Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi 2027, Swasta Siap Ambil Alih?
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6,15% dengan mengandalkan sektor swasta, meski tantangan eksternal dan internal masih berat.
(Bisnis.Com) 23/05/26 08:00 229698
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun depan. Pada saat yang sama, pemerintah ‘mengerem’ belanjanya. Mesin pertumbuhan pun ditumpukan kepada swasta. Pertanyaannya: apakah dunia usaha siap?
Pada Rabu (20/5/2026), pemerintah telah menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 kepada parlemen.
Dalam dokumen yang akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bersama DPR itu, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% (nilai tengah: 6,15%).
Angka tersebut jauh lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipatok di level 5,4%. Menariknya, pada saat pemerintah ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan fiskal justru sebaliknya.
Dalam KEM-PPKF 2027, target belanja negara ditetapkan berada di kisaran 13,62% sampai dengan 14,80% (nilai tengah: 14,21%) terhadap produk domestik bruto (PDB). Rentan belanja negara itu justru lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan dalam KEM-PPKF 2026 yaitu 14,19% sampai dengan 14,75% (nilai tengah: 14,47%) terhadap PDB.
Singkatnya, pemerintah ingin akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan bukan didorong ekspansi belanja negara, melainkan ekspansi sektor swasta. Dalam pidato pemaparan KEM-PPKF 2027 di rapat paripurna DPR, Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan arah tersebut.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin seluruh aktivitas ekonomi bertumpu pada negara. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memperbesar peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menemukan peran swasta yang lebih besar. Besar tapibener, jangan besar tidak benar,” ujar Prabowo.
Tantangan Masih Berat
Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menganggap target pertumbuhan ekonomi dalam KEM-PPKF 2027 yang jauh di atas rata-rata ekonomi dalam 10 tahun terakhir itu lebih sebagai sinyal politik dan jangkar ekspektasi.
Menurutnya, tidak ada yang salah dengan menetapkan target yang tinggi. Masalahnya adalah tantangan perekonomian ke depan masih berat karena tekanan dari eksternal dan internal.
Dari sisi eksternal, era suku bunga global tinggi (higher for longer) diproyeksikan masih membayangi. Kondisi ini dipicu oleh ekspektasi laju inflasi Amerika Serikat (AS) yang masih meningkat serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengerek harga energi global.
Akibatnya, bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed belum memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan moneternya secara agresif. Kondisi tersebut cenderung mendorong aliran modal keluar dari negara berkembang seperti Indonesia (capital outflow) sehingga menekan nilai tukar.
Di dalam negeri, perkembangan eksternal itu cenderung mendorong Bank Indonesia (BI) mengetatkan kebijakan moneternya dengan menahan dan bahkan mengerek suku bunga acuan guna melindungi stabilitas rupiah.
Kecenderungan itu tercermin dalam pengumuman hasil rapat dewan gubernur edisi Mei 2026, yang mana BI menaikkan suku bunga acuannya (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.
Bahkan pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan ada kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya (Fed Fund Rate) pada 2027.
Langkah tersebut otomatis akan mempengaruhi kebijakan moneter dalam negeri: jika ingin mencegahcapital outflowmaka BI perlu menjaga selisih BI Rate dengan Fed Fund Rate tetap menarik.
"Di titik inilah muncul tarik-menarik kebijakan. Pemerintah ingin investasi dan konsumsi swasta menjadi motor pertumbuhan, tetapi pada saat yang sama fiskal dijaga tetap disiplin, sementara moneter sedang mengetat. Baik fiskal maupun moneter sama-sama tidak sedang dalam mode ekspansif," jelas Yusuf kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).
Singkatnya, dalam kondisi beban biaya kredit yang mahal akibat tingginya BI Rate dan ruang fiskal terbatas, sektor swasta justru dituntut bekerja ekstra keras.
Padahal, menurut Yusuf, minat pengusaha untuk melakukan ekspansi umumnya akan menyusut apabila dihadapkan pada ketidakpastian biaya dana dan stabilitas kurs.
Kalangan pengusaha mengonfirmasi kecenderungan itu. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira melihat tantangan perekonomian masih berat pada tahun depan akibat pembiayaan yang cenderung masih mahal akibat perkembangan suku bunga acuan.
Angga pun menekankan bahwa tekanan eksternal dan internal itu akan mendorong sektor swasta lebih berhati-hati melakukan ekspansi usaha.
“Dunia usaha masih akan ekspansi, namun lebih hati-hati, lebih terukur, dan fokus pada sektor-sektor yang punyademand[permintaan] kuat, insentif jelas, dan kepastian pasar,” ujarnya kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).
Prasyarat Akselerasi Pertumbuhan
Agar dunia usaha bisa tetap ekspansi di tengah tren pembiayaan yang mahal, Hipmi menekankan setidaknya ada lima prasyarat mutlak. Dengan demikian, target akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud.
Pertama, kepastian regulasi dan deregulasi. Angga menekankan bahwa pengusaha saat ini tidak hanya menghitung insentif, tetapi juga risiko terkait kepastian perizinan, perpajakan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga aturan tata niaga ekspor-impor.
Kedua, stabilitas nilai tukar dan inflasi. Angga mengingatkan bahwa volatilitas nilai tukar rupiah memberikan tekanan berat bagi pelaku usaha, terutama industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor.
Ketiga, otoritas fiskal, moneter, dan perbankan didorong menciptakan akses pembiayaan yang adaptif terutama untuk sektor produktif seperti UMKM dan padat karya. Angga mengusulkan skema blended finance, penjaminan pemerintah, hingga insentif khusus sektor prioritas.
Keempat, belanja pemerintah harus bersifat crowding in alias menstimulus sektor swasta. Meski belanja dirancang untuk ‘ditahan’ pada tahun depan, namun kualitasnya justru harus diperbaiki dengan diarahkan sektor-sektor yang bisa memancing investasi swasta masuk lebih besar.
Kelima, fokus industrialisasi. Angga menekankan bahwa motor penggerak ekonomi tidak bisa lagi hanya bertumpu pada konsumsi domestik, melainkan harus didorong oleh sektor mineral, petrokimia, energi, pangan, hingga ekonomi digital.
"Jadi kalau ditanya apakah dunia usaha siap ekspansi? Jawabannya siap. Tetapi dunia usaha membutuhkan sinyal bahwa pemerintah dan otoritas moneter mampu menjaga stabilitas, konsisten dengan kebijakannya, sekaligus menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan predictable," tutupnya.
Sementara itu, Yusuf menekankan pemerintah masih bisa memaksimalkan ruang fiskal yang terbatas agar tetap memiliki daya ungkit terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.
Misalnya, komposisi belanja wajib diarahkan ke sektor dengan efek penggandaan yang tinggi seperti infrastruktur strategis, rantai industri domestik atau hilirisasi, bantuan sosial untuk menjaga konsumsi rumah tangga bawah, serta dukungan manufaktur padat karya.
Di atas semua itu, Yusuf menegaskan pemerintah harus memperjelas strategi sektoral yang mendukung pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.
"Pemerintah ingin tumbuh lebih tinggi, tetapi sektor mana yang akan menjadi lokomotif utama masih perlu diperjelas. Dampaknya akan sangat berbeda bila pertumbuhan ditopang oleh hilirisasi berbasis komoditas dibanding manufaktur padat karya atau perumahan," jelasnya.
Dalam KEM-PPKF 2027, memang belum dijelaskan strategi sektoral. Dokumen tersebut hanya menjelaskan pertumbuhan ekonomi akan difokuskan lewat implementasi delapan klaster program kerja prioritas nasional (PKPN).
Delapan klaster PKPN tersebut adalah kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ardi Sugiyarto menjelaskan nantinya belanja pemerintah akan fokus membiayai klaster yang bersifat infrastruktur publik dan pengungkit perekonomian seperti pendidikan hingga kesehatan.
Sementara klaster yang bisa menghasilkan profit alias keuntungan akan dirancang untuk dibiayai Danantara dan swasta. Ardi mencontohkan, hilirisasi, energi, hingga kedaulatan pangan akan diserahkan ke swasta dan BUMN atau Danantara.
“[Jadi] swasta dan Danantara dengan kekuatan entrepreneurship-nya mengambil bagian dari program prioritas itu untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus mendukung prioritas nasional, tapi juga menghasilkan profit,” ungkap Ardi dalam siniar Ngonten Fiskal kanal YouTube DJSEF Kemenkeu, Kamis (22/5/2026).
#pertumbuhan-ekonomi #akselerasi-ekonomi #swasta-ambil-alih #kebijakan-fiskal #sektor-swasta #target-pertumbuhan #belanja-negara #ekonomi-2027 #tantangan-ekonomi #suku-bunga-global #capital-outflow #st