REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program diskon tiket kapal laut 30 persen dari pemerintah habis terjual sebelum masa berakhir. PT PELNI mencatat jumlah penumpang bahkan melampaui target selama periode mudik Lebaran 2026.

Direktur Utama PELNI Tri Andayani mengatakan realisasi penumpang penerima diskon mencapai 467.662 orang atau 105 persen dari target awal. “Realisasi penumpang penerima diskon yaitu 467.662 pax, atau mencapai 105 persen dari proyeksi awal penumpang penerima diskon yaitu 445.534 pax,” kata Tri Andayani, Ahad (5/4/2026).

Program diskon yang dibuka sejak 11 Februari untuk keberangkatan 11 Maret hingga 5 April 2026 resmi ditutup pada 3 April setelah kuota habis. Tingginya minat masyarakat disebut dipicu oleh banyaknya penjualan tiket di rute jarak pendek.

Tri Andayani mengatakan program ini membantu masyarakat mengakses transportasi laut dengan biaya lebih terjangkau. “Alhamdulillah, program diskon transportasi 30 persen yang diberikan Pemerintah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat,” kata Tri Andayani.

Secara keseluruhan, penjualan tiket nasional selama periode tersebut mencapai 487.905 tiket atau 101,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 479.133 tiket.

Meski arus balik mulai menurun, PELNI memastikan layanan tetap berjalan optimal hingga penutupan Angkutan Lebaran pada 6 April 2026.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan yang telah mempercayakan program ini kepada PELNI,” kata Tri Andayani.

PELNI menegaskan tetap mengutamakan keselamatan dan pelayanan maksimal bagi penumpang yang masih melakukan perjalanan meski program diskon telah berakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan berbagai program pemerintah, seperti pemberian diskon, kebijakan kerja fleksibel (work from anywhere/WFA), serta bantuan sosial, dapat mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Ia menyampaikan hal tersebut saat menggelar kegiatan open house merayakan Hari Idul Fitri 2026 di kediamannya di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (21/3/2026) lalu. “Kita berpuasa 30 hari dan tentunya makna kemenangan ini juga berkaitan dengan ekonomi. Pemerintah membuat banyak program, termasuk diskon, kemudian mendorong mobilitas melalui work from anywhere, dan juga berbagai program termasuk bantuan pangan, bantuan sosial,” ujar Airlangga.

Ia berharap berbagai program tersebut dapat meningkatkan mobilitas dan konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. “Dan kita berharap bahwa dengan momentum kemenangan ini kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama sebesar 5,5 persen,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah menggulirkan sejumlah insentif untuk mendorong mobilitas masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026, salah satunya melalui pemberian potongan harga pada sektor transportasi dan tarif jalan tol.

Program tersebut mencakup keringanan biaya perjalanan pada berbagai moda, seperti pesawat udara, kereta api, angkutan laut, hingga transportasi darat, guna mempermudah masyarakat melakukan perjalanan mudik.

Pemerintah memberikan diskon tiket kereta api dan angkutan laut masing-masing hingga sekitar 30 persen, pembebasan tarif jasa penyeberangan, serta potongan harga tiket pesawat pada kisaran 17 hingga 18 persen. Total kebutuhan anggaran untuk program insentif transportasi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp 900 miliar yang bersumber dari APBN maupun dukungan non-APBN.

Selain insentif perjalanan, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat selama periode tersebut. Bantuan tersebut berupa paket kebutuhan pokok, antara lain beras dan minyak goreng, yang disalurkan untuk periode dua bulan kepada lebih dari 35 juta keluarga.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan ucapan Idul Fitri kepada masyarakat sekaligus mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi gejolak global, khususnya terkait harga minyak. “Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dalam suasana ini, tentu kita berharap bersama-sama menghadapi gejolak krisis minyak ke depan,” tuturnya.

Dalam acara tersebut, sejumlah tokoh dan pejabat turut hadir, seperti Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie, tokoh industri Ilham Habibie, sejumlah kader Partai Golkar, serta anggota Pengurus Besar Wushu Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengungkapkan sederet peluang dan tantangan di balik rencana pemerintah melakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis global.

Presiden Prabowo mulai menaruh perhatian pada sistem WFH seiring melonjaknya harga minyak global imbas konflik Timur Tengah. Terlebih RI masih mengimpor minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari (bph).

Adapun harga minyak global sudah menembus level di atas US$100 per barel. Padahal, asumsi harga minyak atau Indonesian crude price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 berada di level US$70 per barel.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, langkah membatasi penggunaan BBM cukup rasional sebagai respons awal. Apalagi, sejumlah negara tetangga seperti Filipina dan Thailand.

Menurutnya, langkah pembatasan pembelian BBM dengan memberlakukan skema WFH atau hari kerja berpeluang diterapkan ke aparatur negeri sipil (ASN) terlebih dahulu.

"Logikanya sederhana. Kalau mobilitas ASN berkurang, penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan harian juga ikut turun, sehingga konsumsi BBM bisa ditekan. Kita juga pernah melihat pengalaman serupa saat pandemi Covid-19 ketika banyak pegawai bekerja dari rumah dan konsumsi BBM nasional ikut menurun," tutur Yusuf kepada Bisnis, Minggu (15/3/2026).

Menurutnya, keuntungan dari penerapan WFH atau pengurangan hari kerja adalah implementasinya relatif cepat dan tidak membutuhkan tambahan anggaran negara. Bahkan, justru bisa menghemat belanja operasional pemerintah.

Selain itu, langkah ini juga memberi sinyal ke pasar bahwa pemerintah berupaya mengendalikan konsumsi energi dan menjaga disiplin fiskal di tengah gejolak harga minyak global. Namun, Yusuf juga melihat ada keterbatasan dari kebijakan itu. Menurutnya, WFH atau pengurangan hari kerja pada dasarnya hanya menyasar konsumsi BBM di sektor pemerintahan.

Sementara, porsi terbesar konsumsi energi justru berasal dari masyarakat dan sektor transportasi yang lebih luas. oleh karena itu, dampak penghematannya secara nasional kemungkinan tidak terlalu besar.
Di sisi lain, tantangannya adalah saat diterapkan terlalu luas atau terlalu lama, kebijakan ini berpotensi memperlambat layanan publik dan aktivitas ekonomi tertentu, terutama di daerah yang infrastruktur digitalnya belum sepenuhnya siap.

"Karena itu, menurut saya langkah ini sebaiknya dilihat sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas. Selain penghematan energi melalui WFH, pemerintah juga perlu menunjukkan disiplin anggaran dari sisi internal birokrasi," imbuh Yusuf.

Dia mencontohkan, pemerintah dapat meninjau kembali berbagai belanja yang tidak mendesak, termasuk efisiensi perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga penghematan tunjangan pejabat tinggi di kementerian dan lembaga.

"Komponen tunjangan kinerja dalam struktur penghasilan pejabat sebenarnya cukup besar, sehingga penyesuaian sementara pada kelompok jabatan tertinggi bisa menjadi sinyal solidaritas fiskal sekaligus membantu mengurangi tekanan anggaran," kata Yusuf.

Pertimbangkan Diskon Transportasi Publik

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa pembatasan penggunaan BBM lewat kebijakan WFH sah-sah saja. Asalkan, ada bantuan subsidi upah untuk kompensasi jam kerja pegawai yang berkurang.

Bhima menekankan bahwa yang harus dihindari itu pembatasan penggunaan BBM di SPBU. Sebab, hal itu bisa timbulkan penimbunan dan panic buying.

"Inflasinya terlalu tinggi jika pembelian di SPBU yang dibatasi. Sekarang pemerintah fokus saja dengan pengurangan konsumsi BBM lewat perubahan prilaku," kata Bhima.

Dia pun mengusulkan agar pemerintah memberikan diskon transportasi publik hingga Rp1. Dengan begitu, konsumsi BBM kendaraan pribadi berkurang. Selain itu, jalur-jalur sepeda di normalisasi kembali. Sebab, itu juga di masyarakat urban sangat berpengaruh ke perilaku.

"Di sisi yang lain, stimulus untuk jaga daya beli bisa dirilis secepatnya. sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa dijaga. solusi nya memang geser alokasi anggaran yang belum prioritas," kata Bhima.

Sebelumnya, Prabowo meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji sejumlah langkah efisiensi BBM apabila terjadi krisis. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau WFH dan pengurangan hari kerja.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Dalam kesempatan itu Prabowo menyampaikan perkembangan situasi di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia, termasuk BBM, yang pada akhirnya juga dapat berdampak pada harga pangan.

“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, pemerintah telah mengamankan sejumlah aspek fundamental, terutama terkait ketahanan pangan. Meskipun demikian, langkah antisipatif tetap perlu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan tekanan pada sektor energi.

Kepala Negara menekankan bahwa penghematan konsumsi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Dia mengingatkan agar Indonesia tidak merasa terlalu aman tanpa melakukan langkah pengendalian dan antisipasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan.

“Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Artinya, kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun yang terjadi kita aman. Kita bersyukur kita aman, tetapi kita juga harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM kita,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, Prabowo menyinggung langkah yang diambil beberapa negara dalam menghadapi potensi krisis energi. Salah satunya adalah Pakistan yang menerapkan sejumlah kebijakan penghematan secara ketat.

“Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah, untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah, kemudian hari kerja mereka dipotong menjadi hanya empat hari,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan mobilitas masyarakat turun pada Januari 2026, akibat selesainya masa pemberian stimulus berupa diskon transportasi dan kondisi curah hujan yang tinggi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, penurunan terjadi pada seluruh moda transportasi secara bulanan atau month to month (MtM). Sementara secara tahunan atau year on year(YoY), sejumlah moda masih menunjukkan peningkatan.

Penurunan mobilitas masyarakat secara bulanan tercatat akibat berakhirnya masa peak season atau liburan Nataru yang dibarengi dengan masa pemberian diskon trasnportasi

“[Selain itu] Ada curah hujan yang tinggi di Januari 2026 dan ini juga mengganggu, terutama pelayaran laut dan ASDP [penyebrangan],” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (2/3/2026).

Secara perinci, angkutan udara domestik mencatatkan penurunan jumlah penumpang terdalam pada Januari 2026, yakni sebesar -9,94% MtM dari 5,46 juta penumpang menjadi 4,92 juta penumpang.

Kemudian jumlah penumpang pada Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) juga mencatatkan penurunan sebesa -8,72% MtM dari 4,70 juta penumpang menjadi 4,29 juta penumpang.

Minat bepergian masyarakat melakukan mobilitas menggunakan kereta api juga turun pada Januari 2026—bahkan untuk kereta di Jabodetabek atau KRL—sebesar -5,10% MtM, dari 50,69 juta orang menjadi 48,10 juta orang.

Sementara minat masyarakat ke luar negeri hanya turun tipis pada awal tahun ini. BPS mencatat angkutan udara internasional terkoreksi sebesar -1,02% MtM, dari 1,79 juta orang menjadi 1,77 juta orang.

Serupa, di tengah kondisi cuaca ekstrem, masyarakat tetap bepergian menggunakan angkutan laut domestik. Penurunan tipis jumlah penumpang pada angkutan ini tercatat sebesar -0,45% MtM, dari 2,62 juta orang menjadi 2,61 juta orang.

Secara tahunan pada Januari 2026, jumlah penumpang angkutan kereta atau naik 10,94% dibandingkan Januari 2025. Peningkatan penumpang juga terjadi pada angkutan udara internasional sebesar 2,04%

“Secara tahunan turun jumlah penumpang pada sebagian besar moda. Kecuali angkutan udara internasional dan juga angkutan kereta api yang mengalami peningkatan secara YoY,” lanjutnya.

Sementara itu, minat masyarakat untuk bepergian di dalam negeri menggunakan pesawat tampak susut, tercermin dari keberangkatan penumpang angkutan udara domestik yang terkoreksi sebesar -3,33% YoY.

Terakhir, jumlah penumpang angkutan laut domestik juga mengalami penurunan -0,55% dan jumlah penumpang ASDP tercatat turun -3,67%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penyerapan anggaran belanja mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026. Belanja itu diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini.

Pada acara Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan belanja pemerintah Rp809 triliun bisa membantu ekonomi tumbuh pada kisaran 5,5% sampai dengan 6,6% pada kuartal I/2026.

Saat ditemui usai acara tersebut, Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyebut realisasi tersebut akan sangat tergantung dengan realisasinya. Dia enggan memperkirakan berapa dampaknya ke perekonomian.

"Namanya perkiraan, itu tergantung eksekusinya," ujarnya saat ditemui pada sela-sela acara yang diselenggarakan di Wisma Danantara itu, dikutip Senin (17/2/2026).

Adapun target pemerintah belanja Rp809 triliun, atau 21% dari total belanja negara 2026 yakni Rp3.842,7 triliun itu salah satunya meliputi stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Berdasarkan stimulus yang telah diumumkan, paket insentif yang akan disalurkan pemerintah dalam rangka Idulfitri adalah insentif PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat sebesar 11%, diskon tiket transportasi, bantuan pangan dan kebijakan WFA bagi ASN maupun swasta.

Adapun untuk ASN dan TNI-Polri, pemerintah juga menyiapkan THR dengan total anggaran Rp55 triliun. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan THR bisa dicairkan dalam waktu dekat.

"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan udah bisa kami salurkan," terangnya kepada wartawan pada acara yang sama.

Pada sisi program prioritas, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun.

Sementara itu, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dianggarkan Rp6 triliun.

Tidak hanya APBN, berkolaborasi dengan Danantara, pemerintah juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit senilai Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

"Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat tahun 2025 akan terus berlanjut hingga tahun 2026. Prediksi kami di triwulan pertama, di triwulan pertama ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5% sampai dengan 6%," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026 bagi ASN maupun TNI-Polri senilai Rp55 triliun telah disiapkan. Jadwal pencairan THR ASN ini disiapkan pada pekan awal Ramadan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan otoritas fiskal telah menyiapkan anggaran untuk THR ASN. Namun, dia belum memutuskan tanggal berapa THR akan disalurkan.

"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan udah bisa kami salurkan," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Pada pemaparan yang disampaikan dalam acara tersebut, Kemenkeu menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri senilai total Rp55 triliun. Itu merupakan bagian dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026.

Selain THR ASN, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Paket stimulus itu meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat, diskon transportasi, bantuan pangan serta program work from anywhere untuk ASN maupun swasta.

Kemudian, berkolaborasi dengan Danantara, APBN juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

Purbaya mengatakan, belanja senilai Rp809 triliun itu diharapkan bisa mendorong ekonomi tumbuh pada kisaran 5,6% sampai dengan 6% pada kuartal I/2026.

"Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat tahun 2025 akan terus berlanjut hingga tahun 2026. Prediksi kami di triwulan pertama, di triwulan pertama ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5% sampai dengan 6%," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026 bagi ASN maupun TNI-Polri senilai Rp55 triliun telah disiapkan. Jadwal pencairan THR ASN ini disiapkan pada pekan awal Ramadan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan otoritas fiskal telah menyiapkan anggaran untuk THR ASN. Namun, dia belum memutuskan tanggal berapa THR akan disalurkan.

"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan udah bisa kami salurkan," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Pada pemaparan yang disampaikan dalam acara tersebut, Kemenkeu menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri senilai total Rp55 triliun. Itu merupakan bagian dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026.

Selain THR ASN, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Paket stimulus itu meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat, diskon transportasi, bantuan pangan serta program work from anywhere untuk ASN maupun swasta.

Kemudian, berkolaborasi dengan Danantara, APBN juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

Purbaya mengatakan, belanja senilai Rp809 triliun itu diharapkan bisa mendorong ekonomi tumbuh pada kisaran 5,6% sampai dengan 6% pada kuartal I/2026.

"Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat tahun 2025 akan terus berlanjut hingga tahun 2026. Prediksi kami di triwulan pertama, di triwulan pertama ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5% sampai dengan 6%," terangnya.

Kami kasih diskon itu agar menggeret perekonomian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis perekonomian Indonesia mampu mencetak pertumbuhan sebesar 5,6 persen pada kuartal I-2026 lantaran ada stimulus diskon transportasi pada periode libur Hari Besar Nasional (HBN) Idul Fitri 2026.

“Kami kasih diskon itu agar menggeret perekonomian,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Stimulus itu merupakan kelanjutan dari insentif HBN sebelumnya yang menunjukkan dampak positif terhadap perekonomian.

Pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, misalnya, mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat hingga 5,39 persen.

“Kalau pertumbuhan ekonomi kuartal I proyeksinya 5,6 persen kira-kira,” tutur Menkeu.

Pemerintah menyiapkan kebijakan insentif ekonomi berupa diskon tarif transportasi pada periode libur HBN Idul Fitri 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp911,16 miliar, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non-APBN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2), merinci untuk moda kereta api, pemerintah memberikan diskon tarif senilai 30 persen dari harga tiket yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.

Diskon itu berlaku untuk perjalanan periode 14 sampai 29 Maret 2026, dengan target 1,2 juta penumpang.

Kemudian, untuk moda transportasi angkatan laut, diskon diberikan sebesar 30 persen dari tarif dasar tiket oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, yang berlaku untuk periode 11 Maret hingga 5 April dengan target 445 ribu penumpang.

Sementara untuk tiket angkutan penyeberangan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), diskon tarif berlaku sebesar 100 persen untuk komponen jasa kepelabuhanan. Diskon berlaku pada periode 12 sampai 31 Maret dengan target 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Sedangkan untuk angkutan udara, pemerintah menyiapkan diskon tarif sebesar 17 persen hingga 18 persen untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri sepanjang periode 14 sampai 29 Maret 2026. Diskon ini ditargetkan menyasar 3,3 juta penumpang.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah kembali menerapkan stimulus diskon tarif transportasi dan program Mudik Gratis untuk Lebaran 2026. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan kebijakan ini merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat dan memastikan pengelolaan arus pergerakan masyarakat lebih merata.

“Beberapa hal yang sudah kami siapkan berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan Lebaran ini di antaranya penyiapan surat ketetapan bersama atau surat keputusan bersama berkaitan dengan pengaturan angkutan Lebaran 2026," ujar Dudy dalam Konferensi Pers Stimulus Ekonomi HKBN Idul Fitri 2026: Diskon Tarif Transportasi, WFA, dan Bantuan Pangan di Stasiun Gambir Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Kemenhub, lanjut Dudy, berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan Direktorat Jenderal Bina Marga PU. Kemudian juga berkaitan dengan Work From Anywhere dan stimulus. Terkait Mudik Gratis, Dudy mengatakan, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan sejumlah program yaitu 401 bus ke 34 kota tujuan di sembilan provinsi, 50 ribu penumpang kelas ekonomi pada angkutan laut, serta 28.182 penumpang untuk jalur kereta api Pulau Jawa lintas Utara, Tengah, dan Selatan.

Sejalan dengan program Mudik Gratis, kegiatan ramp check juga terus dilakukan. Dudy mengatakan pihaknya juga melakukan ramp check atau uji kelaikan persiapan sarana prasarana yang berkaitan dengan moda transportasi baik darat, laut, udara, serta kereta api; kemudian sarana jalan, baik itu jalan tol maupun dengan jalan arteri nasional.

"Ini kami koordinasikan dengan kementerian Pekerjaan Umum agar masyarakat yang melintasi kedua jalan tersebut dapat berjalan dengan aman dan nyaman,” ucap Dudy.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin konferensi pers tersebut memaparkan rincian stimulus diskon tarif Lebaran 2026. Airlangga mengatakan, pada angkutan udara, terdapat diskon tarif tiket rute domestik kelas ekonomi sebesar 17-18 persen untuk periode penerbangan 14-29 Maret 2026, dengan target 3,3 juta penumpang. Kemudian pada angkutan laut, terdapat diskon tarif jasa kepelabuhanan pada angkutan penyeberangan sebesar 100 persen. Diskon tersebut berlaku pada periode 12-31 Maret 2026, dengan target 945 ribu unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memberikan diskon tarif transportasi untuk menyambut periode mudik Lebaran 2026, dengan alokasi anggaran sebesar Rp911,16 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan anggaran program diskon transportasi itu bersumber dari APBN dan non-APBN.

Sasarannya adalah seluruh moda transportasi, mulai dari kereta api, kapal laut, penyeberangan, hingga pesawat udara. Tujuannya, demi menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengelola mobilitas arus mudik.

Untuk moda kereta api, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan diskon tarif sebesar 30% pada periode perjalanan 14–29 Maret 2026.

"Sekali lagi, diskon 30% dari harga tiket. Targetnya [insentif ini dinikmati] 1,2 juta penumpang," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Selanjutnya, diskon tarif 30% dari tarif dasar juga diberlakukan untuk angkutan laut PT Pelni pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026, dengan target sasaran 445.000 penumpang.

Bagi pengguna angkutan penyeberangan ASDP, pemerintah memberikan insentif berupa diskon 100% untuk biaya jasa kepelabuhanan (port service) pada periode 12–31 Maret 2026. Kebijakan ini menargetkan 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Sementara itu, untuk angkutan udara, diskon tarif ditetapkan sebesar 17%—18% khusus kelas ekonomi penerbangan domestik pada 14–29 Maret 2026. Insentif ini diproyeksikan dapat dimanfaatkan oleh 3,3 juta penumpang.

Mudik Gratis & Kesiapan Infrastruktur

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menambahkan, selain stimulus tarif transportasi, pihaknya juga menggelar program mudik gratis untuk menekan angka kecelakaan pemudik sepeda motor.

Perhubungan menyiapkan 401 unit bus dengan tujuan 34 tujuan provinsi. Selain itu, disediakan pula tiket gratis kapal laut bagi 50.000 penumpang kelas ekonomi, serta mudik gratis kereta api untuk lintas utara, tengah, dan selatan Pulau Jawa dengan kuota 28.182 penumpang.

"Kami juga melakukan ramp check atau uji kelaikan sarana-prasarana transportasi baik darat, laut, udara, dan kereta api," ungkap Dudy pada kesempatan yang sama.

Dia menyatakan pihaknya tengah mematangkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengaturan Angkutan Lebaran 2026 bersama Korlantas Polri dan Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Deni memastikan kesiapan jalan tol maupun arteri nasional demi kelancaran arus mudik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyiapkan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi dengan total anggaran mencapai Rp 911,16 miliar untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur hari besar nasional tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non-APBN.

“Nah untuk itu pada tahun ini dalam rangka libur hari besar nasional pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya Rp 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir pada Selasa (10/2/2026).

Airlangga mengungkapkan, kebijakan stimulus ini didasarkan pada tingginya mobilitas masyarakat pada periode libur sebelumnya.

Menurut data Kemenko Perekonomian, pada masa Lebaran dan Idulfitri 2025, mobilitas masyarakat tercatat mencapai 154,62 juta orang.

Sementara pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, mobilitas mencapai 110,43 juta orang, dengan pertumbuhan tahunan (year on year) sebesar 5,11 persen.

Selain itu kata Airlangga, kinerja sektor pariwisata juga menunjukkan tren positif.

Pada Desember 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 1,41 juta orang, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara mencapai 105,98 juta perjalanan.

Realisasi diskon transportasi pada periode Idulfitri sebelumnya juga dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Diskon transportasi udara tercatat digunakan oleh 3.149.224 penumpang.

Sementara angkutan kereta api dimanfaatkan oleh 3.583.098 penumpang, angkutan laut 797.994 penumpang, dan angkutan penyeberangan 518.210 penumpang, dengan total kendaraan yang menyeberang mencapai 1.100.273 unit.

Untuk tahun 2026, pemerintah kembali melanjutkan kebijakan diskon transportasi dengan cakupan moda yang luas.

Khusus angkutan kereta api, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan diskon tarif sebesar 30 persen dari harga tiket untuk perjalanan pada periode 14 hingga 29 Maret 2026.

Program ini menargetkan sebanyak 1,2 juta penumpang.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY (Dari Kiri ke Kanan) Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam Konpers Stimulus Ekonomi dan diskon Tarif transportasi di Stasiun Gambir pada Selasa (10/2/2026).

Diskon juga diberikan pada angkutan penyeberangan yang dioperasikan PT ASDP Indonesia Ferry.

Untuk periode 12 hingga 31 Maret 2026, pemerintah memberikan diskon tarif sebesar 100 persen untuk jasa kepelabuhanan.

Program ini menargetkan layanan bagi sekitar 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Adapun untuk angkutan udara, diskon tarif diberikan sebesar 17–18 persen untuk penerbangan kelas ekonomi domestik pada periode 14 hingga 29 Maret 2026.

Target penumpang yang memanfaatkan insentif ini mencapai 3,3 juta orang.

Melalui stimulus diskon transportasi ini, pemerintah berharap dapat menjaga daya beli masyarakat, memperlancar arus mudik dan balik, serta mendorong pergerakan ekonomi dan pariwisata di berbagai daerah selama periode libur nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta menggeser orientasi dari kuantitas ke kualitas dalam menggelontorkan APBN untuk stimulus ekonomiIdulfitri 2026.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menggelontorkan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi hingga bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat pada liburan Idulfitri tahun ini. Harapannya, momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 lalu saat Natal dan Tahun Baru berlanjut ke kuartal I/2026.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39% year on year (YoY), yang ikut mengakselerasi pertumbuhan sepanjang tahun 5,11% (YoY), patut dicatat sebagai capaian tertinggi pascapandemi.

Namun, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman mengatakan lonjakan pertumbuhan di akhir tahun ini dinilai perlu dibaca secara proporsional. Sebab, pertumbuhan pada tiga bulan terakhir 2025 itu pada dasarnya mencerminkan kombinasi faktor musiman yang kuat konsumsi akhir tahun, realisasi belanja pemerintah yang menumpuk di penghujung tahun, serta efek basis rendah di beberapa sektor.

"Artinya, pertumbuhan tinggi tersebut bukan sepenuhnya sinyal akselerasi struktural, melainkan puncak siklus jangka pendek. Jika pemerintah mencoba 'memaksa' momentum ini berlanjut ke kuartal I/2026 melalui stimulus besar-besaran, risikonya adalah kebijakan menjadi pro-siklus, bukan penyeimbang siklus," terang Rizal, dikutip Minggu (8/2/2026).

Rizal memaparkan bahwa tantangan utama dalam memacu pertumbuhan pada kuartal I/2026 berbeda dengan kuarta IV/2025. Hal tersebut lantaran pola historis yang menunjukkan pelemahan musiman akibat normalisasi konsumsi pascalibur dan keterbatasan belanja pemerintah di awal tahun.

Stimulus, lanjutnya, boleh dipertimbangkan tetapi bukan dalam skema agresif untuk mengejar angka pertumbuhan semata. Menurut Rizal, apabila stimulus difokuskan hanya untuk menjaga headline growth, dampaknya cenderung dangkal dan cepat habis, sementara beban fiskalnya bersifat permanen.

Ekonom lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu berpesan, kebijakan fiskal seharusnya berfungsi sebagai shock absorber, bukan growth accelerator jangka pendek. Kuncinya, bagi Rizal, adalah untuk pemerintah menggeser orientasi stimulus dari pengeluaran besar (kuantitas) ke tepat sasaran (kualitas).

"Pemerintah tidak perlu mengulang pola injeksi luas, melainkan mengarahkan belanja pada titik-titik dengan efek multiplier tinggi dan leakage rendah, seperti perlindungan daya beli kelompok bawah, percepatan belanja kementerian/lembaga yang sudah siap eksekusi, dan dukungan selektif ke sektor padat karya yang sedang melemah. Dengan pendekatan ini, efek ke PDB tetap ada, tetapi tekanan terhadap defisit dan pembiayaan bisa lebih terkendali," paparnya.

Dengan demikian, dia memandang opsi yang lebih rasional adalah menjaga pertumbuhan di kisaran yang sehat sambil memastikan ruang fiskal tetap lentur untuk menghadapi risiko global dan domestik.

Siapkan stimulus

Pada pemberitaan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39% (YoY). Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan pada kuartal IV tertinggi sejak pascapandemi. Namun, sepanjang tahun ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (YoY).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi 2025, khususnya pada akhir tahun lalu, menunjukkan efektivitas stimulus yang digelontorkan pemerintah. Pemerintah pun akan menggelontorkan stimulus serupa pada kuartal I/2026 untuk menjaga momentum libur Natal dan Tahun Baru.

"Jadi program yang digelontorkan pemerintah itu membuahkan hasil di kuartal keempat. Nah, dengan hal tersebut maka pemerintah juga mendorong di kuartal pertama [2026]," terang Airlangga kepada wartawan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Airlangga menyebut stimulus yang akan disiapkan serupa dengan yang digelontorkan pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Misalnya, diskon tiket transportasi, bantuan sosial serta kebijakan program work from anywhere (WFA).

Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengatakan pemerintah bakal fokus memanfaatkan momentum mobilitas masyarakat guna memacu pertumbuhan ekonomi.

"Karena di bulan Desember mobilitas itu mendorong konsumsi dan ini suatu hal yang bisa kami tarik pelajaran dari sana,".

Apabila dibandingkan dengan 2024, terang Airlangga, pertumbuhan ekonomi 2025 banyak didorong oleh peran pemerintah. Selain stimulus-stimulus yang sebelumnya disebutkan, pemerintah turut membebaskan sejumlah pajak guna memberi keleluasaan ke pemerintah.

Contohnya, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti, transportasi (untuk pesawat), serta pembebasan pajak penghasilan (PPh) dengan gaji di bawah Rp10 juta.

Politisi Partai Golkar itu juga memerinci lebih lanjut sederet insentif yang rencananya digulirkan. Salah satunya adalah untuk transportasi.

Pemerintah menyiapkan diskon sebesar 30% untuk tiket kereta api maupun kapal, serta pesawat hingga 18%. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat juga rencananya dinaikkan dari tahun lalu dari hanya sebesar 6% ke 100%.

"Diskon tiket real-nya nanti sekitar 17%-18% dengan PPN ditanggung pemerintah. Kalau yang lalu di Natal kan 6% yang ditanggung, tetapi kalau yang kali ini full," katanya.