Beberapa tahun lalu, rokok identik dengan asap tebal, bau menyengat, dan bapak-bapak yang duduk di warung kopi. Hari ini, wajahnya berubah. Nikotin kini tampil lebih modern, lebih “bersih”, dan lebih akrab dengan anak muda melalui vape atau rokok elektronik.

Bentuknya kecil dan futuristik. Aromanya seperti buah, kopi, atau permen. Di media sosial, vape lebih sering tampil sebagai bagian dari gaya hidup dibandingkan ancaman kesehatan. Banyak remaja bahkan merasa vape jauh lebih aman dibandingkan rokok biasa.

Sebagai dokter residen paru, saya justru semakin sering merasa khawatir.

Momentum “World No Tobacco Day” tahun ini seharusnya membuat kita kembali bertanya: sebenarnya ke mana arah masa depan kesehatan paru generasi muda Indonesia?

Kita memang hidup di masa ketika informasi kesehatan semakin mudah diakses. Anak muda sekarang lebih sadar soal olahraga, pola makan, dan kesehatan mental. Tetapi pada saat yang sama, paparan nikotin justru semakin dekat dengan kehidupan mereka.

Tidak sedikit remaja yang awalnya hanya “coba-coba” vape karena ikut teman. Ada yang merasa vape tidak berbahaya karena tidak menghasilkan asap seperti rokok. Ada juga yang menganggap vape sekadar tren sosial.

Padahal paru-paru tidak pernah benar-benar bisa membedakan mana asap rokok dan mana aerosol vape. Keduanya tetap membawa zat asing masuk ke saluran napas.

Belakangan ini, semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa vape bukan produk yang aman bagi paru. Berbagai studi menemukan adanya peradangan saluran napas, gangguan pertahanan paru, hingga kerusakan jaringan paru akibat paparan vape. Bahkan di beberapa negara pernah muncul kasus cedera paru berat akibat penggunaan rokok elektronik pada remaja dan dewasa muda.

Ini yang sering tidak disadari. Bahaya vape mungkin tidak selalu muncul secara dramatis dalam waktu singkat. Kerusakan paru bisa terjadi perlahan, diam-diam, dan baru terasa beberapa tahun kemudian.

Saya sering merasa kita sedang menghadapi situasi yang ironis. Di satu sisi, Indonesia masih berjuang menghadapi tuberkulosis atau TB yang jumlah kasusnya termasuk tertinggi di dunia. Tetapi di sisi lain, kita juga membiarkan generasi mudanya semakin dekat dengan rokok dan vape. Padahal secara empiris hubungan rokok dan TB sebenarnya sudah lama diketahui.

Perokok lebih rentan mengalami infeksi TB dibandingkan bukan perokok. Rokok membuat pertahanan paru melemah sehingga kuman lebih mudah berkembang. Pada pasien TB, kebiasaan merokok juga sering membuat pengobatan menjadi lebih sulit dan tidak optimal.

Bagi saya, ini bukan lagi sekadar persoalan kebiasaan merokok. Kita sedang mempertemukan dua masalah besar sekaligus: tingginya konsumsi nikotin dan tingginya beban penyakit paru di Indonesia.

Yang membuat situasi semakin rumit adalah cara industri nikotin berubah mengikuti zaman. Dulu promosi rokok identik dengan baliho besar atau iklan televisi. Sekarang promosi bergerak jauh lebih halus melalui media sosial, influencer, dan budaya populer. Vape tampil sebagai simbol modernitas, kebebasan, bahkan kreativitas anak muda.

Banyak anak akhirnya masuk ke dunia nikotin bukan karena ingin merokok, tetapi karena ingin dianggap gaul, santai, atau dewasa.

Saya kadang membayangkan bagaimana kondisi paru generasi muda Indonesia 10 atau 20 tahun mendatang bila tren ini terus dibiarkan. Apakah kita akan menghadapi lebih banyak penyakit paru kronik pada usia muda? Apakah TB akan semakin sulit dikendalikan? Apakah kita sedang membentuk generasi yang lebih rentan sakit dibandingkan sebelumnya?

Pertanyaan-pertanyaan itu terasa semakin relevan ketika melihat betapa mudahnya anak muda hari ini mengakses rokok maupun vape.

Kita sering menyebut anak muda harus menjaga masa depan. Tetapi menjaga masa depan tidak cukup hanya dengan pendidikan dan teknologi. Paru-paru yang sehat juga bagian dari masa depan itu.

Sayangnya, kesadaran soal kesehatan paru sering datang terlambat. Banyak orang baru peduli ketika sudah muncul sesak napas, batuk berkepanjangan, atau hasil pemeriksaan paru memburuk. Padahal kerusakan akibat nikotin dan paparan zat kimia bisa dimulai jauh sebelumnya.

Karena itu, saya merasa World No Tobacco Day yang diperingati setiap 31 Mei tidak seharusnya hanya menjadi seremoni tahunan. Peringatan ini seharusnya menjadi momen refleksi bersama bahwa persoalan rokok dan vape bukan hanya urusan individu, tetapi juga persoalan kesehatan publik.

Kita tentu tidak bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan melarang atau menyalahkan anak muda. Pendekatan yang terlalu menghakimi justru sering membuat mereka semakin menjauh dari edukasi kesehatan. Yang dibutuhkan adalah lingkungan yang benar-benar melindungi mereka.

Edukasi tentang bahaya nikotin harus dibuat lebih dekat dengan bahasa anak muda. Pengawasan iklan dan promosi digital perlu diperkuat. Akses rokok dan vape pada anak di bawah umur juga harus lebih serius dibatasi.

Dan yang tidak kalah penting, kita perlu berhenti menyebarkan narasi bahwa vape adalah pilihan aman bagi paru-paru. Sebab sampai hari ini, bukti ilmiah justru bergerak ke arah sebaliknya.

Sebagai dokter residen paru, saya percaya satu hal sederhana: sebagian besar anak muda sebenarnya ingin hidup sehat. Tidak ada remaja yang sejak awal bercita-cita menjadi pecandu nikotin atau mengalami penyakit paru di usia muda. Banyak dari mereka hanya tumbuh di lingkungan yang membuat rokok dan vape terlihat normal.

Karena itu, melindungi generasi muda dari rokok dan vape bukan berarti membatasi kebebasan mereka. Justru sebaliknya, itu adalah upaya memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dengan paru yang lebih sehat dan masa depan yang lebih baik.

Indonesia tidak boleh terus menjadi pasar besar industri nikotin sambil pada saat yang sama berjuang menghadapi tingginya penyakit paru dan TB. Kalau kita tidak mulai lebih serius sekarang, mungkin beberapa tahun ke depan kita baru akan menyadari bahwa harga yang harus dibayar ternyata jauh lebih mahal. Dan saat itu terjadi, penyesalan biasanya selalu datang terlambat.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah agar berhati-hati sebelum menerapkan regulasi baru di sektor tembakau karena berpotensi menekan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Peringatan itu muncul ketika pendapatan cukai tembakau dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan tren penurunan dari level tertingginya.

Analis Kebijakan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Sarno, mengungkapkan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau sempat mencapai kisaran Rp216 triliun hingga Rp218 triliun pada 2022. Namun berdasarkan data terbaru, penerimaan tersebut kini berada di kisaran Rp206 triliun.

Menurut Sarno, penurunan tersebut tidak terjadi tanpa sebab karena dipengaruhi berbagai faktor, termasuk perubahan pola konsumsi masyarakat yang beralih ke produk dengan harga lebih murah. Kondisi itu pada akhirnya berdampak langsung terhadap realisasi penerimaan negara dari sektor cukai.

Di tengah tren penurunan tersebut, pemerintah juga tengah menghadapi wacana penerapan aturan baru yang membatasi kadar tar maksimal 10 miligram dan nikotin maksimal 1 miligram per batang rokok. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi kembali menekan penerimaan cukai apabila diterapkan tanpa kajian yang komprehensif.

Sarno menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyentuh industri tembakau perlu mempertimbangkan dampak ekonomi secara menyeluruh. Ia meminta agar pemerintah memperkuat kajian Regulatory Impact Assessment sebelum mengambil keputusan.

"Kami mengharapkan diperkuat Regulatory Impact Assessment-nya. Artinya, coba dicek kembali lebih komprehensif dari berbagai aspek, terkait dengan masalah pendapatan petani tembakau yang hampir dipastikan terdampak," kata Sarno.

Selain berpotensi memengaruhi penerimaan negara, Kemenkeu juga menyoroti risiko terhadap petani tembakau yang menjadi bagian penting dalam rantai industri hasil tembakau nasional. Dampak kebijakan yang tidak diperhitungkan secara matang dikhawatirkan dapat memukul pendapatan petani di berbagai daerah penghasil tembakau.

Kekhawatiran lain yang muncul adalah potensi meningkatnya konsumsi rokok ilegal apabila regulasi diterapkan terlalu ketat. Menurut Sarno, kondisi tersebut justru bisa memperburuk penerimaan negara karena produk ilegal tidak memberikan kontribusi cukai.

Data survei menunjukkan prevalensi rokok ilegal meningkat cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Angkanya naik dari 6,9 persen pada 2023 menjadi 13,9 persen pada 2025.

Kenaikan peredaran rokok ilegal tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang ikut menggerus penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau. Karena itu, Kemenkeu menilai setiap kebijakan baru harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan awalnya.

Sarno juga menyoroti kekhawatiran industri terkait usulan penerapan kemasan polos yang membuat seluruh produk rokok memiliki tampilan seragam. Menurutnya, regulasi yang terlalu ketat berpotensi memperbesar ruang bagi peredaran produk ilegal di pasar.

"Kalau aturannya terlalu ketat, perokok nanti malah pindah ke rokok ilegal, prevalensinya meningkat, pendapatan negara juga turun, kemudian peredaran rokok ilegal meningkat. Nah itu yang kita khawatirkan," tegasnya.

Karena itu, Kemenkeu mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan sektor tembakau. Koordinasi antarinstansi dinilai penting agar kebijakan nonfiskal yang diterbitkan tidak justru membebani kondisi fiskal negara di masa mendatang.

Bisnis.com, MALANG — Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menolak rencana peraturan terkait kadar nikotin dan tar yang baru serta peraturan lain sebagai turunan PP 28/2024.

Ketua Formasi Heri Susianto mengatakan jika rencana ketentuan kadar nikotin 1 mg dan tar 10 mg dalam satu batang rokok ditetapkan dalam peraturan, maka industri rokok legal dinilai akan mati.

"Tembakau nasional tidak ada yang berkadar seperti dalam peraturan itu," ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Lagi pula, kata dia, rasa dan aroma rokok sudah khas Indonesia. Tidak mungkin mengubah selera konsumen yang sudah terbiasa dengan aroma dan rasa rokok Tanah Air.

Karena itu dia menyebut jika ketentuan tersebut dipaksakan berlaku, Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional diprediksi akan hancur, kolaps, termasuk Perusahaan Rokok (PR) menengah-bawah yang tergabung dalam asosiasi Formasi.

"Yang berjaya tentu saja rokok ilegal karena tidak perlu memenuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah," ucapnya.

Apalagi jika ketentuan mengenai kemasan polos, peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, larangan penggunaan bahan tambahan dan kebijakan fiskal/cukai juga diterapkan, Heri menyebut itulah akhir dari IHT. PR diprediksi akan gulung tikar.

Dia mengaku heran mengapa IHT yang jelas berperan membantu penerimaan negara dalam bentuk cukai yang mencapai lebih dari Rp200 triliun justru dibiarkan hancur dengan berbagai regulasi dan tidak ada afirmasi.

Bagaimanapun pula, lanjut Heri, IHT berperan dalam menyerap tenaga kerja. Seperti yang terlihat dalam sekitar 80 PR yang tergabung di Formasi.

Jika masing-masing PR menyerap 300-an pekerja, maka sudah 24.000 pekerja yang menggantungkan hidupnya di industri ini.

"Saya membaca berita kalau Menteri Kesehatan (Menkes) menjadi calon kuat Dirjen WHO. Jangan-jangan ini yang menjadi pertimbangan kenapa IHT digencet dari sisi regulasi terkait aspek kesehatan," ujarnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai rencana kebijakan ini akan berisiko membuat sekitar 90% dari total produksi tembakau lokal tidak terserap.

Menurutnya, hal ini dapat berdampak pada petani tembakau yang jumlahnya mencapai kisaran 570 ribu keluarga. Apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 jiwa, maka terdapat sekitar 4 juta jiwa bergantung langsung pada sektor ini, dan dapat mencapai 6 juta jiwa dari hulu sampai hilir jika turut dimasukkan dalam perhitungan.

Selain itu, rencana kebijakan pembatasan penggunaan bahan tambahan pada produk hasil tembakau juga dikhawatirkan membuat 93% dari total produksi tidak terserap, dan berdampak pada 1,5 juta jiwa yang bergantung pada pertanian cengkeh.

"Dampak yang lebih parah adalah rokok ilegal yang semakin meluas karena menggeser preferensi konsumen terhadap selera dalam mengonsumsi produk IHT tidak semudah membalik telapak tangan. Jika pangsa pasar rokok ilegal semakin besar di pasar IHT Indonesia, maka perlindungan terhadap konsumen semakin sulit dikendalikan," ucapnya.

Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mengkaji lebih dalam rencana ini untuk menjaga iklim kondusif demi keberlangsungan IHT. Pemerintah, lanjutnya, masih sangat membutuhkan penerimaan yang besar dari sektor IHT melalui pajak dan cukai.

"Kontribusi IHT pada penerimaan negara belum dapat tergantikan, bahkan dividen BUMN pun tak akan mampu menggantikan setoran pajak dan cukai IHT yang rata-rata mencapai Rp200 triliun tiap tahun atau berkontribusi sekitar 10% dari total pendapatan APBN," katanya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Produsen rokok HS menargetkan penguatan pasar Sumatra seiring kontribusi penjualan wilayah tersebut yang telah mencapai 25% terhadap total penjualan perusahaan.

Direktur Komersial HS Tessa Arya Pradana mengatakan Sumatra menjadi pasar strategis bagi HS, terutama karena pulau tersebut merupakan salah satu wilayah dengan konsumsi rokok terbesar di Indonesia setelah Jawa.

“Kontribusi penjualan HS di Sumatra sudah mencapai sekitar 25% atau sekitar 135 juta batang. Untuk perusahaan rokok yang belum dua tahun, itu signifikan,” katanya dalam konferensi pers Konser HS Hey Slank–Berani Kita Beda Tour di Palembang, Minggu (24/5/2026).

Menurut Tessa, pertumbuhan pasar di Sumatra menjadi salah satu alasan HS melakukan ekspansi pabrik baru di Lampung Timur yang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026.

Pabrik tersebut diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja sekaligus memperkuat distribusi HS di wilayah Sumatra.

“HS rokoknya orang Sumatra. Owner kami lahir di Lampung, besar di Bengkulu, jadi ada kedekatan emosional dengan Sumatra, termasuk Palembang,” tuturnya.

Dia menambahkan, penjualan HS di Palembang dalam tiga bulan terakhir juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, sehingga kota tersebut dipilih menjadi lokasi sesi ketujuh konser HS Hey Slank–Berani Kita Beda Tour.

Selain memperluas pasar, HS juga mengusung konsep pemberdayaan tenaga kerja inklusif. Hingga saat ini perusahaan telah mempekerjakan sekitar 120 pekerja disabilitas serta merekrut ribuan tenaga kerja tanpa ijazah dan pengalaman sebelumnya.

“Kami percaya semua orang punya kesempatan yang sama untuk bekerja dan berkembang,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Vokalis Slank, Akhadi Wira Satriaji alias Kaka menyebut Slank sangat antusias berkolaborasi dengan HS. Tidak hanya konteks tour musik, namun juga pemberdayaan masyarakat luas.

“Waktu ketemu pertama dengan Pak Haji Suryo, orangnya visionaris dan mau diajak macem-macem. Ketemu pertamakali, langsung ngobrolin ayo bawa HS keliling Indonesia, terbukti beberapa bulan ini udah macem-macem yang dibuat,” katanya.

Kaka menambahkan, Slank selalu support dengan produk lokal, UMKM. Ini sejalan dengan HS.

“HS baru 2 tahun udah merajai. Slank berani, HS juga berani. Makanya Berani Kita Beda! Itu sama di visi kita, orang-orang berani,” ungkap Kaka.

Konser HS Hey Slank di Palembang turut menghadirkan sejumlah musisi seperti Tony Q Rastafara, Superiots, Stand Here Alone, Mahalara, serta band lokal Kopral Jono. Sebelum konser dimulai, kegiatan juga diramaikan dengan riding bersama ratusan komunitas motor di Palembang.

PALEMBANG - Konser HS Hey Slank – Berani Kita Beda Tour sesi ke-7 digelar di Jakabaring Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (24/5/2026). Bagi rokok HS, Sumatera khususnya Palembang punya romantisme sendiri.

Semangat HS sendiri di antaranya adalah pemberdayaan. Lewat “romantisme” itu salah satunya pula HS buka pabrik di Lampung yang rencananya pada Juli mendatang sudah bisa operasional yang tentu saja menyerap ribuan tenaga kerja. “Owner Pak Haji Suryo lahir di Lampung, besar di Bengkulu. Beliau dari Sumatera, wong kito lah!” kata Direktur Komersial HS Tessa Arya Pradana saat sesi konferensi pers, Minggu (24/5/2026) siang. Konser HS Slank Malang Pecah, Puluhan Ribu Penonton Serbu Lapangan Rampal

Tessa mengatakan, Sumatera penting bagi HS. Secara umum, pulau ini nomor 2 konsumen rokok di Indonesia. Bagi HS, kontribusi penjualannya mencapai 25% atau sekitar 135 juta batang.

“Untuk perusahaan rokok yang belum 2 tahun, itu signifikan sih, ini juga akhirnya kami buka pabrik di Lampung. HS rokoknya orang Sumatera, ini juga termasuk tiga bulan terakhir di Palembang penjualannya cukup baik, sehingga jadi pilihan kota ke-7 konser Hey Slank Berani Kita Beda Tour,” lanjutnya.

Konsistensi dan pemberdayaan pekerja secara inklusi, sebut Tessa, juga selalu jadi semangat tumbuhnya HS. Di antaranya, hingga hari ini HS telah menerima 120 karyawan disabilitas termasuk menyediakan mess bagi mereka. Selain itu juga menerima ribuan karyawan tanpa pengalaman kerja.

“Kita sama-sama tahu, mohon maaf, banyak orang masih kurang beruntung (mendapatkan kerja). Jadi ini prinsip kami, semua orang punya kesempatan yang sama!” tegasnya.

Vokalis Slank , Akhadi Wira Satriaji alias Kaka menyebut Slank sangat antusias berkolaborasi dengan HS. Tidak hanya konteks tour musik, namun juga pemberdayaan masyarakat luas.

“Waktu ketemu pertama dengan Pak Haji Suryo, orangnya visionaris dan mau diajak macem-macem. Ketemu pertamakali, langsung ngobrolin ayo bawa HS keliling Indonesia, terbukti beberapa bulan ini udah macem-macem yang dibuat,” kata Kaka Slank yang juga hadir di sesi konferensi pers.

Kaka menambahkan, Slank selalu support dengan produk lokal, UMKM. Ini sejalan dengan HS. “HS baru 2 tahun udah merajai. Slank berani, HS juga berani. Makanya Berani Kita Beda! Itu sama di visi kita, orang-orang berani,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, Slank sudah cukup lama tidak manggung di Palembang. Berkat HS ini, sebutnya, kerinduan dengan Slankers bisa terobati. “Gara-gara HS ini Slank bisa dateng ke Palembang, banyak yang mensyukuri, termasuk saya. Sumsel basisnya Slankers yang terbesar di Sumatera,” tandasnya.

Ivan Kurniawan Arifin alias Ivanka, bassist Slank, mengemukakan HS juga memfasilitasi total Slankerspreneur. Ini adalah Slankers alias penggemar Slank yang berwirausaha, UMKM.

“Slankerspreneur ini gerakan tanpa struktur, tapi HS fasilitasi total. Belum pernah kita tour yang sponsornya fasilitasi UMKM untuk jualan. Slankerspreneur ini wajah baru Slankers untuk usaha, pejuang-pejuang usaha,” katanya. Cukai Hasil Tembakau Tidak Naik Tahun Depan Disambut Pelaku Usaha IHT

Pada Konser HS Hey Slank di Palembang ini, didukung line up musisi-musisi kenamaan. Sebut saja; Tony Q Rastafara, Superiots, Stand Here Alone (SHA), Mahalara dan lokal hero Palembang Kopral Jono. Dua band lain hasil audisi lokal juga akan tampil; D’Aterix dan Brainfreeze.

Sebelum manggung, konser juga akan diramaikan dengan kegiatan riding bersama ratusan komunitas motor terutama Vespa di Kota Palembang. Sejumlah tempat ikonik Palembang akan dilalui.

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan Indonesia saat ini tengah berstatus darurat perokok pemula, yang disebabkan oleh melonjaknya penggunaan rokok elektronik atau vape pada kalangan anak usia remaja.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan berdasar data yang dihimpun pihaknya, prevalensi anak dan remaja usia 10 hingga 18 tahun yang menjadi perokok aktif tercatat mencapai 7,4% atau setara lebih dari 5 juta anak di seluruh penjuru Tanah Air.

Menurutnya, jumlah tersebut salah satunya disebabkan oleh penggunaan rokok elektronik yang marak di kalangan generasi muda saat ini.

Apalagi, tutur Taruna, narasi "harm reduction" pada rokok elektronik yang gencar dikampanyekan oleh pihak industri di berbagai saluran yang ada membuat angka perokok aktif di usia remaja meningkat drastis.

"Padahal tidak ada bukti konklusif yang menyatakan rokok elektronik lebih aman dibanding rokok konvensional," ujar Taruna dalam Indonesian Conference on Tobacco Control (ICTOH) di Universitas Airlangga Surabaya, Jumat (22/5/2026).

Ia menegaskan rokok elektronik tetap mengandung berbagai zat adiktif layaknya rokok konvensional seperti nikotin, zat toksik, hingga zat karsinogenik yang dapat memicu ketergantungan dan berdampak buruk terhadap kesehatan.

"Bahkan, pada sejumlah kasus perangkat vape juga disalahgunakan sebagai media penggunaan New Psychoactive Substances (NPS) dan zat berbahaya lainnya," bebernya.

Oleh sebab itu, pengawasan terhadap produk rokok elektronik tidak dapat dilakukan secara parsial oleh lembaga tertentu saja. Namun, harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi lintas sektor.

Taruna menjelaskan, sesuai dengan amanat PP 28/2024 sebagai aturan pelaksana UU 17/2023 tentang Kesehatan, BPOM memiliki peran penting dalam pengawasan pascaperedaran (post-market surveillance) produk tembakau dan rokok elektronik.

"Kami memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap batas kadar nikotin, bahan tambahan yang dilarang, hingga pencantuman peringatan kesehatan bergambar (Pictorial Health Warning/PHW)," tuturnya.

Guna memperkuat sistem pengawasan, BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM 18/2025 tentang Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik serta Peraturan BPOM 19/2025 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Zat Adiktif.

Selain regulasi, beber Taruna, BPOM telah menjalankan pilot project pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik di berbagai wilayah Tanah Air sepanjang 2025.

Hasilnya, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan terbaru masih perlu ditingkatkan, terutama terkait perlindungan terhadap anak dan remaja.

"Untuk mendukung pengawasan yang lebih modern dan terintegrasi, BPOM mengembangkan BPOM-WATCH (Web-based Application for Tobacco Control Hub) sebagai sistem pelaporan digital guna memperkuat pemantauan kepatuhan pelaku usaha secara lebih akuntabel," ungkapnya.

Untuk strategi pengawasan BPOM ke depan, Taruna memaparkan pihaknya akan melakukan penguatan standardisasi dan pembatasan kadar nikotin serta tar, penguatan kapasitas laboratorium pengujian, hingga peningkatan kolaborasi lintas sektor dan integritas kebijakan kesehatan publik.

"Keselamatan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar," tegasnya.

Tak lupa, ia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari akademisi, peneliti, komunitas kesehatan, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk bersatu-padu memperkuat pengawasan dan edukasi demi melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman adiksi rokok.

"Mari bersama-sama putuskan rantai adiksi dan bangun lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang. Hal ini bisa dilakukan melalui pengawasan yang kuat, edukasi yang konsisten, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Be Smart, Don’t Start," tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Benjamin Paulus Octavianus mengaku dirinya prihatin dengan masih tingginya jumlah perokok di Indonesia. Bahkan, adiksi terhadap nikotin dirisaukannya dapat mengancam kualitas generasi muda dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Ia mengungkapkan saat ini tengah terjadi fenomena lonjakan perokok pemula pada anak remaja yang masih tergolong usia siswa SMP hingga SMA. Bahkan, Benjamin menyebut pengguna rokok elektrik pada anak usia remaja meningkat hingga dua kali lipat banyaknya.

"Jadi, orang merokok itu paling banyak itu, ada yang di bawah 14 tahun, tapi paling banyak itu mulai dari SMP ke SMA. Nah, itulah awal mereka mulai merokok," ungkap Benjamin dalam Indonesia Conference on Tobacco Control 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (21/5/2026).

Atas kondisi yang mengkhawatirkan itu, Benjamin menyatakan bahwa edukasi dan mitigasi mengenai dampak negatif dari rokok sudah sepatutnya diberikan sejak dini kepada siswa-siswi di bangku sekolah dasar. Menurutnya, dampak kesehatan dari aktivitas merokok baru muncul sekitar 10 tahun kemudian.

"Jadi, kita harus melakukan edukasi bahaya merokok, pengetahuan tentang kesehatan, [mulai] di usia SD, di usia-usia kelas 5, kelas 6 itu mulai banyak [perokok pemula], di SMP juga karena kompilasi bahaya merokok itu 'kan baru terjadi sekitar 10 tahun kemudian," ungkapnya.

Selain itu, Benjamin juga menekankan bahaya dari paparan asap rokok. Ia memaparkan data bahwa tujuh dari 10 anak remaja berusia 15-19 tahun terpapar asap rokok di ruangan tertutup setiap harinya.

Oleh sebab itu, dirinya menegaskan bahwa kemandirian ekonomi Indonesia di masa depan sangat bergantung pada kemampuan negara dalam melepaskan rakyat dari jeratan adiksi nikotin yang kian mengkhawatirkan.

Benjamin melihat adanya kontradiksi nyata ketika negara menggelontorkan anggaran jumbo untuk perbaikan gizi masyarakat, tetapi pengeluaran rumah tangga justru didominasi oleh belanja produk olahan tembakau.

Belanja rokok oleh masyarakat Indonesia tercatat mencapai 11-12% dari jumlah belanja rumah tangga secara keseluruhan. Presentase tersebut bahkan hampir setara dengan pembelian beras oleh rata-rata keluarga, yang tercatat sebesar sekitar 9-11%.

“Mencetak manusia unggul itu jauh lebih mahal daripada membangun jalan tol Jakarta-Surabaya. Kita harus sadar, tugas negara adalah memastikan anggaran ini tepat sasaran untuk kecerdasan bangsa, bukan habis menjadi asap,” tegasnya.

Sebagai usaha untuk mengendalikan angka perokok serta paparan asap rokok, Benjamin mengusulkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengeluarkan regulasi tegas yang berfokus untuk mempersempit ruang bagi segenap perokok.

"Kalau kalian tanya sama saya (cara mengendalikan rokok), nomor satu adalah komitmen politik daripada kita. Maka, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berani membuat tempat-tempat merokok itu makin dipersempit," ucapnya.

Ia menyebut memang sangat sulit untuk melarang masyarakat sepenuhnya untuk tidak merokok secara total. Namun, pembatasan ruang merokok yang dibarengi dengan edukasi bahaya rokok dinilainya dapat secara efektif menekan angka konsumsi rokok di tanah air.

"Kalau melarang orang merokok sulit, tapi kita persempit lalu menjelaskan kepada orang Indonesia, bahayanya merokok apa, dampaknya merokok apa," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menambah satu layer dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) memunculkan perdebatan baru di kalangan pembuat kebijakan, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.

Kebijakan ini diarahkan untuk menarik produsen rokok ilegal masuk ke sistem resmi sekaligus menutup kebocoran penerimaan negara yang masih terjadi.

Di sisi lain, pemerintah menilai penambahan layer tersebut dapat menjadi instrumen fiskal yang lebih fleksibel di tengah dinamika industri tembakau.

Langkah ini juga dikaitkan dengan upaya memperluas basis penerimaan negara dari sektor cukai yang selama ini dinilai belum optimal.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat kebocoran penerimaan dari rokok ilegal mencapai sekitar Rp60 triliun atau 30 persen dari total potensi penerimaan CHT.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penambahan layer baru ditargetkan mulai berlaku pada Juni 2026 dan diharapkan mampu mengalihkan sebagian pelaku ilegal ke jalur resmi.

Ia juga memperkirakan potensi tambahan penerimaan bisa mencapai Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun apabila skema tersebut berjalan efektif.

ICW nilai berpotensi longgarkan penegakan hukum

“Kebijakan yang memberi ruang bagi produsen ilegal untuk masuk ke dalam skema tarif baru cukai justru menunjukkan pemerintah sedang membuka ruang kompromi terhadap pelanggaran hukum yang selama ini terjadi,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara, melalui keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

ICW menilai kebijakan tersebut berisiko mengaburkan konsistensi penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

Dalam pandangan ICW, pendekatan yang memberi ruang transisi bagi pelaku ilegal dapat memunculkan persepsi adanya “pemutihan” terhadap pelanggaran yang sebelumnya ditindak tegas.

Seira juga menilai persoalan rokok ilegal bersifat sistemik karena melibatkan rantai distribusi yang luas, sehingga perubahan kebijakan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat di lapangan.

DPR dan ekonom soroti risiko moral hazard

Dari sisi legislatif, Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai desain teknis penambahan layer cukai masih belum dijelaskan secara rinci oleh pemerintah. Ia menekankan pentingnya kejelasan skema agar kebijakan tidak menimbulkan celah baru.

“Kita malah belum tahu akan seperti apa layer baru yang diajukan untuk mengakomodir rokok ilegal,” ujar Harris.

Harris juga mengingatkan potensi moral hazard jika pengawasan tidak diperkuat, terutama terkait distribusi pita cukai yang berpotensi disalahgunakan. Dalam skenario tertentu, pita cukai murah dapat diperjualbelikan kembali sehingga justru mengganggu penerimaan negara.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai asumsi bahwa pelaku ilegal akan otomatis masuk ke sistem legal karena penurunan tarif tidak selalu sesuai kondisi di lapangan.

“Asumsinya pelaku ilegal akan masuk ke sistem kalau tarifnya dibuat lebih rendah. Itu tidak otomatis benar,” kata Yusuf.

Ia menegaskan bahwa faktor utama bukan hanya tarif, melainkan efektivitas penegakan hukum dan kemampuan negara menciptakan efek jera bagi pelaku ilegal.

Tarik-menarik antara penerimaan negara dan efektivitas pengawasan

Perdebatan mengenai penambahan layer cukai rokok menunjukkan adanya tarik-menarik antara upaya meningkatkan penerimaan negara dan kebutuhan memperkuat pengawasan serta penegakan hukum.

Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai bagian dari penataan industri hasil tembakau, sementara sejumlah pemangku kepentingan menyoroti risiko implementasi di lapangan.

Dengan posisi yang masih menuai pro-kontra, efektivitas kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh desain teknis, pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum setelah implementasi dijalankan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah layer tarif cukai rokok diharapkan tak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa asumsi dasar rencana kebijakan tersebut perlu diuji lebih dalam, khususnya terkait perilaku pelaku peredaran rokok ilegal yang selama ini beroperasi di luar sistem.

Dia mengasumsikan pelaku pengedar rokok ilegal akan masuk ke sistem jika tarif cukai dibuat lebih rendah.

Menurutnya selama risiko ditangkap rendah, insentif untuk memilih rokok ilegal tetap ada meskipun ada opsi legal yang lebih murah.

"Jadi ini bukan soal tarif saja, tapi soal penegakan hukum dan kurangnya efek jera, yang justru tidak berubah," kata Yusuf Rendy Manilet, Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan adanya risiko ilusi penerimaan yang dapat muncul dari kebijakan ini. Dalam jangka pendek, penerimaan negara mungkin terlihat meningkat, namun secara struktural justru berisiko melemah.

"Ini berisiko menciptakan ilusi penerimaan. Di awal mungkin terlihat ada tambahan setoran dari pelaku yang masuk," lanjutnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengaku hingga kini belum mendapatkan penjelasan rinci terkait desain layer baru yang diwacanakan pemerintah.

"Kami malah belum tahu akan seperti apa layer baru yang diajukan untuk mengakomodir rokok ilegal," katanya.

Namun menurutnya, fokus utama pemerintah seharusnya tetap pada pemberantasan rokok ilegal, bukan membuka skema baru yang justru berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu.

Namun, Harris mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan.

"Ide itu mungkin menambah penerimaan CHT, tapi yang harus disadari adalah moral hazard-nya," katanya.

Menurut dia ancaman praktik jual beli pita cukai murah antarprodusen kecil juga akan menjadi tantangan ke-depannya. Oleh karena itu, menurut Harris, risiko moral hazard seperti ini harus dipikirkan matang sebelum pemerintah memutuskan menambah layer tarif baru.

Ia juga mempertanyakan efektivitas penambahan lapisan tarif apabila pada akhirnya tidak benar-benar menekan peredaran rokok ilegal dan justru menambah kompleksitas pengawasan di lapangan.

"Jadi tidak akan mereduksi yang ilegal, dong. Kalau menurut saya jangan tambah layer kalau moral hazard-nya seperti itu," kata dia.

Sebelumnya Menkeu Purbaya mengatakan layer baru tarif cukai rokok disiapkan untuk menyaring produsen yang selama ini beroperasi secara ilegal agar masuk ke dalam sistem resmi pemerintah.

Purbaya menargetkan pembahasan dengan DPR terkait dengan rencana penambahan lapisan CHT rampung pada Mei 2026.

Bisnis.com, SEMARANG — Koalisi Save Our Surroundings (SOS) yang terdiri dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Seknas FITRA, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak adanya rencana penambahan lapisan atau layer cukai hasil tembakau yang digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Masyarakat sipil menilai bahwa kebijakan tersebut berisiko menguntungkan kepentingan industri rokok ilegal dan memperburuk tata kelola fiskal pemerintah.

Penolakan tersebut disampaikan di tengah proses pengusutan dugaan kasus suap rokok ilegal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan petinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Koalisi masyarakat sipil menilai penambahan layer cukai mencerminkan kebijakan yang tidak transparan serta rentan terhadap konflik kepentingan.

Health Economist Research Associate CISDI Zulfiqar Firdaus mengatakan bahwa struktur cukai rokok saat ini sudah terlalu kompleks dan berlapis.

Berdasarkan studi CISDI, pemerintah dinilai seharusnya bisa mengombinasikan kenaikan tarif cukai dengan penyederhanaan lapisan cukai agar manfaat fiskal dan perlindungan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal.

"Simulasi kami menunjukkan skenario terbaik adalah pengurangan lapisan cukai hasil tembakau dari 8 menjadi 6, diiringi dengan kenaikan tarif Sigaret Kretek Tangan sebesar 20% dan Sigaret Kretek Mesin sebesar 10%," tutur Zulfiqar, dikutip Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, Zulfiqar menyebut bahwa kebijakan tersebut berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp63 triliun dalam 2 tahun, sekaligus menurunkan prevalensi merokok dan mencegah ratusan ribu kematian dini akibat rokok.

Menurut Zulfiqar, penambahan lapisan cukai justru akan membuka ruang bagi peredaran rokok murah, baik dari produsen ilegal maupun legal.

"Kementerian Keuangan seharusnya memilih penyederhanaan lapisan cukai. Kebijakan cukai harus kembali pada tujuannya, yakni untuk melindungi kesehatan publik dan menciptakan keadilan fiskal," tambah Zulfiqar.

Sementara itu, Peneliti Seknas FITRA Gunardi Ridwan menilai bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan sempitnya ruang fiskal pemerintah.

Gunardi menyebut bahwa cukai yang semestinya menjadi instrumen pengendalian konsumsi kini bergeser menjadi alat penyesuaian fiskal yang mengakomodasi pasar ilegal.
Gunardi turut menyoroti praktik downtrading atau peralihan konsumsi ke rokok yang lebih murah. Gunardi mengungkap bahwa kondisi ini akan membuat target penerimaan cukai hasil tembakau tidak tercapai.

"Bahkan ketika tidak ada kenaikan tarif, penerimaan turun dari Rp216 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp211 triliun pada tahun lalu," ungkap Gunardi.

Di sisi lain, peneliti ICW Seira Tamara menilai bahwa penambahan layer cukai tidak menyentuh akar persoalan, yakni mengenai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Seira menyebut bahwa kebijakan tersebut justru berpotensi untuk membuka celah korupsi baru melalui manipulasi klarifikasi tarif cukai.
"Ketika pelaku industri, termasuk yang terkait dengan rokok ilegal, diduga memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan, maka kita menghadapi situasi state capture yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis," kata Seira.

Koalisi SOS pun mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan pembahasan terkait penambahan layer cukai rokok dan mendorong reformasi kebijakan cukai hasil tembakau melalui penyederhanaan lapisan serta penguatan penegakan hukum secara transparan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menambah layer baru dalam struktur tarif cukai rokok memunculkan perdebatan baru. Kebijakan itu disiapkan untuk menarik produsen rokok ilegal masuk ke sistem resmi dan menekan kebocoran penerimaan negara. Namun, sejumlah pihak menilai langkah tersebut juga berisiko membuka celah moral hazard dan memperumit pengawasan rokok ilegal di lapangan.

Pemerintah memperkirakan kebocoran penerimaan negara akibat rokok ilegal mencapai sekitar Rp 60 triliun atau sekitar 30 persen dari total potensi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT). Karena itu, pemerintah menilai perlu ada strategi baru untuk menarik produsen ilegal masuk ke jalur legal dan mulai membayar cukai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan layer baru dalam tarif cukai rokok yang ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2026.

“Harapannya Juni sudah bisa jalan. Barang-barang ilegal masih banyak di sana. Jadi kalau itu keluar, nanti mereka bisa masuk ke layer tersebut,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (4/5/2026) lalu.

Menurut Purbaya, apabila sebagian produsen ilegal mulai masuk ke sistem resmi, tambahan penerimaan negara bisa mencapai Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun.

“Dari rokok yang masuk Rp 200 triliun, tapi bocornya sekitar 30 persen atau Rp 60 triliun. Let's say, kita cuma dapat separuhnya (ketika menerapkan layer CHT baru), mungkin Rp 20-Rp 30 triliun bisa didapat itu,” kata dia.

Meski membuka ruang transisi bagi produsen ilegal, pemerintah menegaskan penegakan hukum tetap akan dilakukan terhadap pelaku usaha yang masih menjalankan praktik ilegal setelah layer baru diterapkan.

“Dan kalau ada yang main-main, saya tutup betulan. Serius itu ancamannya,” ujar Purbaya.

Pemerintah menilai layer baru tersebut juga menjadi bagian dari penataan industri hasil tembakau nasional. Selain memberi ruang bagi produsen kecil masuk ke sistem resmi, kebijakan itu dipandang sebagai bentuk fleksibilitas fiskal di tengah penurunan daya beli masyarakat yang memengaruhi konsumsi produk tembakau.

Meski demikian, sejumlah pihak menilai implementasi kebijakan tersebut tidak akan mudah. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengatakan, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai desain layer baru yang tengah dikaji pemerintah untuk mengakomodir produsen rokok ilegal.

“Kita malah belum tahu akan seperti apa layer baru yang diajukan untuk mengakomodir rokok ilegal,” ujar Harris dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, penambahan layer tarif memang berpotensi menambah penerimaan negara. Namun, kebijakan itu juga dinilai membuka celah moral hazard apabila pengawasan tidak diperkuat.

“Ide itu mungkin menambah penerimaan CHT, tapi yang harus disadari adalah moral hazard-nya, misalkan, itu kan jumlah rokok ilegal itu banyak kapasitasnya kecil,” kata Harris.

Kekhawatiran itu muncul karena produsen kecil dinilai bisa menyalahgunakan pita cukai murah yang diperoleh melalui layer baru tersebut. Harris mencontohkan, pita cukai yang dibeli dapat dijual kembali ke produsen lain sehingga justru berpotensi menurunkan penerimaan negara.

“Misalkan kapasitasnya 100, dia beli cukai 600, yang 500 dijual lagi. Ke siapa? Ke rokok kecil di atasnya. Kan malah menurunkan penerimaan cukai,” ujarnya.

Karena itu, Harris menilai penambahan layer tarif belum tentu efektif menekan peredaran rokok ilegal apabila akar persoalan pengawasan dan penindakan tidak dibenahi.

“Jadi tidak akan mereduksi yang ilegal dong. Kalau menurut saya jangan tambah layer lah, kalau moral hazard-nya seperti itu,” kata dia.

Kekhawatiran serupa disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet. Menurut Yusuf, asumsi bahwa pelaku ilegal otomatis akan masuk ke sistem resmi karena tarif dibuat lebih rendah belum tentu terjadi di lapangan.

“Asumsinya pelaku ilegal akan masuk ke sistem kalau tarifnya dibuat lebih rendah. Itu tidak otomatis benar. Mereka selama ini hidup dari menghindari pajak dan aturan,” ujar Yusuf.

Menurut dia, persoalan utama rokok ilegal tidak hanya terkait tarif, tetapi juga lemahnya efek jera terhadap pelaku usaha ilegal.

“Selama risiko ditangkap rendah, insentif untuk tetap ilegal tetap ada, meskipun ada opsi legal yang lebih murah. Jadi ini bukan soal tarif saja, tapi soal penegakan hukum dan kurangnya efek jera, yang justru tidak berubah,” lanjut Yusuf.

Selain itu, Yusuf mengingatkan adanya potensi “ilusi penerimaan” apabila pemerintah hanya berfokus pada tambahan penerimaan jangka pendek tanpa memperkuat tata kelola pengawasan.

“Ini berisiko menciptakan ilusi penerimaan. Di awal mungkin terlihat ada tambahan setoran dari pelaku yang (masuk),” tegasnya.

Saat ini, struktur tarif cukai rokok terdiri dari delapan layer. Namun, rencana penambahan layer baru memunculkan kekhawatiran lain, mulai dari potensi persaingan usaha tidak sehat hingga peluang beredarnya rokok murah yang lebih mudah dijangkau remaja.

Karena itu, perdebatan mengenai layer baru cukai rokok kini tidak hanya menyangkut tambahan penerimaan negara, tetapi juga efektivitas pengawasan, penegakan hukum, dan risiko munculnya celah baru dalam peredaran rokok ilegal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Kepastian pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) hingga 2027 dinilai memberi ruang bagi emiten rokok untuk memperbaiki kinerja setelah bertahun-tahun tertekan lonjakan cukai, lemahnya daya beli, dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

BRI Danareksa Sekuritas menilai kebijakan stabilisasi cukai memberi kepastian biaya bagi industri hasil tembakau (IHT), sekaligus membantu menjaga margin keuntungan dan menekan risiko penurunan volume penjualan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memastikan tarif CHT tidak akan naik hingga 2027. Pemerintah disebut ingin lebih dulu melihat kondisi industri setelah pengetatan pemberantasan rokok ilegal dilakukan.

Selain itu, pemerintah juga mulai memperkuat pengawasan produksi melalui digitalisasi, termasuk pemasangan mesin penghitung produksi di pabrikan rokok guna meningkatkan pengendalian dan kepatuhan industri.

Di tengah sentimen tersebut, analis Phintraco Sekuritas Aditya Prayoga menilai, PT Gudang Garam (GGRM) mulai menunjukkan tanda pemulihan laba setelah menghadapi tekanan industri sepanjang 2015-2025.

Menurut Phintraco, kenaikan cukai yang mencapai sekitar 109 persen dalam satu dekade telah menggerus profitabilitas industri rokok.

Namun, Gudang Garam dinilai masih memiliki fondasi bisnis yang kuat berkat jaringan distribusi nasional melalui PT Surya Madistrindo serta dominasi di segmen sigaret kretek mesin (SKM).

Phintraco memperkirakan laba bersih GGRM pada 2026 dapat pulih menjadi sekitar Rp2,5 triliun atau naik 61 persen secara tahunan. Proyeksi itu ditopang penurunan biaya pendanaan, perbaikan operasional bertahap, serta struktur biaya yang mulai membaik.

Selain itu, margin laba kotor GGRM diperkirakan meningkat menuju kisaran 10-11 persen dalam beberapa tahun mendatang seiring stabilnya beban cukai yang selama ini menyumbang lebih dari 80 persen total biaya pokok penjualan.

Dari sisi valuasi, saham GGRM saat ini diperdagangkan di bawah rata-rata historis 10 tahunnya. Phintraco menilai kondisi tersebut membuat valuasi saham relatif menarik di tengah potensi normalisasi laba jangka menengah.

Optimisme serupa juga muncul pada PT HM Sampoerna (HMSP). Analis KB Valbury Sekuritas Akhmad Nurcahyadi menilai, kinerja HMSP mulai menunjukkan stabilitas pada kuartal I-2026 meski tekanan industri masih berlangsung.

KB Valbury mencatat laba usaha HMSP naik 3,7 persen menjadi Rp2,49 triliun, sementara laba bersih tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Perbaikan tersebut ditopang efisiensi biaya, penurunan beban bunga, serta biaya bahan baku yang lebih rendah.

Segmen SKM masih menjadi penopang utama bisnis HMSP dengan kontribusi sekitar 60,8 persen terhadap total penjualan. Sementara itu, produk bebas asap atau smoke-free products juga mencatat pertumbuhan kuat hingga 43,8 persen secara tahunan meski porsinya masih relatif kecil.

Dari sisi profitabilitas, margin laba kotor HMSP naik menjadi 18,4 persen, sedangkan margin laba bersih meningkat menjadi 7,6 persen. Pangsa pasar HMSP juga tetap terjaga di level 29,1 persen di tengah persaingan industri yang ketat.

Meski demikian, para analis mengingatkan tekanan daya beli masyarakat masih menjadi tantangan utama sektor rokok.

Kondisi itu dinilai dapat mendorong tren downtrading, yakni perpindahan konsumen dari rokok premium ke produk dengan harga lebih terjangkau.

Di tengah tantangan tersebut, stabilisasi cukai dinilai menjadi katalis penting yang memberi ruang bagi emiten rokok untuk memperbaiki margin, menjaga volume penjualan, dan memulai fase pemulihan kinerja secara bertahap. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.