PT Vale Indonesia Tbk meraih pendanaan dengan skema Sustainability-Linked Loan (SLL) senilai US$750 juta atau sekitar Rp12,9 triliun (kurs Rp17.300 per dolar AS).

Ini adalah pinjaman pertama yang dilakukan perusahaan untuk mendorong hilirisasi nikel dengan prinsip keberlanjutan.

Presiden Direktur dan CEO PT Vale Bernardus Irmanto menyampaikan bahwa fasilitas ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan strategis.

"Fasilitas ini menandai langkah penting dalam perjalanan kami untuk menyelaraskan strategi pembiayaan dengan agenda dekarbonisasi dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan nikel berkualitas tinggi dengan jejak karbon yang lebih rendah," ujar Irmanto saat penandatanganan MoU di Hutan Kota Plataran, Kamis (23/4).

Pendanaan ini diterima Vale dari 14 perbankan baik dalam negeri maupun internasional mulai dari UOB, DBS, JP Morgan, CIMBNiaga, hingga BTN.

"US$750 juta yang kita dapatkan ini juga sebetulnya belum memenuhi keseluruhan kebutuhan dari rencana ekspansi kami," terang Direktur dan Chief Financial Officer Vale Indonesia Rizky Andhika Putra dalam konferensi pers.

Adapun dana yang diperoleh pada tahun ini akan digunakan untuk membiayai tiga proyek, dengan rincian 50 persen untuk pengembangan proyek IGP Pomalaa, 30 persen untuk proyek IGP Morowali, dan 20 persen untuk pengembangan IGP Sorowako.

Sementara pada 2027, pendanaan akan difokuskan pada kelanjutan proyek-proyek tersebut serta pemenuhan hak partisipasi (participating right) dalam proyek joint venture.

"Ini untuk per tahun ini sudah cukup, namun ke depannya, karena ekspansi kami yang masih cukup akan memenuhi kebutuhan lagi," katanya.

Ia menyebutkan perusahaan masih membutuhkan pendanaan lebih lanjut, kebutuhan sekitar US$1 miliar sampai US$1,5 miliar. Kemungkinan, perusahaan akan tetap mengandalkan pinjaman baik dari perbankan maupun investor.

"Tentu itu kan dalam pembangunan pastinya berfase ya, ke depan nanti kami akan ada funding serius lagi," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidakpastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) global dan volatilitas harga minyak dunia dinilai menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat hilirisasi nikel, yang menjadi penopang ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Menurut Head of External Relations Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Mordekhai Aruan, situasi energi global saat ini semakin memperkuat urgensi pembangunan supply chainEV berbasis nikel di dalam negeri.

Terlebih, Indonesia memiliki modal strategis yang kuat melalui cadangan nikel yang melimpah, komoditas utama dalam produksi baterai kendaraan listrik.

"Urgensi pembangunan supply chainEV berbasis nikel di Indonesia sebetulnya telah terasa cukup tinggi sejak 2-3 tahun terakhir, sejalan dengan peta jalan dekarbonisasi pemerintah menuju Net Zero Emission 2060," ujar Mordekhai dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Ia menilai, industri nikel nasional saat ini telah berkembang signifikan dalam lima tahun terakhir.

Produk yang dihasilkan tidak lagi terbatas pada nickel pig iron (NPI), tetapi telah masuk ke produk bernilai tambah seperti MHP, nickel sulphate, cobalt sulphate, hingga precursor cathode active material (PCAM). Perkembangan ini dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok EVglobal, terutama di tengah kebutuhan dunia terhadap material baterai.

"Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat strategis dalam rantai pasok EVglobal," kata dia.

Keunggulan tersebut ditopang besarnya cadangan nikel nasional serta investasi teknologi pengolahan, khususnya smelter berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang menjadi tulang punggung produksi bahan baku baterai kelas EV.

Di sisi industri, PT QMB New Energy Materials, anak perusahaan GEM, turut memperkuat mata rantai pasok melalui produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) berkapasitas 150.000 ton per tahun.

Selain itu, konsorsium ini juga memproduksi sekitar 30.000 ton NCM sulfates dan 50.000 ton prekursor per tahun, yang menjadi komponen utama untuk katoda baterai EV. Kapasitas produksi yang terintegrasi ini dinilai penting untuk menjaga pasokan bahan baku domestik sekaligus memperkuat daya saing ekspor produk bernilai tambah.

"Tantangan berikutnya adalah mendorong investasi untuk menciptakan ekosistem pengolahan bijih nikel secara end-to-end dari hulu ke hilir," imbuh dia.

Selain investasi fisik, penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kunci keberlanjutan hilirisasi. Sejumlah inisiatif telah dilakukan, termasuk investasi GEM lebih dari 40 juta dollar AS untuk pengembangan talenta Indonesia melalui program beasiswa dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan.

Saat ini, sebanyak 266 talenta Indonesia tengah dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan industri energi baru dan hilirisasi nikel, melalui kerja sama dengan LPDP dan Central South University, China.

Guru Besar Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Prof. Mohammad Zaki Mubarok, menilai penguatan SDM harus diiringi dengan pembangunan ekosistem inovasi yang terintegrasi.

Menurutnya, pembelajaran berbasis praktik menjadi kunci untuk menghasilkan talenta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi industri.

Ia mencontohkan pentingnya pembangunan pusat riset bersama, seperti inisiatif Joint Research Laboratory antara GEM, Institut Teknologi Bandung, dan Central South University China.

Selain itu, pengembangan fasilitas pilot plant yang terhubung langsung dengan perencanaan industri juga dinilai krusial dalam mempercepat transfer teknologi dan peningkatan kapasitas nasional.

Dalam perspektif bisnis dan pertumbuhan ekonomi, penguatan SDM dipandang sebagai salah satu penggerak utama keberlanjutan hilirisasi.

"Pengembangan talenta teknis dan manajerial diharapkan menciptakan multiplier effect melalui peningkatan produktivitas industri, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing Indonesia dalam rantai nilai global industri baterai dan kendaraan listrik," ujar Zaki.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, memperkuat strategi pengamanan pasokan sulfur sebagai komoditas strategis bagi industri pupuk dan kimia nasional di tengah dinamika geopolitik di Timur Tengah. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta mendukung kemandirian industri dalam negeri.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, saat menjadi pembicara dalam konferensi internasional Argus Fertilizer Asia Conference 2026 di Bali, Selasa (31/3/2026).

“Sekitar 33 persen perdagangan sulfur dunia atau 20 juta ton per tahun berasal dari kawasan Teluk Persia, dan Indonesia masih mengimpor lebih dari 75 persen kebutuhan sulfur dari kawasan Timur Tengah. Konflik geopolitik dan gangguan jalur logistik global dapat memengaruhi harga dan pasokan sulfur dunia,” ujar Daconi.

Di sisi lain, kebutuhan asam sulfat nasional terus meningkat dan saat ini mencapai sekitar 19 juta ton per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pupuk dan industri hilirisasi mineral, khususnya nikel. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat permintaan sulfur dunia, sehingga sulfur menjadi komoditas strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan industri nasional.

Ia menjelaskan, Petrokimia Gresik bukan hanya bagian dari rantai pasok sulfur, tetapi juga bagian dari solusi bagi industri nasional. Petrokimia Gresik sendiri memiliki pabrik asam sulfat dengan kapasitas produksi mencapai 1,8 juta ton per tahun yang terintegrasi dengan proses produksi pupuk dan produk kimia lainnya.

"Kami memiliki fasilitas pengolahan sulfur menjadi asam sulfat yang terintegrasi dengan proses produksi pupuk dan produk kimia. Melalui fasilitas ini, Petrokimia Gresik juga berkontribusi pada penguatan pasokan bahan baku industri dalam negeri," jelas Daconi.

Sekarang kami bisa mengolahnya, sekaligus memulihkan nikel dan kobalt dengan tingkat recovery lebih dari 90 persen

Jakarta (ANTARA) - GEM Group (GEM Co., Ltd.) melalui anak perusahaannya PT QMB New Energy Materials mendorong hilirisasi nikel untuk memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) global.

“Dulu bijih laterit kadar rendah di Indonesia banyak yang tidak dimanfaatkan. Sekarang kami bisa mengolahnya, sekaligus memulihkan nikel dan kobalt dengan tingkat recovery lebih dari 90 persen,” ujar Chairman and Founder GEM Group Prof. Xu Kai Hua dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Pengembangan teknologi ini diiringi pembangunan fasilitas terintegrasi dari pengolahan bijih hingga produksi nikel sulfat dan prekursor baterai, yang menjadi komponen penting dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

Langkah ini diyakini sebagai strategi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri hilir nikel dan menandai pergeseran dari pemasok bahan mentah menjadi bagian strategis dalam rantai pasok energi baru global.

Dari sisi kinerja industri, pada periode 2024–2025, kawasan industri GEM Group di Morowali mencatat nilai ekspor sekitar 2,5 miliar dolar AS, kontribusi pajak sebesar 400 juta dolar AS, serta menciptakan lebih dari 10 ribu lapangan kerja.

Angka ini menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya berdampak pada struktur industri, tetapi juga pada kontribusi ekonomi secara langsung.

Di sisi lain, pengembangan ekosistem inovasi turut menjadi bagian dari strategi industri. GEM membangun fasilitas riset bersama di Institut Teknologi Bandung dengan nilai investasi sekitar 30 juta dolar AS.

Laboratorium ini dilengkapi lebih dari 300 perangkat dan mencakup berbagai tahapan riset, mulai dari proses metalurgi hingga evaluasi material baterai.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara riset dan industri, sekaligus mempercepat pengembangan teknologi pengolahan nikel di dalam negeri.

Dalam jangka panjang, sinergi ini menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi eksternal dan memperkuat basis inovasi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menghitung formulasi pajak ekspor salah satu produk hilirisasi nikel, yakni nickel pig iron (NPI), guna mendorong penerimaan negara melalui optimalisasi sumber pendapatan dari sektor tersebut.

Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut menguatkan rencana pengenaan pajak ekspor produk hilirisasi nikel, termasuk NPI, guna meningkatkan penerimaan negara.

“Produk NPI daripada nikel, kita lagi menghitung. Sekali lagi, saya lagi menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak NPI-nya,” kata Bahlil saat dijumpai di kantor Kemenko Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat.

Terkait rencana penerapan bea keluar batu bara dan nikel yang sebelumnya ditargetkan berlaku 1 April 2026, Bahlil menyebut kebijakan tersebut masih menunggu hasil kajian bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

“Saya pikir belum, karena itu menunggu hasil kajian kami dengan tim dari ESDM dan tim dari Kementerian Keuangan,” kata dia.

Sementara itu, terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara, Bahlil memastikan belum ada perubahan dan hanya akan menerapkan relaksasi secara terukur.

Ia menjelaskan, relaksasi tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan kebutuhan dalam negeri serta mempertimbangkan keseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand).

“Kalau harganya bagus terus, kita akan memproduksi juga lebih banyak. Tetapi kalau harganya turun, kita akan menyesuaikan dengan permintaan di pasar,” kata dia.

Begitu pula untuk RKAB nikel, Kementerian ESDM akan menerapkan prinsip keseimbangan antara pasokan dan permintaan guna menjaga stabilitas harga.

“Berapa kebutuhan pabrik kita, itu yang kita akan mengeluarkan, supaya harganya tidak juga jatuh,” ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga memastikan bahwa Kementerian ESDM akan menaikkan Harga Mineral Acuan (HMA) nikel sebagai bagian dari upaya menjaga kestabilan harga di pasar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar (BK) batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

“Seharusnya kalau besok jadi (rapat), ya (berlaku) 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, kan masih mau sayarapatin dulu,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3).

Selain batu bara, Pemerintah juga sedang menggodok aturan untuk bea keluar khusus nikel.

Besaran bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel itu sebenarnya telah disetujui oleh Presiden. Namun, detail kebijakan tersebut akan dirapatkan kembali lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Purbaya menegaskan belum dapat mengungkapkan besaran pasti tarif bea keluar mengingat aspek teknis masih dalam tahap finalisasi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih menghitung potensi penerimaan negara dari pengenaan pajak ekspor nikel.

Rencana pengenaan pungutan terhadap nikel khususnya diungkap pertama kali oleh Menkeu Purbaya, Rabu (25/3/2026). Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembahasan pungutan ekspor dari hasil penghiliran nikel.

Menurut Menteri Bahlil, pihaknya sedang menghitung formulasi pengenaan pajak ekspor terhadap produk turunan nikel seperti nickel pig iron (NPI).

"Salah satu di antaranya kami dorong untuk pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi, seperti NPI. NPI produk daripada nikel lagi kami hitung, sekali lagi saya menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak [ekspor] NPI-nya," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Sejalan dengan itu, Bahlil menyebut pihaknya akan mendorong keseimbangan antara pasokan dan permintaan nikel dengan melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Tujuannya untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pabrikan dalam negeri dan kualitas harga.

"Bukan kemungkinan, sudah menjadi keputusan dari kami bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan," terang Bahlil.

Bahlil itu memastikan sampai saat ini belum ada perubahan kebijakan yang dilakukan. Namun, dia membuka peluang untuk memberlakukan relaksasi secara terukur terkait dengan RKAB, baik nikel maupun batu bara.

Artinya, dia membuka kemungkinan untuk menambah volume produksi dua komoditas mineral itu di dalam negeri. Syaratnya, harganya tidak boleh jatuh dan pasokan maupun permintaannya terjaga.

"Jadi jangan kebutuhan industrinya contoh 300 [juta ton], kami mengeluarkan RKAB di atas 300 atau 400 [juta ton]. Itu nanti harganya jatuh, dan saya enggak mau saudara-saudara kita yang pengusaha tambang dihargai dengan harga yang rendah. Kalau harganya bagus, negara dapat royaltinya bagus, pengusahanya juga bagus, kemudian rakyat yang ikut bekerja juga bisa mendapatkan dampak yang baik," terangnya.

Bea Keluar Batu Bara

Di sisi lain, Bahlil turut memastikan formulasi pungutan bea keluar batu bara juga masih dihitung bersama dengan Menkeu Purbaya. Namun, berbeda dengan yang sebelumnya sempat diutarakan Bendahara Negara, Bahlil memastikan pungutan tarif ekspor batu bara belum akan berlaku 1 April 2026.

"Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa untuk lebih berhati-hati. Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga kami harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu," ungkapnya.

Mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu mengatakan, pemerintah masih ingin memastikan agar tidak ada kebijakan yang salah dibuat. Sebab, mayoritas batu bara yang diekspor Indonesia atau sebesar 60% sampai 70% itu berkalori rendah sehingga tidak berharga tinggi.

Sementara itu, lanjutnya, porsi ekspor batu bara dari Indonesia yang berkalori tinggi hanya sekitar 10%.

"Jadi jangan sampai kami salah membuat kebijakan. Tetapi, saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pada Rabu (25/3/2026), Menkeu Purbaya menyebut telah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo terkait dengan pengenaan bea keluar terhadap sejumlah ekspor komoditas. Ini menjadi salah satu upaya untuk mendulang penerimaan negara lebih tinggi agar bisa memperkecil defisit APBN.

"Yang kami omongin ke Pak Presiden baru batu bara sama nikel. Yang lain belum kami omongin. Jadi saya enggak tahu dapat persetujuan apa nggak," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Hilirisasi nikel di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan global terhadap material baterai kendaraan listrik. GEM Group (GEM Co., Ltd.) melalui anak perusahaannya, PT QMB New Energy Materials, menjadi salah satu pelaku industri yang mengembangkan pengolahan nikel berbasis teknologi di dalam negeri.

Indonesia dikenal sebagai salah satu pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, namun pemanfaatannya masih didominasi oleh produk stainless steel dan ekspor bahan mentah. Seiring meningkatnya permintaan kendaraan listrik, industri mulai bergeser ke pengolahan bernilai tambah, khususnya material baterai.

Pada 2015–2017, sejumlah perusahaan di Morowali menguji teknologi hidrometalurgi dengan investasi ratusan juta dolar AS, namun belum mencapai hasil ekonomis. Secara global, proyek serupa juga menghadapi biaya tinggi dan tantangan profitabilitas.

Dalam situasi tersebut, GEM menyatakan mampu menurunkan investasi per 10.000 ton nikel hingga di bawah USD 200 juta serta menekan biaya produksi hingga di bawah USD 10.000 per ton.

Perusahaan mengembangkan teknologi yang diklaim mampu mencapai pemulihan penuh terhadap logam bernilai seperti nikel, kobalt, dan mangan. Salah satu teknologi utama yang digunakan adalah High Pressure Acid Leach (HPAL), yang memungkinkan ekstraksi logam secara simultan dalam satu proses.

Chairman and Founder GEM Group Prof. Xu Kai Hua menyebut teknologi ini memungkinkan pemanfaatan bijih yang sebelumnya tidak digunakan menjadi sumber bahan baku strategis.

“Dulu bijih laterit kadar rendah di Indonesia banyak yang tidak dimanfaatkan. Sekarang kami bisa mengolahnya, sekaligus memulihkan nikel dan kobalt dengan tingkat recovery lebih dari 90%,” ujarnya.

Pengembangan teknologi ini diiringi pembangunan fasilitas terintegrasi dari pengolahan bijih hingga produksi nikel sulfat dan prekursor baterai, yang menjadi komponen penting dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia dalam industri hilir nikel dan menandai pergeseran dari pemasok bahan mentah menjadi bagian strategis dalam rantai pasok energi baru global.

Dari sisi kinerja industri, pada periode 2024–2025 kawasan tersebut mencatat nilai ekspor sekitar USD 2,5 miliar, kontribusi pajak sebesar USD 400 juta, serta menciptakan lebih dari 10.000 lapangan kerja. Angka ini menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya berdampak pada struktur industri, tetapi juga pada kontribusi ekonomi secara langsung.

Di sisi lain, pengembangan ekosistem inovasi turut menjadi bagian dari strategi industri. GEM membangun fasilitas riset bersama di Institut Teknologi Bandung dengan nilai investasi sekitar USD 30 juta. Laboratorium ini dilengkapi lebih dari 300 perangkat dan mencakup berbagai tahapan riset, mulai dari proses metalurgi hingga evaluasi material baterai.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara riset dan industri, sekaligus mempercepat pengembangan teknologi pengolahan nikel di dalam negeri.

Dalam jangka panjang, sinergi ini menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi eksternal dan memperkuat basis inovasi nasional.

Kebijakan hilirisasi nikel yang digaungkan sejak satu dasawarsa ke belakang menjadi andalan pemerintah dalam mendorong perekonomian, sekaligus upaya mengembangkan industri hijau. Hilirisasi nikel memberikan nilai tambah ekonomi dari pengolahan, menjadi fondasi bagi transisi energi di bidang transportasi, yang berimbas pada pencetakan lapangan kerja hijau.

Namun, hilirisasi nikel bersifat padat modal. Industri padat modal mampu mencetak nilai tambah lebih dari pengolahan komoditas, tetapi tidak menyerap begitu banyak tenaga kerja. Data BPS Februari 2024 mencatat industri makanan dan minuman menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak dibanding sektor logam dasar, sektor yang mencakupi hilirisasi nikel, yakni 6,9% berbanding dengan 1%.

Penyerapan tenaga kerja industri nikel menjadi terlihat semakin kecil ketika dilihat dari kategori makro. Sektor manufaktur menyerap 20 juta pekerja, sementara sektor agrikultur, kehutanan, dan perikanan serta perdagangan wholesale dan retail menyerap 67 juta pekerja.

Data ini menunjukkan dampak nilai tambah nikel memang positif, tetapi belum cukup signifikan untuk mendongkrak penciptaan lapangan kerja hijau dalam skala besar. Untuk itu, agar lapangan kerja hijau dapat terwujud luas, ia harus dapat ditemukan di berbagai sektor, baik yang sudah ada maupun yang sedang dikembangkan. Ini berarti, kebijakan industrialisasi hijau harus menjadi visi pembangunan ekonomi yang menyeluruh.

Merujuk pada definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), pekerjaan hijau adalah pekerjaan layak yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan di pekerjaan tradisional seperti manufaktur ataupun dari sektor yang berkembang di sektor energi terbarukan. Definisi ini menekankan tidak hanya peran lapangan kerja pada lingkungan, tetapi bagaimana ia hadir sebagai kerja layak.

ILO juga mendefinisikan kerja layak sebagai pekerjaan produktif dengan upah adil, keamanan kerja, perlindungan sosial, dan kesempatan pengembangan diri. Pada umumnya, kerja layak ditopang oleh formalisasi, regulasi yang jelas, dan diperkuat perlindungan sosial. Dengan demikian, pekerjaan hijau layak harus berwujud sebagai kerja formal dan inklusif.

Definisi ini sejalan dengan pembahasan tentang kebijakan industrialisasi hijau. Memperhatikan beberapa pendapat ahli, Laksono dan Widyadi (2026) melihat kebijakan industrialisasi hijau sebagai segala bentuk kebijakan pengembangan sektor dan alat produksi rendah karbon. Ini berarti, industri hijau mencakupi–baik manufaktur teknologi baru seperti energi terbarukan maupun sektor tradisional yang moda produksinya dapat diperbaharui–menjadi ramah lingkungan, seperti agrikultur. Ini juga berarti pekerjaan hijau dapat dikembangkan baik di sektor yang padat modal maupun padat karya.

Memanfaatkan industrialisasi hijau sebagai kesempatan mencetak lapangan kerja menjadi penting di tengah kondisi ketenagakerjaan Indonesia memburuk. Purnagunawan dan Pratomo (2026) mencatat hingga 2024, informalitas mendominasi pasar tenaga kerja Indonesia, nyaris 60% dari total angkatan kerja nasional. Sektor informal ini mencakupi apa yang kita kenal sebagai ekonomi gig, kerja berjangka waktu pendek, fleksibel, dan tidak tetap. Dengan kata lain masyarakat Indonesia dipenuhi pekerjaan berproduktivitas rendah, kerentanan kerja tinggi, dan minim jaminan sosial.

Dampak dari informalitas berkelanjutan ini adalah efek codet atau “scarring” pada angkatan kerja Indonesia. Efek ini menjelaskan pekerja sulit mendapatkan upah dan jaminan kerja layak, bahkan ketika masuk sektor formal, karena pekerjaan informal cenderung tidak meningkatkan kemampuan pekerja sehingga melemahkan daya tawar di pasar tenaga kerja.

Masalahnya, informalitas juga ditemukan di pekerjaan hijau. Menggunakan data SAKERNAS 2022, Bappenas dalam dokumen Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia (2025) menghitung total pekerja hijau dan potensial hijau dapat mencapai 52,57 juta atau 39% dari total 134,67 juta pekerja.

Namun proporsi ketersediaan pekerjaan hijau dan potensial hijau menunjukkan ketimpangan sektoral dan gender pekerja. Pekerja laki-laki mendominasi pekerjaan hijau di sektor ritel, perhotelan dan akomodasi, reparasi motor, pertanian. Sementara itu, baik di pekerjaan hijau maupun potensial hijau, perempuan terkonsentrasi di sektor pertanian. Padahal, sektor pertanian adalah penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus sektor dengan tingkat informalitas tinggi.

Kondisi ini juga ditemukan di luar Indonesia. Di Argentina, de la Vega et al. (2024) menemukan kecenderungan kerja tidak layak dalam kategori pekerjaan hijau. Menurut mereka, ini adalah dampak dari informalitas yang mengakar dalam pasar tenaga kerja di Amerika Latin. Struktur ketenagakerjaan demikian membuat peluang pekerjaan hijau lebih diakses kelompok yang relatif mapan, yakni laki-laki, orang berusia lanjut, berpendidikan tinggi, dan aktif di sektor konstruksi, transportasi, dan pertambangan.

Bagaimana mengurai informalitas untuk menghadirkan lapangan kerja hijau? Pertama, pemerintah harus mulai menyelaraskan antara kebijakan lingkungan dengan perencanaan kebijakan industri dan ketenagakerjaan. Memetik pelajaran dari de la Vega et al., dibutuhkan strategi sistematis untuk mengurangi informalitas dan memperluas kerja layak, sehingga memastikan kebijakan ekonomi hijau dapat terwujud. Menggabungkan isu ketenagakerjaan ke dalam industrialisasi hijau membantu merancang skema industrialisasi yang tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga secara aktif mempersiapkan lapangan kerja layak.

Kedua, mengurangi hambatan formalisasi dan menegakkan peraturan ketenagakerjaan. Meringankan regulasi dan persyaratan, serta memberikan insentif berupa dukungan akses pendanaan dan pelatihan dapat mendorong formalisasi perusahaan. Di sisi lain, penegakan peraturan ketenagakerjaan memastikan perusahaan menaati standar kerja yang baik sehingga tetap produktif dan efisien.

Terakhir, dan tidak kalah penting, adalah meningkatkan keterlibatan serikat pekerja. Melibatkan serikat pekerja, terutama di sektor-sektor penting, memungkinkan proses-proses ini dapat berjalan dengan baik. Kerja sama ini dapat mendukung upaya pelatihan upskilling dan re-skilling, yang menjadi isu dalam pembahasan transisi energi atau dekarbonisasi industri. Melibatkan kelompok pekerja juga dapat berpengaruh pada kesuksesan kebijakan. Hal ini terlihat dengan keterlibatan pekerja tambang batu bara dalam kebijakan transisi yang berhasil memitigasi perubahan lapangan kerja di Jerman, tetapi gagal di Amerika Serikat (Abraham, 2017).

Nilai tambah dan investasi besar adalah satu sisi dari industrialisasi hijau. Yang juga harus terwujud adalah dampak langsung pada perbaikan ekonomi masyarakat. Tanpa kerja layak, tidak ada pekerjaan hijau.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja laba bersih emiten-emiten penghuni Indeks BUMN 20 diproyeksikan bergerak positif tetapi selektif pada 2026. Sektor perbankan dan komoditas dinilai masih menjadi penopang pertumbuhan indeks.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan menjelaskan bahwa bank-bank besar seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) akan mencatatkan pertumbuhan laba moderat.

“Hal ini seiring dengan stabilnya suku bunga, pertumbuhan kredit yang lebih terjaga, dan perbaikan kualitas aset. Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) berpotensi tumbuh lebih tinggi berkat ekspansi pembiayaan syariah,” ujar David saat dihubungi Bisnis pada Selasa (24/2/2026).

Di sektor energi dan komoditas, David menyampaikan bahwa PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) sebagai emiten yang paling agresif dari sisi pertumbuhan laba bersih. Capaian tersebut didorong oleh realisasi hilirisasi nikel dan posisi perseroan sebagai ujung tombak ekosistem baterai kendaraan listrik.

Menurutnya, ANTM menjadi saham BUMN paling menarik di 2026 karena berpotensi mendapatkan re-rating valuasi jika proyek hilirisasi berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) diprediksi mencetak laba stabil.

David juga melihat peluang pada saham defensif seperti PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) yang diprediksi mencetak pertumbuhan sehat meski terbatas.

Adapun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dinilai berpeluang membaik sejalan dengan pemulihan kredit perumahan. Secara keseluruhan, David menyampaikan bahwa tema besar pasar modal di 2026 akan tetap ditopang oleh stabilitas makroekonomi dan normalisasi suku bunga.

Untuk diketahui, Danantara Indonesia menargetkan laba konsolidasi perusahaan negara mencapai Rp350 hingga Rp360 triliun pada 2026. Nilai ini meningkat dari realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp285 triliun.

Adapun menyinggung satu tahun perjalanan Danantara, David menilai bahwa transformasi lembaga superholding tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam re-rating valuasi saham perusahaan pelat merah secara keseluruhan.

“Pasar baru merespons secara selektif, terutama pada BUMN yang sudah menunjukkan perbaikan fundamental dan arus kas kuat. Danantara masih dipersepsikan sebagai cerita jangka menengah hingga panjang, bukan katalis instan,” pungkasnya.

Mengenai kepercayaan investor asing, David menyebutkan bahwa minat pemodal mancanegara mulai terbentuk namun masih bersikap hati-hati. Investor asing cenderung memilih BUMN yang memiliki likuiditas tinggi dan tata kelola yang jelas sembari menunggu bukti konsistensi eksekusi dari Danantara.

Di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), IDX BUMN 20 tercatat menguat 8,83% sejak awal tahun atau year to date. Posisi ini unggul dibandingkan IHSG yang masih minus 2,90% dan LQ45 hanya tumbuh 0,14% pada periode yang sama.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

KOMPAS.com – Pemerintah akan memfasilitasi investasi Amerika Serikat di proyek hilirisasi nikel menyusul kesepakatan dagang yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, sektor nikel menjadi fokus utama dalam kerja sama mineral kritis kedua negara.

“Yang menyangkut dengan mineral kritis ya. Pertama kan mereka akan masuk di sektor nikel, kemudian logam tanah jarang, kemudian beberapa juga tembaga,” ujar Bahlil dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah menyiapkan waktu 90 hari untuk menindaklanjuti rencana investasi tersebut. Ia menyebut, investasi akan diarahkan pada pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

“Nikel, ya. Nikel. Dan kita kalau sudah masuk 90 hari dari sekarang, saya sebagai menteri teknis dengan senang hati untuk bisa memfasilitasi mereka dengan baik. Jadi mereka melakukan investasi itu membangun hilirisasi,” kata dia.

Bahlil menegaskan, hilirisasi menjadi syarat utama agar investasi tidak berhenti pada tahap penambangan bahan mentah. Pemerintah, kata dia, membuka ruang kerja sama dengan tetap menempatkan pengolahan di dalam negeri sebagai prioritas.

“Karena kita ini kan sudah hidup dalam pasar global, gak bisa hidup sendiri-sendiri dan kita harus membuka ruang kepada semua pihak itu,” ucap Bahlil.

Selain nikel, kerja sama juga mencakup logam tanah jarang dan tembaga. Namun, nikel disebut menjadi contoh awal pola investasi yang akan diterapkan di sektor mineral lainnya.

Kesepakatan dagang tersebut juga memuat kerja sama sektor energi, termasuk impor bahan bakar minyak dan etanol. Pemerintah tengah menghitung skema mandatori pencampuran etanol yang ditargetkan berjalan pada 2028 sebesar 5 persen hingga 10 persen.

“Kita memang ada mandatori. Mandatori kita 2028 itu diperkirakan sekitar 5 sampai 10 persen. Ini kan menguntungkan kita sebenarnya. Kita melakukan impor dari sini tarifnya masuk 0 persen harganya lebih murah sehingga industri kita lebih kompetitif dalam memakai bahan baku daripada etanol,” ujar Bahlil.

Terkait nilai impor energi yang disebut mencapai 15 miliar dollar AS, pemerintah akan melakukan perhitungan sebelum penugasan diberikan kepada PT Pertamina (Persero).

“Saya akan menghitung kalkulasinya saya akan membuat mandatori kepada Pertamina. Nanti Pertamina akan melakukan impor. Jadi dengan maksud agar nilai pembeliannya itu nilai ekonomis yang kompetitif yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak itu,” kata dia.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri memastikan mekanisme impor tetap melalui tender terbuka dan diversifikasi sumber pasokan.

“Dengan demikian kita berharap bahwa semua proses sebagai bagian dari kesepakatan dagang ini dapat berlangsung dengan baik tentunya memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia dan tentunya untuk mitra kita di Amerika Serikat,” ujar Simon.

Sekretaris Kabinet menyebut, kerja sama mineral dan energi menjadi bagian dari pembahasan bilateral kedua presiden. Ia menyinggung tarif perdagangan yang saat ini berada di level 19 persen dan peluang penyesuaian ke depan.

“Kita tunggu mungkin dalam waktu dekat yang sekarang 19 persen ya mungkin ke depan akan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia. Kita tunggu saja,” kata dia.

Pemerintah menyatakan, tindak lanjut teknis investasi hilirisasi nikel akan dibahas kementerian dan badan usaha terkait dalam waktu dekat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap sosok hebat dan berani di balik kebijakan hilirisasi nikel, yang saat ini memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia.

Ia mengatakan sosok hebat tersebut adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Bahlil bercerita saat dulu menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM, ia dipanggil oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Di sana, ia disemprot karena kinerja ekspor dalam negeri sangat minim, padahal sumber daya mineral sangat besar. Kemudian, Luhut langsung memerintahkannya untuk memberhentikan ekspor barang mentah nikel.

"Sama Opung, Pak Luhut Menko saya, hebat beliau. 'Lil, kau bisa nggak stop itu ekspor ore nikel?'. Saya bilang, Opung itu kan bukan tanggung jawab saya, itu Menteri ESDM yang punya kewenangan itu, kan aturannya di sana. Dia bilang, kau ini adalah orang yang mengepalai investasi, kita ingin untuk investasi masuk," kata Bahlil dalam Kuliah Umum di Hotel Borobudur, Kamis (12/2).

Merespons perintah tersebut, Bahlil mengaku langsung menyusun aturannya dan membuahkan hasil sangat positif bagi perekonomian dalam negeri sampai saat ini.

"Kalau perintah, saya lakukan. Saya putuskan, baru 4 hari jadi anggota kabinet, melarang ekspor ore nikel," tegasnya.

Kebijakan tersebut, kata Bahlil, membuat ia sendiri tekor hingga US$7,5 juta, yang kalau dirupiahkan sekitar Rp126 miliar (kurs Rp16.838). Sebab, kala itu perusahaan miliknya baru akan melakukan ekspor ore nikel 500 ribu ton, tapi gagal karena kebijakan yang ia keluarkan sendiri demi bangsa.

"Di saat bersamaan, perusahaan saya dulu ada 500 ribu ton ada di pelabuhan. Coba bayangkan, saya stop! Untungnya waktu itu US$15 per ton, kali 500 ribu ton, ya (tekor) US$7,5 juta," katanya.

Begitu pemerintah memutuskan untuk memberhentikan ekspor bijih nikel dan proses hilirisasi dimulai, Bahlil menyebut pemasukan dalam negeri melonjak. Dari kinerja ekspor nikel hanya US$3,3 miliar pada 2019 meningkat tajam menjadi US$33 miliar - US$34 miliar pada 2024.

"Dan itulah kemudian diintervensi sehingga daerah-daerah yang tadinya pertumbuhan ekonominya rendah itu menjadi tinggi. Maluku Utara itu pertumbuhan ekonomi sempat mencapai 24-30 persen. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan jadi daerah-daerah penghasil komoditas yang dibangun industrialisasinya itu tinggi. Dan itulah penciptaan lapangan kerja," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri manufaktur Indonesia mencatat pertumbuhan positif, mencapai 5,15% pada 2025, atau tertinggi sejak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ini ditopang proyek hilirisasi, sementara sektor padat karya justru mengalami kontraksi.

Ekonom Celios Nailul Huda menilai sejumlah industri menunjukkan pertumbuhan produksi signifikan, misalnya industri logam dasar yang tumbuh 15,71% dan industri mesin serta perlengkapan yang naik 13,98%.

“Industri logam dasar meningkat karena program hilirisasi pemerintah, salah satunya nikel. Kita tahu semua industri ini memiliki dampak lingkungan tinggi dan tidak berkelanjutan,” ujar Nailul kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Sementara itu, industri mesin dan perlengkapan tumbuh positif karena didorong oleh impor mesin yang meningkat sepanjang 2025.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor mesin dan perlengkapan elektrik (HS85) naik 17,22% menjadi US$31,88 miliar pada Januari–Desember 2025. Secara volume, impor naik 25,44% menjadi 2,20 juta ton.

Selain itu, impor mesin dan peralatan mekanis (HS84) naik 7,75% menjadi US$36,64 miliar, dengan volume meningkat 7,29% menjadi 4,71 juta ton.

“Kedua sektor ini juga bukan sektor padat karya. Justru industri padat karya mengalami penurunan, seperti industri kayu, karet, dan alat angkutan,” tutur Nailul.

Berdasarkan catatan BPS, ketiga industri tersebut tercatat mengalami kontraksi pada 2025. Industri kayu dan barang dari kayu terkontraksi -3,29% yoy, industri karet -4,07% yoy, dan industri alat angkutan -2,64% yoy.

“Padahal ketiganya merupakan sektor padat karya. Maka dari itu, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur relatif rendah. Penyerapan tenaga kerja terbesar justru di sektor penyediaan makanan dan minuman melalui program MBG,” tambah Nailul.

Diberitakan sebelumnya, BPS mencatat industri pengolahan nonmigas atau manufaktur tumbuh 5,15% (year-on-year/yoy) pada 2025. Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11% yoy.

Industri pengolahan juga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada 2025.

“Jika dilihat dari kontribusi pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada 2025, dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,07%. Angka ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun terakhir,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis resmi statistik, Kamis (5/2/2026).

Amalia menambahkan, pertumbuhan industri pengolahan didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Industri makanan dan minuman, misalnya, tumbuh 6,39% didukung oleh peningkatan produksi beras, minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, serta kapasitas produksi yang terjaga.