Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) meningkatkan kepatuhan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan daerah.

Peningkatan kepatuhan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran PNBP dan Penerimaan Daerah oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Jakarta, Kamis.

Wahyudi menuturkan PKS ini merupakan langkah bersama untuk memperkuat pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Maluku Utara.

Sinergi antara BPH Migas dan Pemprov Maluku Utara penting dalam mendukung pengawasan penyaluran BBM.

"BPH Migas berkomitmen menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM agar tetap berjalan dengan baik bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan," jelas Wahyudi, dalam keterangannya.

Pertukaran data dan informasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta optimalisasi penerimaan negara dan daerah.

Dalam PKS tersebut, kedua belah pihak juga menegaskan komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dipertukarkan.

"Ada ketentuan-ketentuan dalam penyampaian data terkait kerahasiaannya. Mari kita jaga bersama," tegasnya.

Di tempat yang sama, Sherly menyambut baik kerja sama dengan BPH Migas dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara.

Kolaborasi ini juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan serta optimalisasi penerimaan daerah.

"Pertukaran data dan informasi diharapkan dapat mendukung pengawasan distribusi BBM yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah di Maluku Utara," ungkapnya.

Sherly juga menjelaskan komitmen dalam mendukung ketersediaan energi yang adil, merata dan berkelanjutan.

Setelah PKS ini, Sherly segera mengirimkan tim untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPH Migas.

"Kita akan bekerja sama untuk memastikan bahwa BBM subsidi ini memang disalurkan kepada mereka yang memang membutuhkan, sehingga kegiatan ekonominya bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Sherly menambahkan kerja sama ini merupakan langkah awal dan jika dilakukan dengan hati-hati, akan menghasilkan hal-hal positif.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama baik ini. Kami akan menjadi mata dan telinga dari BPH Migas di Provinsi Maluku Utara untuk memastikan tugas penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran dan semua potensi pajak yang harus dibayarkan kepada negara dapat dioptimalkan," sebutnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas antara lain Bambang Hermanto, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho dan Harya Adityawarman.

Selain itu, hadir juga Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Chrisnawan Anindtya, Plt Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Syska Hutagalung, Inspektur Provinsi Maluku Utara Agus Riyanto.

Juga Kepala Bapenda Provinsi Maluku Utara Zainab Alting, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara M Ali Fataruba, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara KRNS Lestari.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM — PT Bank Sumut meresmikan relokasi Kantor Cabang Batam di Ruko Raflesia Business Centre, Senin (27/4/2026), yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama layanan jasa perbankan bersama Pemerintah Kota Batam serta peresmian Halte Raflesia Bank Sumut.

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah dan Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta sejumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha.

Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara pihaknya dengan Pemerintah Kota Batam, termasuk dukungan dari regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Ia menilai Batam sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, yang mencapai sekitar 6,76% pada akhir 2025.

“Bank Sumut ingin menjadi bagian dari perjalanan tersebut, tidak hanya sebagai bank daerah, tetapi juga sebagai mitra strategis yang menjembatani kebutuhan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.

Heru menambahkan, Bank Sumut akan terus memperkuat layanan digital, terutama dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah sistem pembayaran pajak restoran berbasis kode QR yang terintegrasi secara otomatis, sehingga mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi penerimaan daerah.

“Ke depan, digitalisasi penerimaan daerah akan terus kami dorong, termasuk kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” katanya.

Selain peresmian kantor cabang, Bank Sumut juga meresmikan Halte Raflesia yang berada di depan kantor sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas layanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa Batam tetap menjadi daerah yang prospektif bagi investasi, didukung berbagai insentif seperti kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta keberadaan sejumlah kawasan ekonomi khusus.

Ia menyebutkan, realisasi investasi Batam pada 2026 mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5% dari target. Sementara pada triwulan pertama 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp17,5 triliun, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan iklim investasi di Batam tetap kondusif dan tata kelola daerah berjalan dengan baik.

Amsakar berharap kehadiran Bank Sumut di Batam dapat semakin memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Bank Sumut diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendukung dunia usaha dan memperkuat dinamika ekonomi Batam,” ujarnya.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Bank Sumut dan Pemerintah Kota Batam optimistis kolaborasi yang terjalin dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya tetap akan memungut pajak kendaraan listrik sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan.

“Harapan saya pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Motor dan mobil tetap menggunakan jalan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, pajak kendaraan masih menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), terutama untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang digunakan seluruh kendaraan, termasuk kendaraan listrik.

Dia mengingatkan, penghapusan pajak tanpa diimbangi kepastian transfer dari pusat berpotensi menekan kemampuan fiskal daerah.

“Kalau pajak dihapus, sementara dana bagi hasil terlambat, pembangunan bisa terganggu,” katanya.

Meski demikian, Dedi meyakini tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat seiring dengan perbaikan kualitas layanan publik, termasuk infrastruktur jalan.

Adapun, pemerintah resmi mengakhiri skema pembebasan pajak kendaraan listrik seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026. Aturan ini mengubah lanskap fiskal kendaraan berbasis baterai yang sebelumnya mendapat insentif penuh di sejumlah daerah.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan kembali dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berbasis nilai jual kendaraan. Artinya, kendaraan listrik tidak lagi otomatis bebas pajak, meski tetap dibuka ruang pemberian insentif oleh pemerintah daerah.

Secara rinci, Pasal 3 ayat (3) mengatur sejumlah objek yang dikecualikan dari PKB, seperti kereta api, kendaraan pertahanan dan keamanan, serta kendaraan milik perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik. Namun, kendaraan listrik tidak termasuk dalam daftar pengecualian tersebut.

Sebaliknya, pada Pasal 19 ditegaskan bahwa kendaraan listrik berbasis baterai tetap menjadi objek PKB dan BBNKB. Kendati demikian, pemerintah memberikan fleksibilitas berupa insentif fiskal, baik dalam bentuk pembebasan maupun pengurangan pajak, yang implementasinya diserahkan kepada masing-masing daerah.

Perubahan ini menandai pergeseran kebijakan dari fase insentif penuh menuju normalisasi pajak kendaraan listrik secara bertahap, di tengah kebutuhan menjaga penerimaan daerah.

Dengan berlakunya aturan baru ini, beban pajak kendaraan listrik berpotensi meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang nyaris nol. Namun, besaran akhir tetap bergantung pada kebijakan insentif masing-masing daerah, sehingga disparitas antarwilayah masih terbuka.

Bisnis.com, JAKARTA - Aktivitas industri tambang di sejumlah daerah penghasil mineral strategis dinilai tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peran ini selaras dengan kontribusi sektor pertambangan yang masih solid dengan menyumbang sekitar 8,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Ekonom Indef Abra Talattov mengatakan bahwa pertambangan menjadi salah satu sektor yang menopang struktur ekonomi Indonesia, terutama di daerah yang bergantung pada sumber daya mineral.

Menurut Abra, dinamika di sektor pertambangan lantas harus menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan karena memiliki dampak langsung terhadap kemampuan fiskal nasional dan daerah, sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

“Sektor pertambangan ini menjadi sektor terbesar kelima yang menyumbang PDB kita, sumbangannya sekitar 8,5%. Dan beberapa daerah yang sangat bergantung terhadap sumber daya mineral ini, ” ujar Abra dalam forum diskusi bertajuk Tata Kelola Pertambangan untuk Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkelanjutan, baru-baru ini.

Dalam konteks ini, peran Holding Industri Pertambang MIND ID sebagai induk dari perusahaan pengelola sumber daya alam mineral strategis nasional terlihat jelas kontribusinya. Grup MIND ID menjadi penopang bagi penerimaan negara dan daerah sehingga menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah operasionalnya.

Perputaran barang dan jasa, rantai pasok lokal, dan kewajiban fiskal perusahaan memberikan kontribusi pada pajak dan retribusi daerah, yang kemudian menjadi penggerak utama belanja publik dan pembangunan infrastruktur.

Di Papua Tengah, sektor tambang mendukung fiskal Kabupaten Mimika sebesar Rp407,77 miliar dengan total penerimaan daerah mencapai Rp5,8 triliun. Struktur penerimaan ini utamanya bersumber dari aktivitas sektor pertambangan dan berbagai kegiatan ekonomi terkait yang tumbuh di sekitar daerah operasional PT Freeport Indonesia.

Kontribusi ekonomi tambang juga tampak di Sumatra Selatan, terutama di Kabupaten Muara Enim. Kabupaten tersebut menetapkan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp405,24 miliar untuk 2025, dengan realisasi mencapai Rp223,19 miliar atau lebih dari separuh target hingga Agustus 2025.

Komponen penerimaan daerah ini utamanya berkaitan dengan kegiatan pertambangan, mulai dari pajak air permukaan hingga berbagai retribusi yang timbul dari aktivitas logistik, transportasi, dan pelaku usaha yang mendukung operasi batu bara.

Di Kepulauan Bangka Belitung, struktur PAD provinsi juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan timah. Pemerintah provinsi telah menyepakati bahwa PAD perubahan 2024 sebesar Rp2,4 triliun, yang sebagian besar bersumber dari pajak daerah dan aktivitas ekonomi yang bergeliat.

Sementara itu, operasional ANTAM dan Inalum di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Sumatra Utara berkontribusi pada PAD melalui pajak daerah serta aktivitas ekonomi yang tumbuh dari industri mineral.

Di beberapa kabupaten seperti Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Toba, penguatan sektor mineral berhubungan langsung dengan peningkatan pendapatan dari pajak air permukaan dan retribusi lokal.

Abra pun menilai bahwa hilirisasi menjadi faktor penting dalam mendorong perekonomian daerah. Untuk itu, Indef tengah mengkaji kebijakan hilirisasi mineral strategis untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Kami di Indef memang saat ini tengah melakukan kajian hilirisasi mineral strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai sektor pertambangan di sejumlah daerah penghasil mineral strategis tak hanya menghasilkan komoditas, namun juga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal.

Hal ini tercerminkan dari kontribusi sektor pertambangan yang masih solid dengan menyumbang sekitar 8,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Ekonom Indef Abra Talattov mengatakan sektor pertambangan merupakan salah satu pilar penting bagi struktur ekonomi Indonesia, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada sumber daya mineral.

Menurut Abra, dinamika di sektor ini harus menjadi perhatian utama para pembuat kebijakan karena berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal nasional maupun daerah, yang pada akhirnya memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

“Banyak daerah yang menggantungkan pemasukan pada pengelolaan sumber daya mineral,” ujar Abra dalam forum diskusi ‘Tata Kelola Pertambangan untuk Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkelanjutan’, dikutip Minggu (16/11/2025).

Untuk itu, dalam hal ini, peran Holding Industri Pertambangan MIND ID sebagai induk perusahaan pengelola mineral strategis terlihat signifikan.

Grup MIND ID menjadi penyokong penerimaan negara dan daerah di wilayah operasionalnya, mendorong geliat ekonomi melalui perputaran barang dan jasa, rantai pasok lokal, serta kontribusi wajib fiskal berupa pajak dan retribusi.

Penerimaan tersebut kemudian menjadi fondasi belanja publik dan pembangunan infrastruktur. Misalnya, di Papua Tengah, aktivitas pertambangan mendukung fiskal Kabupaten Mimika hingga Rp407,77 miliar, sementara total penerimaan daerah mencapai Rp5,8 triliun.

Angka tersebut didominasi oleh kegiatan sektor pertambangan dan aktivitas ekonomi lain yang tumbuh di sekitar operasi PT Freeport Indonesia.

Dampak ekonomi serupa terlihat di Sumatra Selatan, terutama Kabupaten Muara Enim. Daerah ini menargetkan PAD sebesar Rp405,24 miliar pada 2025, dengan realisasi Rp223,19 miliar hingga Agustus, atau lebih dari separuh target.

“Sebagian besar penerimaan berasal dari aktivitas pertambangan, mulai dari pajak air permukaan hingga retribusi logistik, transportasi, dan usaha pendukung operasi batu bara,” tuturnya.

Tak hanya itu, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur PAD juga sangat dipengaruhi pertambangan timah. Pemerintah provinsi telah menyepakati PAD perubahan 2024 sebesar Rp2,4 triliun, yang sebagian besar berasal dari pajak daerah dan aktivitas ekonomi berbasis pertambangan.

Sementara itu, kegiatan Antam dan Inalum di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Sumatra Utara turut memberi kontribusi pada PAD melalui pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi yang dipicu industri mineral.

Di kabupaten seperti Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Toba, penguatan sektor mineral berbanding lurus dengan meningkatnya penerimaan dari pajak air permukaan dan retribusi lokal.

Abra menambahkan bahwa hilirisasi mineral menjadi elemen penting dalam mendorong perekonomian daerah. Karena itu, Indef kini tengah melakukan kajian terkait hilirisasi mineral strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Kami di Indef memang sedang mengkaji hilirisasi mineral strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menduga terjadi banyak praktik penggelapan dana pajak dan retribusi yang dipungut daerah sehingga tak masuk ke kantong APBD.

Tito menyebut, telah berpesan ke pemerintah daerah (pemda) untuk kreatif dalam meningkatkan pajak asli daerah (PAD). Dia mengimbau agar pemda tidak serta-merta menaikkan pajak seperti pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang sebelumnya memicu penolakan masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kendati demikian, Tito menilai pemda sekaligus pemerintah pusat juga tetap harus mendorong digitalisasi sistem penerimaan daerah guna mengurangi terjadinya kebocoran. Kendati tidak mengungkap daerah tertentu, dia menyebut, banyak pajak dan retribusi yang tidak masuk ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

"Hotel, resto, dan lain-lain yang melayani masyarakat, mereka sudah menjadi collector [pajak] sebetulnya, atau retribusi. Masalahnya, barang ini sampai enggak ke Dispenda, dan saya yakin tidak. Mungkin hanya berapa persen," ungkapnya di acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit Indonesia (FEKDI X IFSE) 2025, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Mendagri sejak 2019 itu mencontohkan Pemerintah Kota Banyuwangi yang membuat terobosan dengan mendigitalisasi sistem informasi penerimaan daerah. Alat itu menghubungkan data pajak dan retribusi yang dipungut oleh badan usaha dan terhubung langsung ke database Dispenda.

Tito pun meminta kepada Bank Indonesia (BI) untuk membantu digitalisasi sistem penerimaan daerah. Dia meminta agar bank sentral bisa membuat terobosan lagi seperti sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Menurut Tito, saat ini masih ada pemda yang melakukan pendataan manual pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD. Akibat modus penggelapan itu, banyak pemda yang disebut olehnya merugi.

"Dia rugi karena collector tidak menyerahkan kepada Dispenda. Mereka pakai dua buku, satu buku asli, satu buku untuk Dispenda," terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bank sentrak akan terus mendukung digitalisasi keuangan daerah. Upaya ini akan dilakukan dengan melakukan sinergi dengan banyak pihak, termasuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang turut mengandeng OJK, PPATK dan Kementerian Dalam Negeri.

Perry menuturkan upaya percepatan digitalisasi keuangan daerah terbukti menorehkan hasil positif. Pada tahun ini, sebanyak 590 pemerintah daerah dari 640-an daerah.

"Kita bersyukur Pak Menko, Pak Mendagri, terima kasih dari tim P2DD, tim Percepatan dan Perluasan Digitasi Daerah. Sekarang sekitar 590 Pemda dari 640-an sekian sudah didigitalisasi," kata Perry, dalam Kickoff KATALIS P2DD, di FEKDI X IFSE 2025, Jumat (31/10/2025).

Perry pun mengakui saat ini, banyak pemerintah daerah yang berlomba-lomba mulai melakukan elektronifikasi digital. Elektronifikasi ini mencakup penerimaan daerah, restitusi dan pembayaran pajak, termasuk PBB dan pajak kendaraan hingga pajak hotel dan restoran.

Dia berharap dengan adanya semua pemerintah daerah bisa meningkatkan penerimaan daerahnya melalui digitalisasi ini. Tidak hanya pengeluaran, BI sudah mendorong perluasan di sisi pengeluaran pemerintah.