Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar bahwa Menkeu China memintanya untuk menerbitkan SBN valas di Daratan China, bukan di Hong Kong.

Sebagaimana diketahui, SBN valas berdenominasi renminbi China dinamakan Panda Bond dan diterbitkan di Daratan China. Sementara itu, Dimsum Bond diterbitkan di Hong Kong.

"Dimsum Bond, jadi Menteri Keuangan China itu ngeledek. Itu bond ecek-ecek. Jadi kami diminta masuk ke Panda sebetulnya karena itu di mainland China. Kalau itu kan di Hong Kong, rupanya dia enggak suka Hong Kong," ujarnya sambil berkelakar kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Adapun Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menargetkan Panda Bond akan terbit pada semester II/2026. Namun, otoritas tidak menginfokan kapan.

Pembahasan soal penerbitan SBN valas pemerintah Indonesia di China disampaikan Purbaya saat bertemu dengan Menkeu China Lan Fo'an, di sela-sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Group Spring Meeting), di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

"Kami ingin menerbitkan Panda Bond di sana, dia [Menkeu China] amat setuju, dan bunganya di China itu murah, cuma 2,3%. Jadi kami bisa menekan cost of capital," ungkapnya.

Sebaliknya, Purbaya juga mengizinkan pemerintah China untuk menerbitkan obligasinya di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan hubungan timbal balik antara dua negara yang juga mitra dagang.

"China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya amat positif. Saya pikir ke depan hubungan kita dengan China dalam hal perdagangan internasional akan tetap baik," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, Purbaya turut menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Menkeu China ini kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia.

Dia mengklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Menurut Suminto, saat ini minat investor terhadap obligasi pemerintah masih cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menambah dua rekening kas umum negara dalam bentuk valuta asing (valas) di Bank Indonesia (BI). Tujuannya untuk mengakomodir hasil penerbitan surat utang yang diterbitkan dalam bentuk mata uang dolar Australia (Kangaroo Bond) dan yuan China atau renminbi (Dimsum Bond).

Penambahan dua rekening baru itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2025 per 23 September 2025.

Dalam peraturan sebelumnya, yakni PMK No. 31/2025, Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang dikelola di Bank Indonesia dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), dan Yen Jepang (JPY). Sementara itu, melalui PMK 66/2025, ditambahkan dua rekening baru, masing-masing dalam mata uang Dolar Australia (AUD) dan Chinese Yuan (CNH).

"Pembukaan dua rekening baru KUN dalam AUD dan Chinese Yuan dilakukan dalam rangka memudahkan transaksi dalam mata uang tersebut, seperti penerbitan Kangaroo Bond dalam AUD dan penerbitan Dimsum Bond dalam mata uang Chinese Yuan," kata Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Endah Martiningrum melalui keterangan tertulis, RAbu (15/10/2025).

Endah menegaskan, penerbitan Kangaroo Bond dan Dimsum Bond merupakan bagian dari strategi pembiayaan Pemerintah Tahun 2025 dalam rangka diversifikasi instrumen, perluasan basis investor, dan pengelolaan portofolio yang optimal.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah mengumumkan secara resmi pembukaan penawaran perdana penerbitan Kangaroo Bond pada tanggal 7 Agustus 2025. Penawaran ini berhasil menarik minat investor global, termasuk investor yang berbasis di Australia, hingga mencapai total orderbook sekitar AUD 8 miliar.

Adapun untuk Dimsum Bond, rencananya akan diterbitkan pada akhir tahun ini, sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto.

"Tanggal pastinya tidak dapat kami sampaikan karena sesuai protokol capital market kita tidak bisa menyampaikan tanggal secara exact kita akan masuk ke market. Tapi kami akan menerbitkan Dimsum Bond dalam waktu dekat ini," tegas Suminto saat konferensi pers APBN edisi September 2025, kemarin.

Selain penambahan pembukaan dua rekening KUN di bank sentral, yang tertuang dalam Pasal 2 PMK 66/2025, juga ada ketentuan lain yang ditambah terkait pengelolaan KUN.

Dalam Pasal 4, PMK 66/2025 disebutkan Rekening KUN dalam Valuta Rupiah digunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta Rupiah, serta dalam valuta selain valuta yang telah memiliki Rekening KUN.

Rekening KUN dalam Valuta Selain Rupiah digunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta yang bersangkutan.

Rekening KUN dalam Valuta USD di pasal itu juga disebut dapat digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam Valuta Eksotik sesuai ketentuan transaksi pembayaran internasional.

Dalam hal saldo Rekening KUN dalam suatu valuta tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pengeluaran negara dalam valuta berkenaan, termasuk Valuta Eksotik, pembayaran dimaksud dapat dibebankan pada Rekening KUN dalam valuta lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pelaksanaan pembayaran pengeluaran negara dilakukan melalui pemindahbukuan antar Rekening KUN atau pendebetan langsung dari Rekening KUN dalam valuta lain. Pelaksanaan pembayaran pengeluaran negara ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum negara melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan instrumen utang berdenominasi renminbi atau mata uang China, alias dimsum bond, pada kuartal IV/2025.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Namun demikian, Suminto enggan memberitahukan kapan tepatnya penerbitan instrumen utang pemerintah itu. Dia menyinggung bahwa terdapat aturan dari otoritas pasar modal agar penerbit instrumen utang tidak mengumumkan tanggal spesifik kapan issuance dilakukan.

"Tapi kami masih [memiliki] strategi issuance kita kuartal IV," jelasnya kepada wartawan pada Media Gathering APBN 2026, Bogor, Jumat (10/10/2025).

Sebelumnya, pemerintah sudah lebih dulu menerbitkan surat utang negara denominasi dolar Australia yakni kangaroo bond pada Agustus 2025 lalu.

Suminto menjelaskan bahwa penerbitan surat utang pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan yang lebih efisien itu, lanjutnya, juga sejalan dengan keinginan Menteri Keuangan untuk mengelola kas pemerintah mengendap di Bank Indonesia (BI) secara lebih efisien.

Dia menjelaskan bahwa saat ini pasar SBN relatif aktif dan likuid, sehingga pemerintah bisa menerbitkan instrumen utang dalam waktu cepat dan diserap dengan baik. "Beberapa waktu terakhir ada outflow masih pada level relatively terbatas," pungkasnya.