Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga plastik, LPG non-subsidi, dan BBM non-subsidi mulai menekan struktur biaya produksi dan distribusi, memicu risiko inflasi lanjutan sekaligus menekan daya tahan UMKM dan kelas menengah.

Tekanan harga dari sisi energi dan bahan baku ini menunjukkan inflasi tidak lagi semata dipengaruhi faktor musiman, melainkan mulai bergeser ke tekanan biaya yang lebih struktural. Dampaknya merambat dari sektor hulu hingga ke harga produk konsumsi sehari-hari.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik telah berdampak langsung terhadap harga minyak goreng, meski pasokan secara nasional masih dalam kondisi aman.

“Memang salah satu imbas kenaikan itu karena harga plastik,” ujarnya.

Dia menegaskan persoalan ini berakar dari sisi hulu, khususnya bahan baku plastik, yang kemudian memengaruhi berbagai produk turunan di sektor industri dan konsumsi.

Namun, pemerintah menyatakan produksi tetap berjalan normal dengan dukungan impor bahan baku plastik, namun tekanan harga belum sepenuhnya mereda di pasar.

Di saat yang sama, kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi menambah tekanan baru, terutama melalui jalur distribusi dan biaya operasional.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memperkirakan dampak langsung terhadap inflasi berada pada kisaran moderat, namun berpotensi meluas melalui efek lanjutan.

“Dalam jangka pendek, kenaikan LPG 12 kg dan BBM non-subsidi diperkirakan memberikan tambahan inflasi sekitar 0,1% hingga 0,3%,” ujarnya.

Menurutnya, risiko utama justru berasal dari efek rambatan ke sektor transportasi, logistik, dan ekspektasi harga yang dapat memperpanjang tekanan inflasi.

Dia juga menyoroti kelompok kelas menengah sebagai pihak yang paling rentan terdampak. Kelompok ini tidak menerima bantuan sosial, tetapi sangat sensitif terhadap kenaikan biaya energi dan transportasi.

“Kelompok ini adalah penopang konsumsi domestik, namun sering luput dari desain kebijakan,” ujarnya.

Di tingkat pelaku usaha, dampak tersebut mulai terasa nyata. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia Edy Misero menyebut kenaikan LPG non-subsidi menjadi tekanan paling langsung bagi UMKM, khususnya sektor kuliner.

“Kenaikan LPG sangat dirasakan oleh restoran dan kedai yang menggunakan gas 12 kilogram,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Selain itu, lonjakan harga plastik hingga 50%–60% memberikan tekanan besar bagi UMKM yang menggunakan bahan tersebut sebagai bahan baku produksi.

Pelaku usaha menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menurunkan margin keuntungan. Kenaikan harga berisiko menekan permintaan, sementara penurunan margin berpotensi melemahkan keberlanjutan usaha.

“Kalau harga dinaikkan, kemungkinan omzet turun. Kalau tidak, margin yang dikorbankan,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat. Penurunan bukan terjadi pada daya beli secara langsung, tetapi pada kecenderungan menahan belanja, terutama untuk kebutuhan non-primer.

Tekanan berlapis dari energi dan bahan baku ini juga membuka risiko inflasi yang lebih persisten, terutama jika dipicu oleh dinamika global seperti harga energi dan gangguan pasokan.

Fakhrul menilai pemerintah perlu merespons dengan kebijakan yang lebih terarah, bukan sekadar stimulus umum.

“Perlu ada targeted cushioning, seperti insentif sektor logistik atau dukungan transportasi publik untuk menahan transmisi harga,” ujarnya.

Di sisi UMKM, pelaku usaha mendorong pemerintah untuk menurunkan beban pajak impor bahan baku serta memperluas akses pembiayaan murah agar tetap mampu bertahan di tengah tekanan biaya.

Selain itu, optimalisasi belanja pemerintah untuk produk dalam negeri dinilai menjadi kunci menjaga permintaan di tengah pelemahan konsumsi.

Dengan demikian, kenaikan harga energi dan bahan baku tidak hanya berdampak pada inflasi jangka pendek, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas konsumsi dan keberlanjutan usaha. Tanpa mitigasi yang tepat, tekanan ini dapat berkembang menjadi risiko struktural bagi perekonomian domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Fluktuasi harga minyak global yang terdampak gejolak geopolitik di Timur Tengah dan memicu penyesuaian harga oleh penyedia BBM nonsubsidi di Tanah Air berpotensi memicu efek domino ke sektor logistik dan industri.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), Josua Pardede, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada 18 April 2026 yang ditempuh Pertamina masih dapat dipahami dari sisi mekanisme biaya. Namun, momentum kebijakan dinilai kurang ideal dari sisi komunikasi publik.

Sebagaimana diketahui, Pertamina memutuskan untuk menyesuaikan harga beberapa jenis BBM nonsubsidi yang naik mencakup Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara itu, BBM jenis Pertamax RON 92 yang merupakan nonsubisidi, Pertalite, dan solar subsidi tidak mengalami perubahan. Pada saat yang sama, harga minyak dunia justru mulai turun seiring dengan meredanya ketegangan geopolitik, meski belum sepenuhnya stabil.

Berdasarkan data CNBC International pada Selasa (21/4/2026), harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) pengiriman Mei turun 1,51% ke level US$88,26 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis Brent pengiriman Juni melemah 0,68% ke posisi US$94,87 per barel. Sebelumnya, pada perdagangan Senin (20/4/2026), harga minyak WTI dan Brent sempat ditutup melonjak, masing-masing sekitar 7% dan 5%.

Menurut Josua, penyesuaian harga oleh badan usaha tidak semata-mata mengikuti harga spot harian, melainkan mempertimbangkan biaya pengadaan, kurs, premi risiko, serta jeda distribusi. Meski demikian, kredibilitas kebijakan menjadi sorotan ketika penyesuaian tidak berlangsung simetris.

“Kalau harga bisa cepat dinaikkan saat tekanan naik, maka harga juga semestinya cepat diturunkan bila penurunan biaya benar-benar bertahan,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (21/4/2026).

Pada sisi konsumsi, Josua menilai dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak akan langsung menekan konsumsi secara agregat. Indeks Keyakinan Konsumen Maret 2026 masih berada di level optimistis 122,9, dengan kondisi ekonomi saat ini di 115,4 dan ekspektasi di 130,4.

Selain itu, Survei Penjualan Eceran masih menunjukkan pertumbuhan penjualan sebesar 2,4% secara tahunan dan 9,3% secara bulanan.

Meski demikian, tekanan diperkirakan lebih terasa secara selektif, terutama pada rumah tangga menengah perkotaan, pengguna kendaraan pribadi berbahan bakar nonsubsidi, serta pelaku usaha kecil dan menengah dengan mobilitas tinggi.

"Dampak secara agregat memang belum besar, tetapi secara mikro cukup signifikan, terutama jika kenaikan harga BBM terjadi bersamaan dengan tekanan dari kurs dan biaya usaha yang masih tinggi," jelasnya.

Sementara itu, dari sisi makro, dampak langsung terhadap inflasi diperkirakan relatif terbatas. Tambahan inflasi pada April diproyeksikan berada di kisaran 0,05 hingga 0,18 poin persentase, dengan dampak penuh lebih terlihat pada Mei.

Hal ini disebabkan produk BBM yang mengalami kenaikan hanya mencakup sebagian kecil dari total konsumsi, sementara jenis BBM yang digunakan mayoritas masyarakat tidak mengalami perubahan harga.

Namun, risiko yang lebih besar justru muncul dari dampak tidak langsung, terutama melalui kenaikan biaya logistik, distribusi, dan produksi. Kenaikan harga Dexlite dan Pertamina Dex dinilai krusial karena berkaitan dengan kendaraan niaga berbasis diesel.

Josua menyebut sektor transportasi darat, jasa pertanian, angkutan udara, angkutan laut, dan kereta api menjadi sektor paling sensitif terhadap kenaikan biaya energi. Selain itu, sektor industri kimia seperti cat, tinta cetak, plastik, karet, dan serat sintetis juga terdampak signifikan.

Tekanan tersebut terjadi di tengah kondisi manufaktur yang sudah tertekan. Indeks PMI manufaktur Maret 2026 menunjukkan kenaikan harga input ke level tertinggi sejak Maret 2024 akibat gangguan pasokan bahan baku dari konflik Timur Tengah.

Dia mengatakan, kondisi tersebut berpotensi mempersempit margin usaha dan menahan ekspansi, terutama bagi pelaku industri yang sensitif terhadap biaya energi.

Josua menambahkan, kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi perlu memenuhi sejumlah syarat agar tetap kredibel. Pertama, penurunan harga minyak global harus dipantau ketat dan ditransmisikan kembali ke harga domestik bila benar-benar bertahan.

Kedua, pengawasan distribusi BBM subsidi harus diperketat agar tidak terjadi perpindahan konsumsi yang membebani APBN. Ketiga, pemerintah perlu mewaspadai risiko rambatan ke ongkos logistik dan biaya produksi.

"Kalau tiga hal itu tidak dijaga, maka kebijakan ini mungkin membantu pemulihan marjin badan usaha dalam jangka pendek, tetapi memindahkan tekanan ke inflasi tidak langsung, dunia usaha, dan beban subsidi dalam periode berikutnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kelas atas yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah diyakini hanya akan memberikan tekanan inflasi yang marjinal bagi perekonomian domestik.

Berdasarkan laporan BRI Danareksa Sekuritas bertajuk Economic Research - Macro Strategy: Beyond The Rebound, Chief Economist Helmy Kristanto menyoroti bahwa dampak inflasi dari kenaikan harga BBM ini dapat dikendalikan. Pada akhir pekan lalu, harga Pertamax Turbo tercatat naik Rp6.300, sementara Dexlite dan Pertamina Dex melonjak Rp9.400.

Helmy menjelaskan bahwa tekanan inflasi dari penyesuaian harga nonsubsidi ini relatif lebih terbatas dan terutama bekerja pada tataran marjinal, bukan bertindak sebagai pendorong utama inflasi secara keseluruhan. Meskipun BBM nonsubsidi menyumbang 44% dari total konsumsi bahan bakar di Indonesia, produk yang mengalami kenaikan paling tajam tersebut dikonsumsi oleh segmen berpendapatan tinggi yang cakupannya lebih sempit.

"Konsisten dengan pola historisnya, setiap kenaikan Rp1.000 pada bahan bakar kelas atas ini diperkirakan hanya menambah sekitar 0,02-0,15 persentase poin terhadap inflasi, angka yang jauh di bawah dampak penyesuaian bahan bakar bersubsidi," tulis laporan yang dirilis pada Senin (20/4/2026) itu.

Sementara dari sentimen global, laporan BRI Danareksa juga menyoroti bahwa bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed) kemungkinan besar belum akan memangkas suku bunganya dalam waktu dekat. Kombinasi antara data ekonomi yang kuat dan inflasi yang didorong oleh guncangan pasokan membuat The Fed diperkirakan akan menahan suku bunga Fed Funds Rate.

Ekspektasi pasar saat ini condong pada skenario tidak adanya perubahan suku bunga acuan sepanjang 2026, dengan proyeksi pemotongan pertama diundur setidaknya hingga pertengahan tahun depan. Sikap wait and see ini diperkuat oleh data inflasi konsumen AS yang dilaporkan melonjak ke level 3,3% secara tahunan pada Maret 2026, level tertinggi sejak Mei 2024, yang mayoritas disetir oleh tingginya harga energi.

Tingginya harga energi tidak terlepas dari memanasnya tensi geopolitik. Eskalasi di Timur Tengah, khususnya setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz sebagai respons atas tekanan AS, telah menyebabkan harga acuan minyak mentah Brent kembali meroket ke atas level US$90 per barel.

Katalis S&P Ratings & MSCI

Sementara di tengah ketidakpastian global, Indonesia dihadapkan pada dua katalis penting pada kuartal II/2026 yang dapat memengaruhi sentimen pasar, yakni tinjauan dari S&P Global Ratings dan MSCI.

S&P sebelumnya memberikan sinyal bahwa peringkat sovereign Indonesia cukup terekspos oleh konflik Timur Tengah yang berkepanjangan. Kerentanan ini diamplifikasi oleh kendala struktural, khususnya rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan (interest-to-revenue ratio).

Meski demikian, beberapa faktor fundamental diyakini mampu mempertahankan peringkat BBB dan outlook stabil Indonesia saat ini. Defisit fiskal yang terjaga di bawah ambang batas 3% terhadap PDB (di kisaran 2,9%), serta rasio utang pemerintah yang relatif rendah di angka 40% terhadap PDB, dinilai masih jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak negara sepadan berperingkat BBB.

Sementara itu, terkait dengan penilaian MSCI, otoritas dan regulator dinilai telah menunjukkan kemajuan yang berarti menjelang review pada Mei. Langkah ini dinilai cukup mengurangi potensi penurunan kelas (downgrade) menuju status frontier market secara signifikan.

Di pasar modal, dinamika arus dana asing memperlihatkan tren yang beragam. Sepanjang minggu ketiga April 2026, investor asing mencatatkan arus modal keluar (outflow) di pasar saham sebesar Rp2,3 triliun. Sebaliknya, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) masih menjadi primadona dengan capaian aliran dana masuk bersih (net inflow) mingguan dari asing sebesar Rp660 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 38 gubernur telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, yang secara median tercatat sebesar 6,12%. Ekonom menilai transmisi kenaikan upah buruh tersebut belum mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengatakan dampak positif dari penyesuaian upah ini akan paling terasa pada segmen pekerja formal yang pendapatannya berada di sekitar batas minimum.

Menurutnya, kelompok ini memiliki marginal propensity to consume yang tinggi alias kenaikan pendapatan biasanya langsung dibelanjakan untuk kebutuhan pokok. Akibatnya, kenaikan UMP 2026 diyakini mampu memberikan bantalan bagi daya beli masyarakat untuk kelompok menengah ke bawah.

"Ini akan cepat mengalir ke konsumsi harian dan membantu menahan pelemahan daya beli kelompok bawah," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (30/12/2025).

Adapun, daya beli masyarakat tercermin dari data konsumsi rumah tangga. Selama ini, konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Pada kuartal III/2025 misalnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 53,14% dari pembentukan produk domestik bruto (PDB). Oleh sebab itu, kenaikan upah diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga sehingga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, Josua memberikan catatan bahwa jangkauan dampak kenaikan upah tidak akan merata. Pasalnya, struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi oleh porsi pekerja informal yang cukup besar, sehingga tidak tersentuh oleh kebijakan UMP.

Selain itu, bagi pekerja formal yang pendapatannya sudah berada di atas batas minimum, penyesuaian UMP tidak serta-merta mengerek pendapatan mereka secara otomatis. "Sehingga tambahan dari penyesuaian UMP tidak otomatis menaikkan pendapatan mereka," jelasnya.

Di sisi lain, Josua juga menyoroti risiko dari sisi pelaku usaha. Kenaikan UMP yang melampaui kenaikan produktivitas berpotensi mendorong korporasi melakukan pengetatan biaya operasional.

"Bisa lewat penundaan rekrutmen, pengurangan jam kerja lembur, atau efisiensi lain. Apalagi ketika sektor riil masih menghadapi tekanan permintaan dan risiko pemutusan hubungan kerja [PHK] di sejumlah industri," jelasnya.

Terkait dampak terhadap inflasi, Josua memproyeksikan kenaikan upah minimum berpotensi menambah tekanan harga, terutama pada sektor padat karya seperti ritel, penyediaan makan minum, transportasi, dan sebagian manufaktur.

Pelaku usaha di sektor ini kemungkinan akan menyesuaikan harga jual demi menjaga marjin. Meski demikian, dia menilai besaran dampaknya terhadap inflasi umum masih akan berada dalam batas kewajaran atau moderat.

"Penyesuaian harga cenderung bertahap dan tersebar. Kecuali terjadi guncangan tambahan seperti lonjakan harga pangan, penyesuaian harga energi yang besar, atau pelemahan nilai tukar yang tajam," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra diproyeksikan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV/2025, dengan estimasi kerugian ekonomi mencapai Rp32,6 triliun.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mengungkapkan bencana yang terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut menjadi risiko penurunan (downside risk) bagi target pertumbuhan ekonomi akhir tahun.

Berdasarkan data Tim Ekonom Bank Mandiri, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ketiga provinsi tersebut tercatat sebesar 7,8% terhadap total perekonomian nasional.

"Kalau kita lihat dampak banjir di Sumatra terhadap PDB, one-off event ini diperkirakan memangkas pertumbuhan antara 0,08% hingga 0,12% percentage point. Jadi kalau ekspektasi awal di 5,1%, memang ada downside risk [risiko penurunan]," ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).

Asmo memaparkan bahwa berdasarkan kalkulasi awal yang membandingkan bencana serupa di masa lalu, dampak kerugian ekonomi kali ini terbilang cukup besar.

Sebagai pembanding, gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada 2018 memberikan dampak kerugian ekonomi sekitar Rp15 triliun hingga Rp22 triliun. Sementara itu, dampak gempa Lombok pada tahun yang sama berkisar antara Rp5 triliun hingga Rp7,7 triliun.

"Estimasi awal kami, roughly [kasarnya] dari data yang ada, dampak banjir bandang di tiga provinsi itu nilainya sekitar Rp32,6 triliun," jelasnya.

Asmo menambahkan bahwa provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, menyumbang sekitar 50% dari total kerugian ekonomi tersebut. Hanya saja, dia menekankan bahwa perhitungan ini masih per awal Desember 2025 sehingga akan terus diperbarui seiring dengan pendataan di lapangan.

Meski menekan pertumbuhan ekonomi, Asmo menilai dampak bencana ini terhadap inflasi nasional relatif terbatas. Pasalnya, proporsi inflasi tiga provinsi itu terhadap inflasi nasional hanya sebesar 7%, jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi Jakarta dan Jawa Barat yang mencapai 55%.

"Jadi harusnya kalau terhadap inflasi nasional memang tidak berdampak signifikan, tapi kalau kita lihat kepada pertumbuhan ekonomi nasional ini akan bisa berdampak. Paling tidak di akhir tahun ini ya," pungkasnya

Kendati demikian, Asmo mengingatkan pentingnya percepatan distribusi bantuan. Apalagi, sambungnya, Sumatra Barat merupakan salah satu lumbung beras nasional.