Bisnis.com, SEMARANG - Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng Syariah) merayakan hari jadi ke 18 tahun dengan memperkuat penetrasi ekonomi syariah melalui kolaborasi strategis lintas sektor, mulai dari lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga sektor swasta. Langkah ini diambil untuk mendorong inklusi keuangan syariah sekaligus memperluas dampak sosial ekonomi di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Mas Waris, menyatakan bahwa usia ke-18 merupakan tonggak penting bagi perusahaan untuk merefleksikan kontribusi nyata di tengah dinamika industri keuangan syariah.

“Momentum Milad ke-18 ini menjadi saat yang tepat bagi kita semua untuk bermuhasabah, merefleksikan perjalanan yang telah dilalui, sekaligus meneguhkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada Bank Jateng Syariah,” ujar Waris dalam Pengajian Akbar Milad ke-18 Bank Jateng Syariah yang berlangsung di Gedung MP Prof Amin Abdullah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Minggu (24/05/2026).

Menurut Waris, peran lembaga keuangan syariah di era modern tidak boleh hanya terpaku pada indikator pertumbuhan bisnis semata. Institusi ini memikul tanggung jawab besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Waris memaparkan bahwa sinergi yang kokoh dengan institusi pendidikan dan komunitas muslim menjadi pilar utama dalam memperluas jangkauan pasar keuangan berbasis syariah.

“Selama ini, Bank Jateng Syariah terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan keuangan syariah yang tidak hanya amanah dan profesional, tetapi juga inovatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami percaya bahwa keberadaan Bank Jateng Syariah harus mampu menjadi bagian dari solusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta,” kata Waris.

Sektor swasta turut menyambut positif komitmen Bank Jateng Syariah itu. Direktur Utama PT Siesta, Ali Fahmi Perwira Negara, mengapresiasi visi jangka panjang yang ditunjukkan oleh manajemen Bank Jateng Syariah dalam membangun kemitraan yang produktif.

“Kami melihat Bank Jateng Syariah memiliki komitmen kuat dalam membangun kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan. Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya dalam mendukung pengembangan sektor usaha berbasis syariah dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Ali.

Selain berfokus pada penguatan bisnis dan ekosistem syariah, perayaan milad ini juga diimbangi dengan aksi kepedulian sosial melalui penyaluran bantuan kepada sejumlah panti asuhan di wilayah sekitar. Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan bagi korporasi.

Bank Jateng Syariah menerima penghargaan bergengsi “The Best Banking Sharia 2026”. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kinerja keuangan, inovasi produk, serta konsistensi perusahaan dalam menjaga kepatuhan syariah (sharia compliance) sepanjang tahun berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun depan. Pada saat yang sama, pemerintah ‘mengerem’ belanjanya. Mesin pertumbuhan pun ditumpukan kepada swasta. Pertanyaannya: apakah dunia usaha siap?

Pada Rabu (20/5/2026), pemerintah telah menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 kepada parlemen.

Dalam dokumen yang akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bersama DPR itu, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% (nilai tengah: 6,15%).

Angka tersebut jauh lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipatok di level 5,4%. Menariknya, pada saat pemerintah ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan fiskal justru sebaliknya.

Dalam KEM-PPKF 2027, target belanja negara ditetapkan berada di kisaran 13,62% sampai dengan 14,80% (nilai tengah: 14,21%) terhadap produk domestik bruto (PDB). Rentan belanja negara itu justru lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan dalam KEM-PPKF 2026 yaitu 14,19% sampai dengan 14,75% (nilai tengah: 14,47%) terhadap PDB.

Singkatnya, pemerintah ingin akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan bukan didorong ekspansi belanja negara, melainkan ekspansi sektor swasta. Dalam pidato pemaparan KEM-PPKF 2027 di rapat paripurna DPR, Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan arah tersebut.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin seluruh aktivitas ekonomi bertumpu pada negara. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memperbesar peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menemukan peran swasta yang lebih besar. Besar tapibener, jangan besar tidak benar,” ujar Prabowo.

Tantangan Masih Berat

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menganggap target pertumbuhan ekonomi dalam KEM-PPKF 2027 yang jauh di atas rata-rata ekonomi dalam 10 tahun terakhir itu lebih sebagai sinyal politik dan jangkar ekspektasi.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan menetapkan target yang tinggi. Masalahnya adalah tantangan perekonomian ke depan masih berat karena tekanan dari eksternal dan internal.

Dari sisi eksternal, era suku bunga global tinggi (higher for longer) diproyeksikan masih membayangi. Kondisi ini dipicu oleh ekspektasi laju inflasi Amerika Serikat (AS) yang masih meningkat serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengerek harga energi global.

Akibatnya, bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed belum memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan moneternya secara agresif. Kondisi tersebut cenderung mendorong aliran modal keluar dari negara berkembang seperti Indonesia (capital outflow) sehingga menekan nilai tukar.

Di dalam negeri, perkembangan eksternal itu cenderung mendorong Bank Indonesia (BI) mengetatkan kebijakan moneternya dengan menahan dan bahkan mengerek suku bunga acuan guna melindungi stabilitas rupiah.

Kecenderungan itu tercermin dalam pengumuman hasil rapat dewan gubernur edisi Mei 2026, yang mana BI menaikkan suku bunga acuannya (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.

Bahkan pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan ada kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya (Fed Fund Rate) pada 2027.

Langkah tersebut otomatis akan mempengaruhi kebijakan moneter dalam negeri: jika ingin mencegahcapital outflowmaka BI perlu menjaga selisih BI Rate dengan Fed Fund Rate tetap menarik.

"Di titik inilah muncul tarik-menarik kebijakan. Pemerintah ingin investasi dan konsumsi swasta menjadi motor pertumbuhan, tetapi pada saat yang sama fiskal dijaga tetap disiplin, sementara moneter sedang mengetat. Baik fiskal maupun moneter sama-sama tidak sedang dalam mode ekspansif," jelas Yusuf kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Singkatnya, dalam kondisi beban biaya kredit yang mahal akibat tingginya BI Rate dan ruang fiskal terbatas, sektor swasta justru dituntut bekerja ekstra keras.

Padahal, menurut Yusuf, minat pengusaha untuk melakukan ekspansi umumnya akan menyusut apabila dihadapkan pada ketidakpastian biaya dana dan stabilitas kurs.

Kalangan pengusaha mengonfirmasi kecenderungan itu. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira melihat tantangan perekonomian masih berat pada tahun depan akibat pembiayaan yang cenderung masih mahal akibat perkembangan suku bunga acuan.

Angga pun menekankan bahwa tekanan eksternal dan internal itu akan mendorong sektor swasta lebih berhati-hati melakukan ekspansi usaha.

“Dunia usaha masih akan ekspansi, namun lebih hati-hati, lebih terukur, dan fokus pada sektor-sektor yang punyademand[permintaan] kuat, insentif jelas, dan kepastian pasar,” ujarnya kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Prasyarat Akselerasi Pertumbuhan

Agar dunia usaha bisa tetap ekspansi di tengah tren pembiayaan yang mahal, Hipmi menekankan setidaknya ada lima prasyarat mutlak. Dengan demikian, target akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud.

Pertama, kepastian regulasi dan deregulasi. Angga menekankan bahwa pengusaha saat ini tidak hanya menghitung insentif, tetapi juga risiko terkait kepastian perizinan, perpajakan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga aturan tata niaga ekspor-impor.

Kedua, stabilitas nilai tukar dan inflasi. Angga mengingatkan bahwa volatilitas nilai tukar rupiah memberikan tekanan berat bagi pelaku usaha, terutama industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor.

Ketiga, otoritas fiskal, moneter, dan perbankan didorong menciptakan akses pembiayaan yang adaptif terutama untuk sektor produktif seperti UMKM dan padat karya. Angga mengusulkan skema blended finance, penjaminan pemerintah, hingga insentif khusus sektor prioritas.

Keempat, belanja pemerintah harus bersifat crowding in alias menstimulus sektor swasta. Meski belanja dirancang untuk ‘ditahan’ pada tahun depan, namun kualitasnya justru harus diperbaiki dengan diarahkan sektor-sektor yang bisa memancing investasi swasta masuk lebih besar.

Kelima, fokus industrialisasi. Angga menekankan bahwa motor penggerak ekonomi tidak bisa lagi hanya bertumpu pada konsumsi domestik, melainkan harus didorong oleh sektor mineral, petrokimia, energi, pangan, hingga ekonomi digital.

"Jadi kalau ditanya apakah dunia usaha siap ekspansi? Jawabannya siap. Tetapi dunia usaha membutuhkan sinyal bahwa pemerintah dan otoritas moneter mampu menjaga stabilitas, konsisten dengan kebijakannya, sekaligus menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan predictable," tutupnya.

Sementara itu, Yusuf menekankan pemerintah masih bisa memaksimalkan ruang fiskal yang terbatas agar tetap memiliki daya ungkit terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

Misalnya, komposisi belanja wajib diarahkan ke sektor dengan efek penggandaan yang tinggi seperti infrastruktur strategis, rantai industri domestik atau hilirisasi, bantuan sosial untuk menjaga konsumsi rumah tangga bawah, serta dukungan manufaktur padat karya.

Di atas semua itu, Yusuf menegaskan pemerintah harus memperjelas strategi sektoral yang mendukung pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

"Pemerintah ingin tumbuh lebih tinggi, tetapi sektor mana yang akan menjadi lokomotif utama masih perlu diperjelas. Dampaknya akan sangat berbeda bila pertumbuhan ditopang oleh hilirisasi berbasis komoditas dibanding manufaktur padat karya atau perumahan," jelasnya.

Dalam KEM-PPKF 2027, memang belum dijelaskan strategi sektoral. Dokumen tersebut hanya menjelaskan pertumbuhan ekonomi akan difokuskan lewat implementasi delapan klaster program kerja prioritas nasional (PKPN).

Delapan klaster PKPN tersebut adalah kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ardi Sugiyarto menjelaskan nantinya belanja pemerintah akan fokus membiayai klaster yang bersifat infrastruktur publik dan pengungkit perekonomian seperti pendidikan hingga kesehatan.

Sementara klaster yang bisa menghasilkan profit alias keuntungan akan dirancang untuk dibiayai Danantara dan swasta. Ardi mencontohkan, hilirisasi, energi, hingga kedaulatan pangan akan diserahkan ke swasta dan BUMN atau Danantara.

“[Jadi] swasta dan Danantara dengan kekuatan entrepreneurship-nya mengambil bagian dari program prioritas itu untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus mendukung prioritas nasional, tapi juga menghasilkan profit,” ungkap Ardi dalam siniar Ngonten Fiskal kanal YouTube DJSEF Kemenkeu, Kamis (22/5/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengandalkan peran sektor swasta sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan 6,5 persen pada 2027.

Purbaya optimistis target tersebut realistis dicapai seiring mulai bergeraknya investasi dan aktivitas dunia usaha dalam negeri.

"Sekarang aja, tahun ini aja kita dorong mendekati 6 persen, jadi peluangnya besar sekali. Saya harap tahun depan mesin-mesin swastanya sudah berjalan lebih baik dibanding sekarang," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).

Ia menilai mesin pertumbuhan sektor swasta saat ini baru mulai bergerak dan belum sepenuhnya optimal menopang ekonomi nasional.

"Ini dengan mesin swasta yang baru mulai bergerak loh, belum penuh. Saya pikir tahun depan udah bergerak lebih cepat," ujarnya.

Purbaya juga meyakini target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai meski rupiah kini berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS. Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah, termasuk melalui intervensi di pasar obligasi.

[Gambas:Youtube]

"Kita kan udah masuk ke bond market, tapi juga ada langkah-langkah pemerintah yang membuat rupiah akan menguat dengan signifikan," katanya.

Ia memastikan asumsi makro dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 telah disusun menggunakan perhitungan yang matang.

"Jadi asumsi itu udah kita hitung dengan model ekonometri yang cukup baik lah," ucapnya.

Terkait perpajakan, Purbaya mengatakan pemerintah belum berencana menambah jenis pajak baru pada 2027. Namun, opsi tersebut tetap terbuka jika kondisi ekonomi masyarakat dinilai sudah membaik.

"Itu asumsi belum ada kenaikan pajak baru, tapi kalau nanti udah cukup sehat ekonomi masyarakat, ya kita akan pikirkan ini secara bertahap," katanya.

"Jadi kita enggak akan menerapkan pajak yang bisa mengganggu daya beli masyarakat dan mengganggu arah ekonomi," imbuhnya.

Dalam dokumen KEM-PPKF 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target itu lebih tinggi dibanding target pertumbuhan dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Pemerintah juga memproyeksi inflasi berada di rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada level 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Di sisi fiskal, pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan belanja negara diproyeksikan sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB. Defisit anggaran diarahkan tetap terjaga pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung produk-produk asli Indonesia yang mendunia, antara lain Indomie, Kopiko, hingga Es Teler 77.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin seluruh aktivitas ekonomi bertumpu pada negara. Sebaliknya, pemerintah ingin memperbesar peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun tetap dijalankan secara sehat dan bertanggung jawab.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdana pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menemukan peran swasta yang lebih besar, tapi besar tapi bener jangan besar tidak benar,” ujar Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menilai sejumlah perusahaan nasional telah menunjukkan kemampuan bersaing di pasar internasional. Ia mencontohkan produk-produk Indonesia yang sudah dikenal luas di berbagai negara.

Menurut dia, produk mi instan milik Indofood, yakni Indomie, telah memiliki pasar global yang kuat bahkan dikenal luas di Eropa hingga Afrika.

“Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka,” katanya.

Selain itu, Prabowo juga memuji keberhasilan Mayora Indah dalam memasarkan produk permen kopi Kopiko ke pasar internasional.

“Perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador, presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana,” ujar Prabowo yang langsung disambut tawa peserta sidang.

Suasana sidang sempat mencair ketika Prabowo beberapa kali melontarkan candaan di tengah pidatonya. Saat meminta izin minum kopi kepada pimpinan sidang Puan Maharani, ia menyebut produk Kopiko akan disukai karena presidennya gemar minum kopi.

“Kopiko seneng presidennya peminum kopi,” katanya berseloroh.

Prabowo juga menyinggung pentingnya mendorong perusahaan swasta nasional agar semakin unggul dan mampu memperluas pasar.

Ia bahkan menyebut salah satu jaringan kuliner nasional, Es Teler 77, sebagai contoh merek lokal yang dikenal luas oleh masyarakat.

“Ada juga itu es apa itu, Es Teler 77, berapa? 77 kan. Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya Es Teler 88,” ujar Prabowo yang kembali memancing gelak tawa anggota dewan.

Candaan tersebut dilanjutkan dengan gurauan terkait kader Partai Gerindra yang hadir dalam sidang.

“Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak,” kata Prabowo.

Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi menilai peran sektor swasta perlu diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional setelah ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 yang ditopang lonjakan belanja pemerintah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai kenaikan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi front loading untuk menjaga aktivitas ekonomi domestik.

“Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I,” kata Dipo kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah pada kuartal I turut ditopang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pencairan tunjangan hari raya (THR) yang membantu menjaga konsumsi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen pada kuartal I 2026, tertinggi dalam sekitar 10 tahun terakhir.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,96 persen, ekspor tumbuh 0,9 persen, dan impor meningkat 7,18 persen.

Lonjakan belanja negara tersebut merupakan bagian dari strategi jump start economy pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan efek berganda terhadap konsumsi maupun investasi domestik.

Dipo menilai strategi tersebut cukup membantu menopang aktivitas ekonomi dan investasi pada awal tahun.

“Belanja pemerintah naik sekitar 22 persen ditopang oleh MBG dan THR, sementara PMTB sebesar 28 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) didorong oleh pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Namun, Dipo mengingatkan ruang fiskal pemerintah tetap terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya perlu semakin ditopang investasi sektor swasta.

Menurut dia, kepastian usaha dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha agar investasi terus tumbuh.

Dipo juga menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 sangat terbantu momentum Lebaran yang mendorong belanja masyarakat. Namun, menurut dia, kondisi sektor manufaktur masih perlu dicermati.

“Konsumsi sepertinya sangat dibantu oleh periode Lebaran, namun, dari Februari hingga April, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur turun. Angka terakhir bahkan di bawah level 50, artinya ada kontraksi di industri manufaktur,” ujarnya.

Karena itu, ia mengingatkan penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja formal perlu terus ditingkatkan untuk menjaga konsumsi domestik secara berkelanjutan.

“Peran swasta jelas harus ditingkatkan. Kepastian usaha juga menjadi faktor kunci agar swasta bisa terus berinvestasi,” ucap Dipo.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga mengatakan belanja pemerintah yang ekspansif memang dapat mempercepat pemulihan ekonomi.

Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah pada dasarnya bertujuan meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan menopang pertumbuhan ekonomi.

“Jika disalurkan tepat sasaran, ini mempercepat pembangunan,” ujar Esther.

Namun, ia menilai efek berganda dari belanja negara sekitar Rp815 triliun masih perlu dioptimalkan untuk mendorong investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

“Uang hasil pajak dan penerbitan utang negara tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan menciptakan investasi yang menghasilkan lapangan kerja dan memberi insentif bagi sektor-sektor produktif,” ungkapnya.

Ia menambahkan belanja pemerintah yang ekspansif tetap perlu dijaga agar tidak memperbesar tekanan terhadap defisit anggaran dalam jangka panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengeklaim kian mempercepat realisasi investasi melalui penyederhanaan proses bisnis serta penyelesaian berbagai hambatan investasi secara efektif, praktis, dan transparan.

Langkah penguraian hambatan aliasdebottleneckingini bertujuan untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Proses tersebut dilakukan oleh pemerintah, salah satunya, melalui KanalDebottleneckingSatuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Penguraian hambatan itu juga dikatakan akan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih ada.

Skema penguraian hambatan investasi dan bisnis yang dilakukan pemerintah kini mencakup penyelesaian berbagai kendala, mulai dari perizinan, regulasi, perpajakan, logistik, infrastruktur, akses energi hingga koordinasi lintas sektor, baik pemerintahan pusat maupun daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pada Selasa (12/5/2026) bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kuat, Indonesia perlu meningkatkan investasi dan partisipasi sektor swasta dalam perekonomian.

“Oleh karena itu, iklim usaha yang lebih baik, kebijakan investasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat, serta konsistensi penegakan aturan menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi sektor swasta di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Meski begitu, Purbaya menyebut bahwa implementasi hal-hal tersebut masih perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan. Hal itu, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan para investor dalam menjalankan usaha dan berinvestasi di Indonesia.

Dia pun mengatakan bahwa pembentukan KanalDebottleneckingmenjadi salah satu pendekatan praktis untuk mewujudkan kondisi itu.

Purbaya melihat bahwa mekanisme KanalDebottleneckinglebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi. Hal itu disebabkan oleh perbaikan regulasi yang langsung berasal dari permasalahan nyata yang memang dihadapi dunia usaha di Indonesia.

Dia dan pihaknya mengaku telah mendengar langsung permasalahan dari sektor swasta dan telah menyelesaikannya. Tidak lupa, dia menyebut bahwa peraturan yang ada akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno juga menegaskan pentingnya penguatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam mendukung peningkatan investasi nasional.

Dia menggarisbawahi dinamika ekonomi global saat ini, termasuk adanya fenomena penggunaan hubungan ekonomi sebagai senjata. Tren itu kemudian yang mengharuskan negara-negara untuk makin adaptif dan cerdik dalam menjaga daya saing ekonominya.

Havas mengatakan bahwa Indonesia saat ini tidak sekadar bersaing dalam aspek lahan, insentif pajak, maupun fasilitas investasi semata dengan negara-negara lain. Namun, persaingan juga terjadi dalam hal pembangunan kepercayaan, kapasitas, efisiensi, ketahanan, kepastian hukum dan strategi investasi yang kredibel serta berkelanjutan.

Berhubungan dengan itu, upayadebottleneckingdisebut sebagai aspek penting untuk menciptakan proses investasi yang lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan investor.

Havas menekankan bahwa isu investasi, perdagangan, serta hubungan ekonomi internasional kini telah menjadi bagian penting dari kekuatan diplomasi Indonesia. Isu-isu itu pun turut dibahas dalam berbagai proses negosiasi internasional.

Dia pun menyatakan bahwa para Perwakilan Indonesia di luar negeri memiliki peran yang sangat krusial dalam memfasilitasi investasi, baik menuju (inboundmaupun dari Indonesia (outbound). Para wakil juga menjadi pihak penerima pengaduan hambatan investasi serta menjadi fasilitator penyelesaian masalah investasi.

Maka, dia menilai bahwa Satgas P3-MPPE dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh Perwakilan RI di luar negeri dalam menemukan, memantau, dan menindaklanjuti potensi investasi dari berbagai aktor internasional lain secara terarah dan terkoordinasi.

Pemerintah pun menegaskan komitmen mereka untuk terus memperkuat fasilitasi investasi, kepastian hukum, serta kemitraan antara pemerintah dan para pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah juga menekankan komitmen Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi. (Laurensius Katon Kandela)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah menyiapkan pendekatan baru untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Strategi itu dijalankan melalui mekanisme de-bottlenecking atau penghapusan hambatan investasi berbasis persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha.

Pemerintah menilai pendekatan tersebut penting guna memperkuat peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keterlibatan investor dan dunia usaha menjadi faktor utama dalam upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029.

“Tanpa partisipasi sektor swasta yang signifikan, hampir mustahil menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen,” kata Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel: Resolving Bottleneck, Accelerating Investment di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menkeu menjelaskan kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional hanya sekitar 10 persen. Adapun sekitar 90 persen aktivitas ekonomi ditopang sektor swasta.

Menurut dia, pemerintah kini memprioritaskan pembenahan iklim bisnis melalui kebijakan investasi yang lebih fleksibel, kepastian hukum, serta konsistensi penegakan aturan.

Pemerintah juga ingin memperkuat implementasi kebijakan lewat mekanisme yang lebih praktis dan transparan agar kepercayaan investor tetap terjaga.

“Pendekatan saya adalah sebaliknya. Saya mendengarkan dari pihak sektor swasta apa masalah mereka sebenarnya, dan kami memecahkan masalah tersebut,” ujar Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Di balik pertumbuhan yang terlihat tinggi, tekanan terhadap kelas menengah masih berlangsung dan mulai mengubah pola konsumsi warga.

Permata Institute for Economic Research menilai pertumbuhan ekonomi awal tahun lebih banyak ditopang belanja pemerintah dan faktor musiman Ramadhan-Lebaran, bukan karena penguatan daya beli masyarakat secara menyeluruh.

Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal I perlu dibaca secara hati-hati karena terdapat efek basis rendah dan dorongan konsumsi musiman selama Ramadhan dan Lebaran.

“Pertumbuhan ekonomi kita masih lebih bersifat fiscal driven, bukan private driven,” kata Faisal dalam Virtual Media Briefing PIER Economic Review Kuartal I Tahun 2026, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, belanja pemerintah menjadi penopang utama pertumbuhan pada awal tahun. Government expenditure bahkan tumbuh hingga 21,81 persen secara tahunan.

Namun, di sisi lain, tekanan terhadap kelas menengah masih terlihat. Permata menilai daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya, terutama pada kelompok menengah bawah.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap penurunan kelas menengah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. “Kalau kita melihat kondisinya dalam lima tahun terakhir, kelas menengah masih menunjukkan tren penurunan,” ujar Josua.

Ia mengatakan, kondisi tersebut juga tercermin dari pasar tenaga kerja yang masih didominasi sektor informal. Di saat bersamaan, masyarakat mulai mengubah pola konsumsi akibat tekanan ekonomi.

Fenomena tersebut terlihat dari meningkatnya pembelian mobil bekas dibandingkan kendaraan baru. Head of Industry & Regional Research Permata Bank Adjie Harisandi mengatakan, masyarakat kelas menengah kini cenderung menunda pembelian barang tahan lama.

“Segmen menengah bawah dan entry level mengalami tekanan daya beli,” kata Adjie.

Menurut dia, masyarakat sebenarnya masih membeli kendaraan, tetapi beralih ke mobil bekas karena harga lebih terjangkau. Kondisi itu juga tercermin dari meningkatnya pembiayaan multifinance kendaraan bekas.

Sementara itu, kelompok menengah atas justru mulai beralih membeli kendaraan listrik. “Pembeli kendaraan listrik umumnya sudah memiliki kendaraan konvensional sebelumnya,” ujar Adjie.

Permata juga menyoroti perlambatan sektor manufaktur yang mulai tertekan kenaikan biaya produksi dan pelemahan permintaan global. Data PMI manufaktur Indonesia pada April bahkan mulai masuk zona kontraksi.

Selain itu, tekanan global akibat konflik Timur Tengah, pelemahan rupiah, dan kenaikan harga energi dinilai berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat pada semester II tahun ini.

Meski demikian, Permata masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada pada kisaran 5,1 hingga 5,3 persen dengan inflasi tetap terjaga di bawah 3 persen selama harga BBM subsidi tidak dinaikkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal akan mendorong pengembangan infrastruktur nasional secara lebih masif melalui kontribusi dua Special Mission Vehicle (SMV), yakni PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan ritme pembangunan fisik tetap terjaga di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Melalui skema ini, PT SMI akan bergerak sebagai lembaga keuangan pembangunan (Development Finance Institution/DFI) yang berfokus pada proyek pemerintah, sementara PT IIF berperan mengkatalisis keterlibatan swasta pada proyek yang bersifat bankable dan komersial.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk membiayai seluruh pengembangan proyek infrastruktur nasional dari hulu ke hilir.Untuk itu, pengembangan infrastruktur ke depan akan didorong melalui skema blended finance yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta dengan didukung komitmen SMV.

Salah satu skema blended finance yang sudah berjalan yakni Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini diharapkan mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4 dari setiap modal Rp1 yang dikucurkan APBN.

Sejalan dengan hal itu, Purbaya menekankan bahwa pemerintah bersama SMV-nya akan fokus mendukung pendanaan pada proyek yang memiliki dampak ekonomi tinggi (high-economic effect). Proyek tersebut harus memiliki efek turunan (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan nasional.

"Kami sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kami pilih proyek seperti konektivitas kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi," ujar Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, dikutip Minggu (26/4/2026).

Selain itu, dia juga memastikan langkah yang diambil pemerintah akan diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang ramah bagi pertumbuhan sektor swasta. Dengan begitu, kontribusi swasta diharapkan menjadi motor penggerak utama yang lebih signifikan bagi ekonomi RI.

Purbaya optimistis pembangunan infrastruktur nasional akan berjalan lancar apabila upaya tersebut berjalan lancar. Dengan demikian, dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional diikuti dengan kondisi fiskal yang tetap terjaga.

“Jadi dari awal saya mau kunci high growth, tetapi dengan fiskal disiplin. Bisa gak ya? Sepertinya bisa. Karena pada 3-4 tahun lalu kami bisa tumbuh 5,39% dengan kondisi fiskal terjaga di 2,81%. Jadi kalau kami bisa manage bisa lebih baik, harusnya kita bisa tumbuh lebih besar lagi,” jelasnya.

Rekam Jejak Duo Mesin Pembiayaan Infrastruktur

Seiring dengan hal tersebut, manajemen PT Sarana Multi Infrastruktur memastikan komitmennya untuk menjalankan investasi infrastruktur secara lebih berkualitas.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, kebutuhan investasi infrastruktur diproyeksikan mencapai US$625 miliar atau setara Rp10.728 triliun (Asumsi kurs Rp17.165 per dolar) untuk mendorong pertumbuhan inklusif.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah menjelaskan kapasitas anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, diprediksi hanya mampu memenuhi sekitar 40% dari total kebutuhan tersebut. Perinciannya, APBN menyumbang Rp2.469 triliun dan APBD sebesar Rp1.790 triliun.

Artinya, masih terdapat celah pembiayaan (funding gap) yang sangat lebar, yakni senilai US$377,2 miliar atau sekitar Rp6.475 triliun. Celah inilah yang tidak bisa lagi ditutup hanya dengan skema publik konvensional.

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," jelasnya.

Sementara itu, PT Sarana Multi Infrastruktur mencatat telah mengucurkan komitmen pembiayaan infrastruktur hingga Rp275 triliun. Angka ini diraih dalam kurun 17 tahun selama beroperasi sebagai SMV Kemenkeu.

Reynaldi menyatakan kucuran dana tersebut menyasar berbagai proyek strategis nasional. Di mana, total nilai investasi yang berhasil dikelola dari komitmen tersebut mencapai Rp1.183 triliun.

Dia menekankan dukungan pembiayaan tersebut telah memberikan dampak nyata pada sektor lapangan kerja dengan menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," ujar Reynaldi.

Secara terpisah, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) juga mengungkap telah berkontribusi mengguyur pembiayaan proyek Infrastruktur dengan nilai mencapai Rp44 triliun selama 15 tahun beroperasi.

Direktur Utama IIF Rizki Pribadi Hasan menjelaskan bahwa pihaknya telah terlibat dalam pendanaan 182 proyek infrastruktur dengan rasio daya ungkit modal (leverage) mencapai 17,6 kali dari ekuitas awal.

"Dari sisi leverage modal sudah sampai 17,6 kali dari modal awal Rp2,5 triliun," ujar Rizki saat ditemui Bisnis di kantornya.

Portofolio pembiayaan IIF saat ini didominasi oleh tiga sektor utama. Sektor tersebut mencakup telekomunikasi dan informasi, energi dan kelistrikan, serta sektor kontraktor.

Selain itu, IIF aktif mengucurkan dana pada sektor utilitas air bersih, bandara, pelabuhan, hingga infrastruktur sosial. Cakupan ini membuktikan diversifikasi pembiayaan IIF yang sangat luas pada aset-aset produktif.

Ke depan, IIF berkomitmen terus memperluas jangkauan pembiayaan pada berbagai sektor strategis lainnya guna mendorong percepatan pembangunan fisik secara nasional.

"Kami hadir sebagai pelengkap industri perbankan dan pasar modal. Jadi ini instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi, mudah-mudahan cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai," pungkasnya.

Laporan kinerja IIF sepanjang tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 memperlihatkan bahwa perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp185 miliar. Angka itu tumbuh 51,2% dibandingkan Rp122,5 miliar pada tahun sebelumnya.

Selain itu, total aset IIF tercatat tumbuh 5% secara year-on-year (YoY) mencapai Rp15,4 triliun, didorong oleh peningkatan aset produktif sebesar 2%.

Tantangan Dorong Minat Swasta dan PR Transformasi

Merespons rencana tersebut, Ekonom senior sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution memberikan catatan penting. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan demi bisa mendorong ekonomi RI tumbuh maksimal hingga mampu menarik banyak minat investasi swasta.

Salah satu yang perlu menjadi perhatian yakni bagaimana pemerintah mampu menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang dinilai masih terlalu tinggi.

Darmin mengatakan tingginya angka ICOR mencerminkan bahwa investasi yang ditanamkan belum memberikan output ekonomi yang maksimal atau efisien.

“Terus terang ada indikasi sebenarnya ICOR kita masih ketinggian. Kalau kita bandingkan dengan India misalnya, India itu dia ICOR-nya lebih rendah berkisar pada angka 5% sampai 5,5% kira-kira. Kita, ada di angka 6% sampai 6,5%,” jelasnya.

Selisih efisiensi tersebut berdampak langsung pada laju ekonomi, di mana India mampu tumbuh 6%–7% sedangkan Indonesia terjaga di kisaran level 5%.

Oleh karena itu, Darmin menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah transformasi struktural melalui perbaikan ICOR. Pembangunan infrastruktur harus menjadi proses berkelanjutan yang mengubah struktur agraris menjadi basis industri yang kuat.

“Kita selalu melambat pertumbuhannya sejak 2012. Setelah krisis 97–98, kita hanya pernah dua kali pertumbuhan ekonominya itu di atas 6%. Saya lupa persis tahunnya, tetapi seingat saya adalah tahun 2006–2007. Nah, pertanyaannya, apa terjadi?” ujarnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Porsi surat utang atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tercatat turun menjadi sekitar 30% pada akhir 2025, dari sekitar 55% selama lima tahun sebelumnya.

Direktur Corporate Ratings APAC Fitch Ratings Indonesia Felita mengatakan penurunan ini tak lepas dari meredupnya aktivitas penerbitan obligasi oleh BUMN konstruksi atau yang dikenal sebagai BUMN Karya. Selama bertahun-tahun, sektor ini menjadi salah satu penerbit paling aktif, baik melalui obligasi konvensional maupun sukuk.

“Ke depan, dengan sentimen investor yang masih cenderung negatif terhadap sektor ini, aktivitas penerbitan obligasi dari BUMN Karya diperkirakan tetap terbatas,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Adapun, dalam beberapa tahun terakhir, BUMN Karya menghadapi tekanan berat, mulai dari kasus gagal bayar hingga proses restrukturisasi utang. Kondisi tersebut membuat penerbitan obligasi dari sektor ini nyaris berhenti pada tahun lalu.

Menurut Felita, sentimen investor masih cenderung negatif terhadap sektor konstruksi pelat merah. Alhasil, pemulihan emisi obligasi dari BUMN ke depannya masih diperkirakan terbatas.

Di sisi lain, sambungnya, BUMN kini memiliki alternatif sumber pendanaan yang lebih fleksibel, terutama melalui pembiayaan dari bank-bank milik negara. Akses ini membuat ketergantungan terhadap pasar obligasi menjadi berkurang.

Seiring dengan itu, peran sektor swasta mulai menguat sebagai motor utama penerbitan obligasi domestik. Dalam jangka menengah, industri pulp dan kertas, telekomunikasi, serta perusahaan menara telekomunikasi diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar.

Tak kalah penting, sektor komoditas juga semakin dominan. Industri pertambangan logam dan batu bara tercatat menyumbang sekitar 75% dari total penerbitan obligasi domestik sepanjang tahun lalu, mencerminkan tingginya minat investor terhadap sektor berbasis sumber daya alam.

Managing Director Finance Danantara Asset Management Sahala Situmorang juga membenarkan memang ada sedikit penurunan BUMN yang masuk ke pasar untuk mencari pendanaan. Namun, menurutnya, masalah utama BUMN saat ini sebenarnya bukan soal pendanaan, terutama bagi perusahaan yang kinerjanya belum optimal.

Untuk BUMN yang sudah berkinerja baik, dia mencontohkan seperti sektor perbankan atau beberapa perusahaan tambang, model bisnisnya sudah matang. Mereka sudah tahu arah bisnisnya dan bagaimana mendapatkan pendanaan, sehingga cenderung lebih aktif di pasar.

Sebaliknya, untuk BUMN yang belum berkinerja baik, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki model bisnisnya. Setelah model bisnis jelas, barulah fokus ke peningkatan operasional agar lebih efisien dan unggul. Setelah itu, strategi pendanaan akan mengikuti arah bisnis tersebut.

“Jadi pendekatannya harus sistematis, bukan reaktif. Bukan berarti setiap ada masalah langsung diselesaikan dengan mencari pendanaan. Kami tidak melihat pendanaan sebagai solusi utama. Yang paling penting adalah memperbaiki fondasi bisnis terlebih dahulu,” jelasnya,

Dia menegaskan jika arah utama bisnis perusahaan pelat merah sudah jelas, maka pendanaan akan lebih mudah mengikuti.

“Selain itu, kami di Danantara Asset Management juga memiliki fleksibilitas untuk membantu dari sisi pendanaan jika diperlukan. Harapannya, hal ini bisa mendorong peningkatan kinerja BUMN,” imbuhnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan arah kebijakan ekonomi ke depan akan difokuskan untuk mendorong peran sektor swastasebagai motor utama pertumbuhan, di tengah upaya menjaga disiplin fiskal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya bergantung pada belanja pemerintah, melainkan juga harus ditopang oleh kontribusi sektor swasta yang lebih besar.

Hal itu disampaikannya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) 2026 bertajuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sembari tetap menjaga kesehatan fiskal agar tidak menimbulkan risiko jangka panjang.

“Tidak mungkin kita kejar pertumbuhan yang tinggi, sementara fiskal kita berantakan. Jadi dari awal saya mauhigh growth, tapi dengan fiskal disiplin,” ujarnya.

Purbaya menilai kombinasi tersebut bukan hal yang mustahil. Sebab, merujuk pada pengalaman beberapa tahun terakhir, jelasnya, ekonomi RI tetap tumbuh solid dengan defisit fiskal yang terkendali.

“Seperti 3–4 tahun lalu, kita bisa tumbuh 5,39%, fiskalnya terjaga di 2,81%. Jadi kalau kita bisamanagelebih baik, harusnya kita bisa tumbuh lebih cepat lagi,” katanya.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya menghidupkan kembali peran sektor swasta dalam mendorong ekspansi ekonomi nasional. Pasalnya, kontribusi sektor swasta terhadap perekonomian jauh lebih besar dibandingkan dengan pemerintah.

“Private sectormenyumbang 90% bagi perekonomian, sementara pemerintah cuma 10%,” ucapnya.

Oleh karena itu, Purbaya menegaskan kebijakan pemerintah ke depan akan diarahkan untuk memperkuat peran sektor swasta agar dapat tumbuh lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuatprivate sectortumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan kepada pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar 437,9 miliar dolar AS. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 434,9 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh sebesar 2,5 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy).

“Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik, khususnya bank sentral, seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami penurunan,” kata Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Anton memerinci, dari ULN publik, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar 215,9 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen (yoy).

“Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang,” ujarnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,6 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah. Sementara itu, peningkatan ULN BI didorong oleh kenaikan kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh BI, sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.