Ia mencontohkan daerah penghasil ikan dapat mengembangkan koperasi berbasis pengolahan hasil perikanan, mulai dari akses pembiayaan hingga penampungan hasil olahan.

Sementara itu, pemerintah menyatakan program Kopdes Merah Putih akan dibentuk hingga sekitar 80.000 unit di seluruh Indonesia dengan model usaha terintegrasi berbasis potensi desa.

Pemerintah juga menargetkan koperasi tersebut memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, simpan pinjam, gudang, hingga distribusi logistik dan komoditas pangan untuk memperpendek rantai distribusi.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha berbasis lokal.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI) mendorong penguatan regulasi koperasi syariah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Hal itu disampaikan dalam audiensi FORKOPI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Ketua Harian FORKOPI Kartiko Adi Wibowo mengatakan, pengaturan koperasi syariah dalam RUU Perkoperasian menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola, kepastian hukum, serta pengembangan ekonomi syariah berbasis kerakyatan.

RUU tersebut telah memuat sejumlah pengaturan mendasar terkait koperasi syariah, mulai dari definisi, prinsip operasional, kelembagaan, hingga pengawasan. “Koperasi syariah harus memiliki definisi yang jelas, prinsip syariah yang tegas, serta mekanisme pengawasan kuat melalui Dewan Pengawas Syariah,” ujar Kartiko.

Dalam rancangan beleid, koperasi syariah didefinisikan sebagai entitas koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan fatwa lembaga berwenang. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dinilai menjadi elemen penting untuk memastikan seluruh aktivitas koperasi tetap berjalan sesuai prinsip syariah.

“Fungsi DPS bukan hanya mengawasi, tetapi juga menjaga integritas pengurus dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah,” katanya.

Dalam paparannya, FORKOPI turut menyoroti fungsi sosial koperasi syariah sebagai Baitul Maal yang dapat mengelola zakat, infak, sedekah, hibah, hingga wakaf uang.

Kartiko menilai integrasi fungsi keuangan dan fungsi sosial akan memperkuat peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Koperasi syariah bukan hanya lembaga bisnis, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk memperkuat ekonomi umat,” ucapnya.

Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyub menuturkan kunjungan FORKOPI sejalan dengan fokus MUI pada periode kepengurusan saat ini yang memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

“MUI periode sekarang memiliki fokus khusus di ekonomi kerakyatan, sehingga kedatangan teman-teman FORKOPI sangat pas,” katanya.

Menurut dia, koperasi menjadi instrumen yang relevan dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat karena memiliki karakter yang dekat dengan kebutuhan riil warga.

Model kelembagaan koperasi mampu memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan. “Koperasi memiliki karakter yang sangat dekat dengan masyarakat. Ekonomi kerakyatan bisa tercipta melalui koperasi karena sangat kuat pada sektor riil masyarakat,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperkuat kerja sama dalam mengembangkan koperasi sebagai sarana pembinaan, pemberdayaan, dan penguatan ekonomi warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Tangerang, Senin.

Wamenkop mengatakan sinergi kedua kementerian diarahkan untuk mendorong warga binaan tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi juga pelaku ekonomi melalui koperasi.

“Kami ingin memastikan warga binaan dapat menjadi subjek pembangunan ekonomi melalui koperasi,” ujar Farida dikutip dari keterangan pers kementerian.

Menurut dia, koperasi akan menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kapasitas warga binaan, melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan manajemen usaha, hingga pendampingan sumber daya manusia.

Selain penguatan kapasitas, Farida menyatakan Kemenkop juga akan memperluas akses pasar bagi produk warga binaan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga kerajinan, agar dapat masuk ke jaringan distribusi yang lebih luas, termasuk melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Di sisi pembiayaan, Farida menyampaikan bahwa Kemenkop memiliki skema pendanaan khusus lewat Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), yang menyalurkan pinjaman dengan bunga rendah kepada koperasi.

Wamenkop menambahkan bahwa penguatan kelembagaan koperasi juga akan terus didorong, termasuk pembentukan koperasi primer di berbagai wilayah pemasyarakatan serta pengembangan Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo).

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong transformasi lapas yang lebih produktif.

“Kita lakukan transformasi lembaga pemasyarakatan menjadi sentra bisnis yang mandiri dan berkelanjutan. Jadi lapas tidak hanya mengurung, tapi juga membangun, tidak hanya menekan, tetapi juga memberdayakan,” ujar dia.

Ia menilai sinergi dengan Kemenkop menjadi langkah strategis agar program pemberdayaan warga binaan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak nyata.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan Koperasi Swadharma Pematangsiantar bukan merupakan bagian dari perseroan. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik terkait kasus yang melibatkan koperasi tersebut.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan bahwa Koperasi Swadharma didirikan pada 2007 melalui akta pendirian tersendiri serta memiliki struktur kepengurusan dan manajemen operasional yang independen di luar BNI.

“Koperasi tersebut diperuntukkan bagi pegawai internal, bukan untuk masyarakat umum. Seluruh aktivitas dan keputusan operasionalnya menjadi tanggung jawab pengurus koperasi,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4/2026).

Dalam praktiknya kemudian, koperasi tersebut diduga menawarkan produk simpanan kepada pihak di luar anggota dengan imbal hasil berkisar 1,5 hingga 2 persen per bulan. Aktivitas tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Selain itu, dalam perkara ini juga ditemukan indikasi pemalsuan dokumen.

Baca Juga

Ribuan Pelari Ramaikan Adhyaksa International Run 2026, BNI Dukung Sport Tourism di Bali

Kondisi tersebut, ditambah dengan keberadaan koperasi yang sebelumnya beroperasi di lingkungan kantor BNI, turut memicu kesimpangsiuran persepsi di masyarakat. Untuk mencegah hal serupa, sejak 2016 BNI telah mengambil langkah dengan melarang koperasi beroperasi di area kantor BNI.

Sejak awal mencuatnya kasus, BNI secara konsisten menegaskan bahwa hubungan hukum para deposan adalah dengan koperasi sebagai pihak yang menawarkan dan mengelola produk simpanan tersebut.

BNI memahami bahwa proses penyelesaian kasus ini memerlukan waktu dan turut merasakan kekhawatiran masyarakat yang terdampak. Dalam konteks perlindungan nasabah, BNI memastikan seluruh dana nasabah tetap aman dan layanan perbankan berjalan normal sesuai ketentuan regulator.

Perusahaan juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa memverifikasi legalitas setiap produk keuangan melalui kanal resmi bank atau otoritas yang berwenang sebelum melakukan penempatan dana.

“Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini sesuai putusan hukum yang berlaku,” tutur Okki.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA - Sejak 2021, Rumah Energi melalui program Koperasi Hijau telah mendorong penguatan peran koperasi dalam transisi energi dengan menjangkau lebih dari 150 koperasi. Program ini sejalan dengan upaya implementasi PSN 100 GW PLTS yang menekankan keterlibatan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat ekosistem pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia, kali ini Rumah Energi menyelenggarakan Green Cooperative Solar Initiative Dialogue: Bridging Policy and Practice in Indonesia's 100 GW Solar PV Program.

Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional, sejalan dengan target 100 GW dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kegiatan ini mempertemukan perwakilan Kementerian Koperasi, Kementerian ESDM, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, serta berbagai mitra pembangunan guna menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas implementasi di lapangan.

Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang menekankan, pentingnya menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat akar rumput. Ia menerangkan, forum ini didorong sebagai ruang untuk mengidentifikasi bottleneck implementasi secara nyata sekaligus merumuskan strategi kolaborasi yang lebih operasional.

“Koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak transisi energi di tingkat komunitas, dan perannya perlu diperkuat melalui kebijakan yang tepat, model bisnis yang feasible, serta dukungan pembiayaan yang memadai,” ujar Sumanda.

“Kementerian Koperasi mendorong pengembangan PLTS untuk mengurangi ketimpangan akses energi sekaligus meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi produktif. Ke depan, kami juga menargetkan pengembangan 102 PLTS dalam dua tahun dengan fokus pada wilayah yang belum terjangkau listrik,” tutur Roysepta Abimanyu, Tenaga Ahli Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Pendekatan Kolaboratif Dukung Transisi Energi yang Adil dan Inklusif

Program Koperasi Hijau milik Rumah Energi mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan koperasi, sekaligus mengembangkan model bisnis energi terbarukan berbasis komunitas yang aplikatif di lapangan.

Melalui proyek Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia melalui Model Energi Terbarukan Berbasis Komunitas (TERBIT), Rumah Energi juga telah melakukan berbagai asesmen lapangan. Hasilnya menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan nasional dengan kebutuhan implementasi, khususnya dalam aspek model bisnis, kesiapan teknis, akses pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Trois Dilisusendi juga menyoroti pentingnya peran koperasi bagi pemenuhan kebutuhan energi. “Pengembangan energi terbarukan perlu memperhatikan keseimbangan antara supply dan demand. Koperasi dapat berperan sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi di masyarakat,” tegasnya.

Forum dialog ini membahas dua fokus utama, yakni penguatan tata kelola dan kebijakan untuk membuka ruang keterlibatan koperasi dalam ekosistem energi nasional, serta pengembangan model bisnis PLTS berbasis koperasi yang bankable dan scalable, termasuk eksplorasi skema pembiayaan inovatif seperti blended finance.

Dorong Kepemimpinan Transisi Energi ASEAN dengan Energi Surya



Forum ini diharapkan menghasilkan sejumlah temuan, antara lain tercapainya penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor melalui pemetaan peran kementerian/lembaga. Teridentifikasinya peluang integrasi koperasi dalam ekosistem energi terbarukan, serta tersusunnya model bisnis PLTS berbasis koperasi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Identifikasi kebutuhan dukungan regulasi yang lebih pasti serta membuka peluang pengembangan skema pembiayaan inovatif guna mendukung implementasi PLTS berbasis koperasi secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat implementasi PSN 100 GW PLTS, sekaligus memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Ke depan, kami berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut pada pengembangan pilot project PLTS berbasis koperasi yang dapat direplikasi secara luas. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif di Indonesia,” tutup Sumanda.

Koperasi dapat berperan sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi di masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai koperasi dapat berperan sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi masyarakat untuk mendukung Program 100 Gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Pengembangan energi terbarukan perlu memperhatikan keseimbangan antara supply dan demand. Koperasi dapat berperan sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi di masyarakat,” ujar Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Trois Dilisusendi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Selaras dengan Trois, Yayasan Rumah Energi melalui Program Koperasi Hijau telah mendorong penguatan peran koperasi dalam transisi energi dengan menjangkau lebih dari 150 koperasi.

Program ini sejalan dengan upaya implementasi PSN 100 GW PLTS yang menekankan keterlibatan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

“Koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak transisi energi di tingkat komunitas, dan perannya perlu diperkuat melalui kebijakan yang tepat, model bisnis yang feasible, serta dukungan pembiayaan yang memadai,” ujar Direktur Eksekutif Rumah Energi Sumanda Tondang.

Program Koperasi Hijau milik Rumah Energi mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan koperasi, sekaligus mengembangkan model bisnis energi terbarukan berbasis komunitas yang aplikatif di lapangan.

Melalui proyek Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia dengan model Energi Terbarukan Berbasis Komunitas (TERBIT), Rumah Energi juga telah melakukan berbagai asesmen lapangan.

Hasilnya menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan nasional dengan kebutuhan implementasi, khususnya dalam aspek model bisnis, kesiapan teknis, akses pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka memperkuat ekosistem pengembangan PLTS di Indonesia, Rumah Energi pun menyelenggarakan “Green Cooperative Solar Initiative Dialogue: Bridging Policy and Practice in Indonesia's 100 GW Solar PV Program”.

Forum tersebut bertujuan untuk menjadi ruang dialog strategis lintas pemangku kepentingan guna memperkuat peran koperasi dalam mendukung pengembangan PLTS nasional, sejalan dengan target 100 GW dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat implementasi PSN 100 GW PLTS, sekaligus memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Ke depan, kami berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut pada pengembangan pilot project PLTS berbasis koperasi yang dapat direplikasi secara luas. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif di Indonesia,” ujar Sumanda.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin kerja sama dengan Co‑operative Development Foundation (CDF) of Canada sebagai bagian dari strategi penguatan ekosistem koperasi nasional, khususnya sumber daya manusia (SDM) Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Executive Director CDF Benoit Andre di Jakarta, Kamis.

Ferry dalam keterangan tertulisnya mengatakan kerja sama itu penting karena Kanada menjadi salah satu negara yang konsisten masuk dalam jajaran Top 300 World Cooperative Monitor. Beberapa koperasi aktif di Kanada, menurut dia, menunjukkan resiliensi dan kinerja yang sangat baik di sektor produksi, distribusi, hingga ritel.

Ia menambahkan CDF Canada dipilih sebagai mitra strategis karena rekam jejaknya dalam mendukung pengembangan koperasi di berbagai negara.

“Pengalaman sukses beberapa koperasi di Kanada tentu diharapkan bisa menjadi pelajaran dan pengembangan untuk koperasi di Indonesia, khususnya juga bagi kegiatan operasional dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Ferry.

Ia memaparkan fokus utama dari kolaborasi ini adalah pengembangan kapasitas SDM koperasi-koperasi di Indonesia, serta pengembangan kompetensi dan SDM dari pelaku usaha kecil menengah yang menyuplai koperasi.

Selain itu, kerja sama juga mencakup penguatan kapasitas SDM di Kopdes/Kel Merah Putih agar mampu bertransformasi menjadi kekuatan produksi yang terintegrasi.

Menurut Ferry, Kanada selalu menjadi rujukan penting dalam pengembangan koperasi internasional.

Koperasi-koperasi di Kanada, lanjut dia, mampu membangun ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga dapat menopang perekonomian negara tersebut.

Executive Director CDF Benoit Andre mengatakan kerja sama ini akan mendorong kemajuan ekonomi bagi kedua negara, khususnya melalui gerakan koperasi.

Andre menyampaikan CDF of Canada, yang telah berdiri lebih dari 75 tahun, merupakan salah satu entitas yang fokus dalam mendukung penguatan dan pengembangan koperasi.

“Kami siap memberikan dukungan melalui kompetensi yang kami miliki dan siap membantu keberhasilan koperasi. Jadi ini adalah langkah awal yang sangat bagus," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026