Bisnis.com,SURABAYA — Emiten produsen kerupuk dan saus, PT Sekar Laut Tbk. (SKLT), membukukan kinerja positif sepanjang tahun buku 2025 dengan mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 16% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp2,65 triliun pada akhir 2025.

Sekretaris Perusahaan SKLT, Jimmy Herlambang, menjelaskan capaian ini didorong oleh penguatan rantai distribusi dan inovasi produk di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurutnya, pendapatan neto SKLT meningkat dari Rp2,29 triliun pada 2024 menjadi Rp2,65 triliun pada akhir 2025. Pertumbuhan ini juga diikuti oleh kenaikan laba usaha sebesar 6% menjadi Rp126 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp119 miliar.

"Pertumbuhan signifikan terjadi pada segmen saus dan sambal yang melonjak 16%, dari Rp670 miliar menjadi Rp775 miliar. Sementara itu, segmen kerupuk mencatatkan kenaikan 12% menjadi Rp495 miliar dari sebelumnya Rp441 miliar," ungkapnya saat RUPST di Surabaya, Selasa (28/04/2026).

Sebaliknya, dia menambahkan, segmen roti mengalami koreksi sebesar 8% menjadi Rp64 miliar, yang dipengaruhi oleh dinamika pasar dan isu produk terafiliasi global.

Adapun pada 2026, SKLT menetapkan target pertumbuhan penjualan sebesar 10% dengan proyeksi laba bersih di kisaran 10% hingga 15%. Perseroan telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi untuk menghadapi gejolak harga bahan baku dan kemasan yang meningkat akibat krisis geopolitik.

“Kami telah menetapkan penyesuaian harga jual rata-rata sekitar 10% di awal tahun ini untuk menjaga margin. Fokus kami adalah memperkuat penetrasi pasar domestik hingga ke pelosok daerah serta memperluas jangkauan ekspor,” jelasnya.

Guna menunjang target tersebut, dia menyebut, SKLT mengalokasikan belanja modal (capex) untuk peremajaan mesin produksi. Kapasitas produksi perseroan yang berada di level 50.000 ton pada 2025 ditargetkan meningkat menjadi 65.000 ton pada 2026.

Dia menegaskan, peningkatan kapasitas ini difokuskan pada lini saus dan sambal, menyusul tingginya permintaan pasar terhadap kemasan ritel saset (retail pack) 9 gram yang dinilai lebih terjangkau bagi konsumen.

Selain meningkatkan output, penggunaan mesin baru ini diproyeksikan mampu mengefisiensikan konsumsi energi dan menekan biaya produksi.

Di sisi ekspor, Jimmy menambahkan, SKLT berupaya melakukan diversifikasi pasar guna mengantisipasi hambatan logistik di wilayah Timur Tengah. Perseroan mulai membidik pasar baru di kawasan Asia, seperti Taiwan dan China, serta merambah pasar Afrika.

"Saat ini, porsi ekspor berkontribusi sekitar 15% terhadap total penjualan, sementara pasar domestik masih mendominasi sebesar 85%," ujarnya.

Hingga akhir 2025, Jimmy menyebut total aset SKLT tumbuh 18% menjadi Rp1,8 triliun. Aset lancar meningkat 10% dengan komponen terbesar pada persediaan senilai Rp454 miliar dan piutang usaha Rp312 miliar.

"Meskipun total liabilitas meningkat 34% menjadi Rp816 miliar akibat kebutuhan investasi, perseroan menegaskan kemampuan likuiditas tetap terjaga. Hal ini tercermin dari peningkatan ekuitas sebesar 8% menjadi Rp984 miliar, yang memperkuat struktur modal perusahaan melalui pendanaan non-utang," tuturnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA —Target pertumbuhan ekonomi 8% yang menjadi sasaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diperkirakan bertumpu pada empat sektor utama yakni manufaktur, konstruksi, infrastruktur, dan teknologi dalam beberapa tahun ke depan.
Global Chief Economist Juwai IQI Shan Saeed mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memiliki modal yang kuat untuk mendorong perekonomian mulai dari stabilnya kondisi makroekonomi yang tecermin dari tingkat inflasi yang terjaga dan nilai tukar yang masih dalam takaran.
Selain itu, stabilitas politik di Indonesia dinilai cukup baik untuk memantik arus modal asing menanamkan investasi di Indonesia.
“Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kredit perbankan akan terus tumbuh. Sektor-sektor yang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan kredit di antaranya manufaktur, konstruksi, infrastruktur, dan teknologi,” ujar Shan dalam diskusi media dengan tema Perspektif Global: Menakar Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Gejolak Global yang digelar oleh Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) pada Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, untuk mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan Presiden Prabowo, kredit perbankan ditargetkan bisa tumbuh hingga double digit.
Mengutip data Bank Indonesia, outstanding kredit perbankan hingga Maret 2026 senilai Rp8.516 triliun atau tumbuh 8,9% year-on-year (YoY).
Perkembangan kredit dari golongan debitur, penyaluran kepada korporasi melaju pertumbuhannya hingga 14% YoY. Sementara itu, kredit kepada perorangan tercatat tumbuh 4%.
Adapun laju kredit dari jenis penggunaan, pertumbuhan kredit investasi paling tinggi yakni mencapai 20%, disusul kredit modal konsumsi yang tumbuh 5,8%, dan kredit modal kerja tumbuh sebesar 4%.
Di kelompok kredit konsumsi yang mencerminkan daya beli masyarakat, penyaluran kredit kendaraan bermotor mengalami kontraksi hingga 9,2% YoY hingga Maret 2026. Geliat pertumbuhan terlihat di kredit multiguna dan kredit pemilikan rumah yang masing-masing tumbuh 8,3% dan 4,5%.
Di kelompok kredit modal kerja dan investasi, pertumbuhan sektor konstruksi mencatatkan pertumbuhan paling tinggi yakni masing-masing 30,3% YoY dan 65,7% YoY pada Maret 2026.

Kejar Target Pertumbuhan

Dari aspek makro, Shan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini masih bisa terjaga di kisaran 5%. Bahkan, momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 6% tahun ini cukup terbuka.
Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk hingga 280 juta, Shan menuturkan hal itu menjadi modal untuk menggenjot konsumsi yang berimplikasi pada laju ekonomi.
Kendati dari sisi distribusi pendapatan tidak merata, Shan menuturkan apabila kelas atas memiliki kepercayaan untuk membelanjakan uang, hal itu akan memberi efek turunan kepada kelas menengah dan bawah.
“Kelas menengah di Indonesia itu tulang punggung ekonomi. Program-program prioritas Presiden harus konsisten dijalankan. Tentu saja, dampak dari kebijakan yang dihadirkan itu akan membutuhkan waktu. Tapi setidaknya kebutuhan dasar masyarakat, makan, energi, dan lain-lain mesti dijamin oleh pemerintah,” katanya. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko pelebaran defisit APBN 2026 yang dipicu oleh gejolak harga minyak dikhawatirkan turut berdampak kepada ambisi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Sebab, bengkaknya belanja subsidi energi masyarakat makin memperkecil ruang fiskal pemerintah.

Sehari setelah harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan tak naik, Rabu (1/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN tetap menjadi peredam kejut (shock absorber). Imbasnya, belanja subsidi diperkirakan bengkak sekitar Rp90 triliun sampai Rp100 triliun.

Perkembangan itu otomatis membuat defisit APBN melebar dari target yang ditetapkan UU APBN 2026 yakni Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Menurut Purbaya, apabila harga minyak bertengger di atas US$100 per barel sepanjang tahun, maka defisit APBN bisa melebar hingga ke 2,9% terhadap PDB.

Untuk itulah, secara simultan pemerintah melakukan penghematan. Pemerintah dan swasta diminta untuk kerja dari rumah atau work from home (WFH) seminggu sekali demi menghemat belanja subsidi BBM sampai Rp6,2 triliun.

Bagaimanapun, berbagai kalangan menilai ruang fiskal pemerintah pada akhirnya menjadi makin sempit. Dampaknya diramal bisa berpengaruh kepada iming-iming target pertumbuhan ekonomi ke arah 6%.

Sejatinya porsi belanja atau konsumsi pemerintah terhadap PDB Indonesia selalu di kisaran 7%. Pada 2025 lalu, saat ekonomi tumbuh 5,11% (yoy), kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB berada di level 7,53%. Besarannya sedikit turun dari 2024 yakni 7,74% saat Pemilu Serentak berlangsung.

Akan tetapi, manuver pengetatan belanja pemerintah dipastikan selalu berdampak ke ekonomi. Pada tahun lalu, pertumbuhan PDB menurut pengeluarannya yakni konsumsi pemerintah tercatat terkontraksi berturut-turut pada kuartal I/2025 yakni 1,38% (yoy) dan pada kuartal II/2025 sebesar 0,33% (yoy).

Hal ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi pemerintah berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. Belanja pemerintah lalu baru terakselerasi pada kuartal III/2025 dan kuartal IV/2025. Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), otoritas fiskal pada akhir tahun telah membuka blokir anggaran senilai Rp206,4 triliun dari total Rp306,7 triliun efisiensi.

Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, target pertumbuhan ekonomi 5,4% saat ini masih cukup realistis. Namun, target pertumbuhan ke arah 6% akan sulit dicapai di tengah kebijakan pengetatan belanja.

"Target 5,4% masih cukup realistis, tetapi dorongan ke 6% menjadi makin berat jika kebijakan efisiensi menahan permintaan domestik dan dampak eksternal tidak presisi dan mendorong ekonomi lebih proper," terang Rizal kepada Bisnis, Jumat (3/4/2026).

Rizal menilai, pemerintah kini dihadapkan pada dilema antara menjaga disiplin defisit atau mendorong pertumbuhan. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berambisi agar ekonomi bisa tumbuh 8% pada 2029.

Peran besar fiskal dalam mendorong pertumbuhan pun sudah dimulai sejak kuartal I/2026. Khususnya, untuk mengejar momentum libur Idulfitri. Hal ini terlihat dari pembukuan defisit APBN sampai dengan Februari 2026 sebesar Rp135,7 triliun (0,53% terhadap PDB), atau melesat 342,4% (yoy) dari Februari 2025.

Belum lagi, tekanan dari sisi belanja wajib berupa pembayaran utang yang memakan porsi besar. Pada Februari lalu, estimasi belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membayar bunga utang telah mencapai sekitar Rp99,8 triliun.

Rizal berpandangan bahwa menjaga kredibilitas fiskal adalah jalan yang paling rasional. Hal ini bisa ditempuh dengan menggeser belanja ke sektor dengan efek pengganda tinggi, sehingga pertumbuhan tetap terjaga tanpa memperlebar risiko fiskal.

"Dalam konfigurasi saat ini, 5,4% lebih kredibel, sementara 6% membutuhkan dorongan kebijakan yang jauh lebih kuat di semester II. Seperti bansos tepat sasaran, infrastruktur yang cepat dieksekusi, insentif sektor produktif, dan perlindungan daya beli seraya memangkas belanja administratif yang efek pertumbuhannya rendah," kata Rizal.

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan justru memperkirakan untuk mencapai target pertumbuhan 5,4% saja sudah sulit. Sebab, apabila harga minyak tak kunjung turun, maka daya beli bisa berkurang sehingga konsumsi dan investasi makin melambat.

"Wajar OECD kemarin merevisi pertumbuhan [ekonomi Indonesia] hanya 4,8%. Kalau 5,4% agak jauh kondisi sekarang, less likely bisa tercapai kecuali konflik ini tahu-tahu besok sudah selesai. Itu saja susah mencapai 5,4% menurut saya," terangnya ketika dihubungi.

Defisit Lewati Batas 3%

Deni juga memperkirakan, merujuk pada hitung-hitungan Purbaya, kenaikan harga minyak di level US$100 per barel dalam waktu yang lama justru bisa menyebabkan defisit APBN melewati batas 3%.

Menurutnya, gejolak harga minyak memiliki konsekuensi besar terhadap APBN. Contohnya saja, pada 2022 ketika meletusnya perang Rusia dan Ukraina, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi pada akhir tahun tersebut mencapai Rp551,1 triliun. Realisasinya melonjak tiga kali lipat.

Oleh sebab itu, Deni menilai ruang fiskal pemerintah memang sudah menyusut. Apalagi, memangkas belanja subsidi BBM maupun menaikkan harganya bukanlah pilihan yang populer secara politik.

"Kalau dia berlangsung terus menerus misalnya lebih dari tiga bulan itu bisa melewati 3%," kata Deni.

Sejatinya proyeksi pelebaran defisit ini sudah diperkirakan pada awal Maret 2026. Pada awal serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran, lembaga pemeringkat Fitch Ratings sudah memperkirakan defisit APBN akan berada di level yang sama pada akhir 2025 yakni 2,9% terhadap PDB.

Masalahnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda perang akan segera selesai. Saling tembak misil antara Israel dan Iran masih berlangsung. Israel kini bahkan sudah mulai melakukan invasi ke Lebanon Selatan.

Pada pernyataan terbarunya yang disiarkan secara luas, Presiden AS Donald Trump bahkan mengeklaim bakal melakukan serangan besar-besaran kepada Iran dalam waktu dua sampai tiga minggu ke depan.

"Kami akan membawa mereka kembali ke Zaman Batu," ujar Presiden dari Partai Republik itu.

Antisipasi Disiapkan

Pemerintah menyatakan sudah mengantisipasi dinamika harga minyak global terhadap tekanan fiskal dan inflasi. Terdapat berbagai skenario yang sudah disiapkan melalui pengelolaan APBN yang fleksibel serta kebijakan bauran yang adaptif.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan bahwa ruang fiskal tetap dijaga secara prudent. Menurutnya, langkah efisiensi sampai dengan Rp130,2 triliun sebagai bagian dari '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' turut menjadi upaya menjaga kesehatan fiskal tanpa mengurangi belanja prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan perlindungan masyarakat.

"Terkait risiko geopolitik, termasuk potensi eskalasi di Timur Tengah, hal ini memang berpotensi mendorong volatilitas harga energi dan pasar keuangan global. Namun fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan dukungan konsumsi domestik, hilirisasi industri, serta investasi," terang Haryo kepada Bisnis.

Adapun kalangan pengusaha memandang kebijakan efisiensi bisa dirasakan dari dua sisi. Selain menghadapi tekanan biaya akibat harga energi, sektor riil juga berpeluang merasakan dampak apabila efisiensi menyentuh belanja barang/jasa, proyek, maupun transfer daerah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengakui belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu sumber permintaan domestik yang penting.

"Kombinasi antara tekanan biaya dan potensi pelemahan permintaan ini perlu dicermati, karena dapat mempengaruhi keputusan dunia usaha dalam ekspansi, investasi, maupun penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Apindo, terangnya, memandang refocusing anggaran memang penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mengurangi defisit APBN. Akan tetapi, prosesnya harus dilakukan secara lebih selektif, terukur, dan berbasis produktivitas.

"Belanja yang memiliki multiplier effect tinggi serta berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing industri perlu tetap dipertahankan. Dengan pendekatan yang lebih terarah, kebijakan refocusing dapat tetap menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan produktivitas dan momentum pemulihan ekonomi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia masih optimistis dapat meraih target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% meskipun prospek perekonomian global masih belum menggembirakan.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat mengatakan, kondisi perekonomian global tidak terlalu kondusif jika dibandingkan tren rata-rata sebelum pandemi.

Dia menjelaskan, pada era 2000-2019 pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata mencapai 3,7%. "Tapi prediksi IMF selama 2023-2029 pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,2%," ujarnya dalam serial podcast PIER to Peers Permata Bank yang dipandu Division Head Economic Research Permata Bank Josua Pardede.

Firman menambahkan, dengan melihat tren pertumbuhan itu, maka dapat dikatakan saat ini semua pihak berhadapan dengan kondisi ekonomi global yang kurang kondusif dibandingkan pada masa sebelum pandemi.

Firman menguraikan, perlambatan ekonomi global sejatinya bersifat struktural, setelah berkaca pada tren jangka panjang seperti pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi. Dia melihat masih ada luka ekonomi yang belum pulih pasca pandemi yang terjadi di berbagai negara.

Tidak sedikit yang mengalami pelebaran defisit fiskal dan memiliki rasio utang tinggi sehingga menyebabkan kemampuan negara memberikan stimulus menjadi terbatas. Selain itu, terjadi pula fragmentasi global kebijakan perdagangan dan kebijakan industri terutama pasca pandemi. Banyak negara kemudian menerapkan proteksionisme, termasuk Amerika Serikat, yang justru menjadi momok bagi perdagangan global.

Tidak hanya itu, terjadi pula perlambatan ekonomi di Tiongkok, yang akan berdampak secara global, termasuk terhadap Indonesia. Pasalnya, dalam 10 tahun hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok makin erat. Perlambatan ekonomi Tiongkok sudah terlihat pada tahun 2025, di mana pada semester I 2025, perekonomian Negeri Tirai Bambu masih mampu tumbuh di atas 5% tapi kemudian pada kuartal III 2025 justru tumbuh di bawah 5%.

Perlambatan ekonomi Tiongkok dilihat Firman terjadi secara struktural. Dari sisi konsumsi, keyakinan konsumen belum kembali ke level yang optimistis dan hal ini dapat dilihat dari sektor properti yang masih terkontraksi baik dari sisi investasi maupun harga. Kondisi ini diperkirakan akan tetap berlanjut pada 2026.

Risiko perlambatan ini akan memengaruhi ekspor Indonesia di mana ekspor batu bara dalam satu tahun terakhir mengalami kontraksi, selain lantaran Tiongkok juga terus menggiatkan peralihan ke energi baru terbarukan.

Dia juga melihat dengan adanya proteksionisme dan perang dagang, mengakibatkan produk industri di Tiongkok berlimpah ruah dan harus dilempar ke luar negeri termasuk Indonesia dengan harga yang relatif murah. Hal ini perlu diwaspadai karena produk-produk itu akan berkompetisi dengan produk Indonesia.

"Sebagai antisipasi negara melakukan kebijakan bea masuk anti-dumping, safeguard, antisipasi banjir produk dari luar. Ini tidak akan bisa selesai kalau tidak lakukan G2G dengan Tiongkok. Uni Eropa sudah membuat satgas bersama untuk antisipasi dan hal ini harus juga dilakukan oleh Indonesia," urainya.

Di samping itu, Indonesia perlu juga menggencarkan diversifikasi perdagangan ke negara lain di mana salah satunya adalah India yang perekonomiannya tumbuh positif sehingga menjadi potensi market pengganti Tiongkok.

OPTIMISME DOMESTIK

Dia mengatakan, meski perekonomian global masih suram, untungnya pertumbuhan ekonomi domestik di Indonesia relatif stabil 5%, makroekonomi dan transaksi berjalan terjaga, dan cadangan devisa masih dalam level yang nyaman.

"Ekonomi domestik betul-betul resiliensi tapi tantangan ke depan tidak akan mudah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di bawah 5% dan tidak ada signifikansi investasi meski kinerja ekspor positif dibandingkan tahun sebelumnya," terangnya.

Seperti diketahui, dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4%. DEN, tutur Firman, yakin target ini realistis karena jika dipotret dari sisi kebijakan fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan akselerasi cepat yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menguraikan, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebabkan pengeluaran pemerintah terjadi sejak awal tahun. Sejak awal tahun, secara total, ribuan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) membelanjakan Rp20 triliun sehingga mendorong konsumsi rumah tangga yang mengalami pertumbuhan cerah sejak Kuartal IV 2025 dan diprediksi akan terus meningkat sepanjang 2026.

Faktor lain dari sisi konsumsi rumah tangga adalah penyaluran bansos yang tahun ini diyakini akan semakin tepat sasaran karena menggunakan teknologi biometrik dan terkoneksi dengan data kependudukan, serta sistem pembayaran digital.

Berbicara soal sektor konsumsi rumah tangga, salah satu yang sering menjadi sorotan adalah konsumsi kelas menengah. Firman mengatakan, isu melambatnya daya beli kelas menengah sebenarnya berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Menurutnya, tingkat pengangguran terbuka memang trennya mengalami penurunan. Tapi kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi, tren gap status pekerja malah semakin melebar. Pekerja penuh, sebelum pandemi mencapai 71%, sekarang turun menjadi 67% dan yang dikhawatirkan tingkat pengangguran terbuka yang berpendidikan tinggi mengalami peningkatan.

Ini tidak muncul tiba-tiba, tapi terjadi secara struktural, terutama setelah pandemi. Pemerintah sudah mengetahui masalah ini dan mau tidak mau harus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan menghasilkan investasi baik asing maupun domestik.

Tapi semuanya itu belum cukup untuk mendorong pertumbuhan 5,4% tanpa kehadiran sektor swasta. Investasi ini harus digenjot dan sebagai syarat utamanya adalah regulasi yang memberikan kemudahan berusaha.

Dia melihat pemerintah sudah mulai membenahi berbagai regulasi itu seperti revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), tapi masih perlu ditingkatkan untuk memberikan kepastian berusaha.

Di samping itu, hilirisasi juga dia nilai perlu ditingkatkan, bukan hanya pada sektor pertambangan tapi juga di sektor pertanian, perikanan serta kelautan, yang diyakini lebih banyak menyerap tenaga kerja.

DEN juga melihat industri padat karya seperti garmen dan alas kaki, yang meski tengah surut, tapi realitanya masih banyak investasi asing yang tertarik masuk ke sektor ini, meski ada juga persoalan yang mesti diatasi secara cepat.

"Faktor SDM jadi persoalan. Karena itu butuh waktu untuk melatih SDM, sehingga harus ada percepatan penguatan vokasi ke bidang yang minat investasinya cukup tinggi," pungkasnya.

Untuk memahami lebih jauh pandangan para narasumber mengenai dinamika ekonomi global dan prospek Indonesia ke depan, Anda dapat menyaksikan diskusi lengkapnya melalui video berikut:

• Episode 5:https://per.mt/piertopeers-eps5
• Episode 6:https://per.mt/piertopeers-eps6

Bisnis.com, JAKARTA —PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyatakan belum melakukan revisi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026 meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya memberi arahan penyesuaian pada sejumlah bank.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan manajemen saat ini fokus mengeksekusi rencana yang sudah ada, dengan kemungkinan evaluasi pada pertengahan tahun.

“Iya, kami kan RBB-nya sudah kita sampaikan Desember. Jadi, kami teruskan aja dengan RBB yang ada sekarang. Nanti Juni mungkin baru kita lihat perkembangannya untuk revisi atau enggak,” ujar Riduan saat ditemui di DPR, Rabu (18/2/2026).

Saat dikonfirmasi apakah revisi masih bersifat tentatif, Riduan menegaskan evaluasi akan melihat dinamika ke depan.“Iya, tapi kan kami selalu bekerja lebih dari RBB,” katanya.

OJK Buka Ruang Negosiasi

Sebagai informasi, sebelumnya target pertumbuhan kredit Bank Mandiri berada di kisaran 7–9%.

Ketua Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya menyampaikan otoritas tengah melakukan pendekatan lebih granular terhadap industri perbankan, termasuk membuka ruang negosiasi atas target pertumbuhan kredit di masing-masing RBB bank.

“Ya ada beberapa hal sebetulnya ya kalau kita lihat strategi yang akan kita pakai ke depan. Pertama memang kalau perbankan itu kita akan fokus sekarang ke individu bank. Jadi memang kenapa negosiasi ini sekarang masih terus berlangsung,” ujar Dian saat ditemui.

Dia menambahkan, proses negosiasi tersebut mencakup seluruh segmen pembiayaan.“Negosiasi terkait pertumbuhan kredit contohnya di masing-masing RBB bank itu masih terus diupayakan sekarang. Ada negosiasi yang lebih tinggi. Nah itu untuk semua jenis kredit ya termasuk korporasi dan lain sebagainya,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini tertahan di kisaran 5% belum cukup kuat untuk menyerap tambahan tenaga kerja baru yang terus memasuki pasar kerja setiap tahunnya.

Purbaya meyakini mesin perekonomian nasional setidaknya harus dipacu hingga level 6,7% sampai 7% hanya untuk menampung angkatan kerja baru tersebut.

"Indonesia sudah lama tumbuh di kisaran 5%. Itu kayaknya bagus, sebagian orang bilang itu sudah maksimal. Padahal menurut saya, kita paling tidak harus tumbuh 6,7% menuju 7% untuk menyerap tenaga kerja baru yang memasuki usia kerja," ujar Purbaya dalam acara Wisuda Program Sarjana dan Vokasi Universitas Indonesia, dikutip Minggu (15/2/2026).

Sejalan dengan itu, bendahara negara itu menggarisbawahi urgensi Indonesia untuk melepaskan diri dari jebakan pendapatan menengah. Dia memaparkan rekam jejak historis negara-negara maju seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, hingga China yang harus mencetak pertumbuhan minimal 10% alias double digit selama lebih dari satu dekade untuk bisa naik kelas.

Oleh karena itu, Purbaya menilai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidaklah muluk-muluk, melainkan sebuah prasyarat fundamental yang harus dicapai Indonesia.

"Sebenarnya 8% masih kurang, harus didorong ke arah 10%. Tapi untuk 5 tahun ke depan kalau dapat 8%, itu sudah cukup," jelasnya.

Meski mematok target tinggi ke depan, Purbaya meminta masyarakat tidak pesimistis dengan fondasi ekonomi saat ini. Dia mengambil contoh realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 yang berhasil menyentuh 5,11%, ditopang oleh dorongan kuat pada kuartal terakhir sebesar 5,39%.

Capaian tersebut, sambung Purbaya, merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20, melampaui raksasa ekonomi seperti China, serta negara lain seperti Arab Saudi dan Spanyol.

Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu memberikan peringatan. Pertumbuhan di level 5% dinilai masih sangat rentan terhadap gejolak.

"Jadi kita gak boleh tumbuh terlalu lambat," katanya.

Lebih lanjut, menghadapi tantangan eksternal, Purbaya menepis narasi pesimistis yang kerap menyebutkan bahwa ketidakpastian global akan membuat masa depan ekonomi Indonesia menjadi gelap. Dia mengingatkan bahwa struktur perekonomian Indonesia ditopang kuat oleh permintaan dalam negeri.

Menurut catatannya, permintaan dalam negeri berkontribusi sekitar 90%, sisanya dari global. Oleh sebab itu, Purbaya meyakini meski global sedang tidak baik-baik saja, perekonomian Indonesia bisa tetap aman asalkan permintaan domestik tetap bisa dijaga.

"Intinya adalah, Anda jangan takut, nasib kita di tangan kita sendiri. Kalau Anda nanti pintar-pintar mengurus permintaan dalam negeri tadi, walaupun ekonominya gonjang-ganjing, kita bilang 'Go to hell', saya gak peduli, kita akan tumbuh dengan baik. Jadi ke depan Indonesia kita harapkan bisa tumbuh dengan baik," tutup Purbaya.

Tenaga Kerja Informal Mendominasi

Memang, struktural ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi oleh pekerja informal. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa proporsi penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai turun berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.

Pada periode tersebut, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk bekerja sebanyak 146,54 juta orang. Sebesar 38,74% di antaranya berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Capaian itu meningkat dari periode Sakernas Agustus 2024 yakni sebanyak 0,65 juta orang, sedangkan meningkat lebih tinggi dari Sakernas Februari 2025 sebanyak 2,72 juta orang.

"Dibandingkan setahun sebelumnya penduduk bekerja buruh/karyawan/pegawai mengalami penambahan sebanyak 0,65 juta orang," terang Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud pada konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

Meski bertambah secara jumlah, namun kalau membandingkannya secara persentase dengan Agustus 2024, jumlah pekerja berstatus buruh, pegawai dan karyawan terpantau menurun. Agustus 2024 proporsinya sebesar 38,80%.

Kemudian, dalam setahun terakhir, jumlah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga atau tidak dibayar menurun hingga 0,30 juta orang atau terbesar.

Capaian penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai itu menambah persentase penduduk dengan status pekerja formal pada Agustus 2025.

"Itu sejalan dengan peningkatan penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, proporsi pekerja formal per Agustus 2025 mengalami peningaktan menjadi 42,20% dari total penduduk yang bekerja," terang Edy.

Kendati demikian, persentase pekerja informal masih dominan dalam pasar tenaga kerja RI. Hal itu ditunjukkan dari persentase pekerja informal yang masih sebesar 57,80%.

Kendati demikian, dominasinya semakin menipis dari Sakernas Februari 2025 yang mencapai 59,40%, dan pada Sakernas Agustus 2024 57,95%.

Sejalan dengan hal tersebut, persentase pekerja formal Agustus 2025 meningkat dari persentase Februari 2025 sebesar 40,50%, dan dari Agustus 2024 42,05%.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penghimpunan dana di pasar modal dapat mencapai Rp250 triliun pada 2026 di tengah agenda reformasi integritas pasar modal Indonesia yang tengah digencarkan.

Sebagaimana diketahui, OJK telah mencanangkan delapan percepatan reformasi integritas pasar modal sebagai respons atas dinamika yang terjadi belakangan ini pascapengumuman kebijakan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

“Dinamika yang terjadi pada pasar modal kami sadari menjadi momentum refleksi bahwa pertumbuhan yang tinggi tidak cukup. Diperlukan langkah perbaikan agar pertumbuhan di pasar modal lebih berkualitas,” kata Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia mengatakan sebagai tindak lanjut komitmen reformasi tersebut, OJK juga akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Task Force Reformasi Integritas Pasar Modal yang akan memastikan delapan rencana aksi dapat terealisasikan sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan.

Pada kesempatan yang sama, Friderica atau akrab disapa Kiki juga mengungkapkan outlook atau target pada sektor keuangan lainnya antara lain kredit perbankan yang diproyeksikan tumbuh sebesar 10-12 persen (year-on-year/yoy) yang didukung pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7-9 persen (yoy).

Kemudian, aset program asuransi diperkirakan tumbuh 5-7 persen (yoy), aset dana pensiun tumbuh 10-12 persen (yoy), dan aset program penjaminan tumbuh 14-16 persen (yoy). Di samping itu, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 6-8 persen (yoy).

OJK juga memproyeksikan total permintaan skor kredit melalui innovative credit scoring dapat mencapai 200 juta permintaan, sementara nilai transaksi melalui agregator diproyeksikan tumbuh hingga Rp27 triliun.

“Kami mengharapkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 serta mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Kiki.

Memasuki tahun 2026, Kiki mengingatkan bahwa fragmentasi geopolitik dan geoekonomi semakin meningkat sehingga terjadi pergeseran kualitas perdagangan dan pola aliran modal. Namun demikian, Indonesia menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 5,4 persen pada 2026.

Untuk mendukung hal tersebut, OJK memiliki tiga fokus kebijakan antara lain penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang memberikan kontribusi serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan.

“Agenda pendalaman pasar keuangan menjadi semakin krusial untuk mencapai target pertumbuhan melalui peningkatan peran perbankan, asuransi, dan dana pensiun sebagai investor institusional bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara,” kata Kiki.

Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi serta kebijakan yang diambil, OJK pun optimistis kinerja sektor jasa keuangan akan tetap tumbuh secara berkelanjutan pada tahun 2026.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 bisa mencapai 6 persen. Angka itu jauh di atas target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni 5,4 persen, sementara capaian tahun lalu masih di bawah target pemerintah.

Perekonomian Indonesia sepanjang 2025 cuma tercapai 5,11 persen, di bawah target pemerintah 5,2 persen dalam APBN. Begitu juga dengan pertumbuhan kuartal IV 2025 yang hanya 5,39 persen, di bawah harapan Purbaya 5,6 persen.

"Saya optimis terus. Kita coba, walaupun di APBN 5,4 persen, kita coba dorong ke arah 6 persen, kalau bisa untuk 2026," ujarnya ditemui di Istana Negara, Kamis (5/2).

Menurut Purbaya meski pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 tercatat di bawah target yang ia tetapkan sebelumnya. Namun, menurutnya capaian tersebut tetap menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

"Kuartal keempat tumbuhnya 5,39 persen ya. Di bawah target saya 5,6-5,75 persen, tapi pada dasarnya udah lumayan lah," jelasnya.

Pertumbuhan perekonomian di akhir tahun tersebut dinilai sangat lebih baik dari kondisi yang seharusnya. Ia yakin kondisi tersebut akan lanjut pada tahun ini.

"Kita lihat arah perbaikan ekonomi yang clear, yang tadinya mau begini kan (gerakan tangan ke bawah), rupanya terus berjalan. Sekarang pertumbuhan (kuartal) keempat sudah cukup bagus 5,36 persen, cukup bagus. Yang penting arahnya membalik ke arah perbaikan dan ke depan akan semakin membaik," jelasnya.

Purbaya bahkan sangat yakin tren pertumbuhan positif tersebut akan berlanjut pada awal 2026 dan akan semakin menguat pada periode berikutnya seiring dorongan kebijakan fiskal pemerintah.

"Saya pikir kuartal pertama tahun ini, tren pertumbuhan yang kemarin akan terus berlangsung, dan nanti akan semakin cepat di kuartal-kuartal berikutnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan (year on year/YoY) meleset dari target APBN 2025 sebesar 5,2%.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai capaian tersebut cukup positif dan tetap optimistis mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 6% di 2026.

Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 mencapai level 5,39% YoY. Angka itu lebih tinggi dari tiga kuartal sebelumnya yaitu 4,87% pada kuartal I/2025; 5,12% pada kuartal II/2025; dan 5,04% pada kuartal III/2025.

Purbaya mengatakan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 pun masih di bawah ekspektasi pribadinya yaitu sekitar 5,5%—5,7%. Menurutnya, capaian yang ada tetap menjadi sinyal kuat adanya pembalikan arah ekonomi domestik.

"Pada dasarnya sudah lumayan lah. Kita lihat arah pembalikan ekonomi yang clear," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, yang terpenting adalah arah ekonomi Indonesia yang membalik ke arah perbaikan. Ke depan pun, Purbaya optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh membaik.

"Saya pikir triwulan pertama tahun ini tren pertumbuhan yang kemarin akan terus berlangsung. Nanti, akan semakin cepat di triwulan-triwulan berikutnya. Kita coba walaupun di APBN 5,4%, kita coba dorong ke arah 6% kalau bisa untuk tahun 2026," ungkap Purbaya.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11% YoY. Sementara itu, sepanjang 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,03% YoY. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan konsensus ekonom sebelumnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sepanjang 2025 berdasarkan harga produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13.580,5 triliun.

"Secara kumulatif ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,51% secara tahunan," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Amalia menyampaikan dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan infokom.

Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama ekonomi tahun lalu adalah konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). "Sepanjang tahun 2025, wilayah Jawa dan Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 diperkirakan tidak mampu mencapai target pemerintah yakni 5,4%. Sejalan dengan hal tersebut, geliat perekonomian yang diperkirakan tak sekuat perkiraan bisa berdampak ke pengelolaan fiskal pemerintah.

Sekadar catatan, pelambatan ekonomi seperti yang terjadi pada 2025 ikut berdampak ke APBN tahun tersebut. Dampak utama terlihat dari rendahnya penerimaan negara, terutama pajak yang menjadi tulang punggung pemasukan APBN. Realisasinya sampai akhir 2025 lalu Rp1.917 triliun atau hanya 87,6% dari target.

Pada waktu yang sama, lemahnya geliat ekonomi masyarakat akhirnya perlu didukung dengan bantalan dari pemerintah. Akhirnya pemerintah pun menggelontorkan berbagai stimulus sehingga belanja akhir tahun pun membengkak.

Akhirnya, defisit APBN pun melebar menjadi Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Defisit ini nyaris mendekati batas 3% yang diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara.

Tahun 2026 pun tidak luput dari waswas pelebaran defisit APBN. Apalagi, pertumbuhan ekonomi global kini tidak menentu dan sejumlah prediksi lembaga internasional memandang ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh sesuai target pemerintah yakni 5,4%.

Salah satu prediksi terbaru adalah dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Berdasarkan laporan bertajuk World Economic Outlook (WEO) Update yang diterbitkan Januari 2026, lembaga itu memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% (YoY) tidak hanya di 2026 namun juga pada 2027.

Sebenarnya, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh IMF itu direvisi naik sebesar 0,2 poin persentase (percentage points) dari proyeksi yang diterbitkan IMF pada laporan WEO Oktober 2025. Sementara itu, proyeksi ekonomi Indonesia 2027 juga naik sebesar 0,1 poin persentase dari laporan sebelumnya.

Adapun untuk 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 5%.

Proyeksi serupa turut dilaporkan oleh Bank Dunia (World Bank) pada Januari 2026. Dalam laporan terbaru bertajuk Global Economic Prospects edisi Januari 2026, lembaga itu menyoroti bahwa proyeksi pertumbuhan 5,0% untuk 2026 ini mencerminkan revisi ke atas sebesar 0,3 poin persentase dibandingkan perkiraan sebelumnya pada Juni lalu.

Sementara itu, untuk tahun 2027, Bank Dunia mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terakselerasi ke level 5,2%, atau direvisi naik 0,2 poin persentase.

Pemerintah Optimistis

Kendati demikian, pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih bisa mencapai target 5,4%. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid dan prospek pertumbuhan yang positif, di tengah masih berlangsungnya ketidakpastian ekonomi global.

Modal utama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, terangnya, adalah fundamental ekonomi yang terjaga, stabilitas makroekonomi yang kuat, dan bauran kebijakan yang konsisten.

Haryo mengatakan, pemerintah menyambut baik proyeksi IMF terkait dengan ekonomi Indonesia yang tumbuh pada 5,1% pada 2026 dan 5% pada 2025. Proyeksi tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

"Proyeksi IMF ini menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan terjaga, meskipun tekanan global masih cukup tinggi. Pemerintah terus memastikan kebijakan yang diambil bersifat responsif dan antisipatif guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi," ujarnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (24/1/2026).

Sebelumnya, bahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan menembus angka 6% tahun 2026 seiring dengan optimismenya terhadap kinerja pasar modal akan mencetak rekor lebih tinggi lagi.

Purbaya mengeklaim fondasi ekonomi yang telah membaik khususnya ketika dia mulai mengatur kebijakan ekonomi sebagai Menkeu sejak September 2025.

Di sisi lain, dia mengeklaim telah memiliki koordinasi yang lebih baik dengan otoritas moneter yakni Gubernur Bank Indonesia (BI). Untuk itu, dia meyakini target IHSG 10.000 maupun pertumbuhan ekonomi 6% bukan hal yang mustahil.

"Itu bukan angka yang mustahil dicapai. Dari pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding tahun lalu. Sekarang satu tahun penuh ini saya sudah pegang lah ekonominya sama Gubernur BI dan lain-lain," ujar Purbaya pada pembukaan Bursa Efek Indonesia (BEI) di awal 2026, Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Danpak ke Setoran Negara

Pada beberapa kesempatan, Purbaya juga menerangkan kaitan erat antara perekonomian dengan penerimaan pajak. Begitu pula sebaliknya dampak belanja dari APBN kepada dorongan untuk pertumbuhan ekonomi.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai kinerja penerimaan pajak 2025 yang di bawah target sehingga memicu pelebaran shortfall itu juga tak lepas dari ekonomi yang lesu. Terakhir pada kuartal III/2025, ekonomi tumbuh 5,04% (YoY) atau melambat dari kuartal II/2025 yakni 5,12% (YoY).

Asesmen serupa juga disampaikan oleh Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari.

Menurut Pranjul, salah satu tantangan yang bakal dihadapi oleh perekonomian Indonesia di 2026 yaitu pelemahan ekspor. Hal ini tidak terlepas dari efek frontloading yang sudah berlalu sebagai upaya eksportir menghindari tarif impor oleh Amerika Serikat (AS).

Seperti IMF dan World Bank, dia juga memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5%.

"Kami memperkirakan pertumbuhan PDB akan sekitar 5% pada 2026 yang secara umum sejalan dengan perkiraan pemerintah saat ini. Saya juga merasa bahwa kebijakan fiskal dan moneter akan terus bersifat stimulatif, akomodatif, dan tetap baik untuk pertumbuhan sepanjang tahun 2026," terangnya pada media briefing secara daring, Senin (12/1/2026).

Apabila melihat sepanjang 2025, Pranjul mengakui bahwa defisit APBN telah diperkirakan semakin mendekati batas 3%. Apalagi, outlook pemerintah saja pada pertengahan tahun lalu sudah melebar ke 2,78% dari awalnya yang ditetapkan pada UU APBN yakni 2,53%.

Meski demikian, dia melihat bahwa level defisit 2,92% terhadap PDB itu ternyata lebih tinggi dari yang diperkirakan. Penyebab utamanya adalah rendahnya penerimaan negara, yang turut disebabkan oleh pelemahan ekonomi.

Akan tetapi, Pranjul melihat ada potensi perbaikan ekonomi di 2026 sehingga potensi penerimaan negara juga bisa membaik.

"Namun, menurut kami, pertumbuhan PDB nominal pada 2026 dapat meningkat, yang berarti pendapatan pajak dapat meningkat dan memungkinkan pengeluaran lebih banyak tanpa meningkatkan defisit fiskal seperti yang terjadi [di 2025]. Jadi, saya pikir hal itu akan memungkinkan pemerintah untuk terus belanja dan itu akan baik untuk pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Menurut Pranjul, optimisme pertumbuhan ekonomi di 2026 yang harapannya diikuti dengan perbaikan kinerja penerimaan juga terjadi di level global. Sebab, pada 2025, inflasi komoditas global melemah.

Dia turut mewanti-wanti perlunya disiplin fiskal bisa tetap dijaga lantaran pengaruhnya terhadap kepercayaan investor, utamanya mereka yang memegang instrumen surat utang pemerintah atau SBN.

"Pasar sedang mengamati dengan seksama batas defisit fiskal 3%, dan saya pikir apabila hal itu dilanggar maka akan berdampak terutama di pasar SBN. Menurut saya pemerintah sebenarnya tidak perlu melanggar batas tersebut," tuturnya.

Adapun pada 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% sesuai dengan yang ditetapkan pada UU APBN. Sementara itu, pemerintah menganggarkan belanja sebesar Rp3.842,7 triliun dan penerimaan Rp3.153,6 triliun.

Dengan demikian, defisit APBN ditargetkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten tekstil dan garmen, PT Trisula Textile Industries Tbk. (BELL) menetapkan target pertumbuhan pendapatan perseroan hingga 8% YoY pada tahun ini. Sejumlah strategi yang telah disiapkan perseroan belakangan diprediksi bakal mendorong laju positif bagi pertumbuhan perseroan.

Presiden Direktur Trisula Textile Industries Karsongno Wongsodjaja memaparkan perseroan memiliki setidaknya empat strategi untuk tahun ini, salah satunya dengan melakukanperemajaan dan modernisasi mesin berteknologi canggih.

Perseroan pun mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex)senilai Rp21 miliar dengan 70%-nya akan dialokasikan untuk peremajaan mesin. Hal itu dinilai Karsongno penting untuk menjaga efektivitas produksi.

“Manajemen menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 8% untuk tahun 2026,” kata Karsongno dalam paparan publik BELL, Jumat (23/1/2026).

Selain itu, BELL juga berupaya memperkuat R&D perseroan melalui Trisula Innovation Center guna mendorong inovasi yang terintegrasi di sektor tekstil dan garmen. Upaya ini dilakukan untuk mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dengan kehadiran Trisula Innovation Center, BELL berharap dapat berkolaborasi dengansupplieruntuk menularkan inovasi dan mampu menciptakan produk-produk yang bernilai tambah bagi perseroan.

Di segmen ritel, BELL berencana secara rutin meluncurkan produk-produk anyar yang dinilai relevan dengan kebutuhan pasar. Salah satu produk yang akan dirilis oleh BELL tahun ini adalah kain hasilrecycle.

Produk ini nantinya akan dikhususkan untuk pasar ekspor yang diharapkan mampu mendorong pendapatan perseroan dengan lebih signifikan.

Berdasarkan laporan keuangan sepanjang sembilan 2025, BELL membukukkan penjualan ekspor senilai Rp25,77 miliar, sementara penjualan lokal masih mendominasi senilai Rp373,93 miliar. Penjualan ekspor BELL tumbuh 10,74% YoY saat penjualan lokal terkoreksi 2,15% YoY. Secara umum, pendapatan perseroan ditopang oleh segmen korporat sebesar 26%, ritel 60%, dan ekspor sebesar 6%.

“Jadi strateginya tentu kami akan memanfaatkan keunggulan yang kami miliki dan akan kami sesuaikan dengan kebutuhan pasar ekspor yang kami tuju,” katanya.

Adapun sepanjang sembilan bulan 2025, BELL membukukan penjualan neto senilai Rp413,33 miliar atau terkoreksi 3% year-on-year (YoY) dari Rp426,36 miliar pada 9 bulan 2024. Laba bersih perseroan juga turun 40,43% YoY menjadi Rp5,48 miliar.

Meskipun begitu, perseroan optimistis mampu mencetak pertumbuhan sepanjang 2025. Karsongno berharap besar pada kuartal IV/2025 yang dinilai menjadi momentum bagi produk-produk milik perseroan untuk diborong pasar.

“Jadi kami masih tetap optimistis di kuartal IV/2025 kami bisa menyajikan hasil yang bagus, cukup baik, sehingga target kami di 2025 ini penjualan ada peningkatan dibandingkan 2024,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45% pada kuartal IV/2025. Dengan demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 hanya di angka 5,12% atau meleset dari target sebesar 5,2%.

Purbaya merincikan bahwa laju produk domestik bruto (PDB) menunjukkan tren fluktuasi sepanjang tahun. Tercatat, ekonomi RI tumbuh 4,87% pada kuartal I/2025, kemudian berakselerasi menjadi 5,12% pada kuartal II/2025, sebelum akhirnya sedikit tertahan di level 5,04% pada kuartal III/2025.

"Mungkin di triwulan [IV/2025] juga di atas 5% ya, kira-kira 5,45% kalau tidak ada perubahan. Di bawah janji saya [5,6% ke atas], tapi lumayan lah masih lebih tinggi dari triwulan-triwulan sebelumnya," ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu , Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) belum merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025. Kendati demikian, jika angka 5,45% yang disampaikan Purbaya benar maka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 'hanya' mencapai 5,12% atau di bawah target APBN 2025 yang dipatok 5,2%.

Meski demikian, Purbaya mengklaim bahwa trajektori pertumbuhan menunjukkan sinyal positif yang konsisten. Perkembangan tersebut, menurutnya,menjadi indikator vital bahwa fundamental ekonomi domestik mulai menemukan pijakan yang kuat.

Menurut mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu, fase perlambatan telah terlewati dan prospek ekonomi ke depan diprediksi akan jauh lebih solid.

"Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya tumbuh akan lebih baik," katanya.