Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Tengah, menggelar Workshop Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah (SPES) di Hotel MG Setos Semarang pekan lalu.

Organisasi itu juga menggandeng Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah

Workshop tersebut diikuti oleh 150 sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB dari seluruh Jawa Tengah dengan total sekitar 450 peserta yang terdiri atas kepala sekolah dan guru.

Rinciannya, sebanyak 60 SMA, 82 SMK, dan delapan SLB mengikuti kegiatan yang bertujuan memperkuat implementasi kurikulum dan literasi ekonomi syariah di lingkungan pendidikan menengah.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan penyelenggaraan SPES di Jawa Tengah menjadi yang terbesar sejak program tersebut diluncurkan.

"SPES Jawa Tengah ini adalah SPES dengan jumlah peserta terbanyak yang pernah diselenggarakan di Indonesia, sekaligus menjadi SPES pertama yang diikuti oleh Sekolah Luar Biasa (SLB)," ujar Emir dalam keterangannya.

Dengan penambahan peserta dari Jawa Tengah, jumlah Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah di Indonesia kini mencapai 267 sekolah hingga Juni 2026. Sebelumnya, hingga Juli 2025 tercatat terdapat 117 sekolah dari tujuh provinsi yang telah ditetapkan sebagai SPES.

Workshop SPES merupakan bagian dari sinergi lintas lembaga untuk meningkatkan kapasitas pendidik dalam mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam proses pembelajaran.

Peserta memperoleh penguatan materi mengenai konsep ekonomi syariah, pengembangan kurikulum, serta strategi implementasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai dalam satu dekade terakhir, perkembangan dan perhatian terhadap ekonomi syariah di Indonesia semakin nyata.

Hal ini misalnya tercermin dari pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), penguatan industri halal melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga lahirnya Bank Syariah Indonesia sebagai hasil penggabungan bank syariah BUMN.

Selain itu, Analis KNEKS Ishmah Qurratu'ain mengatakan, sertifikasi halal bagi UMKM, pengembangan kawasan industri halal, hingga penguatan ekonomi pesantren juga terus didorong. Berbagai langkah tersebut hanyalah sebagian contoh dari berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia pada dasawarsa terakhir.

Menurutnya, masuknya ekonomi syariah ke dalam arah kebijakan nasional dan prioritas pemerintah juga semakin memperkuat pengembangannya di Indonesia.

Ekonomi syariah mulai ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, baik perencanaan jangka panjang maupun prioritas pembangunan menengah pemerintah

"Artinya, ekonomi syariah tidak lagi dipandang sebatas gagasan satu sektor, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan Indonesia ke depan," katanya.

Tak hanya pusat, ia mengatakan daerah kini mulai menyertakan ekonomi syariah ke arah kebijakan pembangunannya.

Penerjemahan kebijakan nasional ini bahkan sudah dicanangkan ke dalam prioritas pembangunan, rencana aksi, hingga program kerja tahunan daerah.

Menurutnya, terkandungnya narasi ekonomi syariah pada dokumen perencanaan daerah ini menandakan bahwa keberpihakan terhadap ekonomi syariah juga sudah diinternalisasi oleh pemerintah dan perangkat daerah.

Akan tetapi tambahnya, perkembangan tersebut juga bukan tanpa tantangan. Di sejumlah daerah, ekonomi syariah masih berisiko berhenti di level dokumen dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke aksi nyata.

Selain itu, belum semua daerah bergerak dengan kecepatan yang sama. Ada daerah yang sudah mulai membangun ekosistem ekonomi syariah secara lebih terintegrasi, tapi ada pula yang masih berada pada tahap awal pengembangan.

"Dinamika tersebut muncul karena pada dasarnya ekonomi syariah tidak berdiri sendiri dalam sektor tertentu, melainkan tersebar ke berbagai lintas urusan daerah. Sebagai contoh, pemberdayaan UMKM, pengelolaan dana sosial, dan penguatan ekonomi pesantren. Ketiga hal tersebut telah lama masuk ke dalam program daerah dan memiliki irisan besar dengan ekonomi syariah. Namun, berbagai urusan tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terhubung dalam satu ekosistem yang utuh," katanya.

Di sinilah katanya, ekonomi syariah hadir bukan sebagai sesuatu yang baru, melainkan sebagai cara menghubungkan lintas urusan daerah agar lebih terarah, terstruktur, dan saling menguatkan. Inilah yang kemudian dibaca melalui Anugerah Adinata Syariah.

Anugerah Adinata Syariah diselenggarakan oleh KNEKS sebagai bentuk apresiasi terhadap provinsi yang berkomitmen mengembangkan ekonomi syariah.

Walau dikemas dalam bentuk seremonial, Anugerah Adinata Syariah sesungguhnya adalah instrumen standardisasi dan tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam mengakselerasi ekonomi syariah. Standar penilaian ini dibutuhkan agar kinerja ekonomi syariah dapat diukur dan dievaluasi sehingga tidak hanya berhenti di narasi kebijakan.

Lebih lanjut, daerah yang unggul di satu sektor juga menjadi acuan bagi daerah lain. Sebagai contoh, tercatat bahwa Jawa Barat kuat di sektor UMKM halal, sedangkan Aceh unggul di sektor keuangan syariah. Melalui Adinata, praktik-praktik tersebut menjadi pembelajaran bersama bagi daerah lain. Ini berarti, daerah tidak hanya berkompetisi, tetapi juga saling belajar dan menetapkan benchmark pada sektor unggulan ekonomi syariah.

Memasuki tahun kelima, Anugerah Adinata Syariah melakukan transformasi yang cukup penting, yaitu memaduserasikan kategori penilaian dengan MEKSI selaku peta jalan nasional ekonomi syariah. Dengan sinkronisasi ini, indikator penilaian di tingkat daerah tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi penerjemahan dari strategi ekonomi syariah nasional.

Aspek yang dinilai dalam Adinata Syariah kini mencakup lingkup yang lebih utuh, yaitu meliputi sektor industri halal dan UMKM, keuangan syariah, keuangan sosial syariah, dan faktor-faktor pendukungnya. Transformasi ini tentunya sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Agenda pemerintah seperti penguatan UMKM, hilirisasi dan industrialisasi, ketahanan pangan, penguatan keuangan inklusi, serta pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial memiliki irisan kuat dengan ekonomi syariah dan tercermin dalam indikator perhitungan Anugerah Adinata Syariah.

Selanjutnya, penekanan utama dalam Anugerah Adinata Syariah kini bukan lagi banyaknya program, tetapi sejauh mana program bertumbuh dan berdampak nyata pada masyarakat. Dalam beberapa aspek, penilaian juga membandingkan antara capaian ekonomi syariah dengan total aktivitas ekonomi daerah. Melalui pendekatan ini, penilaian menjadi lebih adil karena melihat ukuran dan kemampuan ekonomi masing-masing daerah.

Nilai-nilai ekonomi syariah seperti keadilan, keberlanjutan, keberpihakan kepada usaha kecil, dan ekonomi berbasis komunitas bersifat universal dan relevan bagi siapa pun. Karenanya, ketika syariah sudah mulai diukur, masyarakat harus bisa merasakan dampaknya secara lebih nyata.

Manfaat tersebut salah satunya dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil, mulai dari akses sertifikasi halal, pembiayaan syariah, hingga penguatan pasar produk halal. Namun, ekonomi syariah bukan hanya bisnis. Program sosial melalui integrasi keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf mendukung program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, daerah juga bisa lebih fokus mengembangkan potensi unggulan masing-masing, baik di sektor keuangan, industri halal, maupun UMKM lokal.

Dalam konteks itulah Anugerah Adinata Syariah menjadi lebih dari sekadar penghargaan dan seremonial. Penghargaan Anugerah Adinata Syariah memang simbolik, tetapi yang dinilai adalah hal-hal yang langsung menyentuh masyarakat. Ini berarti ekonomi syariah sebetulnya dekat dengan masyarakat.

Lebih jauh lagi, di balik penghargaan tersebut ada makna perubahan struktural yang sangat dalam. Anugerah Adinata Syariah menjadi cerminan kematangan kebijakan ekonomi syariah nasional. Keberhasilannya tidak diukur dari banyaknya penghargaan atau dokumen kebijakan, tetapi dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia keluar dari lima besar State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/2026 pada indikator keuangan syariah dan wisata ramah muslim.

Kondisi ini menjadi sinyal bahwa percepatan inovasi kebijakan dan penguatan ekosistem perlu segera dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain yang bergerak lebih agresif.

Di sektor keuangan syariah, tantangan terbesar masih terletak pada rendahnya pemanfaatan layanan. Data Bank Indonesia menunjukkan indeks literasi ekonomi syariah melonjak dari 16,3% pada 2019 menjadi 50,18% pada 2025.

Literasi keuangan syariah juga meningkat dari 9,14% menjadi 43,42%. Sayangnya, kenaikan pengetahuan tersebut belum diikuti oleh peningkatan inklusi yang signifikan, yang baru mencapai 13,41% pada 2025.

Para ekonom menilai pangsa pasar keuangan syariah yang masih berada di kisaran 11% perlu didorong hingga 15%—20% agar mampu menjadi fondasi pengembangan industri halal nasional.

Penguatan pembiayaan syariah dinilai penting untuk menopang UMKM, ekspor produk halal, hingga investasi, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk halal terbesar, tetapi juga pusat keuangan syariah global.

Pekerjaan rumah juga terlihat pada sektor wisata ramah muslim. Meski Indonesia tetap menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan muslim dunia, sejumlah negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Turki, hingga Jepang dan Thailand terus mempercepat promosi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi pemasaran, serta penyediaan layanan yang lebih terintegrasi.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan konektivitas, sertifikasi halal, dan pemahaman publik mengenai konsep wisata ramah muslim.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia keluar dari lima besar State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/2026 pada indikator keuangan syariah dan wisata ramah muslim.

Kondisi ini menjadi sinyal bahwa percepatan inovasi kebijakan dan penguatan ekosistem perlu segera dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain yang bergerak lebih agresif.

Di sektor keuangan syariah, tantangan terbesar masih terletak pada rendahnya pemanfaatan layanan. Data Bank Indonesia menunjukkan indeks literasi ekonomi syariah melonjak dari 16,3% pada 2019 menjadi 50,18% pada 2025.

Literasi keuangan syariah juga meningkat dari 9,14% menjadi 43,42%. Sayangnya, kenaikan pengetahuan tersebut belum diikuti oleh peningkatan inklusi yang signifikan, yang baru mencapai 13,41% pada 2025.

Para ekonom menilai pangsa pasar keuangan syariah yang masih berada di kisaran 11% perlu didorong hingga 15%—20% agar mampu menjadi fondasi pengembangan industri halal nasional.

Penguatan pembiayaan syariah dinilai penting untuk menopang UMKM, ekspor produk halal, hingga investasi, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk halal terbesar, tetapi juga pusat keuangan syariah global.

Pekerjaan rumah juga terlihat pada sektor wisata ramah muslim. Meski Indonesia tetap menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan muslim dunia, sejumlah negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Turki, hingga Jepang dan Thailand terus mempercepat promosi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi pemasaran, serta penyediaan layanan yang lebih terintegrasi.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan konektivitas, sertifikasi halal, dan pemahaman publik mengenai konsep wisata ramah muslim.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka rekrutmen pegawai tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan tata kelola, serta mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan haji yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

"Melalui rekrutmen terbuka ini, kami mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi, integritas, dan semangat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat untuk bergabung bersama BPKH," ujar Fadlul di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

BPKH membuka sembilan formasi untuk berbagai posisi strategis, yakni Asisten Manajer Komunikasi Strategis (1 formasi), Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 1 (1 formasi), Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 2 (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Sumber Daya Manusia (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 1 (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 2 (1 formasi), Asisten Manajer Kepatuhan (1 formasi), serta Asisten Manajer Hukum (2 formasi).

Menurut Fadlul, rekrutmen ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan agar BPKH mampu mengelola dana haji secara semakin akuntabel sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"BPKH terus berkomitmen membangun organisasi yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan haji," katanya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati mengatakan, BPKH tidak hanya mencari talenta yang unggul dari sisi kompetensi, tetapi juga memiliki integritas dan semangat pelayanan yang tinggi.

"Kami percaya sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi. Karena itu, BPKH membuka kesempatan bagi talenta terbaik yang memiliki dedikasi, profesionalisme, serta komitmen untuk tumbuh bersama dan berkontribusi dalam menghadirkan pengelolaan keuangan haji yang semakin baik," ujar Sulistyowati.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyampaikan paparan strategis mengenai arsitektur kebijakan ekonomi syariah Indonesia dalam Brunei Islamic Economy Conference (BIE-CON) 2026 yang berlangsung Brunei Darussalam.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat menyampaikan pidato bertajuk "Indonesia's Islamic Economy Blueprint: Building a Multi-Sector Halal Ecosystem - Lessons for a High-Performance Islamic Economy".

Pidato itu disampaikan di hadapan pembuat kebijakan, pelaku industri, ulama, dan akademisi dari kawasan ASEAN dan GCC.

Sutan menuturkan ada tiga kesenjangan struktural yang masih dihadapi Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah. Mereka adalah ekspor halal, pangsa keuangan syariah, dan literasi-inklusi.

Walaupun demikian, paparnya, Indonesia memiliki potensi terbesar di antara negara-negara berpenduduk Muslim di dunia. Sutan juga memaparkan sejumlah hasil yang terukur.

Hal ini di antaranya:• Indonesia naik dari peringkat #11 (2018) menjadi peringkat #4 dunia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025.• Ekspor produk halal nasional tumbuh 23 persen secara tahunan, mencapai USD 63,4 miliar pada 2025.• Rasio total aset keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 51,78 persen pada 2025, melampaui target RPJMN sebesar 45,38 persen.• Kontribusi halal value chain terhadap PDB nasional mencapai 24,8 persen pada 2025.• Indonesia melampaui target sertifikasi 10 juta produk halal yang dicanangkan untuk tahun 2026.• Sebanyak 31 provinsi telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai simpul koordinasi kebijakan di tingkat daerah.

"Dalam tujuh tahun, Indonesia melompat dari peringkat sebelas menjadi peringkat empat dalam Global Islamic Economy Indicator. Ini adalah hasil dari komitmen lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan secara konsisten melalui kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat," kata dia.

Kami terus menyempurnakan seluruh aspek kesiapan operasional sebagai bagian dari proses pembukaan layanan BSI di Arab Saudi

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mematangkan operasional kantor cabang luar negeri (KCLN) di Arab Saudi melalui penguatan kapabilitas layanan guna menghadirkan pengalaman transaksi yang aman, nyaman, serta sesuai kebutuhan jamaah haji dan umrah.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan bahwa persiapan operasional yang sedang dilakukan juga mencakup pembangunan infrastruktur dan kepatuhan regulasi.

“Kami terus menyempurnakan seluruh aspek kesiapan operasional sebagai bagian dari proses pembukaan layanan BSI di Arab Saudi,” kata Wisnu dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Wisnu berharap kehadiran BSI di Arab Saudi dapat segera memberikan manfaat nyata bagi jamaah haji dan umrah serta diaspora Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi syariah antara Indonesia dan Arab Saudi.

Ia mengatakan penguatan kehadiran BSI di Arab Saudi merupakan bagian dari visi jangka panjang perseroan untuk membangun konektivitas layanan keuangan syariah lintas negara yang mampu menjawab kebutuhan nasabah secara menyeluruh.

“Arab Saudi merupakan pusat ekosistem haji dan umrah dunia serta memiliki arti strategis bagi BSI. Kehadiran kami di sana merupakan wujud komitmen untuk mendampingi masyarakat Indonesia lebih dekat dengan menghadirkan layanan keuangan syariah yang mendukung perjalanan ibadah secara end-to-end, mulai dari tahap persiapan di Indonesia hingga aktivitas selama berada di Tanah Suci,” ujar Wisnu.

Sebelumnya pada 2024, BSI memperoleh initial approval dari Bank Sentral Kerajaan Arab Saudi (Saudi Arabian Monetary Authority/SAMA) untuk membuka kantor cabang luar negeri.

Melalui penguatan kehadiran di Arab Saudi, BSI diharapkan tidak sekadar memperluas ekspansi bisnis internasional, tetapi juga membangun fondasi ekosistem keuangan syariah yang menghubungkan Indonesia dengan pusat ibadah umat Islam dunia.

Menurut perseroan, langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk menghadirkan layanan yang semakin relevan, memperkuat daya saing industri keuangan syariah nasional, dan mendukung Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam ekonomi syariah global.

Sebagai catatan, setiap tahun, Indonesia memberangkatkan rata-rata sekitar 203 ribu calon haji, dengan sekitar 170 ribu orang atau 83 persen di antaranya merupakan nasabah BSI.

Di segmen umrah, berdasarkan data Siskopatuh 2025, sebanyak 1,6 juta masyarakat Indonesia melaksanakan ibadah umrah dan sekitar 84 persen memanfaatkan layanan BSI.

Angka tersebut, menurut perseroan, mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat sekaligus mempertegas kepemimpinan BSI dalam ekosistem keuangan syariah untuk haji dan umrah.

Sebagai bentuk komitmen pelayanan pada musim haji 2026, perseroan juga mempererat kolaborasi dengan BPKH Limited sebagai mitra strategis di Arab Saudi menghadirkan booth layanan di sejumlah titik strategis di Makkah dan Jeddah.

Kehadiran BSI di booth ini untuk memberikan informasi, edukasi dan pendampingan kepada jemaah Indonesia, sekaligus memperkenalkan berbagai solusi layanan keuangan syariah yang mendukung kebutuhan mereka di Tanah Suci.

Perseroan juga meluncurkan inisiatif “Peduli Lansia” melalui penyediaan stiker khusus bagi jamaah lanjut usia sebagai simbol kepedulian dan upaya menghadirkan layanan yang lebih inklusif.

Menurut perseroan, program ini melengkapi komitmen dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah, terutama bagi jamaah yang memerlukan perhatian khusus.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berkolaborasi dengan CNN Indonesia akan menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Rencananya, gelaran ini akan dilaksanakan pada awal Juli 2026.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah (KNEKS) dan juga sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sutan Emir Hidayat mengatakan anugerah ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang giat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Penganugerahan tahun 2026 ini pun merupakan penyelenggaraan yang ke-5.

Sutan Emir berharap anugerah ini bisa membuat pengembangan ekonomi syariah di daerah yang saat ini sudah baik semakin baik ke depan.

Ia juga berharap ekonomi syariah yang dikembangkan pemerintah provinsi penerima anugerah juga bisa direplikasi atau ditiru oleh daerah lain.

"Selain itu, kategori penghargaan yang bertambah dari tahun ke tahun juga diharapkan bisa menjadi sarana untuk saling belajar. Karena pasti pemenangnya akan tukar-menukar pengalaman dengan yang lain," katanya.

Ia menambahkan sampai saat ini pengembangan ekonomi syariah di dalam negeri masih menghadapi banyak tantangan.

Salah satunya berkaitan dengan pengetahuan soal ekonomi syariah. Padahal katanya, banyak pemerintah provinsi yang sudah punya program pengembangan ekonomi syariah di daerah mereka.

Namun demikian, banyak di antara mereka yang tak sadar bahwa program tersebut ternyata pengembangan ekonomi syariah.

"Mereka yang pernah saya temui ketika saya bicara ekonomi syariah, mereka langsung mikirnya bank, padahal pengentasan kemiskinan melalui keuangan sosial, sertifikasi halal, pemberdayaan UMKM bagi yang memproduksi produk halal itu bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Selain menyelenggarakan Anugerah Adinata Syariah, CNN Indonesia pun akan menggelar Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah yang ditujukan kepada para kolaborator strategis. K

eberhasilan pengembangan ekonomi syariah tentu tidak bisa lepas dari peran sektor swasta dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, Malam Apresiasi dihadirkan sebagai panggung kehormatan bagi para mitra pendukung ekonomi syariah dari berbagai kategori.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan media massa untuk terus mengampanyekan pentingnya literasi serta inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Perhelatan Anugerah Adinata Syariah dan Malam Apresiasi Mitra ini direncanakan akan dihadiri oleh sejumlah menteri dari kementerian terkait, kepala daerah dari berbagai provinsi, serta para petinggi perusahaan terkemuka tanah air.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Jakarta Raya menyelenggarakan Musyawarah Wilayah pada Jumat (19/6) bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal DPP IAEI, Dr. Sutan Emir Hidayat.

Dalam sambutannya, pria itu menekankan pentingnya perluasan jejaring, serta pengembangan sumber daya manusia, riset, dan publikasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

"IAEI harus terus memperkuat konsolidasi organisasi dan mengaktifkan kembali jaringan daerah yang belum optimal agar kontribusi organisasi dalam pengembangan ekonomi syariah semakin luas dan berdampak," ujar Sutan dalam rilisnya, Jumat (19/6).

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW IAEI Jakarta periode 2021-2024, Dr. Rahmatina A. Kasri, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus kesinambungan organisasi. Forum menerima laporan tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi dan transisi kepemimpinan menuju periode berikutnya.

Agenda utama musyawarah adalah pemilihan Ketua DPW IAEI Jakarta Raya periode 2026-2031. Tiga nama diusulkan sebagai kandidat, yakni Prof. Nur Rianto Al Arif, Dr. Laily Dwi Arsyianti, dan Dr. Erika Takidah.

Setelah melalui proses musyawarah yang dipimpin oleh Sutan Emir Hidayat, forum secara mufakat menetapkan Prof. Dr. M. Nur Rianto Al Arif sebagai Ketua DPW IAEI Jakarta Raya periode 2026-2031.

UMKM harus masuk ke dalam rantai nilai halal agar mampu naik kelas dan berkembang secara berkelanjutan

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Bank Indonesia menguatkan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Rangkaian Aksi Kolaborasi Membangun Ekonomi Syariah (RABBANI) Khatulistiwa 2026.

RABBANI Khatulistiwa 2026 dengan fokus pada pengembangan rantai nilai halal dan pemberdayaan UMKM serta pesantren.

"Pada triwulan I tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kalbar mencapai 6,14 persen secara tahunan. Ini menunjukkan bahwa momentum pemulihan sekaligus ekspansi ekonomi daerah terus berlangsung dengan baik," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat membuka Ceremony RABBANI KHATULISTIWA 2026 di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Jumat.

Dia mengatakan ekonomi Kalbar menunjukkan kinerja yang positif di tengah ketidakpastian ekonomi global di mana perekonomian Kalimantan Barat pada 2025 tumbuh sebesar 5,39 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,90 persen dan menjadi salah satu pertumbuhan tertinggi di wilayah Kalimantan.

Ia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta berkembangnya aktivitas ekonomi dan keuangan syariah di tengah masyarakat.

Saat ini, Kalimantan Barat memiliki sekitar 338 ribu UMKM dan lebih dari 5.100 pelaku usaha halal yang dinilai menjadi modal besar dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah sekaligus memperluas basis ekonomi syariah.

Harisson menjelaskan RABBANI KHATULISTIWA 2026 yang mengangkat tema "Penguatan Rantai Nilai Halal dan Halal Lifestyle untuk Kemandirian Pesantren dan Umat Kalimantan Barat" menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem halal secara terintegrasi.

Menurut dia, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga mencakup akses pembiayaan, pemasaran, sertifikasi halal, hingga penguatan gaya hidup halal yang semakin berkembang di masyarakat.

"Potensi ekonomi syariah Kalbar sangat besar dan perlu terus diperkuat melalui pengembangan rantai nilai halal, peningkatan kapasitas UMKM, serta penguatan peran pesantren sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi umat," ujarnya.

Ia menegaskan terdapat tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi syariah di Kalbar, yakni penguatan halal value chain, penguatan keuangan dan sosial syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah.

Harisson menambahkan, ketiga aspek tersebut harus berjalan secara simultan agar ekonomi syariah mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Harisson, berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem halal yang lebih kuat dan kompetitif.

"Kami berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat untuk membangun ekosistem halal, memperluas akses pembiayaan dan pasar, serta mendorong UMKM, pelaku usaha syariah, dan pesantren agar semakin produktif dan berdaya saing," katanya.

Selain itu, penyelenggaraan RABBANI KHATULISTIWA 2026 juga menjadi bagian dari upaya Kalimantan Barat meningkatkan kinerja daerah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjelang penilaian Anugerah Adinata Syariah 2027.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan Indonesia memiliki potensi pasar halal yang sangat besar dan perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi serta daya saing industri halal nasional.

Ia menyebut nilai pengeluaran konsumen muslim Indonesia terhadap produk halal telah mencapai lebih dari Rp3.197 triliun, sehingga membuka peluang besar bagi daerah untuk memperkuat peran sebagai produsen produk halal.

Menurut Doni, Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional melalui produk halal berbasis sumber daya lokal, pengembangan modest fashion, serta perluasan rantai nilai halal yang melibatkan UMKM dan pesantren.

"UMKM harus masuk ke dalam rantai nilai halal agar mampu naik kelas dan berkembang secara berkelanjutan," katanya.

Doni menjelaskan Bank Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui tiga pilar utama, yaitu penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan dan sosial syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah.

Rangkaian RABBANI KHATULISTIWA 2026 sendiri berlangsung pada 9-20 Juni 2026 dengan berbagai kegiatan seperti Syariah Fair, Syariah Forum, coaching clinic, dan Syariah Championship yang melibatkan pelaku usaha, pesantren, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat umum.

"Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia menargetkan realisasi pembiayaan sebesar Rp4,2 miliar dan transaksi penjualan produk UMKM mencapai Rp2,65 miliar sebagai bagian dari upaya memperkuat kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Utama Finance (MUF) mencatat total piutang pembiayaan syariah mencapai Rp8,34 triliun per April 2026.

Direktur Mandiri Utama Finance Dapot Parasian S. Sinaga mengatakan nilai itu tumbuh sebesar 18,7% secara tahunan. Oleh karena itu, MUF melihat potensi bisnis syariah di multifinance masih sangat menjanjikan.

“Seiring dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan syariah serta berkembangnya ekosistem ekonomi syariah di Indonesia,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Ke depan, lanjut Dapot, persaingan Unit Usaha Syariah (UUS) multifinance akan semakin dinamis karena bertambahnya pelaku usaha. Menurutnya, kondisi itu menjadi peluang bagi perusahaan untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepatuhan syariah, dan menghadirkan nilai tambah bagi nasabah.

Untuk itu, MUF Syariah menekankan akan terus memperkuat daya saing melalui penguatan pendanaan bersama BSI melalui skema joint financing, serta digitalisasi layanan pembiayaan melalui platform BSI OTO.

“Selain itu, MUF Syariah juga terus mengembangkan produk dan layanan serta menjaga kualitas layanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan peta persaingan UUS perusahaan pembiayaan akan semakin dinamis, seiring bertambahnya pemain yang masuk ke segmen ini. OJK mencatat pada Mei 2026, terdapat 25 UUS perusahaan pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menilai potensi pengembangan bisnis multifinance syariah masih cukup besar dan dapat menjadi salah satu area ekspansi.

“Baik melalui pembentukan UUS maupun penguatan portofolio pembiayaan syariah sesuai strategi masing-masing perusahaan,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Minggu (14/6/2026).

Agusman berpendapat bahwa persaingan UUS multifinance ke depan akan semakin dinamis, sehingga perusahaan perlu terus memperkuat daya saing, inovasi produk, kualitas layanan, manajemen risiko, serta pelindungan konsumen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Meningkatnya ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik, termasuk krisis Timur Tengah, mendorong pentingnya penguatan ketahanan ekonomi nasional. Pandangan tersebut mengemuka dalam sesi panelIslamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options for Regional Crisisdi Bappenas, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Diskusi yang dimoderatori Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, menghadirkan perwakilan pemerintah, akademisi, dan Dewan Ekonomi Nasional untuk membahas langkah-langkah yang perlu ditempuh Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.

Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Erik Armundito, memaparkan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama (enabler) sebelum membangun kesejahteraan karena dinamika geopolitik saat ini meningkatkan risiko terhadap kedaulatan wilayah serta jalur perdagangan di Selat Hormuz.

“Indonesia perlu memperkuat kapasitas antisipasi dan menyiapkan berbagai skenario kebijakan agar tetap mampu menjaga stabilitas nasional,” ujar Erik.

Ia menegaskan pentingnya langkah konkret seperti modernisasi alutsista, penguatan industri pertahanan maritim, hingga kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman perang opini dan siber di ruang publik digital sesuai rencana pembangunan jangka menengah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Percepatan Program Ekonomi Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, menjelaskan bahwa meskipun krisis global memicu volatilitas rupiah dan kenaikan harga di sisi produsen, fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap sehat, memiliki stamina kas yang tinggi, dan jauh dari bayang-bayang krisis ala 1998.

“Setiap perubahan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Yang perlu dilakukan adalah memastikan Indonesia memiliki strategi yang tepat,” tegas Firman.

Ia mengingatkan pentingnya langkah antisipatif berupa identifikasi risiko dan diversifikasi pasar atas komoditas nonmigas strategis seperti nafta dan sulfur, mengingat penutupan jalur logistik global sempat mengganggu rantai pasok industri hilirisasi nasional.

Dari perspektif akademik, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Irfan Syauqi Beik, menilai penguatan fondasi ekonomi domestik harus berbasis pada paradigmagrowth through equity(pertumbuhan melalui pemerataan) agar resiliensi menjadi kuat dengan melibatkan pelaku UMKM sebagai motor penggerak ekonomi.

“Ketahanan ekonomi tidak dibangun ketika krisis terjadi, melainkan jauh sebelum itu melalui penguatan sektor produktif yang adil secara sosial,” kata Irfan.

Ia menambahkan bahwa instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar sebagai solusi konkret, salah satunya melalui optimalisasi industri halal global serta terobosan regulasi yang memungkinkan pemanfaatan aset wakaf sebagaiunderlying assetsukuk negara untuk memperkuat fiskal.

Para panelis sepakat bahwa ketahanan nasional harus dibangun melalui kebijakan yang adaptif dan inklusif. Sinergi antara penguatan keamanan, pemanfaatan keuangan syariah, dan mitigasi rantai pasok menjadi modal utama Indonesia menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045.

Forum ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kita mengubah krisis menjadi peluang transformasi ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan pengembangan ekonomi syariah merupakan kunci pertumbuhan perekonomian nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan krisis global.

Ia mengatakan, di Jakarta, Rabu, bahwa dunia saat ini sedang memasuki era ketidakpastian yang semakin kompleks akibat ketegangan geopolitik yang berdampak langsung terhadap harga energi, pangan, dan logistik, hingga aliran investasi.

Dia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak lagi berasumsi bahwa gejolak global tersebut bersifat sementara dan situasi akan kembali seperti sediakala.

“Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kita mengubah krisis menjadi peluang transformasi ekonomi. Dan di sinilah relevansi ekonomi syariah menjadi semakin nyata," ujar Febrian Alphyanto Ruddyard dalam “Seminar Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options from Regional Crisis”.

Ia menuturkan, ekonomi syariah bukan lagi sekadar identitas dan preferensi agama tertentu karena sistem tersebut menawarkan kerangka kerja nyata yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, serta prinsip keberlanjutan.

“Ketika kita memperkuat industri halal dan ekonomi syariah, kita sebenarnya sedang membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan," ujarnya pula.

Febrian menyampaikan bahwa perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan penting untuk menghadapi tiga tantangan utama di masa mendatang, yakni tingginya harga energi, meluasnya ketidakstabilan kawasan, serta potensi konflik berkepanjangan yang mengganggu keamanan pangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, negara tidak boleh memiliki ketergantungan berlebihan pada satu sumber energi atau pasar tunggal. Oleh karena itu, strategi perekonomian nasional wajib bergeser dari sekadar respons krisis jangka pendek menuju transformasi struktural demi ketahanan ekonomi.

Pemerintah pun menetapkan tiga prioritas untuk meningkatkan ketahanan ekonomi melalui penguatan integrasi ekonomi antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), percepatan hilirisasi industri halal, dan penguatan koordinasi lintas sektor secara terpadu.

Febrian menyatakan, melalui program hilirisasi Indonesia diharapkan bisa menjadi produsen, inovator, dan pusat jaringan rantai nilai halal di tingkat global.

“Pada akhirnya, kekuatan suatu bangsa tidak ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki. Kekuatan bangsa ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah ketidakpastian menjadi peluang, tantangan menjadi inovasi, dan krisis menjadi momentum untuk kemajuan,” katanya lagi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026