Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap momen penjemputan tersangka eks Kepala BGN Dadan Hindayana dkk dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026.

Plh Kapuspenkum Kejagung RI, Jefri, mengatakan penjemputan paksa itu dilakukan setelah pihaknya melakukan penggeledahan di kediaman masing-masing tersangka.

“Pada saat kita lakukan penggeledahan di kediaman mereka, masing-masing tersangka itu bersama dengan barang bukti yang hasil penggeledahan, kita bawa ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa lanjut,” ujar Jefri saat dihubungi, Rabu (3/6/2026).

Setelah itu, barulah penyidik melakukan penjemputan paksa di tiga lokasi berbeda. Secara terperinci, Dadan Hindayana dijemput paksa di rumahnya daerah Bogor, Jawa Barat.

Kemudian, mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, dilakukan penjemputan paksa di rumahnya daerah Matraman, Jakarta Timur.

“Satu orang di hotel. Atas nama Sony yang di hotel, yang duanya di kediaman mereka di Bogor dengan daerah Matraman,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam video yang dibagikan penyidik Kejagung, terlihat Dadan dijemput paksa di kediamannya pada malam hari. Dia tampak memakai kaus polo berwarna hitam digiring penyidik menuju sebuah mobil.

Selanjutnya, Dadan tiba di Gedung Bundar Kejagung untuk diperiksa. Dari video yang sama juga terlihat gerak-gerik Sony menjelang penjemputan di sebuah hotel.

Adapun, Syarief mengemukakan pihaknya telah menggeledah kediaman para tersangka dan kantor BGN. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti, mulai dari barang bukti elektronik hingga dokumen.

“Hasil penggeledahan adalah dokumen dan barang bukti elektronik, HP dan laptop dan lainnya,” ujar Syarief.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap bertukar data dengan penegak hukum terkait dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Untuk diketahui, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua bekas wakilnya yakni Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini, Rabu (3/6/2026).

Menurut Purbaya, proses hukum di Korps Adhyaksa ini sudah sejalan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto merombak kepemimpinan BGN. Dia memastikan evaluasi juga berjalan tidak terkecuali pada efisiensi belanja anggaran MBG.

"Enggak ikut campur. Yang jelas emang anggarannya sekarang berapa? 260 [triliun]? Akan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari, segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Di sisi lain, Purbaya tidak menutup kemungkinan bakal saling tukar menukar data dengan auditor maupun penegak hukum. Sebelum dilakukannya penahanan, Bendahara Negara ini sempat mengungkap adanya kebocoran anggaran MBG terkait dengan pengadaan motor listrik.

Usai kejadian tersebut, Purbaya juga mengungkap Presiden Prabowo telah merestui penghematan anggaran MBG dari awalnya pagu Rp335 triliun menjadi sekitar Rp260 triliun. Ini juga sejalan dengan pemangkasan jumlah hari penyaluran MBG dari enam ke lima hari.

"Mungkin salah satu laporan juga dari kami asalnya kan. Bukan dari kami aja ya. BPKP memeriksa, Kejaksaan memeriksa, semuanya memeriksa, mengecek. Jadi kami tukar-tukar data lah kira-kira," tuturnya.

Adapun Kejagung telah menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026. Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Nanik S Deyang naik dari Wakil Kepala menjadi Kepala BGN.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tetap fokus pada upaya mengefisiensikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ditahan oleh Kejaksaan Agung.

Purbaya mengatakan persoalan pimpinan BGN merupakan wewenang Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara. Keputusan pencopotan jabatan pun disebut sebagai hasil evaluasi Presiden terhadap kinerja pimpinan BGN.

“Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau. Kami nggak ikut campur. Yang jelas angkanya sekarang kan (sekitar) Rp260 triliun, akan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari dan segala macam,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menkeu sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien.

Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April tercatat sebesar Rp75 triliun, yang telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menkeu memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.

Namun, Purbaya mengatakan, Presiden Prabowo tengah memperbaiki manajemen program MBG serta cara BGN membelanjakan anggaran.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang mantan pejabat BGN sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun 2025-2026.

Tiga orang itu adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH), mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung (LP), serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya (SS).

Kejagung menyebut ketiganya diduga melakukan mark up harga pengadaan sepeda motor listrik hingga sepatu di BGN.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait nasib yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan para tersangka kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dilakukan untuk mendata SPPG mana saja yang sejatinya tidak berhak menjadi mitra BGN dalam program MBG.

“Kami akan koordinasi dengan BGN karena sekarang kami sedang menginventarisir mana yayasan yang terafiliasi yang tidak berhak untuk menerima atau sebagai mitra dari BGN," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2026).

Diketahui, Kejagung menetapkan eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola makan bergizi gratis (MBG) pada BGN tahun 2025-2026.

Syarief menjelaskan sejatinya program MBG dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN.

Syarief menyebut yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. "Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka," ungkap Syarief.

Ia menjelaskan aksi itu dilakukan Dadan bersama dua eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Syarief menjelaskan sebagai imbalannya, yayasan yang terafiliasi dengan para pelaku menerima uang insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya.

"Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS dan Saudara LP," ujar dia.

Akibat perbuatan Dadan Hindayana dkk, telah terjadi kerugian keuangan negara. Ketiganya, saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tercatat memiliki kekayaan Rp9.022.400.000. Hal itu sebagaimana ia cantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ia laporkan pada 14 Maret 2025 periodik awal menjabat.

Harta tersebut terdiri dari dua tanah dan bangunan yang berada di Bogor dengan total nilai Rp5.900.000.000. Dadan juga mencantumkan beberapa kendaraan bermotor, yakni Mazda CX-5 Rp675.000.000, Honda HR-V 2024 Rp330.000.000, dan Mazda CX-3 2023 Rp395.000.000.

Kekayaan lainnya berupa harta bergerak lainnya Rp322.400.000, kas dan setara kas Rp1.400.000.000. Dalam laporan tersebut ia tidak memiliki hutang. Dengan demikian, harta Dadan Hindayana mencapai Rp5.900.000.000.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Ketuanya Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola makan bergizi gratis (MBG) pada BGN tahun 2025-2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah adanya dua alat bukti yang cukup.

“Tim penyidik pada Jampidsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi yaitu atas nama saksi atas nama DH selaku Kepala BGN periode 2025-2026, saudara SS selaku wakil kepala BGN, sdr LV selaku wakil kepala BGN,” kata Syarief dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2026).

“Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, saudara DH, SS, LV sebagai saksi dan berdasarkan alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala BGN, saudara SS dan LV sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola makan bergizi gratis (MBG) pada BGN tahun 2025-2026,” ujar dia.

JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) juga menggeledah rumah tiga tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional ( BGN ) periode 2025-2026. Sejumlah barang bukti disita.

Diketahui, ketiga tersangka tersebut yakni Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya . Dirdik Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menyebut ada sejumlah lokasi yang digeledah mulai dari Kantor BGN dan rumah Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, serta Lodewyk Pusung.

"Sejak tadi malam kami melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Selain Kantor BGN, ada juga rumah-rumah kediaman para tersangka. Sampai siang ini pun masih ada beberapa penggeledahan di tempat lain," kata dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2026).

Syarief menerangkan, dari hasil penggeledahan itu penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang elektronik berupa laptop dan HP.

"Hasil penggeledahan adalah dokumen dan barang bukti elektronik ya, dokumen dan barang bukti elektronik. Termasuk HP dan laptop dan lain-lain," ujar dia.

Dalam kasus ini, Syarief menjelaskan sejatinya program MBG dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Namun, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN.

Syarief menyebut yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. "Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka," ungkap Syarief.

Ia menjelaskan aksi itu dilakukan Dadan bersama Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Syarief menjelaskan, sebagai imbalannya, yayasan yang terafiliasi dengan para pelaku menerima uang insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya.

"Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP," ujar dia.

Akibat perbuatan Dadan Hindayana Cs, telah terjadi kerugian keuangan negara. Ketiganya saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana resmi memakai rompi tahanan khas Kejaksaan Agung (Kejagung) RI hari ini, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Dadan terlihat keluar dari gedung Bundar Kejagung pada 17.14 WIB. Terlihat dia mengenakan borgol saat keluar dari gedung Kejagung RI.

Selain Dadan, mantan pejabat BGN sebelumnya yaitu Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Soni Sanjaya juga nampak mengenakan rompi pink khas tahanan saat keluar dari Gedung Bundar.

Sebelumnya, Kejagung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Rabu (3/6/2026). Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 10.38 WIB, nampak suasana kantor pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sudah dipenuhi awak media.

Namun demikian, awak media tertahan di pintu gerbang kantor BGN. Bahkan, karyawan BGN sendiri hanya bisa masuk sampai lobi kantor.

"Karyawan aja hanya sampai lobi," ujar petugas keamanan di lokasi, Rabu (3/6/2026).

Sejatinya, kondisi di luar kantor BGN ini tak ada yang istimewa saat penggeledahan. Karyawan masih berdatangan, mobil-mobil terparkir biasanya. Namun demikian, pengamanan nampak diperketat.

Adapun, petugas keamanan menyatakan bahwa penggeledahan dimulai jam 02.00 WIB dini hari. Total ada tiga sampai empat mobil Kejaksaan yang masuk ke kantor BGN.

"Infonya itu jam 2 dini hari. Sekitar 3-4 mobil yang masuk," tambah petugas.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana resmi memakai rompi tahanan khas Kejaksaan Agung (Kejagung) RI hari ini, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Dadan terlihat keluar dari gedung Bundar Kejagung pada 17.14 WIB. Terlihat dia mengenakan borgol saat keluar dari gedung Kejagung RI.

Selain Dadan, mantan pejabat BGN sebelumnya yaitu Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Soni Sanjaya juga nampak mengenakan rompi pink khas tahanan saat keluar dari Gedung Bundar.

Sebelumnya, Kejagung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Rabu (3/6/2026). Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 10.38 WIB, nampak suasana kantor pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sudah dipenuhi awak media.

Namun demikian, awak media tertahan di pintu gerbang kantor BGN. Bahkan, karyawan BGN sendiri hanya bisa masuk sampai lobi kantor.

"Karyawan aja hanya sampai lobi," ujar petugas keamanan di lokasi, Rabu (3/6/2026).

Sejatinya, kondisi di luar kantor BGN ini tak ada yang istimewa saat penggeledahan. Karyawan masih berdatangan, mobil-mobil terparkir biasanya. Namun demikian, pengamanan nampak diperketat.

Adapun, petugas keamanan menyatakan bahwa penggeledahan dimulai jam 02.00 WIB dini hari. Total ada tiga sampai empat mobil Kejaksaan yang masuk ke kantor BGN.

"Infonya itu jam 2 dini hari. Sekitar 3-4 mobil yang masuk," tambah petugas.

JAKARTA - Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Selain Dadan, Kejagung juga menahan dua mantan Wakil Kepala BGN yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Dari pantauan di lokasi Rabu (3/6/2026), terlihat Dadan Hindayana keluar lebih dulu dari Gedung Bundar Kejagung. Dadan terlihat dikawal ketat oleh anggota TNI dan Penyidik Kejagung.

Tak berselang lama, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya juga terlihat. Ketiganya di bawa dengan menggunakan mobil tahanan yang berbeda.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan terhadap kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jakarta Pusat pada Rabu pagi tadi.

Penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) itu dibenarkan oleh Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mochamad Jeffry.

“Penyidik PIDSUS Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mochamad Jeffry saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan di Kantor BGN tersebut terkait dugaan perkara jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana , Rabu (3/6/2026). Dadan keluar dari Gedung Bundar Jampidsus dengan mengenakan rompi tahanan warna pink Kejaksaan Agung.

Terlihat dia keluar dengan dikawal ketat sejumlah anggota TNI dan penyidik Kejagung. Tak ada sepatah kata pun yang diucapkan Dadan. Dia hanya menunduk saat digiring ke mobil tahanan.

Sebelumnya, Kejagung menggeledah kantor BGN Jakarta Pusat. Penggeledahan di kantor BGN dibenarkan Plh Kapuspenkum Kejagung Mochamad Jeffry.

“Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” kata Jeffry, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan informasi dihimpun, penggeledahan di Kantor BGN terkait dugaan perkara jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana pada Rabu sore ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Rabu (3/6/2026), terlihat Dadan keluar dari Gedung Bundar Jampidsus dengan mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung.

Terlihat dia keluar dengan dikawal ketat sejumlah anggota TNI dan penyidik Kejagung. Tak ada sepatah katapun yang diucapkan sama Dadan. Ia hanya menunduk saat digiring ke mobil tahanan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan terhadap kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jakarta Pusat pada Rabu pagi tadi.

Penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) itu dibenarkan oleh Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mochamad Jeffry.

“Penyidik PIDSUS Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mochamad Jeffry saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan di Kantor BGN tersebut terkait dugaan perkara jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

IDXChannel- Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melakukan penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Diduga penggeledahan terkait tata kelola BGN di era kepemimpinan Dadan Hindayana.

Prasetyo meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara profesional.

"Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya," ujar Prasetyo kepada awak media.

Prasetyo pun menegaskan bahwa langkah yang dilakukan aparat hukum merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan manajemen pemerintahan di berbagai kementerian maupun lembaga negara.

Dia menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga," ujarnya.

Prasetyo juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar senantiasa menjalankan tugas sesuai aturan dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma hukum.

"Mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan di dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum," katanya.

(kunthi fahmar sandy)