Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran total sekitar Rp1,5 triliun sebagai stimulus diskon tiket transportasi kereta api, laut, penyeberangan, serta pesawat, pada periode libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru 2026/2027.

Secara perinci, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah yang ditujukan kepada penerima manfaat sebanyak 3,07 juta orang.

Sedangkan untuk libur Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp161,4 miliar untuk 2,87 juta orang.

Khusus untuk transportasi udara, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan akan memberikan diskon tiket total 30%.

Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi. Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang.

Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan senilai Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat pengalaman stimulus mudik Idulfitri 2026 memberi gambaran bahwa diskon tarif transportasi senilai Rp911,16 miliar menjadi bagian dari paket kebijakan yang diproyeksikan mendukung konsumsi rumah tangga, yang porsinya sekitar 53% sampai 54% terhadap PDB.

Hasilnya pada kuartal I/2026, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yang menyumbang 2,94% terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61%.

Sektor yang terkait mobilitas juga tumbuh kuat, yaitu akomodasi dan makan minum 13,14% serta transportasi dan pergudangan 8,04%.

“Ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat bergerak, dampaknya cepat menyebar ke transportasi, hotel, restoran, perdagangan, dan UMKM daerah,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Meski demikian, Josua memandang bahwa secara nominal stimulus ini tidak cukup besar untuk mengubah arah pertumbuhan nasional sendirian, tetapi sangat berguna sebagai pemicu perputaran uang daerah.

Setiap perjalanan biasanya menciptakan belanja tambahan di luar tiket, seperti hotel, makanan-minuman, transportasi lokal, parkir, tiket wisata, oleh-oleh, dan jasa informal.

Karena itu, daerah tujuan wisata, kota asal mudik, dan kota transit akan memperoleh manfaat lebih besar daripada daerah yang tidak siap menerima lonjakan wisatawan.

Efeknya akan optimal jika pemerintah daerah menyiapkan kalender wisata, pengendalian harga pangan, kebersihan destinasi, pengaturan lalu lintas, dan promosi UMKM lokal.

Pemerintah sendiri dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% secara keseluruhan tahun.

Bisnis.com,JAKARTA — Langkah pemerintah menyiapkan program stimulus ekonomi yang rencananya disalurkan pada semester II/2026 mengundang reaksi beragam dari kalangan pengamat. Ada yang memandang bahwa program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua 2026, tetapi ada pula yang pesimistis.

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyampaikan, jika melihat dari nilai insentif, program tersebut tak signifikan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II/2026.

“Melihat nilai insentif, program ini tidak akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi semester II secara signifikan,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan beberapa stimulus meliputi insentif pajak tiket penerbangan hingga program magang.

Pertama, pemerintah berencana memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final royalti penulis sebesar 1,5%. Insentif diberikan kepada penulis buku dengan International Standard Book Number (ISBN) yang jelas.

Kedua, diskon tiket transportasi kereta api, laut dan penyeberangan. Rencananya, pemerintah menyalurkan diskon tiket angkutan udara atau pesawat baik untuk periode libur sekolah sekitar Juni-Juli 2026, serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah, sedangkan Rp161,4 miliar untuk libur Natal dan Tahun Baru.

Ketiga, pemerintah akan menggulirkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi.

Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP untuk periode Nataru itu disiapkan Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang.

Keempat, pemerintah juga akan kembali menggelar program magang nasional gelombang (batch) 4 untuk periode Juli dengan kuota 150.000 peserta. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

Kelima, program vokasi nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang mengalami PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.

Sementara itu, Pengamat dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai stimulus ini cukup membantu menjaga pertumbuhan ekonomi semester II/2026 agar tidak melambat terlalu dalam, terutama di tengah ketidakpastian global, tekanan geopolitik, dan lemahnya perdagangan internasional.

“Tetapi saya tidak melihat stimulus ini cukup kuat untuk menjadi game changer besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ronny kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Menurutnya, terdapat tiga alasan mengapa program ini tidak cukup kuat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertama, ukuran stimulus relatif masih terbatas dibandingkan dengan tekanan daya beli masyarakat dan pelemahan kelas menengah. Kedua, sebagian insentif bersifat temporer sehingga efeknya cenderung jangka pendek. Ketiga, transmisi kebijakan ke ekonomi riil sering kali tidak secepat yang direncanakan pemerintah.

Namun, Ronny melihat pemerintah sedang mencoba mengirim sinyal penting bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi perlambatan ekonomi.

“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, menjaga optimisme publik dan dunia usaha itu sendiri sudah menjadi bagian dari kebijakan ekonomi,” ungkapnya.

Ke depan, dia menilai bahwa pemerintah perlu memastikan stimulus tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Artinya stimulus harus makin diarahkan untuk menciptakan pekerjaan formal baru, meningkatkan produktivitas industri, memperkuat UMKM naik kelas, dan menjaga daya beli kelompok rentan serta kelas menengah secara bersamaan.

“Karena fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap ada pada konsumsi rumah tangga dan stabilitas pasar tenaga kerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk program stimulus ekonomi pada semester II/2026. Program itu mencakup insentif transportasi hingga program magang dan vokasi nasional.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, total dana yang dialokasikan untuk diskon tiket transportasi kereta api, laut, dan penyeberangan mencapai Rp351,9 miliar.

“Diskon transportasi untuk periode liburan sekolah Rp190,5 miliar dan periode Nataru Rp161,4 miliar, jadi total Rp351,9 miliar,” ungkap Haryo kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Sementara, insentif diskon transportasi udara melalui skema PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp1.194,7 miliar. Perinciannya, diskon untuk periode liburan sekolah sebesar Rp472,7 miliar dan periode Nataru sebesar Rp722 miliar, sehingga total insentif yang digelontorkan mencapai Rp1.194,7 miliar.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp4,14 triliun untuk program magang nasional dan Rp1,87 triliun untuk program vokasi nasional. Haryo mengungkapkan, langkah ini ditempuh guna mendukung pemberdayaan tenaga kerja serta menekan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lebih lanjut, Haryo menuturkan, pemerintah menggelontorkan stimulus tersebut untuk memanfaatkan momentum liburan sekolah dan periode Nataru, sekaligus menyelesaikan janji Presiden Prabowo Subianto terkait insentif Pajak Final Royalty bagi penulis.

Pemerintah mengharapkan, pemberian diskon transportasi dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama periode musiman sehingga berdampak pada kenaikan konsumsi.

Sementara itu, lanjut dia, program magang dan vokasi diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam jangka menengah (SDM).

Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi. Kebijakan tersebut rencananya mulai digulirkan sebagian pada kuartal II/2026 dan untuk semester II/2026, tepatnya hingga libur Natal dan Tahun Baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Kucuran stimulus bagi transportasi pada musim libur tahun ini di tengah pelemahan daya beli masyarakat diharapkan dapat menjadi pendongkrak pertumbuhan industri dalam negeri.

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp190,5 miliar untuk periode libur sekolah dengan target sekitar 3,07 juta penerima manfaat. Sementara untuk periode Nataru 2026/2027 senilai Rp161,4 miliar dengan target sekitar 2,87 juta penerima manfaat.

Dengan demikian, total stimulus transportasi diskon tiket transportasi yang ditujukan untuk kereta api, laut dan penyeberangan, dan udara mencapai Rp351,9 miliar.

Khusus angkutan udara, pemerintah juga memberikan tambahan insentif melalui skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP tiket ekonomi domestik senilai Rp472,7 miliar bagi sekitar 2,3 juta penumpang.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga laju konsumsi rumah tangga dan mobilitas domestik setelah pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,61% secara tahunan, ditopang tingginya aktivitas perjalanan selama periode Lebaran.

Pada periode tersebut, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04% secara tahunan, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang didorong peningkatan jumlah penumpang di seluruh moda transportasi.

Bahkan, dari total pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal I/2026, sekitar 0,38% disumbangkan oleh sektor transportasi dan pergudangan.

Momentum itu kini ingin kembali dijaga pemerintah pada musim liburan pertengahan tahun dan akhir tahun, sekaligus menjadi penopang bagi industri transportasi yang masih menghadapi tekanan biaya operasional dan tingginya harga energi.

Dari sisi industri penerbangan, keyakinan mulai muncul seiring memasuki musim puncak perjalanan. Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan mengatakan perseroan optimistis periode Juni hingga Agustus akan ramai oleh permintaan perjalanan libur sekolah.

“Semoga juga harga avtur bisa turun,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Senada, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association Bayu Sutanto menyampaikan bahwa maskapai menyambut positif kebijakan diskon dan PPN DTP.

Menurut Bayu, stimulus tersebut berpotensi meningkatkan permintaan perjalanan selama musim libur sekolah meskipun industri penerbangan masih dibayangi ketidakpastian harga avtur.

Dia memperkirakan kenaikan permintaan perjalanan pada Juni–Juli akan terjadi, walaupun skalanya belum setinggi momentum Lebaran maupun Nataru. Namun, dirinya melihat sebagian masyarakat yang melakukan perjalanan di wilayah Jawa akan lebih memilih transportasi darat termasuk moda rel.

Sektor Perairan

Dari sektor perairan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Khoiri Soetomo melihat kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memahami perlunya mendorong mobilitas masyarakat di tengah tekanan daya beli dan mahalnya biaya perjalanan.

Menurutnya, stimulus akan membantu meningkatkan minat masyarakat bepergian, terutama keluarga yang selama ini menunda perjalanan karena keterbatasan biaya. Namun, keputusan masyarakat tetap dipengaruhi kondisi ekonomi keluarga, harga bahan bakar, tarif akomodasi, hingga kepastian layanan transportasi yang aman dan lancar.

Adapun, angkutan laut dan penyeberangan diperkirakan meningkat terutama pada lintasan utama seperti Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, hingga berbagai jalur antarpulau lainnya.

Meski demikian, Khoiri mengingatkan stimulus tarif harus dibarengi kesiapan kapasitas, keselamatan, serta manajemen pelabuhan dan terminal agar lonjakan penumpang tidak berujung pada gangguan layanan.

“Jangan sampai minat masyarakat sudah naik, tetapi pelayanan di lapangan tidak siap,” ujarnya.

Dampak penurunan harga tiket …

SUBSIDI MUSIM RAMAI

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai stimulus transportasi memang cukup berpengaruh terhadap minat masyarakat bepergian, terutama ketika daya beli sedang tertekan.

Menurut dia, penurunan harga tiket akan membuat sebagian masyarakat yang sebelumnya menunda perjalanan akhirnya memutuskan bepergian. Namun, sebagian besar penerima manfaat kemungkinan tetap berasal dari kelompok yang sejak awal memang sudah merencanakan liburan atau mudik.

“Dalam banyak kasus, negara sebenarnya hanya membantu mengurangi biaya perjalanan yang memang sudah akan dilakukan masyarakat,” ujarnya.

Yusuf menilai penempatan insentif pada musim puncak perjalanan membuat dampaknya terhadap mobilitas akan langsung terlihat pada kenaikan jumlah penumpang dan aktivitas wisata.

Terlebih, mobilitas wisatawan akan ikut menggerakkan hotel, restoran, transportasi lokal, pusat oleh-oleh, hingga pelaku usaha mikro di daerah tujuan wisata.

Akan tetapi, pada periode liburan, sensitivitas masyarakat terhadap harga relatif lebih rendah dibandingkan hari biasa. Artinya, tambahan subsidi belum tentu menciptakan perjalanan baru dalam jumlah besar karena masyarakat tetap bepergian meskipun harga tiket lebih mahal.

Dia menilai stimulus justru berpotensi lebih efektif membentuk permintaan baru apabila diberikan pada musim sepi perjalanan.

Dari sisi industri, Yusuf melihat sektor penerbangan menjadi pihak yang paling diuntungkan karena memperoleh stimulus paling lengkap, mulai dari PPN DTP hingga berbagai potongan biaya bandara dan diskon tarif.

Menurutnya, kenaikan jumlah penumpang akan memperbaiki utilisasi armada dan tingkat keterisian kursi atau load factor yang menjadi faktor penting bagi maskapai penerbangan.

“Industri penerbangan itu biaya tetapnya sangat tinggi. Jadi ketika jumlah penumpang naik, utilisasi armada menjadi lebih efisien dan pendapatan operator ikut membaik,” ujarnya.

Meski begitu, dia mengingatkan potensi operator menaikkan tarif dasar ketika permintaan melonjak pada musim puncak. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi manfaat insentif yang seharusnya diterima konsumen.

Namun, dia menegaskan kebijakan diskon tiket tetap bersifat jangka pendek dan belum menyentuh persoalan utama sektor transportasi nasional, terutama tingginya biaya operasional dan ketergantungan industri terhadap harga energi.

“Kalau bicara solusi jangka panjang, yang dibutuhkan bukan hanya diskon tiket, melainkan juga efisiensi logistik dan pembenahan struktur biaya transportasi nasional,” katanya.

Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai stimulus transportasi memang dapat menjaga aktivitas ekonomi domestik, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, terdapat risiko manfaat subsidi justru bocor ke sektor lain apabila kapasitas perjalanan terbatas. Tiket yang lebih murah berpotensi diikuti kenaikan tarif hotel, makanan, transportasi lokal, hingga biaya wisata sehingga manfaat riil bagi rumah tangga menyusut.

“Bila tiket lebih murah tetapi tarif hotel, makanan, transportasi lokal, dan biaya wisata naik tajam, maka manfaat bagi rumah tangga berkurang,” ungkapnya.

Selain itu, lonjakan mobilitas juga dinilai berpotensi memicu kemacetan, keterlambatan perjalanan, hingga penumpukan penumpang yang dapat menurunkan kualitas layanan transportasi selama musim liburan.

Josua juga mengingatkan risiko fiskal apabila mekanisme kompensasi subsidi tidak transparan atau tidak tepat sasaran. Karena itu, dia menyarankan stimulus diarahkan terutama untuk kelas ekonomi dan rute dengan permintaan tinggi yang masih memiliki kapasitas memadai.

Dia menilai pemerintah juga perlu memastikan operator tidak menaikkan tarif dasar sebelum diskon diberlakukan agar subsidi benar-benar menurunkan harga akhir yang dibayar masyarakat.

Secara umum, diskon tiket dapat menopang perjalanan dalam jangka pendek, tetapi efisiensi biaya operasional, stabilitas harga energi, dan kesiapan infrastruktur tetap menjadi faktor penentu keberlanjutan pertumbuhan sektor transportasi nasional.

Pemerintah kembali menyiapkan diskon tiket pesawat dan angkutan transportasi selama periode libur sekolah dan Natal Tahun Baru (Nataru) sebagai stimulus ekonomi pada semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat pemerintah yang membahas sejumlah insentif untuk masyarakat.

"Terkait dengan diskon transportasi dan juga diskon untuk angkutan udara selama liburan sekolah nanti dan juga untuk Nataru," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Ia menjelaskan anggaran Rp190 miliar disiapkan untuk program diskon transportasi selama libur sekolah dengan target penerima manfaat sebanyak 3.074.889 orang.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp161,4 miliar untuk penerima manfaat sebesar 2.874.381.

Selain itu, Airlangga mengatakan pemerintah juga menyiapkan pemberian diskon tiket pesawat sebesar 30 persen bagi kelas ekonomi.

[Gambas:Youtube]

Kebijakan tersebut akan disertai skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

"Untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30 persen dan PPN ditanggung pemerintah untuk kelas ekonomi," ujar Airlangga.

Pemerintah menyiapkan anggaran untuk PPN DTP sebesar Rp472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang.

Sedangkan pada momentum Nataru, anggaran PPN DTP untuk tiket pesawat disiapkan sebesar Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang.

Airlangga mengatakan seluruh paket insentif tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

"Ini semuanya diharapkan bisa menjadi stimulus di kuartal kedua," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberian insentif pembelian kendaraan listrik yang sebelumnya direncanakan pada Juni 2026.

Sebelumnya, insentif berupa subsidi pembelian motor listrik dan PPN DTP untuk mobil listrik ini rencananya digulirkan sebelum kuartal III/2026, agar bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi kuartal II/2026.

"Insentif EV [electric vehicle] masih ditunda," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat koordinasi pemberian stimulus semester II/2026 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Purbaya, pemberian insentif pembelian mobil dan sepeda motor listrik ini masih akan ditunda. Estimasinya sampai Juli atau kuartal III/2026.

"[Ditunda] satu bulan lagi. Ada perhitungan yang masih ditunggu," jelasnya.

Adapun pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi yang rencananya mulai digulirkan sebagian pada kuartal II/2026 dan untuk semester II/2026, tepatnya sampai libur Natal dan Tahun Baru.

Usai rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan beberapa stimulus meliputi insentif pajak tiket penerbangan hingga program magang.

Pertama, pemerintah berencana memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final royalti penulis sebesar 1,5%.

"Ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan," paparnya.

Syarat untuk menerima isentif fiskal itu adalah penulis buku dengan International Standar Book Number (ISBN) yang jelas.

Kedua, diskon tiket transportasi kereta api, laut dan penyeberangan. Pemerintah juga berencana menyalurkan diskon tiket angkutan udara atau pesawat baik untuk periode libur sekolah sekitar Juni-Juli 2026, serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah, sedangkan Rp161,4 miliar untuk libur Natal dan Tahun Baru.

Prakiraannya, diskon tiket transportasi ini ditujukan kepada penerima manfaat sebanyak 3,07 juta orang untuk libur sekolah, dan 2,87 juta orang pada libur akhir tahun nanti.

"Untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30%," jelasnya.

Ketiga, masih terkait dengan transportasi, pemerintah akan menggulirkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi.

Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang.

"Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang," tutur Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Keempat, pemerintah juga akan kembali menggelar program magang nasional gelombang (batch) 4 untuk periode Juli dengan kuota 150.000 peserta. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

Kelima, program vokasi nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang mengalami PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.

Airlangga menyebut stimulus ini diharapkan bisa mulai bergulir pada kuartal II/2026, dan sebagian juga untuk mulai awal kuartal III/2026 dan kuartal IV/2026.

Proyek-proyek ini juga mendapat keuntungan dari program insentif PPN DTP , yang sebagian besar menarik pembeli untuk menghuni (end-user) dibanding investor,

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan konsultan properti Jones Lang Lasalle (JLL) mengungkapkan, kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan berdampak positif terhadap pasar kondominium.

Head of Research JLL James Taylor mengatakan, permintaan kondominium pada kuartal pertama tahun ini didorong utamanya oleh unit-unit yang telah selesai dibangun serta siap huni.

"Proyek-proyek ini juga mendapat keuntungan dari program insentif PPN DTP , yang sebagian besar menarik pembeli untuk menghuni (end-user) dibanding investor," kata James dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Hal senada juga disampaikan oleh Senior Director, Strategic Consulting JLL Milda Abidin bahwa kebijakan insentif tersebut membantu penyerapan properti di sektor perumahan.

"Ini sebenarnya menjadi selling point-nya terutama untuk produk-produk yang sudah jadi. Makanya kalau kita lihat sebenarnya pemerintah sudah menjalankan regulasi ini cukup lama dalam beberapa tahun, dan pergerakannya memang bukan kepada kenaikan harga, tetapi kepada penyerapannya lebih cepat, " kata Milda Abidin.

Menurut dia, dengan adanya insentif ini membuat penyerapannya (take-up) perumahan itu lebih tinggi dari biasanya. Ini yang diharapkan juga oleh para pengembang untuk menghabiskan produk-produk mereka yang sudah jadi.

"Jadi itu sebenarnya menurut saya memang suatu hal yang dampaknya positif. Tapi memang pemerintah juga melihat ini adalah produk untuk para end-user, artinya dominasi end-user makanya untuk insentif ini diberikan hanya kepada produk-produk yang sudah jadi," kata Milda Abidin.

JLL berharap adanya perpanjangan insentif PPN DTP terkait keringanan pajak untuk pembelian properti hingga tahun 2027 dapat meningkatkan aktivitas penjualan properti hunian.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

Menurut Purbaya, fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun.

Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa PPN DTP properti berlaku penuh untuk pembelian rumah atau properti baru siap huni dengan harga jual maksimal Rp2 miliar.

Sementara untuk properti seharga Rp2 miliar-Rp5 miliar, pembebasan PPN hanya berlaku pada bagian harga pertama Rp2 miliar, sedangkan sisanya tetap dikenakan tarif normal.

Fasilitas PPN DTP berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi ketentuan kepemilikan properti di Indonesia.

Insentif hanya bisa dimanfaatkan untuk satu unit hunian, tidak berlaku untuk pembelian lebih dari satu unit, pembayaran uang muka sebelum kebijakan berlaku, atau unit yang dijual kembali dalam waktu kurang dari satu tahun.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin mengoptimalkan hilirisasi nikel di dalam negeri dengan memberikan insentif untuk pembelian motor dan mobil listrik. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pemberian subsidi Rp5 juta maupun PPN DTP untuk masing-masing motor dan mobil listrik pada Juni 2026.

Kendati demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya masih menghitung berapa sekiranya anggaran yang akan disediakan dari APBN. Dia hanya menyebut akan memberikan subsidi masing-masing Rp5 juta untuk 100.000 sepeda motor listrik.

"Untuk mobil bervariasi, ada yang 100% PPN-nya ditanggung, ada yang 40% tergantung baterainya. Tetapi jumlah mobilnya 100.000 [unit pertama] juga. Nanti anggarannya kami hitung dan siapakn, yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan," jelasnya kepada wartawan pada konferensi pers KSSK di kantor OJK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Purbaya menginginkan penyaluran insentif fiskal ini meluncur awal Juni 2026 agar bisa sempat memberikan dorongan ke pertumbuhan ekonomi kuartal II.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga berharap pemberian insentif ini bisa mempercepat transisi kendaraan dari berbahan bakar fosil ke energi terbarukan. Dengan begitu, impor BBM Indonesia setiap tahunnya bisa semakin berkurang.

Sebelumnya, pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (5/5/2026), pria itu juga menyebut insentif diharapkan bisa mengoptimalkan hilirisasi nikel menjadi baterai mobil listrik di dalam negeri.

Oleh sebab itu, insentif ini akan diutamakan untuk mobil listrik bukan hybrid. Dia memastikan skema insentif yang berlaku akan berbeda antara electric vehicle (EV) dengan daya lisrik dan hibrida.

"Kenapa saya pakai yang nikel lebih besar subsidi-nya? Supaya nickel kita kepakai. Dulu saya baca di The Economist, [disebut] mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang karena China pakai bukan nikel. Jadi kami balik sekarang. Nikelnya kami pakai, biar punya kita nikelnya bisa kepakai dan realisasi teknologi baterainya berjalan," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah menyusun skema insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 sampai 100 persen untuk pembelian kendaraan listrik murni atau battery electric vehicle (BEV).

“PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen. Nanti disusun skemanya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Insentif PPN DTP itu dikhususkan untuk kendaraan BEV, tanpa mencakup kendaraan hybrid. Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan, yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.

Purbaya menjelaskan, kendaraan listrik berbasis baterai nikel akan menerima subsidi yang lebih besar. Pertimbangan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan nikel sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia.

Dia menyebut pernah membaca pemberitaan dari salah satu media internasional yang mempertanyakan potensi nikel Indonesia usai China mengumumkan penggunaan teknologi baterai non-nikel. Sebagai respons, Menkeu Purbaya justru menyiapkan skema insentif agar penggunaan nikel bisa terakselerasi.

“Kita balik sekarang, nikelnya kita pakai. Biar nikel kita bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan,” jelasnya.

Purbaya juga menyatakan pemerintah akan mempersiapkan insentif kendaraan listrik, dengan rincian masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu motor listrik tahun ini.

Terkait besaran subsidi, ia memperkirakan akan berada di angka Rp5 juta untuk motor listrik. Namun, angka pasti dari stimulus BEV ini akan diumumkan lebih detil dengan pihak-pihak terkait lainnya, khususnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Purbaya berpendapat insentif BEV relevan dengan upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi beban subsidi energi pemerintah di tengah kenaikan harga minyak global.

Ia pun sepakat dengan Menperin yang menyatakan pemerintah kini melihat kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional, terutama untuk menjaga daya tahan industri manufaktur dan melindungi tenaga kerja.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah menyusun skema insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 40–100 persen untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

“PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen. Nanti masuk disusun skemanya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Insentif PPN DTP itu dikhususkan untuk kendaraan EV, tanpa mencakup kendaraan hibrida.

Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan, yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.

Purbaya menjelaskan kendaraan listrik berbasis baterai nikel akan menerima subsidi yang lebih besar. Pertimbangannya ini bertujuan untuk mendorong penggunaan nikel sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia.

Dia menyebut pernah membaca pemberitaan dari salah satu media internasional yang mempertanyakan potensi nikel Indonesia usai China mengumumkan penggunaan teknologi baterai non-nikel.

Sebagai respons, Menkeu Purbaya justru menyiapkan skema insentif agar penggunaan nikel bisa terakselerasi.

“Kita balik sekarang, nikelnya kita pakai. Biar nikel kita bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan,” jelasnya.

Purbaya juga menyatakan pemerintah akan mempersiapkan insentif kendaraan listrik (EV), dengan rincian masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu motor listrik tahun ini.

Terkait besaran subsidi, ia memperkirakan akan berada di angka Rp5 juta untuk motor listrik. Namun, angka pasti dari stimulus kendaraan listrik (EV) ini akan diumumkan lebih detil dengan pihak-pihak terkait lainnya, khususnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Purbaya berpendapat insentif EV relevan dengan upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi beban subsidi energi pemerintah di tengah kenaikan harga minyak global.

Ia pun sepakat dengan Menperin yang menyatakan pemerintah kini melihat kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional, terutama untuk menjaga daya tahan industri manufaktur dan melindungi tenaga kerja.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini kita coba mau diskusikan dengan pemerintah juga kalau bisa jangan sampai akhir tahun 2027. Ini kita coba perpanjang lagi minimal tiga sampai lima tahun lagi karena ini dampaknya luar biasa dari data kami ini cukup membantu,

Jakarta (ANTARA) - CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengungkapkan, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di sektor perumahan sangat membantu.

"PPN DTP ini sangat membantu. Jadi banyak masyarakat yang end-user perumahan khususnya dia mau beli rumah mau cepat kemudian banyak ready stock atau tadi indent yang memanfaatkan PPN DTP," ujar Ali dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.

Dirinya mengusulkan kepada pemerintah agar kebijakan PPN DTP untuk sektor perumahan diperpanjang karena membantu pengembangan perumahan dan masyarakat.

"Ini kita coba mau diskusikan dengan pemerintah juga kalau bisa jangan sampai akhir tahun 2027. Ini kita coba perpanjang lagi minimal tiga sampai lima tahun lagi karena ini dampaknya luar biasa dari data kami ini cukup membantu," katanya.

Menurut Ali, PPN DTP ini menjadi salah satu program stimulus yang harus dilanjutkan. "Kita dorong sama-sama pemerintah supaya ini bisa dilanjutkan program PPN DTP," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

Menurut Purbaya, fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun.

Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa PPN DTP properti berlaku penuh untuk pembelian rumah atau properti baru siap huni dengan harga jual maksimal Rp2 miliar.

Sementara untuk properti seharga Rp2 miliar-Rp5 miliar, pembebasan PPN hanya berlaku pada bagian harga pertama Rp2 miliar, sedangkan sisanya tetap dikenakan tarif normal.

Fasilitas PPN DTP berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi ketentuan kepemilikan properti di Indonesia.

Insentif hanya bisa dimanfaatkan untuk satu unit hunian, tidak berlaku untuk pembelian lebih dari satu unit, pembayaran uang muka sebelum kebijakan berlaku, atau unit yang dijual kembali dalam waktu kurang dari satu tahun.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat hanya mampu meredam kenaikan harga dalam jangka pendek

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan guna menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional di tengah gejolak geopolitik global.

Menurut Ketua Umum MTI Haris Muhammadun, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat hanya mampu meredam kenaikan harga dalam jangka pendek.

“Efektif hanya jangka pendek, tapi terbatas. Misalnya saat ini masih low season. Ketika high season, permintaan tinggi, mekanisme pasar bekerja, harga avtur masih tinggi, sementara tarif seperti sekarang akan semakin memberatkan maskapai,” ujar Haris kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia memandang kebijakan PPN DTP lebih bersifat 'peredam gejala', bukan solusi untuk memperkuat fondasi industri penerbangan. Maka, untuk menghadapi lonjakan harga energi dan disrupsi rantai pasok, diperlukan kebijakan yang bersifat struktural dan sistemik.

Adapun beberapa rekomendasi MTI antara lain; reformasi harga dan suplai avtur, pemberian insentif fiskal bagi maskapai seperti pengurangan sementara pajak penghasilan (PPh) badan, insentif leasing pesawat (tax relief), serta relaksasi bea impor suku cadang guna menjaga arus kas dan solvabilitas.

Selain itu, efisiensi navigasi dan kebandarudaraan juga dinilai krusial. Hal ini bisa ditempuh melalui optimalisasi rute (airspace design), pengurangan holding atau delay, implementasi Performance Based Navigation (PBN), serta penurunan biaya jasa kebandarudaraan seperti ground handling, parkir, dan landing fee.

MTI juga mendorong penguatan industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) di dalam negeri.

Di sisi lain, persepsi publik terhadap tarif penerbangan perlu dijaga agar kepercayaan terhadap transportasi udara tetap terpelihara.

Dukungan terhadap sektor turunan seperti pariwisata dan perhotelan juga menjadi bagian dari strategi menjaga ekosistem industri.

Lebih lanjut, MTI turut mendorong pemanfaatan pesawat produksi dalam negeri, seperti buatan PT Dirgantara Indonesia guna menekan biaya subsidi dan harga tiket.

Dalam jangka menengah hingga panjang, aturan tarif berbasis dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dinilai perlu ditinjau ulang karena parameternya sudah tidak relevan.

Kemudian terkait efektivitas PPN DTP, Haris menjelaskan bahwa insentif tersebut memang bisa membantu menjaga kinerja maskapai dalam jangka pendek.

Namun, diperlukan penyesuaian lebih lanjut agar keseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan tetap terjaga.

Sebagaimana diketahui, kenaikan harga avtur domestik yang mencapai lebih dari 70 persen per 1 April 2026 diperkirakan memicu kenaikan harga tiket sebesar 9-13 persen.

Pemerintah merespons dengan kebijakan fuel surcharge sebesar 38 persen dan PPN DTP 11 persen guna menjaga keterjangkauan dan mempertahankan tingkat keterisian penumpang (load factor).

Haris menambahkan, kebijakan PPN DTP yang berlaku sekitar 60 hari bersifat temporer dan diharapkan dapat meredam dampak lonjakan harga avtur. Namun, jika ketidakpastian global terus berlanjut, tekanan terhadap industri penerbangan akan semakin besar, baik bagi maskapai maupun konsumen.

"Dampaknya ada, bahkan bisa terasa cukup nyata tetapi tidak bertahan lama dan tidak mengubah fondasi industri. Ini adalah stabilisasi pasar jangka pendek (short-term demand stimulus), 60 hari terlalu pendek untuk mengubah perilaku perjalanan jangka panjang maupun strategi harga maskapai," jelasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026