Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mewajibkan pengusaha makanan dan minuman mencantumkan label kadar nutrisi (nutri level), termasuk gula, di kemasan produknya. 

Hal tersebut untuk mengedukasi masyarakat demi mencegah berbagai penyakit imbas pola konsumsi yang tak sehat.

Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 yang diterbitkan pada Selasa (14/4). Fokus utamanya adalah memberikan informasi yang lebih jelas kepada konsumen agar dapat memilih makanan dan minuman yang lebih sehat.

"Karena itu, perlu dilakukan upaya melalui pemberian informasi dan edukasi agar masyarakat dapat lebih mudah memilih pangan siap saji yang tepat dan sehat sesuai kebutuhannya," ujar Budi dalam situs resmi Kemenkes, Selasa (14/4).

Menurut Budi, konsumsi GGL (gula, garam, dan lemak) berlebih berkaitan erat dengan meningkatnya risiko penyakit seperti obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, hingga diabetes tipe 2.

Sebagai contoh, beban pembiayaan untuk gagal ginjal naik lebih dari 400 persen menjadi Rp13,38 triliun di 2025 dari hanya Rp2,32 triliun di tahun 2019.

Dalam aturan ini, pelaku usaha skala besar diwajibkan mencantumkan label Nutri Level pada produk makanan siap saji, khususnya minuman seperti boba, teh tarik, kopi susu aren, hingga jus.

Label tersebut terdiri dari empat kategori mulai dari:

* Level A berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua* Level B berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau muda* Level C berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning* Level D berupa kombinasi huruf D dengan warna merah

Informasi Nutri Level wajib dicantumkan di berbagai media, mulai dari daftar menu, kemasan, brosur, hingga platform digital pemesanan makanan.

Pada tahap awal, aturan ini tidak menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah seperti warteg, gerobak, atau restoran kecil.

Kemenkes berharap, dengan adanya label Nutri Level masyarakat dapat lebih sadar terhadap kandungan gula, garam, dan lemak dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi sehari-hari, sehingga risiko penyakit kronis dapat ditekan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menemukan anomali dalam penyaluran bantuan Iuran BPJS Kesehatan, setelah integrasi data menunjukkan sebagian subsidi justru mengalir ke kelompok masyarakat mampu.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, konsolidasi data melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penyaluran bantuan skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang tidak tepat sasaran selama ini.

Dari total populasi Indonesia sebanyak 289,06 juta jiwa, sekitar 140,32 juta orang berada dalam kelompok 50% terbawah atau desil 1 hingga desil 5. Namun, jumlah peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah mencapai 159,1 juta orang.

“Lebih dari 50% penduduk sudah dibayarkan preminya oleh pemerintah. Kita melihat ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50% orang termiskin,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, hasil pemadanan data tersebut menunjukkan adanya penerima subsidi dari kelompok ekonomi atas, termasuk sebagian kecil dari desil 10 atau 10% terkaya.

Dalam skema PBI yang dikelola Kemenkes, terdapat sekitar 47.000 peserta yang tidak tepat sasaran dari total sekitar 96 juta penerima. Sementara itu, pada skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBU) yang dikelola pemerintah daerah, terdapat sekitar 35 juta peserta yang dinilai tidak sesuai kriteria.

Adapun, pada segmen PBU-PP kelas 3, jumlah peserta yang tidak tepat sasaran mencapai 11 juta orang. Oleh karena itu, pemerintah disebutnya mencanangkan adanya penataan ulang kategorisasi tersebut.

Budi mengungkapkan gambaran rencana untuk mengurangi alokasi kelompok masyarakat mampu, khususnya dari desil 10, dan mengalihkannya kepada kelompok yang lebih membutuhkan seperti desil 5 yang selama ini belum terjangkau skema PBI.

“Lebih baik kita kurangi yang desil 10, yang 10% terkaya, kita hapus, lalu dialihkan ke desil 5 yang masih banyak belum masuk,” kata Budi.

Dengan rencana ini, dia menyebut bahwa pemerintah berharap alokasi anggaran kesehatan dapat lebih efektif menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah meluncurkan label gizi atau nutri-level untuk barang konsumsi di Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa label nutri-level ini merupakan upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat soal kesehatan pasa makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Oleh sebab itu, penyantuman label ini diharapkan dapat menekan penyakit yang dipengaruhi pola hidup masyarakat khususnya terkait konsumsi makanan dan minuman. Salah satunya, diabetes.

"Nah kita harapkan ini sifatnya lebih ke edukasi masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan bisa melihat, oh mereka kalau mau beli minuman mendingan yang sehat atau produk makanan yang sehat," ujar Budi di Kemenkes, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dia menegaskan bahwa penerapan nutri-level untuk pelaku usaha masih bersifat imbauan dan belum mengikat. Oleh sebab itu, pemerintah membebaskan penyantuman label ini kepada pelaku usaha.

Kemudian, Kemenkes pun bakal mewajibkan penyantuman label gizi ini secara bertahap. Sebab, kata Budi, kesiapan industri juga menjadi pertimbangan dalam penerapan aturan ini.

"Sekarang untuk sementara kita ada masa transisi nantinya pencantuman Nutri-level ini masih kita minta mereka lakukan sendiri gitu ya. Nanti secara bertahap akan kita wajibkan mereka harus lakukan. Karena kita berikan waktu ya," imbuhnya.

Dia menambahkan, masa transisi ini diperkirakan mencapai satu tahun sampai dengan dua tahun. Adapun, penyantuman label ini bakal terlebih dahulu dikhususkan untuk produk minuman.

"Jadi ini masanya nanti akan keluar di aturannya. Tapi masih fix masa transisinya, antara satu atau dua tahun. Tapi waktu itu diskusinya kita omongnya sekitar dua tahun, tapi tunggu peraturannya keluar," pungkasnya.

Siap Beri Penghargaan

Sementara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan penghargaan bagi pelaku usaha yang mulai menerapkan label nutri-level pada kemasannya.

Misalnya, penghargaan itu berupa pemberian izin lebih cepat kepada pelaku usaha hingga pemberian stempel makanan sehat. Menurut, Ikrar, pemberian stampel makanan sehat bisa berpotensi meningkatkan daya beli terhadap produk tersebut.

"Nah, dengan stempel ataupun approval bahwa makanannya lebih sehat, maka ending-nya kan tentu orang lebih pingin memilih," ujar Ikrar.

Namun demikian, aturan-aturan terkait label gizi ini belum diluncurkan karena masih dirancang oleh pemerintah. Pada intinya, peluncuran label gizi ini telah menandai masa transisi untuk penyantuman label gizi pada barang konsumsi.

Dengan begitu, Ikrar menekankan bahwa pihaknya tidak akan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang belum menyantumkan label pada produknya.

"Nah, nanti kalau setelah kita tetapkan mandatori, baru ada sanksi. Kalau sekarang tentu belum bisa disebutkan ada sanksi karena masih sifatnya volunteer," pungkasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi peluncuran, nampak label nutri-level ini memiliki beberapa tingkatan "A" sampai dengan "D". Setiap produk nantinya bakal diterapkan label nutri-level sesuai dengan kandungan bahannya.

Misalnya, jumlah kandungan gula yang sesuai batas konsumsi per hari bakal diberi label "A". Label itu akan meningkat sesuai dengan kandungan gula yang dimiliki produk tersebut hingga mencapai level "D". Artinya, setiap produk yang memiliki label "A" dinyatakan sebagai produk yang sehat.

Beredar surat di berbagai platform media sosial sejak awal April 2026 yang memuat rencana pengangkatan tenaga kesehatan (nakes) non-ASN menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara otomatis.

Surat bernomor KP.01.01/D.I/2611/2026 itu mencatut kop Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan menyebutkan adanya pengalihan status bagi pegawai medis dan kesehatan Non-ASN yang telah bekerja minimal 6 bulan untuk langsung diusulkan menjadi CPNS.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya, menegaskan adanya kesalahpahaman dalam mengartikan isi surat tersebut.

Dia mengonfirmasi dokumen itu hanyalah surat pemberitahuan untuk kebutuhan administratif internal, bukan instruksi pengangkatan langsung.

Menanggapi kegaduhan yang timbul di lingkungan RS Kemenkes maupun di masyarakat umum, pihak Kementerian Kesehatan menyampaikan permohonan maaf atas ambiguitas informasi yang beredar

"Surat ini merupakan surat pemberitahuan dan bukan surat proses pengangkatan sebagai CPNS. Tujuannya adalah kami ingin mendata para tenaga kesehatan di RS Kemenkes yang belum menjadi CPNS. Jadi hanya berupa pendataan," kata Azhar Jaya dalam keterangannya, Jumat (10/4), dikutip dari Detikhealth.

[Gambas:Youtube]

Pihak Kemenkes menegaskan bahwa wewenang pengangkatan PNS berada di bawah kendali lembaga pemerintah non-kementerian yang berwenang, bukan dilakukan secara sepihak oleh Kemenkes.

"Perlu kami tegaskan bahwa semua pengangkatan PNS harus mengikuti peraturan yang ada, dalam hal ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB," ucapnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) bakal langsung menghentikan insentif Rp6 juta per hari untuk mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika mereka tidak memenuhi standar operasional.

Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN Rufriyanto Maulana Yusuf mengingatkan prinsip 'tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay.

Ia mengatakan kema insentif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi SPPG, tetapi juga disertai mekanisme kontrol ketat.

Ia menegaskan insentif Rp6 juta per hari dapat langsung dihentikan apabila fasilitas tidak memenuhi standar operasional atau dinyatakan tidak siap digunakan.

"Hak mitra atas insentif Rp6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan," kata Rufriyanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4).

Mekanisme ini menurutnya menjadi alat paksa agar mitra senantiasa menjaga kualitas layanan dan sanitasi secara optimal.

Ia mecontohkan saat filter air SPPG terdeteksi E.Coli, aliran IPAL mampet membanjiri permukiman warga, mesin chiller mati menyebabkan daging busuk, atau gagal mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes.

"Maka secara hukum fasilitas tersebut dinyatakan stand by readiness tidak terpenuhi, maka pada hari itu juga, insentif Rp6 juta langsung dihentikan (suspend)," katanya.

Rufriyanto mengatakan ketentuan ini mendorong mitra untuk secara disiplin menjaga kualitas fasilitas setiap hari, karena seluruh risiko operasional berada di pihak mitra.

Dengan demikian, standar keamanan pangan dan kebersihan lingkungan dalam Program MBG dapat terus terjaga. Selain itu, dia menilai, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola publik yang terus disempurnakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 menemukan indikasi masalah kesehatan jiwa pada hampir 10% anak di Indonesia. Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani pemeriksaan, Kementerian Kesehatan mendeteksi gejala kecemasan dan depresi dalam jumlah signifikan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan hasil skrining menunjukkan sebanyak 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak mengalami gejala kecemasan (anxiety disorder). Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi (depression disorder).

“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Budi melalui keterangan resminya, Selasa (10/3/2026).

Menurut Budi, persoalan kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi berujung pada tindakan bunuh diri. Berdasarkan data Global School-Based Student Health Survey, tren anak yang mencoba bunuh diri mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2015, angka percobaan bunuh diri tercatat sebesar 3,9 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 10,7 persen pada 2023.

Budi menjelaskan bahwa masalah kesehatan jiwa pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga kondisi lingkungan keluarga, pergaulan, hingga sistem pendidikan.

“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” kata Budi.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenkes menargetkan perluasan skrining dalam program CKG hingga menjangkau 25 juta anak di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi mengatakan hasil skrining nantinya akan ditindaklanjuti oleh layanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat pemenuhan tenaga psikolog klinis di puskesmas yang jumlahnya masih sangat terbatas. Saat ini tercatat hanya sekitar 203 psikolog klinis yang bertugas di fasilitas kesehatan tersebut.

Untuk memperkuat respons terhadap kasus krisis kesehatan mental, pemerintah juga menyiagakan layanan bantuan melalui platform Healing119.id.

Di sektor pendidikan, Kemenkes mendorong keterlibatan guru bimbingan konseling (BK) serta guru kelas untuk mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala masalah kesehatan mental.

Upaya deteksi dini ini juga diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada 5 Maret 2026.

Kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melalui kerja sama lintas sektor tersebut, pemerintah menargetkan terbentuknya sistem penanganan kesehatan jiwa anak yang terintegrasi, mulai dari upaya pencegahan (promotif-preventif) hingga pengobatan dan rehabilitasi (kuratif-rehabilitatif).

Pemerintah juga menegaskan bahwa data pribadi anak yang mengikuti skrining akan dijaga kerahasiaannya guna mencegah stigma serta memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan mental secara menyeluruh, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai fasilitas kesehatan menjadi faktor penting jelang kesiapan masa Angkutan Lebaran (Angleb) 2026.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berharap Kementerian Kesehatan memberikan penguatan fasilitas kesehatan di simpul-simpul transportasi. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Untuk menjaga kelancaran pelayanan, kami mengharap dukungan Kementerian Kesehatan untuk menambah fasilitas kesehatan terutama di simpul terpadat pergerakan angkutan umum per moda," kata Dudy dalam siaran pers, Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan dukungan kesehatan yang perlu diberikan antara lain tes kesehatan bagi pengemudi, termasuk pemeriksaan tekanan darah dan tes urine untuk menjamin bebas dari pengaruh zat berbahaya serta penyediaan posko medis di terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, rest area tol dan jalan arteri.

Posko tersebut berfungsi sebagai tempat istirahat sekaligus pemeriksaan kesehatan darurat bagi pemudik dan pengemudi yang mengalami gangguan kesehatan di perjalanan.

Dudy juga mendukung penyiagaan tim gawat darurat dan ambulans motor untuk memberikan respons cepat jika terjadi kecelakaan lalu lintas atau kondisi darurat medis di jalur mudik yang sulit ditembus kendaraan roda empat.

Selain itu, dia menyebut perlunya memastikan ketersediaan ruang laktasi yang higienis di lokasi-lokasi strategis yang belum memiliki fasilitas permanen. Hal ini bertujuan untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi agar tidak mengalami kelelahan berlebih selama masa antrean mudik yang panjang.

Sebagai informasi, berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, perkiraan transportasi terpadat untuk daerah asal pemudik antara lain Stasiun Pasar Senen, Bandara Soekarno Hatta, Terminal Pulo Gebang, Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Penyeberangan Merak.

Sementara perkiraan transportasi terpadat untuk daerah tujuan di antaranya Stasiun Yogyakarta Tugu, Bandara Soekarno Hatta, Terminal Tirtonadi, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.

"Kami menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan langkah antisipatif bersama Kementerian Kesehatan,dengan harapan seluruh pemudik dapat melakukan perjalanan dalam kondisi sehat, aman, dan nyaman, sehingga penyelenggaraan Angkutan Lebaran berjalan lancar, serta memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan penderita penyakit kronis kini dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyambut baik putusan tersebut. Terkait jenis penyakit kronis yang berpotensi menimbulkan disabilitas, dia menyebut terdapat sejumlah kondisi yang biasanya perlu mendapat perhatian serius.

Jika berkaca pada kasus yang ada, penyakit kronis yang paling banyak menyebabkan disabilitas adalah gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, stroke, penyakit ginjal, serta kanker stadium lanjut.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi momentum penting karena memperluas definisi penggolongan disabilitas. Selama ini, disabilitas kerap dipersepsikan semata sebagai kondisi cacat fisik yang sudah ada sejak lahir, padahal spektrumnya bisa jauh lebih luas dari itu.

"Padahal, kalau ada orang lumpuh karena dia stroke, itu dulu kan belum masuk disabilitas. Kita mungkin menyebutnya kondisi disabilitas, tetapi kondisi tersebut sebelumnya kan tidak masuk ke dalam aturan administratifnya," katanya di Jakarta, Selasa, (3/3/2026).

Terkait dengan implikasi, Nadia menyebut pengakuan ini dapat membuat orang-orang yang terkena stroke atau kondisi kronis lain dapat secara resmi dikategorikan sebagai penyandang disabilitas.

Artinya, katanya, jika mereka termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan membutuhkan bantuan sosial atau bantuan hidup, mereka dapat masuk dalam kategori penyandang disabilitas dan memperoleh hak tersebut.

Menurutnya, ini penting, karena sebelumnya, misalnya orang yang lumpuh akibat stroke dan tidak bisa bekerja sama sekali, keluarganya tidak mendapatkan bantuan karena tidak tergolong dalam kategori disabilitas secara administratif.

"Sementara itu, kalau dari sisi pembiayaan (di BPJS, Red) tidak ada pengaruh," imbuhnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), Senin (2/3/2026).

Permohonan diajukan dua penyandang penyakit kronis, Raissa Fatikha dan Deanda Dewindaru, yang menilai hak konstitusional mereka dirugikan karena tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap penyakit kronis sebagai salah satu ragam disabilitas dalam undang-undang tersebut.

MK memutuskan kondisi penyakit yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang/lama dapat berimplikasi pada pemenuhan hak-hak sosial seseorang, serta sudah melalui mekanisme asesmen profesional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka secara hukum dapat masuk dalam kategori disabilitas fisik yang harus diberikan perlindungan hukum secara tepat dan proporsional, sehingga penafsiran terhadap disabilitas fisik yang hanya dibatasi pada gangguan fungsi gerak tubuh semata.

Kendati demikian, dalam konteks ini, negara menyediakan mekanisme asesmen oleh tenaga medis vano obiektif, akses terhadap hak, serta dari diskriminasi, selebihnya keputusan untuk mengafirmasi diri sebagai penyandang disabilitas atau tidak merupakan ekspresi kehendak bebas yang dilindungi oleh prinsip martabat manusia, di mana hukum tidak memposisikan penderita penyakit kronis sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai pemegang hak untuk menentukan identitas dan pilihan hidupnya.

BANDUNG - Politeknik Kesehatan (Poltekes) Bhakti Kencana resmi memperkuat jajaran institusi pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. Langkah ini merupakan strategi nyata untuk menjawab tantangan dunia kesehatan yang makin dinamis serta memenuhi tingginya permintaan tenaga kesehatan profesional yang kompeten dan siap kerja.

Sebagai perguruan tinggi vokasi, Poltekes Bhakti Kencana menerapkan sistem pendidikan yang adaptif dan aplikatif. Kurikulum dirancang agar relevan dengan kebutuhan industri, sehingga mahasiswa tidak sekadar memahami teori, tetapi juga menguasai keterampilan teknis melalui pengalaman praktik intensif.

Pendiri Poltekes Bhakti Kencana, Dr. H. A. Mulyana, menyatakan bahwa institusi ini lahir dari komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Tanah Air.

"Kami ingin memastikan lulusan Poltekes Bhakti Kencana memiliki kompetensi unggul. Dukungan jejaring akademik yang luas dan fasilitas modern menjadi modal utama kami dalam melahirkan tenaga kesehatan yang tidak hanya terampil, tetapi juga berintegritas dan bersikap humanis," ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Program Studi Berbasis Kompetensi

Guna mendukung visi tersebut, Poltekes Bhakti Kencana menghadirkan tiga program studi unggulan yang dirancang spesifik sesuai kebutuhan pasar kerja terkini.

1. Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan (S.Tr.MIK)

Program ini menawarkan konsentrasi pada Manajemen Rekam Medis, Sistem Informasi Kesehatan, Statistik dan Analisis Data Kesehatan, serta Manajemen Data dan Administrator Sistem. Lulusan prodi ini disiapkan untuk mengisi celah kebutuhan digitalisasi di sektor kesehatan.

2. Sarjana Terapan Fisioterapi (S.Tr.Ft)

Fokus pada penanganan fisik yang komprehensif, prodi ini memiliki konsentrasi Fisioterapi Olahraga, Fisioterapi Komunitas dan Kesehatan Kerja, Fisioterapi Muskuloskeletal (Ortopedi), serta Fisioterapi Kardiorespirasi (Rehabilitasi).

3. Diploma III Farmasi (D3)

Menyiapkan tenaga teknis kefarmasian yang andal dengan konsentrasi Farmasi Klinik dan Pelayanan Kefarmasian, Farmasi Komunitas (Apotek dan Puskesmas), Produksi dan Teknologi Sediaan Farmasi, serta Administrasi dan Regulasi Kefarmasian.

Pendidikan di perguruan tinggi ini memadukan pembelajaran teori dengan praktik di laboratorium modern serta magang di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti rumah sakit, klinik, dan apotek. Pendekatan ini menjamin setiap lulusan mampu beradaptasi cepat dengan teknologi medis dan sistem pelayanan modern.

Keunggulan Akademik dan Jejaring Luas

Kualitas pendidikan di Poltekes Bhakti Kencana didukung oleh tenaga pengajar profesional bergelar Magister (S2) dan Doktor (S3) lulusan dalam maupun luar negeri. Institusi ini juga memiliki keunggulan strategis melalui afiliasi dengan Universitas Bhakti Kencana dan jejaring kerja sama dengan lebih dari 50 perguruan tinggi serta institusi kesehatan.

Kolaborasi ini membuka peluang besar bagi mahasiswa dalam pengembangan mutu akademik, penelitian, hingga akses karier yang lebih luas setelah lulus.

"Poltekes Bhakti Kencana bukan sekadar tempat belajar, melainkan jembatan bagi generasi muda untuk meniti karier masa depan yang jelas di bidang kesehatan," imbuh Mulyana.

Dengan fasilitas pembelajaran representatif dan sistem manajemen pendidikan terstandar, Poltekes Bhakti Kencana optimistis dapat melahirkan lulusan berdaya saing nasional maupun global.

Poltekes Bhakti Kencana merupakan institusi pendidikan tinggi vokasi yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Institusi ini berfokus mencetak tenaga kesehatan profesional melalui kurikulum berbasis kompetensi yang menyeimbangkan teori dan praktik. Didukung oleh fasilitas modern dan jejaring kemitraan yang luas, Poltekes Bhakti Kencana berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas untuk masa depan kesehatan Indonesia yang lebih baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa kasus campak masih menjadi perhatian global dan nasional karena penyakit yang disebabkan oleh Morbillivirus, virus RNA dari famili Paramyxoviridae, tersebut menular sangat cepat.

Sekretaris Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, dr. Andi Saguni, MA, menjelaskan bahwa campak menular melalui droplet dan airborne transmission. Penularan terjadi lewat percikan air liur saat penderita batuk atau bersin, termasuk dari benda yang telah terkontaminasi.

“Etiologi atau penyebab daripada campak ini adalah Morbillivirus, yakni virus RNA. Dan penularannya melalui droplet dan airborne transmission,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (26/2/2026).

Dia menjelaskan, droplet yang menempel di meja atau benda lain dapat berpindah ke tangan orang sehat lalu masuk melalui hidung atau makanan. Karena itu, kebiasaan mencuci tangan dan menjaga kebersihan menjadi sangat penting untuk menekan risiko penularan.

Gejala utama campak ditandai dengan demam dan ruam makulopapular, yaitu bercak merah yang sedikit menonjol di permukaan kulit. Selain itu, penderita dapat mengalami batuk, pilek, konjungtivitis atau mata merah, gatal, dan kadang disertai diare.

Masa inkubasi campak berkisar antara 7 hingga 18 hari dengan rata-rata 10 hari. Risiko penularan lebih tinggi pada anak yang belum atau tidak lengkap imunisasi campak rubella, memiliki kontak erat dengan penderita, bergizi kurang, serta tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Diagnosis pasti dilakukan melalui pemeriksaan serum dengan metode serologi ELISA IgM. Jika hasil IgM positif, maka kasus dinyatakan sebagai campak konfirmasi laboratorium.

Penanganan campak dilakukan dengan pemberian vitamin A untuk melindungi kornea mata dan mukosa usus. Pengobatan juga diberikan sesuai gejala, seperti obat penurun panas untuk demam dan obat batuk jika diperlukan.

Apabila terjadi komplikasi seperti diare berat, pasien harus mendapat terapi rehidrasi. Sementara jika muncul pneumonia atau radang paru, perawatan dilakukan di rumah sakit.

Secara global, kasus campak masih ditemukan di berbagai negara di Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah, Amerika, hingga Eropa. Di kawasan Western Pacific termasuk Indonesia, kasus juga tercatat di China, Mongolia, dan Filipina.

Di dalam negeri, pada 2025 tercatat 116 KLB campak konfirmasi laboratorium di 89 kabupaten/kota pada 16 provinsi. Total kasus suspek mencapai 63.769 dengan 11.094 konfirmasi laboratorium dan 69 kematian, dengan case fatality rate (CFR) sebesar 0,1%.

Lima provinsi dengan KLB terbanyak pada 2025 adalah Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Angka CFR tersebut setara dengan negara maju dan lebih rendah dibanding negara berkembang yang berada pada kisaran 4–6%.

Memasuki 2026 hingga minggu ke-7, tercatat 21 KLB suspek di 17 kabupaten/kota pada 11 provinsi serta 13 KLB konfirmasi laboratorium di 6 provinsi. Jumlah suspek mencapai 8.224 kasus dengan 572 konfirmasi laboratorium dan 4 kematian, dengan CFR sebesar 0,05%.

“Artinya lebih rendah daripada angka negara maju, yakni tadi 0,1%. Kita lebih baik,” kata Andi.

Kemenkes juga menerima dua notifikasi kasus dari Australia melalui mekanisme International Health Regulation (IHR) pada Februari 2026. Kedua kasus tersebut merupakan warga negara Australia yang sempat berkunjung ke Indonesia.

Kasus pertama adalah perempuan 18 tahun dengan gejala ruam dan riwayat vaksinasi MMR lengkap dua dosis. Pasien dilaporkan telah sembuh pada 24 Februari 2026 setelah otoritas Australia melakukan pelacakan kontak.

Kasus kedua adalah anak perempuan usia 6 tahun yang tidak memiliki riwayat vaksinasi. Pasien sempat tinggal lebih dari satu bulan di Indonesia sebelum kembali ke Australia dan terkonfirmasi campak.

Upaya Pencegahan dan Pengendalian

Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian campak tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan sejak dini melalui penguatan sistem surveilans dan imunisasi. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah perluasan kejadian luar biasa (KLB) di berbagai daerah.

“Pencegahan tetap menjadi kunci utama, karena imunisasi lengkap serta respons cepat di lapangan sangat menentukan keberhasilan pengendalian kasus,” ujar Andi.

Menurut dr. Andi, berikut strategi pengendalian yang dilakukan pemerintah:
- Penguatan surveilans nasional, terutama di wilayah KLB 2025–2026.
- Penyelidikan epidemiologi maksimal 24 jam setelah kasus ditemukan.
- Pelaporan real time melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).
- Penguatan 11 laboratorium rujukan untuk pemeriksaan ELISA dan PCR.

Selain itu, penguatan imunisasi juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan kekebalan kelompok (herd immunity). Pemerintah mendorong percepatan cakupan imunisasi agar tidak ada anak yang terlewat dari perlindungan dasar.

Berikut sejumlah program imunisasi yang dijalankan pemerintah untuk memperluas cakupan dan perlindungan anak:
- Imunisasi rutin dan imunisasi kejar di wilayah dengan cakupan rendah.
- Imunisasi MR tambahan di daerah KLB sebagai crash program untuk anak PAUD dan TK.

Dari sisi masyarakat, dr. Andi juga menekankan pentingnya langkah pencegahan untuk memutus rantai penularan campak. Dia menyebut perilaku hidup bersih dan sehat menjadi bagian krusial dalam pengendalian penyakit menular ini.

Berikut langkah yang dianjurkan:
- Isolasi pasien hingga sembuh dan tidak beraktivitas di tempat umum.
- Penggunaan masker saat sakit dan di tempat keramaian.
- Menerapkan etika batuk serta cuci tangan pakai sabun secara rutin.
- Segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika mengalami demam dan ruam.

Menutup pernyataannya, dr. Andi mengimbau peran aktif orang tua dalam melindungi anak dari risiko campak melalui imunisasi lengkap. Dia menegaskan partisipasi dalam kampanye imunisasi di wilayah masing-masing menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan dan mencegah lonjakan kasus.

“Kami menghimbau agar orang tua memastikan anak mendapatkan imunisasi MR lengkap dan aktif mengikuti kampanye imunisasi di wilayahnya,” tutup Andi.

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan groundcheck (pemeriksaan lapangan) terhadap 11 juta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan DPR RI sekaligus upaya memastikan akurasi data penerima manfaat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, Kemensos meminta pendampingan BPS dalam proses tersebut. Pemeriksaan akan melibatkan sumber daya manusia (SDM) Kemensos untuk melakukan pemutakhiran data selama dua bulan.

“Kami minta didampingi (BPS), sementara pendamping-pendamping kami atau SDM yang kami miliki diantaranya pendamping PKH untuk membantu pemutakhiran dalam dua bulan ke depan. Mudah-mudahan sesuai rencana pada April hasilnya sudah bisa diketahui,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarat Pusat, dikutip Jumat (13/2/2026).

Ia berharap partisipasi masyarakat, khususnya penerima manfaat, untuk memberikan keterangan secara jujur saat petugas melakukan pemeriksaan lapangan. Hasil pemutakhiran akan diserahkan kepada BPS untuk diverifikasi dan divalidasi sebelum menjadi dasar penetapan kebijakan dan pelaksanaan program.

Sebelumnya, sebanyak 106.153 penerima manfaat yang teridentifikasi menderita penyakit kronis atau katastropik telah diaktifkan kembali. Kelompok ini merupakan bagian dari 11 juta penerima yang dinonaktifkan, namun diprioritaskan karena kondisi kesehatannya.

“Sementara 106.153 penerima manfaat yang memiliki penyakit kronis atau katastropik beberapa hari yang lalu sudah langsung kami reaktifasi secara otomatis dan sudah dimulai proses groundcheck-nya,” jelas Gus Ipul.

Terkait mekanisme penetapan penerima PBI-JKN, Gus Ipul menegaskan penetapan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 3/HUK/2026, yang menjelaskan bahwa PBI-JKN diperuntukkan bagi masyarakat dalam desil 1 - 5 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Khusus penerima manfaat PBI memang mengacu pada Kepmensos, (bahwa PBI) untuk mereka yang berada di desil 1 sampai desil 5 (DTSEN). Jadi ini adalah keputusan khusus bagi penerima manfaat program PBI-JKN,” jelas Gus Ipul.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan kesiapan jajarannya mendukung penuh proses groundcheck tersebut.

“Hari ini kami melakukan koordinasi dengan Pak Menteri Sosial dan tentunya BPS siap untuk membantu dan mendukung Bapak Menteri Sosial dalam rangka kita bersama-sama untuk melakukan groundcheck terhadap 11 juta penerima PBI yang dinonaktifkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk 106.153 penerima yang telah diaktifkan kembali, proses pemeriksaan ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Petugas BPS dan Kemensos akan berkolaborasi untuk melakukan groundcheck.

“Karena ini jumlahnya tidak terlalu banyak dan nanti petugas lapangan akan berkolaborasi antara pegawai BPS, pendamping PKH dan juga akan menggandeng mitra statistik kami. Target kami adalah sebelum Lebaran sudah selesai,” kata Amalia.

Adapun sisanya diperkirakan rampung dalam waktu sekitar dua bulan. Hasilnya akan menjadi bagian dari pemutakhiran data versi terbaru. “Ini akan menjadi bagian dari pemutakhiran dan penajaman dari DTSEN versi kedua tahun 2026,” jelas Amalia.

Amalia menegaskan BPS akan terus berkolaborasi dengan Kemensos untuk menjaga dan meningkatkan kualitas DTSEN semakin akurat serta tepat sasaran salah satunya melalui groundcheck.

“Kita ground check bersama-sama dengan Kemensos untuk memastikan apakah memang ini layak untuk dinonaktifkan atau ada pertimbangan lain nantinya,” kata Amalia.

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen mempermudah pengaktifan kembali atau reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga yang tergolong tidak mampu atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Reaktivasi bertujuan agar layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan tidak terganggu.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan ada empat langkah pemerintah untuk memperbaiki dan mempercepat reaktivasi bagi pemegang PBI-JK ini. Pertama, pemerintah menambahkan desa atau kelurahan sebagai tempat reaktivasi.

"Selama ini kita reaktivasinya itu hanya berada di Dinsos (Dinas Sosial), ada protes terlalu jauh dan lain sebagainya,” kata Saifullah, dikutip Selasa (10/2/2026).

Kedua, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkolaborasi untuk percepatan proses reaktivasi.

Ketiga, reaktivasi bersifat otomatis kepada 106.000 penderita penyakit katastropik, yakni bagi pasien dengan kondisi kesehatan serius, mengancam jiwa, dan membutuhkan perawatan jangka panjang seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Langkah ini dilakukan agar layanan kesehatan tidak terganggu dan dapat melakukan reaktivasi menyusul.

Keempat, Kementerian Sosial akan terus mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), baik dari mulai tahapan pengusulan hingga reaktivasi bantuan sosial (bansos).

Lihat video: FULL DATA PBI BPJS KESEHATAN, 3 BULAN PEMBENAHAN



"Perlu kami laporkan bahwa seluruh penerima bantuan iuran yang kami tanda tangani itu merupakan usulan dari bupati dan wali kota,” kata dia.

Penonaktifan peserta BPJS PBI-JK sudah dilakukan Kementerian Sosial sejak Juni 2025. Total pada 2025 sebanyak 13,4 juta data telah dinonaktifkan. Dari jumlah itu, sebanyak 87.591 melakukan reaktivasi. Sisanya, para peserta berpindah ke segmen mandiri dan dibiayai pemerintah daerah.

Pada 2026, Kementerian Sosial kembali melakukan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI-JK. Pada Januari 2026 sebanyak 516.237 dinonaktifkan dengan reaktivasi sebanyak 34.652. Dan pada Februari 2026 sebanyak 11.017.233 peserta BPJS PBI-JK dinonaktifkan.

Saifullah menegaskan penonaktifan ini tak mengurangi pemberian BPJS PBI-JK bagi masyarakat yang tak mampu, tetapi didistribusikan ulang kepada penerima manfaat yang lebih tepat sasaran.

"Jadi ini banyak yang menganggapkan kayaknya ini dikurangi. Tidak ada yang dikurangi, tapi direalokasi. Direalokasikan ke mana? Misalnya ini ke Ependi, (warga yang tergolong) Desil 1. Penerima baru di Januari 2026,” kata Saifullah.

Saifullah lantas menampilkan rumah Apendi yang masih berdinding kayu dan beratapkan seng. Lantainya pun belum memakai ubin. "Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai dengan alokasi yang kita miliki,” kata Saifullah.