IDXChannel — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Maria Cristina A. Roque menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).

Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable di Jpark Island Resort, Cebu, Kamis (7/5/2026), bertepatan dengan kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Filipina dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48.

Kerja sama tersebut menjadi tindak lanjut pembahasan ekonomi regional dalam KTT ASEAN Economic Community Council (AECC) ke-27 pada 6-7 Mei 2026, khususnya terkait penguatan rantai pasok mineral kritis di kawasan ASEAN.

Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia dan Filipina secara gabungan menguasai 73,6 persen produksi nikel global pada 2025. Indonesia menyumbang sekitar 66,7 persen atau 2,6 juta ton produksi dunia, sementara Filipina berkontribusi sebesar 6,9 persen atau 270.000 ton.

Dari sisi cadangan, Indonesia memiliki 44,5 persen cadangan nikel dunia atau sekitar 62 juta ton, sedangkan Filipina memiliki 3,4 persen atau 4,8 juta ton.

Airlangga menyebut kerja sama tersebut menjadi fondasi pembentukan Indonesia-Philippines Nickel Corridor yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel dari Filipina.

" Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama biasa. Ini adalah fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

Ia mengatakan Indonesia saat ini memiliki ekosistem hilirisasi nikel yang terus berkembang dengan nilai ekspor produk olahan nikel mencapai USD9,73 miliar pada 2025. Pemerintah juga memproyeksikan investasi sektor hilirisasi nikel dapat mencapai USD47,36 miliar hingga 2030, dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 180.600 orang.

Menurut Airlangga, kebutuhan pasokan bijih nikel untuk smelter dalam negeri dapat diperkuat melalui skema blending dengan bijih nikel asal Filipina yang memiliki rasio silikon terhadap magnesium (Si:Mg) tertentu.

“Dengan koridor ini, Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah. Filipina akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi, sementara Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan untuk industri hulu baterai dan baja tahan karat,” katanya.

Dalam MoU tersebut, APNI dan PNIA menyepakati sejumlah ruang lingkup kerja sama, meliputi pertukaran informasi untuk stabilisasi perdagangan nikel regional dan global, pengembangan teknologi hilirisasi serta pemanfaatan produk sampingan industri pengolahan, hingga pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung industri nikel berkelanjutan.

Selain sektor nikel, hubungan perdagangan kedua negara juga terus meningkat. Sepanjang 2025, nilai ekspor Indonesia ke Filipina tercatat mencapai USD10,22 miliar atau setara 8,4 persen dari total impor Filipina. Dengan capaian tersebut, Indonesia menjadi mitra dagang terbesar ketiga Filipina setelah Tiongkok dan Jepang.

Airlangga menambahkan, pengembangan industri nikel juga diarahkan untuk mendukung transisi energi melalui penguatan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan sistem penyimpanan energi untuk panel surya.

Pemerintah, lanjutnya, juga mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan rantai pasok mineral kritis guna memperkuat investasi smelter, pengolahan bahan baku baterai, serta inovasi teknologi hilirisasi.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal I-2026 bukan terjadi secara otomatis atau autopilot. Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan pemerintah, terutama di sektor fiskal, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Tentu ini bukan autopilot. Karena kalau kita lihat sumber-sumber pertumbuhannya baik dari sisi demand maupun dari sisi supply, memang ada dorongan dari kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk kebijakan fiskal," kata Juda Agung dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2026 yang digelar secara daring, Kamis (7/5/2026).

Juda mengatakan pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah inflasi yang tercatat sebesar 2,42%, atau tetap rendah dan stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, pengendalian inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga tetap kuat. Pemerintah juga mempertahankan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar harga energi domestik tidak melonjak di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

"Subsidi BBM memang kami jaga, harga BBM-nya tidak mengalami kenaikan, supaya inflasi terjaga dan daya beli masyarakat terjaga. Itu mengapa konsumsi di kuartal satu juga masih baik, di atas lima persen," ujarnya.

Ia menilai kebijakan menjaga harga BBM merupakan langkah yang sengaja dirancang untuk menopang daya beli masyarakat. Jika harga BBM dilepas mengikuti pasar global, pemerintah memperkirakan inflasi akan meningkat dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Selain menjaga konsumsi, pemerintah juga melakukan penyesuaian belanja negara melalui refocusing anggaran guna menjaga defisit fiskal tetap terkendali di bawah 3%. Juda menyebut langkah pengendalian belanja dan optimalisasi pendapatan dilakukan untuk mengantisipasi tekanan akibat kenaikan harga minyak dunia yang diperkirakan mencapai USD100 per barel.

"Kami melakukan refocusing terhadap belanja-belanja yang lain sehingga defisit fiskal bisa dijaga di 2,9% tahun ini," kata Juda.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 dinilai menjadi sinyal kuat bahwa berbagai program pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata. Di tengah tekanan global, kinerja ini bahkan disebut sebagai salah satu yang tertinggi di antara negara anggota G20.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri IndonesiaAnindya Bakrie menyampaikan apresiasi atas kinerja tersebut. Ia menilai arah kebijakan pemerintah sejak awal 2025 mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi nasional.

“Kami mengapresiasi kinerja pemerintah. Program pemerintah yang diterapkan sejak awal 2025 mulai menunjukkan hasil tahun ini,” ujar Anindya dikutip dari ANTARA.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen menjadi capaian yang patut diapresiasi. Angka tersebut bahkan dinilai unggul dibandingkan negara-negara lain dalam kelompok G20 pada periode yang sama.

“Ini adalah prestasi membanggakan,” ungkapnya.

Ia menilai capaian ini menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Kadin menilai pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah. Mulai dari percepatan belanja negara, program makan bergizi gratis, hingga pembangunan perumahan skala besar.

Selain itu, aktivitas investasi yang mulai bergerak sejak awal tahun turut menjadi faktor penting. Perkembangan ini memberikan dorongan tambahan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Belakangan ini, kita berhasil membuka pasar ekspor baru. Walaupun baru mulai, sudah terlihat dampaknya, termasuk terhadap investasi yang masuk,” ujar Anindya.

Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pada sisi eksternal yang mendukung ekonomi domestik.

Menurutnya, struktur pertumbuhan ekonomi kini mulai lebih seimbang. Kombinasi antara konsumsi domestik, ekspor, dan investasi menjadi penopang utama.

Data menunjukkan realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Sementara kinerja neraca perdagangan juga mencatat surplus sebesar 3,32 miliar dolar AS pada Maret 2026.

Surplus tersebut memperpanjang tren positif yang telah berlangsung selama puluhan bulan. Hal ini menjadi salah satu indikator ketahanan ekonomi nasional.

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik mencatat belanja pemerintah tumbuh signifikan sebesar 21,81 persen. Sementara konsumsi rumah tangga tetap terjaga di level 5,52 persen.

Kadin menilai kombinasi berbagai kebijakan tersebut menciptakan dampak berantai yang kuat. Efek pengganda dari program pemerintah dinilai mulai terasa di berbagai sektor.

“Ini mencerminkan efek pengganda (multiplier effect) yang sangat kuat terhadap perekonomian domestik,” jelas Anindya.

Ia optimistis tren positif ini dapat terus berlanjut jika kebijakan dijalankan secara konsisten.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2026 capai 5,61% menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20 . Ia mengatakan, di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas ekspektasi berbagai lembaga.

Menko Airlangga menambahkan, pertumbuhan Indonesia lebih tinggi dibanding sejumlah negara seperti China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Amerika Serikat.

"Pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20. Memang dari G20 ini yang belum keluar India, tetapi di antara negara yang keluar termasuk China, Singapura, Korsel, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita yang tertinggi," ungkapnya dalam konferensi pers Pertumbuhan PDB Kuartal I 2026, Selasa (5/5/2026).

RI Lepas dari Kutukan Ekonomi 5%, Purbaya Ngak Stress Lagi



Menurutnya, capaian ini tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah, terutama momentum Ramadan dan Idul Fitri yang mendorong konsumsi domestik. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,52 persen dan menjadi penggerak utama ekonomi nasional.

"Ini semakin menegaskan bahwa momentum daripada Ramadhan dan Idul Fitri serta pelepasan mobilitas itu meningkat dengan tinggi," tegasnya.



Selain konsumsi, belanja pemerintah juga mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 21,81 persen atau sekitar Rp815 triliun. Realisasi ini ditopang berbagai program belanja kementerian lembaga, termasuk MBG sampai dengan Maret Rp51 Triliun.

Dari sisi indikator makro, kondisi ekonomi dinilai tetap stabil. Inflasi April 2026 tercatat 2,42%, masih dalam kisaran target. Indeks keyakinan konsumen berada di level 122,9, sementara neraca dagang mencatat surplus Rp3,32 triliun dan telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.

Pertumbuhan kredit juga meningkat 9,49 persen secara tahunan, diikuti kenaikan dana pihak ketiga sebesar 13,55%.Ini Pendorong Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,61% di Kuartal I-2026

Kondisi sosial juga disebutnya turut menunjukkan perbaikan. Dalam periode Februari 2025 hingga Februari 2026, jumlah tenaga kerja bertambah 1,89 juta orang menjadi 147,67 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,76% menjadi 4,68%.

Selain itu angka kemiskinan tercatat 8,25% dan rasio gini berada di level 0,363 pada September 2025.

Airlangga menegaskan, berbagai stimulus pemerintah selama kuartal pertama juga berperan sebagai bantalan terhadap gejolak global. Di antaranya diskon tarif transportasi selama Idul Fitri yang mendorong peningkatan jumlah penumpang di berbagai moda.

"Salah satunya adalah diskon tarif transportasi di Idul Fitri, penumpang kereta api ekonomi naik sekitar 7,6 persen secara year-on-year, angkutan laut naik 2,56 persen year-on-year, angkutan penyeberangan naik 13,7 persen year-on-year," kata Airlangga.

Capaian positif juga berlaku untuk program KUR di kuartal pertama capaiannya adalah Rp96,18 triliun, naik 34,41 persen dari target. Kemudian kredit Alsintan Rp55,92 miliar, atau 23,19% dari target, kredit industri padat karya sebesar 82,93% atau 15% dari target, dan kredit program perumahan mencapai Rp14,92 triliun, 42,89% dari target.

Pemerintah, katanya, akan terus mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 2026 yang ditargetkan sebesar 5,4%. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain penyaluran gaji ke-13 ASN sebesar Rp55 triliun, bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat, serta subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 sebesar Rp356,8 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi pendidikan sebesar Rp13,4 triliun serta program perumahan, termasuk pembangunan 3 juta rumah melalui skema FLPP, bantuan stimulan perumahan swadaya dengan alokasi anggaran Rp37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar Rp8,9 triliun, dan kredit program perumahan dengan plafon Rp34,8 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini jauh dari potensi krisis seperti 1998. Ia menilai berbagai indikator fundamental menunjukkan ekonomi domestik masih kuat, meski di tengah tekanan global.

Bendahara negara ini menepis anggapan yang menyebut kondisi fiskal Indonesia melemah dan berpotensi menyeret nilai tukar rupiah. Ia mengatakan, penilaian tersebut tidak didasarkan pada data yang akurat.

“Kalau soal rupiah, itu ranah Bank Indonesia. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, fondasi ekonomi kita kuat,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Salah satu indikator yang disorot adalah ketahanan energi Indonesia. Mengacu pada perbandingan global, Purbaya menyebut Indonesia berada di posisi kedua terkuat dalam menghadapi potensi krisis energi dunia.

“Bahkan di atas Amerika, Cina, dan Australia,” kata Purbaya merujuk data dari JP Morgan.

Ia juga mengungkapkan Asian Development Bank (ADB) juga memiliki penilaian serupa, meski tidak dipublikasikan secara luas. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa Indonesia memiliki daya tahan yang baik di tengah gejolak global.

Lebih lanjut, Purbaya menepis kekhawatiran bahwa Indonesia akan kembali mengalami krisis seperti 1998. Ia menilai krisis saat itu diawali dengan resesi ekonomi yang berlangsung cukup lama, sekitar satu tahun, sebelum akhirnya berdampak pada stabilitas politik.

“Sekarang kita bukan resesi, justru masih ekspansi dan akselerasi,” kata dia.

Pemerintah Waspadai Tantangan Global

Menurutnya, narasi yang menyamakan kondisi saat ini dengan krisis 1998 tidak mempertimbangkan perbedaan mendasar dalam struktur ekonomi. Ia meminta agar analisis ekonomi dilakukan berbasis data dan bukan spekulasi.

Di sisi lain, ia menyebut pemerintah tetap mewaspadai berbagai tantangan global. Ia mengatakan, pentingnya menjaga permintaan domestik serta meningkatkan daya saing ekspor agar ekonomi tetap tumbuh berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah akan mendorong sektor swasta, yang berkontribusi sekitar 90% terhadap perekonomian. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberian pembiayaan berbunga rendah bagi industri padat karya seperti tekstil hingga alas kaki untuk peremajaan mesin.

“Kita akan lebih aktif menghidupkan sektor swasta agar tetap kompetitif,” kata Purbaya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rasa syukur dan kelegaannya atas pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang berhasil menyentuh angka 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I 2026. Menurutnya, realisasi ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia telah berhasil melampaui stagnasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini tertahan di level 5%.

"Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5 persen,” kata Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5/2026).

Purbaya mengaku sempat merasa tegang sebelum pengumuman resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dirilis. Namun hasil yang melampaui ekspektasi ini dinilai sebagai prestasi besar di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

BPS: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61% di Kuartal I-2026



"Kabar gembira ternyata, jadi kalau target tercapai santailah, saya enggak stress lagi," ujar dia.

Berdasarkan data yang dirilis BPS, pertumbuhan ekonomi periode ini didorong secara signifikan oleh belanja pemerintah serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Kepala BPS, Amalia Adhininggar Widyasanti menjelaskan, bahwa meskipun konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan kontribusi 54,36% terhadap PDB. Pertumbuhan tercepat justru datang dari sektor pengeluaran pemerintah.

Konsumsi pemerintah mencatatkan lonjakan pertumbuhan hingga 21,81% pada kuartal I 2026. Kenaikan tajam ini dipicu oleh realisasi belanja pegawai serta pelaksanaan program sosial pemerintah.

"Komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi konsumsi pemerintah 21,81%. karena realisasi gaji ke 14 atau THR, belanja barang, dan jasa yang diserahkan ke masyarakat," kata Amalia.

Amalia merinci bahwa pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) serta belanja barang dan jasa yang disalurkan kepada publik, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk pertumbuhan 5,61 persen di Q1-2026, angkanya memang terlihat kuat. Bahkan bisa dibilang di atas ekspektasi

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada kuartal I 2026 menjadi modal awal positif untuk menjaga momentum, dengan penguatan investasi dan aktivitas ekonomi yang lebih berkelanjutan.

"Untuk pertumbuhan 5,61 persen di Q1-2026, angkanya memang terlihat kuat. Bahkan bisa dibilang di atas ekspektasi," kata Yusuf dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, ia menyampaikan jika dilihat lebih dalam, terdapat beberapa faktor yang bersifat sementara dan terkonsentrasi pada awal tahun.

Ia mencontohkan Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah yang jatuh penuh di kuartal pertama, sehingga dorongan konsumsi langsung terpusat pada periode tersebut.

Selain itu, belanja pemerintah yang cukup kuat di awal tahun serta basis perbandingan tahun lalu yang relatif rendah turut menopang capaian pertumbuhan tersebut.

"Jadi wajar kalau angkanya terlihat tinggi. Artinya, untuk keberlanjutan kita perlu sedikit lebih hati-hati. Apalagi secara kuartalan sebenarnya ekonomi sempat terkontraksi. Itu sinyal bahwa momentumnya tidak sekuat yang terlihat di angka tahunan," ujarnya.

Ke depan, ia menilai tantangan tetap perlu diantisipasi, terutama dari tekanan eksternal seperti harga energi global dan nilai tukar yang masih lemah.

Jika kondisi tersebut berlanjut, dampaknya dapat mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan.

Karena itu, kata dia, capaian pada kuartal I ini dinilai sebagai modal awal yang baik untuk menjaga pertumbuhan dalam kisaran target tahunan.

Menurutnya, dorongan pada kuartal berikutnya perlu mulai ditopang oleh investasi dan aktivitas ekonomi yang lebih struktural, tidak lagi bergantung pada faktor musiman.

Ia menambahkan data investasi sebenarnya cukup positif dan perlu terus dijaga momentumnya melalui percepatan proyek, kepastian regulasi, serta iklim usaha yang kondusif agar sektor swasta terus berekspansi.

Di sisi lain, perhatian terhadap daya beli dan lapangan kerja juga menjadi penting, mengingat konsumsi pada kuartal I banyak dipengaruhi faktor musiman seperti THR dan belanja Lebaran yang bersifat sementara.

Sementara itu, dari sisi industri mulai terlihat adanya tekanan, tercermin dari indikasi awal PMI manufaktur yang berada di bawah level ekspansif, padahal sektor ini berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja formal.

Dengan demikian, pemerintah perlu menjaga agar tekanan di sektor riil tidak berlanjut, sekaligus mengantisipasi risiko inflasi dan nilai tukar, serta dinamika ekspor-impor agar stabilitas ekonomi tetap terjaga ke depan.

"Untuk risiko, yang paling perlu dijaga menurut saya tetap kombinasi inflasi dan nilai tukar. Saat ini inflasi memang masih terkendali, tapi tekanan biaya di level produsen sudah mulai naik. Biasanya ini akan muncul ke harga konsumen dengan jeda waktu," tuturnya.

Di sisi lain, tambah Yusuf, pelemahan rupiah membuat biaya impor ikut naik, terutama untuk bahan baku dan energi. Hal itu perlu diantisipasi karena bisa menekan daya beli sekaligus menambah beban dunia usaha.

"Di luar itu, ada juga tekanan dari sisi eksternal. Kinerja ekspor mulai melambat sementara impor meningkat, sehingga kontribusi ke pertumbuhan tidak sekuat sebelumnya. Ini bisa berdampak ke neraca eksternal dan pada akhirnya kembali ke stabilitas nilai tukar," katanya.

Terpisah, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.447,7 triliun, dan atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat Rp6.187,2 triliun.

"Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen pada triwulan I-2026," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026. Kinerja tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik, mulai dari konsumsi rumah tangga hingga kegiatan produksi industri.

"Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/5/2026).

Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini. Industri pengolahan tercatat tumbuh 5,04% (yoy), didorong oleh kinerja industri makanan dan minuman, logam, komputer dan elektronik, serta kimia dan farmasi.

Amalia menjelaskan, pertumbuhan industri pengolahan juga ditopang oleh meningkatnya permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, tumbuh 6,26% seiring meningkatnya produksi dan impor barang konsumsi, modal, serta bahan baku.

Sektor konstruksi turut mencatat pertumbuhan 5,49% yang didorong aktivitas pembangunan oleh pemerintah dan swasta. Sementara sektor pertanian tumbuh 4,97%. Secara kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), lima sektor utama adalah industri pengolahan (19,07%), perdagangan (13,28%), pertanian (12,67%), konstruksi (9,81%), dan pertambangan (8,69%).

Sejumlah sektor juga mencatat pertumbuhan tinggi, antara lain akomodasi dan makan minum yang tumbuh 13,14% didorong momentum libur nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, jasa lainnya tumbuh 9,91% seiring peningkatan perjalanan wisatawan, serta transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04% akibat meningkatnya mobilitas masyarakat.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama. Konsumsi masyarakat meningkat seiring momentum hari besar keagamaan, kebijakan pengendalian inflasi, serta stimulus seperti diskon transportasi dan pemberian THR.

Sementara itu, PMTB tumbuh 5,96% didorong investasi pemerintah dan swasta, sedangkan konsumsi pemerintah melonjak 21,81% seiring realisasi belanja pegawai dan program sosial. Secara wilayah, pertumbuhan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 7,93%, diikuti Sulawesi 6,95%, dan Jawa 5,79%, yang seluruhnya berada di atas rata-rata nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 tercatat mencapai 5,61% year on year (YoY). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan 5,39% YoY pada kuartal IV/2025 atau 4,87% YoY pada kuartal I/2025. Perekonomian yang solid ini menjadi stimulus penguatan pasar modal.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada sesi I perdagangan hari ini, Selasa (5/5/2026) menguat 0,83% ke 7.029. Indeks komposit kini kembali ke level psikologis usai sepanjang pekan lalu tertekan dan berakhir di 6.956.

"Sinyal solidnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 menopang optimisme di pasar, mengantarkan IHSG untuk ditutup menguat 0,83% ke level 7.030 pada akhir sesi I perdagangan," tulis tim riset Mirae Asset Sekuritas, Selasa (5/5/2026).

Analis mencatat dalam sesi I ini saham-saham big banks mendominasi lonjakan, misalnya seperti BBRI yang menguat 3,6%, BBNI 2,9%, BMRI menguat 2,5% dan BBCA yang naik 2,1%.

Dari sektoral, 7 dari 11 indeks saham sektoral menguat. Penguatan dipimpin oleh sektor IDX Transportas dan IDX Financial yang naik masing-masing naik 1,14% dan 1,32%.

Adapun, data PDB Indonesia kuartal I/2026 bila dibedah menunjukkan bahwa lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi tercatat pada akomodasi dan pergudangan yang naik 13,14% YoY, sedangkan sektor pertambangan terkontraksi 2,14% YoY.

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi ada pada komponen konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan 21,81% YoY. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% YoY dengan kontribusi PDB sebesar 54,36%.

Solidnya PDB nasional kuartal I/2026 ini menjadi penopang bursa Indonesia di saat bursa negara Asia lainnya sedang tertekan.

"Bursa-bursa utama Asia kompak melemah seiring kembali meningkatnya eskalasi ketegangan antara AS dengan Iran," tulis analis.

Sementara itu, tim riset Phitraco Sekuritas memperkirakan IHSG akan tetap berada di level 7.000 pada akhir perdagangan nanti. Secara teknikal, penguatan IHSG sesi I menunjukkan histogram negatif MACD yang cenderung mengecil, sementara indikator stochastic RSI membentuk golden cross di oversold area.

"Sehingga kami memperkirakan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan menuju level 7.050 pada perdagangan sesi II," tulis analis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 sebesar 5,61%. Capaian PDB ini lebih besar dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni senilai 4,87%.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti merincikan soal pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 atas harga harga berlaku sebesar Rp6.187,2 triliun, atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2026 bila dibandingkan triwulan I-2025 atau year on year tumbuh sebesar 5,61%,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2206).

Amalia juga mengatakan soal beberapa catatan peristiwa domestik yang mempengaruhi PDB pada kuartal awal 2026. Mulai dari tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat, seperti konsumsi per kapita kelompok restoran dan hotel yang tumbuh 11,63% hingga nilai transaksi elektronik, kartu debit, dan kartu kredit yang tumbuh 4,20%.

Mobilitas masyarakat juga diungkap BPS mengalami peningkatan saat momen libur nasiobal dan hari raya keagamaan, baik secara jumlah perjalanan dalam negeri yang tumbuh 13,14% maupun tingkat perjalanan luar negeri sebesar 8,62%. "Ada dorongan stimulus dari pemerintah sepanjang triwulan I-2026," kata Amalia.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai impor Indonesia pada Maret 2026 mencapai USD19,21 miliar, atau tumbuh 1,51 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan struktur impor menunjukkan pergeseran pada kelompok penggunaan barang. Penurunan terjadi pada impor barang konsumsi, sementara impor bahan baku dan barang modal justru meningkat dan menjadi penopang utama.

“Kondisi Maret 2026 menunjukkan impor barang konsumsi turun 10,81 persen (yoy). Sebaliknya, impor bahan baku/penolong naik 2,15 persen dengan andil 1,53 persen. Nilai impor barang modal juga meningkat 4,98 persen,” ujar Ateng dalam konferensi pers, Senin (5/4/2026).

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia sepanjang Januari–Maret 2026 mencapai USD61,30 miliar, tumbuh 10,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan sektornya, impor minyak dan gas (migas) tercatat sebesar USD3,17 miliar atau naik 1,34 persen (yoy). Sementara itu, impor nonmigas masih mendominasi dengan nilai USD16,04 miliar, tumbuh 1,54 persen (yoy) dan memberikan andil terbesar terhadap total impor nasional.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Tim ekonom dan analis HSBC memprakirakan pemerintah tetap bisa menjaga defisit di bawah 3% terhadap PDB. Namun pertumbuhan ekonomi diramal berisiko tak sampai 5%.

Pada taklimat media HSBC Indonesia Economy and Investment Outlook Kuartal II/2026, Kamis (23/4/2026), Managing Director, Chief India Economist and Macro Stretegsit, Asean Economist, HSBC Global Investment Research, Pranjul Bhandari mengatakan ekonomi Indonesia dibuka pada awal 2026 dengan baik.

Hal ini tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan ekonomi hampir 5,4% pada kuartal IV/2025, berkat pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter.

Kendati demikian, Pranjul memandang guncangan harga energi akibat perang AS-Israel dan Iran bakal memberikan dampak dari sejumlah jalur. Utamanya, guncangan yang turut menyebabkan disrupsi di jalur perdagangan energi dunia yakni Selat Hormuz turut berdampak pada kecukupan pasokan.

"Mengapa ini berbeda dengan guncangan-guncangan sebelumnya yang pernah kita lihat, karena ini tidak hanya karena harga energi, namun juga kuantitasnya. Apakah akan ada cukup minyak? Apakah akan ada cukup gas?," jelasnya, dikutip Jumat (24/4/2026).

Dampaknya kepada Indonesia, lanjut Pranjul, akan terasa pada seluruh indikator perekonomian yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca pembayaran, serta APBN. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia.

Dari sisi inflasi, kenaikan indeks harga konsumen bisa dapat dikendalikan apabila harga minyak bertengger di sekitar US$80 per barel tahun ini. Pranjul menyebut itu adalah skenario dasar (base case scenario) pihaknya.

Di Indonesia, apabila hal tersebut terjadi, maka inflasi sepanjang tahun diprakirakan bisa dijaga di bawah 3,5%. Namun, ini sudah berada di atas target BI yaitu 2,5%+-1%. Keputusan pemerintah menjaga harga BBM subsidi dinilai bisa membantu meredam inflasi.

Kemudian, pada pertumbuhan ekonomi, dampaknya masuk utamanya dari sektor perdagangan dan transportasi. Apabila dampak perang berkepanjangan, maka sektor industri bisa terdampak akibat kenaikan harga-harga terkait dan berujung ke daya beli.

"Saya tidak akan itu akan meningkat tinggi, namun apabila itu naik sedikit saja, yang mana kami prediksi, maka itu akan bisa menurunkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi melemah," terangnya.

Di sisi lain, pengaruh pelemahan pada investasi akibat banyaknya ketidakpastian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Sementara itu, pemerintah diketahui menargetkan ekonomi tumbuh 5,4% sesuai dengan yang ditargetkan tahun lalu.

"Untuk itu, kami percaya bahwa turun dan mungkin bisa di bawah 5% sepanjang tahun," ujar Pranjul.

Pada sisi neraca pembayaran, kenaikan impor bisa memengaruhi kinerja neraca dagang dan berdampak ke transaksi berjalan. Apabila defisit transaksi berjalan melebar, maka otoritas moneter harus mencari cara guna memperbaikinya dari sisi transaksi modal dan finansial atau aliran modal masuk ke pasar keuangan.

Namun demikian, pemerintah pada sisi fiskal diprakirakan bisa menjaga batas defisit APBN di bawah 3%.

"Apakah pemerintah akan mempertahankan batas defisit 3%? Menurut kami secara umum mereka akan mempertahankan batas defisit," tutur Pranjul.

Menurutnya, pemerintah masih dapat membuat ruang fiskal dalam jangan pendek di tengah tingginya belanja subsidi. Efisiensi belanja, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) serta optimalisasi penerimaan negara dinilai membantu pemerintah untuk mengelola fiskal secara efisien.

"Tentu jangka menengah merupakan pertanyaan berbeda. Dalam jangka menengah, apabila batas defisit betul-betul diinginkan 3%, maka harus ada banyak reformasi penerimaan," pungkasnya.