REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah menyiapkan pendekatan baru untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Strategi itu dijalankan melalui mekanisme de-bottlenecking atau penghapusan hambatan investasi berbasis persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha.

Pemerintah menilai pendekatan tersebut penting guna memperkuat peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keterlibatan investor dan dunia usaha menjadi faktor utama dalam upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029.

“Tanpa partisipasi sektor swasta yang signifikan, hampir mustahil menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen,” kata Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel: Resolving Bottleneck, Accelerating Investment di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menkeu menjelaskan kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional hanya sekitar 10 persen. Adapun sekitar 90 persen aktivitas ekonomi ditopang sektor swasta.

Menurut dia, pemerintah kini memprioritaskan pembenahan iklim bisnis melalui kebijakan investasi yang lebih fleksibel, kepastian hukum, serta konsistensi penegakan aturan.

Pemerintah juga ingin memperkuat implementasi kebijakan lewat mekanisme yang lebih praktis dan transparan agar kepercayaan investor tetap terjaga.

“Pendekatan saya adalah sebaliknya. Saya mendengarkan dari pihak sektor swasta apa masalah mereka sebenarnya, dan kami memecahkan masalah tersebut,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Platform infrastruktur pembayaran dan produk digital skala enterprise, Ayoconnect fokus melakukan restrukturisasi internal untuk menghadapi dinamika yang berkembang di industri teknologi finansial (tekfin/fintech).

Direktur Utama Ayoconnect Group Chiragh Kirpalani menjelaskan pihaknya fokus melakukan peninjauan internal terhadap tata kelola dan prosedur operasional, sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai prinsip kepatuhan, transparansi, dan tanggung jawab.

Hal ini juga seiring meningkatnya perhatian publik terhadap integritas operasional perusahaan sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) Kategori 1 yang telah memiliki 140 klien, termasuk Bank Mandiri, BRI, BSI, serta berbagai bank digital dan lembaga keuangan lain.

"Ayoconnect sedang berada pada tahap penting menuju kematangan organisasi. Kami menyadari perlunya memperkuat tata kelola dan memastikan struktur manajemen kami lebih kokoh, transparan, dan siap untuk tumbuh berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (25/10/2025).

Salah satu langkah restrukturisasi internal Ayoconnect demi meningkatkan transparansi, keberlanjutan dan kepercayaan publik, yakni penunjukan Faisal Rachman, mantan Direktur TASPEN, sebagai Special Advisor bagi CEO Ayoconnect Group pada Oktober 2025.

Pasalnya, Faisal membawa lebih dari 30 tahun pengalaman di industri keuangan, baik di sektor BUMN maupun swasta. Kariernya dimulai di PT Taspen (Persero) sebagai Corporate Secretary sebelum menjabat sebagai Direktur Research, Planning, dan IT.

Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Operasional dan Marketing di PT Arthaloka, serta aktif sebagai anggota Komite Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sejak 2004.

Penunjukan Faisal Rachman telah mendapatkan dukungan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham utama, termasuk Ilham Habibie, Mandiri Capital, BRI Ventures, serta investor fintech global Finch Capital.

"Kami berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas Ayoconnect di tengah tantangan industri. Transformasi yang sedang dijalankan, termasuk kehadiran Pak Faisal, menjadi bagian dari visi kami untuk memulihkan kepercayaan publik dan menyiapkan Ayoconnect memasuki dekade keduanya dengan lebih kuat," tambah Chiragh.

Sementara itu, Faisal menegaskan kesiapannya untuk membantu Ayoconnect melalui masa transisi dan memastikan perusahaan berada pada jalur yang benar menuju stabilitas dan pertumbuhan.

"Saya melihat semangat pembelajaran dan komitmen dari manajemen Ayoconnect untuk memperkuat integritas serta posisi mereka di industri fintech nasional. Dengan tata kelola yang lebih baik dan kemitraan yang kuat bersama regulator serta lembaga keuangan, Ayoconnect dapat terus berkontribusi secara positif bagi ekosistem pembayaran di Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten konstruksi pelat merah PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mencatat penurunan laba bersih lebih dari 50% pada semester I/2025. Di tengah tekanan tersebut, perseroan menegaskan fokus untuk menggenjot proyek-proyek bernilai tambah dan memperkuat tata kelola keuangan. Tahun ini, PTPP menargetkan laba bersih sebesar Rp157 miliar.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan salah satu upaya yang ditempuh PTPP adalah dengan melakukan transformasi penguatan tata kelola, transparansi dan integritas dalam setiap aktivitas bisnis dan proyek strategis nasional (PSN).

“Tata kelola yang kuat adalah kunci keberlanjutan bisnis. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikelola perusahaan mencerminkan profesionalisme dan integritas tinggi,” ujar Joko dalam keterbukaan informasi, Minggu (19/10/2025).

Joko mengatakan perseroan juga terus memperkuat sistem audit, manajemen risiko, dan pelaporan digital agar perusahaan semakin kredibel di mata investor dan mitra kerja.

Selain memperkuat sistem dan struktur internal, PTPP juga memperluas penerapan compliance culture melalui pelatihan integritas, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), serta evaluasi rutin terhadap kebijakan kepatuhan di seluruh anak perusahaan.

Kinerja keuangan perusahaan juga terus dijaga melalui pengelolaan arus kas yang lebih disiplin dan pengendalian proyek dengan pendekatan portofolio berbasis profitabilitas. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari strategi PTPP untuk memperkuat fundamental keuangan di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

“Ke depan, fokus kami tidak hanya menyelesaikan proyek besar, tetapi memastikan setiap proyek memberi nilai tambah finansial dan reputasional bagi perusahaan,” tegasnya.

Adapun sepanjang Januari sampai Agustus 2025 PTPP mencatatkan nilai kontrak baru sebesar Rp15,28 triliun. Nilai kontrak tersebut setara 53,6% dari target kontrak 2025 sebesar Rp28,5 triliun.

Komposisi kontrak baru PTPP didominasi oleh proyek dengan sumber dana BUMN sebesar 51,2%, swasta sebesar 31%, dan pemerintah sebesar 17,8%.

Dari sisi segmen, kontribusi terbesar kontrak baru berasal dari pertambangan 19,5%, gedung 17,81%, power plant sebesar 17,56%, jalan dan jembatan 15,81%, pelabuhan 15,26%, minyak dan gas 5,39%, irigasi 4,63%, bendungan 1,78%, bandara 1,40%, serta industri sebesar 0,85%.

Menilik rapor keuangan semester I/2025, PTPP membukukan laba bersih sebesar Rp65,25 miliar, atau terpangkas 55,61% dibandingkan laba bersih semester I/2024 sebesar Rp147 miliar. Penurunan laba bersih tersebut sejalan dengan pendapatan usaha PTPP yang terpangkas 23,71% dari Rp8,79 triliun menjadi Rp6,70 triliun.

Untuk tahun ini, PTPP memproyeksi pendapatan sebesar Rp18,25 triliun dengan laba bersih sebesar Rp157 miliar.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.