Jakarta (ANTARA) - ​​​​​Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi dari mulai terminal hingga SPBU agar semakin tepat sasaran.

"Pengawasan dilakukan mulai dari proses penyimpanan dan distribusi di integrated terminal (IT) hingga penyalurannya di SPBU," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Wahyudi mengatakan tingginya mobilitas masyarakat turut mendorong peningkatan kebutuhan BBM subsidi.

Karena itu, penguatan sistem kontrol dan evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penyaluran.

"Kita bersama-sama ingin meningkatkan kewaspadaan dalam penyaluran BBM subsidi, dimulai dari sistem ruang kontrol IT untuk memantau delivery order (DO) pengiriman BBM subsidi dan nonsubsidi yang dilaksanakan mekanisme kerja sama dengan mitra melalui Patra Logistik dan Elnusa Petrofin," ujarnya saat meninjau IT Panjang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (11/6/2026).

Menurut Wahyudi, penguatan regulasi dan pengembangan sistem digitalisasi terus dilakukan untuk mengakomodasi pelaksanaan QR code pembelian BBM subsidi sesuai ketentuan pemerintah.

Pengawasan yang lebih terukur diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran.

"Ini menjadi perhatian kita bersama, semoga kolaborasi ini dapat kita teruskan secara intens, dan kontrol di SPBU dijalankan dengan baik. Sehingga, dalam penyaluran BBM subsidi ini kita upayakan untuk lebih terukur, tepat untuk masyarakat, untuk ekonomi masyarakat dan menunjang mata pencaharian masyarakat," imbuhnya.

Selain memantau sistem digitalisasi, BPH Migas juga memastikan kondisi stok BBM di IT Panjang.

Hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan seluruh jenis BBM dan distribusinya ke seluruh lembaga penyalur di Provinsi Lampung berjalan lancar.

"Stok semua jenis BBM di IT Panjang dalam kondisi aman dan semua distribusi terpenuhi kepada seluruh SPBU di wilayah Lampung. Kaitannya pengiriman, suplai dari penyediaan hingga distribusi kepada SPBU, tidak ada kendala," terangnya.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menilai pengawasan BBM subsidi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Sejumlah faktor eksternal, seperti kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah hingga kondisi geopolitik global, dapat mempengaruhi pola konsumsi energi masyarakat.

"Selama ini, kolaborasi BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga sudah berjalan dengan baik, ini perlu kita jaga dan kita tingkatkan. Agar apa yang diamanatkan pemerintah dalam mengawal BBM subsidi, bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan tepat sasaran," sebutnya.

Senada, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso mengatakan pihaknya terus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung akurasi penyaluran BBM subsidi sekaligus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dalam pengawasan distribusi energi.

"Karena itu, peran BPH Migas dalam pengawasan untuk BBM subsidi sangat kami harapkan. Di internal, kami memastikan bahwa akurasi (penyaluran BBM subsidi tepat sasaran) bisa didukung menggunakan sistem teknologi informasi," terangnya.

Pada hari yang sama, BPH Migas juga melakukan pemantauan di salah satu SPBU di Lampung Selatan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat.

Evaluasi dilakukan melalui penarikan data penjualan dan rekaman CCTV untuk memastikan kepatuhan terhadap tata kelola penyaluran BBM subsidi.

Wahyudi mengimbau masyarakat senantiasa menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan turut mengawasi penyalurannya.

"BPH Migas memiliki helpdesk untuk aduan masyarakat, di nomor 08123000136. Silakan, bisa WhatsApp 24 jam dan BPH Migas pasti menindaklanjuti apabila memang ada aduan masyarakat," tegasnya.

BPH Migas memastikan stok BBM di SPBU yang dipantau dalam kondisi aman.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan tetap bijak dalam menggunakan BBM.

Hadir dalam pemantauan tersebut antara lain Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Executive General Manager Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Pertamina Patra Niaga (PPN) Alexander Susilo, Manager Region Retail Sales Sumbagsel PPN Ayub Ritto, dan IT Panjang Manager PPN Titon Srihardian.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menyebutkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi nelayan di Makassar, Sulawesi Selatan, berjalan dengan tertib dan sesuai ketentuan.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran menjadi kunci keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Penyaluran BBM subsidi bagi nelayan di Makassar telah memanfaatkan sistem distribusi yang berjalan lebih terukur dan akuntabel," katanya saat melakukan pemantauan dan berdialog dengan masyarakat di SPBU Nelayan Paotere, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (3/6/2026).

Menurut Wahyudi, penggunaan surat rekomendasi yang terintegrasi dengan aplikasi XStar BPH Migas telah mendukung penyaluran subsidi kepada nelayan yang berhak sesuai ketentuan.

"Untuk mendapatkan BBM subsidi, semua nelayan menggunakan surat rekomendasi secara tertib dan baik yang terimplementasikan dengan aplikasi XStar BPH Migas," ujarnya,

Konsumen pengguna nelayan sebagai penerima manfaat juga tercatat dengan baik, proses pengambilan BBM berjalan sesuai prosedur, serta penggunaan BBM subsidi sesuai dengan kebutuhan operasional nelayan.

Nelayan juga tidak melakukan pengambilan setiap hari, melainkan menyesuaikan dengan jadwal melaut dan kebutuhan aktual di lapangan.

"Semua data lengkap, proses pengambilan sesuai, nelayannya juga tepat, dan peruntukannya juga tepat," katanya.

Wahyudi menambahkan kondisi tersebut menunjukkan adanya kesadaran untuk menggunakan BBM subsidi secara bertanggung jawab.

Ia juga mengapresiasi komitmen nelayan yang ikut menjaga agar BBM subsidi benar-benar dimanfaatkan untuk nelayan.

"Ini bagus, saya apresiasi. Nelayan berikrar, berkomitmen, menjaga solar subsidi benar-benar untuk melayani anggotanya dan tidak disalahgunakan," sebutnya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Makassar Muh Arsyad menyampaikan apresiasi terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan BPH Migas.

"Kami komitmen dengan seluruh pengurus di koperasi bahwa (BBM) ini adalah hak sepenuhnya nelayan. Jadi, kami sebagai garda terdepan melawan mafia-mafia yang akan mengambil haknya nelayan," ujarnya.

Arsyad menjelaskan SPBU nelayan di Paotere tidak hanya melayani nelayan di Kota Makassar, tetapi juga berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Ratusan anggota yang terdaftar mewakili ribuan nelayan kecil yang bergantung pada ketersediaan solar subsidi untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan dan menjaga pasokan hasil laut.

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada BPH Migas dan Pertamina yang selalu mengayomi kami. Terus, kepada Bapak Presiden yang pro rakyat kecil, pro rakyat nelayan, sehingga sampai saat ini BBM solar ini masih disubsidi,” katanya.

Selanjutnya, Wahyudi juga melakukan pemantauan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan pool bus untuk berdialog dengan pengemudi angkutan barang maupun penumpang.

Ia mengajak masyarakat menggunakan BBM subsidi secara bijak dan sesuai kebutuhan agar manfaat subsidi dapat dirasakan secara merata.

Seorang pengemudi kargo, Sutomo (55), menjelaskan bahwa untuk operasional di dalam kota, rata-rata konsumsi BBM subsidi sekitar 20 liter per hari.

Sedangkan untuk perjalanan luar kota kebutuhannya mencapai 30 hingga 40 liter per hari.

Ia mengaku terbantu dengan ketersediaan BBM subsidi untuk menunjang aktivitas sehari-harinya.

Sementara itu, Fenil (44), pengemudi bus rute Makassar-Masamba menyampaikan kebutuhan BBM subsidinya sekitar 200 liter per hari.

Ia berharap pelayanan pengisian BBM subsidi di seluruh SPBU berjalan lancar tanpa kendala.

Kegiatan ini turut dihadiri Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Denny Sukendar.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana memperbarui sistem Quick Response (QR) Code untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan barcode yang belakangan marak terjadi.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, sistem QR Code yang saat ini masih bersifat statis akan diubah menjadi dinamis sehingga lebih sulit dipalsukan maupun diduplikasi.

"QR Code ini sekarang kan statis, nanti akan (dibuat) dinamis. Dengan dinamis itu, tidak ada lagi potensi-potensi seperti ini (pemalsuan), duplikasi yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh orang tertentu karena teknologi AI (Artificial Intelligence)," kata Wahyudi di Pelabuhan Peti Kemas Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (2/6/2026) seperti dikutip dari Antara.

Menurut Wahyudi, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI memungkinkan pelaku memanfaatkan foto kendaraan untuk membuat pelat nomor hingga surat tanda nomor kendaraan (STNK) palsu yang menyerupai dokumen asli, kemudian digunakan untuk mendaftarkan kendaraan ke aplikasi MyPertamina.

Karena itu, BPH Migas akan memperkuat sistem keamanan QR Code dengan fitur tambahan yang sulit disalahgunakan.

"Nanti ada pinnya, ada macam-macam, dan itu tidak bisa disalahgunakan," ujarnya.

Langkah tersebut diambil setelah terungkapnya sejumlah kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang memanfaatkan celah pada sistem barcode pembelian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Evaluasi QR Code Industri dan Instansi

BPH Migas juga mengevaluasi penggunaan QR Code untuk instansi maupun sektor industri menyusul pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Sulawesi Selatan.

Wahyudi menegaskan, tujuh truk tangki yang disita aparat dalam kasus tersebut bukan merupakan mitra resmi Pertamina maupun BPH Migas.

"Kami sampaikan, mobil-mobil truk yang disita ini kelihatannya secara fisik meragukan. Karena, transportir Pertamina yang tercatat itu adalah PT-nya sudah jelas, ada nama. Di situ dikasih label barcode. Kalau discan muncul inisial PT-nya, yang ini tidak ada," ungkapnya.

Menurut dia, seluruh transportir resmi memiliki identitas perusahaan yang jelas serta dilengkapi surat jalan resmi dari Pertamina yang dapat ditelusuri mulai dari asal pengiriman, SPBU tujuan, hingga lokasi distribusi BBM.

Meski demikian, BPH Migas mengakui adanya celah yang dimanfaatkan jaringan tertentu untuk mengumpulkan BBM subsidi dari sejumlah SPBU sebelum ditampung di kendaraan tangki.

Karena itu, pihaknya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi BBM subsidi.

Kapersky Ilustrasi QR code.

Potensi Kerugian Negara Ratusan Miliar Rupiah

Wahyudi mengungkapkan, alokasi solar subsidi untuk Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 0,79 juta kiloliter per tahun dengan nilai sekitar Rp15 triliun.

Sementara itu, alokasi Pertalite subsidi mencapai sekitar 1,4 juta kiloliter dengan nilai hampir Rp9 triliun. Secara keseluruhan, nilai subsidi BBM di wilayah tersebut mencapai lebih dari Rp20 triliun per tahun.

Dari hasil pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM subsidi, Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan 229.123 liter solar subsidi dan 3.031 liter Pertalite dengan total 45 tersangka.

"Dari temuan tadi, khusus untuk minyak solar saja, kalau kita hitung angkanya cukup signifikan Rp361 miliar, itu baru solar saja. Dengan kondisi ini, kami mohon dukungan seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan jika menemukan penyalahgunaan di Help Desk BPH Migas melalui Dumas nomor 0812300136. Kami bekerja 24 jam," kata Wahyudi.

Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi.

"Kami komitmen menyalurkan BBM maupun LPG subsidi sesuai ketentuan, dan sesuai arahan BPH Migas menjalankan program digitalisasi subsidi tepat di seluruh SPBU wilayah Sulsel. Kami juga melakukan monitoring bersama bersinergi dengan Polda Sulsel serta Pemda dan OPD dinas terkait," ujar Deny.

Makassar (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera melakukan pembaruan sistem kode Quick Response atau QR Code untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi instansi dan perusahaan swasta merespons hasil pengungkapan penyelundupan dan penyalahgunaan BBM bermodus barcode.

"QR Code ini sekarang kan statis, nanti akan (dibuat) dinamis. Dengan dinamis itu, tidak ada lagi potensi-potensi seperti ini (pemalsuan), duplikasi yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh orang tertentu karena teknologi AI (Artificial Intelligence)," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Pelabuhan Peti Kemas Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Menurut dia, perkembangan kecanggihan teknologi sejauh ini utamanya penggunaan AI atau kecerdasan buatan dapat meniru hanya dengan memotret kendaraan, selanjutnya dapat membuat plat nomor tertentu hingga cetak surat tanda nomor kendaraan (STNK) menyerupai asli tapi palsu, lalu didaftarkan ke aplikasi mypertamina.

"Nanti ada pinnya, ada macam-macam, dan itu tidak bisa disalahgunakan," tuturnya merespons maraknya penyalahgunaan penggunaan QR Code pembelian BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Mengenai tujuh mobil truk tangki transportir disita polisi bertuliskan BBM industri, tapi dugaannya berisi BBM subsidi dengan modus dikumpulkan pelaku dari beberapa SPBU lalu ditampung di mobil tangki tersebut, kata dia, itu bukan mitra.

Pada truk tangki awalnya tertulis label Pertamina saat pengungkapan oleh Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VI Makassar pada 26 Februari 2026 , tetapi belakangan diduga dihapus saat rilis kasus 2 Juni 2026 di Dermaga Peti Kemas Makassar, ia kembali menegaskan itu pemalsuan untuk mengelabui petugas.

"Kami sampaikan, mobil-mobil truk yang disita ini kelihatannya secara fisik meragukan. Karena, transportir Pertamina yang tercatat itu adalah PT-nya sudah jelas, ada nama. Di situ di kasih lebel Barcode. Kalau discan muncul inisial PT-nya, yang ini tidak ada," ungkap dia.

Selain itu, saat diverifikasi setiap mitra BPH Migas memiliki surat jalan resmi dari Pertamina. Dari data surat jalan itu dikirim ke mana, serta di order SPBU daerah mana termasuk tujuannya diketahui, sehingga dapat ditelusuri.

Kendati demikian, dalam praktik penyalahgunaan BBM subsidi tersebut dijalankan jaringan kelompok tertentu memanfaatkan cela penggunaan QR Code di SPBU, pihaknya segera mengevaluasi, termasuk QR Code instasi maupun industri.

Terkait dengan jumlah BBM subsidi yang didistribusikan ke wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk jenis solar , sebut Wahyudi, dialokasikan 0,79 juta kiloliter, bila dinominalkan sekitar Rp15 triliun dalam satu tahun.

Sedangkan untuk BBM subsidi jenis pertalite alokasinya cukup besar sekitar 1,4 juta kiloliter dengan nominalnya hampir Rp9 triliun, rata-rata alokasi subsidinya lebih dari Rp20 triliun per tahun.

Sebelumnya, dari pengungkapan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut total yang diselamatkan Polda Sulsel sebanyak 229.123 liter untuk solar dan 3.031 liter pertalite dengan jumlah tersangka 45 orang, itu dapat menyelamatkan keuangan negara ratusan miliar.

"Dari temuan tadi, khusus untuk minyak solar saja, kalau kita hitung angkanya cukup signifikan Rp361 miliar, itu baru solar saja. Dengan kondisi ini, kami mohon dukungan seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan jika menemukan penyalahgunaan di Help Desk BPH Migas melalui Dumas nomor 0812300136. Kami bekerja 24 jam," katanya.

Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Deny Sukendar menambahkan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung upaya Polda Sulsel beserta jajarannya berhasil mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Kami komitmen menyalurkan BBM maupun LPG subsidi sesuai ketentuan, dan sesuai arahan BPH Migas menjalankan program digitalisasi subsidi tepat di seluruh SPBU wilayah Sulsel. Kami juga melakukan monitoring bersama bersinergi dengan Polda Sulsel serta Pemda dan OPD dinas terkait," tuturnya.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Masyarakat sangat membutuhkan BBM pada momentum libur nasional seperti saat ini. Karena itu, kami memastikan distribusi berjalan baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran bahan bakar minyak (BBM) saat arus balik libur panjang Idul Adha 2026.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memantau langsung ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM di SPBU Rest Area Km 19A Bekasi dan Rest Area Km 62B Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Minggu (31/5/2026).

Menurut Wahyudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, pengawasan diperlukan karena tingginya arus kendaraan yang kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Monitoring kami lakukan di ruas Tol Cikampek menuju Jakarta karena saat ini banyak masyarakat yang kembali dari luar kota setelah memanfaatkan libur panjang. Kami memastikan layanan BBM, baik stok maupun penyalurannya kepada masyarakat, berjalan aman dan lancar," ujarnya.

Wahyudi menjelaskan momentum libur nasional selalu diikuti peningkatan konsumsi BBM, terutama di jalur-jalur utama yang menjadi lintasan arus mudik dan balik.

BPH Migas bersama badan usaha penugasan terus melakukan pengawasan agar pasokan energi tetap tersedia.

"Masyarakat sangat membutuhkan BBM pada momentum libur nasional seperti saat ini. Karena itu, kami memastikan distribusi berjalan baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala," tegasnya.

Selain memastikan ketersediaan, Wahyudi juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM secara bijak.

Pola konsumsi yang wajar akan membantu menjaga kelancaran distribusi dan memastikan seluruh pengguna memperoleh layanan yang optimal.

"Beberapa kondisi yang kami lihat, masyarakat menggunakan BBM dengan bijak dan wajar. Kalau kebutuhannya 15 liter, 20 liter, atau 25 liter, (jumlah) itu yang dibeli. Tidak perlu mengisi BBM secara berlebihan," sebutnya.

Dari hasil diskusi dengan pengendara mobil yang melakukan perjalanan bersama keluarga, Wahyudi mengatakan rata-rata konsumsi BBM berkisar antara 20-44 liter per hari atau masih wajar dan sesuai kebutuhan.

"Mari bersama-sama memastikan stok BBM subsidi dan kompensasi tetap tersedia, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan lancar sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, upaya terbaik dalam penyediaan dan distribusi BBM dapat terus terjaga dan aktivitas masyarakat berjalan normal," jelasnya.

Sementara itu, salah satu pengemudi truk logistik pengangkut daging beku, Anun, mengaku terbantu dengan ketersediaan solar subsidi untuk mendukung distribusi dagingnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ia mengisi sekitar 50 liter per hari.

Pengemudi travel rute Jakarta-Yogyakarta, Hendra juga menyampaikan selama perjalanan, dirinya mudah memperoleh BBM subsidi di SPBU.

"Butuh solar kurang lebih Rp400 ribu sampai ke Yogya dan beli BBM subsidi sesuai kebutuhan. Terima kasih BBM subsidi selalu tersedia," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menegaskan BBM subsidi merupakan barang yang memperoleh dukungan anggaran negara, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

Pria yang akrab disapa Didit ini, juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyalahgunakan fasilitas subsidi yang disediakan pemerintah.

"Pada BBM solar ada subsidi. Ada uang negara di dalamnya, harus digunakan untuk konsumen pengguna yang berhak," terangnya.

Didit juga menyoroti pentingnya menjaga QR code sebagai instrumen pengendalian distribusi BBM subsidi.

QR code harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak diberikan kepada pihak lain.

Kegiatan pemantauan ini turut dihadiri Sales Area Manager Retail Karawang Pertamina Patra Niaga Ancala Egah dan Sales Branch Manager Karawang II Fuel Pertamina Patra Niaga Heidy Septiana Nugroho.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII DPR menemukan truk yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi saat melakukan kegiatan pengawasan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan modus penyalahgunaan tersebut adalah memodifikasi tangki kendaraan serta menggunakan sejumlah pelat nomor polisi dan QR code yang berbeda.

Menurut dia, truk tersebut diduga beroperasi dengan pola "helikopter", yakni keluar dan masuk SPBU secara berulang untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar.

"Truk ini membawa 16 QR code dan 18 pasang nomor polisi kendaraan palsu. BPH Migas terus melakukan pengawasan agar efektif, efisien, dan mementingkan BBM subsidi untuk masyarakat yang berhak, tepat sasaran, dan tepat manfaat bagi masyarakat Jepara," katanya menegaskan.

Kegiatan pemantauan dilakukan Wahyudi bersama Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto dan Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik, Sabtu (30/5).

Wahyudi menjelaskan truk menggunakan banyak QR code dan pelat nomor polisi berbeda guna menghindari terdeteksinya transaksi mencurigakan pada sistem pengawasan.

"Tadi transaksinya terjadi sekitar pukul 12.55 WIB. Secara fisik kondisi truk kurang baik. Dari tangki BBM truk terhubung dengan selang untuk naik ke tangki atas. Kemudian, dapat menampung BBM hingga 1.000 liter pembelian BBM subsidi," ujar dia.

Wahyudi menambahkan pengawasan pendistribusian BBM subsidi membutuhkan dukungan masyarakat.

Laporan atau aduan masyarakat penting untuk membantu mengidentifikasi kendaraan maupun pihak-pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Masyarakat jangan takut untuk melaporkan apabila menemukan jenis-jenis truk yang mengambil BBM subsidi dan disalahgunakan," katanya menegaskan.

BPH Migas bersama seluruh pemangku kepentingan memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan diterima oleh masyarakat yang memang berhak memperoleh manfaat subsidi energi dari pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menuturkan modus semacam itu tidak mudah terdeteksi hanya dari pengamatan visual maupun rekaman kamera pengawas.

Transaksi terlihat normal, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam ditemukan tangki tambahan berkapasitas besar di dalam kendaraan.

"Kalau kita melihat kasat mata dan dari kamera CCTV, tidak ada transaksi anomali (mencurigakan). Tetapi begitu kita lakukan pengecekan ulang, di dalam truk ternyata ada tangki besar," ujar dia.

Karena itu, ia mengajak masyarakat, pelaku usaha hilir migas, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawasi distribusi BBM subsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

"Agar BBM subsidi ini bisa diberikan kepada orang yang berhak, BBM harus tepat sasaran," ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik mengapresiasi sinergi pengawasan yang dilakukan bersama BPH Migas dan aparat setempat.

Menurut dia, pengawasan menjadi penting mengingat besarnya anggaran subsidi energi yang disediakan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat.

"Itu (BBM subsidi) kita awasi benar, supaya tepat sasaran. Kita selalu mementingkan kepentingan rakyat dengan bukti bahwa harga BBM (subsidi) tidak dinaikkan, walaupun harga minyak dunia sudah naik semua. Jadi, kita bersama BPH Migas dan Polres Jepara ini melakukan pengawasan secara bersama-sama," katanya.

Kepala Polres Jepara AKBP Hadi Kristanto menyatakan dukungannya terhadap upaya pengawasan yang dilakukan BPH Migas.

Pihaknya berkomitmen menindaklanjuti pendalaman atas modus yang ditemukan.

"Komitmen kami menyampaikan bahwa tidak akan ada hal seperti ini di Jepara, penegakan hukum yang utama," katanya menambahkan.

Turut hadir mendampingi kegiatan Sales Branch Manager Fuel IV Semarang Pertamina Patra Niaga Nur Fitriany.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

jargas rumah tangga makin diminati karena lebih hemat, praktis dan ramah lingkungan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong perluasan sambungan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga bagi warga Bekasi, Jawa Barat.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan jargas rumah tangga makin diminati karena lebih hemat, praktis dan ramah lingkungan.

Pada Jumat (22/5), Kepala BPH Migas bersama PT Pertagas Niaga meninjau jargas di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, Jawa Barat.

Ketua RW 037 Kelurahan Bojong, Rawalumbu, Bambang Suharyono menyampaikan awalnya tidak semua warga berminat dipasang jargas yang didanai APBN tersebut, meski tidak dikenakan biaya.

Kini, setelah menyadari penggunaan jargas lebih efisien dan praktis dibanding LPG, warga ingin memakainya.

"Di Rawalumbu ini, ada potensi puluhan ribu rumah tangga yang dapat menjadi pelanggan baru apabila biaya pemasangan lebih terjangkau. Kami mengharapkan adanya kebijaksanaan agar lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati gas murah ini," jelas Bambang, yang setiap bulannya hanya membayar biaya penggunaan sekitar Rp50.000.

Pelanggan jargas lainnya, Sutaryoto mengaku tagihan gas bulanan di rumahnya hanya berkisar antara Rp40.000 hingga Rp60.000 yang digunakan untuk memasak hingga mengoperasikan pemanas air untuk mandi.

Sementara, saat memakai LPG, bisa mencapai lebih dari seratus ribu rupiah per bulan.

"Dulu kalau pakai LPG, harus bawa-bawa tabung. Kadang pas lagi masak, gas habis. Kalau sekarang, pakai jargas lebih nyaman dan tersedia 24 jam," ucapnya.

Keberadaan jargas juga mendukung kelancaran kegiatan "Jumat Berkah" di Masjid Jami Al Hikmah, Bojong, Rawalumbu.

Setiap hari Jumat, dapur umum masjid itu menyediakan hingga 300 paket makanan untuk warga sekitar dengan biaya gas Rp130.000 per bulan.

Wahyudi Anas mengatakan pengembangan jargas dapat dilakukan melalui beberapa opsi pembiayaan, baik APBN maupun APBD melalui BUMD.

"Kami sudah menampung beberapa aspirasi masyarakat yang juga ingin berlangganan jargas. Bagaimana mekanismenya, sudah kita rumuskan bersama. Semoga nanti dapat dibangun dengan skema pembiayaan APBN atau APBD, sehingga dapat membantu warga di sini," tuturnya.

Sementara, dari sisi pasokan gas, ketersediaannya masih mencukupi untuk mendukung penambahan ribuan sambungan baru di wilayah tersebut.

Wahyudi mengungkapkan operasional pengelolaan jargas membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai karena biaya operasi dan pemeliharaan cukup besar.

"Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha agar layanan dapat berjalan berkelanjutan," tambahnya.

Wahyudi juga mengharapkan masyarakat turut menjaga fasilitas jargas agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Jaga jangan sampai nanti ada gangguan-gangguan dan kendala teknis, yang bisa berdampak kurang baik terhadap keamanan dan keselamatan warga," katanya.

Hingga saat ini, Pertagas Niaga telah mengaktivasi 254.708 sambungan rumah (SR) dari 308.833 SR atau 82 persen yang tersebar di 25 kabupaten/kota di 8 provinsi.

Khusus Kota Bekasi, Pertagas Niaga mengelola 4.857 SR yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan BUMD Sinergi Patriot Bekasi.

Melalui kerja sama ini diharapkan pengelolaan jargas lebih optimal dan profesional.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertagas Niaga Toto Yulianto mengatakan pihaknya siap mendukung perluasan jaringan gas bumi.

"Kami berkomitmen apabila memang ada kebutuhan terkait jargas, kami siap melakukan teamwork (bekerja sama). Baik melalui skema APBN maupun APBD, kami siap menjalankan operasionalnya," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) meningkatkan kepatuhan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan daerah.

Peningkatan kepatuhan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran PNBP dan Penerimaan Daerah oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Jakarta, Kamis.

Wahyudi menuturkan PKS ini merupakan langkah bersama untuk memperkuat pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Maluku Utara.

Sinergi antara BPH Migas dan Pemprov Maluku Utara penting dalam mendukung pengawasan penyaluran BBM.

"BPH Migas berkomitmen menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM agar tetap berjalan dengan baik bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan," jelas Wahyudi, dalam keterangannya.

Pertukaran data dan informasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta optimalisasi penerimaan negara dan daerah.

Dalam PKS tersebut, kedua belah pihak juga menegaskan komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dipertukarkan.

"Ada ketentuan-ketentuan dalam penyampaian data terkait kerahasiaannya. Mari kita jaga bersama," tegasnya.

Di tempat yang sama, Sherly menyambut baik kerja sama dengan BPH Migas dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara.

Kolaborasi ini juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan serta optimalisasi penerimaan daerah.

"Pertukaran data dan informasi diharapkan dapat mendukung pengawasan distribusi BBM yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah di Maluku Utara," ungkapnya.

Sherly juga menjelaskan komitmen dalam mendukung ketersediaan energi yang adil, merata dan berkelanjutan.

Setelah PKS ini, Sherly segera mengirimkan tim untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPH Migas.

"Kita akan bekerja sama untuk memastikan bahwa BBM subsidi ini memang disalurkan kepada mereka yang memang membutuhkan, sehingga kegiatan ekonominya bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Sherly menambahkan kerja sama ini merupakan langkah awal dan jika dilakukan dengan hati-hati, akan menghasilkan hal-hal positif.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama baik ini. Kami akan menjadi mata dan telinga dari BPH Migas di Provinsi Maluku Utara untuk memastikan tugas penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran dan semua potensi pajak yang harus dibayarkan kepada negara dapat dioptimalkan," sebutnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas antara lain Bambang Hermanto, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho dan Harya Adityawarman.

Selain itu, hadir juga Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Chrisnawan Anindtya, Plt Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Syska Hutagalung, Inspektur Provinsi Maluku Utara Agus Riyanto.

Juga Kepala Bapenda Provinsi Maluku Utara Zainab Alting, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara M Ali Fataruba, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara KRNS Lestari.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus mempercepat pengembangan energi alternatif berbasis domestik untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).

Melalui implementasi biodiesel B40 dan rencana B50, serta penguatan sinergi sektor hulu dan hilir migas, kebutuhan energi masyarakat diharapkan tetap terjaga secara berkelanjutan di tengah dinamika energi global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Kamis, menjelaskan pemerintah terus mencari solusi alternatif di tengah tantangan produksi migas nasional yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan konsumsi energi dalam negeri.

Menurut Bahlil, implementasi program B40 dan rencana B50 mulai Juli 2026 menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mengurangi impor BBM.

"Kami bersyukur bahwa dalam kondisi seperti ini atas arahan Bapak Presiden harus segera mencari alternatif-alternatif energi lain yang tidak hanya mengedepankan BBM yang bersumber dari fosil. Ketika lifting kita tidak tercapai, maka harus ada cara lain yang kita harus lakukan," ujar dia saat membuka Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (20/5).

Kebijakan tersebut mampu meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri melalui pemanfaatan CPO.

"Dari 1 juta barrel per day yang kita harus impor, terkonversi atau tersubstitusi dengan kita memakai B40 dan sekarang kita akan dorong 1 Juli dengan B50. Itu kita mampu mengonversi ke CPO-nya, itu kurang lebih sekitar 200-300 ribu barrel per day. Jadi, kita impor kurang lebih sekitar 600-700 ribu barrel per day sisanya kita ambil dari CPO," katanya.

Ia pun bersyukur pada 2026, Indonesia tidak lagi melakukan impor solar terkecuali solar yang mempunyai kualitas tinggi seperti C51.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menekankan pentingnya kolaborasi sektor hulu dan hilir migas dalam memastikan energi dapat tersalurkan hingga ke masyarakat.

"Penting dipahami oleh masyarakat, bahwa proses hulu migas membutuhkan investasi besar, berada di wilayah terpencil dengan risiko tinggi, sehingga perlu dukungan bersama baik sisi hulu maupun hilir migas, agar energi dapat terus tersedia bagi masyarakat," ujar dia pada acara yang sama.

Menurut Wahyudi, kehadiran BPH Migas pada IPA Convex 2026 juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai tata kelola hilir migas, mulai dari penyediaan dan pendistribusian BBM, penerapan surat rekomendasi BBM melalui aplikasi XStar, hingga pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) bagi rumah tangga dan pelanggan kecil.

"Kami turut mendukung program pemerintah dalam menyiapkan swasembada energi nasional dan memastikan kebutuhan energi masyarakat berjalan dengan baik," ujar dia.

Lebih lanjut, Wahyudi juga mengajak masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan wajar agar ketersediaan energi tetap terjaga serta dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Mari kita sama-sama menjaga dan menggunakan energi secara bijak dan wajar, agar pemerintah dapat terus menyiapkan energi secara baik, sesuai dengan kebutuhan setiap harinya di masyarakat," katanya melanjutkan.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Harya Adityawarman, dan Hasbi Anshory.

Hadir juga Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, dan Direktur Gas Bumi BPH Migas Muhiddin.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berbagai jenis masih di level aman. Per 18 Mei 2026, BPH Migas mencatat stok BBM jenis Pertalite (RON 90) tahan 16 hari atau sebanyak 1,37 juta kiloliter (kl).

Lalu, ketahanan stok Pertamax 27,8 hari atau 561 ribu kl. Kemudian, Pertamax Turbo (RON 98) tercatat memiliki ketahanan stok mencapai 61,7 hari.

"Stok BBM nasional per tanggal 18, hari kemarin, bahwasanya kita sangat aman. Jadi Pertalite pada posisi 16 hari, kemudian RON 92 (Pertamax) 27,8 hari, kemudian untuk RON 98 (Pertamax Turbo) 61,7 hari," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (19/5).

Wahyudi menyampaikan stok solar tercatat sebesar 1,57 juta kl dengan ketahanan stok 16,4 hari. Kemudian, Pertamina Dex sebesar 60 ribu kl dengan ketahanan mencapai 35 hari.

BPH Migas melaporkan stok ketahanan avtur mencapai 385 ribu kl atau setara 26,6 hari. Sementara, minyak tanah atau kerosin memiliki stok 16 ribu kl dengan ketahanan 11,8 hari.

"Untuk solar continue di level 16,4 hari dan selanjutnya Pertamina Dex 35 hari. Avtur juga 26,6 hari, kemudian untuk kerosin 11,8 hari. Ini sangat aman, continue terjaga di level tersebut," pungkas Wahyudi.

Di tengah situasi krisis energi global saat ini, warga diimbau untuk tidak boros energi termasuk bahan bakar minyak (BBM). Berbagai hal bisa dilakukan dari mulai menggunakan kendaraan seperlunya hingga lebih mengutamakan transportasi publik.

Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai budaya boros energi yang masih terjadi di level rumah tangga hingga industri bisa menjadi ancaman serius apabila tidak segera diantisipasi.

"Bahayanya ini, kita bisa mengalami krisis energi nantinya kalau kita tidak mengantisipasi ini. Karena kan hampir semua negara di dunia ini mengantisipasi terhadap bahaya krisis energi," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Menurutnya kita tidak bisa menganggap kondisi saat ini baik-baik saja atau seperti dalam kondisi normal. Ia menekankan pentingnya menunjukkan kewaspadaan yang cukup di tengah ketidakpastian global saat ini.

Ia membandingkan kondisi sejumlah negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam hingga Australia yang dinilai sudah lebih agresif menjalankan kebijakan penghematan energi dan mitigasi krisis.

Trubus mengatakan ketergantungan besar terhadap BBM membuat negara rentan terguncang ketika harga minyak dunia melonjak atau pasokan terganggu. Gangguan kecil saja terhadap distribusi energi bisa langsung berdampak ke stabilitas ekonomi nasional.

"Kalau pemanfaatan energi semakin tinggi seperti sekarang, sementara industri dan rumah tangga masih boros, ya ke depan kita bisa mengalami krisis," ujarnya.

Trubus menekankan pentingnya langkah jangka panjang yang jelas untuk mengendalikan konsumsi BBM, terutama setelah masa aman pasokan energi berakhir. Pembatasan BBM subsidi seharusnya mulai diterapkan lebih ketat, misalnya berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

"Harusnya penggunaan BBM subsidi itu dibatasi, misalnya kendaraan roda empat dengan cc tertentu atau motor di bawah kapasitas tertentu," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan perkembangan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional hingga pertengahan Mei 2026

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menuturkan, stok BBM Indonesia berada di level yang sangat aman. Secara terperinci, hingga 18 Mei 2026, jumlah cadangan BBM RON 90 atau Pertalite tercatat sebesar 1,37 juta kiloliter dengan rata-rata konsumsi harian atau daily offtake throughput (DOT) mencapai 85.560 kiloliter per hari.

Dengan kondisi tersebut, Wahyudi mengatakan, ketahanan stok nasional Pertalite berada di level 16,4 hari.

"Sebagai laporan, stok BBM nasional bahwasanya kita sangat aman," jelas Wahyudi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (19/5/2026).

Sementara itu, stok Solar (CN 48) tercatat sebesar 1,57 juta kiloliter, dengan konsumsi harian sebesar 96.016 kiloliter dengan ketahanan stok mencapai 16,4 hari.

Untuk BBM nonsubsidi Pertamax (RON 92), stok nasional mencapai 561.022 kiloliter dengan konsumsi harian 20.153 kiloliter dan ketahanan mencapai 27,8 hari.

Kemudian, Pertamax Turbo (RON 98) mencatat ketahanan stok sebesar 61,7 hari. Stok BBM tersebut mencapai 72.125 kiloliter dengan konsumsi harian sebesar 1.169 kiloliter.

Selanjutnya, untuk kelompok gasoil, Pertamina Dex (CN 53) memiliki ketahanan stok 35 hari dengan stok nasional 60.160 kiloliter dan konsumsi harian 1.717 kiloliter.

Adapun, stok avtur tercatat sebesar 385.353 kiloliter dengan konsumsi harian 14.464 kiloliter dan ketahanan stok 26,6 hari. Terakhir, stok kerosene tercatat sebesar 16.684 kiloliter dengan konsumsi harian 1.413 kiloliter dan ketahanan stok 11,8 hari.

generasi muda dan akademisi perlu memahami tata kelola distribusi BBM subsidi, kompensasi, hingga BBM nonsubsidi, yang digunakan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka mengawal pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan generasi muda dan akademisi perlu memahami tata kelola distribusi BBM subsidi, kompensasi, hingga BBM nonsubsidi, yang digunakan masyarakat.

"Kami menyampaikan peran dan fungsi BPH Migas serta urgensi tata kelola regulasi penyaluran BBM, baik itu BBM subsidi dan kompensasi, maupun jenis bahan bakar umum yang dikonsumsi masyarakat," terangnya dalam kuliah umum di Sekolah Vokasi Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta, Rabu (13/5).

Menurut Wahyudi, civitas academica dapat menyampaikan edukasi kepada publik pentingnya hemat energi.

Penggunaan energi secara bijak merupakan bagian dari upaya menuju swasembada energi nasional.

Kajian yang dilakukan di lingkungan kampus juga diperlukan agar kebijakan subsidi BBM semakin tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat yang berhak sebagai penggerak roda ekonomi di masing-masing daerah.

Tujuannya, agar distribusi BBM di berbagai wilayah dapat berjalan lebih optimal dan masyarakat tidak mengalami hambatan akses energi, mengingat kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas.

"Ini penting, UGM juga melakukan monitoring (pemantauan) terhadap penyaluran BBM agar tepat sasaran maupun tepat manfaat kepada masyarakat," katanya.

Ia mengatakan kolaborasi tersebut istimewa di mana UGM terus menciptakan generasi muda dapat memahami peran pentingnya negara dalam penyediaan dan distribusi BBM, serta dapat melakukan pengawasan secara langsung bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Wahyudi mencontohkan tantangan pendistribusian BBM di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) Indonesia seperti Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pengiriman BBM menuju wilayah perbatasan dengan Serawak, Malaysia, itu dilakukan menggunakan pesawat Air Tractor dari Bandara Juwata maksimal tiga kali sehari.

Sementara, perjalanan jalur darat harus menembus rute 2-3 hari menuju pedalaman yang berjarak 30-40 km karena harus melalui medan berat, ekstrem dan berisiko tinggi.

"Penyediaan BBM hingga wilayah 3T merupakan tugas negara. Dengan risiko yang sangat tinggi untuk dapat mengirimkan BBM bagi masyarakat yang benar-benar sulit terjangkau," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat tata kelola penyaluran BBM subsidi dan kompensasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.

BPH Migas memastikan subsidi energi tersalurkan tepat sasaran, tepat volume dan tepat manfaat.

Wahyudi menjelaskan sepanjang 2025, realisasi penyaluran BBM subsidi dan kompensasi tetap terkendali, tersalurkan kepada masyarakat yang berhak dan berada di bawah alokasi APBN, yang telah ditetapkan.

Hal ini mencerminkan penguatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara menyeluruh.

Dengan pengawasan dan tata kelola yang semakin transparan, pemerintah memastikan subsidi energi tetap menjadi instrumen perlindungan sosial sekaligus penopang stabilitas ekonomi.

"Kita kawal bersama agar prinsip pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan dan melakukan kegiatan ekonomi di tingkat daerah dapat berjalan dengan lancar," katanya.

Hal itu juga untuk mendorong agar civitas academica UGM dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada BPH Migas terhadap asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar kemandirian energi dapat terjamin dan terlaksana dengan baik.

Dekan Sekolah Vokasi UGM Agus Maryono mengatakan distribusi BBM merupakan isu kompleks yang perlu dipahami dunia akademik agar bisa memberikan solusi berbasis data dan kajian.

"Kami berharap kolaborasi ini diteruskan untuk membentuk working group (kelompok kerja) yang fungsinya untuk memprediksi perkembangan ke depan dengan berbagai data yang dikumpulkan. Agar kita dapat mempersiapkan sedini mungkin apa yang akan terjadi baik secara ekonomi, sosial maupun hal lainnya," jelasnya.

Sementara itu, mahasiswa Sekolah Vokasi UGM Gilang Prayoga mengatakan melalui kuliah umum ini dirinya mendapatkan wawasan baru mengenai pengendalian dan pengawasan distribusi BBM di Indonesia.

Kegiatan turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Wakil Dekan Bidang Kerja Sama dan Alumni Sekolah Vokasi UGM Endang Soelistiyowati, Peneliti Pusat Studi Energi UGM Agung Satriyo, dan Region Manager Retail Sales Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga Drestanto Nandhiwardana.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026