JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II- 2026 mencapai angka 5,7%, seiring komitmen pemerintah menjaga stimulus demi mengerek stabilitas ekonomi.Menanggapi kekhawatiran mengenai tren kenaikan harga kebutuhan pokok akibat lonjakan harga energi di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi global, Purbaya meyakini bahwa pemerintah memiliki kapasitas untuk menanganinya.

“Pertumbuhannya (kuartal II 2026) 5,7 persen. Kita akan dorong ke sana untuk April, Mei, dan Juni,” kata Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4).

Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Airlangga Jadi Ketua



Hal tersebut tetap berlaku meski pada periode ini tidak ada perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang biasanya menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi. “Nanti begitu April datanya clear, kita lihat, kita akan kasih dorongan lagi ke ekonomi. Kalau mengalami perlambatan, saya akan monitor terus kondisi perekonomian Indonesia. Kalau melambat, saya akan kasih stimulus dari berbagai sisi,” ujar dia.

Bentuk stimulus tersebut, lanjut Purbaya, dapat dilakukan melalui optimalisasi manajemen kas, yakni dengan meningkatkan efektivitas penerimaan serta pengeluaran negara, atau melalui langkah percepatan realisasi belanja oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Purbaya juga menampik anggapan bahwa ketiadaan momen HBKN secara otomatis akan memicu pelemahan ekonomi. “Sebetulnya anggapan bahwa kalau hari besar pertumbuhan ekonomi cepat, itu tidak akurat. Karena biasanya kalau hari besar kan banyak libur, produktivitas cenderung turun,” jelasnya.

Seturut itu, Purbaya bilang bakal menyalurkan bantuan yang tepat sasaran agar roda perekonomian terus bergerak, termasuk memberikan dukungan bagi para pelaku usaha. “Bukan hari besar saja, yang utama adalah kita memaksimalkan stimulus apapun. Nanti kita akan lebih aktif panggil businessman, bantuan apa yang bisa kita berikan,” tuturnya.

Airlangga Incar Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal-II, Berikut Modalnya



Salah satu bentuk bantuan yang direncanakan menyasar sektor padat karya, seperti industri tekstil. Pemerintah berencana menyediakan skema pendanaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi industri tekstil, yang sering kali dianggap sebagai sunset industry dan kerap menemui kendala dalam akses permodalan.

Purbaya menjamin bahwa seluruh stimulus yang dirancang pemerintah akan berjalan secara berkelanjutan dan tidak akan terhambat di tengah jalan.

Sebagai catatan, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,11%, dengan rincian kuartal I sebesar 4,87%, kuartal II 5,12%, kuartal III 5,04%, dan kuartal IV 5,39%.

JAKARTA - Distribusi konsumsijemaah haji Indonesia di Madinah pada 2026 kini diperkuat dengan sistem digital. Hal itu guna meningkatkan ketertiban dan akurasi penyaluran makanan.

Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi 2026, Indri Hapsari, menjelaskan pengelolaan konsumsi memanfaatkan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Haji dan Umrah yang terintegrasi dengan faturoh digital berbasis web. Sistem ini memungkinkan pengawasan distribusi dilakukan secara real-time oleh petugas.

“Dengan memanfaatkan bantuan dari Pusdatin, pengawasan distribusi konsumsi bisa dilakukan secara real-time. Ini membantu memastikan setiap jemaah mendapatkan haknya sesuai ketentuan,” ujarnya dikutip Jumat (24/4/2026).

Indri menambahkan, dalam pelaksanaan di lapangan, pengambilan konsumsi dilakukan oleh ketua rombongan atau ketua regu di masing-masing hotel. Proses tersebut menggunakan sistem pemindaian (scan) sehingga distribusi tercatat secara digital dan lebih tertib.

“Pengambilan konsumsi dilakukan oleh ketua rombongan atau ketua regu dengan menggunakan sistem scan. Jadi semua tercatat dan bisa dipantau,” kata Indri.

Menurutnya, penerapan sistem digital ini juga menjadi upaya untuk meminimalkan kesalahan distribusi serta meningkatkan transparansi layanan kepada jemaah.

Di sisi lain, kualitas makanan tetap menjadi prioritas utama. Konsumsi jemaah diproduksi oleh dapur katering yang telah memenuhi standar dan didistribusikan secara terjadwal ke hotel-hotel tempat jemaah menginap.

Dengan dukungan teknologi dan sistem pengawasan yang terintegrasi, layanan konsumsi di Madinah diharapkan berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu mendukung kenyamanan jemaah dalam menjalankan ibadah.

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyaluran kredit baru perbankan tetap tumbuh pada kuartal I-2026, meski lajunya melambat dibandingkan kuartal sebelumnya.

Di balik pertumbuhan itu, Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) menunjukkan satu penopang utama: kredit konsumsi.

Bank sentral mencatat nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru pada kuartal I-2026 sebesar 38,74 persen, lebih rendah dibandingkan 88,92 persen pada kuartal IV-2025.

Perlambatan itu mengikuti pola historis, namun tetap menunjukkan permintaan pembiayaan yang bertahan.

Menariknya, pertumbuhan kredit baru terutama ditopang oleh kredit konsumsi, dengan SBT mencapai 51,97 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kredit investasi yang sebesar 37,33 persen dan kredit modal kerja 36,40 persen.

Data tersebut menunjukkan, di tengah moderasi ekspansi kredit secara umum, pembiayaan yang terkait kebutuhan rumah tangga masih menjadi mesin utama pertumbuhan penyaluran kredit bank.

Dalam rincian kredit konsumsi, kenaikan terutama ditopang oleh kredit multiguna yang memiliki SBT 51,90 persen, diikuti kredit tanpa agunan (KTA) sebesar 37,23 persen, serta kredit kendaraan bermotor 13,38 persen.

Di sisi lain, jenis pembiayaan konsumsi lain seperti kartu kredit serta kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) masih tumbuh, tetapi mengalami perlambatan, dengan masing-masing SBT 47,05 persen dan 42,33 persen.

Dominasi kredit konsumsi ini menjadi sorotan tersendiri karena muncul ketika penyaluran kredit produktif, yakni kredit modal kerja dan kredit investasi, masih tumbuh lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

Dalam survei yang sama, BI juga mencatat secara sektoral pertumbuhan kredit baru antara lain terjadi pada sektor real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan dengan SBT 56,70 persen, serta jasa pendidikan 42,62 persen.

Sementara itu, beberapa sektor utama seperti perdagangan besar dan eceran hanya mencatat SBT 19,42 persen, meski masih positif.

Data ini memperlihatkan adanya pergeseran sumber pertumbuhan kredit, dengan pembiayaan rumah tangga menjadi lebih dominan dibanding dorongan dari sektor-sektor usaha tertentu.

Kredit tumbuh, tapi bank lebih selektif

Meski kredit baru tetap tumbuh, survei juga menunjukkan bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Hal itu tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) kuartal I-2026 yang positif sebesar 0,15, berbalik lebih ketat dibanding kuartal IV-2025 yang tercatat negatif 2,59.

Dalam metodologi survei BI, ILS positif menandakan standar penyaluran kredit diperketat, sementara nilai negatif menunjukkan pelonggaran.

Pengetatan standar kredit itu terutama terjadi pada kredit investasi, sementara pada kredit modal kerja dan kredit konsumsi kebijakan relatif lebih longgar. Kehati-hatian juga terlihat dari aspek jangka waktu kredit dan persyaratan administrasi.

Kondisi ini menarik karena terjadi bersamaan dengan pertumbuhan kredit konsumsi yang justru relatif lebih kuat.

Di satu sisi, bank memperlihatkan kehati-hatian dalam menjaga kualitas pembiayaan. Namun di sisi lain, permintaan kredit dari rumah tangga tetap menopang ekspansi penyaluran kredit secara keseluruhan.

Dari perspektif intermediasi, situasi ini menunjukkan fungsi penyaluran dana perbankan masih berjalan, meski dengan pola pertumbuhan yang bergeser.

Fokus kredit bergeser ke konsumen

Prioritas penyaluran kredit yang tercermin dalam survei juga menunjukkan kredit modal kerja masih menjadi prioritas utama bank, disusul kredit investasi dan kredit konsumsi.

Namun dari sisi realisasi pertumbuhan, justru kredit konsumsi menjadi yang paling tinggi.

Kontras antara prioritas penyaluran dan realisasi pertumbuhan itu memperlihatkan bahwa dorongan permintaan dari sisi rumah tangga menjadi salah satu faktor penting menopang ekspansi kredit.

Dalam rincian kredit konsumsi, dominasi kredit multiguna juga menarik dicermati. Porsi pertumbuhan yang tinggi di segmen ini menandakan pembiayaan kebutuhan beragam rumah tangga masih menjadi pendorong utama.

KTA yang ikut tumbuh cukup tinggi memperlihatkan segmen pembiayaan konsumsi tanpa agunan juga masih diminati, sementara kredit kendaraan bermotor kembali menunjukkan penguatan meski lajunya lebih moderat.

Sebaliknya, perlambatan pada KPR/KPA mengindikasikan pembiayaan properti residensial belum menjadi penggerak utama pertumbuhan kredit konsumsi pada awal tahun ini.

Dengan komposisi seperti itu, pertumbuhan kredit konsumsi tampak lebih banyak didorong pembiayaan kebutuhan jangka pendek dan menengah rumah tangga, dibanding ekspansi kredit berbasis aset jangka panjang.

Kuartal II 2026 diproyeksi menguat

Survei BI juga menunjukkan prospek penyaluran kredit baru pada kuartal II-2026 diprakirakan meningkat cukup signifikan.

SBT prakiraan penyaluran kredit baru melonjak ke 96,65 persen, jauh lebih tinggi dibanding 38,74 persen pada kuartal I-2026.

Pada segmen konsumsi, KPR/KPA diprakirakan tetap menjadi prioritas utama penyaluran kredit konsumsi, diikuti kredit multiguna dan KTA. Ini memberi indikasi sektor konsumsi masih diperkirakan tetap menjadi salah satu penopang ekspansi kredit ke depan.

Di saat yang sama, standar penyaluran kredit pada kuartal II 2026 diprakirakan lebih longgar, dengan ILS negatif 2,88. Pelonggaran diperkirakan terjadi antara lain pada aspek plafon kredit, agunan, dan suku bunga kredit.

Jika proyeksi ini terealisasi, dorongan pertumbuhan kredit pada kuartal berikutnya berpotensi lebih kuat, termasuk dari sisi pembiayaan konsumsi.

Outlook kredit 2026 melambat

Meski penyaluran kredit diperkirakan meningkat pada kuartal II 2026, responden survei tetap memperkirakan pertumbuhan outstanding kredit sepanjang 2026 akan lebih moderat.

Outstanding kredit diprakirakan tumbuh 8,06 persen secara tahunan (year on year), lebih rendah dibanding pertumbuhan kredit 2025 yang sebesar 9,69 persen. Bahkan proyeksi ini juga lebih rendah dari prakiraan survei sebelumnya yang sebesar 9,79 persen.

Artinya, meski kredit konsumsi menjadi penopang pertumbuhan kredit baru saat ini, ekspansi kredit secara keseluruhan diperkirakan tidak seagresif tahun lalu.

Pada saat yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada akhir 2026 diprakirakan tumbuh 8,47 persen, lebih rendah dibanding pertumbuhan 2025 sebesar 13,83 persen.

Perlambatan pertumbuhan kredit dan DPK tersebut memberi konteks bahwa dominasi kredit konsumsi terjadi di tengah fase moderasi intermediasi perbankan.

Penyangga pertumbuhan kredit

Di tengah moderasi kredit produktif dan kehati-hatian bank, kredit konsumsi sejauh ini tampil sebagai penyangga pertumbuhan penyaluran kredit baru.

Data kuartal I-2026 menunjukkan rumah tangga, melalui permintaan pembiayaan konsumsi, menjadi sumber pertumbuhan yang paling nyata bagi perbankan.

Dengan kredit modal kerja dan investasi tumbuh lebih rendah, kontribusi kredit konsumsi menjadi semakin penting dalam menjaga momentum penyaluran kredit.

Prospek kuartal II 2026 yang diperkirakan menguat juga menunjukkan peran itu belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Bagi perbankan, dinamika ini menegaskan bahwa pertumbuhan kredit pada 2026 bukan semata bertumpu pada ekspansi pembiayaan produktif, tetapi juga pada kuatnya permintaan dari sisi konsumsi yang menopang fungsi intermediasi di tengah sikap perbankan yang tetap selektif.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Survei Perbankan Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit baru pada triwulan I/2026 tetap tumbuh dengan saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 38,74%, meski melambat signifikan dibandingkan triwulan IV/2025 yang mencapai 88,92%.

Bank Indonesia mengungkapkan perlambatan tersebut sejalan dengan pola historis awal tahun, di mana aktivitas kredit cenderung lebih rendah dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Meski demikian, kinerja kredit masih menunjukkan ekspansi yang positif.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit pada triwulan I/2026 terutama ditopang oleh kredit konsumsi dengan SBT sebesar 51,97%. Sementara itu, kredit investasi dan kredit modal kerja masing-masing mencatat SBT sebesar 37,33% dan 36,40%, tetap tumbuh namun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Secara lebih rinci, peningkatan kredit konsumsi didorong oleh tingginya permintaan pada kredit multiguna (SBT 51,90%), kredit tanpa agunan (37,23%), serta kredit kendaraan bermotor (13,38%). Di sisi lain, pertumbuhan kredit kartu kredit (47,05%) dan kredit pemilikan rumah/apartemen atau KPR/KPA (42,33%) terindikasi melambat.

Dari perspektif sektoral, penyaluran kredit baru mengalami peningkatan pada sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan dengan SBT sebesar 56,70%, serta sektor jasa pendidikan sebesar 42,62%.

Namun, beberapa sektor mengalami perlambatan, antara lain sektor perantara keuangan (52,32%), industri pengolahan (50,31%), serta perdagangan besar dan eceran yang mencatat SBT relatif rendah sebesar 19,42%.

Di tengah pertumbuhan tersebut, perbankan terindikasi menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang lebih berhati-hati. Hal ini tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang berada di level positif 0,15 pada triwulan I/2026, berbalik dari posisi negatif 2,59 pada triwulan sebelumnya. Pengetatan kebijakan terutama terjadi pada aspek jangka waktu kredit dan persyaratan administrasi, khususnya pada kredit investasi.

Outlook Kuartal II/2026

Memasuki triwulan II/2026, kondisi penyaluran kredit diperkirakan akan membaik. Responden survei memperkirakan SBT penyaluran kredit baru meningkat tajam menjadi 96,65%. Prioritas utama penyaluran kredit masih pada kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi.

Untuk kredit konsumsi, penyaluran KPR/KPA diproyeksikan kembali menjadi prioritas utama, disusul kredit multiguna dan kredit tanpa agunan.

Dari sisi sektor, pertumbuhan kredit diperkirakan akan didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor perantara keuangan.

Sejalan dengan itu, standar penyaluran kredit pada triwulan II/2026 diprakirakan lebih longgar dengan ILS sebesar negatif 2,88.

Pelonggaran tersebut diperkirakan terjadi pada berbagai aspek, termasuk plafon kredit, agunan, serta suku bunga kredit, dan didorong oleh kredit UMKM, investasi, serta modal kerja.

Dari sisi pendanaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga triwulan II/2026 diprakirakan meningkat dengan SBT sebesar 87,85%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 69,80%. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan seluruh komponen DPK, yakni tabungan (82,47%), giro (80,36%), dan deposito (72,70%).

Secara tahunan, responden memperkirakan outstanding kredit pada 2026 tumbuh sebesar 8,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 9,69% (yoy).

Sementara itu, DPK diproyeksikan tumbuh sebesar 8,47% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 13,83% (yoy), namun menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.

Prospek tersebut ditopang oleh keyakinan perbankan terhadap kondisi ekonomi dan moneter yang tetap kondusif serta risiko penyaluran kredit yang dinilai masih terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menyatakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 diperkirakan tetap berada pada kisaran 8–12%, didorong oleh faktor permintaan dan kapasitas penyaluran kredit dari sisi perbankan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam paparan RDG April 2026 menyebut pertumbuhan kredit tersebut dinilai penting untuk menopang ekspansi ekonomi nasional di tengah dinamika global dan domestik. Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit perbankan hingga Maret 2026 masih menunjukkan tren penguatan.

Perry mengatakan secara rata-rata kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49% secara tahunan, meningkat dibandingkan Februari 2026 yang tercatat sebesar 9,37%.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit pada Maret 2026 didukung oleh kredit investasi yang tumbuh 20,85%, diikuti oleh kredit modal kerja sebesar 4,38%, serta kredit konsumsi sebesar 5,88%.

Menurut Perry, dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didorong oleh masih besarnya fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan. Nilainya mencapai Rp2.527,46 triliun atau setara 22,59% dari total plafon kredit yang tersedia.

Sementara dari sisi penawaran, kapasitas perbankan untuk menyalurkan kredit dinilai tetap memadai. Hal ini tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang berada pada level 27,85%, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tercatat tinggi sebesar 13,55% pada Maret 2026.

Perry menambahkan, secara umum penyaluran kredit perbankan masih berjalan baik dengan standar pemberian kredit (lending requirement) yang relatif longgar. Namun, pelonggaran tersebut belum merata pada segmen konsumsi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit ke depan, BI akan terus mendorong pemanfaatan sumber pendanaan alternatif di luar dana pihak ketiga (non-DPK) guna memperkuat kapasitas pembiayaan perbankan terhadap sektor riil.

"BI juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah baik dari moneter dan fiskal," katanya lebih lanjut.

untuk menjadi negara berpendapatan tinggi (negara maju) pada 2045, Indonesia perlu tumbuh melampaui 5 persen. Artinya, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan (ekonomi) setidaknya 6,7 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga sekitar 6,7 persen untuk bisa mencapai target menjadi negara maju pada 2045.

Ia menyebut pertumbuhan tersebut diperlukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

“Saya kira, dengan aspirasi Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi (negara maju) pada 2045, Indonesia perlu tumbuh melampaui 5 persen. Artinya, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan (ekonomi) setidaknya 6,7 persen. Karena itu, Presiden sangat mendorong kita, meskipun menghadapi situasi global yang penuh tantangan,” ujar Airlangga dalam seminar nasional di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan kondisi global saat ini diwarnai ketidakpastian yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk energi, pangan, dan rantai pasok.

Menurut dia, pemerintah merespons situasi tersebut dengan memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk di sektor energi dan pangan.

Airlangga menambahkan Indonesia terus menjaga stabilitas ekonomi dengan mengandalkan kekuatan domestik, termasuk konsumsi dalam negeri yang menjadi penopang utama perekonomian.

“Kita perlu menjaga kepercayaan konsumen karena konsumsi domestik menjadi penopang utama perekonomian,” katanya.

Ia menyebut konsumsi domestik menyumbang sekitar 54 persen dari permintaan ekonomi nasional sehingga perlu dijaga melalui kebijakan yang adaptif.

Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan.

“Pemerintah terus mendorong peningkatan pencampuran biodiesel hingga B50 untuk mengurangi ketergantungan impor energi,” ujarnya.

Di sektor pangan, pemerintah juga menjaga stabilitas pasokan melalui pengendalian biaya produksi, termasuk harga gas sebagai bahan baku pupuk.

Airlangga mengatakan Indonesia memiliki kelebihan produksi pupuk urea dan mengekspor sekitar 1,5 juta ton setiap tahun.

“Untuk pupuk urea, kita memiliki kelebihan dan bahkan mengekspor sekitar 1,5 juta ton setiap tahun,” ungkapnya.

Ia menambahkan sejumlah negara seperti India, Australia, dan Filipina telah meminta dukungan pasokan pupuk dari Indonesia di tengah dinamika rantai pasok global.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan posisi Indonesia yang semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan, baik domestik maupun global.

Airlangga menilai berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di tengah tekanan global.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mendorong kebijakan yang fleksibel dan responsif guna memastikan target pertumbuhan ekonomi itu dapat tercapai.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Terungkapnya kasus dugaan suap yang berkaitan dengan rokok ilegal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai menjadi momentum untuk melakukan evaluasi tata kelola cukai.

Pengamat ekonomi, Piter Abdullah mengatakan kasus ini sebagai sinyal kuat bahwa pelanggaran cukai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan kejahatan serius yang berdampak sistemik terhadap ekonomi negara. Ini momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola cukai.

"Jika benar pihak pemberi suap berkaitan dengan produsen rokok ilegal, maka hal itu mengindikasikan adanya relasi antara praktik ilegal di industri rokok dengan lemahnya integritas dan pengawasan aparat," kata Piter dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan peredaran rokok ilegal seharusnya tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa. Dalam konteks yang lebih luas, praktik tersebut masuk dalam kategori kejahatan ekonomi karena merugikan negara, pelaku usaha yang patuh aturan, serta menimbulkan keresahan masyarakat.

Menurutnya, setiap batang rokok tanpa pita cukai berarti hilangnya potensi penerimaan negara. Lebih dari itu, rokok ilegal juga bertentangan dengan tujuan kebijakan fiskal untuk pengendalian konsumsi. Pemerintah selama ini menaikkan tarif cukai untuk menekan konsumsi rokok.

Namun, ketika produk ilegal tersedia dengan harga jauh lebih murah, efektivitas kebijakan tersebut menjadi tereduksi. Masyarakat dengan mudah beralih ke rokok ilegal yang harganya sepertiga rokok legal. Pengendalian konsumsi tidak tercapai.

“Negara dirugikan karena kehilangan cukai, industri legal dirugikan karena persaingan tidak sehat, dan kebijakan pengendalian konsumsi menjadi tidak efektif. Ini jelas kejahatan ekonomi yang dampaknya sistemik,” ujarnya.

Dari sisi industri, lanjutnya, keberadaan rokok ilegal menciptakan distorsi pasar. Perusahaan yang patuh membayar cukai tidak kompetitif dibandingkan produsen ilegal yang menekan harga dengan menghindari pajak.

Dia berpendapat tanpa membayar pajak, produsen rokok ilegal punya modal lebih untuk bahan baku dan distribusi sementara perusahaan legal tercekik beban pajak yang mencapai 70% dari harga jual.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menekan produksi, mengurangi tenaga kerja, hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri rokok legal.

Di tengah perdebatan mengenai struktur dan tarif cukai, Piter menilai penegakan hukum yang konsisten merupakan kunci utama untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Penyesuaian tarif memang diperlukan agar tetap rasional dan tidak menciptakan insentif penghindaran dan pelarian pajak, tetapi tanpa pengawasan yang kuat, praktik ilegal akan tetap tumbuh.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset NEXT Indonesia Center menilai ekonomi Indonesia masih berpeluang tumbuh di atas 5 persen pada 2026 meski dibayangi ketidakpastian global dan perbedaan proyeksi dari lembaga internasional.

Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan ketahanan ekonomi nasional saat ini sedang diuji di tengah tekanan eksternal yang dinilai semakin tajam.

“Situasi ini merupakan ujian nyata bagi kesehatan ekonomi nasional. Kita harus melihat secara jeli apakah ekonomi kita benar-benar masih sehat atau mulai melorot di bawah tekanan eksternal,” kata Herry berdasarkan keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menilai ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah meningkatkan ketidakpastian global, terutama melalui dampaknya terhadap harga energi dan volatilitas pasar keuangan.

Kondisi tersebut, menurut dia, turut memengaruhi pandangan sejumlah lembaga internasional terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5,0 persen menjadi 4,7 persen.

Angka itu lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 yang mencapai 5,11 persen.

Di sisi lain, Asian Development Bank (ADB) justru memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,2 persen pada 2026 atau lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Herry mengatakan perbedaan proyeksi antara Bank Dunia dan ADB menunjukkan bahwa penilaian terhadap daya tahan ekonomi Indonesia masih sangat dinamis.

“Perbedaan angka proyeksi ini membuktikan bahwa faktor ketidakpastian global sangat memengaruhi penilaian terhadap daya tahan ekonomi Indonesia di tahun 2026,” ujar dia.

Untuk membaca arah ekonomi secara lebih objektif, NEXT Indonesia Center menggunakan Composite Leading Indicator (CLI) yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Sinyal CLI adalah kompas arah ekonomi," ujar dia.

Berdasarkan data Maret 2026, CLI Indonesia tercatat berada di level 100,52 atau masih di atas ambang 100 yang menunjukkan ekonomi berada dalam fase ekspansi dan berpotensi tumbuh di atas tren jangka panjang.

Menurut Herry, posisi CLI tersebut menandakan fundamental ekonomi nasional masih cukup terjaga di tengah tekanan global, bahkan lebih kokoh dibandingkan sejumlah negara Asia yang indikatornya berada di bawah level 100.

“Data CLI kita masih berada di atas level 100, yang artinya secara fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki napas untuk tumbuh di atas rata-rata tren jangka panjangnya,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan adanya moderasi momentum yang terlihat dari penurunan tipis CLI Indonesia dari 100,59 pada Februari menjadi 100,52 pada Maret 2026.

Ia menilai pelemahan tersebut perlu dibaca sebagai peringatan dini bahwa motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, yakni konsumsi rumah tangga, mulai mengalami tekanan.

NEXT Indonesia Center mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang terbesar ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 53,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Karena itu, Herry menilai pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran investasi dan ekspor agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada konsumsi domestik.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap moderasi yang mulai terjadi di awal 2026. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang adaptif untuk menjaga daya beli, target pertumbuhan bisa meleset,” kata Herry.

Ia menambahkan penguatan kebijakan fiskal yang adaptif serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat bawah menjadi krusial agar fase moderasi tersebut tidak berkembang menjadi perlambatan yang lebih dalam.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Produksi gula nasional diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton pada tahun ini sehingga mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi masyarakat yang berada pada kisaran 2,8 juta ton.

Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, mengemukakan sektor pergulaan nasional menunjukkan perkembangan positif pada 2026. Berdasarkan hasil pertemuan taksasi awal giling gula kristal putih (GKP) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 17 April 2026 bersama seluruh pabrik gula se-Indonesia di Surabaya, produksi gula nasional diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton.

“Pertemuan taksasi awal giling tersebut menjadi momentum penting dalam memetakan kondisi eksisting tebu nasional sekaligus memperkirakan capaian produksi gula selama musim giling tahun 2026 ini,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (18/4/2026).

Data yang dihimpun menunjukkan luas areal panen tebu existing nasional mencapai 576.538 hektare.

Dari sisi produktivitas, kata dia, rata-rata hasil GKP diperkirakan sebesar 5,28 ton per hektare, sedangkan produktivitas tebu berada pada angka 70,87 ton per hektare. Sementara itu, rata-rata rendemen nasional diproyeksikan mencapai 7,45% yang mencerminkan efisiensi pengolahan tebu menjadi gula yang terus mengalami perbaikan.

Dengan total produksi sebesar 3,04 juta ton, Abdul Roni memperkirakan kebutuhan gula tahunan yang mencapai 2,8 juta ton dapat terpenuhi, dengan potensi surplus mencapai 200.000 ton.

Abdul Roni juga mengemukakan bahwa perkiraan capaian produksi ini melampaui target Rencana Strategis (Renstra) Perkebunan dan mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi pemerintah di sektor hulu.

Kondisi ini, kata dia, menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga gula konsumsi di dalam negeri. Selain itu, surplus untuk kebutuhan konsumsi menunjukkan bahwa program peningkatan produktivitas tebu dan perbaikan kinerja industri gula mulai memberikan hasil nyata.

Namun demikian, kata dia, tantangan masih dihadapi pada pemenuhan kebutuhan gula nasional untuk sektor industri. Pada 2026, kebutuhan gula industri diperkirakan mencapai 3,4 juta ton. Volume tersebut jauh lebih besar dibandingkan pasokan GKP yang selama ini difokuskan untuk konsumsi masyarakat.

Karena itu, dia mengemukakan penguatan industri gula nasional perlu terus diarahkan supaya tak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga mendukung kebutuhan bahan baku industri makanan, minuman, dan sektor manufaktur lainnya.

Menurutnya, langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain melalui perluasan areal tanam, peningkatan produktivitas kebun, modernisasi pabrik gula, penggunaan varietas unggul, serta percepatan investasi di sektor hilir gula.

"Capaian ini didorong berbagai intervensi pemerintah, mulai dari bongkar ratoon, penggunaan varietas unggul, hingga pendampingan petani," ujarnya dalam acara tersebut.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menyampaikan penguatan produksi tebu akan terus diakselerasi untuk mewujudkan swasembada gula dan mengurangi ketergantungan impor.

Pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi dari hulu hingga hilir. Berdasarkan Perpres 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Pemenuhan Bioetanol sebagai bahan bakar nabati yang dijabarkan dalam Roadmap Swasembada Gula Nasional sesuai Kepmenko Nomor 418 Tahun 2023, pemerintah menargetkan produksi gula nasional mencapai 3,27 juta ton pada 2027.

“Swasembada Gula adalah keharusan. Pemerintah fokus meningkatkan produksi tebu, memperluas areal, menyediakan benih unggul, serta melakukan modernisasi industri gula,” katanya saat memberi arahan pada Februari 2026.

Bisnis.com, MALANG—Realisasi kredit perbankan di Wilker OJK Malang mencapai Rp110,36 triliun, tumbuh sebesar 4,31% yoy pada Februari 2026

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Konsumsi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 7,73%, diikuti oleh Kredit Investasi 4,80%, sedangkan Kredit Modal Kerja 1,72%.

“Berdasarkan jenis debitur, Kredit UMKM mengalami penurunan sebesar 1,03% yoy dengan porsi penyaluran di wilayah kerja OJK Malang sebesar 32,70%,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL sebesar 3,04% (Desember 2025: 2,62%) dan Loan at Risk (LaR) tercatat sebesar 10,82% (Desember 2025: 10,11%).

Penyaluran kredit dan/atau pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang, kata dia, masih tertuju kepada 3 (tiga) sektor ekonomi utama yaitu Rumah Tangga (Rp32,94 triliun; porsi: 29,85%), Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp20,61 triliun; porsi: 18,67%), dan Industri Pengolahan (Rp20,37 triliun; porsi: 18,45%).

“Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga,” katanya.

Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, dia menegaskan, OJK telah meminta perbankan melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan/atau pemblokiran atas sebanyak 33.252 rekening (prev: sebanyak ±32.556 rekening) yang terindikasi judi online.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai peningkatan Penyaluran kredit menjadi sinyal positif dalam upaya memperkuat konsumsi, karena konsumsi pada ujungnya juga bermuara pada pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kata dia, kredit investasi dan modal kerja diharapkan menjadi pengungkit akselerasi berbagai sektor usaha sehingga di tengah tekanan global yang terus meningkat, ekonomi domestik menjadi bantalan yang kuat untuk ekonomi nasional terus bergeliat.

Menurutnya, hal ini tentunya tidak hanya dari sektor keuangan tetapi perlu didukung oleh kebijakan fiskal untuk meningkatkan daya beli dan sektor produktif.

Dengan upaya kebijakan penanganan berbagai praktik ilegal seperti judi online, maka dapat mempersempit peluang masyarakat masuk ke jurang jebakan permainan tersebut maupun scamming pembiayaan. Hal ini merupakan bagian dari upaya OJK melindungi masyarakat dari bahaya transaksi keuangan yang merugikan.(K24)

JAKARTA - Menyusutnya jumlah kelas menengah menjadi sorotan, dimana Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan kelas menengah mulai turun sejak 2019 (21,5%), hingga mencapai 16,9% di 2024. Pada saat yang sama, golongan menuju kelas menengah (aspiring middle class) terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai 48,8% di 2024.

Padahal, Bappenas pernah memperkirakan Indonesia berpeluang menjadi negara maju pada 2045 jika proporsi kelas menengah mencapai 70% dari total penduduk. Kelas menengah sendiri punya peranan yang krusial dalam perekonomian Indonesia .

Pada 2024, kelompok ini tercatat menyumbang 81,5% dari total konsumsi rumah tangga. Sementara, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang utama (58,8%) produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Fenomena Makan Tabungan Warga RI Belum Berakhir, Habis Buat Makan dan Bayar Cicilan



"Middle class merupakan kunci perubahan negara dan society," ujar Co-founder & CEO Katadata Indonesia, Metta Dharmasaputra.

Laporan flagship Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) membedah kondisi kelas menengah di Indonesia. Metta berharap riset KIMCI bisa menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam memahami kondisi kelompok kelas menengah di Indonesia.

"Mudah-mudahan KIMCI di tahun keduanya bisa menjadi acuan untuk memahami peta lanskap middle class di Indonesia," ujar Metta saat membuka acara IDE Katadata Future Forum 2026 bertema "Adapting to What Comes Next" di Djakarta Theatre, Jakarta, Rabu (15/4).

Dalam acara peluncuran KIMCI, diungkapkan juga temuan bahwa banyak kelas menengah yang tidak merasa cukup dengan memiliki satu pekerjaan. “Bagi kelas menengah satu sumber pendapatan tidak lagi cukup untuk memberikan kepastian karena itu pekerjaan sampingan bukan sekedar tambahan melainkan sebuah lapisan pengaman,” ujar Vice President Finance & Business Development Katadata Ivan Triyogo Priambodo.

Menurutnya, hal ini sebagai sebuah pertanda jika kelas menengah sedang membangun strategi hidup yang lebih adaptif dan lebih tahan terhadap ketidakpastian. “Pada saat yang sama pola konsumsi semakin bijak, keputusan belanja tidak semata-mata ditentukan harga yang paling murah. Yang semakin penting bagi mereka adalah nilai,” katanya.

Sementara itu, Research Analyst Katadata Insight Center Kholis Dana P. yang juga menyampaikan hasil temuan riset. Menurutnya, kebijakan publik memiliki peran penting mulai dari menjaga daya beli, mengendalikan biaya hidup, memperluas akses terhadap pekerjaan, hingga perlindungan sosial yang adaptif.

"Kelas menengah bukan hanya tentang perlindungan, tetapi tentang memastikan mereka tetap tumbuh dan berkontribusi secara berkelanjutan," kata Kholis.

Dalam riset KIMCI dibahas sejumlah solusi bagaimana kelas menengah tetap bisa bangkit atau setidaknya bertahan di tengah berbagai impitan ekonomi. Termasuk, mulai memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung produktivitas, mencari informasi, mempelajari keterampilan baru, hingga menyelesaikan pekerjaan profesional.

KIMCI 2026 memotret kondisi terkini kelas menengah secara mendalam mulai dari perilaku konsumsi hingga sentimen ekonomi secara komprehensif.

Jakarta: Aktivitas belanja masyarakat Indonesia tetap menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Hal ini terlihat dari meningkatnya konsumsi selama periode Ramadan hingga Idulfitri 2026 yang lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Laporan Mandiri Institute mencatat Mandiri Spending Index (MSI) tumbuh 2,9 persen dibandingkan periode pra-Ramadan. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran 2,8 persen, mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

Kelas menengah jadi motor utama konsumsi

Penguatan konsumsi terutama ditopang oleh kelompok menengah yang mencatat pertumbuhan sebesar 4,1 persen, lebih tinggi dari kelompok bawah sebesar 2,1 persen dan atas sebesar 2,6 persen. Data ini menegaskan peran strategis kelompok menengah dalam menjaga momentum konsumsi domestik.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, pertumbuhan belanja kelompok menengah tercatat 1,4 hingga 2 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.
Kondisi ini menunjukkan kontribusi signifikan kelas menengah sebagai penggerak utama konsumsi, khususnya pada periode pencairan tunjangan hari raya (THR).

“Kelompok menengah menjadi penggerak utama akselerasi belanja, khususnya pada periode THR, sehingga berkontribusi besar terhadap penguatan konsumsi secara keseluruhan,” ujar Asmo sapaan akrab Andry Asmoro, dalam keterangan resminya, Kamis, 16 April 2026.

Gen Z paling agresif dalam belanja

Jika dilihat berdasarkan usia, konsumsi utamanya didorong oleh kelompok generasi muda. Mandiri Institute mencatat, tingkat konsumsi generasi Gen Z tumbuh 4,4 persen, lebih tinggi dibandingkan kelompok usia Milenial sebesar 3 persen dan Gen X sebesar 1,4 persen.

Dari sisi jenis belanja, pertumbuhan belanja didominasi oleh sektor non-esensial seperti fashion (6,4 persen), beauty care (4,9%), dan elektronik (4,7 persen). Hal ini berbeda dengan periode Ramadan-Lebaran 2025, dimana kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu belanja dengan pertumbuhan tertinggi.

“Kenaikan pada kategori ini mencerminkan peningkatan kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan konsumsi diskresioner selama periode Ramadan-Lebaran 2026,” ujar Asmo.

Secara keseluruhan, penguatan konsumsi domestik menegaskan peran permintaan dalam negeri sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari efektivitas kebijakan pemerintah serta sinergi terintegrasi lintas sektor dalam menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui mekanisme distribusi THR yang berjalan lancar dan tepat waktu pada tahun ini.

(ANN)