Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah belum akan menerapkan aturan baru mengenai penyederhanaan lapisan atau layercukai hasil tembakau (CHT). Pemerintah masih harus menunggu lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum menerapkan aturan ini.

Meski demikian, Purbaya menyebut pembahasan mengenai lapisan CHT ini telah dilakukan secara informal. Purbaya juga mengatakan pemerintah telah menyiapkan draf aturan yang akan menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Sudah ngomong di belakang, tapi resminya belum. Yang official-nya belum. Tapi, bicara di belakang sudah," kata Purbaya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Meski begitu, Purbaya menegaskan pembahasan resmi dengan DPR masih menjadi tahapan yang harus dilalui sebelum kebijakan dapat diberlakukan.

"Saya masih perlu menghadap DPR dulu untuk diskusi," kata Purbaya.

Ketika ditanya apakah aturan tersebut akan mulai berlaku pada Juni 2026, Purbaya menjawab pemerintah masih menunggu persetujuan parlemen.

"Belum. Kita tunggu persetujuan DPR," katanya.

Cukai Hasil Tembakau 2027 Tidak Naik

Bulan lalu, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan mengubah tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2027. Bendahara negara ini memberikan sinyal tidak akan menaikkan atau menurunkan CHT.

“Saya buat konstan saja, enggak naik dan enggak turun,” kata Purbaya di kantornya, Selasa (20/5).

Purbaya memilih untuk menjaga stabilitas, serta memperkuat pengawasan di sektor industri rokok. “Kami akan pasangkan mesin-mesin penghitung di beberapa produsen rokok,” katanya.

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menyambut baik keputusan Purbaya untuk tidak menaikkan tarif CHT 2027. Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan mengatakan keputusan itu merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

"Kebijakan ini menjadi bukti, pemerintah mendengar suara masyarakat yang khawatir akibat situasi internasional yang berimbas pada sector industri hasil tembakau yang menyerap sekitar 6 juta orang," ujarnya, Kamis (21/5).

Menurut Henry, pekerja di sektor industri hasil tembakau terdiri atas petani tembakau, buruh pabrik, hingga pedagang eceran. Ia juga mendukung rencana Kementerian Keuangan untuk memberantas rokok ilegal.

Selama ini, tarif cukai hasil tembakau yang tinggi disebut sebagai salah satu penyebab meluasnya peredaran rokok ilegal. Hal ini merusak industri hasil tembakau yang legal dan merugikan negara karena kehilangan penerimaan cukai hasil tembakau.

JAKARTA - Sedikitnya 6 ribu pekerja padat karya di sektor pertembakauan telah mengirimkan suara penolakan mereka atas rancangan aturan standarisasi kemasan melalui kanal masukan publik yang disediakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penolakan para pekerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan respons terhadap aturan peringatan kesehatan yang diperluas Kemenkes menjadi penyeragaman kemasan rokok polos.

Mereka khawatir usulan pasal penyeragaman kemasan atau kemasan polos akan mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat meningkatkan angka pengangguran dan menimbulkan gejolak sosial.

"Ada sekitar 6.000-an pekerja yang sudah upload suara penolakan mereka. Mereka juga kompak, saling share link survey masukan. Ini demi keberlangsungan sawah ladang pekerja," ujar Waljid Budi Lestarianto, Ketua Pimpinan Daerah DIY Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD DIY FSP RTMM-SPSI), Kamis (4/6/2026).

Penolakan telah konsisten disuarakan oleh serikat pekerja sejak pertama Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan muncul pada September 2024.

Mekanisme menyampaikan penolakan melalui berbagai macam tautan juga telah dilakukan. Pada September 2024, server Partisipasi Sehat, yang merupakan platform resmi untuk menyampaikan masukan dan aspirasi mengenai kebijakan kesehatan mengalami down-time yang memengaruhi aksesibilitas pengguna.

Sebelumnya, setelah menghadiri Konsultasi Publik, Henry Wardhana selaku Ketua Umum PP FSP RTMM–SPSI menegaskan pihaknya serempak menolak rancangan peraturan yang tidak mempertimbangkan keberadaan pekerja dalam proses penyusunannya dan menyulitkan pengawasan rokok ilegal yang tengah digalakkan pemerintah.

"Saat ini saja peredaran rokok ilegal di Indonesia sudah di kisaran 13%, maka kalau penyeragaman kemasan ini tetap dipaksakan, maka peredaran rokok ilegal bisa mencapai 35%," kata Henry.

Di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang dan lapangan pekerjaan yang terbatas, FSP RTMM-SPSI meminta Kemenkes mempertimbangkan dengan komprehensif dampak aturan yang akan menekan keberlangsungan lapangan pekerjaan sektor padat karya. Terlebih, Kementerian Tenaga Kerja tidak kunjung dilibatkan hingga Konsultasi Publik terakhir.

Pihaknya telah berulang kali mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Kesehatan agar pembahasan mengenai rancangan aturan penyeragaman kemasan ini melibatkan pekerja dan pemangku kepentingan lainnya.

"Yang kami minta agar Kementerian Kesehatan melibatkan pihak-pihak terkait, mulai dari lintas kementerian dan lembaga seperti perindustrian, ketenagakerjaan, maupun Kementerian Keuangan, asosiasi petani, serikat pekerja, retail, dan lainnya. Sekali lagi, jangan Kementerian Kesehatan hanya melihat dari sudut pandang kesehatan karena rancangan aturan ini memiliki dampak sosial ekonomi yang sangat besar," ungkapnya.

Kementerian Kesehatan telah berulang kali berjanji akan melibatkan serikat pekerja dalam proses penyusunan kebijakan sektor tembakau, namun pasal standarisasi dan penyeragaman kemasan masih tetap muncul pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.

Fakta tersebut sangat meresahkan, terlebih amanah PP 28/2024 kepada Kementerian Kesehatan adalah mengatur peringatan kesehatan sebesar 50% bukan menerapkan standarisasi dan penyeragaman kemasan.

“Dalam hal ini, ada pelanggaran terhadap hak cipta, desain industri. Padahal, PP No 28/2024 hanya mengamanatkan mengenai pencantuman peringatan kesehatan, bukan standarisasi kemasan. Karena itu, kalau ini tetap diterapkan Kementerian Kesehatan telah melampaui kewenangan yang diberikan,” ujar Henry.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menerbitkan sejumlah aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan memicu kekhawatiran di kalangan petani tembakau.

Petani tembakau menilai kebijakan yang mengatur pengetatan kemasan rokok, larangan bahan tambahan, hingga pembatasan kadar nikotin dan tar berpotensi mengganggu keberlangsungan industri tembakau nasional dan mengancam mata pencarian petani.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Bondowoso M Yasid mengungkapkan, dorongan regulasi pembatasan kadar nikotin dan tar memicu kegelisahan besar di kalangan petani yang sedang memulai masa tanam.

"Padahal, para petani Bondowoso bersiap menabur benih varietas unggul lokal, seperti Kasturi dan Maesan pada musim tanam tahun ini." kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Ia menambahkan, varietas lokal seperti Maesan I dan Maesan II memiliki karakteristik kadar nikotin alami berkisar antara 4 hingga 6 mg.

Sedangkan aturan baru menargetkan kadar nikotin 1 mg dan tar 10 mg.

Kemunculan wacana aturan baru yang memperketat batasan nikotin dan tar, ditambah dengan wacana kemasan rokok polos, larangan bahan tambahan, dan lainnya, dinilai mengancam eksistensi produk tembakau asli Bondowoso.

"Kami sangat khawatir karena di tengah semangat menanam, ada rancangan-rancangan peraturan pembatasan kadar nikotin dan tar yang mengancam keberadaan bibit unggul tembakau Bondowoso,” imbuh Yasid.

Pembatasan nikotin dan tar secara sepihak dikhawatirkan menghentikan rantai penyerapan hasil panen oleh pihak pabrikan rokok.

Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan daerah. "Jadi, rancangan pembatasan kadar nikotin dan tar ini berpotensi membuat tembakau yang kami tanam dan yang selanjutnya akan dipanen tidak terserap oleh pabrik. Akhirnya akan langsung berdampak pada kesejahteraan petani dan mematikan ekonomi Bondowoso," ucap dia.

Sementara itu, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi para petani tembakau.

Rancangan regulasi pembatasan kadar nikotin dan tar dinilai memiliki dampak luas berkaitan dengan dinamika ekonomi politik global.

Wacana aturan tersebut secara langsung menekan keberlangsungan sektor tembakau lokal yang menjadi mata pencaharian ribuan keluarga di Bondowoso.

Dampak ekonomi yang dirasakan pun jumlahnya dapat jauh lebih besar. "Tembakau itu urat nadi. Ada 5.000 petani di Bondowoso yang hidup dari tembakau. Namun, sesungguhnya tembakau menghidupi lebih dari 5.000 orang petani, bahkan bisa 4-6 kali lipat lagi jumlah yang ada kalau kita menghitung masyarakat lain yang turut terlibat," urai dia.

Dia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi di daerah sentra tembakau atas kebijakan yang diambil di tingkat pemerintah pusat.

Menurut dia, regulasi yang nantinya diterbitkan pemerintah pusat harus tetap melindungi kepentingan daerah dan memberikan solusi sebelum aturan diberlakukan.

Penguatan sektor hilir dan perlindungan terhadap hak-hak petani menjadi fokus utama Pemda Bondowoso saat ini.

“Pemerintah daerah memandang petani dan buruh tani merupakan kelas produsen utama dalam sistem ekonomi pertanian yang harus dilindungi,” tutur Abdul.

Pihaknya juga akan memfokuskan kebijakan pada penguatan akses pasar tembakau lokal, perlindungan budaya pertanian daerah, serta stabilisasi harga jual di tingkat petani.

Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga akan dioptimalkan tepat sasaran dalam menunjang kesejahteraan petani dan buruh tani.

Melalui langkah-langkah tersebut, dia berharap beban akibat perubahan kebijakan regulasi nasional dapat dihindarkan dari para pekerja di sektor pertanian tembakau lokal.

"Prinsipnya, beban perubahan kebijakan tidak boleh ditanggung oleh kelas pekerja pertanian," sebut dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MALANG — Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Malang pada Mei 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,18% (mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 3,10% (yoy), berada di bawah inflasi tahunan Jawa Timur sebesar 3,49% (yoy), namun sedikit berada di atas inflasi tahunan nasional sebesar 3,08% (yoy).

“IHK di Kota Malang pada Mei 2026 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1%,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Indra Kuspriyadi, dikutip Rabu (3/6/2026)

Inflasi bulanan Kota Malang pada Mei 2026, kata dia, terutama didorong oleh peningkatan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,06% (mtm).

Berdasarkan penyebabnya, komoditas utama penyumbang inflasi bulanan adalah cabai merah, minyak goreng, telepon seluler, vitamin, dan pizza, masing-masing dengan andil sebesar 0,04%, 0,03%, 0,03%, 0,02%, dan 0,02% (mtm).

Tekanan inflasi terutama bersumber dari terbatasnya pasokan cabai merah akibat cuaca ekstrem, meningkatnya permintaan minyak goreng menjelang Idul Adha disertai kenaikan biaya kemasan sebagai dampak lanjutan dari kenaikan harga bahan baku (crude oil), serta naiknya harga telepon seluler akibat tingginya biaya logistik dan gangguan rantai pasok global komponen elektronik (a.l. microchip).

Inflasi yang lebih tinggi di Kota Malang tertahan oleh beberapa komoditas yang mencatatkan deflasi, yakni telur ayam ras, emas perhiasan, daging ayam ras, bawang putih, dan tarif kendaraan roda 2 online, masing-masing dengan andil sebesar -0,06%, -0,04%, -0,04%, -0,02%, dan -0,02% (mtm).

Deflasi pada telur ayam ras dan daging ayam ras didorong oleh meningkatnya pasokan dari produsen, sementara penurunan harga bawang putih dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi impor sejak April 2026.

Di sisi lain, harga emas perhiasan terkoreksi sejalan dengan penurunan harga emas global akibat tekanan jual dan pergerakan nilai tukar. Adapun penurunan tarif kendaraan roda dua online didorong oleh pemberlakuan program promosi dan diskon aplikasi yang bersifat lokal dan sementara.

Menurut Indra, inflasi Kota Malang pada Mei 2026 masih terkendali sejalan dengan kondisi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional. Kondisi ini didukung oleh sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui berbagai langkah pengendalian, diantaranyapemantauan harga bahan pangan pokok selama Mei 2026.

Dilakukan pula koordinasi dengan daerah penghasil komoditas bawang merah untuk pembahasan potensi Kerjasama Antardaerah (KAD) antara Perumda Tunas dengan Kelompok Tani Harapan Mulya Kab. Malang pada 14 Mei 2026, sidak ke pasar dan distributor 25 Mei 2026 agar tidak menimbun barang, serta keikutsertaan pada Rakornas Pengendalian Inflasi mingguan bersama Kementerian Perdagangan RI selama bulan Mei 2026. (K24)

Bisnis.com, MEDAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) merilis besaran inflasi Sumut periode Mei 2026 menanjak menjadi 4,35% (year-on-year/yoy), jauh lebih tinggi dari posisi April yang tercatat sebesar 2,92% (yoy), maupun inflasi nasional yang tercatat 3,08% (yoy).

Laju inflasi Sumut konsisten berada di luar rentang sasaran 2,5%±1% sejak awal tahun 2026 dengan rekor tembus 4,71% (yoy) pada Februari lalu. Sempat turun pada April, lonjakan inflasi kembali terjadi pada bulan Mei.

Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan lonjakan inflasi tahunan Sumut periode ini paling banyak disumbang oleh Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau.

"Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi 7,11% (YoY) pada Mei dan berandil terbesar terhadap laju inflasi di bulan Mei, yakni sebesar 2,55%," ujarnya dalam rilis Berita Resmi Statistik Sumut, Selasa (2/6/2026).

Dijelaskan Asim, kenaikan harga komoditas pangan yang mendorong inflasi Sumut pada Mei 2026 antara lain tomat dengan andil 0,29%, beras dengan andil 0,24%, cabai merah yang berandil 0,18%, dan ikan dencis yang berandil 0,16%.

Namun komoditas yang berandil terbesar berasal dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya, yakni emas perhiasan sebesar 0,57%. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi 9,73% (yoy) pada Mei dan berpengaruh sebesar 0,61% terhadap inflasi tahunan Sumut.

Sedangkan kelompok lain yang juga tercatat memiliki andil cukup besar dalam laju inflasi Sumut yakni Kelompok Pengeluaran Transportasi sebesar 0,25% dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran sebesar 0,29%.

Secara bulanan, Asim menyebut inflasi Sumut periode Mei 2026 tercatat sebesar 0,89% (month-to-month/mtm), lebih tinggi dari nasional yang tercatat 0,28% (mtm).

Komoditas penyumbang inflasi terbesar bulanan periode Mei di Sumut yakni tomat dengan andil 0,34%, cabai merah 0,31%, bawang merah 0,09%, dan cabai rawit 0,08%.

Sementara emas perhiasan termasuk kelompok yang menyumbang deflasi secara bulanan dengan andil -0,03% yang disebabkan oleh turunnya harga emas pada Mei.

Adapun inflasi tahun kalender di Sumut periode ini sebesar 0,67% (year-to-date/ytd).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) rampung menggelar konsultasi publik yang membahas tentang produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), di Jakarta, Senin lalu (25/5/2026).

Konsultasi publik ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian hingga asosiasi terkait.

Terkait hal tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Koordinator Perekonomian, Eripson MH Sinaga memberikan responsnya.

Ia mengatakan, perumusan kebijakan industri hasil tembakau (IHT) perlu melihat kepentingan ekonomi nasional secara seimbang.

Sebab sektor ini terbukti memiliki kontribusi yang besar terhadap stabilitas ekonomi nasional, penerimaan negara, serta penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.

"Kami memandang bahwasannya kebijakan ini penting dalam rangka penjagaan kesehatan masyarakat, namun implementasinya mungkin perlu dilakukan secara hati-hati, berbasis data, dan mungkin bertahap," kata Eripson.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, sektor pertembakauan memiliki cakupan mata rantai yang luas di Indonesia. Saat ini tercatat ada sekitar 1.700 unit usaha IHT yang aktif beroperasi dan mampu menyerap lebih dari 140 ribu tenaga kerja secara langsung.

Ekosistem tersebut juga melibatkan sektor pendukung lain seperti industri plastik, filter, cetakan, distribusi, perdagangan, hingga pelaku UMKM di sektor informal.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kuartal-I 2026 Indonesia yang meningkat di angka 5,6 persen, pertumbuhan industri terbesar berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 19,7 persen, di mana salah satunya pada segmen produk tembakau.

Namun dalam beberapa tahun belakangan sektor ini alami penurunan produksi dari 338 miliar batang pada 2017, menjadi hanya 307 miliar batang pada data terbaru 2024 hingga 2026.

Penurunan produksi ini diikuti adanya fenomena down-trading atau pengalihan konsumsi masyarakat ke produk yang lebih murah, serta indikasi meningkatnya konsumsi rokok ilegal.

Eripson menjelaskan, kondisi tersebut berdampak pada kontribusi IHT terhadap penerimaan negara yang terus menurun, dari 5,5 persen pada 2019 menjadi 3,38 persen pada 2026.

Pemerintah kemudian memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas industri serta lapangan kerja.

Ia menjelaskan keterkaitan IHT yang luas dari sektor perkebunan hingga ekspor juga menciptakan efek ganda pada sektor perbankan, periklanan, dan keberlangsungan ekonomi daerah, terutama di wilayah sentra produksi.

"Penelusuran kebijakan IHT ini memang memerlukan kajian yang menyeluruh, tidak bisa hanya dilihat dari sisi aspek kesehatan saja, tapi juga bagaimana dampak negatif terhadap lapangan kerja, pendapatan juga investasi, pendapatan daerah, juga kepentingan sumber daya manusia, dan ini juga bisa diterangkan dan dilengkapi khususnya di daerah-daerah sentral," jelas Eripson.

Melihat kontribusi yang besar dari IHT, Eripson mengingatkan perlunya pemahaman bersama mengenai karakteristik tembakau di Indonesia yang berbeda dengan negara lain.

Sebagai informasi tembakau lokal secara alami memiliki kadar nikotin yang relatif lebih tinggi karena dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan karakteristik lingkungan. Ditambah lagi pasar domestik masih didominasi oleh produk rokok kretek yang menggunakan cengkeh dengan porsi mencapai 93 persen.

Kebijakan pembatasan yang diterapkan secara ketat pada kadar nikotin dan tar tanpa mengindahkan karakteristik tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan terhadap pertumbuhan bahan baku dalam negeri, seperti tembakau dan cengkih.

"Diperlukan analisis yang sangat cermat, bagaimana tujuan menyeluruh perhatian kesehatan tersebut dengan kepastian lapangan kerja dan stabilisasi dari daerah-daerah dan ekonomi nasional," tegasnya.

Eripson menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan 4 pilar kebijakan dalam mengelola industri tembakau, yang meliputi pengendalian konsumsi sebagai pilar utama, pembangunan berkelanjutan dari sisi industri dan lapangan kerja, perlindungan pendapatan negara, serta pengawasan rokok ilegal.

Dia menilai poin penangan rokok ilegal menjadi krusial dan kunci utama untuk mengoptimalkan pilar-pilar lainnya.

"Pengawasan terhadap produk-produk rokok ilegal ini memang menjadi kunci utama yang kami diskusikan dengan beberapa stakeholder yang lain, karena ini mengoptimalkan tiga pilar yang lainnya," pungkas dia. (Penulis: Danang Triatmojo | Editor: Endra Kurniawan)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul:

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Kebijakan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sarno menyatakan, setiap regulasi yang bersinggungan dengan sektor tembakau perlu melalui kajian terhadap dampak ekonomi.

Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan cukai hasil tembakau naik-turun.

Puncak penerimaan sempat menyentuh angka Rp 216 triliun hingga Rp 218 triliun pada 2022, namun data terakhir mencatat pendapatan dari cukai hasil tembakau di kisaran Rp 206 triliun.

Sarno menjelaskan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pergeseran pola konsumsi masyarakat yang beralih ke produk lebih murah.

Rangkaian penyebab itu mempengaruhi realisasi penerimaan negara secara keseluruhan.

Ditambah dengan pemberlakuan kebijakan batasan tar maksimal 10 miligram dan nikotin 1 miligram per batang, berpotensi kembali menurunkan pendapatan cukai hasil tembakau.

Sarno berharap pemerintah melakukan evaluasi mendalam sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.

"Kami mengharapkan diperkuat Regulatory Impact Assessment-nya. Artinya, coba dicek kembali lebih komprehensif dari berbagai aspek, terkait dengan masalah pendapatan petani tembakau yang hampir dipastikan terdampak," kata Sarno.

Selain dampak bagi petani lokal, Kemenkeu juga menaruh perhatian pada risiko pergeseran konsumsi ke rokok ilegal.

Ia mengungkapkan bahwa pengetatan regulasi yang tidak dibarengi dengan pengawasan ketat akan mendorong konsumen beralih ke produk rokok ilegal.

Berdasarkan data survei, prevalensi rokok ilegal mengalami kenaikan, dari 6,9 persen pada 2023 menjadi 13,9 persen pada 2025.

Peningkatan peredaran rokok ilegal ini berkontribusi langsung pada penurunan penerimaan negara dari sektor cukai.

Selain aturan terkait batas nikotin dan tar, sektor tembakau nasional juga tengah dirundung kekhawatiran dengan adanya usulan penerapan kemasan polos di mana semua produk akan terlihat sama.

“Kalau aturannya terlalu ketat, perokok nanti malah pindah ke rokok ilegal, prevalensinya meningkat, pendapatan negara juga turun, kemudian peredaran rokok ilegal meningkat. Nah itu yang kita khawatirkan,” tegas Sarno.

Menurutnya, perlunya keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan aturan, agar kebijakan non-fiskal yang akan diterapkan tidak membebani kebijakan fiskal negara.

Koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan agar setiap kebijakan yang muncul dapat mengantisipasi dampak fiskal. (Penulis: Danang Triatmojo | Editor: Wahyu Aji)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul:Kemenkeu: Kebijakan Tembakau Perlu Hitung Dampaknya Bagi Petani dan Fiskal Negara

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi 3,08 persen pada Mei 2026 (year-on-year/ yoy). Secara bulanan, inflasi tercatat 0,28 persen.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan penyumbang inflasi terbesar bulan lalu adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,39 persen dengan andil 0,12 persen.

"Komoditas dominan dorong inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah andil 0,08 persen, minyak goreng dan bawang merah dengan andil masing-masing 0,04 persen, serta tomat andil 0,03 persen dan juga beras andil 0,02 persen," katanya dalam konferensi pers, Selasa (2/6).

Komoditas lain yang memberikan andil inflasi adalah bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,03 persen. Lalu, bensin dan tarif angkutan udara dengan andil masing-masing 0,02 persen.

Komoditas yang memberikan andil deflasi pada Mei adalah daging ayam ras dan emas perhiasan dengan andil deflasi masing-masing 0,06 persen serta telur ayam ras dengan andil 0,05 persen.

Semua komponen tercatat inflasi. Inflasi inti 0,22 persen, harga diatur pemerintah 0,52 persen dan harga bergejolak tercatat inflasi 0,22 persen.

"Komponen inti memberikan andil inflasi terbesar yakni 0,14 persen. Komoditas yang dominan dorong inflasi adalah minyak goreng, telepon seluler, laptop atau notebook, kemudian pelumas atau oli mesin, nasi dan lauk serta pemeliharaan atau service," terangnya.

Tahun ini, Bank Indonesia (BI) menargetkan inflasi berada di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Sementara, APBN 2026 mengasumsikan inflasi sebesar 2,5 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi 3,08 persen pada Mei 2026 (year-on-year/ yoy). Secara bulanan, inflasi tercatat 0,28 persen.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan penyumbang inflasi terbesar bulan lalu adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,39 persen dengan andil 0,12 persen.

"Komoditas dominan dorong inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah andil 0,08 persen, minyak goreng dan bawang merah dengan andil masing-masing 0,04 persen, serta tomat andil 0,03 persen dan juga beras andil 0,02 persen," katanya dalam konferensi pers, Selasa (2/6).

Komoditas lain yang memberikan andil inflasi adalah bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,03 persen. Lalu, bensin dan tarif angkutan udara dengan andil masing-masing 0,02 persen.

Komoditas yang memberikan andil deflasi pada Mei adalah daging ayam ras dan emas perhiasan dengan andil deflasi masing-masing 0,06 persen serta telur ayam ras dengan andil 0,05 persen.

Semua komponen tercatat inflasi. Inflasi inti 0,22 persen, harga diatur pemerintah 0,52 persen dan harga bergejolak tercatat inflasi 0,22 persen.

"Komponen inti memberikan andil inflasi terbesar yakni 0,14 persen. Komoditas yang dominan dorong inflasi adalah minyak goreng, telepon seluler, laptop atau notebook, kemudian pelumas atau oli mesin, nasi dan lauk serta pemeliharaan atau service," terangnya.

Tahun ini, Bank Indonesia (BI) menargetkan inflasi berada di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Sementara, APBN 2026 mengasumsikan inflasi sebesar 2,5 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penolakan terhadap rencana penyeragaman kemasan produk hasil tembakau atau kemasan polos dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) kembali menguat.

Sejumlah pelaku usaha bersama Kementerian Perindustrian menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi iklim investasi, keberlangsungan industri, serta sektor-sektor yang terkait dalam rantai pasok.

Hal tersebut kembali mengemuka setelah Kementerian Kesehatan menggelar konsultasi publik terkait aturan peringatan kesehatan produk tembakau dan rokok elektronik pada 25 Mei 2026.

Meski judul aturan mengalami perubahan, sejumlah pemangku kepentingan menilai substansi pengaturan mengenai penyeragaman dan standarisasi kemasan masih tetap dipertahankan.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin yang mendapat penolakan karena dinilai berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual.

APINDO minta kajian komprehensif

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.

Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, Sutrisno Iwantono, mengatakan kepastian hukum dan regulasi merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan usaha.

"Bagi dunia usaha, kepastian hukum, kepastian regulasi, dan perlindungan terhadap investasi menjadi faktor utama. Jika kita menerapkan satu kebijakan, menurut saya perlu dilakukan kajian yang komprehensif agar tidak mengganggu iklim investasi," kata Sutrisno dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).

Menurut Sutrisno, industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional, termasuk melalui penyerapan tenaga kerja.

"Kita tahu bahwa IHT itu merupakan salah satu sektor yang perannya penting dalam ekonomi, memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan apapun tentu akan berdampak pada hal tersebut," ujarnya.

Keterkaitan dengan berbagai sektor

Selain menyerap tenaga kerja, APINDO menilai industri hasil tembakau juga memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor lain yang berada dalam rantai pasok industri.

Sutrisno menjelaskan, dampak suatu kebijakan tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri utama, tetapi juga sektor-sektor pendukung yang terhubung dengan aktivitas industri tersebut.

"Khususnya kalau dikaitkan juga dengan industrial linkages-nya, dengan sektor-sektor ikutan seperti distribusi, retail, bahkan juga industri pendukung, termasuk industri kreatif," katanya.

Menurut APINDO, keterkaitan tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang berpotensi memengaruhi aktivitas industri.

Soroti masa transisi dan kajian dampak regulasi

APINDO juga menyoroti pentingnya masa transisi apabila pemerintah menerapkan kebijakan baru yang berdampak pada kegiatan usaha.

Menurut Sutrisno, pelaku usaha membutuhkan waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan regulasi.

"Kebijakan itu seharusnya ada masa transisi yang cukup, sehingga pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian, serta perlu pemerintah melakukan regulatory impact assessment secara terbuka, yang juga melibatkan berbagai asosiasi pelaku usaha," paparnya.

Ia menilai kajian dampak regulasi atau regulatory impact assessment perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar dampak kebijakan dapat dipetakan secara menyeluruh.

Di sisi lain, APINDO menyatakan mendukung berbagai upaya pengendalian konsumsi yang dilakukan pemerintah. Namun, menurutnya, kebijakan yang diterapkan juga perlu memperhatikan aspek lain yang berkaitan dengan keberlangsungan industri.

"Kebijakan pengendalian konsumsi tentu kita dukung sepenuhnya, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri nasional," tambah Sutrisno.

Isu hak kekayaan intelektual

Selain aspek investasi dan tenaga kerja, APINDO turut menyoroti potensi dampak kebijakan penyeragaman kemasan terhadap hak kekayaan intelektual.

Menurut Sutrisno, merek dagang merupakan salah satu aset penting bagi pelaku usaha yang memiliki nilai ekonomi dan mendapatkan perlindungan hukum.

"Dalam perspektif dunia usaha, merek dagang merupakan bagian penting dari hak kekayaan intelektual yang juga harus dilindungi secara hukum, karena memiliki nilai ekonomi," ujarnya.

Isu perlindungan merek menjadi salah satu poin yang disampaikan oleh berbagai pihak dalam proses konsultasi publik terkait penyusunan aturan turunan PP 28/2024.

Kekhawatiran terhadap dampak sosial ekonomi

Sebelumnya, berbagai pemangku kepentingan juga telah menyampaikan kekhawatiran terhadap sejumlah ketentuan dalam aturan turunan PP 28/2024.

Selain penyeragaman kemasan, perhatian juga tertuju pada pengaturan mengenai pembatasan kadar nikotin dan tar serta pelarangan bahan tambahan tertentu pada produk hasil tembakau.

Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas karena industri tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja dan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya.

Pembahasan mengenai rancangan aturan tersebut masih berlangsung. Pelaku usaha dan kementerian terkait saat ini menunggu naskah final yang akan disusun setelah pemerintah menerima berbagai masukan dalam proses konsultasi publik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - DPR menyoroti ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya khususnya Industri Hasil Tembakau (IHT) di tengah tekanan regulasi dan maraknya peredaran rokok ilegal. Kekhawatiran ini menguat setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sekitar 10 perusahaan besar berada di ambang PHK massal akibat tekanan operasional yang semakin berat.

DPR mengingatkan pemerintah agar pemerintah melihat tembakau sebagai sektor strategis yang menopang jutaan tenaga kerja dan ratusan triliun penerimaan negara.

Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini menegaskan, kebijakan terhadap sektor tembakau harus dijalankan secara seimbang karena IHT bukan sekadar industri konsumsi, melainkan sektor strategis nasional yang menopang rantai ekonomi panjang dari hulu ke hilir.

“Industri tembakau tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Ini sektor strategis yang menyumbang ratusan triliun rupiah bagi negara sekaligus menghidupi jutaan rakyat,” ujar Novita, Jumat (29/5/2026).

Namun dalam tiga tahun terakhir, kata Novita produksi rokok legal nasional terus mengalami penurunan, utamanya karena meningkatnya peredaran rokok ilegal. Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial serius. Apalagi, meningkatnya peredaran rokok ilegal diperkirakan menyebabkan kebocoran penerimaan negara hingga Rp25 triliun per tahun.

Novita mengingatkan, kebijakan yang tidak terkoordinasi dapat memperbesar risiko gelombang PHK, terutama di segmen padat karya yang menyerap banyak pekerja perempuan. “Jangan sampai kebijakan yang tujuannya baik justru menimbulkan efek domino terhadap tenaga kerja. Industri ini menyerap jutaan pekerja, dan sebagian besar adalah pekerja perempuan,” ujarnya.

Lihat video: RUPIAH MELEMAH, PHK MENGINTAI! Biaya Produksi Naik Tajam, Industri Mulai Tertekan



Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan pada 2025 penerimaan negara dari cukai tembakau melampaui Rp200 triliun atau lebih dari 70% total penerimaan cukai nasional. Di sisi ketenagakerjaan, sektor ini menopang sekitar 6 juta orang, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, hingga pedagang kecil.

Secara lebih luas, Dipo Satria Ramli, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menilai kekhawatiran terhadap potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor padat karya secara umum harus menjadi alarm keras bagi pemerintah.

"Indikasi rambatan pelambatan ekonomi sudah terlihat jelas dari pelemahan manufaktur kita. Selama periode Februari hingga April 2026, Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia turun 4,7 poin, yang merupakan kecepatan jatuh paling tinggi di kawasan ASEAN. Ketika industri manufaktur dan padat karya mengalami kontraksi, dampaknya tidak berhenti di dalam pabrik. Konsumsi rumah tangga menurun, usaha kecil di sekitar kawasan industri terdampak, dan daya beli masyarakat luas ikut tertekan," ujarnya.

Novita juga menekankan pentingnya respons kebijakan yang cepat untuk memastikan pelaku usaha memiliki ruang napas dalam mempertahankan karyawannya.

“Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan. Industri padat karya berbeda dengan industri berbasis mesin. Ketika tenaga kerja dilepas, pemulihannya tidak instan. Karena itu kebijakan harus memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh” katanya.

Penolakan terhadap rencana penyeragaman kemasan produk hasil tembakau atau kemasan polos (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) kembali menguat.

Kalangan pelaku usaha bersama Kementerian Perindustrian menilai kebijakan itu berpotensi mengganggu iklim investasi hingga berdampak luas terhadap industri dan tenaga kerja.

Penolakan kembali mencuat usai konsultasi publik Kementerian Kesehatan terkait aturan peringatan kesehatan produk tembakau dan rokok elektronik pada 25 Mei 2026.

Meski terdapat perubahan judul aturan, sejumlah pihak menilai substansi pengaturan belum berubah, termasuk pasal kemasan polos berupa penyeragaman dan standarisasi kemasan masih menuai penolakan berbagai pemangku kepentingan terdampak karena menyalahi Hak Kekayaan Intelektual.

Kementerian Perindustrian menegaskan penolakan terhadap wacana standardisasi kemasan dalam pembahasan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian RI, Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan pihaknya bersama pemangku kepentingan telah menyampaikan keberatan tersebut dalam proses konsultasi publik.

"Tadi bersama semua stakeholder, kita memberikan masukan. Kita tunggu draft finalnya atas masukan-masukan tadi. Untuk standardisasi kemasan, itu yang kita tolak," ujarnya.

Dari kalangan dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara komprehensif agar tidak memicu ketidakpastian yang mengganggu iklim investasi.

Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, Sutrisno Iwantono, menekankan pentingnya kepastian hukum dan regulasi bagi keberlanjutan dunia usaha.

"Bagi dunia usaha, kepastian hukum, kepastian regulasi, dan perlindungan terhadap investasi menjadi faktor utama. Jika kita menerapkan satu kebijakan, menurut saya perlu dilakukan kajian yang komprehensif agar tidak mengganggu iklim investasi," katanya.

Menurutnya, industri hasil tembakau (IHT) selama ini memiliki peran penting dalam perekonomian, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan keterkaitan dengan berbagai sektor lain.

"Kita tahu bahwa IHT itu merupakan salah satu sektor yang perannya penting dalam ekonomi, memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan apapun tentu akan berdampak pada hal tersebut," ujarnya.

Sutrisno juga menyoroti luasnya keterkaitan industri ini dengan sektor lain dalam rantai pasok.

"Khususnya kalau dikaitkan juga dengan industrial linkages-nya, dengan sektor-sektor ikutan seperti distribusi, retail, bahkan juga industri pendukung, termasuk industri kreatif," katanya.

Terkait implementasi kebijakan, APINDO menilai pemerintah perlu memberi masa transisi yang memadai serta melakukan kajian dampak regulasi secara terbuka.

"Kebijakan itu seharusnya ada masa transisi yang cukup, sehingga pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian, serta perlu pemerintah melakukan regulatory impact assessment secara terbuka, yang juga melibatkan berbagai asosiasi pelaku usaha," ujar Sutrisno.

Ia menegaskan bahwa dunia usaha mendukung upaya pengendalian konsumsi. Namun, kebijakan yang diterapkan perlu tetap memperhatikan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri nasional.

"Kebijakan pengendalian konsumsi tentu kita dukung sepenuhnya, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri nasional," katanya.

Selain itu, APINDO juga menyoroti potensi dampak terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya terkait nilai merek dagang yang selama ini dilindungi secara hukum.

"Dalam perspektif dunia usaha, merek dagang merupakan bagian penting dari hak kekayaan intelektual yang juga harus dilindungi secara hukum, karena memiliki nilai ekonomi," ujar Sutrisno.

Sebelumnya, sejumlah pemangku kepentingan juga telah mengingatkan bahwa kebijakan penyeragaman kemasan dan aturan turunan PP 28/2024 lainnya seperti pembatasan kadar nikotin dan tar serta pelarangan bahan tambahan berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas.

Hal ini mengingat industri tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja dan memiliki keterkaitan kuat dengan sektor lain.