Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) meningkatkan kepatuhan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan daerah.

Peningkatan kepatuhan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran PNBP dan Penerimaan Daerah oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Jakarta, Kamis.

Wahyudi menuturkan PKS ini merupakan langkah bersama untuk memperkuat pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Maluku Utara.

Sinergi antara BPH Migas dan Pemprov Maluku Utara penting dalam mendukung pengawasan penyaluran BBM.

"BPH Migas berkomitmen menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM agar tetap berjalan dengan baik bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan," jelas Wahyudi, dalam keterangannya.

Pertukaran data dan informasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta optimalisasi penerimaan negara dan daerah.

Dalam PKS tersebut, kedua belah pihak juga menegaskan komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dipertukarkan.

"Ada ketentuan-ketentuan dalam penyampaian data terkait kerahasiaannya. Mari kita jaga bersama," tegasnya.

Di tempat yang sama, Sherly menyambut baik kerja sama dengan BPH Migas dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara.

Kolaborasi ini juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan serta optimalisasi penerimaan daerah.

"Pertukaran data dan informasi diharapkan dapat mendukung pengawasan distribusi BBM yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah di Maluku Utara," ungkapnya.

Sherly juga menjelaskan komitmen dalam mendukung ketersediaan energi yang adil, merata dan berkelanjutan.

Setelah PKS ini, Sherly segera mengirimkan tim untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPH Migas.

"Kita akan bekerja sama untuk memastikan bahwa BBM subsidi ini memang disalurkan kepada mereka yang memang membutuhkan, sehingga kegiatan ekonominya bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Sherly menambahkan kerja sama ini merupakan langkah awal dan jika dilakukan dengan hati-hati, akan menghasilkan hal-hal positif.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama baik ini. Kami akan menjadi mata dan telinga dari BPH Migas di Provinsi Maluku Utara untuk memastikan tugas penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran dan semua potensi pajak yang harus dibayarkan kepada negara dapat dioptimalkan," sebutnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas antara lain Bambang Hermanto, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho dan Harya Adityawarman.

Selain itu, hadir juga Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Chrisnawan Anindtya, Plt Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Syska Hutagalung, Inspektur Provinsi Maluku Utara Agus Riyanto.

Juga Kepala Bapenda Provinsi Maluku Utara Zainab Alting, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara M Ali Fataruba, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara KRNS Lestari.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini, pengumpulan data terkait kerusakan dan potensi klaim masih berlangsung, mengingat seluruh pihak masih dalam tahap penanganan dan pemulihan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan, pihaknya masih memantau dampak gempa Magnitudo 7,6 di Sulawesi Utara dan Maluku Utara terhadap industri asuransi dan dana pensiun.

Gempa yang terjadi 2 April 2026 pukul 05.48 WIB pada jarak 129 kilometer arah tenggara Bitung, Sulawesi Utara, di kedalaman 33 kilometer tersebut menyebabkan satu korban meninggal, satu korban luka ringan, serta kerusakan sejumlah bangunan.

“Saat ini, pengumpulan data terkait kerusakan dan potensi klaim masih berlangsung, mengingat seluruh pihak masih dalam tahap penanganan dan pemulihan pascabencana,” kata Ogi Prastomiyono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, pihaknya masih memerlukan waktu untuk menghitung estimasi potensi klaim secara keseluruhan dan lebih akurat.

Ia menuturkan peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan terhadap risiko bencana, termasuk melalui peran asuransi dalam meningkatkan ketahanan keuangan masyarakat.

“OJK terus berkoordinasi dengan industri dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kesiapan sektor jasa keuangan dalam merespons dampak bencana serta mendukung proses pemulihan,” ujar Ogi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan gempa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia di Kota Manado, Sulawesi Utara, satu orang luka ringan, serta 16 keluarga terdampak di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Selain korban jiwa, gempa tektonik ini juga menyebabkan lima unit kantor pemerintah, satu hotel dan satu fasilitas umum berupa sayap kiri Gedung KONI Sario Manado mengalami kerusakan di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dua rumah sakit dilaporkan rusak berat, lebih dari 10 rumah terdampak, satu kantor pemerintah rusak, serta satu fasilitas umum turut terdampak, termasuk plafon Gereja Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Rumengkor-Minahasa ambruk.

Sementara di Kota Ternate, Maluku Utara, satu gedung gereja dan dua unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bank Mandiri bergerak cepat menyalurkan bantuan melalui program Mandiri Tanggap Bencana bagi masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis (2/4).

Bantuan berupa berbagai kebutuhan dasar disalurkan untuk membantu meringankan beban masyarakat di masa tanggap darurat.

Regional CEO Bank Mandiri Region X/Sulawesi & Maluku Nunung Andreas Wisnu mengatakan, langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen perseroan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung upaya penanganan bencana.

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara serta BPBD Kota Ternate agar distribusi dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, sebagai langkah antisipatif lanjutan, Bank Mandiri terus berkoordinasi memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak bencana. Upaya ini difokuskan melalui penyiagaan relawan tanggap darurat untuk terjun langsung di lokasi terdampak bencana.

Inisiatif yang menjadi bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat terdampak di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Penyaluran tersebut difokuskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendesak di masa tanggap darurat, dengan tetap menyesuaikan kondisi aktual di lapangan serta berkoordinasi bersama instansi terkait.

"Kami bersama relawan Mandirian terus memperkuat sinergi dengan BPBD, otoritas dan pemerintah di Sulawesi Utara maupun Maluku Utara, agar distribusi bantuan berlangsung cepat, aman, dan tepat sasaran. Dalam kondisi darurat seperti ini, koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama," ujar Nunung, dalam keterangan resminya, Kamis (2/4).

Nunung menambahkan, penyaluran bantuan ini merupakan wujud kepedulian sosial Bank Mandiri yang hadir tidak hanya melalui layanan keuangan, tetapi juga melalui dukungan nyata bagi masyarakat yang menghadapi situasi darurat.

Menurutnya, langkah tersebut sekaligus mempertegas komitmen Bank Mandiri dalam memperkuat penguatan ekosistem sosial yang tangguh melalui aksi kemanusiaan yang relevan, terukur, dan berkelanjutan.

Selain itu, operasional jaringan kantor dan layanan Bank Mandiri di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara dipastikan tetap berjalan optimal pascagempa bumi yang terjadi di kawasan tersebut. Dengan demikian, Bank Mandiri tetap dapat melayani kebutuhan transaksi nasabah dan masyarakat.

Nunung menyebutkan, perseroan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi operasional di lapangan guna memastikan layanan kantor cabang, ATM, serta kanal e-channel tetap dapat diakses dengan baik.

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga kesinambungan layanan di tengah situasi kebencanaan.

Bank Mandiri juga memastikan layanan digital seperti Livin' by Mandiri, Kopra by Mandiri, dan Livin' Merchant tetap beroperasi optimal untuk memenuhi kebutuhan transaksi finansial nasabah di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Upaya tersebut menjadi bagian dari sinergi yang terintegrasi untuk menjaga keandalan layanan sekaligus mendukung akselerasi yang bertumbuh dan menghadirkan keunggulan berkelanjutan bagi nasabah.

Sebagai mitra strategis pemerintah, bank berlogo pita emas ini akan terus mengedepankan kesiapan operasional dan penguatan ekosistem layanan keuangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di berbagai kondisi.

"Bank Mandiri terus berkoordinasi dengan unit kerja terkait di wilayah terdampak untuk mengantisipasi perkembangan situasi serta memastikan respons yang cepat, terukur, dan tepat. Kami berupaya menjaga layanan tetap andal agar kebutuhan transaksi nasabah dan masyarakat di Sulawesi Utara serta Maluku Utara tetap dapat terpenuhi dengan baik," pungkas Nunung.

Sebagian besar wilayah Maluku dan Maluku Utara adalah nonprodusen, meskipun ada daerah seperti Halmahera Timur yang memiliki potensi produksi

Ambon (ANTARA) -

Perusahaan umum (Perum) Bulog membangun infrastruktur pascapanen di sembilan kabupaten di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada 2026 guna memperkuat ketahanan pangan di wilayah kepulauan dan daerah terluar.

“Penyediaan infrastruktur pascapanen merupakan salah satu tugas utama Bulog. Peran ini mencakup menjamin ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan harga, dan memastikan stabilitas harga,” kata Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto, di Ambon, Maluku, Rabu, dalam acara penandatanganan dokumen tanah hibah.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun 100 unit infrastruktur pascapanen secara nasional di daerah produsen padi dan jagung. Fasilitas yang akan dibangun meliputi pengering jagung dan padi, penggilingan padi, serta gudang penyimpanan beras.

Ia menjelaskan, dalam aspek ketersediaan, Bulog bertanggung jawab menjamin pasokan beras, jagung, kedelai, dan komoditas pokok lainnya sepanjang tahun. Namun, tidak semua daerah merupakan wilayah produsen.

“Sebagian besar wilayah Maluku dan Maluku Utara adalah nonprodusen, meskipun ada daerah seperti Halmahera Timur yang memiliki potensi produksi. Karena itu distribusi menjadi aspek yang sangat penting,” ujarnya.

Menurut dia, tantangan geografis membuat biaya distribusi di wilayah kepulauan relatif tinggi. Beberapa daerah bahkan harus mengambil pasokan beras dari Ambon atau luar provinsi.

“Contohnya Maluku Barat Daya yang harus mengambil beras dari Ambon, bahkan terkadang dari Alor. Kondisi ini menyebabkan distribusi mahal dan tidak selalu tersedia sepanjang tahun,” katanya.

Dalam menjaga stabilitas harga, pemerintah sejak 2025 menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Kami berupaya menahan harga agar tidak jatuh di bawah Rp6.500 saat panen raya dengan menyerap gabah petani. Di sisi lain, di daerah nonprodusen harga cenderung naik sehingga perlu dikendalikan melalui HET dan program stabilisasi seperti Gerakan Pangan Murah serta bantuan pangan,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, cadangan stok beras nasional dalam kondisi cukup besar, mencapai lebih dari 3,2 juta ton. Terkait pembangunan 2026, Bulog mendorong pemerintah kabupaten/kota di Maluku dan Maluku Utara segera menyelesaikan proses hibah lahan.

“Kabupaten yang sudah menyelesaikan administrasi hibah akan kami prioritaskan. Belajar dari pengalaman di daerah lain, proses administrasi yang belum tuntas bisa menghambat pembangunan,” katanya.

Pasca Idul Fitri, Bulog akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian teknis terkait kapasitas gudang yang dibutuhkan, mulai dari 1.000 ton hingga 3.500 ton, dengan mempertimbangkan data penyaluran dua hingga tiga tahun terakhir, jumlah penduduk, serta potensi produksi daerah.

“Khusus Halmahera Timur, sedang kami kaji kemungkinan pembangunan tidak hanya gudang, tetapi juga pengering dan penggilingan padi sesuai potensi produksinya,” ia menambahkan.

Selain infrastruktur penyimpanan, Presiden juga mengarahkan percepatan hilirisasi komoditas. Bulog direncanakan membangun fasilitas pengolahan jagung menjadi pakan ternak serta pengembangan industri tepung beras dan tepung jagung untuk pangan.

Program percepatan tersebut ditargetkan berjalan pada 2026–2027. Bulog berharap dukungan penuh bupati, wakil bupati, dan pimpinan DPRD agar proses hibah lahan dan administrasi dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan infrastruktur pascapanen di sembilan kabupaten Maluku dan Maluku Utara dapat direalisasikan tepat waktu.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik

Ternate (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Pulau Halmahera, Maluku Utara (Malut), melalui hilirisasi dan peningkatan harga di tingkat petani.

"Sekarang harga kelapa butir di petani hanya dua sampai tiga ribu rupiah. Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik. Kalau harga kelapa dinaikkan sedikit, saya bantu 10 ribu hektare untuk seluruh Maluku Utara," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat kunjungan kerja di Ternate, Selasa.

Menteri menegaskan bahwa hilirisasi tidak akan bermakna jika petani tidak menikmati nilai tambah yang adil dari hasil kebunnya.

Menurut Mentan Amran, pemerintah sudah menyiapkan program pengembangan 10 ribu hektare lahan kelapa di Maluku Utara mulai tahun 2026, yang akan dibagi di beberapa kabupaten.

Dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan berbasis daerah.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pertanian kita tidak hanya berhenti di hulu. Petani harus merasakan langsung nilai tambah dari produk mereka. Tidak cukup hanya tanam, tapi harus olah dan jual dalam bentuk bernilai tinggi," ujar Amran.

Mentan mencontohkan saat melakukan kunjungan kerja di Halmaehra Utara, melihat secara dekat ekspor produk olahan kelapa asal Maluku Utara telah menembus pasar Tiongkok.

Produk seperti coconut milk, VCO, dan arang tempurung hasil produksi pabrik lokal seperti PT NICO telah menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi bisa dilakukan dari tingkat desa.

Selain itu ada produk olahan lainnya yang dihasilkan seperti tepung kelapa, santan kelapa, nata decoco yang telah menembus pasar Asia, Amerika dan Eropa.

"Ini membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah," ujarnya.

Mentan Amran menjelaskan nilai ekonomi kelapa dapat melonjak hingga seribu persen bila diolah.

"Bayangkan, kelapa butir hanya tiga ribu rupiah. Tapi kalau sudah jadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa 40 sampai 50 ribu per butir. Inilah pentingnya hilirisasi dan harga untuk petani yang adil," ujarnya.

Selain membuka pasar ekspor, hilirisasi juga memperkuat ekonomi lokal. Keberadaan pabrik pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco disebut telah menyerap ribuan tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan petani di sekitar wilayah operasional.

"Perusahaan seperti ini harus kita jaga. Mereka membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan," kata Amran.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementan terhadap pengembangan komoditas kelapa di daerahnya.

Ia menyebutkan program hilirisasi dan peningkatan harga kelapa akan menjadi motor ekonomi baru bagi provinsi kepulauan tersebut.

"Potensi kita luar biasa, lebih dari 150 ribu hektare kebun kelapa produktif. Dengan dukungan 10 ribu hektare tambahan dan harga beli yang lebih baik, kesejahteraan petani pasti meningkat," ujar Sherly.

Data Kementan menunjukkan luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektare dengan potensi produksi lebih dari 1 miliar butir per tahun, dan sekitar 76 persen telah diserap oleh industri pengolahan.

Namun, Mentan Amran menegaskan masih ada ruang besar untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperluas ekspor produk turunan.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Maluku dan Maluku Utara harus menjadi pusat rempah dunia,

Ternate (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, komitmen kuat pemerintah untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia dengan menjadikan Maluku Utara sebagai pusat rempah dunia.

"Saya menilai Maluku Utara memiliki potensi luar biasa sebagai episentrum pengembangan komoditas perkebunan yakni rempah seperti pala, dan cengkeh serta komoditas kelapa, komoditas yang sejak berabad-abad lalu menjadikan kawasan timur Indonesia sebagai poros perdagangan dunia. Kini, melalui hilirisasi dan industrialisasi perkebunan, Kementan bertekad mengembalikan kejayaan itu dalam bingkai ekonomi modern," kata Menteri Amran, Selasa, usai Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Menteri berjanji akan dorong kembali kejayaan rempah dan perkebunan Indonesia. Dulu Portugis dan Belanda datang karena rempah-rempah. Sekarang, kita yang akan kembalikan kejayaan itu.

"Maluku dan Maluku Utara harus menjadi pusat rempah dunia,” tegas Amran di hadapan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjhoanda, para bupati, dan jajaran Forkopimda.

Mentan menjelaskan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menyiapkan skema penganggaran melalui investasi sebesar Rp371 triliun untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan strategis di seluruh Indonesia.

Dana ini akan diprioritaskan bagi daerah yang menunjukkan keseriusan dalam pengembangan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.

“Kalau gubernur dan bupati serius, kami akan alokasikan bantuan besar. Tapi kalau hanya pusat yang bekerja keras sementara daerah diam, tidak akan ada kemajuan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Kementan menambah dukungan tanam kelapa di Maluku Utara dari 10 ribu menjadi 15 ribu hektare. Program ini merupakan bagian dari pengembangan 14 komoditas perkebunan strategis yang diperkirakan mampu menyerap 8,6 juta tenaga kerja di berbagai daerah.

“Kami siapkan benih, alat, dan pembinaan dari hulu sampai hilir. Pemerintah ingin rakyat sejahtera dari tanahnya sendiri,” tutur Amran.

Dalam arahannya, Mentan menekankan pentingnya hilirisasi komoditas perkebunan seperti kelapa dan rempah.

Ia memaparkan bahwa nilai ekspor kelapa Indonesia saat ini mencapai Rp24 triliun, namun jika diolah menjadi produk turunan seperti santan, minyak kelapa, dan coconut milk, nilainya dapat melonjak hingga Rp2.400 triliun, setara dengan 80 persen APBN Indonesia.

“Kalau kita olah air kelapa saja, nilainya bisa ribuan triliun. Dunia kini bergeser, susu diganti coconut milk. Eropa dan Tiongkok tidak bisa tanam kelapa, hanya Indonesia dan Filipina yang bisa. Maka kita yang harus memimpin pasar dunia,” tegasnya.

Amran juga mendorong percepatan pembangunan pabrik pengolahan pala dan cengkeh agar nilai tambah tidak lagi dinikmati negara lain.

“Jangan kirim bahan mentah, kirim hasil olahan. Satu pabrik pala bisa menaikkan nilai ekonomi 100 kali lipat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Mentan Amran yang telah mendorong pembangunan hilirisasi perkebunan di Maluku Utara.

Dia menegaskan, dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap visi Kementan menjadikan Maluku Utara sebagai pusat rempah dunia dan industri kelapa nasional.

“Kami Pemprov Maluku Utara dan masyarakat mengapresiasi kunjungan Pak Mentan ke Maluku Utara. Ke depan, kami akan optimalkan lahan-lahan tidur untuk penambahan pabrik sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas hasilnya, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani naik,” pungkas Gubernur Sherly.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas capaian luar biasa sektor pertanian dalam satu tahun terakhir. Menurutnya, kepemimpinan Amran membawa perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh para petani di seluruh Indonesia.

Sherly menjelaskan sejumlah perubahan signifikan sektor pertanian di tangan Amran. Mulai dari peningkatan produksi nasional, stabilnya harga, hingga program yang benar-benar menyentuh petani di lapangan.

"Dalam satu tahun kepemimpinan Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman, kita melihat bukti, bukan sekadar janji. Pertanian Indonesia hari ini mencatat sejarah dengan cadangan beras tertinggi sepanjang masa, produksi pangan meningkat, dan kesejahteraan petani mulai terasa dari desa ke desa," ungkap Gubernur Sherly dalam pertemuan bersama Mentan Amran di Jakarta, Kamis (23/10).

Sherly menilai, kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) juga berdampak signifikan di Maluku Utara. Sejumlah program bantuan, seperti bibit kelapa, pala, dan kakao, dinilai mampu mendorong produktivitas serta memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah.

"Di Maluku Utara, kami merasakan langsung perhatian pemerintah pusat. Hari ini kami datang untuk berdiskusi tentang pembangunan jalan tani guna mendukung program hilirisasi kelapa. Tujuannya jelas, kita tidak hanya bicara soal kedaulatan pangan, tetapi juga kesejahteraan petani," ujarnya.

Selain itu, Sherly menjelaskan, hilirisasi kelapa yang tengah dijalankan di Maluku Utara merupakan bagian dari visi besar mewujudkan pertanian yang bernilai tambah tinggi.

"Hilirisasi kelapa yang kita jalankan hari ini adalah bukti semangat yang sama yaitu dari menanam, mengelola hingga mengekspor, semua berawal dari kerja nyata di lapangan," tambahnya.

Lebih lanjut Sherly menilai, kolaborasi menjadi kunci utama da akan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Kementan. Mealyi sinergitas berbagai pihak, maka program pembangunan pertanian dapat berjalan optimal.

"Terima kasih Mentan Amran atas kepemimpinannya yang cepat, tegas, dan berpihak kepada petani. Dari Maluku Utara kami siap berkolaborasi membangun pertanian yang tangguh, mandiri, dan menyejahterakan rakyat," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menegaskan pemerintah akan mengakselerasi hilirisasi komoditas strategis perkebunan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan nilai tambah, meningkatkan devisa, serta menaikkan kesejahteraan petani.

"Kita akan terus dorong hilirisasi kelapa, pala, cokelat, dan komoditas unggulan lain agar petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi menikmati nilai tambah dari hasil olahannya. Pertanian harus menjadi sumber kesejahteraan rakyat," ucap Amran.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan isi pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta Pusat.

Sang Bendahara Negara menerima undangan dari Wapres Gibran pada pagi hari tadi. Ia mengaku obrolan di Kantor RI 2 itu masih seputar kondisi perekonomian Indonesia.

"(Pertemuan dengan) Pak Wapres (Gibran) biasa, diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum. Dia (Gibran) kan baru dari daerah, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong," jelas Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10).

Ia menuturkan isi obrolan dengan Gibran sama dengan aspirasi para kepala daerah yang sempat ramai-ramai menggeruduk Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (7/10).

Kala itu, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda dan 17 gubernur lain se-Indonesia mengeluh kepada Purbaya imbas anggarannya dipotong pemerintah pusat.

Para kepala daerah yang protes itu tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Purbaya menyebut Gibran turut menanyakan bagaimana langkah Kemenkeu untuk memitigasi gejolak tersebut. Sang Bendahara Negara blak-blakan mengaku tidak bisa berbuat banyak dalam jangka pendek.

"Saya pikir, dalam jangka pendek saya gak bisa apa-apa. Paling saya minta sama pemda merapikan belanja mereka satu tahun depan, nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada kebocoran apa enggak. Nanti triwulan ketiga (2026) kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan income kita meningkat juga, kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah. Jadi, daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional," tuturnya.

"Dia (Gibran) mendukung juga, saya suruh ngomong ceplas-ceplos terus katanya," sambung Purbaya sembari tertawa.

Dana transfer ke daerah (TKD) di 2026 memang terus menjadi perdebatan. Pasalnya, RAPBN 2026 mulanya cuma menganggarkan Rp650 triliun. Angka tersebut turun 29 persen dibandingkan TKD 2025 yang menyentuh Rp919 triliun.

Konflik pun pecah karena beberapa pemerintah daerah langsung mengerek tarif pajak daerah secara gila-gilaan. Hal tersebut dikritik karena hanya menjadi jalan pintas pemda menambal pendapatan yang hilang.

Purbaya yang baru menjabat sebagai menkeu pada Senin (8/9) kemudian bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ia meminta Tito mengusulkan revisi besaran TKD yang layak untuk tahun depan, di mana akhirnya disepakati naik menjadi Rp693 triliun.

"Waktu saya ketemu beliau (Mendagri Tito), saya tanya, 'apakah ini (tambahan Rp43 triliun) sudah cukup?' Dia bilang 'sudah cukup'. Ya sudah, saya penuhi semuanya yang dia minta tanpa koreksi satu rupiah pun. Jadi, harusnya itu sudah cukup untuk menenangkan keributan di daerah," ungkap Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan penambahan TKD adalah satu-satunya hal yang diubah olehnya dalam RAPBN 2026 warisan Sri Mulyani.

Pada akhirnya, APBN 2026 disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 2025-2026 pada Selasa (23/9).

Jakarta, CNBC Indonesia-CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2025 "Best Regional Banks" sebagai bentuk apresiasi kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berhasil mencatatkan kinerja baik ketidakpastian perekonomian global sekaligus berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

CNBC Indonesia Awards 2025 untuk kategori "Best Regional Banks" dengan bangga memberikan penghargaan Regional Bank ESG Excellence Awardkepada Bank Maluku Malut

Selengkapnya simak dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 "Best Regional Banks", CNBC Indonesia (Kamis, 16/10/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- Media ekonomi terbesar dan terintegrasi, CNBC Indonesia, menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2025 'Best Regional Banks' sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha di sektor keuangan daerah yang mampu mengambil peran di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian perekonomian global pada tahun ini.

Untuk kategori Banking ESG Excellence Award, Road to CNBC Indonesia Awards 2025 Best Regional Banks diberikan kepada Bank Maluku-Malut, Bank Jakarta, dan Bank BPD Bali. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Plt Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi.

Direktur Utama Bank Maluku-Malut, Syahrisal Imbar merasa bersyukur atas penghargaan ini.

"Terima kasih CNBC Indonesia atas penghargaan ini. Penghargaan ini tentu saja merupakan kerja keras tim dan juga dukungan pemegang saham pengendali. Ke depan kami masih berkomitmen untuk bisa terus meningkatkan kinerja, termasuk di sektor ESG," ujar dia dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 'Best Regional Banks', Kamis (16/10/2025).

Adapun Direktur Keuangan Bank DKI Jakarta, Basaria Martha Juliana juga mengucapkan terima kasih kepada CNBC Indonesia. Menurutnya, penghargaan ini adalah wujud dedikasi Bank DKI Jakarta dalam menerapkan ESG di sektor perbankan.

"Capaian ini juga merupakan dukungan dari UMKM dan komunitas di Jakarta. Penghargaan ini juga akan jadi energi positif dan juga motivasi bagi kami untuk lebih baik, bukan hanya untuk masyarakat, namun juga Kota Jakarta," ungkap dia.

Basaria juga berharap akan dukungan yang diberikan kepada Bank DKI Jakarta, bisa terus berlanjut demi mendukung kesejahteraan sosial demi masa depan lebih baik.

"Terima kasih kepada CNBC Indonesia yang memberikan award kepada BPD Bali terkait penerapan ESG. Tentu ini merupakan kerja keras dari seluruh tim dengan dukungan pemegang saham yang ada di Bali, dan tentu kami berkomitmen untuk meningkatkan peran BPD Bali dalam meningkatkan mengenai karbon dan dalam rangka memberikan perlindungan budaya dan lingkungan di Bali, selaras dengan transformasi BPD Bali yang hijau, tangguh, dan sejahtera," kata Direktur Utama BPD Bali adalah I Nyoman Sudharma.

ESG memainkan peran penting dalam mendorong bisnis secara berkelanjutan. Dengan kata lain, perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnisnya akan mengangkat nilai atau value perusahaan, khususnya bagi investor.

Hal ini mengingat ESG menjadi salah satu aspek penting yang harus dilakukan perusahaan untuk menciptakan keberlanjutan. Prinsip ESG menekankan pada pendekatan bisnis yang menggabungkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Penerapan prinsip ESG adalah kunci untuk meningkatkan keuntungan profitabilitas jangka panjang dan reputasi positif bagi citra perusahaan. Strategi ESG juga membuka jalan bagi perusahaan untuk memperoleh kepercayaan investor, mendapatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan manajemen aset dan kinerja keuangan.

Survei "Voice of the Consumer 2024" dari PricewaterhouseCoopers (PwC) menunjukkan 80% responden bersedia membayar lebih untuk barang yang diproduksi atau bersumber secara berkelanjutan.

Jakarta, CNBC Indonesia-CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2025 "Best Regional Banks" sebagai bentuk apresiasi kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berhasil mencatatkan kinerja baik ketidakpastian perekonomian global sekaligus berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 menyampaikan kinerja keuangan Bank Maluku Malut periode 30 September 2025.

Aset Bank Maluku Maluku tercatat sebesar Rp10.031.035.364.385 dengan pertumbuhan sebesar 14,70% (yoy) , Dari sisi penyaluran rkedit tercatat Rp 5,7 triliun serta Dana Pihak Ketiga sebesar Rp7,34 triliun atau naik 12,09% (yoy) serta laba bersih tembus Rp150,9 Miliar atau tumbuh 22,68% (yoy).

Dalam upa menjaga pertumbuhan bisnis BPD yang berkualitas dan berkelanjutan, Bank Maluku Malut menerapkan 6 kebijakan strategi yakni pengemban digital banking, penguatan tata kelola, pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM, penguatan program kemitraan, akselerasi kredit dan mendukung program pemda pemprov Maluku dan Maluku Utara.

Seperti apa kinerja dan strategi bisnis Bank Maluku Malut?Selengkapnya simak paparan Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 "Best Regional Banks", CNBC Indonesia (Kamis, 16/10/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia-CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2025 "Best Regional Banks" sebagai bentuk apresiasi kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berhasil mencatatkan kinerja baik ketidakpastian perekonomian global sekaligus berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar memastikan komitmen Bank Maluku Malut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penerapan prinsip keberlanjutan atau Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengembangan bisnis Bank Maluku Malut.

Dalam pembiayaan kredit, Bank Maluku Malut selain memperhatikan faktor lingkungan juga berfokus mendorong kinerja sektor yang mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk industri biomasa, irigasi hingga Pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Selain itu dalam proses operasional juga menerapkan prinsip keberlanjutan dengan mengurangi penggunaan listrik, air dan kertas. dimana hal in tercermin dalam BOPO atau Beban Operasional Pendapatan Operasional yang terus berkurang menjadi 74%.

Seperti apa penerapan ESG dann peran Bank Maluku Malut dalam penguatan ekonomi daerah?Selengkapnya simakdialog Shinta Zahara denganDirektur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 "Best Regional Banks", CNBC Indonesia (Kamis, 16/10/2025)