Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi hingga menembus Rp23.900 per liter berpotensi meningkatkan biaya produksi di sektor pertanian, terutama pada penggunaan alat dan mesin berbasis diesel.

Per 18 April 2026, harga BBM jenis diesel mengalami kenaikan signifikan. Pertamax Turbo tercatat naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Kondisi ini menjadi perhatian mengingat operasional alat mesin pertanian (alsintan) masih sangat bergantung pada bahan bakar diesel.

Namun, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Sam Herodian menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk meredam dampak kenaikan harga tersebut, salah satunya melalui penyediaan BBM bersubsidi untuk sektor pertanian.

“Jumat nanti akan ada groundbreaking pompa bahan bakar pertanian. Di sana petani akan mendapatkan harga [BBM] lebih murah, Rp6.800 per liter sehingga tidak ada pengaruh kenaikan harga BBM,” ujarnya di Jakarta, dikutip Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa sebagian besar petani memang menggunakan BBM bersubsidi, sehingga secara umum kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berdampak langsung.

Namun demikian, di lapangan masih terdapat petani yang mengakses BBM secara mandiri dengan harga lebih tinggi, sehingga berisiko meningkatkan biaya produksi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan sistem distribusi berbasis kelembagaan petani, seperti gabungan kelompok tani (gapoktan) dan koperasi.

“Petani harus di-handle gapoktan atau koperasinya supaya distribusinya lebih efektif,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, dengan mengundang 170 bupati dari seluruh Indonesia. Tawaran juga diberikan khususnya bagi wilayah sentra produksi pangan, guna memperluas akses petani terhadap BBM bersubsidi.

Sejumlah titik distribusi bahkan telah bermitra dengan Pertamina sebagai agen penyalur untuk memastikan ketersediaan energi bagi petani.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kenaikan harga energi tidak berdampak signifikan terhadap biaya produksi, sehingga stabilitas produksi pangan nasional tetap terjaga.

Bisnis, JAKARTA — Klaim surplus beras dan target swasembada pangan pada 2026 menghadapi tekanan serius dari lonjakan biaya energi dan ketidakefisienan rantai pasok, yang membuat harga beras tetap bergejolak di tengah produksi yang melimpah.

Pemerintah menyatakan optimisme tinggi terhadap ketahanan pangan nasional, seiring proyeksi surplus sejumlah komoditas strategis.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan, Sam Herodian memaparkan bahwa hingga Juni 2026, Indonesia diperkirakan swasembada delapan komoditas, termasuk beras dengan surplus 15.893 ton serta jagung 4.757 ton, bahkan sebagian telah memasuki pasar ekspor seperti daging dan telur ayam.

Dia menegaskan kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan penguatan produksi dan cadangan pangan nasional.

Namun, stabilitas harga di tingkat konsumen belum sepenuhnya mengikuti capaian tersebut. Fluktuasi harga beras masih terjadi, menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Untuk meredam gejolak, pemerintah mengerahkan berbagai instrumen, mulai dari pembentukan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan hingga penyaluran beras SPHP sebesar 828.000 ton dengan anggaran Rp4,97 triliun. Program bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat serta Gerakan Pangan Murah juga diperluas.

Langkah ini diperkuat dengan fasilitasi distribusi dari wilayah surplus ke daerah defisit serta pemantauan harga oleh lebih dari 1.000 enumerator di seluruh Indonesia.

Namun, di tingkat lapangan, tantangan utama justru terletak pada ketidaksinkronan kebijakan dengan kebutuhan petani. Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia, Kusnan menilai bantuan pemerintah sering kali belum sesuai dengan kondisi spesifik wilayah, terutama di tengah anomali iklim.

“Seringkali kebijakan pusat seperti alsintan atau benih belum sepenuhnya klik dengan kebutuhan spesifik lahan di daerah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Dia juga menyoroti fenomena harga beras yang tetap tinggi meski produksi mencukupi. Panjangnya rantai distribusi serta tingginya harga gabah di tingkat petani menjadi faktor utama yang mendorong harga di hilir.

Kenaikan Harga BBM

Kondisi harga beras yang masih fluktuatif di tengah surplus pasokan semakin diperparah oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berdampak langsung pada biaya produksi dan distribusi.

Menurut Kusnan, banyak alat mesin pertanian modern bergantung pada BBM nonsubsidi, sehingga kenaikan harga energi otomatis meningkatkan biaya sewa alat mesin pertanian (alsintan) dan operasional petani. Kenaikan biaya ini berisiko menggerus margin petani meski harga gabah sedang tinggi.

“Kenaikan harga jual gabah saat ini seringkali habis untuk menutupi kenaikan biaya input,” ujarnya.

Namun, Sam menegaskan bahwa pemerintah menyatakan telah menyiapkan skema BBM bersubsidi untuk sektor pertanian guna meredam dampak tersebut. Sam Herodian menegaskan bahwa mayoritas petani menggunakan BBM subsidi, sehingga tidak terdampak langsung oleh kenaikan harga.

“Para petani itu umumnya menggunakan bahan bakar bersubsidi, jadi seharusnya tidak mengalami kenaikan harga yang nyata dan langsung,” ujarnya.

Meski demikian, tekanan biaya dinilai tetap signifikan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menyebut kenaikan harga BBM memberikan efek domino terhadap harga beras.

“Kenaikan harga BBM berkontribusi langsung pada kenaikan harga beras melalui peningkatan biaya distribusi dan produksi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kenaikan biaya transportasi dan operasional penggilingan padi mendorong harga beras di pasar, bahkan dapat menambah hingga Rp2.000 per kilogram.

Lebih jauh, tekanan biaya energi memperlihatkan ketergantungan sektor pertanian pada bahan bakar fosil. Kondisi ini membuat rantai pasok beras rentan terhadap gejolak global, termasuk gangguan logistik dan kenaikan harga energi.

Di tengah dorongan transisi energi melalui biodiesel dan alsintan listrik, implementasi di lapangan dinilai belum mampu memberikan dampak cepat bagi petani.

Dengan demikian, keberhasilan swasembada beras tidak hanya ditentukan oleh produksi dan stok, tetapi juga kemampuan mengendalikan biaya dan memperbaiki efisiensi distribusi.

Tanpa pembenahan menyeluruh, surplus produksi berisiko tidak berbanding lurus dengan stabilitas harga dan kesejahteraan petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkap sektor pertanian menjadi prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Gibran mengatakan upaya memperkuat kedaulatan pangan dan mendorong pemberdayaan ekonomi sudah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, swasembada energi juga turut menjadi fokus pemerintah.

“Bapak, Ibu, sekarang kan fokusnya Pak Presiden ada swasembada pangan dan swasembada energi. Jadi Pak Presiden pesan ke kita, produksi pertanian itu benar-benar ingin digenjot,” ujar Gibran saat mengunjungi Desa Mata Air, Kupang, NTT pada Senin (6/4/2026).

Dalam koridor swasembada pangan, Gibran menegaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan seluruh rantai produksi pertanian dari hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan teknologi modern.

Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam transformasi pertanian modern.

“Akan kita pikirkan dari A sampai Z. Jadi masalah air, masalah benih, bibit, masalah pupuk dan juga yang paling penting peralatan modernnya. Jadi kita nggak bisa lagi pakai tenaga, alat-alat manual, nanti kerja keras kita terbuang,” imbuhnya.

Di samping itu, Gibran menuturkan bahwa hasil panen dari sektor pertanian bisa memberikan efek domino terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, hasil panen itu bisa disuplai untuk MBG, sehingga memberikan kepastian pasar.

“Tadi saya lihat hasil panen sudah disuplai untuk MBG. Jadi kan untuk off-takernya sudah jelas, ya, nanti digunakan untuk MBG, termasuk yang perikanan ini disuplai juga,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Timur untuk memperkuat langkah strategis dalam mengantisipasi dampak musim kemarau tahun 2026 terhadap produksi pertanian.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-73/TI. 050/M/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 terkait antisipasi dini musim kemarau yang berpotensi menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah.

Gubernur Khofifah mengatakan, langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini guna menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

“Kita akan tingkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah baik Bupati Walikota se-Jawa Timur agar semuanya bisa mengantisipasi dini musim kemarau tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (2/4).

Khofifah pun menekankan bahwa upaya mitigasi tidak boleh menunggu hingga dampak kekeringan terjadi. Menurutnya, produksi pertanian harus tetap dijaga untuk keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok di tingkat daerah maupun nasional.

“Tentu kita tidak boleh menunggu dampak terjadi baru bertindak. Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kuat,” tegasnya.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada April hingga Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Melihat hal itu, Khofifah meminta pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah konkret. Yakni dengan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus membangun sistem peringatan dini (_early warning system_) serta mengaktifkan brigade kekeringan.

Kemudian, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, pemanfaatan sumur air dangkal, hingga pemanfaatan teknologi pompanisasi, perpipaan dan irigasi perpompaan.

Selanjutnya, mendorong percepatan masa tanam di wilayah potensial dengan menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan berumur genjah. Selanjutnya keempat, menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim serta ketersediaan air di masing-masing daerah.

Terakhir, Khofifah menyampaikan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan.

“Sekali lagi sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, forkompinda dan seluruh stakeholder agar produksi pertanian khususnya pangan tetap optimal,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga diminta untuk secara aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian di wilayah masing-masing sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemprov Jawa Timur optimistis mampu meminimalisir dampak kemarau serta menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.

“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” pungkasnya.

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan bupati dan wali kota memperkuat langkah strategis menjaga produksi pertanian guna mengantisipasi dampak musim kemarau 2026 di wilayah Jawa Timur.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-73/TI.050/M/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 terkait antisipasi dini musim kemarau.

“Kita akan tingkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah baik Bupati dan Walikota se-Jawa Timur agar semuanya bisa mengantisipasi dini musim kemarau tahun ini,” ujarnya di Surabaya, Kamis.

Khofifah menegaskan langkah antisipatif harus dilakukan sejak dini guna menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

“Tentu kita tidak boleh menunggu dampak terjadi baru bertindak. Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kuat,” katanya.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung April hingga Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, membangun sistem peringatan dini (early warning system), serta mengaktifkan brigade kekeringan.

Selain itu, optimalisasi pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, pemanfaatan sumur air dangkal, serta teknologi pompanisasi dan perpipaan.

Pemerintah daerah juga didorong mempercepat masa tanam di wilayah potensial menggunakan varietas tahan kekeringan dan berumur genjah, serta menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim dan ketersediaan air.

“Sekali lagi sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan seluruh pemangku kepentingan agar produksi pertanian khususnya pangan tetap optimal,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah diminta aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi.

Dengan langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis mampu meminimalisir dampak kemarau serta menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.

“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengaku saat ini harga cabai tengah melambung tinggi karena kesulitan produksi. Ia menyebutkan Bulog tengah mencari solusi agar kenaikannya tidak terlalu tinggi.

"Kita sekarang coba bagaimana mencari solusi supaya cabai itu bisa ada stoknya terus. Nah, memang cabai ini kan perawatannya agak ribet. Dari seluruh tanaman yang paling sulit untuk dirawat adalah cabai, memang harus profesional betul," kata Rizal saat ditemui di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (17/3).

Diketahui, Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional menunjukkan harga cabai rawit merah masih berada di level relatif tinggi, di tingkat pedagang eceran.

Berdasarkan data PIHPS Nasional yang dikelola Bank Indonesia per Selasa (17/3), harga cabai rawit merah mencapai Rp92.950 per kilogram.

Sementara itu, untuk kelompok cabai lain juga mengalami kenaikan. Harga cabai merah keriting mencapai Rp55.950 per kilogram, cabai merah besar Rp56.100 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp59 ribu per kilogram.

Terbaru, harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional Kabupaten Tangerang, Banten, mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Kenaikan paling signifikan terjadi pada cabai rawit merah yang kini mencapai Rp120 ribu per kilogram.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Gudang Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Selasa (17/3), harga cabai rawit merah naik dari kisaran Rp80 ribu per kilogram menjadi Rp120 ribu per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah besar yang kini dijual Rp80 ribu per kilogram, dari sebelumnya Rp40 ribu per kilogram.

Salah satu pedagang, Sukarta, mengatakan harga cabai cenderung fluktuatif, terutama menjelang hari besar keagamaan karena meningkatnya permintaan masyarakat.

"Ini kan menjelang hari raya, permintaan masyarakat banyak, sedangkan barang di pasar induk dibagi rata ke pedagang-pedagang," ujar Sukarta.

Ia memperkirakan harga komoditas seperti cabai dan bawang masih berpotensi mengalami kenaikan seiring semakin dekatnya perayaan Idulfitri.

"Pasti harga semakin tinggi. Nanti malam juga sudah mulai naik lagi,"tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga prakiraan cuaca Amerika Serikat memperkirakan fenomena El Nino berpotensi muncul di Samudra Pasifik pada September. Fenomena ini berisiko meningkatkan suhu global serta mengganggu produksi pertanian dalam beberapa bulan mendatang.

Ilmuwan dari US Climate Prediction Center memperkirakan peluang terbentuknya El Nino mencapai sekitar 62% pada musim panas di Belahan Bumi Utara dan meningkat pada periode musim gugur.

Fenomena pemanasan suhu laut tersebut diperkirakan akan menambah tekanan pemanasan pada bumi yang saat ini sudah mengalami kenaikan suhu karena perubahan iklim yang dipicu aktivitas manusia.

Meteorolog dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Nat Johnson, mengatakan dampak El Nino terhadap pola cuaca global biasanya meluas dan dapat berlangsung selama satu tahun atau lebih.

Menurutnya, risiko kebakaran hutan cenderung meningkat ketika kekeringan meluas di sejumlah negara seperti Australia, Indonesia, dan Afrika Selatan.

Sementara itu di Amerika Serikat, fenomena ini umumnya berkaitan dengan curah hujan tinggi di wilayah tenggara serta suhu di atas rata-rata di bagian utara negara tersebut.

Johnson menyebut sinyal kemunculan El Nino saat ini tergolong kuat, meski para peramal cuaca masih memiliki ketidakpastian terkait intensitasnya karena hasil model prakiraan yang berbeda-beda.

“Kami tidak menutup kemungkinan fenomena ini menjadi sangat kuat, tetapi masih terlalu dini untuk memastikan tingkat kekuatannya,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg, Jumat (13/3/2026).

Dalam sejumlah kejadian sebelumnya, El Nino dikaitkan dengan pola cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan kekeringan yang memengaruhi produksi komoditas global.

Fenomena ini pernah berdampak pada hasil panen kopi di Vietnam, produksi kedelai di Brasil, serta produksi kakao di berbagai wilayah Afrika.

Selain itu, peningkatan suhu laut global juga berpotensi menekan sektor perikanan dan memicu pemutihan terumbu karang.

El Nino juga biasanya menekan aktivitas badai di Samudra Atlantik, tetapi sebaliknya dapat meningkatkan aktivitas badai di Samudra Pasifik bagian timur.

El Nino sendiri merupakan bagian dari siklus iklim El Nino–Southern Oscillation (ENSO) yang terdiri atas fase pemanasan El Nino dan fase pendinginan La Niña.

Pada 2025, sistem tersebut menghasilkan La Niña lemah yang memicu gelombang udara dingin dari Arktik serta meningkatkan curah salju di sejumlah wilayah Amerika Serikat. La Niña juga dikaitkan dengan banjir besar di wilayah selatan Afrika.

Menurut Climate Prediction Center, sisa pengaruh La Niña diperkirakan akan melemah dan menghilang pada April tahun ini.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan strategi ketahanan pangan nasional sebenarnya sudah disiapkan jauh sebelum memanasnya konflik geopolitik global, termasuk perang antara Iran dan Israel.

Menurutnya, pemerintah telah merancang berbagai skenario untuk menghadapi kemungkinan terburuk sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Amran mengatakan pemerintah telah mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi sektor pertanian, mulai dari konflik geopolitik, fenomena iklim ekstrem seperti El Nino dan La Nina, hingga gangguan rantai pasok global.

"Kita sudah perhitungkan semua itu. Sehingga Bapak Presiden sudah siapkan dari saat beliau dilantik. Makanya kita tenang-tenang saja. Jadi kita sudah persiapkan segala kemungkinan terburuk. Pertanian Insya Allah kokoh," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Ia menegaskan konflik global tidak akan secara langsung mengganggu produksi pangan di dalam negeri. Menurutnya, produksi pertanian Indonesia tetap bertumpu pada kekuatan produksi domestik.

"Oh enggak (produksi pangan nasional akan terdampak situasi geopolitik global), itu pasti. Aku yang jamin," ujarnya.

Amran menjelaskan langkah antisipasi pemerintah bukan baru dilakukan setelah konflik global memanas. Ia menyebut perencanaan ketahanan pangan sudah dirancang sejak awal pemerintahan.

"Persiapannya bukan sekarang. Sejak Bapak Presiden dilantik kami diperintah persiapkan dari sekarang. Ini sudah berjalan, sudah on track. Jadi bukan kita baru mengalihkan anggaran sekarang," katanya.

Menurut Amran, strategi tersebut mencakup berbagai langkah mulai dari penguatan infrastruktur irigasi, penyediaan bibit unggul, penguatan alat dan mesin pertanian, hingga program mitigasi terhadap potensi kekeringan akibat El Nino.

Ia juga menyebut pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk memastikan produksi pangan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan global.

"Memang sudah dirancang pertanian Indonesia menghadapi segala kemungkinan, El Nino, La Nina, maupun konflik geopolitik memanas. Tiga-tiga itu sudah kita persiapkan," ujar Amran.

Konflik geopolitik yang memanas di Timur Tengah belakangan memicu kekhawatiran sejumlah pengamat terhadap potensi krisis pangan global. Ketegangan meningkat setelah Iran menutup Selat Hormuz menyusul serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Teheran pada akhir Februari.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia. Jalur yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab ini dilalui lebih dari 30 ribu kapal setiap tahun dan membawa sekitar 11 persen perdagangan laut global.

Selama ini Selat Hormuz dikenal sebagai jalur utama perdagangan minyak dan gas dunia. Namun sebenarnya banyak komoditas lain yang juga bergantung pada jalur tersebut, termasuk pupuk, logam industri, hingga berbagai barang konsumsi.

Lebih dari 30 persen ekspor pupuk nitrogen dunia seperti urea berasal dari negara-negara kawasan Teluk dan dikirim melalui jalur laut tersebut. Gangguan distribusi pupuk berpotensi meningkatkan biaya produksi pertanian di banyak negara.

Selain itu, Selat Hormuz juga memiliki peran penting dalam distribusi pangan global, terutama bagi negara-negara Timur Tengah yang sangat bergantung pada impor makanan. Qatar, misalnya, mengimpor lebih dari 90 persen kebutuhan pangannya dari luar negeri.

Gangguan pelayaran di kawasan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan distribusi pangan. Produk makanan yang dikirim menggunakan kontainer berpendingin seperti daging dan buah-buahan juga berisiko rusak jika kapal tertahan terlalu lama di laut.

Sejumlah analis menilai konflik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan biaya logistik global, memperpanjang waktu pengiriman, serta memicu kenaikan harga pangan di berbagai negara. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran akan potensi krisis pangan global jika konflik terus berlanjut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok bahan pokok strategis secara nasional dalam kondisi aman dan surplus menjelang Lebaran 1447 Hijriyah, dengan produksi dan cadangan memadai untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

"Ketersediaan dan stabilitas bahan pokok masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H dalam kondisi aman dan terkendali, baik secara nasional maupun di tingkat daerah," kata Amran sebagaimana keterangannya di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Dia menyebutkan berdasarkan data Neraca Pangan dan Proyeksi Produksi hingga April 2026, mayoritas komoditas strategis berada dalam posisi surplus. Saat ini stok beras nasional mencapai sekitar 3,5 juta ton dan diproyeksikan terus meningkat seiring panen raya serta tren produksi yang naik sekitar 15 persen hingga Maret ini.

“Kalau tren ini bertahan sampai akhir bulan, hampir pasti stok kita tembus 6 juta ton. Ini belum pernah terjadi selama kita merdeka. Kalau konsisten hingga akhir tahun, potensi surplus diperkirakan bisa mencapai sekitar 9 juta ton," ujar Amran.

Dia memastikan stok komoditas tersebut secara nasional dalam kondisi surplus dan kuat menjaga stabilitas pasokan serta harga di masyarakat. Selanjutnya, komoditas lain seperti jagung juga menunjukkan kinerja positif, dengan ketersediaan 10,751 juta ton, sedangkan kebutuhan 5,899 juta ton, menghasilkan surplus 4,852 juta ton.

Kemudian gula konsumsi tercatat surplus 595 ribu ton, cabai besar surplus 74 ribu ton, dan cabai rawit surplus 105 ribu ton. “Insya Allah, menjelang Lebaran 2026 kebutuhan pokok aman. Beras, jagung, gula konsumsi cukup. Masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Tak hanya itu, beberapa komoditas bahkan telah masuk kategori ekspor. Minyak goreng mencatat surplus 3,556 juta ton, daging ayam surplus 728 ribu ton, telur ayam surplus 349 ribu ton, serta bawang merah surplus 57 ribu ton.

“Minyak goreng kita surplus besar. Ayam dan telur juga lebih dari cukup. Ini bukti bahwa produksi dalam negeri kuat dan mampu menopang kebutuhan nasional, bahkan untuk ekspor,” ujarnya.

Mentan menambahkan, pemerintah terus melakukan pengawalan produksi, distribusi, serta penguatan stok di seluruh wilayah, terutama menjelang momentum peningkatan konsumsi saat Ramadhan dan Idul Fitri.

“Petani kita kawal, penyuluh di lapangan sudah kami kerahkan. Ini kami pantau harian. Jadi, stok ada, produksi jalan, distribusi kita kawal. Target kita sederhana, Lebaran tenang, harga stabil, masyarakat tersenyum,” tutur Amran.

Jakarta sebagai pusat konsumsi dan barometer harga nasional juga menunjukkan pasokan pangan strategis dalam kondisi aman. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini menunjukkan kesiapan menyambut Idul Fitri 2026 dengan kondisi pasokan yang kuat, distribusi terjaga, serta harga tetap stabil.

Pemerintah optimistis momentum Ramadhan dan Lebaran tahun ini dapat dilalui dengan tenang tanpa gejolak pasokan maupun lonjakan harga yang meresahkan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah membuktikan kemampuannya menjamin ketersediaan pupuk hingga ke tangan petani di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam agenda Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026).

Prabowo menegaskan, keberhasilan penyaluran pupuk tersebut berdampak langsung pada peningkatan produksi pertanian nasional. Ia menyebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, stok beras nasional tersimpan aman di gudang-gudang pemerintah.

“Sejak 31 Desember 2025, Indonesia sekarang swasembada beras,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan, kemandirian pangan merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, capaian swasembada beras menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional. Pemerintah, kata dia, tidak akan berhenti pada beras saja, melainkan terus mendorong peningkatan produksi komoditas pangan strategis lainnya.

Prabowo menargetkan Indonesia akan segera mencapai swasembada jagung dalam waktu dekat. Bahkan, dia optimistis dalam tiga tahun ke depan Indonesia mampu mencapai swasembada untuk seluruh kebutuhan pangan utama.

“Insyaallah sebentar lagi swasembada jagung, dan insyaallah dalam tiga tahun lagi kita akan swasembada pangan semuanya,” kata Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, TEMANGGUNG -- Bupati Temanggung Agus Setyawan menyampaikan di tengah berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga, hingga keterbatasan sarana produksi, para petani tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, sektor pertanian merupakan sektor unggulan sekaligus penopang utama perekonomian Kabupaten Temanggung,” kata Agus di Temanggung, Sabtu (7/2/2026).

Ia menyampaikan, berdasarkan data potensi wilayah, pengembangan bawang merah di Kecamatan Kedu diperkirakan mencapai 10 hingga 12 hektare. Sementara itu, potensi luas tanam bawang merah di Kabupaten Temanggung mencapai sekitar 2.800 hektare per tahun.

Menurut Agus, kegiatan tanam raya bawang merah memiliki makna yang sangat strategis. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi penanda dimulainya musim tanam bawang merah pada 2026, tetapi juga menjadi simbol semangat kebersamaan, gotong royong, serta optimisme petani Temanggung dalam membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

“Kegiatan tanam raya bawang merah memiliki makna yang sangat strategis. Tidak hanya sebagai penanda dimulainya musim tanam bawang merah tahun 2026, namun juga sebagai simbol semangat kebersamaan, gotong royong, dan optimisme petani Temanggung dalam membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, komoditas bawang merah memiliki peran yang sangat penting, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas harga. “Bawang merah tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi petani, tetapi juga menjadi komoditas strategis dalam pengendalian inflasi daerah,” katanya.

Oleh karena itu, Agus menegaskan bahwa peningkatan produksi bawang merah secara berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama pembangunan pertanian di Kabupaten Temanggung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai masuknya beras ilegal di tengah kondisi produksi beras nasional yang surplus berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani. Situasi tersebut dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan produksi pertanian nasional dan kesejahteraan petani.

Amran menyampaikan temuan beras ilegal muncul saat pemerintah tengah menjaga stabilitas harga gabah sekaligus memperkuat serapan hasil panen petani pada musim produksi. Masuknya beras tanpa prosedur resmi berisiko merusak keseimbangan pasar dan menurunkan insentif petani untuk terus berproduksi.

“Kalau harga gabah turun Rp 1.000 saja, petani yang punya satu hektare sawah bisa kehilangan sekitar Rp 5 juta. Yang setengah hektare kehilangan Rp 2,5 juta. Yang sepertiga hektare sekitar Rp 1,5 juta,” ujar Mentan di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Amran bersama jajarannya menemukan sekitar 1.000 ton beras ilegal dalam inspeksi mendadak di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, pada 19 Januari 2026. Temuan tersebut memperkuat kekhawatiran pemerintah terhadap praktik penyelundupan pangan di tengah produksi dalam negeri yang mencukupi.

Ia menuturkan Indonesia memiliki sekitar 115 juta petani yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian. Dalam kondisi surplus produksi, masuknya beras ilegal dinilai dapat menekan harga di tingkat petani dan melemahkan daya tahan ekonomi rumah tangga pertanian.

“Bagi petani, kehilangan Rp 10.000, Rp 50.000, bahkan Rp 100.000 itu sangat berarti,” tutur Amran.

Mentan juga menyoroti risiko lain dari peredaran beras ilegal, terutama potensi masuknya penyakit yang dapat mengancam tanaman pangan nasional. Komoditas pangan yang tidak melalui prosedur resmi dinilai rawan membawa organisme pengganggu yang belum ada di dalam negeri.

Amran menyinggung pengalaman masa lalu ketika penyakit hewan masuk melalui komoditas ilegal dan menyebabkan populasi sapi nasional turun drastis hingga sekitar enam juta ekor. Kerugian ekonomi dari kejadian tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

“Temuan bawang bombay ilegal sebelumnya juga membawa penyakit yang tidak ada di Indonesia. Kalau ini masuk ke tanaman pangan kita, risikonya sangat besar,” ujar tokoh asal Sulawesi Selatan itu.

Amran menegaskan seluruh komoditas pangan wajib melalui prosedur resmi, karantina, serta mekanisme perpajakan yang jelas. Praktik penyelundupan pangan dinilai mencederai kepentingan petani sekaligus melemahkan upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Ke depan, Kementerian Pertanian mendorong pengawasan yang lebih ketat di seluruh pintu masuk pangan serta penegakan hukum tegas terhadap pelaku penyelundupan. Pemerintah menempatkan perlindungan petani dan stabilitas produksi sebagai prioritas dalam menjaga ketahanan pangan nasional.