Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mencatat hingga akhir tahun anggaran 2025 realisasi belanja negara mencapai Rp31,40 triliun atau 96,28% dari pagu. DJPb mengeklaim hal itu menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Mohammad Dody Fachrudin mengatakan realisasi belanja negara mencapai Rp31,40 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp11,07 triliun (92,19%), dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp5,78 triliun (98,05%), belanja barang Rp3,98 triliun (87,41%), belanja modal Rp1,27 triliun (83,59%), dan belanja bantuan sosial yang terealisasi Rp47,12 miliar (100%).

"Alokasi ini mencerminkan peran strategis APBN sebagai fondasi fiskal pembangunan daerah serta instrumen stabilisasi ekonomi regional," ucap Mohammad Dody Fachrudin, Selasa (27/1/2026).

Sementara itu, Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp20,33 triliun atau 98,67%, didukung oleh kinerja Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, dan Insentif Fiskal yang relatif optimal.

Dody menyebut tingginya realisasi belanja tersebut turut berkontribusi terhadap penguatan sektor riil daerah pada komponen belanja pemerintah, konsumsi, dan investasi.

Belanja modal menunjukkan peningkatan signifikan sebagai respons atas kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan infrastruktur, khususnya pascabencana.

"Peningkatan ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan layanan publik, menjaga kelancaran aktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan infrastruktur guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang," ujarnya.

Meskipun demikian, lanjut Dody, dalam pelaksanaan APBN 2025 masih terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk pada akhir tahun, terutama pada belanja modal, akurasi perencanaan rencana penarikan dana (Halaman III DIPA) yang belum optimal, keterlambatan belanja kontraktual dan pendaftaran kontrak, serta rendahnya pemanfaatan digitalisasi pembayaran melalui CMS, Kartu Kredit Pemerintah, dan DIGIPAY.

Selain itu, pada akhir tahun masih banyak satuan kerja yang mengajukan dispensasi ke Kanwil DJPb Sumbar, yang menunjukkan perlunya peningkatan disiplin dan kualitas tata kelola pelaksanaan anggaran.

Menurutnya kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan ekonomi melalui upaya pengendalian inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial.

APBN Regional 2026 Sumbar Rp29,74 Triliun

Dody menyampaikan memasuki tahun anggaran 2026, APBN Regional Sumbar sebesar Rp29,74 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp12,19 triliun dan Transfer Ke Daerah sebesar Rp17,55 triliun, dengan cakupan 46 K/L dan 626 satuan kerja serta 20 pemerintah daerah.

Pada tahun 2026, 5 K/L yang memiliki pagu anggaran tertinggi mulai dari Kementerian Agama Rp2,64 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp1,6 triliun, Kementerian Kesehatan Rp1,46 triliun, Kepolisian RI Rp1,39 triliun, dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains sebesar Rp1,1 triliun.

"Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan APBN 2026, kami menetapkan sejumlah langkah strategis," tegasnya.

Dikatakannya langkah strategis itu untuk mendorong percepatan realisasi belanja kontraktual bernilai kecil pada triwulan I/2026, peningkatan kualitas perencanaan melalui sosialisasi teknis penyusunan halaman III DIPA, pelaksanaan forum Kuasa Pengguna Anggaran dan kegiatan jemput bola ke satuan kerja, serta pendampingan bagi satuan kerja baru dalam pemenuhan perangkat pejabat perbendaharaan.

"Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan APBN yang lebih berkualitas, tepat waktu, dan berdampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumbar," kata dia.

Dody menambahkan bahwa kebijakan belanja tahun 2026 diarahkan pada optimalisasi belanja yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, percepatan penurunan kemiskinan, serta penguatan pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Terkait Program Strategis Nasional, ujar Dody, Kanwil DJPb Sumbar melakukan monev sebagai berikut: Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tercatat sampai dengan saat ini jumlah penerima manfaat sebanyak 743.351 orang (dari 7.537 kelompok) melalui SPPG yang berjumlah 274 dengan 12.035 petugas.

Kemudian ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tercatat pada 2025 terbangun 4.151 unit rumah pada 15 kabupaten dan kota nominal FLPP Rp488,6 miliar dan 2026 terbangun 15 unit rumah di 5 Kabupaten/Kota, nominal FLPP sebesar Rp1,5 miliar.

Lalu untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), tercatat sampai saat ini terbentuk 1.265 KDMP yang sudah berbadan hukum terdapat 311 KDMP yang sudah memiliki gerai jumlah seluruh gerai sebanyak 378, dan terdapat 53 KDMP yang berbasis syariah.

Selanjutnya Sekolah Rakyat, tercatat sampai saat ini program ini dilaksanakan pada 3 titik. Di SMA Unggul Garuda, tercatat baru pada tahap pengajuan usulan Pemprov Sumbar kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Revitalisasi sekolah tercatat hingga saat ini yang sudah berjalan sebanyak 303 yang terdiri dari 31 PAUD, 136 SD, 93 SMP, dan 43 SMA di 7 kota dan 12 kabupaten di Sumbar.

Begitupun untuk ketahanan pangan, pada 2025 tercatat produksi padi sebanyak 1.367.262 ton dihasilkan dari luas panen 65.007 hektare, dan pada 2026 produksi padi sebanyak 119.452,43 ton (per Januari) dihasilkan dari luas panen 25.552,48 hektare.

Terakhir soal ketahanan energi, pada tahun 2025 tercatat 81 unit pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), dan pada tahun 2026 tercatat 31 unit pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) menghasilkan total kapasitas daya sebesar 390 MW.

Terdiri dari 10 unit PLTA skala besar dan menengah 1 unit PLTP yang memanfaatkan potensi panas bumi 20 unit PLTS yang tersebar secara luas di berbagai titik lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup APBN 2025 dengan catatan defisit Rp695,1 triliun, hampir mencapai batas 3%. Shortfall pajak yang melebar jadi biang kerok tingginya defisit APBN tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pendapatan negara mencapai Rp2,755,3 triliun per akhir Desember 2025, setara 91,7% dari target senilai Rp3.005,1 triliun. Sementara itu, total belanja negara 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun atau setara 95,3% dari outlook senilai Rp3.621,3 triliun.

Alhasil, belanja yang lebih besar dari pendapatan negara membuat defisit APBN 2025 mencapai Rp695 triliun alias 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).

"Anda pasti nanya, kenapa enggak dipotong belanjanya supaya defisitnya tetap kecil? Tetapi kita tahu kan ketika ekonomi kita sedang down turn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).

Bendahara negara itu menyatakan bahwa meskipun defisit melebar, tetapi masih terjaga di bawah ambang batas 3% seperti yang diatur Undang-undang (UU).

Purbaya juga memaparkan keseimbangan primer masih minus Rp180,7 triliun atau melebar dari target APBN 2025 yang didesain minus Rp63,3 triliun.

Defisit APBN 2025 terjadi sesuai perkiraan Purbaya, sebelumnya dia telah memberikan sinyal kuat bahwa realisasi defisit akan melebihi target outlook sebesar 2,78% terhadap PDB. Biang keladinya, pendapatan negara meleset dari proyeksi, sementara belanja harus dijalankan.

Purbaya juga telah mewanti-wanti bahwa setoran ke kas negara, terutama pajak, tidak akan mencapai target.

"[Defisit] di atas itu [outlook 2,78%]. Yang jelas kami tidak melanggar Undang-undang 3%, dan kami komunikasi terus dengan DPR," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pelebaran defisit APBN 2025 masih dalam batas yang dapat dikelola, asalkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Airlangga menyampaikan hal tersebut usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurutnya, pemerintah akan mengantisipasi kondisi fiskal ke depan dengan mendorong peningkatan penerimaan negara.

"Kita harus dorong penerimaan negara. Dengan penerimaan negara, tentu masalah defisit itu akan menurun," ujar Airlangga.

Saat ditanya apakah pemerintah khawatir dengan defisit APBN yang mendekati ambang batas 3% PDB, Airlangga menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan utama.

"Tidak apa-apa, yang penting pertumbuhan bisa dicapai," katanya kepada wartawan.

APBN 2025: Shortfall Pajak Rp271,7 Triliun, Capaian Cuma 87% dari Target

Realisasi penerimaan pajak 2025 tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Pajak merupakan penyumbang utama penerimaan negara, sehingga kinerjanya yang loyo membuat total penerimaan negara tidak mencapai target.

Sekadar catatan jika penerimaan pajak sesuai dengan skenario pemerintah yakni di outlook 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun, pertumbuhannya akan mencapai 13,5%. Sementara itu, jika menggunakan skenario yang tercantum dalam maklumat Dirjen Pajak sebesar Rp2.005 triliun, pertumbuhannya menembus 17,5%.

Sayangnya, penerimaan pajak 2025 itu justru turun 0,7% dari tahun lalu.

Penerimaan bea dan cukai 2025 tercatat senilai Rp300,3 triliun atau 99,6% dari outlook, juga lebih rendah dari target awal APBN tahun lalu.

Adapun, perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2025 total mencapai Rp534,1 triliun atau 104% dari outlook.

	Realisasi 2025	Outlook	Capaian
Pendapatan Negara	2.756,3	2.865,5	91,7%
Penerimaan Pajak	1.917,6	2.076,9	87,6%
Kepabeanan dan Cukai	300,3	310,4	99,6%
PNBP	534,1	477,2	104%
Hibah	4,3	1,0	733%
Belanja Negara	3.451,4	3,527,5	95,3%
Belanja Pemerintah Pusat	2.602,3	2.663,4	96,3%
Transfer ke Daerah	849,0	864,1	92,3%
Keseimbangan Primer	-180,7	-109,9	285,3%
Defisit	2,92%	2,78%

*data dalam triliun rupiah

Belanja Negara Capai Rp3.451 Triliun

Purbaya juga melaporkan bahwa realisasi belanja negara 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun, jumlahnya setara 95,3% dari target.

Berdasarkan outlook laporan semester I/2025 belanja negara diperkirakan senilai Rp3.527,5 triliun. Outlook belanja itu juga sudah lebih rendah dari yang ditetapkan sebelumnya pada UU APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

"Belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari target pemerintah pusat," ujar Purbaya.

Secara terperinci, realisasi belanja negara sepanjang 2025 meliputi belanja pemerintah pusat yakni total Rp2.602,3 triliun. Realisasinya mencapai 96,3% dari target.

Belanja pemerintah pusat itu terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan realisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari target, serta non K/L Rp1.102 triliun atau 71,5% dari target.

Sementara itu, belanja negara yang disalurkan ke daerah atau transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp849 triliun atau 92,3% dari target.

Sisa Anggaran Pemda 2025 Rp108 Triliun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pemerintah daerah atau pemda mencapai Rp108,7 triliun pada akhir 2025. Besaran dana Silpa itu naik 30,2% dari posisi Silpa 2024, yakni Rp83,5 triliun.

Menurut Suahasil, perhitungan angka sementara Silpa di pemda itu berdasarkan perkiraan surplus APBD senilai Rp41,7 triliun dan net pembiayaan daerah Rp67,1 triliun.

"Ini yang kami harapkan nanti bisa segera dibelanjakan oleh daerah di awal tahun 2026 ini supaya bisa memberikan stimulus kepada perekonomian daerah," terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2025).

Secara terperinci, net pembiayaan daerah 2025 itu berasal dari penerimaan pembiayaan senilai Rp81,3 triliun dan dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp14,2 triliun.

Sementara itu, surplus APBD berasal dari pendapatan daerah Rp1.288,3 triliun dan belanja Rp1.246,6 triliun. Pendapatan daerah di antaranya berasal dari anggaran transfer ke daerah (TKD) yang terealisasi sepanjang 2025 senilai Rp849 triliun.

Menurut Suahasil, dari total Rp108,7 triliun Silpa di seluruh pemda secara akumulatif, sepertiga merupakan milik pemda di pulau Jawa. Kemudian, sekitar 25% ada di Sumatra.

"Tentu di tiap daerah berbeda-beda lagi. Namun kami ingin mengimbau ke seluruh pemerintah daerah agar kalau ada excess cash maka dibelanjakan secepat mungkin untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat," lanjut Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA - Tinggal menghitung hari, 2025 akan segera berakhir dan gerbang baru tahun 2026 bakal segera terbuka lebar.

Perjalanan waktu satu tahun terakhir, tentunya banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sehingga perekonomian nasional masih terlihat kokoh, walaupun banyak catatan yang mengiringi.

Tidak bisa dipungkiri, bencana alam yang terjadi di Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, membuat fokus pemerintah terbagi dalam menuntaskan akhir tahun 2025. Pemerintah sendiri telah menyatakan siap untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 triliun, dalam rangka mendukung penanganan bencana yang melanda tiga provinsi tersebut. Oleh sebab itu, pemanfaatan dana tersebut perlu segera dioptimalkan agar ada kepastian bagi masyarakat untuk keberlanjutan penanganan bencana hingga pembangunan kembali.

KINERJA 2025

Kondisi perekonomian nasional sepanjang tahun 2025 masih berada di bawah target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,2%. Sampai dengan triwulan III/2025 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 5,04%, setelah sebelumnya, triwulan I/2025 tumbuh sekitar 4,87% dan triwulan II/2025 tumbuh sekitar 5,12%. Pemerintah hingga akhir tahun 2025 perlu bekerja keras, untuk mencapai target pertumbuhan 5,20% tahun 2025 secara keseluruhan.

Artinya, pertumbuhan ekonomi triwulan IV/2025 harus mencapai 5,77%. Walaupun ada stimulus fiskal dan moneter ditambah libur Natal dan Tahun Baru, target pencapaian pertumbuhan ekonomi 2025 akan sangat sulit untuk dicapai.

Pemerintah perlu memastikan konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi, khususnya pada kelompok menengah ke bawah, sejalan tambahan bantuan sosial serta kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat menjelang liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru. Adapun, Purchasing Managers’ Index (PMI) diharapkan tetap pada level ekspansif pada angka 5,12, menunjukkan optimisme dan pemulihan aktivitas ekonomi. Di samping itu, kinerja perdagangan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari realisasi perdagangan Indonesia yang mengalami surplus US$35,88 miliar sepanjang periode Januari hingga Oktober 2025, naik US$10,98 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Surplus ditopang oleh komoditas nonmigas sebesar US$51,51 miliar, sementara komoditas migas mengalami defisit US$15,63 miliar.

Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor migas sudah memasuki masa sunset dan perlu segera mencari alternatif baru.

Catatan penting yang perlu diangkat adalah, terkait kinerja sektor pajak. Penerimaan pajak hingga Oktober 2025 menunjukkan kinerja yang belum menggembirakan. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir November baru mencapai Rp1.634,4 triliun atau sekitar 78,7% dari outlook Rp2.076,9 triliun, terkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara pada saat yang sama mencapai Rp2.911,8 triliun, atau setara 82,5% dari proyeksi atau outlook belanja sampai akhir tahun senilai Rp3.527,5 triliun. Total belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.116,2 triliun atau 79,5% dari outlook, dan transfer ke daerah sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1% dari outlook sebesar Rp864,1 triliun.

PERIODE PEMBUKTIAN

Tahun 2026 merupakan ujian yang sesungguhnya bagi pemerintah untuk menunjukkan kinerja ekonominya. Delapan agenda prioritas akan menjadi penentu laju pertumbuhan ekonomi, di tengah tantangan global, yang memerlukan pelaksanaan program yang optimal untuk memperkuat fundamental ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Desain kebijakan fiskal yang akan digunakan pada 2026, diharapkan memiliki pendekatan yang lebih implementatif terhadap belanja langsung ke masyarakat. kebijakan belanja langsung mendapat prioritas lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Dari Rp3.842,7 triliun anggaran belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran langsung sebesar Rp2.070 triliun atau setara dengan 53,87% dan belanja tidak langsung sebesar Rp1.772,7 triliun atau setara dengan 46,13%.

Anggaran belanja langsung bersumber dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.377 triliun dan dari transfer ke daerah sebesar Rp693 triliun. Belanja lang-sung melalui program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP), Program Keluarga Harapan (PKH), ketahanan pangan, kartu sembako, dll, diharapkan akan menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan. Selain itu, program prioritas pemerintah tersebut diharapkan akan memberikan dampak signifikan dan multiplier effect bagi perekonomian nasional dengan menggerakkan UMKM, mendorong pertumbuhan sektor pertanian, membuka lapangan kerja, meningkatkan konsumsi domestik. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak pendekatan fiskal APBN tahun 2026. Kebijakan belanja langsung memberikan dampak terhadap penyusutan alokasi anggaran transfer ke daerah.

Dalam APBN 2026, alokasi TKD sebesar Rp693 triliun atau mengalami penyusutan sebesar 22,36% dari alokasi TKD 2025 yang mencapai Rp848 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pergeseran anggaran TKD ke belanja program prioritas nasional. Oleh sebab itu, perlu penyelarasan kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga proses pembangunan daerah tetap berjalan dengan baik.

Tantangan ekonomi 2026 masih cukup tinggi. Ketidakpastian kondisi global seperti ketegangan perdagangan, gejolak geopolitik, dan perlambatan ekonomi China serta stabilitas ekonomi Amerika Serikat. Selain itu, fluktuasi sejumlah harga komoditas utama Indonesia juga bisa menjadi risiko eksternal yang perlu terus kita waspadai.

Oleh sebab itu, menjaga stabilitas politik domestik dan bauran kebijakan fiskal-moneter yang pruden, inovatif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih baik.

Kebijakan menempatkan dana Rp200 triliun di Bank Himbara sebagai stimulus likuiditas untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil dan menggerakkan ekonomi diharapkan dapat menjadi landasan berkelanjutan untuk tahun 2026.

Pemerintah harus mengoptimalkan kebijakan tersebut untuk mendorong roda perekonomian. Namun, langkah ini jangan sampai menjadi masalah baru bagi perbankan. Sejauh ini, belum terlihat secara signifikan, terbukti pertumbuhan kredit sampai dengan Oktober tumbuh sekitar 7,36%. Tahun 2026 diharapkan bisa mencapai di atas 10%.

Di tengah perlambatan ekonomi global yang diprediksi oleh sejumlah lembaga Internasional, baik IMF, World Bank, OECD dan ADB dalam bentang 4,8% hingga 5,0%. Dengan melihat sejumlah langkah dan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan ekonomi 2026, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, akan sangat tergantung dari bagaimana cara Presiden Prabowo dan tim ekonominya mengoptimalkan program prioritas agar memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian, mampu mengantisipasi kondisi global yang masih tidak menentu serta menjadikan bauran kebijakan fiskal dan moneter sebagai penopang tercapainya target pertumbuhan ekonomi tahun 2026.

Bisnis.com, MALANG —Kinerja realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) di Malang Raya sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai 82,95% atau Rp7,31 triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp8,8 triliun.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna, mengatakan kontributor utama TKD adalah belanja Dana Alokasi Umum (DAU).

"Realisasi DAU mencapai Rp4,34 triliun atau 86,37% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp1,29 triliun atau 74,93% dari alokasi pagu Tahun Anggaran (TA) 2025," ucap Muhammad Rusna, Rabu (5/11/2025).

Sedangkan Dana Desa, kata dia, terealisasi Rp770,45 miliar atau sekitar 92,20% dari alokasi.

TKD DAU Kabupaten Malang mencapai Rp1,66 triliun (87,54%), Kabupaten Pasuruan Rp1,08 triliun (83,72%), Kota Malang Rp726,29 miliar (83,44%),Kota Pasuruan Rp417,18 miliar (90,08%), dan Kota Batu Rp456,27 miliar (90,40%).

Dana Desa Kabupaten Malang Rp420,87 miliar (91,48%), Kab. Pasuruan Rp327,75 miliar (92,96%), dan Kota Batu Rp21,83 miliar (95,13%).

Dana Bagi Hasil Kabupaten Malang Rp212,78 miliar (80,78%), Kabupaten Pasuruan Rp455,74 miliar (80,65%), Kota Malang Rp92 miliar (48,40%), Kota Pasuruan Rp55,37 miliar (59,91%), dan Kota Batu Rp68,31 miliar (74,69%).

DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik, Kabupaten Malang Rp10,28 miliar (40,04%), Kabupaten Pasuruan Rp587,70 juta (4,67%), Kota Malang Rp6,76 miliar (77,29%), Kota Pasuruan Rp4,50 miliar (71,42%), dan Kota Batu belum ada realisasi.

DAK Non-Fisik Kabupaten Malang Rp203,66 miliar (55,08%), Kabupaten Pasuruan Rp183,28 miliar (62,54%), Kota Malang Rp74,08 miliar (54,56%), Kota Pasuruan Rp26,74 miliar (55,62%), dan Kota Batu Rp25,61 miliar (56,02%).

Sedangkan untuk insentif fiskal, Kabupaten Malang Rp15,54 miliar (100%), Kota Malang Rp3,43 miliar (50%), dan Kota Batu Rp8,26 miliar (100%).

Untuk Belanja Negara sampai dengan 31 Oktober 2025, kata dia, telah terealisasi sebesar 79,92% (Rp12,06 triliun), mengalami penurunan sebesar 4,66% (year-on-year/yoy).

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan sebesar 10,91% (yoy). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat ditopang oleh komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar 84,60% dan Belanja Barang yang terealisasisebesar 65,60%, Belanja Modal yang terealisasi sebesar 29,85%, dan belanja Bantuan Sosial yang telah terealisasi sebesar 86,69%.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi TKD di wilayah kerja (wilker) KPPN Malang sudah di atas 80%, tugas selanjutnya adalah supervisi dari berbagai lembaga seperti inspektorat dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun dari kementerian keuangan untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah lebih optimal pada 2 bulan terakhir 2025.

Hal yang tak kalah penting, yakni monitoring dan evaluasi mingguan dari kepala daerah dan Sekretaris Daerah (Sekda) kepada perangkat daerah dalam mempercepat penyerapan anggaran.

"Jika semua pihak dapat bersinergi, maka penyerapan belanja APBD dapat di atas 95%. Jika sampai akhir tahun realisasi belanja masih di bawah 90% maka perlu evaluasi menyeluruh terkait sinkronisasi perencanaan dan penganggaran," ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara periode 1 Januari hingga 30 September 2025 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp15,6 triliun.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir mengatakan realisasi tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp4,42 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp11,2 triliun.

"Serapan belanja negara sudah mencapai 59,5 persen dari pagu tahun 2025 sebesar Rp26,2 triliun," katanya saat konferensi pers kinerja APBN 2025 di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat, Kamis.

Menurut dia, serapan belanja kementerian/lembaga maupun TKD masih perlu ditingkatkan, terutama belanja kementerian/lembaga yang baru menyentuh 57,7 persen dari pagu tahun 2025 sebesar Rp7,7 triliun.

Ada sejumlah faktor yang memengaruhi kinerja penyerapan belanja kementerian/lembaga hingga akhir triwulan III 2025, antara lain keterlambatan proses administrasi dan kontraktual, serta kendala perizinan.

"Untuk belanja TKD sampai dengan September 2025 terserap 60,4 persen karena berkaitan dengan kelengkapan dokumen syarat salur," ujarnya.

Ia menyebut strategi yang dilakukan DJPb guna mengoptimalkan serapan belanja kementerian/lembaga maupun TKD pada triwulan IV 2025 meliputi pendampingan langsung bagi satuan kerja dan pemerintah daerah.

DJPb juga terus melakukan monitoring harian melalui sistem Online Monitoring SPAN (OM-SPAN) dengan meningkatkan koordinasi bersama seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

"Kalau ada kendala, kami fasilitasi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dialami masing-masing pemerintah daerah dan satuan kerja," ucap Kobir.

Berdasarkan wilayah, kata dia, belanja negara di Papua Barat terealisasi Rp9,4 triliun atau 58,5 persen dari pagu Rp16,1 triliun, sedangkan Papua Barat Daya mencapai Rp6,2 triliun atau 61,4 persen dari pagu Rp10,1 triliun.

Belanja kementerian/lembaga di wilayah Papua Barat sebesar Rp2,8 triliun atau 54,3 persen dari pagu Rp5,2 triliun, sedangkan belanja TKD Rp6,5 triliun atau 60,2 persen dari pagu Rp10,9 triliun.

"Untuk Papua Barat Daya, belanja kementerian/lembaga Rp1,6 triliun atau 64,8 persen dari pagu Rp2,4 triliun dan belanja TKD Rp4,6 triliun atau 60,2 persen dari pagu Rp7,7 triliun," kata Kobir.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Pemerintah mencatat belanja bantuan sosial (bansos) sudah mencapai Rp43,6 triliun per 30 April 2025.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Angka ini setara 32,3 persen dari pagu APBN 2025.

“Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025, dilansir Antara, Sabtu, 24 Mei 2025.

Realisasi ini naik Rp4,7 triliun dibanding bulan Maret (Rp38,9 triliun). Namun, dibanding lonjakan bulan sebelumnya (Februari ke Maret naik Rp13 triliun), laju penyaluran bansos April terbilang melambat.

PBI JKN jadi penyerapan terbesar

Kenaikan paling signifikan datang dari program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Hingga April 2025, PBI JKN telah menyerap Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta. Angka ini naik Rp3,8 triliun dibanding realisasi Maret.

Bantuan ini penting untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui BPJS Kesehatan. Semakin cepat disalurkan, makin cepat pula masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

KIP Kuliah bertambah Rp700 miliar

Selain PBI JKN, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah juga menunjukkan peningkatan. Realisasi per April naik sekitar Rp700 miliar menjadi Rp7,4 triliun. Dana ini disalurkan kepada 798,2 ribu mahasiswa, membantu mereka menuntaskan pendidikan tinggi.

PKH, Kartu Sembako, dan PIP Masih Stagnan

Berbeda dengan PBI JKN dan KIP Kuliah, tiga program besar lainnya belum ada tambahan anggaran sejak Maret, yaitu:

- Program Keluarga Harapan (PKH): Rp7,3 triliun
- Kartu Sembako: Rp10,9 triliun
- Program Indonesia Pintar (PIP): Rp1,5 triliun

Kenapa belum jalan? Ternyata pemerintah masih menunggu proses validasi data penerima berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Langkah ini diambil agar bansos benar-benar jatuh ke tangan yang tepat dan tidak salah sasaran.

APBN masih surplus, tapi belanja perlu dikebut

Total realisasi belanja negara per April tercatat Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target APBN 2025. Angka ini naik Rp185,9 triliun dibanding Maret (Rp620,3 triliun).

Rinciannya sebagai berikut:

- Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp546,8 triliun (20,2 persen)
- Melalui kementerian/lembaga: Rp253,6 triliun (21,9 persen)
- Non-K/L: Rp293,1 triliun (19 persen)
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp259,4 triliun (28,2 persen)

Di sisi lain, pendapatan negara sudah menyentuh Rp810,5 triliun. Dengan begitu, APBN mencatat surplus Rp4,3 triliun atau 0,02 persen terhadap PDB per April 2025.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)