Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Pertanian resmi mengawal proyek pembangunan peternakan sapi perah terpadu berskala besar di Kabupaten Brebes. Proyek yang dikelola oleh PT Global Dairy Bersama (GDB) ini diproyeksikan memiliki kapasitas populasi mencapai 30.000 ekor sapi. Investasi strategis ini digadang-gadang akan menjadi peternakan sapi perah terbesar di Indonesia saat mulai beroperasi penuh nantinya.
“Kalau ini terbangun, ini akan jadi yang terbesar di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Semarang pada Kamis (16/4/2026).
Pembangunan fasilitas ini diharapkan mampu menjadi solusi atas tingginya angka impor susu nasional yang saat ini masih mendominasi pasar domestik. Agung menjelaskan bahwa urgensi kemandirian produksi susu sudah sangat mendesak. Saat ini, kebutuhan susu nasional mencapai 4,7 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mampu menyuplai sekitar 1 juta ton per tahun.
Kontribusi dari proyek di Brebes ini diprediksi akan mengubah peta produksi susu secara signifikan di level nasional. Mega farm tersebut diproyeksikan mampu menyumbang hingga 18% dari total produksi susu nasional yang ada saat ini. “Dengan tambahan produksi dari Brebes, ini akan sangat signifikan menekan ketergantungan impor,” ujar Agung menambahkan.
Selain dampak secara nasional, proyek ini akan memperkuat daya saing Jawa Tengah dalam sektor peternakan di Pulau Jawa. Saat ini, Jawa Tengah menempati peringkat ketiga sebagai produsen susu nasional di bawah Jawa Timur dan Jawa Barat. Agung optimis bahwa kehadiran investasi ini akan mendongkrak peringkat Jawa Tengah menjadi produsen utama di Indonesia.
“Kalau ini berjalan, Jawa Tengah bisa naik ke peringkat dua, bahkan menyamai Jawa Timur,” tegas Agung. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah pusat telah berkomitmen menyiapkan berbagai skema dukungan teknis bagi pengembang. Pemerintah akan memfasilitasi penyediaan bibit sapi unggul yang diimpor dari Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, hingga Brasil.
Selain aspek pengadaan bibit, pemerintah juga fokus pada penguatan sistem kesehatan hewan secara ketat di area peternakan. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko serangan penyakit menular yang sempat mengganggu industri peternakan beberapa waktu lalu. Fokus utama pengawasan kesehatan akan ditujukan pada pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD).
Perwakilan PT Global Dairy Bersama (GDB) Ihsan Mulia Putri menyatakan bahwa proyek ini dirancang dengan standar teknologi modern dan berkelanjutan di atas lahan seluas 710 hektare. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemeliharaan hewan, tetapi sebagai pusat industri pengolahan susu terintegrasi. “Ini bukan sekadar peternakan, tapi ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Sistem yang akan diterapkan dalam operasional mega farm ini adalah konsep close loop system yang memastikan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Dalam sistem ini, seluruh limbah ternak akan diolah menjadi biogas untuk sumber energi mandiri, sementara residunya akan dijadikan pupuk organik. “Dengan skala ini, kontribusi terhadap produksi susu nasional bisa mencapai 18 persen. Bahkan untuk Jawa Tengah, produksinya bisa meningkat hingga dua kali lipat,” ungkap Ihsan Mulia Putri.
PT GDB menjadwalkan proses pengerjaan awal lahan atau cut and fill akan dimulai pada Juni 2026 mendatang. Targetnya, pembangunan konstruksi selesai pada akhir 2027, dengan jadwal pemerahan susu pertama (first milking) pada Desember 2027. Proyek ini juga melibatkan 5.000 petani pakan dan 8.000 peternak lokal guna menciptakan dampak ekonomi yang inklusif.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan dukungan penuh terhadap proyek ini karena selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jateng 2026. “RPJMD Jateng 2026 fokus pada swasembada pangan. Maka investasi seperti ini sangat strategis dan akan kami dukung penuh,” tegas Luthfi.
Senada dengan itu, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyambut optimis kehadiran mega farm ini. “Ini kebanggaan bagi kami. Investasi ini bukan hanya skala kabupaten, tapi nasional. Ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brebes,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyoroti meningkatnya ketergantungan impor komoditas pangan yang dinilai berkaitan dengan kebijakan liberalisasi pasca-Krisis 1998. Langkah-langkah pembukaan pasar tersebut merupakan bentuk adopsi Indonesia atas serangkaian rekomendasi reformasi kebijakan yang diusulkan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kebijakan tersebut diterima tanpa penyesuaian yang memadai sehingga berdampak pada melemahnya sektor pertanian dalam negeri.

Untuk itu, Amran mendorong penguatan kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) guna menahan laju impor sejumlah komoditas strategis.

“Nah ke depan memang lartas sudah ada ya, Pak Mendag [Budi Santoso]? Kami perjuangkan lartas karena ini terjadi bukan gula saja, Bu. Itu terjadi di susu, kemudian terjadi di kedelai. Dulu kedelai [tahun] ‘93 swasembada. Kemudian bawang putih dulu pernah swasembada, kemudian susu. Kami ini pandangan saja, Bu, bahwa ini adalah saran dari IMF kita terima mentah-mentah, berantakanlah ini pertanian. Akhirnya kita satu-satu kita selesaikan,” kata Amran dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi VI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Amran menjelaskan, pola ketergantungan impor terjadi hampir di seluruh komoditas pangan utama. Dia mencontohkan susu dan kedelai yang kini didominasi pasokan dari luar negeri.

“Nah ini Bu, dulu impor [susu] 40% jadi 81%. Coba kedelai, dulu swasembada, kita swasembada [tahun] '92–'93 sekarang 90% impor. Polanya sama semua karena IMF kita terima sarannya bulat-bulat, pasar bebas,” ujarnya.

Pada komoditas susu, tren periode 1996–2023 memperlihatkan kesenjangan yang terus melebar antara produksi dan kebutuhan. Kebutuhan susu nasional meningkat signifikan dari sekitar 1,2 juta ton pada akhir 1990-an menjadi sekitar 4,56 juta ton pada 2023.

Sementara itu, produksi domestik hanya naik terbatas, dari kisaran 400.000–500.000 ton menjadi sekitar 837.000 ton pada 2023. Alhasil, porsi impor tetap dominan, bahkan mencapai sekitar 81% dari total kebutuhan pada tahun terakhir.

Menurutnya, kebijakan pasar bebas tanpa instrumen pengendalian seperti lartas membuat produk impor lebih mudah masuk dan menekan produksi dalam negeri. “Ini harus kita kendalikan karena kita terima sarannya pasar bebas, enggak ada lartas,” pungkasnya.

Mengutip Letter of Intent kepada IMF yang diterbitkan pemerintah Indonesia pada Oktober 1997, sejumlah perubahan struktural yang diambil Indonesia di sektor pertanian menyusul Krisis Finansial Asia 1997 mencakup berakhirnya monopoli Perum Bulog dalam importasi dan distribusi komoditas pangan, terutama beras, gula, dan gandum. Indonesia juga menyatakan persetujuan untuk menjalankan mandat penghapusan pembatasan informal maupun formal pengaturan pemasaran guna mendorong kompetisi.

Aspek lain yang termaktub dalam perubahan struktural ini adalah dihapusnya kontrol harga pangan oleh pemerintah, serta reformasi kebijakan ekspor seperti penghapusan pajak ekspor lokal dan provinsi. Selain itu, terdapat pula penghapusan kewajiban tanam ke petani untuk komoditas tebu.

Pemerintah ingin ada kemandirian pangan, ada hilirisasi di pertanian termasuk peternakan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono berharap kebijakan impor susu bubuk skim dapat dikurangi guna memperkuat daya saing koperasi peternak sapi perah di tengah dominasi industri pengolahan susu berskala besar.

Ferry menilai, selama ini industri pengolahan susu lebih banyak menggunakan susu bubuk skim impor, karena harganya yang lebih murah dan masih dimungkinkan oleh berbagai regulasi yang berlaku.

“Pemerintah ingin ada kemandirian pangan, ada hilirisasi di pertanian termasuk peternakan. Kami (Kemenkop) sebenarnya ingin supaya aturan-aturan yang terlalu membebaskan impor susu bubuk skim dan lain sebagainya itu diperkecil, kalau bisa kita hentikan,” kata Menkop, usai kunjungan kerja ke KPBS Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin.

Menkop mencontohkan kasus yang terjadi pada tahun lalu ketika susu segar hasil peternak sapi perah di Boyolali tidak terserap oleh industri pengolahan susu, yang kemudian memicu aksi protes peternak dengan membuang puluhan ribu liter susu.

Kondisi tersebut dinilai merugikan peternak dan koperasi, meskipun kemitraan antara industri pengolahan dan koperasi peternak sapi perah telah terjalin puluhan tahun.

Oleh sebab itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong koperasi peternak sapi perah membangun industri pengolahan sendiri, khususnya untuk produksi susu UHT, agar mampu menyerap hasil produksi anggota sekaligus bersaing dengan industri besar.

Menkop menegaskan, koperasi juga tidak perlu khawatir terhadap aspek distribusi dan pasar, karena saat ini sudah ada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang siap menyerap produk susu UHT hasil produksi koperasi.

Sejalan dengan itu, Kemenkop akan mendukung peningkatan populasi sapi perah nasional serta memperkuat advokasi kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada susu bubuk skim impor.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian industri susu nasional, memperkuat hilirisasi sektor peternakan, serta meningkatkan kesejahteraan koperasi dan peternak sapi perah.

Adapun dalam kunjungan ke Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Menkop secara khusus mendorong koperasi tersebut untuk dapat memproduksi susu UHT.

Menkop menilai, KPBS Pangalengan saat ini merupakan koperasi yang paling memungkinkan untuk berekspansi melalui pembangunan lini pabrik baru.

Saat ini KPBS Pangalengan memiliki lebih dari 4.500 anggota, dengan sekitar 2.050 anggota aktif yang memiliki sapi perah.

Total populasi sapi mencapai sekitar 16 ribu ekor, dengan jumlah indukan berkisar 6.800-7.000 ekor. Rata-rata kepemilikan sapi indukan per anggota masih relatif kecil, yakni sekitar 2-3 ekor induk.

Dengan kondisi tersebut, KPBS Pangalengan saat ini mampu memproduksi sekitar 80 ton susu per hari, yang sebagian besar masih dialokasikan untuk produksi susu pasteurisasi.

Ketua KPBS Pangalengan Aun Gunawan menyampaikan, volume produksi tersebut belum efisien untuk menopang operasional pabrik susu UHT yang membutuhkan kapasitas lebih besar.

Idealnya, menurut perhitungan Aun, peternak anggota KPBS Pangalengan perlu menghasilkan susu perah minimal 200-300 ton per hari agar produksi susu UHT yang dihasilkan dapat optimal.

Oleh karena itu, KPBS berharap adanya dukungan pemerintah untuk meningkatkan populasi sapi induk, sehingga memenuhi kelayakan untuk memproduksi susu UHT.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025